SISTEMATIKA PAPARAN DIREKTUR BINA IDEOLOGI & WAWASAN KEBANGSAAN
I. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT RAKOR FPK. II. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN POKJA PPWK. PPWK. III. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN POKJA IDI. IV. EVALUASI PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN. PENELITIAN.
RAKORNAS KESBANGPOL HOTEL GRAND SAHID JAYA
Jakarta, 5 - 7 Desember 2013
I. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT RAKOR FPK (Kota Batam, KEPRI Tgl, 10 September 2013 dan Jakarta Tgl, 19 Maret 2013) 1. Dasar Hukum: - Permendagri No. 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah - Permendagri No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan 2. Kendala: a. Pada beberapa daerah belum terbentuk FPK, karena belum adanya kebijakan Kepala Daerah yang bersangkutan mendukung pembentukan FPK. b. Belum optimalnya dukungan APBD terhadap kegiatan FPK dalam rangka pembauran kebangsaan. c. Belum adanya dukungan tambahan dana dari APBN untuk kegiatan FPK. d. Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, terdapat banyak jumlah suku-suku asli.
e.
f.
Di beberapa daerah sudah terbentuk terlebih dahulu forum/paguyuban yang memiliki visi dan misi yang sama dengan FPK dalam rangka pembauran kebangsaan. Belum terbentuknya FPK di seluruh Indonesia akan mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan program pemberian penghargaan pembauran kebangsaan sebagaimana Permendagri No. 1 Tahun 2012.
3. Solusi: a. Bagi Kepala Daerah yang daerahnya belum membentuk FPK agar memberikan perhatian khusus/memprioritaskan pembentukan FPK. b. Perlunya dukungan DPRD dalam mengalokasikan anggaran (APBD) untuk kegiatan pembauran kebangsaan. c. Perlunya dukungan APBN melalui dana dekonsentrasi untuk kegiatan FPK di daerah.
d. Perlunya penyederhanaan dalam penyusunan keanggotaan FPK bagi daerah yang memiliki banyak suku. e. Perlu adanya peta permasalahan terkait dengan dinamika yang berkembang dalam setiap suku-suku bangsa yang ada di Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri. f. Penguatan kelembagaan FPK dengan programprogram dan kegiatan serta evaluasi dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan. 4. Data Pembentukan FPK se-Indonesia: a. Provinsi � Sudah membentuk: 23 Provinsi. � Belum membentuk: 11 Provinsi. b. Kabupaten/Kota � Sudah membentuk: 144 Kab/Kota. � Belum membentuk: 354 Kab/Kota.
Lanjutan…………………..
FPK PROVINSI NO
PROVINSI
JUMLAH
Belum terbentuk
Sudah terbentuk
Kab/Kota
FPK Kab/Kota Terbentuk
19
Nusa Tenggara Timur
-
V
21
13
20
Kalimantan Barat
V
-
14
3
21
Kalimantan Tengah
-
V
14
3
22
Kalimantan Selatan
-
V
13
-
23
Kalimantan Timur
V
-
9
3
24
Kalimantan Utara
V
-
5
25
Sulawesi Utara
-
V
15
-
26
Sulawesi Tengah
-
V
11
8
27
Sulawesi Selatan
-
V
24
22
28
Sulawesi Tenggara
-
V
12
5
29
Gor ontal o
-
V
6
1
30
Sulawesi Barat
V
-
5
-
31
Mal uk u
V
-
11
-
32
Maluku Utara
V
-
9
1
33
Papua
V
-
29
-
34
Papua Barat
V
-
11
-
11
23
498
144
Jumlah Sumber : Data Dirjen Kesbangpol, 7 Mei 2013
