Matrik Masukan dari Pemangku Kepentingan dan Respon terhadap Peta Indikasi Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) (November 2014 sampai dengan Mei 2015) No 61
Tanggal Desember 2014
Asal / Nomor Surat Direktur PT. Position Nomor 003/SU-DIR/POS/XII/2014
Perihal Permohonan klarifikasi dan revisi PIPPIB
Kondisi/ Permasalahan Di Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas, hasil survey menunjukkan areal seluas 3.353,83 ha merupakan hutan sekunder dan semak belukar Hasil laporan tidak sertakan peta dan citra satelit resolusi tinggi (CSRT)
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi Nomor S. 1464/VIIIPSDH/3/2014 tanggal 30 Desember 2014
62
November 2014
Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara Nomor 522/7532
Penyampaian hasil identifikasi penutupan lahan
63
Oktober 2014
Direktur Utama PT. Kumai Sentosa Nomor 01/KS/X/2014
Pembebasan izin pada zona moratorium PT. Kumai Sentosa
Di APL, hasil survei BBPLSDP menunjukkan 2.007 ha tanah mineral dan 134 ha tanah gambut
Surat Dirjen Planologi S. 1403/VIIIPSDH/3/2014 tanggal 8 Desember 2014
64
November 2014
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
Klarifikasi hasil peninjauan lapangan a.n PT. Antam (Persero) Tbk
Surat Dirjen Planologi S. 1274/VIIIPSDH/3/2014 tanggal 11 November 2014
Direktur Utama PT. Kumai Sentosa Nomor 01/KS/X/2014
Pembebasan izin pada zona moratorium PT. Kumai Sentosa
Laporan hasil peninjauan lapangan yang disampaiakan direktur pengembangan PT. Antam tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan yang berwenang dan bertanggangjawab dan tidak dilengkapi dengan CSRT sehingga membutuhkan verifikasi Terdapat perbedaan hasil survei antara laporan no 049, 060 dan 116 atas nama PT. Kumai Sejahtera yang berganti nama menjadi PT. Kumai Sentosa yaitu luasan tanah gambut yang semula 4.796 ha
65
November 2014
Tanggapan Areal yang bukan hutan primer menjadi bahan revisi
Keterangan Bahan revisi survei primer
Areal yang bukan gambut menjadi bahan revisi
Bahan revisi survei gambut
Surat Dirjen Planologi S. 1256/VIIIPSDH/3/2014 tanggal 6 November 2014
Surat Konfirmasi atas penyampaian hasil identifikasi lahan areal PT. Kumai Sejahtera dan PT. Kumai Sentosa kepada Kepala Balai Besar Penelitian dan
Konfirmasi hasil laporan
No
Tanggal
Asal / Nomor Surat
Perihal
66
November 2014
Ketua KUD Gansal Sejahtera Nomor 016/KUDGS/IX/2014
Permohonan revisi PIPPIB
67
November 2014
Direktur Utama PT. Musi Agro Sejahtera Nomor 048/MAS-JKT/VIII/2014
Pelaporan hasil survei dan identifikasi lahan
68
Maret 2015
Direktur PT. Sepalar Yasa Kartika No. 02.01/SYKMedan/2014
Permohonan revisi PIPPIB
69
Maret 2015
Sekretaris DPRD Kabupaten Kubu Raya nomor 050/349/Set.DPRD-C yang disusul dengan surat nomor 050/373/Set.DPRD-C
Permohonan revisi peta indikatif moratorium lahan gambut
Kondisi/ Permasalahan menjadi 2.007 ha dan akhirnya hanya 134 ha.
Areal perkebunan an. KUD Gansal Sejahtera berada dalam areal penundaan pemberian izin baru lahan gambut di HPK tetapi belum terdapat izin prinsip perubahan peruntukkan kawasan hutan Hasil survei BBPLSDP menunjukkan seluas 351,65 ha adalah tanah mineral dan 411,20 ha berada di luar areal moratorium
Tindak Lanjut Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian dengan surat Dirjen Planologi nomor S. 1254/VIIIPSDH/3/2014 tanggal 6 November 2014 Surat Dirjen Planologi S. 1247/VIIIPSDH/3/2014 tanggal 5 november 2014
Tanggapan
Keterangan
Bukan merupakan bahan revisi
Surat Dirjen Planologi S. 1042/VIIIPSDH/3/2014 tanggal 11 September 2014
Areal yang bukan gambut menjadi bahan revisi
Bahan revisi survei gambut
Izin lokasi telah pembebasan lahan seluas 5.408 ha dan telah proses kadastral seluas 947,08 ha
Surat Dirjen Planologi S. 381/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 17 maret 2015
Izin lokasi yang telah pembebasan tanah dan kadastral menjadi bahan revisi
Bahan revisi
Areal seluas 9,72 hektar telah memiliki serifikat hak milik dengan nomor 9630 tanggal 1 mei 1995
Surat Dirjen Planologi S. 374/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 16 maret 2015
Areal tersebut akan dijadikan bahan revisi
Bahan revisi
No 70
Tanggal Maret 2015
Asal / Nomor Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No 525/0447/ek.SDA/II/2015
Perihal Permohonan perubahan peta revisi VII
Kondisi/ Permasalahan Areal a.n. Rantau Sepan, dkk seluas 159 ha merupakan tanah adat yang dikuasai turun temurun sejak 1993
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 351/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 11 Maret 2015
Tanggapan Areal tersebut akan dijadikan bahan revisi
Keterangan Bahan revisi
71
Maret 2015
Direktur PT. Kresna Duta Agrindo No 001/CDLKDA1/I/2015
Permohonan revisi PIPPIB
Areal PT. Kresna Duta Agrindo telah memperoleh HGU dari kantor pertanahan kabupaten sarolangun no. 2 tanggal 23 agustus 2010 seluas 1.799 ha.
