Bidang Unggulan : Sosial, Ekonomi Dan Bahasa Kode/ Bidang Ilmu : 596 / Ilmu Hukum
LAPORAN PENELITIAN HIBAH UNGGULAN PROGRAM STUDI
OTONOMI DESA PAKRAMAN DI BALI SETELAH KELUARNYA UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TIM PENELITI A.A Gede Oka Parwata ,SH MSi (0031125763) Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH MH (0010045603) AA Ketut Sukranatha, SH MH (005065707)
DIBIAYAI DARI DANA DIPA UNIVERSITAS UDAYANA DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR 959A/UN14.1.11/KU/2015, TANGGAL 04 MEI 2015
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2015
DAFTAR ISI
........................................................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN ..........................................................................
ii
RINGKASAN .................................................................................................
iii
KATA PENGANTAR ...................................................................................
iv
DAFTAR ISI .................................................................................................
v
PENDAHULUAN ......................................................................
1
1.1. Latar Belakang Masalah .......................................................
1
1.2. Perumusan Masalah ..............................................................
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................
3
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN................................
9
BAB IV METODE PENELITIAN ...........................................................
10
HASIL DAN PEMBAHASAN ..................................................
12
VI SIMPULAN DAN SARAN .......................................................
24
6.1. Kesimpulan ...........................................................................
24
6.2. Saran .....................................................................................
25
JUDUL
BAB I
BAB V BAB
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana otonomi desa pakraman di Bali setelah keluarnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Berdasar ketentuan Pasal 6 UU Desa disebutkan desa adalah desa dan desa adat. Ketentuan ini memerlukan telaahan akademis karena dengan ketentuan ini desa pakraman di Bali yang telah mempunyai otonominya sendiri menjadi dipertanyakan eksistensinya. Mengingat selama ini kesatuan masyarakat hukum adat yang di Bali dikenal sebagai desa pakraman telah memiliki otonomi asli, yaitu kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban yang tepat dalam penentuan desa dan desa adat yang sesuai dengan kondisi di Bali karena tidak boleh dilupakan secara konstitusi desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dilindungi berdasar Pasal 18 B Ayat 2 UUD NKRI 45. Dengan demikian diperoleh solusi terhadap permasalahan yang terkait, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam menentukan pilihan atas desa dinas atau desa adat. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai yuridis normatif ( didukung juga dengan penelitian lapangan sebagai pendukung dalam penelitian normatif ) yaitu berarti bahwa semua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, akan selalu mengacu pada tinjauan hukum, baik secara normatif maupun berdasarkan doktrin ilmu hukum. Pokok-pokok permasalahan dibahas dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum sendiri dilakukan melalui teknik telaah kepustakaan (study document) yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari serta memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Untuk mendukung bahan hukum yang dianalisis, dilakukan pula wawancara di lapangan dengan stake holder terkait dengan otonomi desa pakraman. Analisisnya sendiri secara normatif-kualitatif yaitu containt analisis. Analisa ini adalah dilakukan terhadap pasal-pasal ataupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Agar kajian dan hasil lebih komprehensif, dilakukan juga Focus Grup Discussion dengan terfokus menelaah permasalahan dalam penelitian ini. Pihak yang dilibatkan adalah stake holder terkait, praktisi, akademisi, jajaran pengambil keputusan strategis dalam menentukan bagaimana otonomi desa pakraman setelah keluarnya UU Desa tersebut.
Kata Kunci : Otonomi , Desa Pakraman, UU Desa
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena berkat Anugrahnya sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar dan semestinya sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, dituangkan dalam bentuk laporan yang berjudul “ Otonomi Desa Pakraman Di Bali Setelah Keluarnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa “ Keberhasilan pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dari para pihak diantaranya : 1. Fakultas Hukum Universitas Udayana yang mendukung sepenuhnya baik dari pendanaan melalui dana DIPA sehingga dapat mewujudkan penelitian ini dari awal hingga selesai 2. Rekan-rekan dosen Fakuktas Hukum Universitas Udayana yang memberi masukan untuk menambah dan menyempurnakan penelitian ini melalui bahan-bahan hukum yang dimiliki terkait dengan materi penelitian ini. 3. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu dalam penelitian ini yang juga tidak kalah penting perannya dalam memberi dukungan terhadap proses dan hasil penelitian yang kami lakukan. Kami menyadari bahwa kegiatan dan laporan penelitian yang kami hasilkan jauh dari sempurna . Semoga hasil kegiatan dan laporan penelitian tentang Otonomi Desa Pakraman setelah keluarnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Oktober, 2015 Tim Peneliti iv
BAB I PENDAHULUAN Desa Adat (sekarang Desa Pakraman) di Bali adalah satu masyarakat hukum
yang memiliki otonomi asli, yaitu kewenangan untuk mengatur atau
