BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Dalam memasuki babak baru pengelolaan negara, pemerintah mulai membenahi tata kelola pemerintahannya. Reformasi yang terjadi di berbagai bidang menjadi indikator bahwa perubahan telah dimulai. Perubahan paradigma pemerintahan mulai bergeser dari yang awalnya dianggap sebagai penguasa, kini lebih condong pada pelayanan. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemerintah berkeinginan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur pemerintahannya dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk dapat dioptimalkan dengan maksimal agar mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dengan adanya dua undang-undang tersebut, setiap daerah dipacu untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan nya, sehingga bisa mencapai good governance. Good governance dapat ditopang dengan dua pilar utama yaitu transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang akuntabel dapat dilihat dari penentuan tujuan yang tepat, pengembangan standar yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut,
1
2
secara efektif mempromosikan pemakaian standar, dan pengembangan standar organisasi serta operasi secara ekonomis dan efisien.
Sedangkan transparan
berhubungan dengan keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakankebijakan yang berhubungan dengan keuangan agar dapat diawasi oleh stakeholder. Dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah dituntut untuk memberikan informasi dan mengungkapkan aktivitas serta kinerja finansial nya kepada stakeholder melalui penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengelola keuangan nya secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang disusun dengan benar berdasarkan peraturan yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan selama satu periode tertentu yang digunakan untuk membandingkan antara anggaran dan realisasinya, menilai kondisi keuangan entitas, menilai efektifitas dan efisiensi entitas, dan menilai tingkat ketaatan entitas terhadap peraturan perundang-undangan.
3
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan,
namun
tidak
ditujukan
untuk
memenuhi
kebutuhan
khusus
pemakainya. Informasi akuntansi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus memenuhi keempat unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Salah satu kriteria pemberian opini terhadap laporan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara adalah efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Menurut hasil evaluasi yang dilakukan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada umumnya memiliki Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) membutuhkan perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, artinya SPI yang diterapkan masih mempunyai kelemahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam IHPS II tahun 2010 (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010, BPK), opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2007 sampai tahun 2009 terus mengalami peningkatan. Untuk opini Tidak Wajar mengalami penurunan yang
4
cukup signifikan dari tahun 2007 ke tahun 2008 yaitu dari jumlah 51 menjadi 31, namun dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 4%. Sedangkan untuk opini Tidak Memberikan Pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan kepada BPK terus meningkat secara kualitas dan juga memberikan indikasi bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di setiap Pemerintah Daerah terus mengalami perbaikan walaupun belum optimal. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara/ daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diterapkan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan Daerah berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih banyaknya opini Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah,
menujukan
belum
optimalnya
efektivitas
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. BPK mengelompokan kasus-kasus yang terkait dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas dasar kelemahan sistem pengendalian
akuntansi
dan
pelaporan,
kelemahan
sistem
pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemeritah Daerah yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010 (IHPS II tahun 2010) atas 151 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
5
terdapat 1460 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang terdiri atas 754 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 530 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 176 kasus kelemahan stuktur pengendalian intern. Sistem Pengendalian Intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang buruk dengan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Intern. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010, BPK menemukan 149 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Propinsi Jawa Barat. Daftar temuan kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern di Propinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:
6
Tabel 1.1 Daftar Temuan Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Di Propinsi Jawa Barat
Total
No.