Surat Dirjen Planologi S. 380/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 17 Maret 2015
Areal tersebut akan dijadikan bahan revisi
Bahan revisi
72
Maret 2015
Direktur PT. Bumi Mas Agro Nomor 002/SRT/BMA/II/2015
Permohonan surat keterangan dan update data moratorium
Izin lokasi telah habis masa berlakunya sejak tanggal 21 maret 2014
Surat Dirjen Planologi S. 352/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 11 maret 2015
73
Maret 2015
Pengurus Koperasi Mitra Palem Sejahtera
Klarifikasi status kawasan penundaan izin baru
Telah mendapatkan persetujuan penguasaan tanah ilayat dari kerapatan asdat nagari untuk membangun sejak tahun 2010
Surat Dirjen Planologi S. 432/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 30 maret 2015
Perlu dilengkapi dengan perpanjangan izin lokasi dan tindak lanjut izin lokasi tersebut terkait pembebasan lahan, proses kadastral dan HGU Areal tersebut akan dijadikan bahan revisi
Bahan revisi
74
Maret 2015
Direktur PT. Sawit Khatulistiwa Lestari No. 035/SKL/III/2015
Revisi PIPPIB di izin lokasi PT. Sawit Khatulistiwa Lestari
Izin lokasi sesuai keputusan Bupati Sintang no. 525/700/KEPPERTANAHAN/2013 tanggal 22 Juli 2013 pada saat tidak termasuk areal penundaan izin baru tetapi di PIPPIB VII menjadi masuk
Surat Dirjen Planologi S. 387/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 30 Maret 2015 tanggal 19 Maret 2015
Dibutuhkan konfirmasi atas status tanah tersebut kepada BPN (Direktur Penatagunaan Tanah)
No 75
Tanggal Maret 2015
Asal / Nomor Surat Direktur PT. Duta Rendra Mulya No. 012/DRM/III/2015
Perihal Revisi PIPPIB di izin lokasi PT. Sawit Khatulistiwa Lestari
Kondisi/ Permasalahan Izin lokasi sesuai keputusan bupati sintang no. 122 tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 adalah izin sebelum inpres tetapi di PIPPIB VII menjadi masuk
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 411/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 26 Maret 2015
Tanggapan Dibutuhkan konfirmasi atas status tanah tersebut kepada BPN (Direktur Penatagunaan Tanah)
Keterangan
76
Januari 2015
Direktur I PT. Peniti Sungai Purun no. 03/PSP/ELA/01/2015
Permohonan perubahan PIPPIB revisi VII
Sesuai hasil survey identifikasi lahan no.127 BBLSDP terdiri dari 7 ha tanah gambut dan 125 ha tanah mineral
Surat Dirjen Planologi S. 158/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 30 januari 2015
Areal yang bukan gambut menjadi bahan revisi
Bahan revisi survei gambut
77
Januari 2015
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat No. 522.1/2896/PK-2014
Hasil survei lapangan di areal CV. Wisata Sumber Madani
Sesuai hasil survei di areal CV. Wisata Sumber Madani terdiri dari 17 ha hutan sekunder
Surat Dirjen Planologi S. 47/VII-IPSDH/3/2015 tanggal 12 Januari 2015
Areal yang bukan hutan primer menjadi bahan revisi
Bahan revisi survei primer
78
Januari 2015
Direktur Utama PT. Raja Palma no. 076/DURP/XI/2014
Permohonan revisi PIPPIB pada areal kerja PT. Raja Palma di Kabupetan Banyuasin Prov. Sumsel
Telah mendapat izin lokasi dari Bupati Banyuasin dan telah pembebasan lahan dan kadastral seluas 13.948 ha dan 2.422,5 ha tetapi masuk ke TN seluas 1.159,3 ha
Surat Dirjen Planologi S. 52/VII-IPSDH/3/2015 tanggal 13 Januari 2015
Izin lokasi yang telah pembebasan lahan dan kadastral menjadi bahan revisi
Bahan revisi
79
Januari 2015
Direktur PT. Kirana Inti Mandiri No. 033/KIMJKT/XI/2014
Revisi PIPPIB di PT. Kirana Inti Mandiri Kab. Pesisir selatan
Sesuai hasil identifikasi lahan no. 118 terdiri dari 2.273 tanah mineral dan 2.957 ha tanah gambut
Surat Dirjen Planologi S. 148/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 27 Januari 2015
Areal yang bukan gambut menjadi bahan revisi
Bahan revisi survei gambut
No 80
Tanggal Januari 2015
Asal / Nomor Surat Direktur PT. Multi Guna Precast Mandiri No. 106/MPM-Dir/SP/XII/2014
Perihal Permohonan perubahan PIPPIB
Kondisi/ Permasalahan Telah memiliki sertifikat hak milik no 3194,1399 dan 1401 seluas 4 ha
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 147/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 27 Januari 2015
Tanggapan Areal dimaksud menjadi bahan revisi
Keterangan Bahan revisi
81
Februari 2015
Direktur Utama PT. Ichiko Agro Lestari No. IALEM/EKS/14-46/039
Laporan tentang kronologis izin perkebunan kelapa sawit PT. Ichiko Agro Lestari
Telah memperoleh izin lokasi yang telah ditindak lanjuti ke proses kadastral sesuai peta 042-14.13-2012 dan 04114.07-2011
Surat Dirjen Planologi S. 278/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 25 Februari 2015
Areal dimaksud menjadi bahan revisi
