PENGAKUAN DAN PENGUATAN PERAN PEREMPUAN DALAM IMPLEMENTASI UU DESA NO 6 TAHUN 2014 Oleh: LILI ROMLI STAF AHLI MENTERI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
POTENSI PENDUDUK PEREMPUAN DI INDONESIA
DATA JUMLAH PENDUDUK INDONESIA 237.641.326 Jiwa
JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN 118.010.413 jiwa (49,70%)
JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI 119.630.913 jiwa (50,30%)
Perempuan merupakan investasi, aset dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perempuan sangat erat dengan upaya peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik utama bagi anak-anak bangsa dalam sebuah keluarga.
PERSENTASE RUMAH TANGGA PERDESAAN MENURUT JENIS KELAMIN KEPALA RUMAH TANGGA YANG BEKERJA, 2009-2012
94.8
95.33
94.74
Perempuan
2009
Sumber: BPS, 2012
67.32
66.41
66.03
Laki-Laki
95.2
Laki-Laki
Perempuan
2010
Laki-Laki
Perempuan
2011
65.71
Laki-Laki
Perempuan
2012
1. Partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi desa masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. 2. Hampir semua kepala rumah tangga laki-laki bekerja, sedangkan persentase kepala rumah tangga perempuan yang bekerja kurang dari 68%.
PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BUTA HURUF MENURUT JENIS KELAMIN, 2009-2013
9.20
4.19
3.88
Laki-Laki
Perempuan
2009
8.88
8.47
4.01
Laki-Laki
Perempuan
2010
8.31
3.72
Laki-Laki
Perempuan
2011
7.69
3.23
Laki-Laki
Perempuan
2012
Laki-Laki
Perempuan
2013
1. Tingginya jumlah buta huruf pada kelompok perempuan. 2. Akibatnya, angkatan kerja perempuan lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Sumber: BPS, 2012
PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPUNYAI KELUHAN KESEHATAN MENURUT JENIS KELAMIN DI PERDESAAN, 2009-2013
34.82
33.66
Laki-Laki
32.31
31.17
Perempuan
2009
Laki-Laki
Perempuan
2010
30.59
29.28
Laki-Laki
Perempuan
2011
29.54
27.57
Laki-Laki
Perempuan
2012
29.22
27.62
Laki-Laki
Perempuan
2013
1. Kondisi kesehatan perempuan di desa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. 2. Kemiskinan dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan bisa jadi merupakan sebab dari buruknya kesehatan perempuan. Sumber: BPS, 2013
KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DESA
Perempuan Partisipasi kerja lebih rendah Kualitas kesehatan lebih buruk Kualitas pendidikan lebih rendah
Laki-Laki
Partisipasi kerja lebih tinggi Kualitas kesehatan lebih baik Kualitas pendidikan lebih baik.
SDM Laki-laki lebih memiliki kualitas Partisipasi Kerja, Kulitas Pendidikan dan Kuliitas Kesehatan Lebih baik dibanding Perempuan.
HAMBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
1. Tradisi, sikap, dan prasangka yang menolak partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik. 2. Hambatan-hambatan legal. 3. Keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, yang berdampak pada tingginya jumlah buta huruf pada perempuan.
4. Beban kesehatan pada saat kehamilan, kekurangan makanan dan gizi.
DAMPAK KETIDAKADILAN GENDER
1. Kemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan; Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis sex, yang umumnya pada kaum perempuan; 2. Pelabelan negatif (stereotype) terhadap jenis kelamin tertentu, terutama terhadap kaum perempuan; 3. Kekerasan yang perempuan;
pada
umumnya
dialami
oleh
4. Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama.
Sumber: Fakih, 2006:171-175
UU DESA DAN KEBERPIHAKANNYA TERHADAP KAUM PEREMPUAN UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Menetapkan asas partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan. Ketiga asas sebagai fondasi pembangunan desa yang inklusif, yang mengakomodasi nilai kesetaraan gender melalui partisipasi dan pemberdayaan perempuan. Pasal 26 dan pasal 63 bentuk penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkeadilan gender. Pasal 58 ayat 1 Pertimbangan komposisi anggota Badan Permusyawaratan Desa (yang merupakan cermin dari demokratisasi di desa) mesti mempertimbangkan aspek gender. Semua ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan yang ada di wilayah perdesaan.
