HASIL & MANFAAT RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN

A.

KINERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN I. CAPAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

NO.

KEGIATAN YG TELAH DILAKSANAKAN

1 Menerbitkan Pergub Jateng No. 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemprov Jateng 2 Membentuk Satgas SPIP

HASIL & MANFAAT Pedoman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan SKPD untuk melaksanakan SPIP

Untuk mengawal Inspektorat Prov Jateng penyelenggaraan SPIP

3 Menerbitkan SK Pedoman Penyusunan RTP Inspektur Prov Jateng bagi SKPD dan Pemprov No. 700/1541/1.2/2015 Jateng ttg Sosialisasi Juknis

4 Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP

59 Sekretaris SKPD

5 Membentuk Satgas SPIP Untuk mengawal pada setiap SKPD penyelenggaraan SPIP di masing-masing SKPD 6 Membentuk Satgas SPIP Untuk mengawal Pemerintah Provinsi penyelenggaraan SPIP di Jawa Tengah Pemprov Jateng 7 Penyusunan RTP SKPD Tahun 2015-2016

59 RTP SKPD

8 Penyusunan RTP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016 9 Evaluasi SPIP pada SKPD/OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

1 RTP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pada 20 SKPD

RENCANA TINDAK LANJUT Penyelenggaraan SPIP menjadi Sistem yang permanen bagi semua SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni: 1. Mempunyai peta risiko atas pencapaian tujuan organisasi yang dibuat tiap tahun 2. Mempunyai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) setiap tahun

KETERANGAN 1. Fasilitator/Asesor Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

2. Mendapatkan penghargaan Maturitas SPIP Level 3 dari BPKP Pusat yang diterima oleh Bapak Wagub pada tanggal 11 April 2017 pada saat Pengukuhan AAIPI 3. Untuk Level 3 Maturitas SPIP hanya ada 3 Provinsi se-Indonesia, yaitu: Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan untuk Kementerian terdapat 8 Kementerian.

NO.


10 Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Tahun 2016

HASIL & MANFAAT

RENCANA TINDAK LANJUT

Mendapatkan nilai 3,023/Level 3

Penyelenggaraan SPIP menjadi Sistem yang permanen bagi semua SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni: 1. Mempunyai peta risiko atas pencapaian tujuan organisasi yang dibuat tiap tahun 2. Mempunyai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) setiap tahun

KETERANGAN


NO.

HASIL & MANFAAT


11 Sosialisasi Penyusunan RTP dalam rangka penataan OPD Baru

45 RTP SKPD

12 Evaluasi SPIP pada SKPD/OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 13 Pengiriman Tim Satgas untuk mengikuti Diklat Maturitas SPIP di Pusdiklat BPKP

Pada 31 SKPD


II.

NO.

4 anggota Tim Satgas

KETERANGAN

CAPAIAN KAPABILITAS APIP MENUJU LEVEL 3


1 Melakukan sosialisasi oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah Kepada seluruh Inspektorat seJawa Tengah pada bulan 2017Tim Satgas 2 Januari membentuk

HASIL & MANFAAT 1. Tahun 2017 Inspektorat Provinsi sudah mencapai Level 2 penuh dan menuju ke Level 3

2. ada 2 Inspektorat Peningkatan Kapabilitas Kabupaten/Kota di Jawa APIP Inspektorat Tengah yang sudah meraih Provinsi Jawa Tengah Level 3 yaitu Kota Surakarta dan Kabupaten Kudus

3 melaksanakan workshop 3. Provinsi yang telah Kapabilitas APIP semeraih Level 3 yaitu Jawa Tengah Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Gorontalo 4 Penilaian Assesment oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPKP Pusat

4. Inspektorat kementerian/Lembaga yang sudah meraih level 3 atau lebih yaitu Kementerian Keuangan (Level 4), Kementerian PUPR (Level3), Kementerian Pertanian (Level 3), Kementerian


KETERANGAN

- Telah dilakukan penilaian dan pendokumentasian Tim Satgas Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tim Satgas dan BPKP

- Workshop pertama di Kota Salatiga pada Tanggal 3 s.d 5 April 2017 untuk penilaian Level 2 Penuh menuju Level 3 oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah

diestimasikan pada akhir Bulan Juni 2017, level Kapabilitas APIP akan mencapai level 3

- Workshop kedua di Kabupaten Purbalingga pada Tanggal 18 s.d 20 Mei 2017 untuk penilaian Level 3 Penuh oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah - BPKP melakukan penilaian akhir Level 3 pada tanggal 12 s.d 16 Juni 2017

NO.