Bahan revisi
82
Februari 2015
Direktur PT. Agro Mitra Mas Lestari no. 016/AMMLlegal/II/2015
Laporan identifikasi lahan di areal PT. Agro Mitra Mas Lestari
Sesuai hasil identifikasi lahan no. 132 terdiri dari 167 ha tanah mineral
Surat Dirjen Planologi S. 263/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 18 Februari 2015
Areal yang bukan gambut menjadi bahan revisi
Bahan revisi survei gambut
83
Februari 2015
Direktur PT. Vale Indonesia Tbk no 047/IPSDH15/I/BK/KAR
Penyampaian CSRT hasil survey hutan alam a.n PT. Vale Indonesia Tbk Kab. Luwu Timur
Sesuai hasil survey bahwa areal PT. Vale Indonesia Tbk terdiri dari 60.267,41 hutan sekunder dan 476,13 ha hutan primer
Surat Dirjen Planologi S. 165/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 3 Februari 2015
Areal yang bukan hutan primer menjadi bahan revisi
Bahan revisi survei primer
84
Januari 2015
Direktur PT. Kumai Surya Gemilang No. 10/XII/KSG/2014
Permohonan pengkajian areal PIPPIB
Berada di lahan gambut seluas 104 ha dan hutan primer 5 ha
Surat Direktur IPSDH S. 7/IPSDH-3/2015 tanggal 9 Januari 2015
Dapat dilakukan survey lahan gambut oleh BBPLSDP dan hutan primer oleh dishut prov, dishut kab dan perguruan tinggi
No 85
Tanggal Februari 2015
Asal / Nomor Surat Bupati Katingan No 522.1.1/24/I/DISHUT
Perihal Mohon perubahan penetapan PIPPIB di wilayah Kab. Katingan Kalimantan Tengah Keberatan atas lembar 1712 terkait dengan PIPPIB
86
Januari 2015
Direktur Utama PT. Menteng Kencana Mas No. 112/MKM/XII/2014
87
Januari 2015
Bupati Merangin no. 522/70/PH/Dishutbun/2014
Permohonan perubahan PIPPIB revisi VI Kab. Merangin
88
Februari 2015
Direktur PT. Kumai Surya Gemilang No. 1/II/KSG/2015
Penyampaian laporan hasil identifikasi lahan areal PT. Kumai Surya Gemilang di Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Kondisi/ Permasalahan Areal yang menjadi usulan pada periode PIPPIB VI merupakan bidang tanah yang telah proses pendaftaran tetapi di PIPPIB VII sudah termasuk
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 65/IPSDH/2015 tanggal 10 Februari 2015
Tanggapan Dibutuhkan konfirmasi atas status tanah tersebut kepada BPN (Direktur Penatagunaan Tanah)
Keterangan
Areal PT. Menteng Kencana Mas telah mendapat izin dari Pemda Pulang Pisau yang terbit pada saat PIPPIB I-VI tidak termasuk areal penundaan pemberian izin baru sedangkan di PIPPIB VII menjadi masuk Sudah ijin pinjam pakai an. PT. Aneka Tambang Tbk sudah habis masa berlakunya sejak 23 Sep 2013, PT. Aneka Tambang Persero sudah habis masa berlakunya sejak 5 september 2014, ijin lokasi kebun kelapa sawit pola kemitraan telas habis sejak 11 Januari 2005 Areal TUKS dan pergudangan a.n PT. Kumai Surya Gemilang termasuk dalam areal penundaan pemberian izin baru hutan alam primer ±5 ha dan lahan gambut seluas ±104 ha pada Kawasan HPK APL.
Surat Dirjen Planologi S. 26/IPSDH/2015 tanggal 6 Januari 2015
Dibutuhkan konfirmasi atas status tanah tersebut kepada BPN (Direktur Penatagunaan Tanah)
Surat Dirjen Planologi S. 94/IPSDH/2015 tanggal 15 Januari 2015
Sesuai amar Kesebelas maka areal dimaksud bukan sebagai bahan revisi
Bahan revisi
Surat Direktur IPSDH S. 38/IPSDH-3/2015 tanggal 5 Februari 2015
Hasil survei lapangan yang bukan berupa gambut dan/atau bukan hutan alam primer trs dapat diberi izin baru. Hutan alam primer tetap menjadi areal penundaan pemberian izin baru hutan alam primer.
Bahan revisi survei gambut, hutan primer tetap mjd PIPPIB
No 89
Tanggal Februari 2015
Asal / Nomor Surat Direktur Utama PT. Tingang Karya Mandiri No. 001/TKMPR/I/2015
Perihal Laporan hasil identifikasi lahan di areal rencana jalan angkutan kayu IUPHHK-HA PT. Tingang Karya Mandiri di Prov. Kalteng
90
Januari 2015
Direktur Utama PT. Gerbang Benuaraya Nomor 01/2014
Klarifikasi tentang data bidang tanah terkait PIPPIB
Kondisi/ Permasalahan Rencana jalan angkutan kayu dg panjang ±400 m dan lebar ±50 m IUPHHK-HA PT. Tingang Karya Mandiri masuk areal yang ditunda izin barunya pada lahan gambut dengan fungsi HPK dan APL. Sesuai hasil identifikasi lahan yg dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian untuk rencana jalan angkutan kayu menunjukan tanah dilokasi merupakan tanah mineral yang diklarifikasikan alluvial humik pada klasifikasi Taman Nasional. PT. Gerbang Benuaraya mendapatkan izin bupati tanggal 1 November 2007 dan izin lokasi pada PIPPIB Revisi 1 s/d IV areal tersebut bukan merupakan lahan gambut yang ditunda izin barunya. Berdasarkan pada PIPPIB revisi V s/d Revisi VII areal tersebut menjadi areal indikatif yang ditunda izin barunya pada lahan gambut karena adanya perubahan data bidang tanah.