KETERANGAN
Paguyuban Lokal menggunakan nama Forum Komunikasi Lintas Etnis
FPK Kab/Kota belum ada terbentuk
FPK Prov/Kab/Kota belum ada terbentuk FPK Prov/Kab/Kota belum ada terbentuk FPK Prov/Kab belum ada terbentuk FPK Prov/Kab/Kota belum ada terbentuk FPK Prov/Kab/Kota belum ada terbentuk
DAFTAR INVENTARISASI PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) SE-INDONESIA TAHUN 2013 FPK PROVINSI
JUMLAH
NO
PROVINSI
Belum terbentuk
Sudah terbentuk
Kab/Kota
FPK Kab/Kota Terbentuk
1
Nanggroe Aceh Darussalam
-
V
23
6
2
Sumatera Utara
-
V
33
2
3
Sumatera Barat
V
-
19
-
4
Ri au
-
V
12
11
5
Jam bi
-
V
11
8
6
Sumatera Selatan
-
V
15
13
7
Be ngk ul u
V
-
10
1
8
Lam pung
-
V
15
3
9
Bangka Belitung
-
V
7
4
10
Kepulauan Riau
-
V
7
7
11
DKI Jakarta
V
-
6
-
12
Jawa Barat
-
V
26
5
13
Jawa Tengah
-
V
35
14
D.I. Yogyakarta
-
V
5
3 1
15
Jawa Timur
-
V
38
13
16
Bante n
-
V
8
2
17
Bal i
-
V
9
4
18
Nusa Tenggara Barat
-
V
10
2
KETERANGAN
Pergub Sumbar 22/2008 (FPK Prov/Kab/Kota belum ada terbentuk)
FPK Prov belum terbentuk
FPK Prov/Kab/Kota belum ada terbentuk FPK Prov/Kab/Kota menggunakan nama Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)
II. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN POKJA PPWK 1. Dasar Hukum: Permendagri No. 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. 2. Kendala: Belum terbentuknya persamaan persepsi antara Pusat dengan Provinsi, Kab/Kota terkait dengan metodelogi dan aplikasi penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan oleh PPWK di daerah. 3. Solusi: a. Menggunakan metodelogi Training of Facilitator (ToF) dengan target sasaran di prioritaskan guru, dosen, dan ibu-ibu PKK/tokoh masyarakat. b. Pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. c. Menggunakan bahan materi dalam modul pendidikan wasbang yang sudah disiapkan Ditjen Kesbangpol dan beberapa materi terkait lainnya.
4. Data Pembentukan Pokja PPWK se-Indonesia: a. Provinsi � Sudah membentuk: 16 Provinsi. � Belum membentuk: 18 Provinsi. b. Kabupaten/Kota � Sudah membentuk: 18 Kab/Kota. � Belum membentuk: 480 Kab/Kota.
KABUPATEN/KOTA DAERAH
PERBUP/KOT
SK BUP/KOT
1
KAB. BUTON UTARA
2
KAB. KAPUAS
350/KESBANGPOLINMAS TAHUN 2013 TGL 1/8/2012
3
KAB.TOLITOLI
188 TAHUN 2013 TGL 24/4/2013
4
KOTA BONTANG
214 TAHUN 2012 TGL 24/4/2012
5
KAB. SORONG
6
KAB. BULUKUMBA
KPTS.444/XI/2012 TGL 511/2012
7
KAB. SUKAMARA
341/210/HUK/2012 TGL 2/1/2012
8
KAB. BELU
128 TAHUN 2013 TGL 8/4/2013
420/73/2012 TGL 16/6/2012
112/HK/2012 TGL 15/10/2012
9
KOTA PRABUMULIH
10
KAB. MUNA
198 TAHUN 2013 TGL 17/4/2013
11
KAB. BENGKALIS
263/KPTS/V/2013 TGL 6/5/2013
12
KOTA KENDARI
13
KAB. KAPUAS
14
KAB. CIREBON
15
SABANG
16
KOTA TANJUNGPINANG
17
KAB. EMPAT LAWANG
18
KAB MERANGIN
PROVINSI
NO DAERAH 1
PERGUB
BENGKULU
2
JAMBI
3
SUMATERA SELATAN
4
LAMPUNG
5
ACEH
6
BALI
7
GORONTALO
8
NUSA TENGGARA TIMUR
9
MALUKU UTARA
SK GUB H.258.XXIX TAHUN 2012 TGL 27/8/2012 266/KEP.GUB/KESBANGPOL/2012 TGL 11/4/02012 469/KPTS/BAN.KESBANGPOL DAN LINMAS/2012 TGL 3/7/2012 G/433/II.03/HK/2012 TGL 8/5/2102 201/370/2012 TGL 15/5/2012