HASIL & MANFAAT


KETERANGAN

Penyelenggaraan SPIP menjadi PENGAWALAN OPINI WTP LKPD PADA PEMPROV JATENG Sistem yang permanen bagi semua SKPD di jajaran Pemerintah KEGIATAN HASIL & MANFAAT RENCANA TINDAK LANJUT Provinsi KETERANGAN Jawa Tengah, yakni: KEGIATAN 1. Opini BPK RI atas Pendampingan pencapaian WTP Fasilitator tim BPKP 1. Mempunyai peta belum risiko atas PENGAWALAN OPINI Laporan Keuangan bagi Kab/Kota yang WTP Perwakilan Jateng pencapaian tujuan organisasi yang WTP Pemerintah Daerah Th dibuat tiap tahun I. Pengawalan Opini 2014-2016: WTP Pemprov. Jateng : Opini WTP Prov/Kab-Kota 2. Mempunyai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) setiap tahun a. Reviu laporan LKPD Th 2014 : Prov (1) b. Pendampingan Kab/Kota (5) penghitungan aset Th 2015 : Prov (1) sekolah Kab/Kota (20) c. Verifikasi kekayaan Th 2016 : Prov (1) SLB Kab/Kota (30) d. Sosialisasi cara

III. NO. 1

2

KEGIATAN TINDAK LANJUT : I. REKOMENDASI BPK

Hasil: Tindaklanjut Hasil Rekomendasi LHP Th 2016 di atas rata2 nasional yaitu 83,17% dan nasional 62%

II. REKOMENDASI ITJEN Penghargaan percepatan KEMENDAGRI tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Mendagri Tahun 2016 dan 2017

a. Fasilitasi kepada OPD dalam melaksanakan tindak lanjut b. Fasilitasi kepada OPD dalam pembuatan action plan atas rekomendasi BPK

Fasilitator tim BPK

a. Fasilitasi OPD dalam melaksanakan tindak lanjut b. Fasilitasi dalam pembuatan action plan atas rekomendasi Itjen Kemendagri

Fasilitator tim Itjen Kemendagri

a. Reviu KUA-PPAS 2018 b. Reviu RKA 2018

Fasilitator Tim Itjen Kemendagri

Manfaat : Penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih baik

3 KEGIATAN REVIU PERENCANAAN ANGGARAN: Reviu RPJMD Perubahan 2013-2018 Reviu RKPD 2018 Reviu Renja OPD 2018 Reviu RKA Murni APBD 2016

a. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran b. Meningkatkan kualitas APBD

NO.


HASIL & MANFAAT


KETERANGAN

IV. PEMBANGUNAN INTEGRITAS DI JAWA TENGAHPenyelenggaraan SPIP menjadi Sistem yang permanen bagi semua A.KORSUPGAH SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni: KEGIATAN YG TELAH 1. Mempunyai risiko atas NO. HASIL & MANFAAT RENCANA peta TINDAK LANJUT KETERANGAN DILAKSANAKAN pencapaian tujuan organisasi yang dibuat tiap tahun A. Komitmen Pimp KPK RI, HASIL : 1. Monev Pelaksanaan Korsupgah Dilaksanakan oleh Tim KPK 2. Mempunyai Rencana Tindak Gubernur dan Bupati/ 1. Dokumen Komitmen tahun 2017 RI (Tim Korsupgah) Pengendalian (RTP) setiap tahun Walikota Pelaksanaan Korsupgah 2. Evaluasi Program Korsupgah 2. Action Plan Pelaksanaan Korsupgah 3. Roadmap Pelaksanaan Supervisi KPK di Prov Jateng dan Kab/Kota 4. Komitmen Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Korsupgah 5. Pelaksanaan Korsupgah di Pemprov dan Kab/Kota berjalan sesuai dengan target rencana aksi 6. Progres pelaksanaan program korsupgah terbaik untuk pemprov Jateng oleh Tim Korsupgah KPK RI dengan nilai 78 (terbaik se Indonesia) B. Penyusunan desain Korsupgah 1. Akuntabilitas : a. Pengelolaan APBD (Eplanning & EBudgetting) b. Pengelolaan Barang Milik Daerah c. Pengadaan Barang dan Jasa (EProcurement) 2. Integritas : a. Pelaporan E LHKPN b. Pengelolaan Gratifikasi c. Penanganan Konflik Kepentingan d. WBS e. Zona Integritas