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 242/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 16 Februari 2015
Tanggapan Sesuai amar kesembilan areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru. Sesuai amar keduabelah maka hasil survei digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemuktahiran PIPPIB selanjutnya.
Surat Dirjen Planologi S. 27/VII-IPSDH/3/2015 tanggal 6 Januari 2015
Dibutuhkan konfirmasi atas status tanah tersebut kepada BPN (Direktur Penatagunaan Tanah)
Keterangan Bahan revisi survei gambut
No 91
Tanggal Maret 2015
Asal / Nomor Surat Ketua Koperasi Wasit Mandiri Nomor 12/KSMII/2015
Perihal Permohonan kebijakan terhadap proses perizinan a.n Koperasi Sawit Mandiri
Kondisi/ Permasalahan Hasil telaah PIPPIB Revisi VII areal Koperasi Sawit Mandiri termasuk dalam areal yang ditunda izin barunya pada lahan gambut dengan fungsi APL.
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 337/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 10 Maret 2015
92
Januari 2015
Bupati Malaka No.PU.600/171f/XII/2014
Klarifikasi terhadap permohonan Revisi PIPPIB oleh Bupati Malaka Prov. NTT
Hasil telaah PIPPIB Revisi VII lokasi pembangunan kompleks perkantoran masuk areal yang ditunda izin barunya pada kawasan hutan dengan fungsi suaka margasatwa (SM) dan APL. Sesuai surat Kepala BPKH Wilayah XIV Kupang tanggal 4 November 2014 lokasi tersebut berdasarkan hasil peninjauan lapangan berada diluar Kawasan Suaka Margasatwa. Sesuai hasil kajian dan fakta lapangan oleh Dinas Pertanian, kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kab. Malaka, lokasi tersebut bukan merupakan hutan alam primer atau lahan gambut.
Nota Dinas Direktur IPSDH Nomor ND. 1/IPSDH-3/2015
Tanggapan Sesuai amar kedelapan dapat dilakukan klarifikasi lapangan dengan survey gambut oleh BBPLSDP. Sesuai amar kesembilan maka areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru. Sesuai amar keduabelas hasil survey akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembaharuan PIPPIB selanjutnya. Dibutuhkan konfirmasi atas batas kawasan hutan tersebut kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Keterangan
No 93
Tanggal Januari 2015
Asal / Nomor Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Papua Nomor 522.1/10296
Perihal Klarifikasi peninjauan lapangan a.n PT. Antam (Persero) Tbk
94
Februari 2015
Kepala Dinas Kehutanan Maluku Nomor 522.1/59/2015
Hasil survei kondisi lapangan areal IUPHHK-HA PT. Wijaya Kencana Indonesia
95
April 2015
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 107/D.KehutII/2015
Klarifikasi tentang data bidang tanah terkait PIPPIB
Kondisi/ Permasalahan Hasil telaah PIPPIB Revisi VII areal PT. Antam sebagian besar termasuk dalam areal yang ditunda izin barunya pada Hutan alam primer dengan fungsi HL, HPK dan APL. Sesuai hasil survey lapangan areal PT. Antam merupakan hutan sekunder dan hutan alam primer. Hasil telaah PIPPIB Revisi VII areal PT. Wijaya Kencana Indonesia sebagian besar termasuk dalam areal yang ditunda izin barunya pada hutan alam primer dengan fungsi HPT dan HP. Sesuai hasil survey lapangan areal PT Wijaya Kencana Indonesia merupakan Hutan Sekunder. PT. Suniling Tirta Abadi, PT. Wahana Agro Nabati dan PT. Gading Dwi Jayanti telah mendapatkan izin lokasi, izin usaha perkebunan kelapa sawit, dan izin lingkungan yang berpedoman pada PIPPIB I s/d IV dimana arealbukan merupakan gambut yang ditunda izin barunya. Areal-areal tersebut sedang dalam proses pembebasan lahan masyarakat Desa Talang Rimba. Berdasarkan PIPPIB Revisi VII areal-areal tersebut menjadi areal indikatif yang ditunda izin barunya pada lahan gambut.
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 46/VII-IPSDH/3/2015 tanggal 12 Januari 2015
Surat Dirjen Planologi S. 295/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 27 Februari 2015
Surat Direktur IPSDH S. 109/IPSDH-3/2015 tanggal 14 April 2015
Tanggapan Sesuai amar kesembilan, areal yang bukan Hutan Alam Primer dapat diberikan izin baru. Sesuai amar keduabelas maka hasil survei akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembaharuan PIPPIB selanjutnya. Sesuai amar kesembilan maka areal yang bukan hutan alam primer dapat diberikan izin baru. Sesuai amar keduabelas, hasil survey akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembaharuan PIPPIB selanjutnya. Dibutuhkan konfirmasi atas status tanah tersebut kepada BPN (Direktur Penatagunaan Tanah)
Keterangan Bahan revisi survei primer
Bahan revisi survei primer
No 96
Tanggal April 2015
Asal / Nomor Surat Direktur PT. Citra Niaga Perkasa Nomor. 01.010/CNP-PTK/IV/2015
97
Maret 2015
Direktur PT. Makarya Ekaguna No. 001/DL/MEG/II/2015
98
Maret 2015
Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel Nomor: 522/088/Dishut
Perihal Pelaporan hasil survei dan identifikasi lahan oleh BBPPSDLP pada lahan izin lokasi a.n PT. Citra Niaga Perkasa sebagai bahan revisi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. Permohonan revisi PIPPIB.
