MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01-01-01, 05-14-01, 08-15-01, 09-04-01, 12-02-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI ACEH PERKARA NOMOR 01-01-29, 03-05-29, 04-03-29, 05-14-29, 06-09-29, 07-06-29, 08-15-29, 11-08-29, 12-02-29/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI JAMBI PERKARA NOMOR 02-10-09, 03-05-09, 04-03-09, 07-06-09, 10-08-09, 12-02-09/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 PROVINSI BENGKULU PERKARA NOMOR 01-01-26, 03-05-26, 04-03-26, 06-09-26, 07-06-26, 12-02-26/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 PROVINSI SULAWESI TENGAH PERKARA NOMOR 02-10-29, 03-05-29, 05-14-29, 07-06-29, 08-15-29, 11-08-29/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 PROVINSI SULAWESI BARAT PERKARA NOMOR 01-01-22, 05-14-22, 06-09-22, 08-15-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 KALIMANTAN SELATAN PERKARA NOMOR 04-03-25, 06-09-25, 10-07-25/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI GORONTALO PERKARA NOMOR 01-01-32, 02-10-32, 03-05-32, 04-03-32, 05-14-32, 06-09-32, 07-06-32, 08-15-32, 11-08-32, 12-02-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI PAPUA PERKARA NOMOR 04-03-14, 08-15-14, 09-04-14, 10-07-14, 12-02-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI JAWA TENGAH PERIHAL PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014
ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN
JAKARTA JUMAT, 27 JUNI 2014
i
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 01-01-01, 05-14-01, 08-15-01, 09-04-01, 12-02-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI ACEH PERKARA NOMOR 01-01-29, 03-05-29, 04-03-29, 05-14-29, 06-09-29, 07-06-29, 08-15-29, 11-08-29, 12-02-29/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI JAMBI PERKARA NOMOR 02-10-09, 03-05-09, 04-03-09, 07-06-09, 10-08-09, 12-02-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI BENGKULU PERKARA NOMOR 01-01-26, 03-05-26, 04-03-26, 06-09-26, 07-06-26, 12-02-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI SULAWESI TENGAH PERKARA NOMOR 02-10-29, 03-05-29, 05-14-29, 07-06-29, 08-15-29, 11-08-29/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI SULAWESI BARAT PERKARA NOMOR 01-01-22, 05-14-22, 06-09-22, 08-15-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 KALIMANTAN SELATAN PERKARA NOMOR 04-03-25, 06-09-25, 10-07-25/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI GORONTALO PERKARA NOMOR 01-01-32, 02-10-32, 03-05-32, 04-03-32, 05-14-32, 06-09-32, 07-06-32, 08-15-32, 11-08-32, 12-02-32/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 PROVINSI PAPUA PERKARA NOMOR 04-03-14, 08-15-14, 09-04-14, 10-07-14, 12-02-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 PROVINSI JAWA TENGAH PERIHAL Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Partai Partai Partai Partai Partai Partai
Nasional Demokrat Hati Nurani Rakyat Golongan Karya Keadilan Sejahtera Bulan Bintang Persatuan Pembangunan
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Partai Partai Partai Partai Partai Partai
Gerakan Indonesia Raya Keadilan dan Persatuan Indonesia Demokrasi Indonesia Perjuangan Demokrat Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa
TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ACARA Pengucapan Putusan Jumat, 27 Juni 2014,
Pukul 09.15 – 11.25 WIB Pukul 13.56 – 15.15 WIB Pukul 16.06 – 17.55 WIB Pukul 19.30 – 21.03 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Hamdan Zoelva Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman Arief Hidayat Aswanto Maria Farida Indrati Muhammad Alim Patrialis Akbar Wahiduddin Adams
Ida Ria Tambunan Irfan Nur Rachman Cholidin Nasir Luthfi Widagdo Eddyono Rizki Amalia Dewi Nurul Savitri Abdul Ghoffar Cholidin Nasir
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Panitera Panitera Panitera Panitera Panitera Panitera Panitera
Pengganti Pengganti Pengganti Pengganti Pengganti Pengganti Pengganti Pengganti
i
Pihak yang Hadir: 1. Kuasa Hukum Pemohon DPRD/XII/2014:
Perkara
Nomor
01-01/PHPU-DPR-
Perkara
Nomor
02-10/PHPU-DPR-
Perkara
Nomor
11-08/PHPU-DPR-
Perkara
Nomor
12-02/PHPU-DPR-
1. Parulian Siregar 2. Kuasa Hukum Pemohon DPRD/XII/2014: 1. Nasrullah 2. Misbahuddin Gasma 3. Kuasa Hukum Pemohon DPRD/XII/2014: 1. Dzulfikar 2. Sulistyowati 3. Hasrizal 4. Kuasa Hukum Pemohon DPRD/XII/2014: 1. Irawadi Uska 5.
Kuasa Hukum Termohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rasyid Alam Perkasa Nasution Dedi Mulyana Sigit Nurhadi Nugraha M. Alfarisi Syafran Riyadi Absar Kartabrata
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB 1.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan dalam Perkara 01-01, 02-10, 03-05, 04-03, 05-14, 06-09, 07-06, 08-15, 09-04, 10-07, 11-08, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, saya mau absen dulu. Perkara Nomor 01 ada?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPRDPRD/XII/2014: PARULIAN SIREGAR Hadir, Yang Mulia.
3.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Nomor 02?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-10/PHPU-DPRDPRD/XII/2014: MISBAHUDDIN GASMA Hadir, Yang Mulia.
5.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Nomor 03?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05/PHPU-DPRDPRD/XII/2014: Hadir, Yang Mulia.
7.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Nomor 04?
8.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPRDPRD/XII/2014: HIKMAT PRIHADI Hadir, Yang Mulia. 1
9.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Nomor 05? Nomor 06? Nomor 06? Enggak hadir, ya. Nomor 07? Hadir? Hadir enggak? Belum ya. Nomor 08?
10.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-15/PHPU-DPRDPRD/XII/2014: RIO RAMA BASKARA Hadir, Yang Mulia.
11.
KETUA: HAMDAN ZOELVA 09? 09, belum hadir. 10?
12.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07/PHPU-DPRDPRD/XII/2014: YAKUB ZAKARIA Hadir, Yang Mulia.
13.
KETUA: HAMDAN ZOELVA 11?
14.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPRDPRD/XII/2014: SULISTYOWATI Hadir, Yang Mulia.
15.
KETUA: HAMDAN ZOELVA 12?
16.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12-02/PHPU-DPRDPRD/XII/2014: IRAWADI USKA Hadir, Yang Mulia.
17.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih. Termohon, hadir ya?
18.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFARISI Hadir, Yang Mulia. 2
19.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, kita mulai putusan pagi ini dari Provinsi Papua. Bismillahirrahmaanirrahiim. PUTUSAN NOMOR 01-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh: 1. Nama : Surya Dharma Paloh; Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat; Alamat kantor : Jl. R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta; 2. Nama : Patrice Rio Capella; Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat; Alamat Kantor: Jl. R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta. Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PartaiNasDem/BAHU.PND/PHPU/ SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H, S.Hum, LL.M.; Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.; Ira Zahara Jatim, S.H.; Hermawi Taslim, S.H.; Parulian Siregar, S.H.; Wibi Andrino, S.H.; Enny. P. Simon, S.H.; Michael R. Dotulong, S.H.; Ferdian Sutanto, S.H.; Paulus Tarigan, S.H.; R. Romulo Napitupulu, S.H.; Wahyudi, S.H.; Ridwan S. Tarigan, S.H.M.H.; Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus 3
Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H.; Dedi Meradi, S.H.; kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1189/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H.,M.H.; Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------- Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon; Membaca keterangan Pemberi Keterangan (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua); Membaca keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;
4
20.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang dan seterusnya. Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan Pemohon a quo; [3.1 5 ] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, keterangan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Papua), bukti-bukti yang diajukan para Pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.
DPR RI DAPIL PAPUA [3.1 6 ] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon a quo, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1.PAPUA.PAPUA.01 s.d. P.1.PAPUA.PAPUA.239 dan P.1.PAPUA01 s.d. P.1.PAPUA-20 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Marselus Tekege, Agus A. Wenda, dan Oge P. Wenda yang keterangan lengkap dimuat di bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil permohonan a quo, Termohon membantah dengan menegaskan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten sampai provinsi, dan Termohon sama sekali tidak menambah atau mengurangi suara; Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-1.PAPUA.1 sampai dengan T1.PAPUA.2 dan keterangan Ketua KPU Papua, Ketua KPU Lanny 5
Jaya, dan KPU Paniai, yang pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon, serta keterangan Ahli Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.1 7 ] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi/keterangan para Pihak, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan tertulis para Pihak, serta keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1 [3.18] Menimbang bahwa terhadap Dapil a quo Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragaraf [3.6], yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap dapil a quo beralasan menurut hukum; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 2 [3.1 9 ] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1.Papua-II-01 sampai dengan P-1.Papua-II-63, serta mengajukan Saksi Paulus Kendi, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa Termohon pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon, yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. (dianggap dibacakan). Bahwa terhadap dalil permohonan a quo, Termohon menyampaikan bantahan dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T1.Papua II.3 sampai dengan T-1.Papua II.7; [3.2 0 ] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para Pihak, fakta yang terungkap dalam 6
persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. (dianggap dibacakan). Bahwa mendasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah memberikan penilaian dan berkeyakinan bahwa Pemohon tidak memiliki alat bukti serta alasan yang cukup untuk membuktikan dalil permohonan agar Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 8 (delapan) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu Distrik Yapen Barat, Distrik Poom, Distrik Wonawa, Distrik Yapen Timur, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Raimbawai, Distrik Teluk Ampimoi, dan Distrik Yapen Utara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 [3.21] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.1.PAPUA-III.01 s.d. P.1.Papua-III.12 (Kab. Intan Jaya), P.1.PAPUA-III.01 .s.d. P.1.PAPUA-III.16 (Kab. Mimika), P.1.PAPUA III-01.MIMIKA .s.d. P.1.PAPUA III-11.MIMIKA, P.1.PAPUA III01.MEDIA .s.d. PAPUA III-18.MEDIA, P.1.PAPUAII-01.IJ .s.d. P.1.PAPUAII-32.IJ, dan P.1.MIMIKA-I,II,III-01 .s.d. P.1.MIMIKAI,II,III-21, dan mengajukan saksi Pelipus Badi, yang keterangan lengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, Termohon pada pokoknya menolak permohonan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.0103 Papua7 dan keterangan Karolus Tsunme (Ketua KPU Mimika), yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat juga membantah dalil permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan dalil dan bukti Pemohon kabur, sehingga sudah selayaknyalah Mahkamah menolak permohonan Pemohon. [3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat, bukti-bukti yang diajukan para Pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan 7
tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan dalilnya bahwa Termohon seharusnya menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.300 suara di Kabupaten Intan Jaya dan sebanyak 20.875 suara di Kabupaten Mimika di dapil a quo. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5 DAN DAPIL PAPUA 6 [3.2 3 ] Menimbang bahwa terhadap dapil-dapil a quo Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragaraf [3.6] yang pada pokoknya menurut Mahkamah penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap dapil-dapil a quo beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 3 [3.2 4 ] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1.Yapen-III.01 sampai dengan P-1. Yapen-III.15, P-1.YapenIII.16 sampai dengan P-1.Yapen-III.32, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Paulus Kendi dan Saksi James Matheus Rumatora, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut: (Dianggap dibacakan). Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, Termohon pada pokoknya memberikan bantahan, untuk itu Termohon mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.01-03 Kepulauan Yapen.8, dan keterangan Benyami Wayangkau (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen), yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya membantah terjadinya pengurangan suara, karena rekapitulasi di tingkat kabupaten didasarkan pada rekapitulasi suara dari PPD; [3.3 5 ] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi/ahli yang diajukan para Pihak serta keterangan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan dan 8
mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan agar Mahkamah menetapkan suara Pemohon yang benar adalah 1.811 suara, dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 2 [3.26] Menimbang bahwa terhadap dapil a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragaraf [3.6] yang pada pokoknya menurut Mahkamah penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap dapil a quo beralasan menurut hukum; DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAPIL INTAN JAYA 2 [3.2 7 ]Menimbang bahwa terhadap dapil a quo, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.5] yang pada pokoknya menurut Mahkamah penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap dapil a quo beralasan menurut hukum. DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 4 [3.28] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1.Jayapura-IV.01 s.d. P-1.Jayapura-IV.29, P-1. Kota JayapuraIV.32 s.d. P-1. Kota Jayapura-IV.51, P-1.Jayapura-IV.01a s.d. P1.Jayapura-IV.07a, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Lexi Michael Dacosta, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mendapatkan sebanyak 3.691 suara di Kelurahan Heram, akan tetapi karena ada penambahan suara di semua partai, Pemohon tidak mendapatkan kursi dari Heram, Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk itu, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.01-04. Jayapura.9 dan T.01-04 Jayapura.10, serta 1 (satu) keterangan Yeremias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura), yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno di Kota 9
Jayapura dilaksanakan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir; Bahwa terhadap dalil permohonan a quo, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Jayapura karena adanya penambahan suara di Kelurahan Waena, Kampung Yoka, Kelurahan Heram, Kampung Waena, dan Kelurahan Yabansai. Terhadap keberatan tersebut, Panwaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk melakukan pembetulan terkait beberapa perolehan suara calon legislatif sesuai dengan penyampaian keberatan yang disampaikan saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kota Jayapura; [3.2 9 ] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para Pihak, keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. (Dianggap dibacakan). [3.30]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. 21.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4 ] E k s e p s i T e r m o h o n t i d a k b e r a l a s a n m e n u r u t hukum; [ 4 . 5] Penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 1, DPR Papua Dapil Papua 5, DPR Papua Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 2, DPRD Kabupaten Dapil Intan Jaya 2, beralasan menurut hukum; [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan). 10
AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 1, DPR Papua Dapil Papua 5, DPR Papua Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 2, DPRD Kabupaten Dapil Intan Jaya 2; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 09.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya. PUTUSAN NOMOR 02-10-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh: 11
1.
Nama Jabatan Alamat Kantor
: Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M. : Ketua Umum : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat.
2.
Nama Jabatan Alamat Kantor
: Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum. : Sekretaris Jenderal : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat
Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai HANURA, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.Hdan akwan-kawan. Kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersamasama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; dan akwan-kawan. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait; 12
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait. 22.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan (Dianggap dibacakan). DPR RI DAPIL PAPUA [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan Pemohon yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. (dianggap dibacakan) Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-10.1 sampai dengan P-10.3, P-10.5 sampai dengan P-10.10, P-10.1 sampai dengan P-10.38, dan P10.1 sampai dengan P-10.7, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Yahuda Gobai, Fredrik H. Mebri, dan Yustus Way yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya Termohon membantah. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.02-10 PAPUA.1 dan 2 (dua) penyelengga Pemilu yaitu Ketua KPU Dogiyai, dan Ketua KPU Kota Jayapura; Bahwa Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat pada pokoknya menyatakan Termohon telah benar menetapkan perolehan suara di Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi. Bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3.1 13
s.d. PT-3.3 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Dadi Waluyo, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-55, PT-59, dan PT-66 serta 1 (satu) orang saksi yaitu, Johny Lantopo, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, Pihak Terkait Partai Demokrat, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional, dan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut. - Bahwa terhadap alat bukti P-10.1 sampai dengan P-10.38 yang diajukan oleh Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, alat bukti ini diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan kecurangan di Kabupaten Tolikara yang tidak ada dalam dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah alat bukti a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan. - Bahwa terhadap alat bukti P-10.6 sampai dengan P.10.8 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti a quo karena bukan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu (KPU). - Bahwa terhadap Terhadap alat bukti P.10.9 yang diajukan oleh Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, secara nyata Pemohon tidak memperoleh suara atau nol suara. Sedangkan terhadap alat bukti Pemohon, P.10.10, Mahkamah tidak meyakini keasliannya karena alat bukti tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari penyelenggara Pemilu dan para saksi partai politik. - Bahwa terhadap alat bukti P.10.1 sampai dengan P.10.7 yang berupa Model DA-1 DPR RI, Model DB, Model D, Model D-1 DPR, dan Model DA, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti a quo, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti a quo diperuntukkan untuk daerah Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika. Dengan demikian, tidak ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon. 14
- Bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lagi karena sudah tidak signifikan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon. - Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni Yahuda Gobai, Fredrik H. Mebri, dan Yustus Way, Mahkamah tidak meyakini keterangan yang disampaikannya. Sebab keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti tertulis yang bisa diyakini kebenaran dan keasliannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3, DAPIL PAPUA 4, DAPIL PAPUA 5, dan DAPIL PAPUA 6 [3.16] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil-dapil a quo setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sehingga dengan demikian menurut Mahkamah permohonan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel). DPR PAPUA DAPIL PAPUA 7 [3.17] Menimbang bahwa terhadap Dapil a quo, diajukan melewati tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPUDPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil a quo dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 1 [3.18] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil a quo setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sehingga dengan demikian menurut Mahkamah permohonan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel). 15
DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2, DAPIL NABIRE 3, DAN DAPIL NABIRE 4 [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanggal 6 Juni 2014, Pemohon menegaskan bahwa Dapil Nabire 2, Dapil Nabire 3, dan Dapil Nabire 4 tidak ada, dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan dapil-dapil a quo. 23.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]
[4.6]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 7; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3, DPR Papua Dapil Papua 4, DPR Papua Dapil Papua 5, DPR Papua Dapil Papua 6, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1 kabur dan tidak jelas; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili
Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 7, DPR Papua Dapil Papua 3, DPR Papua Dapil Papua 4, DPR Papua Dapil Papua 5, DPR Papua Dapil Papua 6, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1 tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 16
KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 09.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya. Selanjutnya Putusan Nomor 04. PUTUSAN NOMOR 04-03-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh: 1. Nama : Muhammad Anis Matta Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia. 2.
