BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Desa memasuki babak baru ketika pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 akan segera
terealisasi. Dana APBN sebesar 20,7 triliun akan segera dikucurkan. Penyusunan APBDes merupakan salah satu syarat pemerintah desa mendapatkan aliran dana masing-masing 1,4 milyar. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan desa sebagai kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam wilayah kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam merencanakan pembangunan dan pengaturan keuangan. Desentralisasi dan demokratisasi mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya UU No. 22 tahun 1999 mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Sejak mulai disuarakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, komitmen terhadap perbaikan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik mulai bangkit. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efesiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum (Mahmudi,2011). Menurut Dwiyanto (2006) desentralisasi merupakan perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pembagian
kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ketingkat daerah. Dengan adanya UU No 22 th 1999 ini sedikit-banyak memberi ruang bagi eforia kebangkitan semangat lokalitas dan otonomi desa. Desa bergolak menuntut pengakuan terhadap eksistensi dan otonomi yang lebih besar. Penyusunan APBDes didasarkan pada Permendagri No. 37 tahun 2007. APBDes merupakan tahap perencanaan keuangan desa. Pengelolaan APBDes didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel. Selain mengajari pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola wilayahnya, APBDes juga dapat menjadi sarana masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui pengelolaan keuangannya. Secara substantif penganggaran merupakan proses mengalokasikan/memutuskan alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas. Pengertian ini mengandung unsur kebutuhan dan sumber daya sebagaimana dalam pengertian substantif perencanaan. Namun demikian yang terpenting adalah konsep kegiatan dan prioritas. Kegiatan dalam proses penganggaran dipahami sebagai segala tindakan merumuskan kewajiban dan larangan (regulasi) bagi publik, serta pengadaan barang dan jasa (provisi) yang dibutuhkan publik. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yaitu semua lapis masyarakat desa. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam penyusunan anggaran karena anggaran adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkahlangkah nyata pembangunan daerah. Karena itu, APBDes hendaknya mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam membangun daerahnya dan sebagai wujud transparansi kebijakan public kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara.
SekNas FITRA pada tahun 2005 melakukan pemantauan di 50 kelurahan di wilayah DKI Jakarta, seiring dengan program penguatan anggaran kelurahan oleh Pemprov DKI. Berdasarkan hasil pemantauan SekNas FITRA, tingkat partisipasi masyarakat pada pra forum kelurahan ternyata masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan adanya persepsi yang masih salah (cenderung sempit) dari aparat kelurahan yang memandang pelibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi cukup direpresentasikan oleh Dewan Kelurahan, Ketua RT dan RW. Sementara itu, representasi masyarakat atas dasar ketokohan (tokoh agama, tokoh adat, dll) serta wakil-wakil masyarakat dari unsur profesi (buruh, asongan, tukang becak, PKL, sopir, dll) masih cenderung ternegasikan dan dianggap bukan merupakan bagian dari representasi masyarakat. (Sucipto,2007) Dari contoh kasus ini secara singkat dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yang berperan aktif dalam proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya sadar akan mekanisme penyusunan anggaran desa. Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan aparat sering mengabaikan tujuan-tujuan penting akan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat. Bagaimanapun aparat pemerintah desa merupakan salah satu faktor penting dalam menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan. Berdasarkan fakta tersebut dan didukung penelitian sebelumnya, penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran aparat desa dan tingkat partisipasi masyarakat desa, sehingga terciptalah judul penelitian ini “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Studi Kasus Pemerintahan Desa di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman dan Desa Growong Kidul, Juwana, Pati”. 1.2 Rumusan Masalah
Penelitian ini sebenarnya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa? 2. Apakah peran dan kinerja aparat pemerintah desa mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes?
1.3 Batasan Penelitian Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembatasan agar hasil penelitian tetap konsisten dan terfokus pada tujuan. Penelitian tersebut dibatasi dan hanya dilakukan pada aparat-aparat yang bekerja di pemerintahan desa, yaitu: 1. Kepala desa 2. Perangkat desa 3. Kepala dusun 4. Ketua RT 1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk: 1. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. 1.5 Manfaat Penelitian -
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait.
-
Penelitian ini diharapkan dapat mempertegas hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.
-
Diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah Desa Sinduadi dan Growong Kidul untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan good governance.