mengurus rumah tangganya sendiri, kekuasaan mana terlahir dari desa itu sendiri, tidak dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam menetapkan aturan-aturan hukum yang mesti diperhatikan dan ditaati oleh setiap bagian dari masyarakatnya, menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warganya dan ada kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan warga . Ketiga wujud kekuasaan diatas terletak di tangan pemerintahan desa adat bersama-sama dengan warga, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan riil yang ada. Persoalannya menjadi penting manakala otonomi desa adat tersebut dikaitkan perkembangan ketatanegaraan yang melalui UU N0 6 Tahun 2014 (UU Desa) menjadi desa dan desa adat. Hal ini menjadi semakin kompleks jika dikaitkan dengan keberadaan desa pakraman dalam lingkup kehidupan bernegara, yang tersusun dalam satu bentuk pemerintahan yang berjenjang sejalan dengan asas desentralisasi, dalam bentuk Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangannya, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi “pertemuan” antara otonomi dari desa pakraman dengan otonomi daerah, khususnya yang dilaksanakan di tingkat desa. Sebagaimana diketahui bahwa desa yang dibentuk dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Bali dikenal dengan Desa Dinas yang menjalankan fungsi pemerintahan (administrasi). Di tingkat desa inilah terjadi pertemuan antara otonomi asli dari desa adat dengan otonomi dari desa dinas yang diberikan oleh undang-undang. “Pertemuan” seperti ini dapat bersifat positif, dalam arti saling mendukung dalam pelaksanaannya, namun dapat pula bersifat negatif dalam arti bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada bagian lain dapat dilihat bahwa kondisi yang menyertai keberadaan desa adat dan desa dinas di Bali setidak-tidaknya memiliki tiga variasi yaitu :
a. ada desa dinas yang luas wilayahnya sama dengan desa adat; b. ada desa dinas yang luas wilayahnya lebih besar dari desa adat; c. ada desa dinas yangluas wilayahnya lebih kecil dari desa adar. Keadaan seperti ini tentunya membawa variasi pula dalam pelaksanaan dari otonomi kedua desa tersebut. Namun kondisi menjadi berubah ketika ketentuan pasal 6 UU Desa menyebut desa adalah desa dan desa adat. Jelas kondisi ini kemudian memberi perubahan sangat signifikan terhadap situasi dan kondisi yang ada di desa pakraman. Selama ini desa pakraman mandiri dengan payung konstitusi UUD 45 pasal 18 B ayat 2 dan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang desa pakraman, kehidupan kemasyarakatannya diatur dengan panduan awig-awignya yang menjadi hukumnya tersendiri dalam mengatur harmonisasi di desa pakraman, aset-aset desa pakraman dijaga dan dikelola menurut norma hukum adat Bali, filosofi
Tri Hita Karana yang mengatur hubungan atas
palemahan ( wilayah),pawongan (perorangan),parahyangan (ke-Tuhanan melalui Kayangan Tiga), Selama ini itu dapat berlangsung mandiri walaupun ada desa dinas yang juga memiliki kewenangannya sendiri yang bersifat administratif, kedua pelaksanaan otonomi adalah terpisah dan tidak tercampur baur satu dengan yang lain. Adanya ketentuan UU Desa merubah semua yang telah berlangsung cukup baik khusus untuk Bali, karenanya agar implementasi kehendak UU Desa ini atas penyebutan desa sebagai desa dan desa adat tepat dalam mempertahankan eksistensi desa pakraman, maka kajian terhadap otonomi desa pakraman sangat penting dilakukan. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas beberapa permasalah yang perlu untuk diteliti adalah: 1. Apakah ketentuan dalam UU Desa telah mencerminkan prinsip-prinsip otonomi? 2.
Bagaimanakah ketentuan pengaturan tentang desa dan desa adat berdasar ketentuan
3.
UU Desa?
Bagaimanakah otonomi Desa Pakraman di Bali setelah keluarnya UU Desa?
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Desa Pakraman di Bali (dulu disebut dengan Desa Adat) merupakan satu masyarakat hukum yang dilandasi oleh aturan-aturan hukum adat yang dibentuk atau ditetapkan oleh masyarakat hukum itu sendiri. Sebagai satu masyarakat hukum atau yang sering pula disebut dengan persekutuan hukum, desa pakraman merupakan satu pergaulan hidup yang bertindak sebagai satu kesatuan baik kedalam maupun keluar, memiliki tata susunan yang tetap, memiliki pengurus dan harta kekayaan baik yang bersifat duniawi maupun gaib, dan tidak ada satu keinginanpun dari warga untuk membubarkan kelompoknya itu karena dipandangnya sebagai satu hal yang bersifat kodrati1 Desa pakraman di Bali umumnya adalah satu kesatuan yang bersifat teritorial yang memiliki tiga unsur utama yaitu :
wilayah, warga dan
pemerintahan. Dalam penyelenggaraan kehidupan desa pakraman ditemukan satu landasan filosofis yang bersumber pada ajaran agama Hindu yang dikenal dengan tri hita karana yang dimanifestasikan dalam keserasian hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesamanya. Keharmonisan hubungan ini diatur dalam awig-awig desa, dan di dalamnya kelihatan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh desa untuk mengatur segala sesuatu yang dipandang perlu untuk menjaga keharmonisan tersebut. Apabila dicermati lebih lanjut keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk pemujaan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam segala manifestasinya, khususnya dalam manifestasinya sebagai Tri Murti yang dilaksanakan di tiga tempat pemujaan yang dikenal dengan Tri Kahyangan yaitu : Pura Desa, Pura Puseh , dan Pura Dalem. Dalam hubungannya dengan mewujudkan keharmonisan tersebut tampak
bahwa desa pakraman mengadakan pengaturan berkenaan dengan
pelaksanaan kegiatan pemujaan berbentuk pembebanan kewajiban dari warga desa untuk memelihara dan menyelenggarakan upacara-upacara yang diperlukan di kahyangan desa. Demikian juga halnya dengan hubungan 1
Soepomo, 2007, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.43
manusia dengan alam yang diwujudkan dalam aturan tentang kewajiban warga untuk memelihara lingkungan yang dikenal dengan palemahan desa. Lebih lanjut mengenai
hubungan antara sesama ditemukan aturan
tentang pesuka-dukan yaitu hubungan antara sesama warga dalam keadaan suka maupun (terutama sekali) dalam keadaan duka. Semua aturan yang ada biasanya disertai dengan sanksi-sanksi manakala warga tidak mematuhinya. Semua aturan berkenaan dengan pemeliharaan keharmonisan hubungan dari ketiga unsur tri hita karana tersebut dituangkan kedalam awig-awig desa yang dibentuk oleh desa pakraman secara bersama-sama melalui paruman desa, dan kewenangan untuk menetapkan awig-awig tersebut merupakan salah satu perwujudan dari otonomi desa adat. Sejalan dengan keberadaan awig-awig tersebut maka kewenangan desa pakraman untuk menjatuhkan sanksi merupakan kewenangan yang dimiliki desa sejalan dengan otonominya itu. Pemerintahan yang mengatur desa di Provinsi Bali dikenal ada dua bentuk ( pemerintahan) desa masing- masing mempunyai fungsi, sistem, atau struktur organisasi berbeda. Dua bentuk desa yang lazim disebut dualisme desa di Bali adalah : (1) Desa dinas ( desa dan kelurahan) adalah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif (2) Desa pakraman atau desa adat adalah kesatuan tradisi dan tata pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan haeta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.2 Dalam pelaksanaannya fungsi administrasi kedinasan berlangsung melalui garis koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang juga kemudian langsung ke provinsi. Penanganan masalah administrasi secara terpisah dilaksanakan