Nama Jabatan Alamat
: Muhammad Taufiq Ridlo H, Lc.Dipl., Lc. : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, 17
Indonesia. Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H.; Ismu Harkamil, S.H., M.H.; Tulus Wahjuono, S.H., M.H.; Evi Risna Yanti, S.H.; Basrizal, S.H.; Aristya Kusuma Dewi, S.H.; Ahmar Ihsan, S.H.; Muhammad Ridwan, S.H., M.H.; Faudjan Muslim, S.H.; Aldefri, S.H.; Purwanto, S.H.,; Wajdi, S.H.; Edy Sugiarto, S.H., M.H.; Agus S.P. Otto S.H.; M.H.; R. Hikmat Prihadi, S.H.; Sugiyono, S.H.; Ahmad Baskam Muhammad, S.H.; Muhammad Ichsan, S.H.; Zulkifli, S.H.; Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H.; Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H.; Ismail Nganggon S.H.; Ruli Margianto S.H.; Anggi Aribowo S.H.; Sunandar PS, S.H., M.H.; Sidik Efendi S.H.; dan M. Wiman Wibisana, S.H.; kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik secara sendirisendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim 18
Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon; 24.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas dan paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] serta paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] telah ternyata bahwa Termohon tidak secara jelas dan tegas mengajukan eksepsi terkait kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu dalam mengadili perkara a quo; Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) namun tidak terkait dengan dalil Pemohon a quo sepanjang Dapil Papua (DPR RI), DPR Papua Dapil Papua 3, Dapil Papua 4, Dapil Papua 5, Dapil Papua 6, Dapil Papua 7, DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1, Dapil Nabire 2, Dapil Nabire 3, yang terdapat dalam Permohonan Pemohon a quo; Bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan eksepsi perihal tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua 5 yang selengkapnya tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.9] yang pada pokoknya menyatakan permohonan a quo tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pokok Permohonan [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam 19
paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan Pemohon a quo; [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para Pihak, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: DPRD Kabupaten Keerom Dapil Keerom 2 Semua Dalil Pemohon dianggap dibacakan. [3.15]Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.10 dan mengajukan saksi yaitu Slamet Segnun, Chorneles Benyamin, dan Doni Wake yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.04-03 Papua-2.2 sampai dengan T.04-03 Papua-2.8, T.04-03 Papua-1.2, dan 1 (satu) keterangan Penyelenggara Pemilu yaitu Bonefasius Bao (Ketua KPU Kabupaten Keerom) yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan pula hasil pemeriksaan di persidangan yang telah melakukan pemeriksaan silang antara bukti dan saksi/keterangan penyelenggara Pemilu dari Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya jumlah suara yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara sebagaimana data yang ada di dalam Model C-1 berjumlah 218 suara, dibandingkan dengan Model DA-1/DPRD Kab/Kota berjumlah 207 suara yang berasal dari TPS 1 dan TPS 3 Kampung Yanama, adalah dalil yang tidak cermat. Karena setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, jumlah 218 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan total suara dari penjumlahan TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Kampung Yanama, sedangkan jumlah TPS 1 dan TPS 3 di Kampung Yanama sebagaimana didalilkan oleh Pemohon hanya berjumlah 144 suara. Pemohon juga tidak merinci berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang di masing-masing TPS 20
yang didalilkan tersebut. Karena setelah Mahkamah membandingkan bukti Pemohon di TPS 1 dan TPS 3 dengan bukti Termohon di TPS yang sama, justru tidak terdapat perbedaan angka diantara keduanya. Meskipun pada alat bukti, Pemohon telah melampirkan tanda bukti P. 3-10 yang menunjukkan perolehan suara Pemohon di TPS 2 di Kampung Yanama yang berjumlah 74 suara, Mahkamah harus mengesampingkannya karena alat bukti tersebut tidak didasarkan pada dalil yang termuat dalam permohonan Pemohon yang awal maupun permohonan yang telah dilakukan perbaikan. Selain itu, karena TPS 2 di Kampung Yanama tidak masuk dalam dalil permohonan, Termohon tidak melampirkan alat bukti bantahan, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon karena tidak dapat mempersandingkannya dengan bukti Termohon. 2. bahwa Pemohon mendalilkan adanya jumlah suara yang berbeda antara hasil perolehan suara sebagaimana data yang ada di dalam Model C-1 Pemohon yang berjumlah 23 suara (bukti P. 3.4) dengan Model C-1 Termohon yang berjumlah 2 suara (bukti T. 04-03 Papua-2.4) di TPS 1 Kampung Sawanawa. Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati kedua alat bukti yang diajukan, Mahkamah berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena terdapat banyak perbedaan dengan alat bukti yang diajukan Termohon. Perbedaan tersebut antara lain adalah pada pengisian kolom suara, jumlah tanda tangan saksi, dan perbedaan tanda tangan saksi, serta ketiadaan pembubuhan paraf pada kolom perolehan suara untuk masing-masing partai. 3. Bahwa Mahkamah justru menemukan fakta hukum bahwa saksi Pemohon atas nama Slamet Segnun telah menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten sebagaimana bukti T. 04-03 Papua 2.8 yang dilampirkan oleh Termohon, dan tidak pula mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara dimaksud. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 3 Dalil Permohonan Pemohon dianggap dibacakan. [3.16] Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa P-3.1 sampai dengan P-3.57 dengan saksi saudara Basri 21
Landika dan Budi Wijayansah yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara. Pihak Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.04-03 Papua-2 dan 1 (satu) keterangan Penyelenggara Pemilu yaitu Jeremias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura) yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan pula fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang telah melakukan pemeriksaan silang antara bukti Pemohon dan Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penambahan suara bagi Partai Golkar dengan total 1.782 suara yang masing-masing terdiri atas, PPS Awiyo sebanyak 703 suara, PPS Kelurahan Kota Baru sebanyak 728 suara, PPS Kelurahan Vim sebanyak 280 suara, dan PPS Kelurahan Yobe sebanyak 71 suara sehingga seharusnya suara Partai Golkar yang menurut Pemohon semula mendapat 15.687 suara menjadi 17.689 suara. Setelah Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah justru menemukan fakta hukum bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Dapil Jayapura 3 berjumlah 17.372 pemilih, sedangkan jumlah total suara sah untuk seluruh partai politik di Dapil Jayapura 3 hanya berjumlah 15.777 suara (bukti T.0403 Papua-2). Sehingga adalah hal yang sangat tidak mungkin jika hampir seluruh perolehan suara sah di Dapil Jayapura 3 adalah milik Partai Golkar. Sebaliknya, Termohon justru membuktikan bahwa perolehan suara Partai Golkar di Dapil Jayapura 3 hanya berjumlah 1.412 suara dan perolehan suara Partai PKS adalah 663 suara. 2. dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 39 suara di beberapa PPS adalah dalil yang bersifat kabur (obscuur) karena Pemohon tidak dapat menunjukan tempat peristiwa (locus) hilangnya suara Pemohon pada PPS dan TPS mana hal itu terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL YAHUKIMO 2 22
Dalil Pemohon dianggap dibacakan. [3.17] Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.17 dan mengajukan saksi yang bernama Matius Hugi dan Sadrak Lunggy yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, khususnya terhadap adanya perubahan nama dapil yang semula menurut Termohon bernama Dapil Yahukimo 6, menjadi Dapil Yahukimo 2. Terhadap perubahan nama dapil tersebut, Termohon menyatakan keberatannya di dalam persidangan Mahkamah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2014. Menurut Termohon, perubahan nama dapil yang dilakukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas keberatannya tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon pada dapil Yahukimo 2, melainkan tetap memberikan jawaban dan kesimpulan terhadap permohonan Pemohon pada dapil Yahukimo 6. Demikian pula terhadap alat bukti yang diajukan, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda T.04-03 Papua-2.2 sampai dengan T.04-03 Papua-2.8 untuk dapil Yahukimo 6 dan mengajukan seorang saksi dari Penyelenggara Pemilu yaitu Nonce Wenda (Ketua KPU Kabupaten Yahukimo) yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2014 (permohonan awal), perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2014, dan perbaikan permohonan pasca sidang pleno pada tanggal 24 Mei 2014, khususnya permohonan untuk Kabupaten Yahukimo, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon pada pokoknya telah mencantumkan permohonan untuk Dapil Yahukimo 2 di dalam permohonannya namun Pemohon salah mencantumkan nama judul permohonan dan daftar isi permohonan menjadi Dapil Yahukimo 6. Dengan demikian menurut Mahkamah, meskipun terdapat kesalahan nama judul permohonan yang seharusnya tertulis Dapil Yahukimo 2 menjadi Dapil Yahukimo 6, menurut Mahkamah keberatan Termohon atas adanya perubahan dapil yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, karena pada substansinya Pemohon sejak awal permohonan telah menguraikan permasalahan di Dapil Yahukimo 2. Selain itu, Pemohon juga telah menerangkan kesalahan judul dan melakukan renvoi di dalam persidangan Pleno Mahkamah terhadap judul Dapil Yahukimo 6 menjadi Dapil Yahukimo 2. 23
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa keberatan Termohon harus dikesampingkan dan pokok permohonan Pemohon harus dilanjutkan pemeriksaannya. Bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan pula fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, serta mendengarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 5.212 (lima ribu dua ratus dua belas) suara dan kesalahan penghitungan suara Pemohon di Distrik Samenage, Distrik Suru-suru, dan Distrik Hogio yang seharusnya berjumlah 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara menjadi 4.511 (empat ribu lima ratus sebelas) suara, sehingga terdapat kekurangan suara sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara di 3 (tiga) distrik tersebut. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa kejanggalan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu: 1. pada alat bukti P-3.1 berupa DA-1 untuk Kecamatan Samenage, antara jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%, dan jumlah suara sah seluruh partai politik memiliki angka yang sama yaitu 4.471. Selain itu pada alat bukti a quo, jumlah partai politik yang mendapatkan suara hanya dua partai yaitu Partai PKS sebanyak 4.286 suara dan Partai Golkar sebanyak 183 suara. Jika perolehan suara kedua partai tersebut dijumlahkan, maka terdapat selisih 2 suara dari jumlah suara sah total yang diterima partai politik yang berjumlah 4.471 suara. Di samping itu, tidak semua form dalam lampiran Model DA-1 bukti a quo, ditandatangani oleh PPK dan para saksi, khususnya pada kolom partai yang tidak memperoleh suara; 2. hal yang sama juga terdapat pada alat bukti P-3.2 berupa DA1 untuk Kecamatan Hogio, antara jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%, jumlah suara sah untuk seluruh partai politik, dan jumlah suara sah dan tidak sah memiliki angka yang sama yaitu 2.600. Selain itu pada alat bukti a quo, jumlah partai politik yang mendapatkan suara hanya 3 Partai Politik yaitu, PKS sebanyak 2.151 suara, PDIP sebanyak 2.151 suara, dan PAN sebanyak 449 suara. Jika perolehan suara ketiga partai politik tersebut dijumlahkan maka diperoleh angka 4.751 suara dimana jumlah angka tersebut jauh 24
melebihi jumlah suara sah untuk seluruh partai politik, bahkan jumlah DPT untuk Kecamatan Hogio. Di samping itu, tidak semua form dalam lampiran Model DA-1 bukti a quo, ditandatangani oleh PPK dan para saksi, khususnya pada kolom partai yang tidak memperoleh suara. 3. sedangkan pada alat bukti P-3.3, berupa DA-1 untuk Kecamatan Suru-suru tidak sama sekali terdapat tandatangan oleh PPK dan para saksi. Bahwa untuk dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 5.212 suara, Pemohon tidak menunjukan lokasi TPS /PPS tempat terjadinya peristiwa penambahan suara sebagaimana dimaksud Pemohon. Demikian pula halnya setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat alat bukti yang mendukung dalil permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. 25.
HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 25
Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316). AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak ekpsepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 09.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi,yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya. Putusan Nomor 03. PUTUSAN NOMOR 03-05-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Golongan Karya (GOLKAR), yang diwakili oleh: 26
1. Nama Jabatan Alamat Kantor
: Aburizal Bakrie; : Ketua Umum Partai GOLKAR ; : Jl. Anggrek Nelly Murni Nomor 11A Jakarta Barat;
2. Nama Jabatan Alamat Kantor
: Idrus Marham ; : Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR; : Jl. Anggrek Nelly Murni Nomor 11A Jakarta Barat; Yang memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H, M.H. dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Perseorangan Calon DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 2; Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; 27
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 26.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Dan seterusnya dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan Dalam pokok permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan. DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA YORRYS RAWEYAI [3.15] Menimbang bahwa Pemohon perseorangan atas nama Yorrys Raweyai dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan, dalil-dalil Pemohon dianggap dibacakan. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79-01-01 sampai dengan P-5.79-0108, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Tobias Bakuba dan Martinus Anton Wirimon, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.03-05 PAPUA.1, dan T.03-05 PAPUA.1.2 sampai dengan T.03-05 PAPUA.1.4, serta keterangan Ketua KPU Intan Jaya dan Ketua KPU Yahukimo, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat membantah dalil Pemohon, khususnya terhadap perolehan suara yang ada di Kabupaten Intan Jaya distrik Mbiadoga. Pihak Terkait sependapat dengan Termohon bahwa perolehan Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat atas nama Libert Kristo Ibo mendapat 15.000 suara, sementara Pemohon perseorangan Yorrys Raweyai dari Partai Golkar mendapat 0 (nol) suara. Meski demikian, Pihak Terkait Partai Demokrat tidak mengajukan alat bukti tulisan, alat bukti lain, maupun saksi. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat membantahnya, meskipun tidak mengajukan alat bukti maupun saksi; 28
Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) mendalilkan telah terjadi pengurangan suara di 6 kabupaten. Seharusnya Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 145.663 suara, sehingga Pihak Terkait berhak untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-8.1 s.d. PT-8.7.C. Bahwa terhadap dalil Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah tidak ada relevansi dengan permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut. [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA PASKALIS KOSSAY [3.17] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama yaitu tanggal 12 Mei 2014. Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan untuk dapil a quo, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat tenggang waktu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; DPR RI DAPIL PAPUA (PARTAI POLITIK) DAN DAPIL PAPUA DPR RI (PERSEORANGAN) ATAS NAMA SAMSUDIN MANDJA [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanggal 5 Juni 2014 Pemohon menyatakan secara tegas bahwa permohonan Dapil Papua (partai politik) untuk pengisian anggota DPR RI dan Dapil Papua (perseorangan) atas nama Samsudin Mandja untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah satu permohonan. Pemohon meminta agar dapil a quo diperiksa sebagai Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI yang diajukan oleh partai politik. Dengan demikian, Mahkamah akan memeriksa dapil a quo sebagai permohonan partai politik. 29
Bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Semua dalil-dalil Pemohon dianggap dibacakan. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-5.79.1 sampai dengan P-5.79.59 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Ikabus Gwijangge, Lambani Gwijangge, dan Yarius Gwijangge yang pada pokoknya menguatkan dalil Pemohon, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantahnya. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.03-05 PAPUA.1, T.03-05 PAPUA.1.2 dan T.03-05 PAPUA.1.4, serta keterangan Ketua KPU Nduga dan Ketua KPU Provinsi Papua, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat menyampaikan bantahan, meskipun untuk selanjutnya Pihak Terkait Partai Demokrat tidak mengajukan alat bukti maupun saksi; Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional juga menyampaikan bantahannya. Untuk membuktikan bantahan tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-8.1 sampai dengan PT-8.7.C, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat membantahnya, meskipun tidak mengajukan alat bukti maupun saksi; [3.19]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dianggap diba … 10 sampai dengan … kemudian 12, 13, dan 14 dianggap dibacakan. Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA AGUSTINA BASIKBASIK [3.20] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pemohon mengalami pengurangan suara cukup signifikan yaitu sebanyak 72.100 suara pada saat rekapitulasi suara di tingkat 30
provinsi. Namun demikian, terhadap dalil permohonan untuk dapil a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan berapa perolehan suara Pemohon. Dalam tabel yang disajikan Pemohon pada paragraf awal permohonan di dapil a quo, Pemohon menyatakan perolehan suaranya sebesar 115.579 suara, bukan sebesar 15.579 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon mencantumkan selisih suaranya 0 (nol). Namun pada tabel berikutnya, Pemohon menyatakan perolehan suaranya sebesar 87.679 suara, bukan 15.579 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga menurut Pemohon terdapat selisih sebanyak 72.100 suara; Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat secara pasti menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, menurut Mahkamah, permohonan a quo tidak jelas (obscuur libel). DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA FREDY LATUMAHINA [3.21] Menimbang bahwa dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU.DPRDPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan untuk dapil a quo, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundangundangan; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1 [3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Dalil-dalil Pemohon dianggap dibacakan. 27.
HAKIM ANGGOTA PATRIALIS AKBAR Bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79A.1 sampai dengan P-5.79A.11 dan P-5.79A.1.1 sampai dengan P-5.79A.2.2. serta 3 (tiga) saksi yaitu Paliki Towolom, Ahyat Malawat, dan Simon Petrus Latue, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; 31
Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.03-05 PAPUA.2, serta keterangan Ketua KPU Kota Jayapura, Yeremias Numberi; [3.23] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Semua fakta hokum dianggap dibacakan. Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA BAHARUDDIN Semua dalil Pemohon dianggap dibacakan. [3.24] Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 0101/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 1202/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil a quo dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memehuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 2 [3.25] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon untuk dapil a quo, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan secara jelas dan rinci mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya menurut Mahkamah, permohonan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel); Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 0101/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 1202/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, Dapil-Dapil a quo dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memehuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundangundangan. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA AHMAD [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Dapil a quo bukanlah Dapil permohonan perseorangan, tetapi permohonan 32
partai politik. Dengan demikian, Mahkamah akan memeriksa Dapil a quo sebagai permohonan partai politik. Dalil-dalil Pemohon dianggap dibacakan. Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79C.1 sampai dengan P-5.79C.5, serta 2 (dua) saksi yaitu Much. Fajri Noch dan H. Kajagi Kalman yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut, dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.03-05 Papua2.9 dan T.03-05 Papua2.14, serta keterangan Ketua KPU Provinsi, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; [3.27] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap Bukti P-5.79C.1 sampai dengan P-5.79C.5 yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dan keaslian dari alat bukti tersebut; 2. Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon yaitu Much. Fajri Noch dan H. Kajagi Kalman, Mahkamah menilai kedua keterangan tersebut berbeda dan tidak sinkron terkait dengan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua 3, oleh karenanya, Mahkamah tidak meyakini keterangan tersebut, disamping keterangan tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diyakini kebenarannya. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dia atas, Menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 4 [3.28] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Semua dalil permohonan Pemohon dianggap dibacakan. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79D.1 sampai dengan P-5.79D.23 dan P-5.79D.22 sampai dengan P-5.79D.90, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu H. Kajagi Kalman, Thear Tabo, dan Indey Gori 33
Yikwa, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantah. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.0305 PAPUA.2.16 dan T.03-05 PAPUA.2.17, serta 1 (satu) keterangan Ketua KPU Kabupaten Tolikara; Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera menguatkan bantahan Termohon, pada pokoknya sebagai berikut. Semua bantahan PKS dianggap dibacakan. Selanjutnya Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.3.41.9 dan Saksi Yotam Robert Wonda, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat menguatkan bantahan Termohon, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keliru mengklaim suara sebanyak 10.000 suara di Kabupaten Puncak dan 11.628 suara di Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan, alat bukti lainnya, maupun saksi. [3.29] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Semuanya dianggap dibacakan. - Bahwa menurut Mahkamah, terdapat fakta hukum bahwa Saksi Pemohon telah menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi suara. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Pihak Terkait I (Partai Keadilan Sejahtera), Yotam Robert Wonda, yang disampaikan dalam persidangan, bahwa semua saksi partai politik hadir, termasuk Saksi Pemohon dan sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan, namun tidak ada yang menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi; Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5 [3.30] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Semua dalil permohonan Pemohon dianggap dibacakan. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79E.1 sampai dengan P-5.79E.34, dan 34
P-5.79.14E.1 sampai dengan P-5.79.14E.42, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Nelson Naliek Munggaruak, Lukas Mirin, dan Bartolemeus Naukom, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.03-05 PAPUA2.19 dan T.03-05 PAPUA2.20, serta keterangan Ketua KPU Yahukimo, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. [3.31]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Semua fakta hokum dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 6 [3.32] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Papua di Dapil Papua 6, berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 9 Juni 2014, Pemohon secara tegas menyatakan permohonan dapil a quo tidak ada. Dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan permohonan dapil a quo; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 6 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA NAOMI TOGODLY [3.33] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79D.1 sampai dengan P-5.79D.10, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Ana Irianti Medlama dan Tina Maulina Medlama, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan melalui jawaban tertulis dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.03-05 PAPUA2.21, T.03-05 PAPUA2.23, dan T.03-05 PAPUA1 Kab. Mamberamo Tengah, serta keterangan yaitu Komisioner KPU Jaya Wijaya dan Ketua KPU Provinsi Papua, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; 35
[3.34] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. - bahwa fakta hukum yang sama terdapat pada alat bukti Pemohon yang selain dan selebihnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini keaslian dan kebenaran dari alat bukti yang diajukan Pemohon a quo; - bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon yaitu Ana Irianti Medlama dan Tina Maulina Medlama, Mahkamah tidak meyakini keterangan yang disampaikan, sebab tidak didukung dengan alat bukti tertulis yang diyakini kebenaran dan keasliannya. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dia atas, Menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 7 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA LEONARDUS MAHUSE [3.35] Menimbang bahwa permohonan di dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 0101/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 s.d. Nomor 12-02/PHPU.DPRDPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil a quo, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; 28.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL YAHUKIMO 1, DAPIL YAHUKIMO 2, DAPIL YAHUKIMO 3, DAPIL YAHUKIMO 4, DAPIL YAHUKIMO 5, DAN DAPIL YAHUKIMO 6 [3.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanggal 9 Juni 2015, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dapildapil a quo diperiksa secara bersamaan. Oleh karenanya, Mahkamah akan memeriksa pemohonan untuk dapil-dapil a quo secara bersamaan; Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan permohonan yang sama dengan dalil Pemohon pada Dapil Papua 5 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua. Pada pokoknya, 36
Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Yahukimo sehingga merugikan Pemohon dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon; Bahwa oleh karena pelanggaran berdasarkan pelanggaranpelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melakukan proses Pemilu ulang; Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79E.6 sampai dengan P-5.79E.9, dan (dua) orang saksi yaitu Erarik Balingga dan Gayus Wisapla, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.03-05 Kab. Yahukimo3.2 sampai dengan T.03-05 Kab. Yahukimo3.6, serta keterangan Ketua KPU Yahukimo, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; [3.37]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN PUNCAK DAPIL PUNCAK 2 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ERINA MURIB [3.38] Menimbang bahwa dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU.DPRDPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan Pemohon di dapil a quo dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundangundangan; DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 1 [3.39] Menimbang bahwa dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR37
DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil a quo, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 3 [3.40] Menimbang bahwa dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil a quo, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 5 [3.41] Menimbang bahwa dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil a quo, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ISMAIL PAWA [3.42] Menimbang bahwa dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil a quo, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA YUSAK YOHANES ANDATO [3.43] Menimbang bahwa terhadap permohonan Dapil a quo, dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan dapil a quo tidak ada, dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan permohonan untuk dapil a quo; DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1 38
[3.44] Menimbang bahwa terhadap permohonan Dapil a quo, dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan dapil a quo tidak ada, dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan permohonan untuk dapil a quo; DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 2 [3.45] Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (DPKD), permohonan untuk dapil a quo tertera sebagai permohonan yang diajukan oleh partai politik, namun berdasarkan fakta persidangan tanggal 9 Juni 2014, permohonan untuk dapil a quo dinyatakan oleh Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon perseorangan atas nama Theos Revelino Beniqno Ayomi. Dengan demikian, Mahkamah memeriksa permohonan a quo sebagai permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perseorangan; [3.46] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79.20.1 sampai dengan P-5.79.20.8, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Samuel Petrus Sikoway dan Ivan Fernando Rumkorem, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk membuktikan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti T.03-05 Kota Jayapura 3.4.2, T.03-05 PAPUA.2 Kota Jayapura 2 sampai dengan T.03-05 PAPUA.3 Kota Jayapura 2, serta keterangan Ketua KPU Kota Jayapura; Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Hj. Jumhariati, S.H. pada pokoknya menyampaikan bantahan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-5.79.20.1 sampai dengan PT-5.79.20.5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi Aplena Homer dan Weli Pigay, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap dibacakan. [3.47]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 39
Bahwa terhadap Bukti P-5.79.20.2 dan seterusnya yang diajukan Pemohon, Mahkamah juga menemukan banyak kejanggalan pada alat bukti a quo dengan rincian sebagai berikut. Dianggap dibacakan. - Bahwa terhadap alat bukti yang diberi tanda P5.79.20.3 sampai dengan P-5.79.20.8 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah juga menemukan kejanggalan yang serupa dengan alat bukti yang diberi tanda P-5.79.20.1 dan P-5.79.20.2 sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran dan keaslian dari alat bukti a quo. - Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. -
DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA SIPORA NELCI MODOUW [3.48] Menimbang bahwa dapil a quo diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil a quo, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1 DAN DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 2 [3.49] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk dapil a quo, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak secara jelas menguraikan dalilnya mengenai kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya Mahkamah menilai permohonan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil-dapil a quo dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memehuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 40
DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1 (PERSEORANGAN) DAN DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 2 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA AGUSTINUS UROPMABIN [3.50]Menimbang bahwa terhadap permohonan Dapil-Dapil a quo, dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan dapil a quo tidak ada. Dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil-Dapil a quo; DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA TOBIAS MADAI [3.51] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79.4.1 sampai dengan P-5.79.4.11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Lukas Iyai dan Martinus Dogomo, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap permohonan pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.03.05.Kab. Nabire.5, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara; [3.52] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN PANIA DAPIL PANIA 3 [3.53] Menimbang bahwa terhadap permohonan Dapil Pania 3, dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan dapil a quo tidak ada. Dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan permohonan dapil a quo; DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ABET KOBEPA 41
[3.54] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana selengkapnya dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79.8.1 sampai dengan P-5.79.8.18 serta mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu Kristianus B. Kobepa, Hendrik Kobepa, dan Demianus Nawipa, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan 1 (satu) keterangan yaitu Ketua KPU Kabupaten Paniai yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.55] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN WAROPEN DAPIL WAROPEN 1 DAN DAPIL WAROPEN 2 [3.56] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil-dapil a quo setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, dengan demikian Mahkamah menilai permohonan a quo tidak jelas (obscuur libel). [3.57] Menimbang bahwa terhadap dapil-dapil selain dan selebihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (DPKD) dan tidak diperiksa dalam persidangan, menurut Mahkamah harus dikesampingkan. 29.
HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
42
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo, kecuali terhadap Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Paskalis Kossay, DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Fredy Latumahina, DPRD Kota Dapil Jayapura 1 Perseorangan Calon atas nama Ismail Pawa, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 atas nama Sipora Nelci Modouw; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 7 Perseorangan Calon atas nama Leonardus Mahuse, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 2 Perseorangan Calon atas nama Erina Murib, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 3, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 5; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Agustina Basikbasik, DPR Papua Dapil Papua 1 Perseorangan Calon atas nama Baharuddin, DPR Papua Dapil Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1, DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 2, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, kabur dan tidak jelas; [4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 43
AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 3.
4.
Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Paskalis Kossay, DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Fredy Latumahina, DPRD Kota Dapil Jayapura 1 Perseorangan Calon atas nama Ismail Pawa, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 atas nama Sipora Nelci Modouw, DPR Papua Dapil Papua 7 Perseorangan Calon atas nama Leonardus Mahuse, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 2 Perseorangan Calon atas nama Erina Murib, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 3, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 5, DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Agustina Basikbasik, DPR Papua Dapil Papua 1 Perseorangan Calon atas nama Baharuddin, DPR Papua Dapil Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1, DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 2, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, tidak dapat diterima; Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis 44
Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya. Selanjutnya Putusan Nomor 5. PUTUSAN NOMOR 05-14-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh: 1. Nama Jabatan Alamat Kantor
: Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si.; : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang; : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B Jakarta Selatan; 2. Nama : BM. Wibowo, S.E. M.M.; Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang; Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B Jakarta Selatan. Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1220/DPPSek/07/1435, tertanggal 12 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrahman Tardjo, S.H.; Panhar Makawi, S.H., M.H.; Drs. Baginda Siregar, S.H.; Samsudin, S.H.; Damrah Mamang, S.H., M.H.; M. Yasin, S.H.; Mahfudin, S.H.; Edigius NS Sadipun, S.H.; Kornelis K. Saran, S.H., kesemuanya adalah Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Pemohon yang berkedudukan Hukum di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------Pemohon; 45
Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 30.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang dan seterusnya. Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang dan seterusnya. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para Pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 46
DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 [3.14] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.14.314 sampai dengan P.14.393, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Germanus Goo, Stepanus Gobay, dan Yoseph Kayemi, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon membantah dengan mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.05-14 PAPUA.1 sampai dengan T.05-14 PAPUA.4 dan T.05-14 PAPUA.6 dan keterangan penyelenggara Pemilu yang keterangan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5 [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPUDPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil a quo kabur dan tidak jelas. DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 1 [3.17] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.14.395 sampai dengan P.14.401, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Yeriadi dan Oktapianus Tatogo, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. 47
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon membantahnya. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.05-14 PAPUA.12 dan keterangan penyelenggara Pemilu (KPU Paniai) yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 2 [3.19]
Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P.14.403 sampai dengan P.14.405 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yosio Budhepa, Yahuda Egupa, dan Niko Obaipa yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.05-14 PAPUA.13 dan keterangan penyelenggara Pemilu (KPU Paniai) yang keterangan yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara. [3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 3 [3.22]
Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.14.406 dan 1 orang saksi yaitu Yeriadi 48
yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.05-14 Papua.14 dan T.05-14 PAPUA 17 dan keterangan KPU Paniai yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagaian Duduk Perkara. [3.23] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 1 [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPUDPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.9] bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil Mimika 1 diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan; DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2 [3.25]
Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P.14.410 s.d. P.14.416, P.14.418 dan P.14.420A s.d. P.14.420C, dan 1 orang saksi yaitu Suhadi, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa total keseluruhan Pemohon memperoleh suara sebesar 2008 suara; Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti tetapi tidak secara spesifik terkait dapil a quo, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. [3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, 49
Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAPIL DOGIYAI 1 [3.27]
Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.14.421 sampai dengan P.14.423 yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tetapi tidak secara spesifik terkait dapil a quo, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.28] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan serta saksi/keterangan para Pihak, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. 31.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1; [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 5 kabur dan tidak jelas; [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; 50
[4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan 5. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 dan DPR Papua Dapil Papua 5 tidak dapat diterima; 6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya. Perkara Nomor 6.
51
PUTUSAN NOMOR 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh: 1. Nama : Dr. (HC) Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat 2. Nama : Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T. Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada H.M. Soleh Amin, S.H., M.H.; Ahmad Yani, S.H., M.H.; Munarman, S.H.; Ade Irfan Pulungan, S.H.; M. Hadrawi Ilham, S.H.; Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.; Angga Brata Rosihan, S.H.; Nurlan HN, S.H.; Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si.; Hj. Andi Nurul Askina, S.H., M.H.; Ahmad Bay Lubis, S.H.; Agung Prabowo, S.H.; M. Fadli Nasution, S.H., M.H.; Muslimin Mahmud, S.H.; Dedi Setiawan, S.H.; Feldi Thaha, S.H.; Dr. Wibowo, S.H., M.H.; Herdiansyah, S.H.; Muhdian Anshari, S.H.; M.Syahir, S.H.; H.M. Natsir, S.H.; Zuman Malaka, S.H., M.H.; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya berdasarkan Surat Suara Khusus Nomor: 02/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 juga memberikan kuasa kepada Tahir, S.H., S.HI., M.H. dan Jimmi, S.H., M.H., masing52
masing Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam Kantor Advokat/Konsultan Hukum TAHIR, S.H., S.HI., M.H. & REKAN beralamat di Ruko Borong Bisnis Center D Jl. Ujung Bori No. 1 Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya berdasarkan Surat Suara Khusus Nomor: 03/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Herdiman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam Kantor Advokat/Penasihat Hukum HERDIMAN, S.H.&REKAN beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya berdasarkan Surat Suara Khusus Nomor: 1267/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.; al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H.; masing-masing Advokat dan Asisten Advokat pada “Dr. Andi Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square No. Ar-03, Jl. Matraman No. 30, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1197/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------Termohon; 53
[1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Membaca keterangan Pemberi Keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon. 32.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Dan seterusnya dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan Dan seterusnya dianggap dibacakan. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 [3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Dalil-dalil Pemohon dianggap dibacakan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.6 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Yulian Anouw, yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, Termohon menolak dan memberikan bantahan. Meskipun Termohon tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan penyelenggara Pemilu, keterangan Ahli Termohon, Drs. Hasyim Sangadji, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 dan telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 0632/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014, sehingga Menurut Mahkamah, keterangan tersebut secara mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan Pemohon a quo; [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi/ahli Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Papua, serta 54
kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Semua dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN DAPIL JAYAPURA 1 [3.18] Menimbang bahwa terhadap Dapil a quo, dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Juni 2014, Pemohon menyatakan Dapil a quo tidak ada, dengan demikian, Dapil a quo dikesampingkan. DPRD KABUPATEN DAPIL NABIRE 2 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ERNI DAMAYANTI [3.19] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire di Dapil Nabire 2 diajukan pada tahapan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, dengan demikian permohonan Pemohon melampaui tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; Bahwa dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2014, Mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan untuk Dapil Nabire 2 tidak memenuhi syarat tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012 dan Pasal 31 UU MK. 33.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten 55
Dapil Nabire 2 untuk Perseorangan Calon atas nama Erni Damayanti; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2 untuk Perseorangan Calon atas nama Erni Damayanti tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya. Selanjutnya Putusan Nomor 7.
56
PUTUSAN NOMOR 07-06-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili oleh: 1. Nama : Prof. Dr. Suhardi Jabatan : Ketua Umum Alamat Kantor : Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 2. Nama : Ahmad Muzani Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat Kantor : Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai GERINDRA, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.; M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D.; Habiburrokhman, S.H., M.H.; M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H.; M. Maulana Bungaran, S.H.; Eva Yulianti, S.H.; Lista Hurustiati, S.H.; Alex Candra, S.H.; Hendarsam, S.H.; Revi Sandi Negoro, S.H.; Munathsir Musataman, S.H.; Ferdian Mahzan Fauzi, S.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H.; Wahyu Baskoro, S.H.; Syaf Afif Maliki, S.H.; Warno, S.H.; Minta Ito Simamora, S.H.; Guntur Fattahillah, S.H.; Sutejo Sapto Jalu, S.H.; Hery Susanto, S.H.; Erwin Firmansyah, S.H.; Abi Sambasi, S.H.; Fahmi H Bachmid, S.H., M.H.; Agung Nugroho, S.H., M.H.; Yulianto, S.H., M.H.; Rita Suherman, S.H.; A. Furqon Nurzaman, S.H.; M.R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H.; Ika Franova Octavia, S.H., M.Hum.; kesemuanya adalah para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama57
sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai...........................................Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1186/KPU/V/2014 kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor Telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon; 34.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan 58
DPR RI DAPIL PAPUA; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 2; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 4; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5; DPR PAPUA DAPIL PAPUA 6; DAN DPRD KABUPATEN DAPIL MIMIKA 1 [3.15] Menimbang bahwa terhadap dapil-dapil a quo sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.10], Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan a quo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPRDPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil-dapil a quo dinyatakan dihentikan pemeriksaannya. DPRD KABUPATEN DAPIL BIAK NUMFOR 2 [3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Semua dalil permohonan Pemohon dianggap dibacakan. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-6.29.1 s.d. P-6.29.6 dan P-6.29.TB.II.1 s.d. P6.29.TB.II.2 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 6 Juni 2014, serta menghadirkan 2 saksi yaitu M. Hein Smas dan Alexander Kolaai Narwadan, yang keterangan selengkapnya sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan bantahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar. Selain itu, menurut Termohon dalil permohonan Pemohon a quo tidak menjelaskan mengenai signifikansi selisih suara dengan perolehan kursi bagi Pemohon sehingga menyebabkan Permohonan menjadi kabur (obscuur liebel). Bahwa untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.07-06 PAPUA.2.3, dan T.07-06 PAPUA.5 sampai dengan T.07-06 PAPUA.8 serta mengajukan keterangan 1 orang penyelenggara Pemilu yaitu Jackson Marian (KPU Biak Numfor) yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Juni 2014, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara; [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan, saksi/keterangan Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan 59
Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan, nanti bisa dibaca sendiri. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. 35.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua; DPR Papua Dapil Papua 2; DPR Papua Dapil Papua 3; DPR Papua Dapil Papua 4; DPR Papua Dapil Papua 5; DPR Papua Dapil Papua 6; dan DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua; DPR Papua Dapil Papua 2; DPR Papua Dapil Papua 3; DPR Papua Dapil Papua 4; DPR Papua Dapil Papua 5; DPR Papua Dapil Papua 6; dan DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1, tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X
60
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi,yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya. Putusan Nomor 8. PUTUSAN NOMOR 08-15-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang diwakili oleh: 1. Nama : Sutiyoso; Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat; 2. Nama : M. Yusuf Kartanegara; Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat. Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 61
(DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Membaca keterangan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon dan Termohon Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan para Pihak Terkait; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Para Pihak Terkait; 62
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon. 36.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang dan seterusnya. Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang dan seterusnya. [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. DPR RI DAPIL PAPUA [3.16] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan permohonannya melalui tabel persandingan perolehan suaranya sebesar 143.767 suara, berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 50,342 suara. Dengan demikian, terdapat selisih 93.425 suara; Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.15-1 sampai dengan P.15-31 dan P-15.1 sampai dengan P-15.24, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Sergius Wabiser, Rose A. Rumaseuw, dan Andreas Maisini, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti T.08-15 PAPUA.1 dan Beatrix Wanane (Divisi Teknik KPU Papua) dan Linus Tabuni (Ketua KPU Intan Jaya) yang memberi keterangan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Nasdem pada pokoknya membantah seluruh dalil permohonan Pemohon, meskipun tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta tidak mengajukan saksi; Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat juga membantah seluruh dalil permohonan 63
Pemohon. Namun demikian, Pihak Terkait Partai Demokrat tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun saksi; [3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon untuk dapil a quo, sebelum mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah terlebih dulu mencermati dalil permohonan Pemohon; Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon. Dalam permohonan, Pemohon hanya menyajikan tabel perbandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, serta selisih suara, tanpa menguraikan lebih lanjut mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara terjadi, di tingkat apa dan di daerah mana serta bagaimana kesalahan penghitungan tersebut terjadi; Bahwa terhadap dalil permohonan demikian, menurut Mahkamah permohonan a quo tidak jelas dan kabur (obscuur libel). DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA RAMSES WALLY [3.18] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P.15-1 sampai dengan P.15-46 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sergius Wabiser dan Alexander R. Sitanala, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap permohonan a quo, Termohon membantah dengan mengajukan alat bukti T. 08-15 PAPUA. 2 sampai dengan T. 08-15 PAPUA. 5 dan keterangan Yeremias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura); [3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan, saksi/keterangan Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. 64
DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 2 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA MARKUS SAMARAN [3.20] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.15.1 sampai dengan P.15.51, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Johannis Wearbetu dan Temon Yosua Akely, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyampaikan bantahan. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti T.08-15 PAPUA.6 dan keterangan Adam Arisoi (Ketua KPU Papua), Beatrix Wanane (Divisi Teknik KPU Papua), dan Tanus Kogoya (Ketua KPU Lanny Jaya), yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; [3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2, DAPIL NABIRE 4, DAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1 [3.22] Menimbang bahwa terhadap Dapil Nabire 2 dan Nabire 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, dan Dapil Jayapura 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura, diajukan melewati tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 1202/PHPU-DPR-DPRD/ XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil-dapil a quo dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundangundangan; 65
37.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3]
[4.4] [4.5] [4.6]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Nabire 2 dan Dapil Nabire 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, serta Dapil Jayapura 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura; Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua kabur dan tidak jelas; Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Dapil Nabire 2 dan Dapil Nabire 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, serta Dapil Jayapura 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura, tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, 66
masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya. Selanjutnya Putusan Nomor 10. PUTUSAN NOMOR 10-07-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh: 1. Nama : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono; 2. Nama : Edhie Baskoro Yudhoyono; Memberikan kuasa kepada Yosef B. Badoeda, S.H., dan kawankawan. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Membaca keterangan Pihak Terkait; 67
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon. 38.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan [3.14] Dianggap dibacakan. [3.15] Dianggap dibacakan. DPR RI DAPIL PAPUA [3.16]
Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di dapil a quo sebanyak 32.150 suara yang menyebabkan Pemohon hanya mendapatkan jumlah suara sebanyak 700.150 suara. Padahal menurut Pemohon, seharusnya Pemohon mendapatkan 732.300 suara sehingga mengurangi jumlah perolehan kursi Pemohon di dapil a quo; Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-7.23.67.905 sampai dengan. P7.23.67.913; Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan bantahan, yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang direkap oleh Termohon pada Kabupaten Nabire adalah benarbenar suara Pemilih tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.10-07 PAPUA.1, serta keterangan Adam Arisoy (Ketua KPU) Provinsi Papua dan Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire), yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil Permohonan a quo, Pihak Terkait Partai Nasdem menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua; Bahwa terhadap dalil Permohonan a quo, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional menyampaikan keterangan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu di Kabupaten Puncak, 68
dimana Termohon telah menghilangkan suara Pihak Terkait menjadi sama sekali tidak mendapat suara, sedangkan berdasarkan perhitungan Pihak Terkait, telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu pada Distrik Boega sebanyak 25.829 suara, Distrik Wangbe sebanyak 9.508 suara dan Distrik Pogoma sebayak 13.687 suara. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-8.1 sampai PT-8.2.y. [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. - Dianggap dibacakan Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA LIBERT KRISTO IBO [3.18] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil a quo tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil a quo; DPR RI DI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA DIAZ GWIJANGGE [3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil a quo tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil a quo; DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA WILIAM WANDIK [3.20] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil a quo tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil a quo; DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA SITI MARIANI [3.21] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil a quo tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil a quo. 69
DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 [3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam pemeriksaan persidangan tanggal 9 juni 2014 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan di dapil a quo, dengan demikian menurut Mahkamah penarikan permohonan a quo beralasan menurut hukum; DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanggal 9 Juni 2014, Dapil a quo tidak terdaftar dalam Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (DPKD) yang telah diumumkan di laman Mahkamah dan media massa cetak nasional. Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan Dapil a quo tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil a quo. DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 1 [3.24]
Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Bahwa Pemohon kehilangan suara sebanyak 2.040 suara yang tersebar di beberapa desa di Distrik Karubaga. 1. bahwa Pemohon kehilangan suara tersebut di beberapa desa Distrik Karubaga sebagai berikut. 1) TPS Desa Kuloname Distrik Karubaga berjumlah 426 suara; 2) TPS Desa Kolilan Distrik Karubaga berjumlah 398 suara; 3) TPS 1 Desa Pilanggun Distrik Karubaga berjumlah 363 suara; 4) TPS 2 Desa Pulanggun Distrik Karubaga berjumlah 387 suara; 5) TPS Desa Luwik Distrik Karubaga berjumlah 105; 6) TPS Desa Yalikaluk Distrik Karubaga berjumlah 180 suara. 2. bahwa suara Pemohon tersebut hilang karena dipindahkan ke PKS dan Partai Gerindra sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi; Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda P-7.23.74.926 sampai dengan P-7.23.74.929q. Selain itu, Pemohon mengajukan 70
3 (tiga) orang saksi yaitu Yan Wenda, Aser Tenoye, dan Maur Kogoya, yang keterangannya mendukung dalil permohnan Pemohon; Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan bantahan dan secara tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC). Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.10-07 PAPUA.3; [3.25] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. 1. Dianggap dibacakan. 2. Dianggap dibacakan Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 3 [3.26] Menimbang bahwa terhadap permohonan dapil a quo sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.10], Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan dapil a quo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4 [3.27] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil a quo setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan a quo tidak jelas (obscuur libel); DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAPIL MAMBERAMO RAYA 1 [3.28] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk dapil a quo, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci 71
tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, dengan demikian menurut Mahkamah permohonan a quo tidak jelas (obscuur libel). 39.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3; [4.4] Penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3 beralasan menurut hukum; [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Dapil Nabire 4 dan DPRD Dapil Mamberamo Raya 1 kabur dan tidak jelas; [4.7] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 7. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3; 8. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3, DPRD Dapil Nabire 4, dan DPRD Dapil Mamberamo Raya 1 tidak dapat diterima; 9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X 72
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya. Putusan Nomor 11. PUTUSAN NOMOR 11-08-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh: 1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa; 2. Nama : Ir. Taufik Kurniawan; Memberikan kuasa kepada: Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat; Memberi kuasa kepada:Ali Nurdin, S.H., S.T., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Termohon; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; 73
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon, Mendengar dan membaca keterangan pemberi keterangan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon, Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, 40.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang dan seterusnya. Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang dan seterusnya. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ANER MAISINI, HAGAR AKSAMINA MADAY, DAN PETRUS PIGAI [3.14] Menimbang bahwa terhadap dapil a quo sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.9],Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan a quo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 4, DAPIL PAPUA 5, DAN DAPIL PAPUA 6 [3.15] Menimbang bahwa terhadap dapil a quo sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.9],Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan a quo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. DPRD KABUPATEN DAPIL NABIRE 3 [3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. - Dianggap dibacakan. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.16, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sutarman, Lukas Iyai, dan Yunus Madai, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; 74
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya. Untuk membuktikan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.1108 PAPUA.5, dan keterangan Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire), yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. 1 sampai 12 dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa sebesar 1.015 suara terbukti dan beralasan menurut hukum; DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DAPIL MAMBERAMO TENGAH 2 [3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan untuk dapil a quo, menurut Mahkamah, posita Pemohon tidak jelas, lagi pula, dalam petitum yang dimohonkan, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan a quo tidak jelas (obscuur libel); DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3 [3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya,sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara,pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. 1. Dianggap dibacakan. Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P2.-1, P1-1, P2-2, P1-2, P2-3, P1-3, P1-5, P1-6, P8.5, dan P8.6, P8.7, P8.3, P8.4b s.d P8.4f dan P8.8, serta 1 saksi bernama Paulus Waker, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon kehilangan 600 suara di 6 TPS di 3 desa, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara; Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantahnya dan men-someer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon karena yang diberikan beban pembuktian adalah 75
yang mendalilkan (burden of proof/bewijslast). Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.11-08 PAPUA.8 dan Ketua KPU Mamberamo Tengah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah pleno tingkat distrik, di pleno kabupaten suara Pemohon juga tetap sebanyak 773 suara; [3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan dan menemukan fakta hukum sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Dianggap dibacakan. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAPIL DOGIYAI 3 [3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk dapil a quo, menurut Mahkamah, dalam positanya Pemohon tidak secara nyata dan tegas menyebut berapa perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Selain itudalam petitum permohonan, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan a quo tidak jelas (obscuur libel); DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 4 [3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014, menyatakan dengan tegas menarik permohonan Dapil Jayapura 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah penarikan Dapil a quo beralasan menurut hukum. 41.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecualiberkenaan denganDapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini, Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai 76
[4.4] [4.5] [4.6]
[4.7]
[4.8]
untuk pengisian keanggotaan DPR RI; serta Dapil Papua 4, Dapil Papua 5, dan Dapil Papua 6 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua; Penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Kota Jayapura 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura, beralasan menurut hukum; Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Memberamo Tengah 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Mamberamo Tengah dan Dapil Dogiyai 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dogiyai, kabur dan tidak jelas; Permohonan Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa sebesar 1.015 suara di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, terbukti dan beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum selain dan selebihnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan 10. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini, Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai; DPR Papua Dapil Papua 4; DPR Papua Dapil Papua 5; DPR Papua Dapil Papua 6; DPRD Kabupaten Dapil Memberamo Tengah 2; dan DPRD Kabupaten Dapil Dogiyai 3 tidak dapat diterima; 11. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 4; 12. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire; 13. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil 77
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa sebesar 1.015 suara di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire; 14. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara diTPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire adalah1.015 suara; 15. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sebagaimana mestinya; 16. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X
Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas,selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi,yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya. Selanjutnya Putusan Nomor 12. PUTUSAN NOMOR 12-02-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 78
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh: 1.Nama
: H. A. Muhaimin Iskandar;
2.Nama : H. Imam Nahrawi; Memberikan kuasa kepada H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat; Memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., dan kawan-kawan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca Jawaban Termohon; Membaca keterangan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon. 42.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan [3.14] Dianggap dibacakan. [3.15] Dianggap dibacakan. DPR RI DAPIL PAPUA PERSEORANGAN CALON ATAS NAMA TRI WIBOWO [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Tri Wibowo telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.7] yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat bahwa permohonan a quo 79
tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis Pimpinan PKB. DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 PERSEORANGAN CALON ATAS NAMA AMOS EDOWAY [3.17] Menimbang bahwa terhadap dapil a quo, diajukan melewati tenggang waktu 3x24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Dapil a quo baru dimohonkan pada masa 3 x 24 jam kedua (tanggal 15 Mei 2014), dan berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 0101/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU.DPRDPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat tenggang waktu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; DPRD KABUPATEN DAPIL NABIRE 1 [3.18] Menimbang bahwa dapil a quo dalam Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (DPKD) terdaftar sebagai permohonan perseorangan, namun berdasarkan fakta di persidangan, dapil a quo adalah permohonan partai politik. Dengan demikian, Mahkamah akan memeriksa dapil a quo sebagai permohonan partai politik. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. - Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebesar 150 suara; - Bahwa menurut Pemohon, suara Partai Demokrat yang benar adalah 2076 suara, bukan 2226 suara sebagaimana ditetapkan Termohon; - Bahwa karena adanya penambahan suara Partai Demokrat, Pemohon yang seharusnya mendapatkan dua kursi DPRD Kabupaten Nabire, hanya mendapatkan satu kursi. - Bahwa oleh karena itu, Pemohon menuntut dilakukannya rekapitulasi suara ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nabire; Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-2.18.1.1 s.d. P-2.18.1.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ellon Raiki (Saksi Mandat PKB untuk PPS Kelurahan Nabarua) dan Yulianus Nokuwo (Saksi Mandat PKB di tingkat PPD Nabire), yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.12-02 PAPUA.8 80
dan 1 (satu) orang penyelenggara Pemilu yaitu Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire) yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. [3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dari para pihak yang telah didengar di persidangan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnya sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut. - Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pada alat bukti Pemohon Model D-1 DPRD Kab/Kota (vide bukti P.2.18.1.4), pada kolom desa/kelurahan dan kecamatan, khususnya pada halaman 4-8, tidak diisi desa/kelurahan apa dan/atau kecamatan mana, sehingga tidak dapat dipastikan isi dari alat bukti tersebut untuk daerah mana; - Bahwa sekiranya alat bukti Model D-1 DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah rekapitulasi suara di Desa/Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tidak sinkron dengan dalil permohonan a quo. Misalnya, dalam alat bukti dinyatakan perolehan Caleg Udin Mardin (Partai Demokrat) dari TPS 1 sampai dengan TPS 22 mendapatkan 46 suara, sementara menurut Pemohon di tingkat PPS Udin Mardin mendapatkan 144 dan di tingkat PPD berubah menjadi 174 suara. Artinya, terdapat ketidaksingkronan antara dalil Pemohon dengan alat bukti yang diajukan. Hal serupa juga terdapat pada alat bukti dan Caleg-Caleg Partai Demokrat lainnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. 43.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, kecuali sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua untuk Perseorangan Calon atas nama Tri Wibowo; 81
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Amos Edoway; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan selanjutnya dianggap dibacakan.
Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon;
AMAR PUTUSAN Mengadili,
Dalam Pokok Permohonan 17. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua untuk Perseorangan Calon atas nama Tri Wibowo dan DPR Papua Dapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Amos Edoway, tidak dapat diterima; 18. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan HakimKonstitusiyaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas,selesai diucapkan pukul 11.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya. Sidang ditunda dulu pengucapan putusan untuk menuaikan solat Jumat. Selanjutnya sidang akan masuk kembali pada 13.45. Sidang diskros sampai pukul 13.45. KETUK PALU 1X 82
SIDANG DISKORS PUKUL 11.25 WIB
SKORS DICABUT PUKUL 13.56 WIB 44.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Skorsing sidang dicabut kembali. Kita melanjutkan pengucapan putusan untuk Provinsi Gorontalo. PUTUSAN NOMOR 04-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Gorontalo) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh: 1. Nama : Muhammad Anis Matta Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu – Jakarta 12520 2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo H, Lc.Dipl., Lc. Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu – Jakarta 12520 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., dan kawan-kawan adalah Tim Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu – Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. 83
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1195/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., dan kawan-kawan adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 45.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas dan kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Dalam Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Daerah Pemilihan Kota Gorontalo 4 (DPRD)
84
[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan ulang surat suara di TPS 3, Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Kota Selatan Kota, atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Gorontalo, perolehan suara Pemohon berkurang 4 suara yaitu dari sebelumnya 20 suara menjadi 16 suara sehingga perolehan suara Pemohon yang benar, menurut Pemohon adalah 2.017 bukan 2.013 suara sebagaimana ditetapkan Termohon; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda P-3.1 sampai dengan bukti P-3.7 dan saksi Taufiqurrahman Latief, Fikrianto Ahmad, dan Nurhadi Taha; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa sampul yang berisi suara sah dalam kondisi tersegel, dan sebelum dilakukan penghitungan ulang surat suara, sampul tersebut diperlihatkan kepada para saksi dan Panwas. Termohon mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda T-3.1 sampai dengan T-3.7, dan saksi Simon Mantali, Batista N. Tumula, Slamet Ramelan; Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dan menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon diperoleh fakta sebagai berikut: - Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 3, Kelurahan Limba U 2 Kecamatan Kota Selatan tertulis 17 dan dengan huruf “tujuh belas” tetapi setelah di jumlahkan suara sah partai politik dan calon seharusnya 18 suara; - Formulir DA-1 yang diajukan Pemohon di Kecamatan Kota Selatan perolehan suara Pemohon adalah 967 suara; - Formulir DB yang diajukan Pemohon di Kota Gorontalo, perolehan suara Pemohon adalah 2.013 suara; - Formulir C-1 yang diajukan Termohon di TPS 3, Kelurahan Limba U 2 Kecamatan Kota Selatan, perolehan suara Pemohon 17 suara; - Formulir DA-1 yang diajukan Termohon di Kecamatan Kota Selatan perolehan suara adalah 967 suara; - Formulir DB yang diajukan Termohon di Kota Gorontalo adalah 2.013 suara; - Bukti C-1 plano yang diajukan Termohon di TPS 3, Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan, perolehan suara Pemohon adalah 16; Berdasarkan uraian di atas bahwa berdasarkan bukti Formulir C-1 Pemohon telah ternyata salah menjumlahkan suara sah Partai dan calon yang seharusnya 18 suara namun tertulis 17 (tujuh belas) sedangkan bukti Formulir C-1 yang diajukan Termohon jumlah suara sah dan partai politik adalah 17 suara. Bukti C-1 plano yang diajukan Termohon jumlah suara sah partai politik dan 85
calon adalah 16 tetapi angka tersebut ada paraf dari angka 17 menjadi 16 dan adanya coretan untuk penulisan angka dari tujuh belas menjadi enam belas sehingga Mahkamah tidak yakin atas angka 16 tersebut. Setelah Mahkamah meneliti Formulir C-1 TPS 3 Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Kota Selatan yang diunggah di laman KPU perolehan suara Pemohon bersesuaian dengan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon yaitu 17 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon di bukti Formulir DA-1 yang diajukan oleh Pemohon dan bukti Formulir DA-1 yang diajukan oleh Termohon adalah bersesuain 967 suara, dan perolehan suara Pemohon pada bukti Formulir DB yang diajukan Pemohon dan Formulir DB yang diajukan Termohon sama 2.013 suara. Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon bahwa berdasarkan Formulir C-1 Plano atas rekomendasi Panwas Kota Gorontalo bahwa Pemohon memperoleh 20 suara di TPS tersebut karena tidak ada bukti yang membenarkan dalil tersebut, baik berita acara pembukaan C-1 plano maupun bukti C-1 Plano itu sendiri. Justru C-1 Plano yang diajukan Termohon perolehan suara Pemohon adalah 16 suara. Dengan demikian perolehan suara Pemohon yang benar di TPS 3 Kelurahan Limba U 2 adalah 17 suara, dan perolehan suara pada tingkat Kota Gorontalo adalah 2.013 suara bukan 2.017 suara sebagaimana dalil Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 46.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.
Menyatakan: Dalam Eksepsi
AMAR PUTUSAN Mengadili
86
Menolak eksepsi Termohon Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; PUTUSAN NOMOR 06-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Gorontalo) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh: 1. Nama : H. Suryadharma Ali Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat 2. Nama : H. M. Romahurmuziy Jabatan: Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014 dan 1267/MDT/DPP/2014 bertanggal 9 Mei 2014 memberi kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., dan kawan-kawan adalah Tim 87
Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9. Selanjutnya disebut sebagai ....................................Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1197/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ....................................Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Mendengar dan membaca keterangan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 47.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah 88
Dalam Eksepsi Dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (DPRD Provinsi) [3.12]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon, yang menurut Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 8.265 suara, menurut Termohon adalah 7.602 suara, sehingga terjadi pengurangan 663 suara. Pemohon kehilangan suaranya di Kabupaten Boalemo 511 suara, di Kabupaten Pohuwato 152 suara. Pengurangan suara Pemohon terjadi karena adanya selisih perolehan suara partai politik di Formulir C-1 Pemohon dengan Formulir C-1 dari laman KPU; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda P-9.01 sampai dengan P-9.3.04, dan saksi Romi Alibasa, Adriana Machmud; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda T- 9.1 sampai dengan T-9.42; Setelah memeriksa secara saksama bukti yang diajukan Pemohon, Termohon diperoleh fakta sebagai berikut: - Bukti Formilir C-1 yang diajukan Pemohon diunduh dari laman KPU adalah suara Pemohon sendiri; - Tidak ada saksi partai politk yang memberikan sanggahan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Boalemo - Formulir C-1 yang diajukan Pemohon tidak tidak sesuai antara jumlah suara sah yang tertulis dalam Formulir C-1 dengan jumlah riil perolehan suara seluruh partai politik dalam lampiran. Contoh di TPS 1 Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, jumlah suara sah dalam Formulir C-1 adalah 333 suara, sedangkan jumlah riil perolehan seluruh partai politik adalah 187 - Di TPS 2 Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, jumlah suara sah dalam Formulir C-1 adalah 305, 89
sedangkan jumlah riil perolehan seluruh partai politik dalam lampiran adalah 282; - Formulir C-1 yang diajukan Pemohon salah dalam menjumlahkan perolehan suara Partai Politik. Contoh di TPS 2 Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, perolehan suara Partai Golkar yang seharusnya 169 tetapi dicatat 171. Di TPS 4 Desa Dulupi, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Boalemo, perolehan suara Partai Golkar seharusnya 44 di catat menjadi 46 dan perolehan suara Hanura seharusnya 28 dicatat menjadi 47; - Formulir C-1 yang diajukan Pemohon rangkap dua tetapi ada perbedaan jumlah perolehan suara partai politik. Contoh Formulir TPS 1 Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat dalam bukti P-9.1.01 jumlah perolehan perolehan suara partai PAN adalah 0 suara, sedangkan dalam bukti P-9.1.36 berjumlah 136 suara, sama dengan Formulir C-1 yang diajukan Termohon maupun laman www.kpu.go.id. - sebagian Formulir C-1 tidak utuh, sehingga tidak bisa disandingkan antara jumlah suara sah yang tercatat dalam formulir dengan jumlah riil perolehan suara sah partai politik dalam lampiran. Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 2. Daerah Pemilihan Bone Bolango 2 (DPRD Kabupaten) [3.13]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Daerah Pemilihan Bone Bolango 2 sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon berkurang 281 suara dari perolehan suara yang seharusnya 5.416 menjadi 5.135 suara yang ditetapkan oleh Termohon. Selain adanya pengurangan perolehan suara Pemohon, ada penambahan 2 suara untuk Partai Demokrat yakni dari 0 suara yang tercatat dalam Formulir C-1 menjadi 2 suara yang tercatat dalam Formulir D-1 di TPS 2 Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, dan 15 suara untuk Partai Golkar dari 143 suara yang tercatat dalam Formulir C-1 menjadi 158 suara yang tercatat dalam Formulir D-1 di TPS 1 Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-9.1 sampai dengan bukti P-9.5 dan 3 saksi, yaitu Ichsan Adrias Male, Iswan Malik dan Rosihan Kaluku. 90
Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-9.1 sampai dengan T-9.13. Setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah: - Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap dan akurat adanya pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 281 suara; - bukti dan saksi yang diajukan Pemohon tidak ada yang menjelaskan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango; - bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon diragukan kebenarannya karena tidak ada kesesuaian antara jumlah suara sah yang tertulis dalam Formulir C-1 dengan jumlah riil perolehan suara seluruh partai politik maupun suara sah yang tercatat dalam Formulir D-1. Contoh Formulir C-1 di TPS I Desa Huangbotu, Kecamatan Kabila Bone, jumlah suara sah yang tercatat dalam Formulir C-1 dan D-1 adalah 384 suara, sedangkan jumlah riil perolehan seluruh partai politik yang tercatat dalam Formulir C1 adalah 395 suara. Mahkamah meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon karena ada kesesuaian antara jumlah suara sah yang tertulis dalam Formulir C-1 dengan jumlah riil perolehan suara seluruh partai politik maupun suara sah dalam Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon; Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon ada bekas penghapusan dan penggantian angka di suara partai, contoh penggantian suara partai PPP di TPS 1 Desa Mamungaa, Kecamatan Bulawa. Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 48.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; 91
[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.
Republik
AMAR PUTUSAN Mengadili
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; PUTUSAN NOMOR 10-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Gorontalo) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Demokrat (PD) yang diwakili oleh: 1. Nama : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono 92
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450 2. Nama : Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc. Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.Hum., Yakub zakaria, S.H., dan Aman Hiola, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat beralamat di Dewan Pimpinan Pusat partai Demokrat Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta 10450, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ............................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya; 93
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 49.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan Dianggap dibacakan. Daerah Pemilihan Gorontalo I (DPR RI) [3.12]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon di daerah pemilihan Gorontalo I, menurut Pemohon 49.491 suara, menurut Termohon 47.662 suara sehingga terdapat pengurangan 1.829 suara. Selain itu adanya penambahan suara Partai Gerindra di daerah pemilihan Gorontalo I, menurut Pemohon 49.012 suara, menurut Termohon 49.342 suara, sehingga terdapat penambahan 330 suara; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang bertanda P-7.1 sampai dengan P-7.18.58.805V dan saksi Samsul Bahri, Ahmad Lihu, Drs. Deden Supriyadi; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda T.7.1 sampai dengan P.7.130; Setelah memeriksa dengan saksama dan menyandingkan Formulir C-1 yang diajukan Pemohon dan Formulir C-1 yang diajukan Termohon mengenai dalil pengurangan suara Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut: (Dianggap dibacakan). Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Selain itu mengenai dalil Pemohon adanya penambahan suara Partai Gerindra di daerah pemilihan Gorontalo I, menurut Pemohon 49.012 suara, menurut Termohon 49.342 suara, sehingga ada penambahan adalah 330 suara; Setelah memeriksa dengan saksama dan menyandingkan Formulir C-1 Pemohon dan Formulir C-1 Termohon serta Formulir C-1 yang diajukan Pihak Terkait diperoleh fakta sebagai berikut: (Dianggap dibacakan). 94
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 50.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh 95
Pemohon/Kuasanya, Terkait/Kuasanya;
Termohon/Kuasanya,
dan
Pihak
PUTUSAN Nomor 05-14-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Selatan) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh: 1. Nama : Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si.; Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang; Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan; 2. Nama : BM. Wibowo, S.E., M.M.; Jabatan : Sekretaris Umum DPP Partai Bulan Bintang; Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1220/DPP-Sek/07/1435 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makawi, S.H., M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Samsudin, S.H., Damrah Mamang, S.H., M.H., Edigius NS. Sadipun, S.H., Kornerlis K. Saran, S.H., Mahfudin, S.H., dan M. Yasin, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Bulan Bintang peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14 (empat belas). Selanjutnya disebut sebagai ……………........................... Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1190/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., 96
M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Termohon; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Membaca jawaban Termohon; 51.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini: 1. DPR RI Kalimantan Selatan I; 2. DPR RI Kalimantan Selatan II; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 97
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, bertanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan 98
Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14, yaitu Partai Bulan Bintang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional; [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus permohonan Pemohon tentang DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I dan DPR RI 99
Dapil Kalimantan Selatan II dengan Ketetapan Nomor 0514/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, karena tidak memenuhi syarat, yaitu bahwa permohonan Pemohon untuk semua dapil tersebut tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK; 52.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili,
100
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya. PUTUSAN Nomor 01-01-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Selatan) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh: 1. Nama ............. : SURYA DHARMA PALOH; Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat; Alamat kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama Jakarta; 2. Nama : PATRICE RIO CAPELLA; Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat; Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama Jakarta. 101
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H, S.Hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M. , Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H. Dedi Meradi, S.H... kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No.44, Gondangdia Lama, Jakarta, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1189/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Termohon; 102
[1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan; 53.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara, oleh karena eksepsi tersebut menyangkut pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.16]Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti Pemohon, bukti Pihak Terkait, keterangan ahli dan saksi Pemohon, keterangan saksi Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak Mahkamah berpendapat sebagai berikut: DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Selatan 2 [3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak. Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti surat/tulisan pada persidangan tanggal 30 Mei 2014, namun Termohon mengajukan alat bukti, berdasarkan Tanda Terima Jawaban Termohon (TTJT) Tambahan Nomor 11.21-4.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014, alat bukti Termohon menyangkut sengketa PHPU di Dapil Kalimantan Selatan 2 (DPRD Provinsi) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2014, sehingga alat bukti surat/tulisan Termohon tidak disahkan dalam persidangan. Pasal 36 ayat (4) 103
UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi”, dan Pasal 37 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, namun karena tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah maka alat bukti surat/tulisan Termohon tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini. Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait hanya berdasarkan pada fakta persidangan; [3.18] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang di 15 TPS, yakni TPS 1 sampai dengan TPS 15 di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, yang mana penghitungan suara ulang tersebut dilakukan atas permintaan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (vide bukti P-7, PT.3-1 dan PT.33). Hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut dituangkan pula dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, bertanggal 3 Mei 2014 (vide bukti PT.3-37); Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.2], serta ahli Refly Harun dan saksi Ahmad Zaki, Saidan Pahmi, dan Ihsan, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014; Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.4]; Pihak Terkait PKS membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.7], serta saksi Muhammad Abrory dan Hendra yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014; Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, ditemukan fakta hukum bahwa suara calon DPRD Provinsi Nomor Urut 1 PKS, suara partai PKS, suara calon DPRD Provinsi Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan suara partai PDIP di TPS 1 sampai dengan TPS 15 di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut tidak direkapitulasi. Namun demikian, PPS Kelurahan Gambut memperbaiki kesalahan 104
tersebut dengan menuliskan jumlah yang benar dengan membubuhi paraf Ketua PPS di akhir jumlah angka yang diperbaiki tersebut (vide Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar = bukti P-9). Melalui Surat Nomor 047/Panwaslu-Banjar/IV/2014, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar merekomendasikan KPU Kabupaten Banjar untuk menindaklanjuti keberatan PKS terhadap kekeliruan penjumlahan pada perolehan suara PKS untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut (vide Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 13/BA/IV/2014 tentang Rapat Pleno Tentang Tindak Lanjut Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dari DPW PKS Kalimantan Selatan = bukti P-7 = bukti PT.34). Selain itu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan memerintahkan KPU Kabupaten Banjar untuk menindaklanjuti keberatan DPW atas perhitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Banjar. Untuk melaksanakan perintah tersebut, KPU Kabupaten Banjar melakukan klarifikasi dengan PPK Gambut, yang kemudian diperoleh fakta bahwa terdapat kekeliruan yang tidak disengaja dalam penjumlahan perolehan suara untuk PKS dan PDIP, karena lembaran pindahannya lupa dijumlahkan. Kekeliruan penjumlah tersebut telah dikoreksi (vide Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 13/BA/IV/2014 tentang Rapat Pleno Tentang Tindak Lanjut Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dari DPW PKS Kalimantan Selatan = bukti P-7 = bukti PT.3-4); Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa penyelenggara Pemilu, khususnya PPS Kelurahan Gambut, telah melakukan kelalaian karena tidak merekapitulasi suara di 15 TPS Kelurahan Gambut. Seandainya penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan tidak memberikan kesempatan kepada PKS untuk menyampaikan keberatan atas tidak terekapitulasinya penghitungan suara di 15 TPS Kelurahan Gambut maka terdapat suara yang hilang. Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan telah memperbaiki kekeliruan tersebut. Meskipun setelah dilakukan perbaikan, perolehan suara Pihak Terkait PKS menjadi lebih tinggi, namun demikian rekapitulasi penghitungan tersebut tidak hanya untuk Pihak Terkait PKS semata, melainkan juga untuk partai lainnya, tanpa mengurangi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, tindakan Termohon dengan melakukan Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dapat dibenarkan secara konstitusional. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 105
54.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI DPRD Kabupaten Dapil Banjar 1 [3.19] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak. Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti surat/tulisan pada persidangan tanggal 30 Mei 2014, namun Termohon mengajukan alat bukti, berdasarkan Tanda Terima Jawaban Termohon (TTJT) Tambahan Nomor 11.21-4.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014, alat bukti Termohon menyangkut sengketa PHPU di Dapil Banjar 1 (DPRD Kabupaten) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2014, sehingga alat bukti surat/tulisan Termohon tidak disahkan dalam persidangan. Pasal 36 ayat (4) UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi”, dan Pasal 37 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, namun karena tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah maka alat bukti surat/tulisan Termohon tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini. Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait hanya berdasarkan pada fakta persidangan; [3.20] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih penghitungan suara antara Model C1 dan Model D1 di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Nasional Demokrat (Nasdem/Pemohon), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Bulan Bintang (PBB); Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.2], serta saksi Ihsan; Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.4]; 106
Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait PPP mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.8], serta saksi M. Arkani dan Zulaikha, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014; Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa bukti Model C-1 yang diajukan Pemohon tidak lengkap sesuai TPS yang didalilkan, yakni TPS 12 Kelurahan Keraton. Selain itu, bukti Pemohon berupa Model C-1 untuk TPS 17 dan TPS 20 tidak dilengkapi dengan berita acara. Lagipula, bukti Pemohon berupa Model D-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sama sekali tidak terdapat tanda tangan PPS dan tanda tangan saksi-saksi partai politik, serta tidak ada cap PPS Kelurahan Keraton. Oleh karenanya, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan bukti Pemohon tersebut karena tidak memenuhi syarat formal. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara Model C1 dan Model D1 di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.19] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 55.
HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera tidak beralasan menurut hukum; 107
[4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, 108
dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera /kuasanya. PUTUSAN Nomor 02-10-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Selatan) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh: 1. Nama : Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.; Jabatan : Ketua Umum; Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat; 2. Nama
: Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.; Jabatan : Sekretaris Jenderal; Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat. Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai HANURA, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H.; M.H., Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; M.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., Sp.N.; M.H., H. Taufik Hais, S.H.; Beriawan Febriz, S.H.; Iksan Muhardi, S.H.; M.Syafri Noer, S.H.; H. Sonnie Sudarsono, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Davidson Simanjuntak, S.H.; Ria Anna Irene Sinaga, S.H., M.H.; Tri Retno Soehenti, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Danu, S.H.; Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.; Sri Utami, S.H.; Carrel Ticualu, S.E., S.H.; Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.; Dr. Tommy Sihotang, S.H., M.Hum.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Krismawan, S.,H.; M.Si.; Hendra Heriansyah, S.H., M.H.; Usin Abdisyah Putra S, S.H.; Irvan Yudhi Oktara, S.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Riyandi Regina, S.H.; Ir. Vidi Galenso 109
Syarief, S.H., M.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; M.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Sri Astuti, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; Silvester Manis, S.H.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 10. Selanjutnya disebut sebagai ......................................... Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Teuku Raja Rajuandar, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 56.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti Pemohon, bukti 110
Termohon, saksi Pemohon, dan kesimpulan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
para
pihak,
DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I [3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kehilangan suara sebanyak 50.000 suara, menurut Pemohon, semestinya perolehan suara Pemohon di Dapil Kalimantan Selatan I adalah sebanyak 112.794 suara bukan 62.794 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.2], serta saksi Bambang Suhartono dan Ahmad Jamah Sari M.Z. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2014; Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.4]; Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon salah menyebutkan dapil yang seharusnya dapil yang berada di Kalimantan Selatan I, akan tetapi Pemohon dalam petitumnya menyebutkan Dapil Nusa Tenggara Timur 6, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon halaman 494, yakni “mengembalikan suara Partai Hanura untuk seluruhnya di Dapil NTT 6 (enam), sehingga menjadi 112.794 suara”. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c UU MK juncto Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. ......; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, antara posita dan petitum tidak ada keterkaitan satu sama lain, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Oleh karena permohonan Pemohon dinilai tidak jelas atau kabur (obscuur libel) maka bukti para pihak tidak dipertimbangkan; DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Selatan 1 [3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kalimantan Selatan 1 adalah sebanyak 17.134 suara, bukan 17.122 suara, sehingga Pemohon kehilangan 12 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertambah sebanyak 161 suara. Semestinya PDIP memperoleh 53.117 suara, dan bukan 53.278 suara, bahkan menurut Pemohon, Termohon juga 111
mengurangi perolehan suara partai politik lain sebanyak 482 suara, sehingga Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Dapil Kalimantan Selatan 1 menjadi lebih kecil. Akibatnya Pemohon kehilangan kursi di Dapil Kalimantan Selatan 1. Dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.2], serta saksi Bambang Suhartono dan Ahmad Jamah Sari M.Z. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2014; Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.4]; Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya dalil Pemohon yang tidak konsisten, yaitu dalam permohonan halaman 286, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mengurangi suara partai lain sebanyak 482 suara, namun dalam tabel persandingan yang dibuat sendiri oleh Pemohon, jumlah suara sah partai dan calon menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Kalimantan Selatan 1, jumlah pengurangan suara partai lain adalah 287.921 – 287.588 = 333 suara (vide permohonan halaman 286 sampai dengan halaman 288). Dengan demikian, menurut Mahkamah, antara posita yang satu (482 suara) dengan posita yang lain (dalam tabel persandingan, yaitu 333 suara), tidak bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Oleh karena permohonan Pemohon dinilai tidak jelas atau kabur (obscuur libel) maka bukti para pihak tidak dipertimbangkan; 57.
HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3]
[4.4]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Balangan 1; Permohonan Pemohon di DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I dan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Selatan 1 tidak jelas atau kabur; 112
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226),Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya. Selanjutnya, Putusan Nomor 08.
113
PUTUSAN Nomor 08-15-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Selatan) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1]
[1.2]
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang diwakili oleh: 1. Nama : Sutiyoso; Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat; 2. Nama Jabatan Alamat
: M. Yusuf Kartanegara; : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat.
Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., Rio Rama Baskara, S.H. kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor. 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap 114
[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Membaca jawaban dari Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Termohon; 58.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11]Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membuka sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya, yaitu pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2014, namun Pemohon atau kuasanya tidak pernah hadir menghadap dalam persidangan tersebut, walaupun Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut serta Pemohon tidak pula mengajukan alat bukti untuk membuktikan permohonan a quo, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak membuktikan permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum; 115
59.
HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, 116
Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya. Selanjutnya, Bengkulu. PUTUSAN Nomor 02-10-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh: 1. Nama : Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, SH.MM Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat 2. Nama : Dr. H.Dossy Iskandar Prasetyo, SH.,MHum. Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor bertanggal 12 Mei 2014 dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., MHum. Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Kristiawanto, SH.I., M.H., Teddi Adriansyah, S.H., M.H., H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., MH., Beriawan Pebriz, S.H., Krismawan, S.H., Sri Utami, S.H., Iksan Muhardi, S.H., Hendra Heriansyah, S.H., M.H., M. Syafri Noer, S.H., M.Si., Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., H. Sonie Sudarsono, S.H., M.H., HJ. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H., RIA Anna Irene Sinaga, S.H., M.H., Zenuri Makhrodji, S.H., Tri Retno 117
Soehenti, S.H., Riyandi Regina, S.H., IR. Vidi Galenso Syarief, S. M.H., Haryandarujati, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Fadzri Apriliansyah, S.H., Badrul Munir, S.H.S.A.g., Hadi Wahyudi, S.H., Aziz Fahri Pasaribu, SH., Danu, S.H., Sri Astuti, S.H., Usin Abdisyah Putra S, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Carrel Ticualu, S.E. S.H., C. Suhadi, SH., Mahfud, S.H., Davidson Simanjuntak, S.H., Arsi Divinubun, S.H., Bambang Sugiono, S.H., Sayuti, S.H., Hasanuddin, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Penasihat Hukum dan asistennya yang berkantor pada Sekretariat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1188/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera; Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Panwaslu); Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera; 118
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera; 60.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan Daerah Pemilihan Bengkulu 2 (DPRD Provinsi) [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang menjadi persoalan adalah pelanggaran-pelangaran Pemilu di antaranya praktik kecurangan yang melibatkan penyelenggara Pemilu, mobilisasi pemilih, politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif bernama Siption Muhadi dari Partai Kebangkitan Bangsa; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) menyatakan: Dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan Mahkamah adalah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. Apabila memperhatikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya telah ternyata yang disengketakan adalah berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, yang menurut UU 8/2012 telah ditentukan mekanisme penyelesaiannya; Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada laporan atau pun keberatan mengenai pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon; Adapun mengenai perbedaan penghitungan suara Pemohon yang menurut Pemohon seharusnya Pemohon mendapat 5.590 suara bukan 8.058 suara seperti yang ditetapkan oleh Termohon. 5.058. Ganti itu bukan delapannya, 5.058. Menurut 119
Pemohon, hal itu terjadi karena Termohon menambahkan suara kepada Pemohon juga kepada partai lainnya. Mengenai dalil tersebut, Menurut Mahkamah, berdasarkan bukti bertanda T10.Bengkulu II.1 berupa Formulir DB-1 dan PT-1 berupa Formulir DC-1, suara Pemohon adalah 8.058 dan terhadap hasil tersebut saksi Pemohon menandatangani Formulir DB-1 dan Formulir DC-1 serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Hal itu bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon, Jonaidi. Jikapun ada keberatan, hal itu tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara melainkan tentang tidak sinkronnya jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah Formulir DB-1 KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan hal itu telah diperbaiki pada saat pleno di KPU Provinsi Bengkulu; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 61.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak ekpsepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X
120
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya Selanjutnya Perkara Nomor 03. PUTUSAN Nomor 03-05-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang diwakili oleh: 1. Nama : Aburizal Bakri Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.11A Jakarta Barat 2. Nama Jabatan Alamat
: Idrus Marham : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya : Jalan Anggrek Nelly Murni No.11A Jakarta Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, Melissa Christianes, 121
S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi’i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H,dan Surat Kuasa Substitusi dari Samsul Huda, S.H.M.H., tanpa tanggal, Mei 2014 kepada Bambang Sugiono, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKARyang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasaPartai Golkar, 122
peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 (lima); Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Dan seterusnya dianggap dibacakan. 62.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu I (DPR-RI) [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon, yaitu: Tabel dianggap dibacakan. Menurut Pemohon ada penambahan suara untuk Pemohon 56 suara dan 575 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN). Hal itu terjadi karena Termohon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, 123
Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan, dilaksanakan secara tidak cermat dan tidak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Setelah Mahkamah meneliti bukti Formulir C1 yang diajukan Pemohon ternyata data perolehan suara Pemohon yang didalilkan tersebut seluruhnya didasarkan pada Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU; [3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di daerah pemilihan tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai perolehan suara di Daerah Pemilihan Bengkulu I, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang diunduh Pemohon dari laman KPU. Menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diungguh pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu, hal yang didalilkan Pemohon sudah dilakukan pencermatan kembali atas Formulir C1 plano di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Termohon sesuai rekomendasi dari pengawas Pemilu, khususnya di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon, yaitu Lovi Irawan, Alip Subagyo, dan Herlian Muchrim. Demikian juga saksi Termohon Dawud serta saksi Pihak Terkait PAN, Kusmito Gunawan. Menurut Mahkamah, berdasarkan pencermatan atau pengecekan kembali atas perolehan suara masing-masing partai politik pada Formulir C1 plano di TPS-TPS di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur sesuai rekomendasi pengawas Pemilu, perolehan suara masingmasing partai politik di kabupaten tersebut sudah dikoreksi berdasarkan hasil pencermatan. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, data perolehan suara masing-masing partai politik hasil pengecekan kembali pada Formulir C1 plano adalah data yang valid dibanding data Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Oleh karena perolehan suara Pemohon didasarkan pada Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah tidak valid karena sudah dikoreksi pada rekapitulasi tingkat selanjutnya maka permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 124
[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 63.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak ekpsepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing125
masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya Putusan Nomor 4. PUTUSAN Nomor 04-03-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh: 1. Nama : Muhammad Anis Matta Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia 2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 3, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 126
2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibaragiang, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum AWK Lawfirm, beralamat di Gedung Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen. MT. Haryono, Kav.77 Jakarta 12770; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/K/KUA/DPP – PKS/1435, tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada HM. Ali Sofro, SH., M.Si, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofro & Rekan, Beralamat di Jalan RS. Patmasuri Nomor 291 Bantul, D.I.Yogyakarta; dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada A. Rozi, S.H. dan Asri Hayat Saputra, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office “Rozi & Partners, Advocates–Legal Consultants”, berkedudukan di Kebagusan City, Tower Chrysant 1 KC 27A @TB Simatupang Jalan Baung Raya Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Dan seterusnya dianggap dibacakan. 127
64.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan Daerah Pemilihan Bengkulu 3 (DPRD Provinsi) [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kekacauan penghitungan suara untuk Dapil Bengkulu 3 pada Rapat Pleno Berita Acara KPU Kabupaten Mukomuko, yang berakhir dengan kericuhan dan protes dari para saksi peserta Pemilu yang berbuntut pada tidak diakuinya hasil penghitungan suara untuk Dapil Bengkulu 3. Protes dan keberatan dimaksud dilakukan oleh saksi Partai Golkar, saksi Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon), saksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan saksi Partai Hanura karena adanya dugaan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, penambahan suara, dan/atau jumlah pemilih dalam rekapitulasi suara di TPS 3 Desa Ujung Padang maupun tingkat PPK yaitu jumlah pengguna hak pilih lebih banyak dari jumlah pemilih terdaftar. Kesalahan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa Ujung Padang maupun tingkat PPK tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada seluruh TPS se-Kabupaten Mukomuko yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif; [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak dibuktikan dengan buktibukti yang meyakinkan. Pemohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.22 dan saksi Burhandari serta Alismin. Berdasarkan bukti tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
65.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 128
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum. [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Putusan Nomor 6 … eh, 01. PUTUSAN Nomor 01-01-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil 129
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh: 1. Nama : Surya Dharma Paloh Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350 2. Nama : Patrice Rio Capella Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350 Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat (NasDem) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2014, memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H, S.Hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1189/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. 130
M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Dan seterusnya dianggap dibacakan. 66.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah Dianggap dibacakan. Daerah Pemilihan Bengkulu 3 [3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai perolehan suara di daerah pemilihan Bengkulu 3, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang merupakan Formulir C1 dari laman KPU yang diunduh oleh Pemohon, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1.Bengkulu III.13 Termohon sudah melakukan pencermatan sesuai rekomendasi dari pengawas Pemilu. Selain itu, sesuai bukti P-1 berupa Formulir 131
DC-1 dan bukti P-2 berupa Formulir DB-1 = bukti T-1.Bengkulu III.13, saksi Pemohon menandatangani Formulir DC-1 dan Formulir DB-1. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; Daerah Pemilihan Bengkulu 7 [3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di daerah pemilihan Bengkulu 7, Mahkamah sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai perolehan suara di daerah pemilihan Bengkulu 7, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang merupakan Formulir C1 dari laman KPU yang diunduh oleh Pemohon, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara sudah diperbaiki pada saat pleno di PPS dan sudah dilakukan pencermatan berdasarkan rekomendasi pengawas Pemilu (vide keterangan saksi Termohon, yaitu Sujarwanto, Rusli, Rosda Juita, Suprianto, dan Iskadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak berasalan menurut hukum; 67.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 132
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon; KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Perkara Putusan Nomor 7. PUTUSAN Nomor 07-06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh: 1. Nama : Prof. Dr. Suhardi Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 2. Nama : Ahmad Muzani 133
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014, memberi kuasa kepada: Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S. Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Ika Franova Octavia, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1152/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Dan seterusnya dianggap dibacakan. 68.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 134
Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 1 (DPRD Kabupaten) [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan 60 suara Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 1 oleh Termohon, yaitu menurut Pemohon perolehan usara Pemohon adalah 2.351 suara sedangkan menurut Termohon adalah 2.291 suara; [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: 1. Berdasarkan jawaban Termohon yang dibuktikan dengan bukti bertanda T-6.Bengkulu.Bengkulu Utara I.1 sampai dengan T-6.Bengkulu.Bengkulu Utara I.12, pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi karena adanya pencermatan atau pengecekan kembali perolehan suara berdasarkan Formulir C1 plano di TPS-TPS di Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Arga Makmur, dan Kecamatan Air Napal yang dilakukan atas rekomendasi Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Utara; 2. Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu bahwa benar Termohon sudah melakukan pencermatan atau pengecekan kembali berdasarkan Formulir C1 plano di TPSTPS di Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Arga Makmur, dan Kecamatan Air Napal, atas rekomendasi yang dikeluarkan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Utara dan dari pencermatan atau pengecekan kembali tersebut diperoleh hasil perolehan suara Pemohon adalah 2.291 suara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, adalah benar perolehan suara Pemohon 2.291 suara di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 1 bukan 2.351 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 69.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI 135
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum. [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Selanjutnya Putusan Nomor 10.