NO.

KEGIATAN YG TELAH DILAKSANAKAN 3.

HASIL & MANFAAT


KETERANGAN


Pelayanan Publik :

a. Perijinan Satu Pintu b. Sistem Informasi SIJAGA 4. Peningkatan Kapabilitas APIP a. Penguatan Kelembagaan APIP b. Pengembangan SDM Pengawasan dan Profesionalisme APIP C. Penyusunan Action Plan SKPD Provinsi terkait dan Kab/ Kota D. Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Korsupgah kepada stake holders se Jateng

E. Evaluasi Pelaksanaan Korsupgah MANFAAT : 1. Peningkatan Akuntabilitas APBD Pemda 2. Peningkatan Integritas 3. Peningkatan Pelayanan Publik 4. Peningkatan Kapabilitas APIP B.LEVEL KAPABILITAS LEMBAGA NO

KEGIATAN YANG TELAH HASIL & MANFAAT DILAKSANAKAN

A.

Rapat Koordinasi Peningkatan Kapabilitas APIP di Jawa Tengah tanggal 27 Februari 2017


KETERANGAN

Workshop III Peningkatan Kapabilitas APIP; FASILITATOR TIM BPKP RI

NO.


HASIL & MANFAAT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah Level 2 menuju Level 3

B.

Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP tanggal 3 sd 4 April 2017

C.

Workshop II Peningkatan Kapabilitas APIP tanggal 17sd 19 Mei 2017

E.

DALAM PROSES ASESSMENT TIM BPKP PUSAT


KETERANGAN

Penyelenggaraan menjadiLevel Verifikasi/ QualitySPIP Assessment Sistem yang Pusat. permanen bagi semua 3 oleh BPKP SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni: 1. Mempunyai peta risiko atas pencapaian tujuan organisasi yang dibuat tiap tahun 2. Mempunyai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) setiap tahun

Melaksanakan arahan Presiden pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 bahwatahun 2019level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3;

Secara Nasional Baru5 Kementerian (Kemenkeu, ESDM, KKP, Perhubungan dan BPKP) dan 1 Pemprov (Jawa Barat).

Melaksanakan Amanat RPJMN 2015-2019 bahwa pada tahun 2019 sebanyak85% APIP sudahberadapadaLevel 3 Memenuhi target Indikator Kinerja RPJMD.

C.PEMBANGUNAN SISTEM INTEGRITAS NO. A.

KEGIATAN YG TELAH HASIL & MANFAAT DILAKSANAKAN Kolaborasi dan Rembuk Komitmen Rembuk Integritas : Integritas Nasional 1. Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II Tahun 2015 ; 2. Rembuk Integritas Tahun 2015.

RENCANA TINDAK LANJUT Pembentukan Komite Integritas Provinsi Jawa Tengah;

B.

ToT dan Workhop 96 orang pejabatEselon II Whistle Blower System Pembangunan Integritas dan III dan Direktur BUMD di Provinsi Jawa Tengah

C.

Workshop Penyusunan Buku Panduan Komite Buku Panduan Komite Integritas Provinsi Jawa Integritas Provinsi Jawa Tengah Tengah

Workshop Pembangunan Integritas Kepala Daerah Hasil Pilkada serentak Tahun 2017

KETERANGAN Fasilitator KPK RI (Tim Integritas) Mohon Petunjuk

NO. D.