dan
tidak
terkait
dengan
pelaksanaan
sosio
religius
kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang dikenal dengan nama desa pakraman tersebut. 2
Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.40
Jika dilihat secara konstitusional pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu ada pada Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 yaitu : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya
sepanjang
masih
hidup
dan
sesuai
dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan sesuai pasal 18B aat 2 tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki ruang atas pengembangan hak asal-usul dan adat istiadat desa yang menjadi sendi nilai bagi pemerintahan desa sebagai dasar bagi terlaksananya otonomi asli dan hak-hak tradisional desa di dalam praktek pemerintahan desa. Otonomi pada desa khususnya desa pakraman mempunyai landasan yang kuat disamping bersumber dari kodratnya sendiri ( otonomi asli) juga bersumber pada kekuasaan negara karena dalam struktur kenegaraan mendapat pengakuan secara yuridis berdasarkan konsitusi. Isi ootomi asli yang dikembangkan tersebut adalah kewenangan atau kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Meminjam teori pembagian kekuasaan dalam megara modern seperti yang dikemukan Montesque dengan trias politicanya , kekuasaan yang dimiliki desa pakraman adalah meliputi fungsi-fungsi legislatf, eksekutif dan yudikatif. 3 Upaya pemberdayaan atas desa adat tampak menonjol dalam peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yaitu untuk memperkuat desa adat dan dipandang sangat efektif sebagai lembaga pengelolaan urusan desa sehingga berfungsi sebagai mesin pembangunan demokrasi dari tingkat bawah. Ini tampak secara mandiri dalam pengelolaan kehidupan sosial dan ritual secara organis dan bebas.4 Pada bagian lain dapat dilihat bahwa dalam kerangka negara kesatuan RI, berdasarkan UUD 1945 wilayah negara dibagi dalam daerah-daerah yang bersifat otonom sebagai perwujudan dari asas desentralisasi. Dengan diberikannya otonomi kepada daerah (dhi. Provinsi dan Kabupaten) berarti
3
Ibid, hlm.46
4
Martin Ramstedt, 2011, Kegalauan Identitas, Grasindo, Jakarta, hlm.57
daerah-daerah tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi yang diberikan kepada daerah mengandung pelaksanaan dari tiga asas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu : asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan (medebewind). Dengan asas desentralisasi dapat dilihat adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi mengandung makna pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pengaturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 ( UU Pemda) dan juga Perpu Nomor 2 Tahun 2015 menganut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah menurut UU ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.
Otonomi
bertanggungjawab
mengandung
makna
bahwa
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.5 Bila ditelusuri lebih jauh, pengaturan mengenai otonomi daerah dan juga otonomi dari masyarakat hukum adat bersumber pada UUD 1945 (setelah amandemen). Mengenai otonomi daerah pengaturannya dapat ditemukan dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, pasal 18 dan 18 A, sedangkan mengenai otonomi masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 18 B ayat 2. Dalam pasal 18 dapat dilihat pengaturan tentang pelaksanaan otonomi daerah antara lain mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan (ayat 3), kemudian mengenai pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya (ayat 5) dan tentang hak pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan (ayat 6). Pasal 18 B ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan lebih lanjut tentang masyarakat hukum adat dapat ditemukan dalam UU Pemda 2014 Dalam Undang-Undang ini masyarakat hukum adat disebut desa dan dirumuskan dalam pasal 1 angka 43. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan umum angka 10 tentang desa dinyatakan bahwa : Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan 5
I Made Subawa, 2005, Hukum Tata Negara Setelah Amandemen UUD 1945, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.129
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman,
partisipasi,
otonomi
asli,
demokratisasi,
dan
pemberdayaan masyarakat. Dari ketentuan di atas dan penjelasannya dapat dilihat bahwa undangundang mengakui keberadaan desa sebagai masyarakat hukum (adat), tapi dilain pihak undang-undang juga mengisyaratkan bahwa desa sebagai masyarakat hukum dapat dibentuk (baru) dalam sistem pemerintahan negara. Dengan kata lain, disamping masyarakat hukum adat yang asli yang diakui keberadaannya, dapat pula dibentuk masyarakat hukum yang baru sesuai kepentingan pemerintahan negara. Dengan demikian dalam sistem pemerintahan negara akan dijumpai adanya dua jenis desa yaitu : desa yang bersifat asli (masyarakat hukum adat) dan desa baru yang dibentuk oleh pemerintah negara. Ironinya, kedua jenis desa ini diatur secara sama dalam undang-undang ini yang didasarkan pada satu landasan
pemikiran
berupa
keanekaragaman,
partisipasi,
otonomi
asli,
demokratisasi,dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi seperti ini tentunya dapat menimbulkan friksi (benturan) dilingkungan masyarakat adat, dalam rangka pelaksanaan otonomi asli yang dimilikinya dengan pengaturan oleh negara sesuai kepentingan pemerintahan negara. Atas dasar kondisi seperti ini maka penelitian tentang otonomi desa pakraman di Bali sebagai satu bentuk masyarakat hukum adat dan implementasinya dalam kerangka otonomi daerah menjadi penting untuk dilakukan. Selain itu dari studi kepustakaan belum ditemukan adanya penelitian tentang hal ini. Kajiannya baru sebatas status, dan belum menyentuh aspek substansi yang menelaah tentang kesatuan tentang otonomi desa pakraman di Bali dari setelah keluarnya UU Desa.