136
PUTUSAN Nomor 10-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh: 1. Nama : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450 2. Nama : Edhie Baskoro Yudhoyono Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450 Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 7, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., DR. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.,H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang berkantor di DPP Partai Demokrat Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta 10450, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1188/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., 137
M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Dan seterusnya dianggap dibacakan. 70.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Dianggap sudah dibacakan. Dalam Pokok Permohonan Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu I (DPR-RI) [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu untuk DPR-RI yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 74.441 suara adalah keliru. Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon melebihi dari yang ditetapkan oleh Termohon apabila tidak terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, di semua TPS, PPS, PPK se-Provinsi Bengkulu yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon; [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah Pemohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-7.7.27.255A sampai dengan P7.7.27.266 dan saksi Prof. Ahmad Syahroza, Winarni, Arifin Efendi. Berdasarkan bukti tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak dibuktikan dengan bukti yang 138
meyakinkan, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (DPRD Kabupaten) [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 adalah 5.251 suara, sehingga Partai Demokrat (Pemohon) diperkirakan akan mendapat kursi kedua dari enam kursi untuk DPRD Kabupaten Bengkulu Utara; [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, terdapat ketidakonsistenan dalil Pemohon, yaitu di satu sisi mengemukakan akan mendapat kursi kedua, namun di sisi lain mengemukakan Pemohon telah mendapat kursi kedua, akan tetapi Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan 50 suara antara yang tercatat dalam Formulir DB-1 dengan yang tercatat dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, di satu sisi menyatakan akan mendapatkan kursi kedua, namun di sisi lain telah mendapat kursi kedua, akan tetapi terdapat perbedaan 50 suara antara yang tercatat dalam Formulir DB-1 dengan yang tercatat dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Menurut Mahkamah, apabila benar terdapat selisih 50 suara hal itu pun tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon. Selain itu, berdasarkan jawaban Termohon yang dibuktikan dengan bukti T.7.Bengkulu.Bengkulu 4.1 dan T.7.Bengkulu.Bengkulu 4.2, suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara 4 adalah 2.235 suara. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, selain permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, permohonan Pemohon juga tidak beralasan menurut hukum; Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (DPRD Provinsi-internal). [3.15] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Drs. A. Salim, MM (calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu Nomor Urut 1) mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon oleh Termohon sebagaimana nampak dalam tabel berikut: Tabel dianggap dibacakan. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang dibuktikan dengan bukti bertanda T-7.Bengkulu VII.1 sampai dengan T-7.Bengkulu VII.4, adanya pengurangan perolehan suara 139
sebagaimana didalilkan Pemohon, sudah dilakukan pencermatan atau pengecekan kembali berdasarkan Formulir C1 plano di TPSTPS di Desa Talang Beringin, Desa Sari Mulyo, Desa Bukit Peninjauan 1, dan Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja, serta Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Induk, sesuai dengan rekomendasi pengawas Pemilu yang hasilnya adalah seperti tabel di bawah. Tabel dianggap dibacakan. Dari hasil pencermatan atau pengecekan kembali tersebut ternyata suara Pemohon tetap sama yaitu 3.538 suara dan perolehan suara Elmi Supiati, S.Sos., MM, adalah 3.604 suara. Walaupun perolehan suara Elmi Supiati, S.Sos., MM, berkurang dari 3.615 suara menjadi 3.604 suara, akan tetapi perolehan suara tersebut tidak mengubah komposisi perolehan kursi, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 71.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2]
[4.3] [4.4] [4.5]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon selaku partai politik maupun perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Drs. A. Salim, MM, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X 140
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; Putusan Nomor 12. PUTUSAN Nomor 12-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Kebangkitan Bangsayang diwakili oleh: 1. Nama : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alamat : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat. 2. Nama : H. Imam Nahrawi Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Alamat : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014memberikan kuasa kepada:1. HM. Anwar Rachman, SH., MH., 2. Hj. Anna Mu’awwanah, MH., 3. Sandy Nayoan, SH., 4. H. Sugiyono, SHI., 141
MH., 5. Fahd Thoricky, SH., 6. Mochamad Bisri, S. Kom., 7. Agustinus SOter Tembok, SH. 8. Naskan, SHI. 9. Sugeng Hermawan, SH. H. 10. Ahmad Muzammil, SH., MH., 11. Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH.,12. Ari Indra David, SH., MH., 13. Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., 14. Andi Syafi’i, S. Fil., 15.Fadun Najib, S.HI. 16.. Fauzan Fuadi, S.Kom. 17. Otman Ralibi, SH. 18. M. Ja’far Shodiq, SH. 19. Nuraini, SH. 20. Andi Syafrani, SH., M.CCL. 21. Rivaldi, SH. 22. Yupen Hadi, SH. 23. M. Ali Fernandez, S.HI. 24. Irawadi Uska, SH.25. Muhamad Antoni, SH., MH. 26. Jamalul Kamal Frsa, SH. 27. Mahmuddin, SH. 28. Teuku Zulkarnaini, SH. 29. Drs. Hendrikus Djehadut, SH. 30. Aloysius Balun, SH. 31. Dicky Irawan, SH. 32. Sholihudin, SH. 33. H. Ka’bil Mubarrok, S.HI.,M. Hum. 34. Muzakir, S.HI. 35. M. Lutfi Hakim, SH. 36. RusdiantoMatulatuwa, SH., 37. Lim Abdul halim, SH. 38. Zulfira, SH. 39. Kores Tambunan, SH. 40. Henry Gani Purba, SH.41. Tamba Tuah Purba,S.H.M.Si., 42. Yusuf Alfurqon, 43, Taufik Azmi, 44. Nurul Bahrul Ulum, SH., 45. Alex Kunkun Syapiudin, SH., 46. Arthur Otto Libing, SH., MH., 47. Alan Kolilan,S.H.,48. Olehan Seroyah Butarbutar,S.H., 49. Lukman Hakim Zuhdi,S.H., 50. H.Irfan Zidny,S.H.S.Ag.,M.Si.,51. Dr. Fx.Puri Manunggal,S.H., 52. Asep Lukman,S.H.,adalah Tim Kuasa Hukum PartaiKebangkitan Bangsa yang beralamat di Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat. No. Telepon (021) 3145328, No.faksimili (021) 3145329, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua) Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1193/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 142
Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Dan seterusnya dianggap dibacakan. 72.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS PERTIMBANGAN HUKUM Dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Dianggap dibacakan. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajukan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Pemohon dalam permohonan awal yang diajukan dalam masa 3 x 24 jam pertama (12 Mei 2014) mendalilkan bahwa di Provinsi Bengkulu terjadi perselisihan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten Kepahiyang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu, Kabupaten MukoMuko, Kabupaten Bengkulu Utaratanpa menjelaskan sengketa tersebut untuk pengisian anggota yang mana, apakah untuk calon anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota; 2. Pada masa 3 x 24 jam kedua (15 Mei 2014) Pemohon mengajukan memperbaiki permohonan dengan menyatakan bahwa permasalahan di Provinsi Bengkulu untuk calon anggota 143
DPR RI, demikian pula permohonan Pemohon setelah sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 Mei 2014; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon tanggal 12 Mei 2014 yaitu batas akhir pengajuan permohonan setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umumberdasarkanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, tidak menguraikan dengan jelas sengketa yang didalilkan apakah untuk calon anggota DPR – RI, calon anggota DPRD Provinsi atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 huruf d UU MK yang menyatakan “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Selain itu, jikapun pada perbaikan permohonan yang diajukan pada masa 3 x 24 jam kedua (15 Mei 2014), Pemohon menjelaskan permohonan tersebut untuk calon anggota DPR-RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, menurut Mahkamah karena perubahan tersebut menyangkut substansi daerah pemilihan yang dipersoalkan maka permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dinyatakan dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 12-02/PHPU.DPRDPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014; 73.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian di atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. 144
AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi,Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota pada hariSelasa, tanggal dua puluhempat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi,Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; Sidang diskors sampai pukul 16.00 WIB. Sidang diskors. KETUK PALU 3X
SIDANG DISKORS PUKUL 15.15 WIB SKORS DIBUKA PUKUL 16.06 WIB
74.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Skorsing sidang dicabut kembali. KETUK PALU 1X Kita lanjutkan untuk Provinsi Sulawesi Barat.
145
PUTUSAN NOMOR 02-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Barat) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh: 1. Nama : Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M. Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat 2. Nama : Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M. Hum. Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada DR. H. Teguh Samudera, SH.MH., DR.Dossy Iskandar Prasetyo, SH.MHum., Gusti Randa Malik, SH.MH., DR. Hj. Elza Syarief, SH.MH., H. Taufik Hais, SH., Kristiawanto, SHI.MH., DR. Rufinus Hotmaulana, SH.MM.MH., Teddi Adriansyah, SH. MH., H. Irwan Hadiwinata, SH. SpN, MH., Beriawan Pebriz, SH. Krismawan, SH., Sri Utami, SH., Iksan Muhardi, SH., Hendra Heriansyah, SH.MH., M. Syafri Noer, SH. M.Si., DR. Tommy Sihotang, SH, LL.M., H. Sonie Sudarsono, SH.MH., HJ. Tutut Rokhayatun, SH.MH., Ria Anna Irene Sinaga, SH. MH., Zenuri Makhrodji, SH., Tri Retno Soehenti, SH., Riyandi Regina, SH., IR. Vidi Galenso Syarief, SH.MH., Haryandarujati, SH., Mirza Zulkarnaen, SH.MH., Fadzri Apriliansyah, SH., Badrul Munir, SH.S.A.g., Hadi Wahyudi, SH., Fahri Pasaribu, SH., Aziz Danu, SH., Sri Astuti, SH., Usin Abdisyah Putra S, SH., Irvan Yudha Oktara, SH., Carrel Ticualu, SE. SH., C. Suhadi, SH., Mahfud, SH., Davidson Simanjuntak, SH., Arsi Divinubun, SH., Bambang Sugiono, SH., Sayuti, SH., Hasanuddin, SH. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Hati Nurani Rakyat beralamat di Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ...................................... Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1188/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar 146
Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ..................................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon; 75.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: DAERAH PEMILIHAN MAMASA 3 (DPRD KABUPATEN/KOTA) [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut: 1. Perolehan suara Pemohon seharusnya 1.910 suara, bukan 1.890 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 20 suara; 2. Terjadi perubahan perolehan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Peu’, Kecamatan Tabulahan. Perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Peu’ seharusnya 18 suara, berubah menjadi 3 suara di Formulir D1, dan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Peu’ seharusnya 2 suara, berubah menjadi 0 suara di Formulir D1; 147
3. Terjadi perubahan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Ulumambi Barat, Kecamatan Bambang. Perolehan suara Pemohon seharusnya 7 suara, berubah menjadi 2 suara di Formulir D1; 4. Termohon melakukan manipulasi pemilih dengan memilih seluruh surat suara beserta cadangannya di 4 desa yaitu Desa Peu’, Desa Periangan, Desa Pangandaran, dan Desa Burana padahal banyak warga yang tidak datang memilih di daerah tersebut dengan berbagai sebab yakni sakit, bepergian, dan lain sebagainya; 5. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mamasa mengenai penghitungan surat suara ulang; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan P-10.19 dan saksi Hasbianto, Pilemon, dan Sri Devi Cahyaningsih; Termohon membantah dalil Pemohon a quo dan mengemukakan pada pokoknya bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan penghitungan harus dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten/Kota atau KPU; Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10Sulbar.Mamasa.01 sampai dengan T-10-Sulbar.Mamasa.31 dan saksi Paulus, Petrus, Yosuardi, dan Suriani T. Dellumaja; 76.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Formulir C1 yang diajukan Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Peu’ adalah Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 148
plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. Lagipula Formulir C1 pada TPS dimaksud hanya diajukan masing-masing satu lembar yang berisi rincian perolehan suara partai politik Nomor Urut 9 sampai dengan Nomor Urut 15 [vide bukti P-10.2 sampai dengan P-10.3]. 2. Saksi Suriani T. Dellumaja (Ketua KPU Kabupaten Mamasa) menerangkan bahwa ketika rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yaitu tanggal 21-22 April 2014, Panwaslu Kabupaten Mamasa merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk membuka Formulir C1 plano TPS 01 dan TPS 02 Desa Peu’ yang hasilnya sebagai berikut: - TPS 01, ada perbaikan perolehan suara Pemohon yang awalnya 3 suara menjadi 4 suara; - TPS 02, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon antara Formulir C1 dengan Formulir C1 plano, yaitu 2 suara; 3. Terhadap dalil Pemohon angka 2, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 01 dan TPS 2 Desa Peu’. Selain bukti yang diajukan Pemohon adalah Formulir C1 TPS 01 dan TPS 2 Desa Peu’ yang diunduh dari laman KPU dan masing-masing hanya satu lembar berisi rincian suara partai politik Nomor Urut 9 sampai dengan Nomor Urut 15, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat kabupaten Termohon telah melakukan perbaikan terhadap perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Peu’ tersebut atas rekomendasi Panwas Kabupaten Mamasa. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 4. Terhadap dalil Pemohon angka 3, menurut Mahkamah, Pemohon mengajukan Formulir C1 TPS 2 Ulumambi Barat yang diterima dari saksi Pemohon [vide bukti P-10.6] dan Formulir C1 TPS 2 Ulumambi Barat yang diunduh melalui laman KPU [vide bukti P-10.7]. Terhadap kedua Formulir C1 tersebut terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon, yaitu 7 suara menurut Formulir C1 Pemohon dan 2 suara menurut Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Menurut Mahkamah, terhadap Formulir C1 Pemohon yang diunduh dari laman KPU telah dipertimbangkan Mahkamah pada angka 1 di atas. Namun demikian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Petrus (Ketua KPPS TPS 2 Desa Ulumambi Barat) menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan pada 149
perolehan suara Hanura di TPS 2 Ulumambi Barat, tertulis 7, seharusnya 2 suara [vide bukti T-10-Sulbar.Mamasa.25]. Bahwa kesalahan penulisan tersebut juga dibenarkan oleh saksi Yosuardi (anggota KPPS TPS 2 Ulumambi Barat) dan Suriani T. Dellumaja (Ketua KPU Kabupaten Mamasa). Oleh karenanya menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 5. Terhadap dalil Pemohon angka 4, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah melakukan manipulasi pemilih dengan memilih seluruh surat suara beserta cadangannya di 4 desa, terlebih lagi Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pengawas Pemilu di setiap tingkatan, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 6. Terhadap dalil Pemohon angka 5, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten telah dilakukan pencermatan dengan membuka Formulir C1 plano untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Peu’ berdasarkan rekomendasi lisan Panwas Kabupaten Mamasa. Terlebih lagi setelah dilakukan pencermatan, tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 7. Terhadap fakta persidangan mengenai DPT Desa Peu’ [vide saksi Pemohon, Hasbianto, Pilemon, dan Sri Devi Cahyaningsih], menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan saksi Termohon, Suriani T. Dellumaja (Ketua KPU Kabupaten Mamasa) bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran data DPT untuk KPU Kabupaten Mamasa. Selain itu, berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 223/KPU-Kab-033.433450/ III/2014 perihal DPTb, DPK, DPKTB, tanggal 19 Maret 2014 pada angka 4 menyatakan pada pokoknya memerintahkan PPS untuk mencoret nama pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum dalam DPT dan kepada pemilih yang sudah meninggal tersebut tidak diberikan undangan untuk memilih serta dianggap sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-10Sulbar.Mamasa.17]. Terhadap fakta tersebut, menurut Mahkamah persoalan perbaikan DPT adalah persoalan yang harus diselesaikan sebelum pemungutan suara. Jika persoalan DPT dipersoalkan setelah pemungutan suara akan menimbulkan persoalan pada pemilih sebagai pemegang kedaulatan yang sudah menggunakan hak pilihnya dengan itikad baik, dan tidak dapat dilakukan perintah pemungutan suara ulang karena adanya masalah DPT dengan terlebih 150
dahulu memperbaiki DPT. Apapun hasil pemungutan suara, itulah fakta hasil pemungutan suara yang harus diakui sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam hal ini, Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan yang diajukan Pemohon yang membuktikan hasil pemungutan suara di TPS tersebut adalah cacat hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 77.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan seluruhnya.
menolak
permohonan
KETUK PALU 1X
Pemohon
untuk
151
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.18 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; Perkara Nomor 03. PUTUSAN NOMOR 03-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Barat) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang diwakili oleh: 1. Nama : Ir. H. Aburizal Bakrie Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat 2. Nama : Idrus Marham Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU6/DPP/Golkar/V/2014 memberikan kuasa kepada Rudy Alfonso, SH, MH, Samsul Huda, SH, MH, Heru Widodo, SH, M.Hum, Nasrullah Abdullah, SH, MH, Purwoko J. Soemantri, SH, MHum, Ibnu Kholik SH, MH, M. Sattu Pali, SH, Yanto Irianto, SH, Bagus Rahmanda Putra, SH, Dr. J. Samsudin Saputra,SH,MH, Totok 152
Prasetiyanto, Nurdin, SH, Robinson, S.Sos, SH, Agung Virguntoro, SH, Melissa Christianes, SH, Samsul Komar, SH, Elthy Rachmawaty H, SH, Dadan Januar DP, SH, Marleen J. Petta, SH, Iman Budi Santoso, SH, MH, Samsudin, SH, Suryana Marta, SH, MH, Dhimas Pradana, SH, Dul Jalil, SH, Muflihun, S.Sos, SH, Adi Fajarsyah Imam, SH, Aan Sukirman, SH, A.Zulfikar Sitompoel,SH,MH, Duran Sianipar, Sip, Umar Limbong, SH, Supriyadi Adi, SH, Mulyadi, SH, Unoto, SH, Radian Syam, SH, MH, Rudi Bombong, SE, TM. Achram Taruna, SH, Lauritzke Mantulameten, SH, Kiagus Ahmad B. Sati, SH, Elintar Pangastuti, SH, MH, Jumanah, SH, MH, Amirullah Tahir, SH, MH, H. Eliyanto, SH, Janius Jhodi Pamatan, SH, Ariefmen, SH, Hasrul Malik Hapati Hasan, SH, MH, M. Amin Ibrahim, SH, Sadi Rinaldi Farmadi, SH, Akurdianto, SH, Rusli, SH, Agus Susmoro, SH, Kamiruddin Al Islam P, SH, Iwan Suhermawan, SE,SH, Annas C. Saputra, SH, MH, Andi Suhernandi, SH, Adi Mansar, SH, M.Hum, Jamaluddin Koedoeboen,SH, Guntur Rambe, SH, MH, Muhammadin Toatubun, SH, Junaidi, SH, Victor W. Nadapdap, SH, MBA, MM, M. Raja Simanjuntak, SH, Hj. Hamidah, SH, MH, Linda Sugianto, SH, Hulman Sinaga, SH, Zeffnat Masnifit, SH, Mahpudin, SH, Kamal Abdul Azis, SH, Wasono, SH, Miranti, SH, MH, Yaswin, SH, Rully Janvier Harwanto,SH,MH,Kes, Wesly Sitohang, SH, Mariam Pangemanan, SH, Benny Haris Nainggolan, SH, Noorche Tumundo, SH, Miftahur Rohmah, Arkan Cikwan Daut Hutapea, SH, Suhardjo P. Aritonang, Erwin Martin, SH, Hartiny Fanny Anggrainy, SH, MH, H. Alexon Syazily, SH, Yan Christian Warinussy,SH, Burmawi Kohar, SH, Willy Noya, SH, Martinus Dumumpe, SH, Dominggus M. Luitnan,SH,MH, Anthoni Hatane, SH, MH, Irwan Muin, SH, MH, Ikhwaluddin Simatupang, SH, M.Hum, Anwar, SH, Avrizal Hamdhy Kusuma, SH, MH, Muh. Tahir, SH, Khomaidi Hambali Siambaton, SH, MH, Ahmad Marsuki, SH, MH, JuharI, SH, MH, Syamsir, SH, MH, Hasan Basri, SH, Misbahuddin Gasma,SH,MH, Arsi Divinubun, SH, Drs.Aloysius Renwarin,SH, Bayu Afryanto, SH, Amir M. Madubun, SH, MH, Qodirun, SH, Victor A. Abaidata, SH, Syarifuddin, David Maturbongs, SH, Petrus Bala Pattyona, SH, MH, Eugen Ehrlich Arie,SH,MH, Meidy Juniarto, SH, Yulianus Uropdana, SH, FX. Denny Satria Aliandu, SH, Kun Suryadana, SH, Mayandri Suzarman, SH, Suhardjo, SH, Tomy Chandra, SH, Jimmy Yansen Nainggolan,SH, Fachrizal Fauzi, SH, M. Sholeh, SH, Dr. J. Samsudin Saputra,S.H,MH, Imam Syafi’i, SH, Yanto Irianto,S.H, Syamsul Arifin, SH, Nurdin,S.H, Samuel Hendrik Pangemanan, SE, SH, Agung Virguntoro,S.H., Zenwen Pador, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H, DR. H. Abustan, SH, MH, Emanuel Herdiyanto, SH, DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H, 153
Yasril Narminda, S.H., adalah Tim Kuasa Hukum Partai Golongan Karya beralamat di JL. Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ...................................... Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ..................................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon; 78.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam eksepsi [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, karena eksepsi 154
Termohon berkait erat dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 3 (DPRD Provinsi) [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut: 1. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 seharusnya 19.692 suara, bukan 16.842 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 2.850 suara; 2. Termohon telah melakukan pelanggaran: - Penambahan perolehan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dan Kabupaten Polewali Mandar yaitu di Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Tutar, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Limboro, dan Kecamatan Alu; - Terjadinya selisih kertas suara dengan jumlah suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dan Kabupaten Polewali Mandar yaitu di Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Tutar, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Limboro, dan Kecamatan Alu; - Terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara terpakai antara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten; - Terdapat perbedaan antara jumlah kertas suara yang harus diterima dengan jumlah kertas suara untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.76 A.1a sampai dengan bukti P- P-5.76 A.3 dan saksi M. Ikhsan Islam, Abd. Samad, serta M. Taufik; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan Termohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya pelaksanaan Pemilu telah berjalan aman dan lancar. Selain itu, Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana pengurangan suara itu terjadi, dimana lokasinya, dan siapa yang melakukan; 155
Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Junaidi dan Hasriadi; [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat: 1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, dan PPK mana serta berapa jumlah pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai politik lain di masing-masing tingkatan tersebut. Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (Kabupaten Polewali Mandar) tanpa menguraikan TPS, kelurahan/desa, dan kecamatan mana terjadinya perselisihan perolehan suara tersebut; 2. Permohonan Pemohon hanya berisi tabel persandingan perolehan suara untuk semua partai politik yang tidak jelas peruntukannya, apakah mengenai kesalahan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, atau KPU kabupaten. Adapun mengenai jumlah perolehan suara Pemohon ; 3. Adapun terkait alat bukti yang diajukan Pemohon bukan Formulir C1 untuk semua TPS di Kabupaten Polewali Mandar, melainkan Formulir DA-1 untuk Kecamatan Luyo, Kecamatan Limboro, Kecamatan Alu, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Tutar, Kecamatan Balanipa, dan Kecamatan Campalagian [vide bukti P-5.76.5 A.1a sampai dengan P-5.76.5 A.1g]; 4. Mengenai pelangaran-pelanggaran yang berkait dengan perbedaan jumlah surat suara yang terpakai dengan DPT, yaitu antara DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Desa Tutar, Kecamatan Luyo, dan Kabupaten Polewali Mandar [vide keterangan saksi M. Ikhsan Islam, Abd. Samad, dan M. Taufik), berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Junaidi (Ketua PPK Kecamatan Tutar) bahwa di Kecamatan Tutar tidak ada perbedaan jumlah DPT baik untuk DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Adapun Termohon dalam kesimpulan tertulis mengemukakan bahwa adanya selisih kertas suara dengan jumlah suara dikarenakan adanya pemilihan suara ulang di 8 TPS di Kabupaten Polewali Mandar yang 7 TPS diantaranya berada di Dapil Sulawesi Barat 3 karena surat suara tertukar. Terjadinya selisih jumlah perolehan suara DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dikarenakan adanya pemilihan suara ulang hanya pada calon anggota DPRD provinsi Sulawesi Barat, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan awal (DPR dan DPRD kabupaten) lebih banyak daripada saat pemilihan suara ulang (DPRD provinsi); 156
Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon adalah benar. Selain Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai kapan, dimana, dan berapa jumlah pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara partai politik lain serta bagaimana hal tersebut terjadi, juga tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon tersebut benar. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 5 (DPRD Provinsi) [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut: 1. Terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai politik lain di 11 kecamatan di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kaluku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, dan Kecamatan Tommo; 2. Perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Barat 5 seharusnya 22.739 suara, bukan 22.547 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 192 suara; 3. Pelanggaran dilakukan oleh Termohon yaitu: Selisih antara pemilih dengan jumlah surat suara; Rekapitulasi di tingkat PPS tidak menghadirkan saksi partai politk; Penambahan suara oleh PPK yaitu Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Pappalang, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Bonehau; Terdapat perbedaan antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yaitu di Desa Tommo, Kelurahan Kabuloang, dan Desa Ahu; Manipulasi suara yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan menunda-nunda proses penghitugan suara; KPU Kabupaten Mamuju bekerjasama dengan PT Astra Agro Lestari Area C1 dengan tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memilih dengan cara melarang adanya TPS di wilayah permukiman karyawan PT. Astro Agro Lestari Area C1; 157
Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan pada pokoknya Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana pengurangan suara tersebut terjadi, dimana lokasinya dan siapa yang melakukan. Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan dalilnya. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon melakukan pelanggaran adalah tidak benar; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-05.SULBAR 5.1 sampai dengan T-05.SULBAR 5.44 dan saksi Hasrum Malik, Lalu Syamsul Rijal, dan Muhaimin Faisal; 79.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, dan PPK mana serta berapa jumlah pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan prolehan suara partai politik lain di masing-masing tingkatan tersebut. Pemohon hanya menguraikan bahwa pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai politik lain terjadi di 11 kecamatan di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kaluku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kepulauan BalaBalakang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, dan Kecamatan Tommo; 2. Pemohon menyandingkan perolehan suara Pemohon menurut Formulir C1 yang diterima dari saksi Pemohon dengan Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Faktanya, sebagian besar Formulir C1 yang diterima dari saksi Pemohon adalah Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU tersebut, menurut Mahakamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. 3. Terhadap dalil Pemohon angka 4, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mangajukan bukti yang meyakinkan bahwa dalil 158
Pemohon tersebut memang benar, terlebih lagi Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 15 Mei 2014 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor 18/BA/KPU-MU/V/2014 tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu empat belas dan Kronologis Pelaksanaan Pencermatan Terhadap Sengketa PHPU Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Nomor 21/BA/KPU-MU/V/2014 yang pada pokoknya Termohon telah melakukan pencermatan dan perbaikan sebagaimana rekomendasi Bawaslu [vide bukti T-05.SULBAR 5.1 sampai dengan bukti T-05.SULBAR 5.4, bukti T-05.SULBAR 5.7 sampai dengan T-05.SULBAR 5.9, bukti T-05.SULBAR 5.12 sampai dengan T-05.SULBAR 5.14, bukti T-05.SULBAR 5.18, bukti T05.SULBAR 5.22, dan bukti T-05.SULBAR 5.23 serta keterangan saksi Andi Muh. Fakhrul Odang, Bachtiar Jaya, Muh. Saad Amin, dan Bambang Arianto]. Adapun saksi Pemohon bernama Amiruddin juga hadir dan menandatangani hasil rapat pleno mengenai pencermatan data hasil rekapitulasi Pemilu legislatif dimaksud; 4. Terhadap dalil Pemohon mengenai keterlibatan KPU Kabupaten Mamuju bekerjasama dengan PT Astra Agro Lestari Area C1 yang tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memilih dengan cara melarang adanya TPS di wilayah pemukiman karyawan PT. Astro Agro Lestari Area C1, saksi Termohon bernama Ishak Ibrahim (Ketua KPU Mamuju) menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Tanggal 19 Agustus 2013, saksi melakukan pertemuan dengan dua anak perusahaan PT Astra yaitu PT Pasangkayu dan PT Mamuang yang pada pokoknya meminta dibangun TPS dalam area HGU karena terdapat perumahan karyawan. Secara lisan pimpinan perusahaan mengizinkan. Namun, seminggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, anak perusahaan melarang penempatan TPS dalam area HGU. Saksi mengirim surat dan meminta kepada perusahaan agar membuat surat mengenai larangan membuat TPS dalam area HGU namun tidak pernah ditindaklanjuti [vide bukti T-05.SULBAR 5.25 dan bukti T05.SULBAR 5.26] Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon a quo adalah benar. Selain Formulir C1 yang diajukan Pemohon adalah Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU yang bukan merupakan data final, pada faktanya, Termohon telah melaksanakan pencermatan dan perbaikan sebagaimana rekomendasi Bawaslu Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 15 159
Mei 2014. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 6 (DPRD Provinsi) [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran di Provinsi Sulawesi Barat pada pokoknya sebagai berikut: 1. Jumlah surat suara yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih; 2. Rekapitulasi tingkat PPS tidak menghadirkan para saksi partai politik peserta Pemilu; 3. Penambahan suara oleh PPK di Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoiyo, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Budong-Budong; 4. Ketidakkonsistenan tanda tangan KPPS pada semua lembaran Model C; 5. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil secara massif dan terstruktur dalam penggunaan fasilitas negara; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.76 A.1a sampai dengan bukti P-5.76 A.1e dan saksi Hartono; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 1/2014; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Andi Muh. Fakhrul Odang, Bachtiar Jaya, Muh. Saad Amin, dan Bambang Arianto; [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 junctis Pasal 31, Pasal 75 UU MK, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD provinsi), Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD provinsi) tidak jelas atau kabur; 160
[3.16]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 80.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi); Permohonan sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi) dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 (DPRD Provinsi) tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
Menyatakan: Dalam eksepsi
AMAR PUTUSAN Mengadili,
Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi);
Daerah 161
Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi) tidak dapat diterima;
Pemilihan
KETUK PALU 1X Dalam pokok permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul _______ WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya; PUTUSAN Nomor 05-14-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Barat) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh: 1. Nama : Dr. M.S. Kaban, Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan 162
2.