HASIL & MANFAAT

Pelaksanaan Dinilai oleh KLOP Pembangunan Integritas (Kementerian, Lembaga, Organisasi, Pemerintah) secara nasional pada Forum Kolaborasi Nasional Tunas Integritas dalam rangka Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi di Palembang 1 s.d 3 Maret 2017. 1

2 3 4

Seleksi & Keteladanan Pimpinan

Nilai Integritas KLOP 57.893 berada pada kategori Grade B.2.

Kode Etik & Kode Perilaku Analisis Resiko Integritas Unsur yang dinilai :

5

Peran Pengawas Internal Pengelolaan Gratifikasi

6 7

Revitalisasi LHKPN Whistle Blower System

8

Evaluasi Eksternal Integritas 9 Post Employment 10 Pengukapan isu & uji Integritas 11 Sistem & Kebijakan SDM 12 Akuntabilitas Keuangan & Kinerja 13 Pengadaan Barang & Jasa 14 Kehandalan S O P 15 Keterbukaan Informasi Publik 16 Pengelolaaan Asset.

Level of Engagement; PemenuhanTunas Integritas; Level of Sharing; Level of Assurance; Komponen Sistem Integritas; Komite Integritas; Skala Level Integritas Organisasi


KETERANGAN

Penyelenggaraan ToT Pejabat Baru SPIP menjadi Sistem yang permanen bagi semua SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni: 1. Mempunyai peta risiko atas pencapaian tujuan organisasi yang dibuat tiap tahun 2. Mempunyai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) setiap tahun

Mewujudkan Misi RPJMD point ke3 yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan ProvinsiJ awa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, Mboten Korupsi - Mboten Ngapusi ”

NO.


HASIL & MANFAAT

D. REVITALISASI LHKPN & E-LHKPN NO A.

KEGIATAN YG TELAH DILAKSANAKAN Penandatangan Komitmen Bersama Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota

HASIL & MANFAAT Penandatanganan oleh 36 Sekretaris Daerah disaksikan oleh KPK RI (Bapak Sugiarto)


Penyelenggaraan SPIP menjadi Sistem yang permanen bagi semua SKPDRENCANA di jajaran TINDAK Pemerintah Provinsi LANJUT KETERANGAN Jawa Tengah, yakni: 1. Mempunyai peta risiko atas Fasilitator Tim KPK RI (Tim pencapaian tujuan organisasi yang dibuat tiap tahun 2. Mempunyai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) setiap tahun

B.

Sosialisasi ke SKPD Provinsi

Pejabat Provinsi : Wajib LHKPN : 1.716 orang Sudah lapor : 1.715 orang (99,9%) Belum lapor : 1 orang (0.01%)

C.

Sosialisasi ke Pemda Kab/ Kota

Pejabat Kab/Kota Sosialisasi E LHKPN di Lingkungan Wajib LHKPN : 2.804 orang Dinas Pendidikan Sudahlapor : 2.672 orang (95,3%) Belumlapor : 132 orang (4,7%)

D.

Sosialisasi ke DPRD PROVINSI

E.

PELAKSANAAN E-LHKPN

1.

Bimtek admin Unit Pengelola LHKPN (UPL) Eksekutif dan BUMD Provinsidan Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah (3 Mei 2017)

DPRD Provinsi : Wajib LHKPN : 100 orang Sudah lapor : 35 orang (35%) 78 orang admin Se-Jawa Tengah : a. 2 orang per Kabupaten/ Kota; b. 8 orang dari Provinsi .

KETERANGAN

Revisi Keputusan Gubernur tentang Wajib LHKPN Pejabat Provinsi (OPD Baru = 60 orang) dan Auditor serta Kepala SMA + SMK + Ka SLB

Target E - LHKPN Pejabat Provinsi 100 %; Target E – LHKPN Pejabat Kab/ Kota 100%.

Memberikan pemahaman pengelolaan E-LHKPN sesuai Peraturan KPK RI No. 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Memberikan pemahaman cara pengisian E-LHKPN.

NO.


HASIL & MANFAAT

2.

Bimtek admin Unit Pengelola LHKPN (UPL) Legislatif Provinsi dan Kabupaten / Kota seJawa Tengah (4 Mei 2017)

72 orang admin Se-Jawa Tengah : a. 2 orang per Kabupaten/ Kota; b. 2 orang dariProvinsi.