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 3.1Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan dalam UU Desa apakah sesuai dan telah mencerminkan prinsip-prinsip otonomi. 2.
Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pengaturan tentang desa dan desa adat berdasar ketentuan UU Desa
3.
Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana otonomi desa pakraman setelah keluarnya UU Desa
3.2 Manfaat Penelitian a. Manfaat teoritis - Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya yaitu menyangkut bagaimana melihat aneka permasalahan hukum umum yang terjadi berkaitan dengan otonomi desa pakraman. b. Manfaat praktis -
Bagi pemerintah, tentunya penelitian ini sangat penting untuk masukan dalam pembuatan kebijakan dalam bidang pemerintahan untuk tetap memperhatikan desa dinas dan desa adat
-
Bagi masyarakat, bermanfaat untuk mengetahui kepastian dan perlindungan hukum bagi desa dinas dan desa adat.
BAB IV METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Penelitian ini dikualifikasikan sebagai yuridis normatif ( didukung juga dengan penelitian lapangan sebagai pendukung dalam penelitian normatif ) yaitu berarti bahwa semua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, akan selalu mengacu pada tinjauan hukum, baik secara normatif maupun berdasarkan doktrin ilmu hukum. 2. Jenis Pendekatan Pembahasan terhadap ketiga pokok permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada dua jenis pendekatan yaitu pendekatan pereundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undangundang dan regulasi yang berkaitan erat dengan desa pakraman. Pendekatan konseptual untuk menemukan pengertian dan konsep yang tertuang dalam Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan tema sentral sesuai dengan masing-masing rumusan masalah dalam penelitian ini diargumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep otonomi desa pakraman.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Adapun teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik telaah kepustakaan (study document) yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari serta memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Untuk mendukung bahan hukum yang dianalisis, dilakukan pula wawancara di lapangan dengan stake holder yang terkait .
1. Study Dokumen. Merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang mengawali penelitian ini dimana teknik ini difokuskan pada dokumen resmi pengaturan otonomi UU Desa. 2. Study Kepustakaan Penelitian kepustakaan ( library reseach ) ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku., artikel, dokumen resmi dan menginventarisasikannya, menganalisa
untuk kemudian
dikorelasikan menjadi tulisan yang integral. 4.Teknik Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang telah dikumpulkan berkenaan dengan masalah dalam penelitian ini akan dianalisis secara normatif-kualitatif yaitu containt analisis. Analisa ini adalah dilakukan terhadap pasal-pasal dalam UUDesa. Metode analisis ini dimaksudkan dengan menjabarkan bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis dan dicari penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini dan dianalogikan dengan beberapa alternatif penyelesaian.
BAB V PEMBAHASAN 5.1 Prinsip-Prinsip Otonomi Dalam UU Desa Kekuatan akan pengakuan dalam konstitusi sudah jelas tersirat mengenai kesatuan masyarakat hukum adat yang dapat kita lihat sebagai sebuah kekuatan tersendiri entitas desa adat tentunya. Semangat untuk mengakui Kesatuan Masyarakat Hukum Adat setelah reformasi mengakibatkan adanya semangat untuk mengatur KMHA di dalam konstitusi. Kemudian dari semagat tersebut maka amandemen UUD dilakukan dengan mencantumkan KMHA secara tegas sebagai bentuk pengakuan beserta hakhaknya. Pengaturan KMHA di UUD NKRI 1945 antara lain terdapat dalam Pasal 18B yang menyatakan; (1) Negara mengakui dan menghormati satuan‐satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang. (2)
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang. Dalam penjelasan pada ayat (2) dapat dijelaskan sebagai hal pengakuan dalam konstitusi. Tercantum dalam ayat (2) Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat mengandung empat konsekuensi. Penjabaran konsekuensi tersebut yaitu sebagai berikut : 1.
Suatu kesatuan masyarakat, diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum sehingga dapat bertindak sebagai subyek hukum.
2.
Terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dapat dilekatkan hak dan kewajiban, serta dapat melakukan tindakan hukum.
3. Pada saat terdapat pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, maka dengan sendirinya negara mengakui sistem hukum yang membentuk dan menjadikan kesatuan masyarakat itu sebagai kesatuan masyarakat hukum. Keempat, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat juga dengan
sendirinya berarti pengakuan terhaadap struktur dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan norma hukum tata negara adat setempat.