Kondisi/ Permasalahan Hasil telaah PIPPIB VII areal PT. Citra Niaga Perkasa di Kab. Landak Prov. Kalbar seluruhnya termasuk areal yang ditunda izin barunya pada lahan gambut seluas ±8.961 ha dengan fungsi APL. Sesuai hasil survey lapangan oleh BBPPSDLP areal yang disurvey terdiri dari tanah mineral seluas 8.595 ha dan lahan gambut seluas 366 ha.
Tindak Lanjut Surat Direktur IPSDH S. 110/IPSDH-3/2015 tanggal 14 April 2015
Tanggapan Sesuai amar kesembilan maka areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru. Sesuai amar keduabelas hasil survey akan digunakan sebagai bahan untuk revisi PIPPIB selanjutnya.
Tidak ada peta yang terlampir dalam surat Direktur PT. Makarya Ekaguna.
Surat Dirjen Planologi S. 463/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 31 Maret 2015
Telaah dapat dilakukan setelah dilengkapi dengan peta lokasi.
Hasil survei lapangan calon lokasi permohonan IPPKH yang berada pada areal PIPPIB.
Hasil telaah PIPPIB Revisi VII calon lokasi IPPKH seluas ±4,32 ha untuk pembangunan tempat ibadah calon wisata rohani a.n Yayasan Bangka Jaya Lestari dan IPPKH Kepala Dinas Kehutanan dan Perikanan Kab. Belitung untuk fasilitas umum berupa jalan umum seluas ±1,65 ha termasuk areal yang ditunda izin barunya pada hutan primer dan fungsi HL.
Surat Direktur IPSDH S. 91/IPSDH-3/2015 tanggal 18 Maret 2015
Dokumen hasil survey yang disampaiakn terdapat perbedaan antara berita acara dengan laporan, maka perlu dibuat laporan hasil survei yang dilengkapi dengan hasil penafsiran citra resolusi tinggi sebagai informasi awal yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi)
Keterangan Bahan revisi survei gambut
No 99
Tanggal Februari 2015
Asal / Nomor Surat Direktur PT. Kresna Duta Agroindo no. 001/CLDKDA1/I/2015
Perihal Permohonan revisi PIPPIB PT. Kresna Duta Agroindo di Kab. Merangin Prov. Jambi
100
Maret 2015
Direktur Proyek PT. Petra Storindo Energi No. 014/L/II23/2015
Permohonan klarifikasi pemendaman pipa BBM di dalam areal moratorium
101
Maret 2015
PT. Wahana Plantation and Products Nomor CAR/WPP/DIR/2015/03/039
Penyampaian laporan Identifikasi Lahan Areal PT. Wahana Plantation and Products di Kab. Sintang Prov. Kalbar.
Kondisi/ Permasalahan PT. Kresna Duta Agroindo telah mendapatkan sertifikat hak guna usaha dari BPN No. 1 tahun 2008 seluas 86,4 ha untuk lahan pertanian. Sesuai amar keempatbelas bahwa peta indikatif tidak berlaku terhadap lokasi yang telah mendapatkan perizinan yang diterbitkan sebelum Inpres No 10 Tahun 2011. Sesuai dokumen yang disampaikan izin lokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah seluas ±3.748,65 ha a.n PT Kaltim Prima Coal berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak ditetapkan surat keputusan tersebut.
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 241/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 16 Februari 2015
Tanggapan Areal hak guna usaha PT. Kresna Duta Agroindo akan digunakan sebagai salah satu dasar pembaharuan PIPPIB selanjutnya.
Surat Direktur IPSDH S. 64/IPSDH-3/2015 tanggal 06 Maret 2015
Hasil telaah PIPPIB Revisi VII areal PT. Wahana Plantation and Products seluruhnya masuk dalam areal yang ditunda izin barunya pada lahan gambut dengan fungsi APL. Sesuai hasil survei lapangan oleh BBPPSDLP areal terdiri dari tanah mineral dan tanah gambut.
Surat Direktur IPSDH S. 102/IPSDH-3/2015 tanggal 27 Maret 2015
Perlu dilengkapi dokumen perpanjangan izin lokasi dari Gubernur dan tindak lanjut izin lokasi tersebut berupa bukti pembebasan hak atas tanah dan/atau proses kadastral dan/atau HGU. Sesuai amar kedelapan maka hasil survei lapangan dilengkapi dengan hasil penafsiran citra satelit resolusi tinggi. Sesuai amar kesembilan areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru. Sesuai amar keduabelas hasil survei akan digunakan sebagai bahan revisi PIPPIB selanjutnya.
Keterangan Bahan revisi
Bahan revisi survei gambut
No 102
Tanggal Januari 2015
Asal / Nomor Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Papua Nomor : 001/SRT/MA/I/2015
Perihal Permohonan perubahan PIPPIB Revisi VII PT. Sawit Makmur Abadi
103
Maret 2015
Kepala Dinas Kehutanan Prov. Papua Nomor 522.1/1095
Tanggapan terhadap peta citra satelit
104
Maret 2015
Direktur Utama PT. Ekasakti Wiraforestama Nomor 01/EWF/III/2013
Pelaporan hasil dan identifikasi lahan oleh BBBPPSDLP pada lahan izin lokasi a.n PT. Erasakti Wiraforestama sebagai bahan revisi PIPPIB.
Kondisi/ Permasalahan Hasil telaahan PIPPIB Revisi VII lokasi PT. Sawit Makmur Abadi sebagian termasuk dalam areal yang ditunda izin barunya dengan fungsi HPK. Sesuai hasil survey oleh Dinas prov, dinas Kab, dan fakultas menunjukkan bahwa areal PT. Sawit Makmur Abadi merupakan areal yang berhutan yang termasuk dalam kategori Hutan Sekunder. Hasil survei lapangan dan verifikasi terhadap CSRT, areal PT. Sawit Makmur Abadi merupakan areal berhutan dengan kategori hutan sekunder.