Entitas
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kelemahan Kelemahan Kelemahan Sistem Sistem Struktur Pengendalian Pengendalian Pengendalian Akuntansi dan Pelaksanaan Intern Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jml Kasus Jml Kasus Jml Kasus
Jml Kasus Propinsi Jawa Barat 149 1. Propinsi Jawa Barat 15 2. Kab. Bandung 8 3. Kab. Bandung Barat 13 4. Kab. Bekasi 4 5. Kab. Ciamis 5 6. Kab. Cianjur 11 7. Kab. Garut 6 8. Kab. Indramayu 4 9. Kab. Karawang 4 10. Kab. Kuningan 6 11. Kab. Majalengka 13 12. Kab. Subang 5 13. Kab. Tasikmalaya 4 14. Kota Bandung 13 15. Kota Bekasi 12 16. Kota Bogor 9 17. Kota Cimahi 7 18. Kota Depok 4 19. Kota Tasikmalaya 6 Sumber: www.bpk.go.id (IHPS II 2010)
76 4 3 9 2 4 5 3 3 2 3 7 3 2 7 9 4 2 3 1
54 7 4 4 2 1 6 3 1 2 3 2 1 4 2 3 4 5
19 4 1 4 1 2 2 1 2 1 1 -
Dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang paling dominan terjadi karena lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu sebanyak 76 kasus. Dari jumlah tersebut, terdapat dua Pemerintah Daerah yang paling banyak mengalami kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu Kabupaten
7
Bandung Barat dan Kota Bekasi, masing-masing berjumlah 9 kasus. Sedangkan untuk temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, dari 54 kasus, sebanyak 6 kasus ditemukan di Kabupaten Cianjur, ini merupakan jumlah terbanyak diantara kabupaten/kota lainnya. Jumlah temuan kelemahan pada struktur pengendalian intern adalah jumlah yang terkecil dibanding dengan temuan pada kelemahan sistem pengendalian lainnya, yaitu sebanyak 19 kasus, dengan temuan 4 kasus di Kabupaten Majalengka sebagai temuan terbanyak. Kasus-kasus lemahnya sistem pengendalian tersebut akan sangat berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah dikenal dengan istilah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kepala BPKP, Mardiasmo (dalam suaramerdeka.com, tanggal 28 Juni 2010), menyatakan bahwa dari 524 daerah otonomi yang ada, baru ada 98 daerah yang melaksanakan SPIP dengan baik. Jumlah tersebut terdiri dari 7 propinsi dan 91 kabupaten/kota. Masih menurut nya, selain harus mempunyai SPIP, Pemerintah Daerah juga harus mempunyai laporan keuangan yang baik (memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian). Di Propinsi Jawa Barat sendiri, dari hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tahun 2006-2009 dari seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah
Jawa Barat, hampir tidak ada yang mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian. Pada tahun 2006 seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat memperoleh opini WDP. Pada Tahun 2007, hanya ada satu Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian yaitu Kota
8
Banjar, tujuh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memperoleh opini Tidak Memberikan
Pendapat,
dan
sisanya
memperoleh
opini
Wajar
Dengan
Pengecualian. Pada tahun 2008, terdapat satu Pemerintah daerah yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat, yaitu Kabupaten Bandung Barat yang merupakan daerah pemekaran baru, dan sisanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Tahun 2009 Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat mengalami peningkatan menjadi empat Pemda, dan sisanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Berikut adalah daftar opini LKPD tahun 2006-2009 yang diberikan BPK untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat:
9
Tabel 1.2 Daftar Opini LKPD Tahun 2006-2009 Pemerintah Daerah Kab/Kota di Wilayah Jawa Barat No.
Entitas Pemerintah LKPD LKPD Daerah 2006 2007 1. Kab. Bandung WDP WDP 2. Kab. Bandung Barat 3. Kab. Bekasi WDP WDP 4. Kab. Bogor WDP WDP 5. Kab. Ciamis WDP WDP 6. Kab. Cianjur WDP TMP 7. Kab. Cirebon WDP WDP 8. Kab. Garut WDP TMP 9. Kab. Indramayu WDP TMP 10. Kab. Karawang WDP TMP 11. Kab. Kuningan WDP WDP 12. Kab. Majalengka WDP WDP 13 Kab. Purwakarta WDP WDP 14. Kab. Subang WDP TMP 15. Kab. Sukabumi WDP WDP 16. Kab. Sumedang WDP WDP 17. Kab. Tasikmalaya WDP WDP 18. Kota Bandung WDP WDP 19. Kota Banjar WDP WTP 20. Kota Bekasi WDP WDP 21. Kota Bogor WDP WDP 22. Kota Cimahi WDP WDP 23. Kota Cirebon WDP TMP 24. Kota Depok WDP WDP 25. Kota Sukabumi WDP WDP 26. Kota Tasikmalaya WDP TMP Sumber : www.bpk.go.id Keterangan : WTP = Wajar Tanpa Pengecualian WDP = Wajar Dengan Pengecualian TMP = Tidak Memberikan Pendapat TW = Tidak Wajar
LKPD 2008 WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
LKPD 2009 WDP TMP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
Dari tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat telah memiliki efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang memadai, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya Pemerintah Daerah kabupaten dan kota yang memperoleh opini Wajar Dengan
10
Pengecualian. Namun demikian di beberapa Pemerintah Daerah masih ditemukan banyak kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Menurut Standar Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu tujuan dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah harus bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabillitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Supaya bisa memberikan informasi yang bermanfaat, tentu saja suatu laporan keuangan harus berkualitas baik, salah satu kriteria untuk mencapai kualitas yang dikehendaki adalah andal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, andal yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
11