Amandemen UUD, sehingga HAM diatur dari konstitusi. KMHA diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak budaya. Dalam Pasal 28 I Pada Ayat (3), menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”, hal ini merupakan sebuah Pengakuan dan penghormatan KMHA yang tidak hanya terhadap identitas budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subyek hukum. Pengaturan berikutnya dalam UU Desa dilihat bahwa
peluang bagi
tumbuh dan pengembangan otonomi tampak pada prinsip-prinsip otonomi yang tampak pada UU Desa yaitu sebagai berikut : Pasal 3 Pengaturan Desa berasaskan: a. Rekognisi; b. Subsidiatitas; c. Keberagaman; d. Kebersamaan e. Kegotongroyongan; f. Kekeluargaan; g. Musyawarah; h. Demokrasi; i. Kemandirian; j. Partisipasi; k. Kesetaraan; l. Pemberdayaan dan m. Keberlanjutan Pengaturan pasal 3 apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip otonomi memberikan porsi bagi eksistensi desa itu sendiri sebagai entitas mandiri bagi
tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah pasal memberi penekanan diskresi yang memungkinkan tumbuhnya kewenangan mandiri atau
otonomi desa tumbuh
yang menjadi pusat perhatian oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pengaturan otonomi ini menjadi dasar kewenangan utama sebagaimana dimaksud UU ini bahwa desa berdasar pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Prinsip kewenangan dalam pengaturan desa tampak pada Bab IV, Pasal 18 : kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Sesuai maksud Pasal 18 tersebut Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari
suatu
urusan
pemerintahan
yang
dilimpahkan
oleh
pemerintahan
kabupaten/kota. Kewenangan desa mencakup : a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilainilai sosial budaya masyarakat; b. kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota c. kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa; dan d. kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa adalah pelimpahan kewenangan kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah
desa. Dalam melaksanakan kewenangan pada tingkat
desa merupakan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Pelaksanaannya diharapkan efektif untuk merespon segala kepentingan desa untuk memenuhi prakarsa masyarakat desa menyangkut segala hal yang dibutuhkan masyarakat desa sehingga dapat menggunakan otonominya untuk mewujudkan hal tersebut. Rumusan Pasal 6 UU Desa yakni : (1) Desa terdiri dari desa dan desa adat (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sementara dalam Penjelasannya, ketentuan Pasal 6 UU Desa dijelaskan sebagai berikut : Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 ( satu) wilayah maka dalam 1 ( satu) wilayah hanya trerdapat Desa atau Desa Adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara desa dan desa adat dalam 1 ( satu wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini. Apabila dikaji dengan konstitusi Pasal 18 B ayat (2) sesungguhnya sangat terasa bahwa desa merupakan Desa suatu entitas masyarakat hukum tertua dan dapat dikatakan asli karena keberadaannya bahkan sebelu negara kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk yang mana ini menjadi dasar bahwa negara sendiri mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut
yang
bisa
dilihat
eksistensinya
melalui
kelembagaan
dengan
kewenangannya sesuai otonomi asli yang dimilikinya. Ini diperkuat dengan sistem hukum adat sebagai bentuk yang asli yang berasal dari kehendak rakyat Tentang bagaimana” hukum rakyat” tersebut Hilman Hadikusuma6 menggambarkan suatu 6
Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm.2
keadaan dimana manusia dengan pikiran, kehendak dan prilakunya yang melaksanakan kehendak dan kebiasaan pribadinya dan berdasarkan adat oleh masyarakatnya disebut sebagai hukum adat yang menjadi hukum rakyat. Sementara secara formal dalam kehidupan bernegara disebut hukum negara. Ini merupakan penggambaran atas suatu pengakuan bahwa sebagai suatu sistem yang berurat akar pada rakyat maka di dalamnya lembaga adat berupa desa adat tentu tidak dapat dikesampingkan mengingat sebagai lembaga yang otonom berperan
dalam
mengatur
rumah
tangganya
sendiri
secara
asli
pula.
Penyebutannya sebagai hukum rakyat yang dilihat sebagai kaidah yang berasal dari maasyarakat itu sendiri. Lebih lanjut dipaparkan bagaimana sebagai entitas asli Indonesia yaitu desa kemudian juga diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan
dari
waktu ke waktu hingga kemudian keluarnya UU Desa 2014 yang terbaru yang mendorong ditentukannya bentuk atas desa dinas dan desa adat. Secara historis bentuk-bentuk desa di seluruh Indonesia berbedsa-beda dikarekan berbagai faktor, antara lain sebagai berikut : 1. Wilayah yang ditempati penduduk ; ada wilayah yang sempit ditempati penduduk yang padsat, dan ada wilayah yang luas ditempati penduduk yang jarang 2. Susunan masyarakat hukum adat ; ada masyarakat adat (desa) yang susunannya berdasarkan ikatan ketetanggan ( teritorial) dan ada susunannya berdasarkan ikatan adat keagamaan 3. Sistem pemerintahan adat dan nama-nama jabatan pemerintahan adat yang berbeda- beda dan penguasaan harta kekayaan desa yang berbeda.7 Pengelolaan desa kini dalam perumusan UU Desa 2014 yaitu diwujudkan pada penekanan bahwa potensi desa dioptimalkan dengan sejumlah penekanan diantaranya adalah adanya hak desa yang diatur sebagai berikut : 7
Ibid, hlm.176
a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asalusul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat; b. memilih kepala desa, menetapkan BPD dan perangkat desa lainnya; c. mengelola kelembagaan desa; dan d. mendapatkan sumber-sumber pendapatan desa. Rumusan tentang hak ini juga dibarengi dengan sejumlah kewajiban yang menurut UU Desa 2014 sebagai berikut Selain hak yang diatur Undang Undang, kewajiban desa diatur sebagai berikut : a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat; dan e. meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Adanya