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 156/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 29 Januari 2015
Tanggapan Sesuai amar kedelapan, survey hutan alam primer dilaksanakan dengan berbasis CSRT sebagai informasi awal sebelum survey lapangan, selanjutnya hasil deliniasi dari CSRT dijadikan pedoman untuk melaksanakan survey PL.
Keterangan
Surat Dirjen Planologi S. 388/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 19 Maret 2015
Bahan revisi survei primer
Hasil telaah PIPPIB revisi VII areal PT. Ekasakti Wiraforestama seluruhnya termasuk dalam areal yang ditunda izin barunya pada lahan gambut dengan fungsi APL. Hasil survey areal tersebut berupa tanah mineral dan tanah gambut.
Surat Direktur IPSDH S. 90/IPSDH-3/2015 tanggal 18 Maret 2015
Sesuai amar kesembilan, maka areal yang bukan lahan gambut dan/atau bukan hutan alam primer dapat diberikan izin baru sedangkan areal yang berupa lahan gambut dan/atau hulan alam primer menjadi areal yang ditunda izin barunya. Areal PT. Sawit Makmur Abadi yang berupa lahan gambut ditunda izin barunya. Sesuai amar kesembilan, areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru. Sesuai amar keduabelas, hasil survey akan digunakan sebagai bahan untuk revisi PIPPIB selanjutnya.
Bahan revisi survei gambut
No 105
Tanggal Maret 2015
Asal / Nomor Surat Direktur Utama PT. Rambang Agro Jaya Nomor RAJ001/DIR-HO-III/2015
106
Maret 2015
Direktur PT. Indonesia Plantation Synergy No. 01/IPS/LGL-RO/2015
107
Maret 2015
Direktur Utama PT. Riau Agung Karya Abadi No. 024/RAKA-JKT/III/2015
108
April 2015
Direktur PT. Bumi Sawit Perkasa Nomor 025/BSPJKT/III/2015
Perihal Peninjauan PIPPIB terhadap HGU perkebunan PT. Rambang Agro Jaya di Kec. Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel Permohonan peninjauan ulang revisi atas peta indikatif Kawasan Hutan (Hutan Alam Primer) Kec. Sangkulirang KAb. Kutai Timur Prov. Kaltim Penyampaian laporan identifikasi lahan areal PT. Riau Agung Karya Abadi di Kab. KamparRiau.
Kondisi/ Permasalahan Hasil telaah PIPPIB Revisi VII areal PT. Rambang Agro Jaya sebagian besar ditunda izin barunya berupa lahan gambut dengan fungsi APL. PT Rambang Agro Jaya memperoleh HGU dari BPN tanggal 13 Desember 2010.
Tindak Lanjut Surat Direktur IPSDH S. 97/IPSDH-3/2015 tanggal 24 Maret 2015
Tanggapan Sesuai amar keempatbelas PIPPIB tidak berlaku terhadap lokasi yang mendapat izin sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, maka lokasi PT. Rambang Agro Jaya akan digunakan sebagai bahan revisi PIPPIB selanjutnya.
PT. Indonesia Plantation Synergy telah mendapatkan izin lokasi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit tanggal 10 Februari 2009 dan telah perpanjangan izin melalui keputusan Bupati tanggal 1 Agustus 2011 berlaku untuk jangka waktu 12 bulan.
Surat Dirjen Planologi S. 360/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 13 Maret 2015
Sesuai PIPPIB Revisi VII areal PT. Riau Agung Karya Abadi termasuk areal yang ditunda izin barunya pada lahan gambut di APL. Berdasarkan hasil survey BBPPSDLP areal terdiri dari tanah mineral dan tanah gambut.
Surat Dirjen Planologi S. 437/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 31 Maret 2015
Penyampaian laporan identifikasi lahan areal a.n PT. Bumi Sawit Perkasa di Kab. Kampar.
Hasil telaaH PIPPIB Revisi VII areal PT. Bumi Sawit Perkasa termasuk areal yang ditunda izin barunya pada lahan gambut dengan fungsi HP dan HPK. Sesuai survey lapangan oleh BBPPSDLP areal tersebut terdapat lahan gambut.
Surat Dirjen Planologi S. 447/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 06 April 2015
Direktur PT. Indonesia Plantation Synergy perlu melengkapi surat keputusan bupati kutai tentang perpanjangan izin dan tindak lanjut dari izin lokasi dimaksud terkait dengan perolehan hak atas tanah dan/atau proses kadastral, dan/atau HGU. Sesuai amar kesembilan, maka areal yang berupa lahan gambut menjadi areal yang ditunda izin barunya dan berdasarkan hasil survey areal yang bukan gambut akan digunakan sebagai bahan revisi PIPPIB selanjutnya. Sesuai amar kesembilan, maka areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin barunya. Sesuai amar keduabelas hasil survey akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
Keterangan Bahan revisi
Bahan revisi survei gambut
Bahan revisi survei gambut
No
Tanggal
Asal / Nomor Surat
Perihal
Kondisi/ Permasalahan
Tindak Lanjut
Tanggapan pembaharuan PIPPIB selanjutnya. Karena areal PT. Bumi Sawit Perkasa berada dalam kawasan HP dan HPK maka harus melalui proses sesuai peraturan yang berlaku.
Keterangan
109
Maret 2015
Direktur PT. MP Leidong West Indonesia Nomor: 006/CLD-LWI1/II/2015
Permohonan revisi PIPPIB PT. MP Leidong West Indonesia.