Hasil pemeriksaan BPK atas 151 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009 menemukan 2.320 kasus ketidakpatuhan terhadap perundangundangan senilai Rp 1,43 triliun yang mengakibatkan pada kurangnya keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Data dari BPK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.3 Daftar Kelompok Temuan Pemeriksaan BPK akan Ketidakpatuhan 151 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 Terhadap Perundang-undangan
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kelompok Temuan
Kerugian Daerah Potensi Kerugian Daerah Kekurangan Penerimaan Administrasi Ketidakhematan/Pemborosan Ketidakefisienan Ketidakefektifan Jumlah Sumber: www.bpk.go.id (IHPS II 2010)
Jumlah Kasus 729 119 398 862 74 1 137 2.320
Nilai (dalam juta) 556.753,42 370.252,49 207.415,34 95.271,76 4.761,60 195.929,84 1.430.384,48
Tabel 1.3 memberikan gambaran bahwa, dari 151 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2009 yang telah diperiksa oleh BPK pada semester II tahun 2010, terdapat 2.320 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar 556,7 miliar, potensi kerugian daerah sebesar 370,2 miliar, kekurangan penerimaan sebesar 207 miliar, ketidakhematan/pemborosan sebesar 95,2 miliar, ketidakefisienan dan ketidakefektifan masing-masing sebesar 4,7 miliar dan 195 miliar. Berdasarkan data dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyajian LKPD oleh Pemerintah Daerah masih banyak yang belum
12
memenuhi kriteria andal. Data- data tersebut mengindikasikan masih banyaknya LKPD yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga berdampak pada ketidakwajaran penyajian. Kasus tersebut menunjukan salah satu kendala dari keandalan laporan keuangan, yaitu materialitas, hal tersebut dikarenakan jumlah kesalahan atau ketidaksesuaian penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pemakai laporan keuangan tersebut. Khusus untuk daerah Jawa Barat, berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK perwakilan Jawa Barat (INILAH.com, 4 November 2011) dari 27 LKPD tahun 2010, diperoleh data bahwa Rp.1,2 triliun uang negara berpotensi hilang dan sebesar Rp 23,4 miliar merupakan kasus kerugian daerah. Nilai tersebut menunjukan materialitas dari penyajian laporan keuangan. Menurut kepala BPK perwakilan Jawa Barat, penyebab timbulnya kasus tersebut adalah dari pengelolaan aset dan laporan kas, permasalahan yang timbul itu memengaruhi opini pada laporan hasil pemeriksaan LKPD pemerintah daerah bersangkutan. Sedangkan hasil pemeriksaan BPK (dalam IHPS II tahun 2010) atas ketidakpatuhan LKPD terhadap perundang-undangan, ditemukan sejumlah 250 kasus, terdapat 86 kasus yang mengakibatkan kerugian daerah, 23 kasus pada potensi kerugian daerah, 40 kasus pada kekurangan penerimaan, temuan administrasi sebanyak 75 kasus, ketidakhematan ditemukan 12 kasus, dan ketidakefektifan 14 kasus. Masih banyak nya kasus dalam penyajian LKPD, harus mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah. Hal ini karena LKPD merupakan alat pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah atas penggunaan
13
uang masyarakat yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaikbaiknya. Penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern dan keandalan laporan keuangan pernah dilakukan oleh Meda Yulianti (2010) dalam Tesis nya yang berjudul “Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemprov Banten serta 6 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten)”. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa pengaruh peranan audit internal terhadap keandalan laporan keuangan secara tidak langsung melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern mempunyai korelasi yang tinggi yaitu sebesar 67,7%. Penelitian lainnya dilakukan oleh Zainul Rachman Lili (2009) dalam Tesis nya yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Aparatur dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Wilayah Priangan”, hasil analisis nya menyimpulkan bahwa kemampuan aparatur dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan pengaruhnya tergolong kuat yaitu sebesar 79,33%. Penelitian mengenai pengendalian intern dilakukan juga oleh Sanni Kemal Razali Sukarmaji dengan judul Skripsi “Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Berbasis Good Governance Pada Pemerintah Kota Sukabumi.” Dari penelitiannya, Sanni menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengendalian internal dengan kinerja berbasis good governance. Penelitian serupa dilakukan oleh Andy Ashari dengan judul Skripsi “Pengaruh Efektivitas
14
Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumbawa.” Dan menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara efektivitas pengendalian intern dengan kinerja instansi pemerintah. Halimi Firdaus memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa pengendalian intern berpengaruh positif pada penerapan prinsip-prinsip good governance. Judul penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Halimi adalah “Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah).” Hasil penelitian Verawati dengan judul Skripsi “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia)” menyimpulkan adanya pengaruh yang positif antara penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dengan keandalan laporan keuangan. Selain hasil penelitian yang berupa Tesis dan Skripsi, penulis juga memperoleh data dari hasil penelitian yang berupa jurnal antara lain yang ditulis oleh Siti Thoyibatun,dkk dengan judul penelitian “Analysing The Influence of Internal Control Complience And Compesation System Against Unethical Behavoir And Accounting Fraud Tendency (Study At State University In East Java).” Hasil penelitiannya menyimpulkan terdapat pengaruh yang negatif antara internal control complience terhadap unethical behavior dan accounting fraud tendency. Sementara compensation system berpengaruh positif terhadap accounting fraud tendency.
