02-Dec-13
INTEGRASI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI TEKNIS ONE MAP POLICY Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
UU NO. 4 TAHUN 2011
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI 1. MENDUKUNG REFERENSI TUNGGAL UNTUK INFORMASI GEOSPASIAL; 2. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES DENGAN AKUNTABILITAS; 3. MEWUJUDKAN KEBERGUNAAN IG MELALUI KERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI; 4. MENDORONG PENGGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI MASYARAKAT UU 4/2011, PASAL 22
BADAN INFORMATION GEOSPASIAL (SEBELUMNYA BAKOSURTANAL)
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| AGUNG INDRAJIT | Halaman 2
1
02-Dec-13
UU NO. 4 TAHUN 2011
TRANSFORMASI INSTITUSI DAN PARADIGMA BAKOSURTANAL
PENGKAJIAN KEBIJAKAN DI BIDANG SURVEI, PEMETAAN DAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) BIG)
PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL DASAR PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL PENYELENGGARA KOORDINASI DAN INTEGRASI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
TATA KELOLA INDONESIAN INFORMASI UPDATE: GEOSPASIAL DEVELOPMENT UNTUK OF PEMBANGUNAN GEOSPASIAL INFORMATION| NASIONAL| AGUNG ASEPINDRAJIT KARSIDI | Halaman 3
RAGAM MASALAH TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL (IG) PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL
KETAHANAN PANGAN
GOOD GOVERNANCE
KEAMANAN
MONITORING PERBATASAN
PEMANTAUAN PEMBANGUNAN
TERORISME IMPLEMENTASI UU KIP
KETERLIBATAN MASYARAKAT
IMPLEMENTASI UU 4/2011
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGGUNDULAN HUTAN DAN DEGRADASI TANAH PERTAHANAN
DEMOGRAFI
KONFLIK SOSIAL
SARS BUDAYA
FARMING
LOGISTIK
RESPON KRISIS EKONOMI
DEMOKRATISASI
ISU LINGKUNGAN
PENANGANAN BENCANA
KOLABORASI DAN SINERGI DARI PEMANGKU KEPENTINGAN MERUPAKAN PRASYARAT MUTLAK! KESEMPATAN UNTUK PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT UNTUK BERPERAN DALAM
HUBUNGAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| AGUNG INDRAJIT | Halaman 4
2
02-Dec-13
LATAR BELAKANG: PERSPEKTIF GEOSPASIAL PERAN INFORMASI GEOSPASIAL (PETA) DALAM MEMAHAMI NKRI SEBAGAI SATU KESATUAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN PERTAHANAN KEAMANAN.
DOMAINS OF SYNTHESIS
IG YANG AKURAT DAN AKUNTABEL DAPAT MEREPRESENTASIKAN HUBUNGAN ANTAR FENOMENA SECARA KOMPREHENSIF. PEMBANGUNAN MERUPAKAN HUBUNGAN ANTAR MANUSIA DAN ANTARA MANUSIA DENGAN LINGKUNGANNYA.
Environment Dynamics Environmental/ Humans Dynamics
Humans Dynamics
COGNITIVE DIGITAL MATHEMATICAL VERBAL VISUAL GEOMATICS WAYS LOOKING AT THE WORLD TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| AGUNG INDRAJIT | Halaman 5
± 90% kegiatan
DATASET FUNDAMENTAL
pemerintah memiliki Elemen Geospasial • HIDROGRAFI • BANGUNAN DAN FASILITAS UMUM • TRANSPORTASI • TUTUPAN LAHAN • HYPSOGRAFI • BATAS ADMINISTRASI • GARIS PANTAI • REFERENSI GEOSPASIAL • TOPONIM/GAZETTEERS • CITRA SATELIT
GEOSPASIAL DATABASE
UU 4/2011 PASAL 12 DAN 15
• GEOLOG GEOLOGII • DEMOGRA DEMOGRAFI FI • VEGETA VEGETASI SI • TANAH • KERAGAMAN KERAGAMAN-HAYATI • METEOROLOG METEOROLOGII • BENCANA • PERENCANAAN WILAYAH • DLL
DATASET TEMATIK TEMATIK
INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK MULTI-FUNGSI
± 65% kegiatan
pemerintah memakai Elemen Geospasial sebagai pengenal utama
SUSTAINABLE DEVELOPMENTG OALS
POST 2015 11 PRIORITAS PEMBNGUNAN NASIONAL
2009--2014 2009 MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
Gasetir: Ga setir: • Indeks ndeks pengenal geospa geospassial ial;; • Berfungsi sebagai inter inter--operabilitas operabilitas
2000--2015 2000
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| AGUNG INDRAJIT | Halaman 6
3
02-Dec-13
ONE MAP POLICY, ONE GATE, ONE NATION DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG LUGAS DARI PENGAMBIL KEBIJAKAN TERTINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
“Informasi Geospasial dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional.”