Surat Direktur IPSDH S. 92/IPSDH-3/2015 tanggal 20 Maret 2015
Sesuai amar keempatbelas , peta indikatif tidak berlaku bagi perizinan pada APL atau bukan kawasan hutan, maka areal PT. MP Leidong West Indonesia akan digunakan sebagai dasar pembaharuan PIPPIB selanjutnya.
Bahan revisi
Direktur PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur No. 041/DIRPAL/EXT/III/2015
Permohonan revisi penetapan PIPPIB pada areal IUP PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur
PT. MP Leidong West Indonesia telah mendapatkan sertifikat HGU untuk perkebunan kelapa sawit sejak tanggal 18 Maret 1996. Hasil telaah PIPPIB Revisi VII areal PT. MP Leidong West Indonesia masuk dalam areal yang ditunda izin barunya pada lahan gambut dengan fungsi APL. PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur telah memperoleh izin lokasi sejak tahun 2007 dan telah diperpanjang 2 kali dan terbaru tahun 2011. PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur telah melakukan proses perolehan hak atas tanah sampai dengan 10 maret 2015 dan proses kadastral tanggal 11 November 2011.
110
Maret 2015
Surat Dirjen Planologi S. 431/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 30 Maret 2015
Sesuai amar keempatbelas, PIPPIB tidak berlaku terhadap lokasi yang telah mendapatkan perizinan pada APL atau bukan kawasan hutan sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, maka izin lokasi PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur akan digunakan sebagai salah satu dasar pembaharuan PIPPIB selanjutnya.
Bahan revisi
No
Tanggal
Asal / Nomor Surat
111
Maret 2015
PT. Petro Storindo Energi
112
Maret 2015
Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
Perihal
Kondisi/ Permasalahan
Tindak Lanjut
Tanggapan
Tindak Lanjut atas surat tanggapan terhadap permohonan klarifikasi pemendaman pipa BBM di dalam area moratorium
PT. Petro Storindo Energi telah mendapat sertisikat hak pakai dari BPN. berdasarkan hasil survei lapangan penutupan lahan berupa hutan mangrove sekunder, tanah terbuka, dan dataran pasir.
Surat Direktur IPSDH S. 142/IPSDH-3/2015 tanggal 7 Mei 2015
Mohon Penjelasan tentang Alas Titel/Kepemilik an Lahan (SHM) yang masuk ke dalam PIPIB/Revisi II
Sdr. Siman Bahar, dkk telah memiliki alas titel/kepemilikan atas lahan untuk pengembangan sektor pertanian dan hortikultur.
Surat Dirjen Planologi S. 515/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 27 April 2015
Sesuai amar keempatbelas, PIPPIB tidak berlaku terhadap lokasi yang telah mendapatkan perizinan atau titel hak dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundangundangan pada APL atau bukan kawasan hutan sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011. Sesuai amar kesembilan, areal yang bukan berupa hutan alam primer dapat diberikan izin baru.maka areal PT. Petro Storindo Energi akan digunakan sebagai salah satu dasar pembaharuan PIPPIB selanjutnya. Perlu data pendukung lainnya
Keterangan
Bahan revisi
No 113
Tanggal April 2015
Asal / Nomor Surat Bupati Kotawaringin Timur
Perihal Permohonan Revisi PIPIB VII
Kondisi/ Permasalahan Laporan Kantor Pertanahan Kabupaten tentang Rekapitulasi Bidang Tanah
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 565/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 18 Mei 2015
114
April 2015
PT. Sawit Khatulistiwa Lestari
PT. Sawit Khatulistiwa Lestari telah mendapat izin lokasi dari Bupati Sintang dan telah melakukan proses perolehan hak atas tanah seluas 7.933,41 ha.
Surat Direktur IPSDH S. 127/IPSDH-3/2015 tanggal 24 April 2015
115
April 2015
PT. Duta Rendra Mulya
Penyampaian data pendukung klarifikasi status bidang tanah PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Penyampaian data pendukung klarifikasi status bidang tanah PT. Duta Rendra Mulya
PT. Duta Rendra Mulya telah mendapat izin lokasi dari Bupati Sintang tanggal 28 Februari 2011 dan telah melakukan proses perolehan hak atas tanah seluas 6.308,22 ha.
Surat Direktur IPSDH S. 128/IPSDH-3/2015 tanggal 24 April 2015
Tanggapan Sesuai amar keempatbelas, PIPPIB tidak berlaku terhadap lokasi yang telah mendapatkan perizinan pada APL atau bukan kawasan hutan sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, maka izin pemanfaatan ruang wilayah perkotaan Sampit akan digunakan sebagai salah satu dasar pembaharuan PIPPIB selanjutnya. Izin lokasi yang telah pembebasan lahan menjadi bahan revisi
Keterangan Bahan revisi
Sesuai amar keempatbelas, PIPPIB tidak berlaku terhadap lokasi yang telah mendapatkan perizinan pada APL atau bukan kawasan hutan sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, maka izin lokasi PT. Duta Rendra Mulya akan digunakan sebagai salah satu dasar pembaharuan PIPPIB selanjutnya.
Bahan revisi
Bahan revisi
No 116
Tanggal April 2015
Asal / Nomor Surat PT. Saraswati Agro Estate
Perihal Permohonan Revisi Peta PIPPIB pada areal PT. Saraswati Agro Estate
117
April 2015
PT. Sumber Duta Mulya
Permohonan agar areal izin lokasi PT. Sumber Duta Mulya dikeluarkan dari dalam PIPPIB pada Revisi VIII tahun 2015
118
April 2015
PT. Solusi Jaya Perkasa (areal yang telah dibebaskan belum ada dan menunggu arealnya)
Permohonan Revisi PIPIB VII pada Areal Kerja PT. Solusi Jaya Perkasa, di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
Kondisi/ Permasalahan PT. Saraswati Agro Estate telah mendapat izin lokasi dari Bupati Ogan Komering Ilir yang telah diperpanjang tahun 2014 (berpedoman pada PIPPIB Revisi III-VI), namun pada PIPPIB Revisi VII BPN meniadakan data bidang tanah. PT. Saraswati Agro Estate juga telah melakukan pembebasan lahan seluas 1.926,81 ha PT. Sumber Duta Mulya telah mendapat izin lokasi dari Bupati Muaro Jambi (berpedoman pada PIPPIB Revisi I - Revisi VI) dan telah melakukan proses hak atas tanah seluas 450,78 ha.