3.

ToT Unit Pengelola Tim Inspektorat Provinsi LHKPN (UPL) Provinsi Jawa Tengah di Kantor KPK (21-22 Mei 2017)

RENCANA TINDAK LANJUT Penyelenggaraan SPIP menjadi Sistem yang permanen bagi semua SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni: 1. Mempunyai peta risiko atas pencapaian tujuan organisasi yang dibuat tiap tahun 2. Mempunyai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) setiap tahun

KETERANGAN

NO.


HASIL & MANFAAT


KETERANGAN

Penyelenggaraan SPIP menjadi Sistem yang permanen bagi semua SKPDRENCANA di jajaran TINDAK Pemerintah Provinsi NO KEGIATAN YG TELAH HASIL & MANFAAT LANJUT KETERANGAN Jawa Tengah, yakni: DILAKSANAKAN 1. Mempunyai peta risiko atas A. Penandatangan Penghargaan KPK RI kepada Surat Edaran Sekretaris Daerah Fasilitator Tim KPK RI (Tim pencapaian tujuan organisasi Pernyataan Penerapan Bapak Gubernur: Provinsi kepada OPD Provinsi yang dan Gratifikasi) dibuat tiap tahun Pengendalian Gratifikas BUMD tentang Pelaporan 2. Mempunyai Tindak iantara KPK RI (Bapak Gratifikasi padaRencana Hari Raya Pengendalian (RTP) setiap tahun Iswan Elmi) dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun2015 kategori Pemerintah Daerah dengan PelaporanTerbanyak; E.PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Tahun2016 Kategori Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Surat Keputusan Gubernur No. 700/7 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah B.

ToT UPG Provinsi Jawa Tengah di Kantor KPK

C.

Workshop Pengendalian Gratifikasi : a. Workshop Pengendalian Gratifikasi bagi Pejabat Eselon II dan sebagian Eselon III SKPD Provinsi; b. Workshop Pengendalian Gratifikasi bagi Ketua dan Anggota DPRD Provinsi.

Penandatangan komitmen pengendalian gratifikasi oleh Eselon II Provinsi; Jumlah DPRD dan Pejabat yang telah mengikuti workshop : a. 96 orang pejabat Eselon II dan III; b. 100 orang Ketua dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

NO.


HASIL & MANFAAT


KETERANGAN

Penyelenggaraan SPIP menjadi Sistem yang permanen bagi semua SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Pelaporan Gratifikasi 65 pelaporan dengan nilai Jawa Tengah, yakni: finansial Rp. 163.184.700,- 1. Mempunyai peta risiko atas pencapaian tujuan organisasi yang dan USD 670 dibuat tiap tahun 2. Mempunyai Rencana Tindak Rapat Koordinas i Pengendalian (RTP) setiap tahun Nasional UPG tanggal 31 Oktober s.d. 3 November 2016 di Bogor

D.

Sosialisasi Gratifikasi di Kabupaten/ Kota

E.

F.

B. NO 1

35 Kabupaten/ Kota

TINDAK LANJUT LHP BPK RI KEGIATAN YG TELAH DILAKSANAKAN

HASIL & MANFAAT

KEGIATAN TINDAK LANJUT : Hasil: I. REKOMENDASI BPK Tindaklanjut Hasil Rekomendasi LHP Th 2016 di atas rata2 nasional yaitu 83,17% dan nasional 62% II. REKOMENDASI ITJEN KEMENDAGRI


KETERANGAN

a. Fasilitasi kepada OPD dalam Fasilitator tim BPK melaksanakan tindak lanjut b. Fasilitasi kepada OPD dalam pembuatan action plan atas rekomendasi BPK

a. Fasilitasi OPD dalam melaksanakan Fasilitator tim Itjen Kemendagri Penghargaan percepatan tindak tindak lanjut lanjut hasil pemeriksaan dari b. Fasilitasi dalam pembuatan action plan Mendagri Tahun 2016 dan 2017 atas rekomendasi Itjen Kemendagri

Manfaat : Penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih baik

HASIL & MANFAAT RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN

Recommend Documents