NO 12 TAHUN 2012 TGL 19/4/2012 270/22/VI/2012 TGL 26/6/2012 238/KEP/HK/2012 210.1/KPTS/MU/2013 TGL 26/3/2013
10
KEPULAUAN RIAU
771 TAHUN 2012 TGL 19/12/2012
11
SUMATERA BARAT
200-164-2013 TGL 13/2/2013
12
SULAWESI SELATAN
13
JAWA TIMUR
14
SULAWESI TENGAH
15
SULAWESI UTARA
16
NUSA TENGGARA BARAT
1072/V/TAHUN 2013 TGL 6/5/2013 188/74/KPTS/013/2013 TGL 6/2/2013 210/209/BAKESBANGPOL-GNT/2013 TGL 11/4/2013 408 Tahun 2012 Tgl 28 Desember 2012
III. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN POKJA IDI
DAFTAR DAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK POKJA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN PPWK
NO
DAFTAR DAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK POKJA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN PPWK
445/KPTS/KESBANG/2012 TGL 23/7/2012
678 TAHUN 2013 TGL 2 JUNI 2013 130/KESBANGPOLINMAS TAHUN 2013 200/Kep.501-Kesbanglinmas/2013 450/282/2013 Tgl 7 Juni 2013 Nomor 354 Tahun 2013 300/164/KEP/KESBANGPOL LINMAS/2012 Tgl 31/5/12 353/BKBP-PM/2013 TGL 16/9/2013
1. Kendala: a. Alokasi APBD di beberapa Pokja tidak tersedia. b. Kurangnya rasa kepemilikan Pokja. c. Masih adanya anggota Pokja yang belum memahami Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). d. Adanya mutasi pegawai yang relatif sering. 2. Solusi: a. Membentuk Pokja IDI bagi daerah yang belum membentuk. b. Merevisi dan mengefektifkan Pokja sesuai Surat Edaran Mendagri. c. Meningkatkan kapasitas Pokja membantu Pemda dalam menjalankan tugas-tugas sebagaimana terdapat dalam panduan pelaksanaan IDI. d. Mensosialisasikan konsep, aplikasi, hasil, dan pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia. 3. Data Pembentukan Pokja IDI se-Indonesia: � Sudah membentuk: 29 Provinsi. � Belum membentuk: 5 Provinsi.
DAFTAR PROVINSI YANG SUDAH MEMBENTUK POKJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) NO
PROVINSI
1 BENGKULU 2 JAMBI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SUMATERA SELATAN SULAWESI UTARA BANGKA BELITUNG JAWA TIMUR MALUKU GORONTALO RIAU MALUKU UTARA DKI JAKARTA PAPUA ACEH KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH JAWA TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI TENGAH KEPULAUAN RIAU SUMATERA BARAT SULAWESI BARAT LAMPUNG DIY SULAWESI SELATAN KALIMANTAN TIMUR BANTEN JAWA BARAT KALIMANTAN SELATAN SUMATERA UTARA
SK GUBERNUR R.145.XXIX TAHUN 2012 TGL 25-4-2012 267/KEP.GUB/BANKESBANGPOL/2012 TGL 11/04/2012 352/KPTS/BAN.KESBANGPOL DAN LINMAS/2012 TGL 3/5/2012 NOMOR 152 TAHUN 2012 TGL 10/5/2012 188.44/232.R/BKBPPM/2012 TGL 30/3/2012 188/326/KPTS/013/2012 TGL 6/6/2012 15.a TAHUN 2012 TGL 27/1/2012 344/18/V III/2012 TGL 8/8/2012 390/IV/2013 TGL 26/4/2013 211.1/KPTS/MU/2013 TGL 26/3/2013 NOMOR 258 TAHUN 2013 TGL22/2/2013 NOMOR 99 TAHUN 2012 TGL 5/6/2012 200/321/2010 TGL 10/6/2010 402/KESBANGPOL/2012 TGL 15/8/2012 188.44/375/2012 TGL 11/10/2012 NOMOR 200/3 TAHUN2012 TGL 24/8/2012 NOMOR 140/KEP/HK/2012 TGL 26/4/2012 NOMOR 200/331/RO.ADM PUM-G ST/2012 TGL 8/5/2012 NOMOR 365 TAHUN 2012 TGL 2/4/2012 NOMOR 200-372-2012 TGL 7/5/2012 NOMOR 428 TAHUN 2013 TGL 28/5/2013 G/693/II.03/HK/2012 TGL 28/11/2012 NOMOR 171/KEP/2013 NOMOR 769/III/TAHUN 2013 TGL 27/3/2013 NOMOR 720/K.81/2013 TGL 28/1/2013 NOMOR 200.05/Kep.316-Huk/2013 NOMOR 200/551-Pem Um/2012 Tgl 24/4/2012 NOMOR 188.44/0454/KUM/2013 TGL 19/9/2013