15
Daftar penelitian-penelitian tersebut secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 1.4 Daftar Penelitian Terdahulu No 1.
2.
3.
Nama Peneliti Meda Yulianti
Zainul Rachman Lili
Sanni Kemal Razali Sukarmaji
Judul, Tahun, dan Sumber Penelitian
Hasil Penelitian
Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemprov Banten serta 6 Kabupaten/Kota seProvinsi Banten). 2010. Tesis. Unpad Pegaruh Kemampuan Aparatur dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPKD Kabupaten/Kota seWilayah Priangan). 2009. Tesis. Unpad
Terdapat korelasi yang kuat
Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Berbasis Good Governance Pada Pemerintah Kota Sukabumi. 2011. Skripsi. Unpad
Secara simultan terdapat pengaruh yang siginifikan antara kemampuan aparat dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial kualitas laporan keuangan lebih didominasi kemampuan aparat Terdapat pengaruh positif
Persamaan Meneliti Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Laporan Keuangan
Meneliti Pengendalian Intern
Perbedaan -
-
-
-
-
Meneliti pengendalian internal
-
-
4.
Andy Ashari
Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumbawa. 2009. Skripsi. Unpad
Terdapat Pengaruh yang Positif
Meneliti pengendalian internal
-
-
Meneliti Peranan Audit Internal Subyek Penelitian
Meneliti Kemampuan Aparatur Tidak meneliti keandalan Laporan keuangan Subyek penelitian
Meneliti kinerja berbasis Good Governance Tidak meneliti keandalan laporan keuangan Subyek penelitian Meneliti kinerja instansi pemerintah Tidak meneliti keandalan laporan keuangan
16
5.
6.
Halimi Firdaus
Verawati
Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Penerapan PrinsipPrinsip Good Governance (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah). 2009. Skripsi. Unpad Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia). 2010. Skripsi. Unpad
Terdapat pengaruh positif
Meneliti pengendalian intern
-
-
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
Meneliti keandalan laporan keuangan -
7.
8.
Siti Thoyibatun,dkk
Septian Bayu Kristanto dan Yuni Rimawati
Analysing The Influence Of Internal Control Complience And Compesation System Against Unethical Behavoir And Accounting Fraud Tendency (Study At State University In East Java). 2009. Jurnal SNA 12.
Terdapat pengaruh yang negatif antara internal control complience terhadap unethical behavior dan accounting fraud tendency. Sementara compenstion system berpengaruh positif terhadap accounting fraud tendency
Meneliti sistem pengendalian intern
Daterminan Kelemahan Pengendalian Internal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah). 2010. Jurnal Akuntansi volume 10.
Dari data finansial laporan keuangan pemda yang telah diaudit BPK, secara bersama-sama, PAD dan Belanja Modal signifikan sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal
Meneliti pengendalian intern
-
-
-
-
Meneliti penerapan perinsip-prinsip good governance Tidak meneliti keandalan laporan keuangan Subyek penelitian Tidak meneliti sistem pengendalian intern Meneliti penerapan prinsip-prinsip good corporate governance Subyek penelitian Meneliti sistem kompensasi, perilaku tidak etis, dan kecenderungan fraud Tidak meneliti keandalan laporan keuangan Subyek penelitian
Tidak meneliti keandalan laporan keuangan
17
Dari pemaparan-pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat).”
1.2 a.
Rumusan Masalah Bagaimana Sistem Pengendalian Intern pada pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat?
b.
Bagaimana keandalan laporan keuangan pada pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat?
c.
Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maksud
dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.3.1
Maksud Penelitian Penelitian ini diadakan untuk memperoleh pemahaman mengenai
pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan laporan keuangan.
1.3.2 a.
Tujuan Penelitian
Untuk memberikan gambaran mengenai Sistem Pengendalian Intern pada pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat.
18
b.
Untuk memberikan gambaran mengenai keandalan laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat.
c.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat.
1.4 a.
Kegunaan Penelitian Bagi Dunia Pendidikan Sebagai acuan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kajian ini.
b.
Bagi Pemerintah Sebagai masukan dalam menentukan kebijakan operasional pemerintah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