PENDAHULUAN: INTEGRASI INFORMASI PERAN INFORMASI GEOSPASIAL (PETA) DALAM MEMAHAMI NKRI SEBAGAI SATU KESATUAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN PERTAHANAN KEAMANAN. Kawasan Strategis
Network
Kawasan Hutan
Perencanaan Partisipatif
Base Map
Integrated Map
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| AGUNG INDRAJIT | Halaman 8
4
02-Dec-13
HIRARKI PERENCANAAN TATA RUANG KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS SISTEM PERENCANAAN
SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL
SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG PROVINSI
SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG KAB/KOTA
RENCANA UMUM
RTR WILAYAH NASIONAL
RTR WILAYAH PROVINSI
RTR WILAYAH KAB/KOTA
RENCANA OPERASIONAL
PULAU, TERTENTU, PERBATASAN, DAN TERPENCIL
RTR
RTR BAGIAN WILAYAH PROVINSI
WILAYAH KAB/KOTA
RENCANA OPERASINAL TEKNIS
RTR KAWASAN (NASIONAL) (NASIONAL)
RTR KAWASAN (PROVINSI)
RTR
RDTR
Referensi: Dir. Penataan Ruang - PU.
INFORMASI GEOSPASIAL: KENDALI TATA RUANG
CONTROLLING
Pengendalian
Pengawasan
Penertiban
5
02-Dec-13
INA-SDI UPDATE: ROLES IN SPATIAL PLANNING BUKTI HUKUM
MEDIA KOLABORASI MEDIA KOORDINASI
PERAN INFORMASI GEOSPASIAL
INTEGRATOR INFORMASI
LAMPIRAN DOKUMEN
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| AGUNG INDRAJIT | Halaman 11
ECONOMIC TRANSFORMATION GLOBAL DYNAMICS AND ECONOMIC CONDITION DRIVES COUNTRIES TO DO
ECONOMIC TRANSFORMATION
BUSINESS AS USUAL
CHANGING GLOBAL SITUATION RAISES COMPETITIONS EXPORT PRODUCTS NOT RAW MATERIALS PROSPERITY LEVEL HAS NOT MEET CONSTITUTION DEMAND HIGH RATE OF POVERTY AND ECONOMIC GAPS
6
02-Dec-13
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)
SECTORAL GEODATABASE
Grand Design Transformasi Ekonomi
REGIONAL GEODATABASE
Grand Design Transformasi Ekonomi mengkombinasikan pendekatan Sektoral dan Regional
Rencana Aksi Penguatan Konektivitas Nasional
INDONESIAN ECONOMIC CORRIDORS
BIMP--EAGA BIMP Medan
IMT--GT IMT
1 Pekanbaru
Samarinda
Pontianak Jambi
Lampung Jakarta
Banjarmasin 2 Makassar Semarang Surabaya 5
Manokwari Sorong
Kendari
Pusat ekonomi
6
Jayapura
Ambon Wamena
Mataram
Denpasar
Pusat ekonomi mega
Ternate
Gorontalo
Mamuju
Palangkaraya
Palembang
Serang
4 Manado
3
Merauke Kupang
Usulan lokasi KEK
Usulan lokasi KEK yang merupakan FTZ
1 KE Sumatera
3 KE Kalimantan
5 KE Bali – Nusa Tenggara
2 KE Jawa
4 KE Sulawesi
6 KE Papua
7
02-Dec-13
ECONOMIC CORRIDORS “Center of Nation’s Mineral Production, Refinery and Energy Reserve”
“Center of Nation’s Energy Production, Refinery and Reserve” Sumatera
“Center of Nation’s Industry of Agricultures, Famings, and Fisheries
Sulawesi Kalimantan
Papua Jawa
Center Nation’s Food Production and Support for Industries and Commerce
Bali Nusa Tenggara
Nation’s Gateway for Hospitality Industries and Food Support”
"“Center of Nation’s Natural Resources Production, Refinery, Prosper Human Resources”
SPATIAL DATA FOR NATION’S DEVELOPMENT 2010 BASEMAP SCALE 1:250.000
8
02-Dec-13
SPATIAL DATA FOR NATION’S DEVELOPMENT BASEMAP SCALE 1:50.000
TATA KELOLA IG:
KARAKTERISTIK TATA KELOLA YANG BAIK Karakteristik Tata Kelola Informasi Geospasial secara nasional yang baik menurut Pasal 2, UU No. 4 Tahun 2011 memiliki: a) kepastian hukum berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan. b) keterpaduan dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IG. c) keterbukaan dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan IG
9
02-Dec-13
TATA KELOLA IG:
KARAKTERISTIK TATA KELOLA YANG BAIK d) kemutakhiran disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. e) keakuratan disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. f) kemanfaatan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. g) demokratis harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL: IMPLEMENTASI DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
10
02-Dec-13
RINGKASAN 1. STANDARDISASI KUALITAS PRODUK DAN TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL DI SETIAP BIG DAN SIMPUL JARINGAN BERDAMPAK POSITIF TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL. 2. INTEROPERABILITAS DENGAN STANDARDISASI DARI INFRASTRUKTUR DAN BASISDATA DIHARAPKAN MAMPU MENJAMIN KEMUDAHAN BERBAGI PAKAI. 3. KERANGKA KERJA PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL MENCAKUP PEMELIHARAAN DAN PENJAMINAN KUALITAS YANG MENERAPKAN “TOTAL DATA QUALITY MANAGEMENT (TDQM)”.
TERIMA KASIH
11