hak
dan
kewajiban
ini
diarahkan
untuk
mewujudkan
pembangunan desa sesuai dengan sistem perencanaan yang terkoordinasi. wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. 5.2 Pengaturan Desa Adat dan Desa Dinas Dalam UU Desa Penjelasan umum UU Desa dalam menguraikan desa adalah dengan konstruksi menggabungkan fungsi local self goverment diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam hak asal usul
terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat , pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemelihraan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan aasli. Tentang Desa Adat, penjelasan umum UU desa tersebut menyebutkan adanya fungsi pemeerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat faslitasi pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi sepwetyi ini desda adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu di masa depan
desa dan desa adat dapat melakukan
perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaann pembangunan yang berdaya guna , serta pembinaan maasyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu desa dan desa adat diatur secara tersendiri dalam undang-undang ini. Apabila dikaitkan dengan kondisi desa adat di Bali , maka eksistensi desa adat yang warisan turun temurun dan menjadi perekat batin dalam mencapai citacita hukum menuju Bali yang aman, adil , makmur, dan sejahtera yang mana dapat mewujudakan pengembanhan desa adat tidak menjadi negara dalam negara dimana otonomi desa dikembangkan ke arah kemandirian dan kesejahteraan.8 Kekhususan tentang desa adat oleh UU Desa diatur berdasarkan ketentuan Bab XIII dengan bagiannya yang mengatur bahwa juga ketentuan yang memayungi kehidupan desa adat yang terikat secara sosiologis, yuridis dan filosofisnya dengan adanya aturan hukum adat yang mengatur tertib hidup mereka. Sehinggasangat tepat bila dalam pengaturan hukumnya selalu memperhatijan eksistensi desa adat dan otonominya,
8
I Ketut Seregig, Filsafat Desa Adat, 2014, Paramitha, Denpasar, hlm.98
5.3 Otonomi Desa Pakraman Di Bali setelah Keluarnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Apabila melihat sistem kemasyarakatan Bali yang dilaksanakan secara turun temurun selama ini dalam ikatan berlandas Tri Hita Karana, maka dapat dilihat bagaimana desa adat berfungsi untuk menata dan mengatur kehidupan paguyuban dari warga desanya sebagai suatu desa adat, yaitu unsur warganya yang dinamakan Pawongan, unsur wilayah desanya dinamakan Palemahan, dan unsur tempat-tempat pemujaan bagi warga desanya yang dinamakan Parhyangan yang dikenal dengan istilah Tri Hita Karana. Berdasarkan fungsinya, diprogramkanlah tugas-tugas desa yang dituangkan dalam bentuk awig-awig desa, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.9 Rumusan secara rinci tentang bagaimana desa adat di Bali yang kemudian dipayungi secara legal dalam Perda dijabarkan oleh Surpha. di Bali Menurutnya desa di Bali digunakan untuk menunjuk suatu wilayah pemukiman penduduk beragama Hindu. Jika dirujuk pada hasil rekomendaasi Parisada Hindu Dharma Pusat selaku Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, dimana terdapat juga dalam Ketetapan-Ketetapan Maha Sabha dan Pesamuhan Agung, pengaturan Desa Adat tidak dapat dilepaskan dari jangka waktu tinggal, sistem pakramannya, mewujudkan tata hidup yang harmonis dengan pemimpinnya yang dianggap mampu mengatur masyarakat untuk mewujudkan kertha raharjaAdanya Kahyangan Tiga merupakan syarat mutlak bagi suatu Desa Adat. Adanya kahyangan tiga dimana Pura Dalem sedapat-dapatnya terpisah dari Pura Puseh, Pura Desa dan dekat Patunon. Kepengurusan terhadap kahyangan desa adalah hak dan sekaligus kewajiban yang diemban desa adat bersangkutan termasuk dalam perlengkapan upacaranya dan pengaturan laba pura. Hal berikut juga diatur bahwa setiap patunon harus dapat di tepi desa, terlindung dari pandangan umum, sedapat-dapatnya di dekat air dan harus ada Prajapati. Pelaksanaan ajaran agama sebagaimana tata cara adat supaya dipupuk sesuai dengan Desa, Kala, Patra dan demi kemurnian pelaksanaan ajaran agama, diserukan agar adat jangan sampai 9
I Wayan Surpha, 2004, Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali, Pustaka Bali Post, Cet.Pertama hlm 16
menjadi penghambat pelaksanaan ajaran agama. Desa adalah masyarakat hukum yang bersifat kesatuan hidup sosial keagamaan dan Banjar merupakan bagian dari Desa. Untuk menjaga ketertiban hidup di desa, diserukan penyuratan awig-awig. Ada juga upaya agar Status tanah pekarangan desa supaya ditertibkan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Semua hal yang telah dijabarkan tersebut oleh Surpha ditekankan bagaimana situasi desa baik itu para pemimpin desa dan pemuka-pemuka agama di desa supaya menjalin kerjasama yang erat dalam menghayati ajaran-ajaran Agama Hindu.10 Berdasar uraian Surpha tergambar bagaimana secara mandiri ada pengelolaan di desa pakraman yang ditujukan bagi harmonisasi kehidupan bersama diantara anggota, pemimpin dan wilayah mereka yang dijaga berdasar aturan yang disebut awig-awig yang terumuskan berdasar Tri Hita Karana. V.E Korn menggambarkan sebagai sebuah republik kecil Masyarakat hukum disebut dengan desa adat (sekarang desa pakraman). Desa adat di Bali, tidak sama dengan masyarakat hukum pada umumnya, karena mempunyai kekhususan, yaitu mencerminkan corak kehidupan yang bercirikan adanya unsur Pura Kahyangan.11 Sesuai paparan V E Korn sebagai suatu kesatuan yang mepunyai kekhususan, Ida Bagus Putu Purwita menyatakan bahwa desa adat khususnya desa adat Bali juga berperan sebagai penopang pembangunan. Desa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi : 1. Membantu
pemerintah,
desa/pemerintah
pemerintah
kelurahan dalam
daerah
kelancaran
dan
pemerintah
dan pelaksanaan
pembangunan disegala bidang terutama di bidang keagamaan, kebuadayaan dan kemasyarakatan. 2. Melaksanakan hukum adat istiadat dalam desa adatnya
10
11
Ibid hlm 10.