KETERANGAN SUDAH TERBENTUK SUDAH TERBENTUK SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH
TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK TERBENTUK
CAPAIAN-CAPAIAN 2012, telah dilaksanakan fasilitasi Pokja 1. TA Pengembangan Demokrasi Provinsi dengan melibatkan seluruh Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota seIndonesia serta keanggotaan Pokja Provinsi lokasi kegiatan. Hasilnya antara lain: a. Antusiasme untuk menjadikan hasil IDI sebagai rujukan pembangunan politik dan demokrasi di daerah; b. Antusiasme beberapa Kaban Kesbangpol Provinsi untuk segera mengefektifkan kinerja Pokja; dan c. Antusiasme untuk segera merevisi SK dan menganggarkannya dalam APBD. 2. TA 2012, telah diluncurkannya Permendagri No. 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang salah satu amanatnya menjadikan Hasil IDI sebagai rujukan dalam kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
Dari hasil Monev Pokja Demokrasi Provinsi , diperoleh evaluasinya yang menunjukkan beragam persoalan kinerja Pokja antara lain: a. Alokasi APBD di beberapa Pokja tidak tersedia. b. Kurangnya rasa kepemilikan Pokja. c. 3
Provinsi belum merevisi Pokja sesuai SE Mendagri yaitu NTB, Bali, dan Sultra.
3. Pada saat Acara Peluncuran IDI Tahun 2010 di Hotel Borobudur, Mendagri telah menekankan Pemda Provinsi untuk segera merevisi dan mengefektifkan Pokja serta bagi yang belum membentuk diminta untuk segera membentuk. 4. TA 2013, telah disiapkan dan akan segera dikirimkan surat Mendagri ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia yang isinya antara lain: a. Menyampaikan nilai IDI 2009 yang merupakan titik awal pengukuran demokrasi mengalami penurunan di IDI 2010 dan ada sedikit kenaikan di IDI 2011; b. Menyampaikan juga salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan atau tinggi dan rendahnya nilai IDI salah satunya diakibatkan oleh peran Pokja; dan c. Menekankan khususnya kepada daerah yang belum merevisi agar segera merevisi dan daerah yang belum membentuk agar segera membentuk dengan menyebutkan nama-nama daerah dimaksud.
IV. EVALUASI PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN
1. Dasar Hukum: Permendagri No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 2. Kendala: a. Tidak adanya konsistensi dalam Permendagri No. 64 Tahun 2011, karena terdapat kata ” Ijin ” , padahal Permendagri ini adalah merupakan pedoman penerbitan rekomendasi penelitian, bukan penerbitan ijin penelitian. b. Permendagri No. 64 Tahun 2011 telah mengatur mengenai kewajiban peneliti di dalam Bab IV Pasal 15, tetapi belum mengatur mengenai hak-hak peneliti. 3. Solusi: Melakukan revisi terhadap Permendagri No. 64 Tahun 2011.
TERIMA KASIH