Tindak Lanjut Surat Direktur IPSDH S. 144/IPSDH-3/2015 tanggal 17 April 2015
Tanggapan Konfirmasi BPN
Keterangan
Surat Direktur IPSDH S. 143/IPSDH-3/2015 tanggal 7 Mei 2015
Bahan revisi
PT. Solusi Jaya Perkasa telah mendapatkan izin lokasi perkebunan dan IUP dari Bupati Kubu Raya dengan berpedoman pada PIPPIB Revisi I - VI, namun pada PIPPIB Revisi VII menjadi merah (lahan gambut). PT. Solusi Jaya Perkasa telah melaksanakan pembayaran ganti rugi lahan, pelepasan hak dan pemberian dana kerohiman sebanyak 231 bidang seluas 1.028 ha.
Surat Dirjen Planologi S. 507/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 24 April 2015
Sesuai amar keempatbelas, PIPPIB tidak berlaku terhadap lokasi yang telah mendapatkan perizinan pada APL atau bukan kawasan hutan sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011. Izin lokasi yang telah pembebasan lahan menjadi bahan revisi Izin lokasi yang telah pembebasan lahan menjadi bahan revisi
Bahan revisi
No 119
Tanggal April 2015
Asal / Nomor Surat PT. Surya Agro Palma
Perihal Permohonan Revisi PIPPIB Revisi VII
120
April 2015
PT. Ichiko Agro Lestari
Permohonan Revisi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)
121
April 2015
PT. Rickim Mas Jaya Sakti
122
April 2015
PT. Bumi Borneo Sentosa
Permohonan agar Areal Izin Lokasi PT. Rickim Mas Jaya Sakti dikeluarkan dari dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada Revisi VIII tahun 2015 Permohonan revisi Areal PIPPIB
Kondisi/ Permasalahan PT. Surya Agro Palma telah mendapat izin lokasi tahun 2009 dan telah diperpanjang tahun 2013 dari Bupati Sanggau (berpedoman pada PIPPIB Revisi I - Revisi VI) dan telah melakukan proses hak atas tanah seluas 11.130 ha. Sesuai laporan hasil survei lapangan no. 139 terdiri dari ± 928 ha tanah mineral
Tindak Lanjut Surat Dirjen Planologi S. 547/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 11 Mei 2015
Tanggapan Izin lokasi yang telah pembebasan lahan menjadi bahan revisi
Keterangan Bahan revisi
Surat Dirjen Planologi S. 549/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 11 Mei 2015
Areal yang bukan gambut menjadi bahan revisi
Bahan revisi survei gambut
Izin lokasi dari Bupati Muaro Jambi sebelum Inpres No 10 Tahun 2011 dan telah ditindaklanjuti perolehan hak atas tanah seluas 1.391 ha
Surat Dirjen Planologi S. 566/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 18 Mei 2015
Izin lokasi yang telah mendapat perolehan atas tanah menjadi bahan revisi
Bahan revisi
Sesuai laporan hasil survei lapangan no. 142 terdiri dari ± 4.353 ha tanah mineral
Surat Dirjen Planologi S. 544/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 11 Mei 2015
Areal yang bukan gambut menjadi bahan revisi
Bahan revisi survei gambut
No 124
Tanggal April 2015
Asal / Nomor Surat PT. Citra Niaga Perkasa
125
April 2015
PT. Temila Agro Abadi
126
April 2015 dan Mei 2015
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Perihal Pelaporan hasil survei dan identifikasi lahan oleh BBPPSDLP pada lahan izin lokasi a.n. PT. Citra Niaga Perkasa sebagai bahan revisi PIPPIB. Pelaporan hasil survei dan identifikasi lahan oleh BBPPSDLP pada lahan izin lokasi a.n. PT. Temila Agro Abadi sebagai bahan revisi PIPPIB. Revisi PIPPIB dan Hasil Kajian dalam rangka Revisi PIPPIB (Revisi VII)
Kondisi/ Permasalahan Sesuai laporan hasil survei lapangan no. 137 terdiri dari ± 357 ha lahan gambut dan 8.595 ha tanah mineral.
Tindak Lanjut Surat Direktur IPSDH S. 110/IPSDH-3/2015 tanggal 14 April 2015
Tanggapan Areal yang bukan gambut menjadi bahan revisi
Keterangan Bahan revisi survei gambut
Sesuai laporan hasil survei lapangan no. 140 terdiri dari ± 357 ha lahan gambut.
Surat Dirjen Planologi S. 470/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 16 April 2015
Areal yang bukan gambut menjadi bahan revisi
Bahan revisi survei gambut
Hasil survei lapangan dan verifikasi terhadap CSRT, kondisi penutupan lahan rencana pembangunan jalan tembus Ibun-Kamojang merupakan hutan tanaman jenis pinus.
Surat Dirjen Planologi S. 567/VIIIPSDH/3/2015 tanggal 18 Mei 2015
Sesuai amar kesembilan, maka areal yang bukan lahan gambut dan/atau bukan hutan alam primer dapat diberikan izin baru
Bahan revisi survei primer
