ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PENGALIHAN ASET DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU NO. 23
TAHUN 2014
Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta, 4 April 2016
1
Dasar Hukum 1.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
2
Ruang Lingkup BMN/D ASAL PEROLEHAN APBN/D Perolehan Lain yang sah
-
Jenis belanja: - Belanja barang - Belanja modal - Belanja hibah - Bantuan sosial - Belanja Lain-lain
Hibah/sumbangan Perjanjian/kontrak Peraturan perundang-undangan Putusan pengadilan Penguatan dasar hukum dan penegasan pengaturan Ruang lingkup BMN/D dalam PP mengacu pada pengertian berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengaturan mengenai lingkup BMN/D dibatasi pada pengertian BMN/D yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, juga melingkupi BMN/D yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok BMN/D selain tanah dan/atau bangunan.
3
Siklus Pengelolaan BMN/D Perolehan Lainnya
APBN
PERENCANAAN BMN
STATUS PENGGUNAAN
REGULER: PEMELIHARAAN
INSIDENTIL: PEMANFAATAN
PENGAWASAN & PENGENDALIAN
PENILAIAN
PENATAUSAHAAN
PEMUSNAHAN
PEMINDAHTANGANAN
Sewa Pinjam Pakai BGS/BSG KSP KSP Infrastruktur
Penjualan Hibah Tukar Menukar PMP
PENGHAPUSAN 4
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN: PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
DIKUASAKAN
MENTERI KEUANGAN
MENTERI/PIMP.LBG
PENGELOLA BARANG
PENGGUNA BARANG
KEPALA KANTOR KUASA PENGGUNA BMN
DISERAHKAN
GUB/BUPT/WALKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD
SEKRETARIS DAERAH PENGELOLA BMD
KEPALA SKPD PENGGUNA BMD
5
Pengalihan Aset Dalam Mendukung Implementasi UU No.23 Tahun 2014 UU Nomor 23 Tahun 2014
Mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pendidikan C O N T O H
Pengelolaan pendidikan menengah dialihkan ke Pemerintah Provinsi
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dalam Pembagian Urusan tersebut, dimungkinkan adanya Pengalihan Aset Antar Pemerintah Pusat dengan Daerah dan/atau Antar Pemerintah Daerah
Pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bab IX tentang Pemindahtanganan
Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 6
Pemindahtanganan BMN/D Bentuk Pemindahtanganan
PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D
1
Penjualan
2
Tukar Menukar
3
Hibah
4
Penyertaan Modal Pusat/Daerah
Pemerintah
Dalam rangka pengalihan aset antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan/atau antar Pemerintah Daerah, maka mekanisme yang dimungkinkan adalah Hibah 7
Persetujuan Pemindahtanganan BMN/D Barang Milik Negara
Barang Milik Daerah
1
tanah dan/atau bangunan
2
selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 2 Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
1
tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dikecualikan dari ketentuan untuk mendapat persetujuan DPR/DPRD untuk tanah dan/atau bangunan yang: a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. Diperuntukan bagi pegawai negeri; d. Diperuntukan bagi kepentingan umum; e. Dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
8
Hibah BMN/D Pertimbangan
Persyaratan
• Untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusian, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaran Pemerintah Negara/Daerah
• Bukan merupakan barang rahasia Negara • Bukan merupakan barang yg menguasai hajat hidup orang banyak • Tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan Pemerintah Negara/Daerah
9
6
Hibah BMN/D Obyek Hibah
Tanah dan/atau bangunan 1
yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara
2
yang telah diserahkan Gubernur/Bupati/Walikota, Barang Milik Daerah
kepada untuk
Dilaksanakan oleh Pengelola
1 Barang
Dilaksanakan oleh Pengelola 2 Barang setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah
Tanah dan/atau di Pengguna Barang
Selain tanah dan/atau bangunan
Dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah persetujuan Pengelola Barang (untuk BMN)
Dilaksanakan oleh Pengelola Barang untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang
Dilaksanakan oleh Pengelola setelah persetujuan Kepala Daerah (untuk BMD)
Dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat Persetujuan Pengelola Barang untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang Dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat Persetujuan Kepala Daerah untuk BMD 10
6
Terima Kasih
11