Tjok Istri Putra Astiti, 2010, Desa Adat Menggugat dan Digugat, Udayana University Pres, Cet.Pertama, hlm.1
3. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap h Bali khususnya, hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan. 4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Bali khususnya, berdasarkan paras paros, salunglung sabayantaka dan musyawarah untuk mufakat. 5. Menjaga dan memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat adat.12 Sesuai otonomi yang selama ini berjalan, maka dengan tetap sebagai suatu kesatuan yang disebut desa adat, desa pakraman akan bisa berjalan sesuai dengan otonominya juga berkaitan dengan fungsinya sebagai filter dalam menyaring nilai-nilai budaya yang baru dalam kehidupan masyarakat Bali. Demikian hakekatnya sehingga dengan bentuk desa adat kemandirian jelas tercermin mengingat selama ini dapat mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan aturan yang ditetapkan bersama masyarakatnya. Arti penting bentuk desa adat juga dimaksudkan dalam pelestarian nilaibudaya, desa adat adalah pengemban tugas utama, karena pendukung kebudayaan Bali adalah masyarakat Bali itu sendiri yang kehidupannya dikoordinasikan di desa adat. Pengertian desa adat tidaklah patut dipisahkan dari kota, karena kota pun terdiri dari beberapa desa adat juga. Banjar banjar dikota bahkan yang heterogen dan dilanda globalisasi juga tetap kukuh melaksanakan adat isiadat sesuai dengan yang selama ini diwarisi dengan jiwa dan kepribadian Bali khususnya.13 Penguatan Desa Adat terutama haknya kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
12
Ida Bagus Purwita, 1993, Desa Adat Pusat Pembinaan Kebudayaan Bali, Upada Sastra, Denpasar, hlm. 52 13
Ibid, hlm.59
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam asasnya peraturan ini memperkokoh asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial dengan kedudukan kuat atas pengelolaan kekayaan alam yang ada di wilayahnya. PP ini mengupayakan masyarakat desa adat yang dalam beberapa hal terdesak oleh kepentingan investor dan atas ekspoitasi di wilayah mereka seringkali merasakan dampak buruknya maka keberadaan desa adat harus diperkuat. Terkait dengan otonomi, atas penguatan desa adat, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam mencerminkan nuansa ke otonomian masyarakat lokal untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya lokal, karena mkna dan hakekat dari otonomi daerah harus diterjemahkan sebagai pemberian otonomi kepada msyarakat di daerah, masyarakat adat, lokal dan bukan sematamata pemberian otonomi kepada pemerintah daerah. Peran pemerintah sebagai fasilitator dimaksudkan untuk : 1. Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; 2. Menjamin pengakuan dan perlindungan akses dan hak-hak masyarakat adat/lokal di daerah atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam; 3. Melindungi dan mengakomodasi modal sosial ( social capital) seperti kearifan, etika, citra, religi, dan pranata-pranata sosial dalam masyarakat di daerah; dan 4. Mengakui dan mengakomodasi kemajemukan hukum yang secara nyata tumbuh dan berkembang dalam masyarakat14 Jika dilihat secara teoritiknya maka desa adat meeupakan bidang sosial semi otonomi ( the semi-autonomous social field) yang berada fdalam satu kerangka acuan sosial yang lebih luas yaitu negara, yang memiliki hak melakukan 14
I Nyoman Nurjaya, 2006, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, Universitaas Negeri Malang Press, hlm. 113
pembentukan aturan dengan disertai kekuayan memaksa di dalam kelompoknya. Relasi desa adat dan negara adalah relaasi timbal balik. Relasi desa adat dan negara berupa berbagai proses yang memungkinkan aturan-aturan yang timbul dari dalam menjadi efektif, juga meeupakan kekuatan yang tunduk, kepada aturan –aturan yang dibuat oleh negara.15
15
Marhaendra Wija Atmadja, 2014, Konstitusionalitas Desa Adat, Memahami Norma Hukum Desa Adat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Makalah Pada Seminar Nasional Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Denpasar, 28 Juni 2014
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1.Kesimpulan 1. prinsip-prinsip otonomi memberikan porsi bagi eksistensi desa itu sendiri sebagai entitas mandiri bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah pasal memberi penekanan diskresi yang memungkinkan tumbuhnya kewenangan mandiri atau otonomi desa tumbuh
yang menjadi pusat
perhatian oleh pemerintah desa,
masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pengaturan otonomi ini menjadi dasar kewenangan utama sebagaimana dimaksud UU ini bahwa desa berdasar pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. 2. Sesuai otonomi yang selama ini berjalan, maka dengan tetap sebagai
suatu kesatuan yang disebut desa adat, desa pakraman akan bisa berjalan sesuai dengan otonominya juga berkaitan dengan fungsinya sebagai filter dalam menyaring nilai-nilai budaya yang baru dalam kehidupan masyarakat Bali. Demikian hakekatnya sehingga dengan bentuk desa adat kemandirian jelas tercermin mengingat selama ini dapat mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan aturan yang ditetapkan bersama masyarakatnya. 3. Desa adalah masyarakat hukum yang bersifat kesatuan hidup sosial keagamaan dan Banjar merupakan bagian dari Desa. Untuk menjaga ketertiban hidup di desa, diserukan penyuratan awig-awig. Sehingga dapat mewujudkan situasi desa baik itu para pemimpin desa dan pemuka-pemuka agama di desa supaya menjalin kerjasama yang erat
6.2. Saran . Sikap arif dan bijaksana dalam penyelesaian untuk menentukan pilihan desa adat atau desa dinas dengan tetap melandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku disertai pertimbahan aspek yang mendasar yaitu tinjauan secara filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga kepastian, keadilan dan kemanfaatan dapat dirasakan sehingga amanat UUD 1945 dan Undang-Undang yang dirumuskan selalu mengedepankan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
DAFTAR PUSTAKA
I Made Subawa, 2005, Hukum Tata Negara Setelah Amandemen UUD 1945, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana I Ketut Seregig, Filsafat Desa Adat, 2014, Paramitha, Denpasar I Nyoman Nurjaya, 2006, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, Universitas Negeri Malang Press, Malang Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung Marhaendra Wija Atmadja, 2014, Konstitusionalitas Desa Adat, Memahami Norma Hukum Desa Adat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Makalah Pada Seminar Nasional Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Denpasar Martin Ramstedt, 2011, Kegalauan Identitas, Grasindo, Jakarta Soepomo, 2007, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta Tjok Istri Putra Astiti, 2010, Desa Adat Menggugat dan Digugat, Udayana University Pres, Cet.Pertama Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana
Peraturan Perundang-Undangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Lampiran Biodata Ketua dan tim peneliti serta mahasiswa yang terlibat
KETUA PENELITI
A. Identitas Diri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Lengkap (dengan gelar) Jabatan Fungsional Jabatan Struktural NIP/NIK/No.Identitas lainnya NIDN Tempat dan Tanggal Lahir
8. 9.