DIMENSI GENDER DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
PP No. 43/2014
Pasal 121
Ayat 1
Ayat 2 Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa
Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DESA
PP No. 43/2014, Pasal 80 (2)
Musyawarah Desa diikuti oleh: (1) Pemerintah Desa
(2) Badan Permusyawaratan Desa Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan
PP No. 43/2014, Pasal 72 (1)
(3) Unsur Masyarakat terdiri atas: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
PP No. 43/2014, Pasal 80 (3)
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa melalui strategi:
Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan
Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan.
Memberi pengakuan, penghormatan, perlindunga n, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam pembangunan desa.
Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa
KERJA MENGABDI DESA
INOVASI MENUJU (2) KEMANDIRIAN DESA 1
2
3
JARING KOMUNITAS WIRADESA (JKWD)
LUMBUNG EKONOMI DESA (LED)
LINGKAR BUDAYA DESA (LBD)
Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa
Optimalisasi sumber daya Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan ketahanan energi
Partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Pengembangan Lingkar Budaya Kerja Desa melalui strategi:
Mendukung pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa
Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa
Dua Strategi Lingkar Budaya Kerja Desa dalam Arah Kebijakan dan Strategi Kemendes, PDT dan Transmigrasi melalui: (1) Pengarus Utamaan Gender dan (2) Partisipasi dan Kapasitas Tenaga Kerja.
STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN
Akses Permodalan
Akses Terhadap Aset Ekonomi Produktif
Pendampingan
Pemberdayaan ekonomi perempuan
Pembekalan Keterampilan dan Kewirausahaan
Penguatan Jaringan Pasar
Pengorganisasian Berbasis Kelompok
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal 19 (1)
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembanguna
dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 20
Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Renca Kerja Pemerintah Desa.
PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014 Pasal 21 (1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Permen DPDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
ALUR PENDAYAGUNAAN DANA DESA (Permendesa PDTT No. 5 Tahun 2015) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
POSKESDES DAN POLINDES, POSYANDU, PAUD
Sarana Prasarana
Kedaulatan Pangan, Kedauatan Energi, Kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata dan Industri
Potensi Ekonomi Lokal
BumDes, Pasar Desa, TPI, Jaring Apung, Lumbung Pangan Desa, Pupuk dan Pakan, Benih Lokal, Ternak, Energi Mandiri, Tambatan Perahu, Desa Wisata, Penggembalaan, Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Pertanian
Pembangunan
SDA dan Lingkungan Berkelanjutan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
DANA DESA
BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
Pemberdayaan
promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
Tambang mineral bukan logam, Tambang batuan, Rumput Laut, Hutan Milik Desa, Pengelolaan Sampah
1. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 2. kelompok perempuan; 3. kelompok tani; 4. kelompok masyarakat miskin; 5. kelompok nelayan; 6. kelompok pengrajin; 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8. kelompok pemuda; dan 9. kelompok lain sesuai kondisi
PENUTUP 1.
Terdapat potensi ketidaksetaraan gender dalam pembangunan desa, SDM Laki-laki lebih memiliki kualitas Partisipasi Kerja, Kualitas Pendidikan dan Kuliitas Kesehatan Lebih baik dibanding Perempuan.
2.
UU Desa No 6 sebagai bagian keberpihakan dan pengakuan terhadap peran perempuan sehingga mengakomodasi nilai kesetaraan gender melalui partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
3.
Optimalisasi penggunaan dana desa dalam rangka menunjang kegiatan pemberdayaan dan pembiayaan kelompok perempuan di desa melalui penguatan kelembagaan PKK dalam menunjang aktivitas perempuan-perempuan desa.
4.
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sedang dan akan melakukan penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. Misalnya: Akses Permodalan, Pembekalan Keterampilan dan Kewirausahaan dan Pengorganisasian Berbasis Kelompok melalui Usaha Bersama Komunitas.
5.
Harapan ke depan sangat diperlukan peran aktif perempuan dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi desa sehingga tercapai kemandirian ekonomi desa-desa di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga keterbukaan pemerintah pada partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi
