RENCANA TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI UU 23 TAHUN 2014 BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI JAMBI DISAMPAIKAN PADA ACARA PERSIAPAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KEMENKO PMK RI JAKARTA RABU, 07 OKTOBER 2015
1 TAHAPAN IMPLEMENTASI UU 23 TAHUN 2014 BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI JAMBI
2 2
TAHAPAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DIKMEN DI PROVINSI JAMBI NO.
KEGIATAN
WAKTU
KETERANGAN
1
Permintaan Data Awal P3D ke Kab/Kota
Minggu I Juni 2015
2
Rakor Rencana Implementasi UU No. 23/2014 di Pusat
Minggu I Juni 2015
3
Menghadiri Undangan Gubernur Minggu II Juni 2015 Rapat dipimpin tentang Rencana Implementasi UU Sekda Prov. Jambi No. 23/2014, dan Menerima Kep Gubernur Jambi No. 130/Kep. Gub/PEM/2015 tentang Tim Persiapan Pengalihan Urusan.
4
Menyusun Rencana Tindak Lanjut pada Disdik Provinsi Jambi.
Biro PKLN, di Bogor
Minggu II Juni 2015 Tim Disdik Provinsi Jambi
TAHAPAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DIKMEN DI PROVINSI JAMBI NO.
KEGIATAN
WAKTU
KETERANGAN
5.
Penyiapan SK Kadis Tim Pengalihan P3D
Minggu II Juni 2015 Tim Disdik Provinsi Jambi
6.
Rapat Persiapan Tim Pengalihan P3D
Minggu III Juni 2015
Tim Disdik Provinsi Jambi
7
Rakor Perencanaan Terpadu dan Sosialisasi Pengalihan P3D
Minggu III Juni 2015
Peserta, Kadisdik, Bappeda, Ka. UPTD Kab/Kota.
8
Sosialisasi Implementasi UU No. 23/2014 Tk. Provinsi Jambi
Minggu IV Juli 2015 Peserta Sekda, Kadisdik, Bappeda, BKD, Keu Kab/Kota
9
Melakukan Pendataan P3D (data acuan Dapodikmen dan BKN)
Minggu I Juli s.d. Minggu IV Des 2015
Tim Disdik Provinsi Jambi
TAHAPAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DIKMEN DI PROVINSI JAMBI NO.
KEGIATAN
WAKTU
KETERANGAN
10
Workshop Pendataan P3D Kab/kota di Provinsi Jambi
1-3 Nov 2015 10-12 Nov 2015 1-3 Des 2015 14-16 Des 2015
Peserta Disdik, Bappeda, BKD, Bag Keu dan Aset Kab/Kota.
11
Validasi Inventarisasi Aset
Minggu I Jan 2016 s.d. Minggu IV Feb 2016
Tim Disdik Provinsi Jambi
12
Pemantauan Inventarisasi Aset
Minggu I Jan 2016 s.d. Minggu IV Feb 2016
Tim Disdik Provinsi Jambi
13
Penyelesaian Inventarisasi P3D
31 Maret 2016
Tim Disdik Provinsi Jambi
14
Melaksanakan Serah Terima P2D (Paling lambat)
2 Okt 2016
Pemprov Jambi dan Pemkab/Kota.
15
Pelaksanaan Peralihan Kewenangan Dikmen dari Kab/Kota ke Provinsi Jambi
1 Januari 2017
Pemprov Jambi.
2 LATAR BELAKANG IMPLEMENTASI UU 23 TAHUN 2014 BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
7 7
RUANG LINGKUP PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH Ruang lingkup perubahan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kab./kota dalam pengelolaan bidang pendidikan dalam UU 23 tahun 2014 yaitu:
1 Kebijakan Pendidikan 2 Kurikulum 3 Akreditasi 4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 Perizinan Pendidikan 8
PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007
Lampiran I UU 23 Tahun 2014
Pusat: 1. Pengelolaan Dikti
Pusat: 1. Pengelolaan Dikti
Provinsi: 1. Koordinasi Pengelolaan Dikdas dan Dikmen 2. Pengelolaan Pendidikan Khusus
Provinsi: 1. Koordinasi Pengelolaan Dikdas 2. Pengelolaan Pendidikan Khusus 3. Pengelolaan Dikmen
Kab./Kota: 1. Pengelolaan PAUDN 2. Pengelolaan Dikdas 3. Pengelolaan Dikmen
Kab./Kota: 1. Pengelolaan PAUDN 2. Pengelolaan Dikdas 9
PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (2. KURIKULUM) Lampiran I PP 38 Tahun 2007 Pusat: 1. Penetapan nasional
Kurikulum
Provinsi: 1.
Koordinasi dan supervisi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Jenjang Pendidikan Menengah
Kab./Kota: 1.
Koordinasi dan supervisi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Jenjang Pendidikan Dasar
Lampiran I UU 23 Tahun 2014 Pusat: 1. Penetapan nasional
Kurikulum
Provinsi: 1. Penetapan Kurikulum mulok Pendidikan Khusus 2. Penetapan Kurikulum mulok dikmen Kab./Kota: 1. Penetapan Kurikulum mulok PAUDN 2. Penetapan Kurikulum mulok Dikdas
10
PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (3. AKREDITASI) Lampiran I PP 38 Tahun 2007
Pusat: 1. Akreditasi PT 2. Akreditasi Dikmen 3. Akreditasi Dikdas 4. Akreditasi PAUD 5. Akreditasi Nonformal Provinsi: 1. Membantu Dikmen
Akreditasi
Kab./Kota: 1. Membantu Dikdas
Akreditasi
Lampiran I UU 23 Tahun 2014
Pusat: 1. Akreditasi PT 2. Akreditasi Dikmen 3. Akreditasi Dikdas 4. Akreditasi PAUD 5. Akreditasi Nonformal
11
PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007
Lampiran I UU 23 Tahun 2014
Pusat: 1. Pengembangan PTK 2. Pemindahan PTK lintas provinsi
Pusat: 1. Pengendalian Formasi Pendidik 2. Pengembangan karier PTK 3. Pemindahan PTK lintas provinsi
Provinsi: 1. Pemindahan PTK lintas Kab./Kota dalam Provinsi
Provinsi: 1. Pemindahan PTK lintas Kab./Kota dalam Provinsi
Kab./Kota: 1. Pemindahan PTK dalam Kab./Kota 2. Pengembangan Karier PTK Dikdas, Dikmen, dan PAUDNI
Kab./Kota: 1. Pemindahan PTK dalam Kab./Kota 12
PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (5. PERIZINAN PENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007
Lampiran I UU 23 Tahun 2014
Pusat: 1. Penerbitan izin PT 2. Penerbitan izin Sekolah Asing
Pusat: 1. Penerbitan izin PT 2. Penerbitan izin Sekolah Asing
Provinsi: 1. -
Provinsi: 1. Penerbitan izin SM 2. Penerbitan izin SLB
Kab./Kota: 1. Penerbitan izin SD 2. Penerbitan izin SMP 3. Penerbitan izin SM 4. Penerbitan izin Pendidikan nonformal
Kab./Kota: 1. Penerbitan izin SD 2. Penerbitan izin SMP 3. Penerbitan izin Pendidikan nonformal
13
LAMPIRAN UU23/2014 PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH No
Sub-Urusan
Kemdikbud
Provinsi
1
Manajemen Pendidikan
a. Penetapan standar a. Pengelolaan nasional pendidikan pendidikan. menengah. b. Pengelolaan b. Pengelolaan pendidikan tinggi. pendidikan khusus.
a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2
Kurikulum
Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3
Akreditasi
Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
Kab./Kota
14
LAMPIRAN UU23/2014 PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH No
Sub-Urusan
Kemdikbud
Provinsi
Kab./Kota
4
Pedidik dan Tenaga Kependidikan
a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5
Perizinan Pendidikan
a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.
a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh 15 masyarakat.
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN UU NO.23 TAHUN 2014 Surat Edaran Mendagri nomor 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah poin 1:
Pasal 404 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan Dengan memperhatikan ketentuan 404 diatas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D. 16
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN UU NO.23 TAHUN 2014 Surat Edaran Mendagri nomor 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah poin 3: Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkruen sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangankan proses dan tahapan yang sudah dilalui
17
TUGAS GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA 1. Menyelesaikan inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.
5. Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD masing-masing.
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
GUBERNUR BUPATI WALIKOTA
2. Hasil inventarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kkabupaten/ Kota TA 2017.
3. Gubernur, Bupati dan Walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren. Sumber data: Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015
18
3 ROADMAP KEGIATAN PENGALIHAN URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH
19 19
ROADMAP KEGIATAN Mei 2015 Penyusunan surat edaran Mendikbud
Juni – Juli 2015 Penyusunan peraturan* bersama antara Mendikbud, Mendagri, Menkeu, dan Kepala BKN
Agustus Desember 2015 Melakukan pendataan P3D (salah satu data data yang digunakan sebagai acuan adalah dapodik per 01 Juni 2015)
Januari – Februari 2016 Validasi inventaris aset
Koordinasi/Bimtek/ Workshop Asistensi: • Dinas Pendidikan Provinsi • Dinas Kab./Kota • Pusat (Kemendikbud dan K/L terkait) Januari – Februari 2016 Pemantauan inventaris aset
Maret 2016 Pelaksanaan serah terima P2D
Ket:*Jika Kemendagri akan mengeluarkan surat edaran, kemendikbud akan menyampaikan draft sebagai bahan SE Kemendagri. 20
21