Nomor Telepon/Faks /HP Alamat Kantor
10.
Nomor Telepon/Faks
11.
Alamat e-mail
Agung parwata
[email protected]
12.
Lulusan yang telah dihasilkan
13.
Mata Kuliah yg diampu
S-1= … orang; S-2= …Orang; S-3= Orang … 1. Hukum Adat 2. Hukum Dan Perubahan Sosial 3. Hukum Dan Kebudayaan 4. Hukum Adat Lanjutan 5. Antropologi Hukum
Alamat Rumah
B. Riwayat Pendidikan Program
A.A. Gede Oka Parwata, SH.,MSi Lektor Kepala 19571231198601003 0031125763 Ubud, 1957 Jl. Batuyang G.Pipit V/5, BatubulanGiayar (0361) 294804 Jl.P.Bali No.1 Denpasar 0361 – 222666 / Fax. 234888
S-1
S-2
Fakultas Hukum Universiats Udayana
Kajian Budaya Universitas Udayana
Bidang Ilmu
Ilmu Hukum
Ilmu Hukum
Tahun Masuk
1978
1998
Tahun Lulus
1984
2000
Peranan Awig-Awig Dalam Menunjang Pembangunan di Daerah Tingkat II Gianyar
Makna Awig-Awig Dalam Dinamika Masyarakat (studi Di Desa MawaangLodtuduh Ubud)
Nama Perguruan Tinggi
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi
S-3
Nama Pembimbing/Promotor
I Nyoman Sirtha,SH I Wayan Coti Santika,SH
Prof.Dr I Gusti Ngurah Bagus Prof.Dr I Nyoman Shirha,SH.,MS
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No.
Tahun
Judul Penelitian
1.
2011
2.
6.
OtoOt Otonomi Desa Adat Dalam Kaitan 2012 Dengan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Pakraman Padang Tegal Kontibusi Notaris/PPAT dan BPN 2012 Dalam Sengketa Pertanahan Khususnya Tanah Adat di Bali Konflik Perbatasan Desa Pakraman 2013 Dalam Perspektif Nilai Ekonomis Tanah Serta Penyelesaiannya Pola Penyelesaian Sengketa Adat di Bali 2014
7.
2014
4.
5.
Eksistensi Gotong Royong dan Tolong Menolong Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Di Desa Pakraman Penyaringan
Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.) Dana DIPA 2.095.125,-
Dana DIPA
2.100.000
Dana Prodi Kenotariatan
5000.000
Swakelol BAPPEDA
92.308.000
Swakelola BAPPEDA
100.000.000
Persepsi Prajuru Desa Pakraman Dalam Dana Dipa 9.375.000 Penyelesaian Konflik Tanah Adat *) Tuliskan sumber pendanaan : PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas atau sumber lainnya. D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir No. 1.
Tahun 2011
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Konsultasi Awig-Awig di Desa Pakraman
Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.) Dana DIPA 4000.000
Junjungan 2.
2012
Kedudukan Perempuan Dalam Hal Mewaris( Sosialisasi Putusan MUDP) di desa pakraman Keliki Kawan
Dana Prodi MKn
4000.000
3.
2012
Penyuluhan Hukum waris adat waris di Desa Pakraman Penatih
BOPTN
4.500.000
4.
2013
Ceramah Pewarisan dalam hukum adat Bali di Desa Pangsan Petang Badung
Dana DIPA
4000.000
5.
2014
Konsultasi dan Pembinaan Perumusan Perarem tentang Fasilitas Pariwisata di Desa Pakraman Abangan Tegalalang Gianyar
Dana DIPA
9.375.000
.
*) Tuliskan sumber pendanaan : Penerapan IPTEKS – SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber dana lainnya
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir No. 1.
Judul Artikel Ilmiah Desa Pakraman Dalam Konteks Civiel Society
Volume/Nomor Nama Jurnal Vol 33, N0 2 Juli Keeta Patrika 2009
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian : Otonomi Desa Pakraman Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Denpasar, 13 Oktober 2015 Pengusul,
(AA Gede Oka Parwata, SH MSi)