Nama Jabatan
: :
BM. Wibowo, SE. M.M. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B, Jakarta Selatan Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang (PBB), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 Nomor Urut 14, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1220/DPP-Sek/07/1435, tanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada 1) Abdurrahman Tardjo, S.H.; 2) Panhar Makawi, S.H., M.H.; 3) Drs. Baginda Siregar, S.H., 4) Samsudin, S.H.; 5) Damrah Mamang, S.H., M.H.; 6) Edigius N.S. Sadipun, S.H.; 7) Kornelis K. Saran, S.H.; 8) Mahfudin, S.H.; dan 9) M. Yasin, S.H., Team Hukum PHU DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada 1) Ali Nurdin S.H., S.T.; 2) Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; 3) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; 4) Abdul Qodir, S.H., M,A.; 5) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; 6) Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; 7) Syafran Riyadi, S.H.; 8) KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; 9) Dedy Mulyana, S.H., M.H; 10) Arie Achmad, S.H.; 11) Subagio Aridarmo, S.H.; 12) Guntoro, S.H.; 13) Rieke Savitri, S.H.; 14) Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; 15) Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; 16) Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; 17) Arif Effendi, S.H.; dan 18) Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; 163
Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Termohon; 81.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pendapat Mahkamah Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT I (DPR RI), DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1 (DPRD PROVINSI), dan DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 3 (DPRD PROVINSI) [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 junctis Pasal 31, Pasal 75 UU MK, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (DPRD Provinsi), dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi), Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (DPRD Provinsi), dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi) tidak jelas atau kabur. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor: 01-01/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPUDPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/ 2014, 0514/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR164
DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPUDPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/ XII/ 2014, 1202/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014; DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 2 (DPRD PROVINSI) [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Perolehan suara Pemohon seharusnya 7.394 suara, bukan 6.442 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 925 suara; 2. Berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh saksi Pemohon di 40 TPS dari 455 TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon 952 suara; 3. Di Kecamatan Polewali terdapat penambahan perolehan suara untuk 11 partai politik lainnya, yaitu 688 suara; 4. Terdapat perbedaan antara perolehan suara Partai Hanura dan PBB yang tercatat dalam Formulir C1 di Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Matakali, Kecamatan Tapango, Kecamatan Matangnga, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli, dan Kecamatan Bulo dengan yang tercatat dalam Formulir DB1 Kabupaten Polewali Mandar. Perolehan suara Hanura berdasarkan Formulir C1 adalah 7.349 suara, sedangkan berdasarkan Formulir DB1 adalah 7.544 suara. Perolehan suara PBB berdasarkan Formulir C1 adalah 7.394 suara, sedangkan berdasarkan Formulir DB1 adalah 6.442 suara; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.190 dan P-14.191, serta saksi Yusril Marisar, Zulkarnain, dan Eko Agung; Termohon membantah dalil Pemohon a quo dan mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana perubahan suara sebagaimana dalil Pemohon tersebut terjadi serta berapa jumlahnya. Selain itu dalil Pemohon tersebut juga tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan; [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, dan PPK mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut. Pemohon hanya menguraikan bahwa pengurangan suara Pemohon terjadi di 40 TPS yaitu 952 suara sebagaimana Formulir C1 yang diperoleh saksi Pemohon [vide bukti P14.191]. Hal ini ditegaskan pula oleh saksi Yusril Marisar yang menerangkan bahwa dari 455 TPS, ada 40 TPS yang bermasalah yaitu di Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Matakali, Kecamatan Tapango, Kecamatan 165
2.
3.
4.
Matanga, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapili dan Kecamatan Bulo, namun tidak dijelaskan oleh saksi di TPSTPS mana saja suara Pemohon berkurang. Demikian juga, Pemohon hanya mengajukan Formulir C1 untuk 40 TPS dari 455 TPS yang dipersoalkan. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya; Terhadap Formulir C1 untuk 40 TPS yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada bukti Formulir C1 yang diajukan Pemohon dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 [vide bukti P-14.191] yaitu di 31 TPS, di antaranya TPS 04 Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, TPS 11 Desa Wattang, Kecamatan Polewali, TPS 03 Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, TPS 4 Desa Dakka, Kecamatan Tapango, TPS 1 Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, TPS 3 Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, dan TPS 04 Desa Patambanua, Kecamatan Bulo; Terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara 11 partai politik lainnya di Kecamatan Polewali yaitu 688 suara, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS dan PPS mana, untuk partai politik apa, serta berapa jumlah penambahan suara di masing-masing tingkatan tersebut. Walaupun Pemohon mengajukan bukti Formulir C1 di 11 TPS di Kecamatan Polewali, namun Mahkamah tidak dapat memverifikasi partai politik apa saja yang bertambah perolehan suaranya yang didalilkan Pemohon. Adapun mengenai saksi Zulkarnain yang menerangkan bahwa di Kabupaten Polewali Mandar terdapat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah antara DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten yaitu 688 suara, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk Kabupaten Polewali Mandar telah dilakukan pencermatan, yang salah satunya mengenai sinkronisasi data pemilih dan pengguna hak pilih, sehingga tidak ada perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih sebagaimana keterangan saksi Zulkarnain. Oleh karenanya menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya; Terhadap perbedaan perolehan suara Partai Hanura dan PBB antara Formulir C1 di Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Matakali, Kecamatan Tapango, Kecamatan Matangnga, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli, dan Kecamatan Bulo dengan Formulir DB1 Kabupaten Polewali Mandar, menurut 166
Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan bukti yang lengkap untuk TPS-TPS di Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Matakali, Kecamatan Tapango, Kecamatan Matangnga, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli, dan Kecamatan Bulo sebagaimana dalil Pemohon, hanya mengajukan alat bukti berupa Formulir C1 di 40 TPS di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapili, dan Kecamatan Bulo. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 82.
HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Polewali Mandar 4 (DPRD Kabupaten/Kota) diajukan melewati tenggang waktu; [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (DPRD Provinsi), dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi) tidak jelas atau kabur; [4.5] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 167
Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Polewali Mandar 4 (DPRD Kabupaten/Kota), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (DPRD Provinsi), dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi) tidak dapat diterima; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya; PUTUSAN Nomor 07-06-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Barat) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili oleh: 168
1.
2.
Nama Jabatan Alamat
: Prof. Dr. Suhardi : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya : Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Nama : Ahmad Muzani Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Alamat : Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH, Habiburrokhman, SH, MH, M. Said Bakhri, SH, SSos, MH, M. Maulana Bungaran, SH, Eva Yulianti, SH, Lista Hurustiati, SH, Alex Candra, SH, Hendarsam, SH, Ika Franova Octavia, SH, Rahman Kurniansyah, SH, Munathsir Mustaman, SH, Ferdian Mahzan Fauzi, SH, Achmad Safaat, SH., adalah Tim Kuasa Hukum Partai Gerakan Indonesia Raya beralamat di JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerakan Indonesia Raya peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 6 (enam). Selanjutnya disebut sebagai .................................. Pemohon;
Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1186/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; 169
Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (perkara Daerah Pemilihan Majene 1 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten); Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (perkara Daerah Pemilihan Majene 1 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten); Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (perkara Daerah Pemilihan Majene 1 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten); 83.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon bukan hanya mengenai perolehan suara namun juga mengenai kecurangan proses Pemilu, telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: DAERAH PEMILIHAN MAJENE 1 (DPRD KABUPATEN) [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut: 1. Perolehan suara H.R. Yudi Hardadi, S.Sos., calon perseorangan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) seharusnya 2.104 suara, bukan 2.134 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat penambahan 30 suara; 2. Penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur yaitu: - TPS 2 Desa Totoli, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 3 suara, berubah menjadi 4 suara di Formulir D1; - TPS 3 Desa Pangali Ali, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 0 suara, berubah menjadi 7 suara di Formulir D1; 170
- TPS 7 Desa Pangali Ali, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 12 suara, berubah menjadi 14 suara di Formulir D1; - TPS 1 Desa Banggae, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 38 suara, berubah menjadi 40 suara di Formulir D1; - TPS 3 Desa Pamboborang, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 0 suara, berubah menjadi 14 suara di Formulir D1 - TPS 10 Desa Baurung, Kecamatan Banggae Timur, perolehan suara Pihak Terkait di Formulir C1 adalah 25 suara, berubah menjadi 29 suara di Formulir D1; 3. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Majene untuk melakukan penghitungan ulang pada TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 10, dan TPS 17; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.26.1 sampai dengan P-6.26.20 dan saksi Lukman W., Emil Saputra, dan Parman; Termohon membantah dalil Pemohon a quo dan mengemukakan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan calon anggota legislatif dari PKS atas nama H.R. Yudi Hardadi, S.Sos. tidak berdasar dan tidak sesuai fakta sebenarnya. Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Majene untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap TPS-TPS yang dilaporkan oleh Pemohon yang hasilnya Formulir C1 dalam kotak sama dengan Formulir C1 milik para saksi; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-06Sulbar.Majene.01 sampai dengan T-06-Sulbar.Majene.33 dan saksi M. Fajar Purnomo, M. Syahrir A., Ansyar K., Asmanuddin, dan Nurdin Pasokkori; Terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon a quo tidak benar. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Majene pada tanggal 20 April 2014; Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3.1.1 sampai dengan PT-3.10.3 dan saksi Budi Mansur, Hamdan, dan Asdar; [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah telah menyandingkan alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yaitu Formulir C1, Formulir C1 Plano, Formulir D1, dan Formulir D1 Plano sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: 171
TPS TPS 2 Desa Totoli TPS 3 Desa Pangali Ali TPS 7 Desa Pangali Ali TPS 1 Desa Banggae TPS 3 Desa Pambob orang TPS 10 Desa Baurung
FORMULIR C1 P T m r h m
FORMU LIR C1 P PLANO T
FORMULIR D1 P T m r h m
FORMU LIR D1 P PLANO T
3
4
4 4
4
4
4
4
0
7
7 7
7
7
7
7
1 2
1 4
1 14 4
1 4
1 4
1 14 4
3 8
4 0
4 40 0
4 0
4 0
4 40 0
0
1 4
1 14 4
1 4
1 4
1 14 4
2 5
2 9
2 29 9
2 9
2 9
2 29 9
Berdasarkan tabel tersebut, menurut Mahkamah, penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 30 suara sebagaimana dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum. Terlebih lagi terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Majene yang tercantum dalam Surat Panwaslu Kabupaten Majene Nomor 162/Panwaslu-Mjn/IV/2014 perihal Rekomendasi Penghitungan Pada TPS Tertentu, tanggal 13 April 2014 [vide bukti P-6.26.13 dan bukti T-06-Sulbar.Majene.27] telah dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 19/BA/ /IV/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pada Beberapa TPS dan Berita Acara Nomor 19.a/BA/ /IV/2014 tentang Hasil Penghitungan Ulang Pada TPS Tertentu, masing-masing tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu empat belas [vide bukti T06-Sulbar.Majene.28 sampai dengan T-06-Sulbar.Majene.31 dan saksi M.Fajar Purnomo, Ansyar K., dan Asmanuddin];
172
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak berasalan menurut hukum; 84.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X 173
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu empat belas, pukul 16.36 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya; Koreksi, untuk putusan sebelumnya yang Sulbar. Koreksi pengucapan putusan dilakukan oleh delapan Hakim Konstitusi, yang sembilan dikurangi Arief Hidayat. Selanjutnya. PUTUSAN NOMOR 08-15-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Barat) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) yang diwakili oleh: 1. Nama : Sutiyoso Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Alamat : Jalan Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta Pusat 2. Nama : M. Yusuf Kartanegara Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Alamat : Jalan Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada M. Kamal Singadirata, SH.,MH., Safril Partang, SH.,MH.. Jeffry Palijama, SH., Nixon Gans Lalu, SH.,MH., Ridwan, SH., Rio Rama Baskara, SH., Martimbang R. Siahaan,SH., Abdul Lukman Hakim, SH., Nugraha, SH., Saepudin Umar, SH., Andi Asrun, SH., M. 174
Hasbi, SH., Ardiyansah, SH, Solehudin, SH, Hj. Lolynda Usman, SE.SH, kesemuanya adalah Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ......................................... Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1194/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Termohon; 85.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI) [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon seharusnya 68.222 suara, bukan 7.965 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 61.257 suara; 175
Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan yang pada pokoknya penghitungan suara yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan; [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah memeriksa berkas permohonan Pemohon serta fakta persidangan, ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti. Menurut Mahkamah hal tersebut jelas tidak sesuai dengan asas hukum yang menyatakan “siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, selain permohonan tidak memenuhi syarat Pasal 31 ayat (2) UU MK yang menyatakan “Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut”, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 86.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.5]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 176
AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon; KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16. WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya; PUTUSAN NOMOR 11-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Barat) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1]
[1.2]
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh: 1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan 2. Nama: Ir. Taufik Kurniawan Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan 177
[1.3]
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Didi Supriyanto, SH., M.Hum.; Herman Kadir, SH., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, SH, MH; Sulistyowati, SH., MH.; A. Muhajir Sodrudin, SH., MH.; Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH.; Al Latifah Fardhiyah, SH.; Yonelfia Yeli, SH.; M. Jodi Santoso, SH.; Vivi Ayunita Kusumandari, SH.; RA Shanti Dewi, SH, MH.; Ibrahim Kadir Tuasamu, SH., MM.; Mike Sonia Diniati, SH.; Ahmad Qadar Isman, SH, MH.; Ir.Kusnadi Notonegoro,SH.,M.Hum.; Irwan Muin, SH., MH.; Anwar, SH.; Jubir, SH.; T. Arifin, SH.; Galih Aria Pamungkash, SH.; Rasida Siregar, SH; Sri Utami Rejeki, SH.; Zulfira, SH.; Reti Benarti, SH.; Muhammad Tohir, SH.; M. Zulkarnain, SH.; Jurizal Dwi, SH., MH.; Munirodin, SH.; Suhandono, SH.; Wiyadi Andi, SH.; Herryzal, SH.; Sugeng Ilyas, SH.; Alfret M. Simanulang, SH.; Gusti Pordimansyah, SH.; Renee F. Winarno, SH.; Moraldo Siagian, SH.; Bazarin Amal, SH.; Zulfikar Sawang, SH., MH.; Nugraha Abdulkadir, SH., MH.; Bambang Purwanto, SH.; Chairil Syah, SH.; Zen Smith, SH.; Yudho Himawanto Marhoed, SH.; Rienaldo Sudrajat, SH.; Tubagus Deni Sunardi, SH.; Thamrin A. Achmad, SH.; Asdar Thosibo, SH; Kardiman B. Manalu, SH.; Agus Setiawan, SH.; Anggi Bimanes, SH.; Ichsan, SH.; Erizal Rahman, SH.; Mashudi, SH.; Burhanuddin LM, SH.;, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Badan Advokasi DPP Partai Amanat Nasional yang beralamat di Jl. TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional, peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan). Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Pemohon; Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 178
Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ...................................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon; 87.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pendapat Mahkamah Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT I (DPR RI) [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut: 6. Perolehan suara Pemohon seharusnya 99.457 suara, bukan 93.977 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 5.480 suara; 7. Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon secara berjenjang mulai dari TPS sampai dengan KPU kabupaten yaitu di Kabupaten Poleweli Mandar 99 suara, Kabupaten Mamasa 2.682 suara, Kabupaten Majene 1.700 suara, dan Kabupaten Mamuju 999 suara; 8. Di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara terpakai; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.1 SB sampai dengan P8.6.5 SB dan saksi Juliani; Termohon membantah dalil Pemohon a quo dan mengemukakan pada pokoknya bahwa tidak benar terjadi selisih suara Pemohon di Kabupaten Mamasa 2.682 suara. Bahwa suara calon atas nama Dirga Adhi Putra Singkarru, M.Sc. sesuai Fomulir DB DPR Kabupaten Mamasa adalah 19.581, sedangkan suara PAN adalah 20.722 suara. Bahwa keberatan saksi Pemohon yang diajukan pada saat rekapitulasi tingkat nasional kepada Bawaslu RI tidak terbukti. Hal tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu 179
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 3 Mei 2014; Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8-Sulbar.Mamasa.1 sampai dengan T-8-Sulbar.Mamasa.05 dan saksi Hasriadi serta Suriani T. Dellumaja; [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 8. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU, menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid; 9. Terhadap dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS dan PPS mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut. Adapun dalil Pemohon yang menyandingkan perolehan suara Pemohon yang tercatat dalam Formulir C1 yang diterima saksi Pemohon dengan Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU serta Formulir DB1 DPR, menurut Mahkamah, seharusnya persandingan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan satu tingkat di atasnya, misalnya Formulir C1 dengan Formulir D1, dan seterusnya agar terlihat kesalahan hasil penghitungan perolehan suaranya. Oleh karena itu, perbandingan hasil penghitungan perolehan suara di Formulir C1 dengan Formulir DB1 sebagaimana didalilkan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas. Selanjutnya terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU telah dipertimbangkan Mahkamah pada angka 1 di atas, sehingga mutatis mutandis berlaku pula pada dalil Pemohon a quo; 10. Terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon menguraikan bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi di 13 TPS di 8 kecamatan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 permohonan Pemohon. Menurut Mahkamah, Pemohon hanya mengajukan bukti Formulir C1 di 12 TPS saja, sedangkan untuk TPS 02 Balanipa tidak dibuktikan dengan Formulir C1. 180
Selain itu, Pemohon menyandingkan perolehan suara Pemohon di 13 TPS tersebut dengan Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU telah dipertimbangkan Mahkamah pada angka 1 di atas, sehingga mutatis mutandis berlaku pula pada dalil Pemohon a quo; 11. Terhadap dalil Pemohon angka 4, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan jumlah riil pada Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon, diantaranya, di Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Malunda, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih 9.998 dan surat suara terpakai 9.959, faktanya menurut Formulir C1 Pemohon, pengguna hak pilih 9.998 dan surat suara terpakai 9.998; Kecamatan Tammerodo Sendana, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih 6.654 dan surat suara terpakai 6.651, faktanya menurut Formulir C1 Pemohon, pengguna hak pilih 6.654 dan surat suara terpakai 6.654; dan Kecamatan Ulumanda, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih 5.210 dan surat suara terpakai 4.891, faktanya menurut Formulir C1 Pemohon, pengguna hak pilih 4.927 dan surat suara terpakai 4.927. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya; 12. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, terhadap keberatan-keberatan Pemohon tersebut di atas, KPU Kabupaten Mamuju atas rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 3 Mei 2014 telah melakukan pencermatan data hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 berdasarkan Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-MU/V/2014 tanggal delapan bulan Mei Tahun dua ribu empat belas yang juga ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Muh. Akkas H. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 88.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 2 (DPRD PROVINSI) [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 junctis Pasal 31, Pasal 75 UU MK, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon sepanjang 181
Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi), Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi) tidak jelas atau kabur; DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 6 (DPRD PROVINSI) [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya: 1. Perolehan suara Pemohon seharusnya 5.195 suara, bukan 4.986 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 209 suara; 2. Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 13 TPS, 4 desa, dan 3 Kecamatan yaitu TPS 1, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, TPS 2 dan TPS 4 Desa Tumbu, Kecamatan Tumbu, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lumu, TPS 1 dan TPS 3 Desa Pasapa, Kecamatan Budong-Budong; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.1 SB 6 sampai dengan P8.9 SB 6 dan saksi Mursid; Termohon tidak menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD provinsi), namun Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8-Sulbar.Mamuju.01 sampai dengan T-8-Sulbar.Mamuju.18 dan saksi Bambang Arianto; [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU, menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid; 2. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada bukti Formulir C1 yang diajukan Pemohon dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 pada beberapa TPS, diantaranya TPS 1, 182
TPS 8, dan TPS 9 Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo [vide bukti P-8.6 SB 6], TPS 1 dan TPS 2 Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong [vide bukti P-8.8 SB 6]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah meragukan keabsahan Formulir C1 pada 5 TPS dimaksud. Menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 209 suara di 13 TPS dimaksud adalah benar, terlebih Formulir C1 pada 5 TPS dari 13 TPS yang didalilkan diragukan keabsahannya sehingga menurut Mahkamah kalaupun perolehan suara Pemohon di 8 TPS lainnya adalah benar, tetap tidak akan memengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 89.
HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA
[4.1] [4.2]
[4.3] [4.4] [4.4]
KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, kecuali Pemohon perseorangan calon atas nama Dirga Adhi Putra Singkarru. M.Sc. untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RIinternal) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi) tidak dapat diterima; Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 183
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Pemohon perseorangan calon dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI-internal) atas nama Dirga Adhi Putra Singkarru. M.Sc. tidak dapat diterima; Dalam Pokok Permohonan Permohonan Pemohon sepanjang Derah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi) tidak dapat diterima; Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.50 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya; Putusan Nomor 01 untuk Provinsi Jambi. PUTUSAN NOMOR 01-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI JAMBI) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: 184
[1.2] Partai Nasional 1. Nama : Jabatan : Alamat
Demokrat yang diwakili oleh: Surya Dharma Paloh Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat Jalan R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 2. Nama : Patrice Rio Capella Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat Alamat Jalan R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PartaiNasDem/BAHU.PND/PHPU/ SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., dan Winda Valdya, S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasional Demokrat beralamat di Jl. R.P. Soeroso Nomor 42 Gondangdia Lama - Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 1; Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1189/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, 185
S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 90.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur. Terhadap eksepsi Termohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan Dapil Jambi 1 (DPRD Provinsi) [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah 13.707 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah 13.445 suara, sehingga terdapat pengurangan 262 suara yang terjadi akibat kekeliruan penjumlahan suara oleh Termohon di TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 50, TPS 52 Kelurahan Kenali Besar; Pada 48 TPS di Kelurahan Mayang Mangurai; di TPS 22 Kelurahan Solok Sipin; di TPS 9 Kelurahan Selamat, di TPS 14 Kelurahan Legok, Kesalahan penjumlahan pada 40 TPS Kelurahan Legok; di TPS 10, TPS 22 Kelurahan Sungai Putri; di TPS 8, TPS 13, TPS 29 Kelurahan Payo Selincah; di TPS 1, TPS 3, TPS 23 di Kelurahan Handil Jaya;di TPS 11 Kelurahan Lebak Bandung; di TPS 23, TPS 25, TPS 36, TPS 37, TPS 38 Kelurahan Lingkar Selatan; di TPS 2, TPS 35 Kelurahan Pall Merah; TPS 4, TPS 33 di Kelurahan Talang Bakung; di TPS 27 186
Kelurahan Pasir Putih. Pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi, Pemohon mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Termohon telah melakukan perbaikan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-PROV/Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 26/Kpts/KPU-PROV/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2014. Namun setelah dilakukan perbaikan perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah 13.580, padahal menurut Pemohon seharusnya memperoleh 13.707 suara, sehingga masih terdapat selisih 127 suara. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak, keterangan saksi Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: - Mengenai TPS-TPS di Kelurahan Lingkar Selatan yang diperselisihkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah terhadap TPS-TPS tersebut telah dilakukan penelitian ulang sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi dibuktikan dengan Surat (vide Bukti T-1 Jambi1.3) bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon. Saksi Pemohon yang bernama Aswan Hidayat (Saksi Partai Nasdem) dan Muhamad Sofyan (Pemantau Resmi dari Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia) pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesalahan penjumlahan di 56 TPS dan dilakukan penghitungan ulang untuk Kelurahan Lingkar Selatan atas Formulir C-1 dan Formulir D-1 dari Panwas, KPU, dan saksi serta telah dilakukan perbaikan. Saksi Termohon yang bernama M.Subhan (Ketua KPU Provinsi Jambi) dan Wein Arifin (Ketua KPU Kota Jambi) pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan saksi Pemohon tentang adanya penelitian ulang di 56 TPS di Kelurahan Lingkar Selatan dan telah setujui oleh saksi Partai Nasdem yang bernama Aswan Hidayat. Oleh karenanya menurut Mahkamah, dalil permohonan mengenai 56 TPS, Kelurahan Lingkar Selatan, tidak beralasan menurut hukum; - Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon diperoleh fakta hukum bahwa tidak semua TPS yang didalilkan Pemohon terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara karena perolehan suara Pemohon baik pada bukti Formulir C-1 maupun Formulir D-1 adalah sama dengan bukti Formulir C-1 plano, Formulir C187
1, dan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon, yaitu pada TPS 36, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru (vide Bukti P1-JAMBI-39= P1-JAMBI-36=T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.19=T-1.DPRD.PROV-JAMBI-.20= T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.7);TPS 13 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur (vide Bukti P1-JAMBI-34= P1-JAMBI-13.4=T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.40=T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.12=T.DPRD.PROV-JAMBI-1.41). Menurut Mahkamah, ada pula TPS-TPS yang juga tidak bermasalah karena bukti Formulir C1 plano sama dengan bukti Formulir D-1, yaitu TPS 9 Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura (vide Bukti P1JAMBI-10.2= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.34); TPS 10 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura (vide Bukti P1-JAMBI12.3= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.37= T-1.DPRD.PROV-JAMBI1.11); TPS 8 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur (vide Bukti P1-JAMBI-13.4= T-1.DPRD.PROV-JAMBI1.39= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.41); TPS 23 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung (vide Bukti P1-JAMBI-14.4= T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.43= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.13); TPS 11 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung (vide Bukti P1-JAMBI-15.2= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.44= T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.14); TPS 33 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan (vide Bukti P1-JAMBI18.3= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.49= T-1.DPRD.PROV-JAMBI1.17); TPS 4 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan (vide Bukti P1-JAMBI-18.3= T-1.DPRD.PROV-JAMBI1.48= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.17); - Perihal dalil Pemohon mengenai berkurangnya 16 suara dari 33 suara menjadi 17 suara di TPS 52 Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-28 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-6 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.29 berupa Formulir C-1 plano dan Bukti T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.7 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 33 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 17 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 33 suara; Menurut Mahkamah bukti Formulir C-1 plano adalah bukti yang valid dan diyakini kebenarannya daripada bukti lainnya. Oleh karenanya memang benar telah terjadi pengurangan 16 suara Pemohon. 188
Perihal dalil Pemohon mengenai berkurangnya satu suara dari 19 suara menjadi 18 suara di TPS 50 Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-5.4 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-6 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.27 berupa Formulir C-1 plano, Bukti T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.17 berupa Formulir C-1, dan Bukti T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.28 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 19 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 18 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 19 suara; Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon. - Mengenai dalil berkurangnya 12 suara dari 18 (delapan belas) suara menjadi enam suara di TPS 38 Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-27 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-6 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.26 berupa Formulir C-1 plano, Bukti T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.24 berupa Formulir C-1, dan Bukti T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.25 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 18 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 6 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 18 suara; Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pengurangan 12 suara Pemohon. - Perihal dalil Pemohon mengenai berkurangnya satu suara dari 22 suara menjadi 21 suara di TPS 37 Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-40 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-6 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.22 berupa Formulir C-1 plano, Bukti T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.21 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: -
189
Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 22 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 21 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 22 suara; Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon. - Mengenai dalil berkurangnya satu suara dari tujuh suara menjadi enam suara di TPS 22 Solok Sipin, Kecamatan Telanai Pura, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI29 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-9.2 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.32 berupa Formulir C-1 dan C-1 plano, dan Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.33 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 6 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara; Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon. - Mengenai dalil berkurangnya 1 (satu) suara dari 11 (sebelas) suara menjadi 10 (sepuluh) suara di TPS 14 Legok, Kecamatan Telanai Pura, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI11.1 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-11.3 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.35 berupa Formulir C-1 Bukti T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.10 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 11 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 10 suara; Oleh karena perolehan suara pada bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon sama menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon. - Mengenai dalil berkurangnya 4 (empat) suara dari 7 (tujuh) suara menjadi 3 (tiga) suara di TPS 22 Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-
190
12.2 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-12.3 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.38 berupa Formulir C-1 plano dan Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.11 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 3 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara; Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pengurangan 4 (empat) suara Pemohon karena bukti Formulir C-1 plano bersesuaian dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon. - Mengenai dalil berkurangnya 1 (satu) suara dari 17 (tujuh belas) suara menjadi 16 (enam belas) suara di TPS 29 Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-13.3 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1JAMBI-13.4 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.12 berupa Formulir D-1. Pemohon mengajukan bukti bertanda T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.42 berupa Formulir C-1 plano (Bukti fisik C-1 plano tidak ada) diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 17 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 16 suara; Berdasarkan persandingan bukti tersebut menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon, Apalagi Termohon tidak mengajukan bukti Formulir C-1 dan bukti Formulir C-1 plano sebagai bukti pembanding. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu Provinsi Jambi yang memastikan perolehan suara Pemohon adalah 17 suara. 91.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS -
Mengenai dalil berkurangnya 9 (sembilan) suara dari 16 (enam belas) suara menjadi 7 (tujuh) suara di TPS 3 Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI14.2 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-14.4 berupa Formulir D-1 dengan bukti Termohon yang diberi tanda T191
1.DPRD.PROV-JAMBI-1.43 berupa Formulir C-1 plano dan Formulir C-1, bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.13 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 16 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 17 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara; Berdasarkan persandingan bukti tersebut menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon bukan berkurang 9 suara sebagaimana didalilkan, bahkan sebaliknya, berdasarkan bukti C-1 plano, C-1, dan D-1 yang diajukan oleh Termohon, terbukti bertambahnya 10 (sepuluh) perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. - Mengenai dalil berkurangnya 10 (sepuluh) suara dari 18 (delapan belas) suara menjadi 8 (delapan) suara di TPS 1 Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-14.1 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI14.4 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.43 berupa Formulir C-1 plano dan Formulir C-1, Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.13 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 18 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 8 suara; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 8 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 9 suara; Berdasarkan persandingan bukti tersebut menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 9 (sembilan) suara sebagaimana bukti C-1 plano yang diajukan Termohon, karena bukti C-1 plano merupakan bukti yang valid dibandingkan bukti lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perolehan suara Pemohon berkurang 1 (satu) suara dan bukan berkurang 10 (sepuluh) suara sebagaimana didalilkan Pemohon. 192
Mengenai dalil berkurangnya 5 (lima) suara dari 10 (sepuluh) suara menjadi 5 (lima) suara di TPS 35 Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-36 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-17.3 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.47 berupa Formulir C-1 plano dan Formulir C-1, Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.16 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 10 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 5 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 10 suara; Oleh karena perolehan suara pada bukti Formulir C-1 dan bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon adalah sama. Dipastikan dengan bukti Formulir C-1 plano yang diajukan Termohon, menurut Mahkamah memang benar terjadi pengurangan 5 (lima) suara Pemohon. - Mengenai dalil berkurangnya 1 (satu) suara dari 12 (dua belas) suara menjadi 11 (sebelas) suara di TPS 2 Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-35 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-17.3 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.46 berupa Formulir D-1 dan Formulir C-1 plano, Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.45 berupa Formulir C-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 12 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 11 suara; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 11 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 12 suara; Oleh karena perolehan suara Pemohon pada bukti Formulir C-1 plano yang diajukan Termohon sama dengan Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, yakni 12 (dua belas suara) dan perolehan suara Pemohon pada bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon adalah sama, yaitu 11. Menurut Mahkamah memang benar terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon. -
193
Mengenai dalil berkurangnya 6 (enam) suara dari 6 (enam) suara menjadi 0 (nol) suara di TPS 27 Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI19.1 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-19.2 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.50 berupa Formulir C-1 plano dan Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.18 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 6 suara; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 0 suara; - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 6 suara; Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pengurangan 6 (enam) suara Pemohon karena bukti Formulir C-1 plano bersesuaian dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon. Mengenai kesalahan penjumlahan di 48 TPS Kelurahan Mayang Mengurai, dari perolehan menurut Pemohon seharusnya memperoleh 499 suara, menjadi 484 suara, sehingga ada pengurangan 15 suara Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-8 berupa Formulir D-1 dan Bukti P1-JAMBI-19.2 berupa Formulir D1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.30 berupa Formulir C-1 dan Bukti T-1.DPRD.PROVJAMBI-1.8 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 499 suara; - Bukti Formulir D-A1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 484 suara; - Bukti Formulir C-1 pada 40 TPS jumlah perolehan suara Pemohon adalah 480; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon untuk TPS 47 tidak ada; Berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar karena ketidaklengkapan bukti yang diajukan baik Pemohon maupun Termohon. Mengenai kesalahan penjumlahan di 40 TPS Kelurahan Legok, dari perolehan menurut Pemohon seharusnya memperoleh 185 suara, menjadi 173 suara, sehingga ada pengurangan 12 suara Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dan -
194
menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-11.3 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T1.DPRD.PROV-JAMBI-1.10 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara: - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 173 suara; Berdasarkan fakta tersebut di atas, perolehan suara Pemohon pada Bukti D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon adalah sama, yaitu 173, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Mahkamah memang benar terdapat pengurangan dan penambahan perolehan suara Pemohon. Namun apabila perolehan suara tersebut dijumlahkan, tidak memengaruhi keseluruhan perolehan suara Pemohon secara signifikan untuk mendapatkan kursi, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dapil Sungai Penuh 1 (DPRD Kota Sungai Penuh) [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya Petugas KPPS dan Petugas PPS yang melakukan pencatatan Formulir C-1 berhologram di tempat PPK. Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kota Sungai Penuh atas kejadian tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P1-Jambi/SungaiPenuh.I/-1.1 dan saksi Zaspia Hendri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari calon partai lain mengenai perolehan suara Partai Nasdem adalah yang paling tinggi di Dapil Sungai Penuh I; Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyangkalnya dengan mengajukan bukti T-1-KOTA-SUNGAIPENUH 1 75 berupa Surat Panwaslu Kota Sungai Penuh Nomor 29/PanwasluSpn/IV/2014 yang menegaskan surat Pemohon tidak dapat dijadikan bukti permulaan tentang dugaan pelanggaran yang disangkakan dan tuntutan untuk melakukan PSU di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal tidak memenuhi unsurunsur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi, menurut Mahkamah bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan karena sebenarnya keberatan Pemohon sudah diteliti oleh Panwas dan dinilai tidak memenuhi syarat untuk melakukan PSU sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dapil Sungai Penuh 2 (DPRD Kota Sungai Penuh) 195
[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaranpelanggaran sebagai berikut: - Adanya Petugas KPPS yang membagikan sisa surat suara untuk dicoblos oleh penyelenggara secara tidak sah dengan maksud memenangkan calon dari partai tertentu di Dapil Sungai Penuh 2, yang terjadi di seluruh TPS di Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru; - Anggota PPK Kecamatan Koto Baru memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa orang calon, yaitu Fajran (Partai Demokrat), Armadi (PPP), Buzarman (Partai Gerindra), Pasran. K (Partai Hanura), sehingga para calon ini mendapatkan perolehan suara yang tidak wajar terutama di Kecamatan Koto Baru dan mendapatkan kursi di DPRD Kota Sungai Penuh dari Daerah Pemilihan 2 Kota Sungai Penuh; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P1-Jambi/SungaiPenuh.II/-2, dan saksi Kasmir Yasak yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari orang lain tentang adanya pencoblosan massal di TPS 1 Desa Kota Limau Manis, Kecamatan Kota Baru dan TPS 2 Desa Kota Baru, Kecamatan Kota Baru. Termohon menyangkal dalil Pemohon dan mengajukan saksi yang bernama Fajri (Ketua PPK Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi belum menerima laporan dari partai apa pun terkait kasus pencoblosan massal. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi, menurut Mahkamah bukti foto yang diajukan Pemohon tidak membuktikan adanya pencoblosan massal yang dilakukan KPPS. Lagipula saksi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi karena tidak mengalami sendiri kejadian yang sebenarnya. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum. Mengenai Anggota PPK Kecamatan Koto Baru yang memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa orang calon sehingga menurut Pemohon mempengaruhi perolehan suara calon tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon tidak membuktikan adanya hubungan kausalitas antara hubungan kekeluargaan dengan keterpilihan para calon tersebut, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dapil Sungai Penuh 3 (DPRD Kota Sungai Penuh) [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaranpelanggaran di Dapil Sungai Penuh 3 sebagai berikut: 1. Seorang di bawah umur memilih; 196
2. Ketua Panwaslu Kota Sungai Penuh yang bernama Toni Indrayadi, S.Pd berstatus pegawai negeri sipil dan memiliki kedekatan dengan Walikota Kota Sungai Penuh yang merupakan kader dari Partai Demokrat. 3. Penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Rizalmi yang pada pokoknya menerangkan adanya warga kabupaten lain memilih di Kota Sungai Penuh yang berjumlah 14 orang. Saksi yang bernama Aldi Agnopiandi pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat anak di bawah umur yang memilih dan saksi yang bernama Aswardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Rizalmi. Termohon menyangkal dalil Pemohon dan mengajukan saksi bernama Dodi Solpianto (Ketua KPPS TPS 2 Desa Debai, Kecamatan Debai, Kota Sungai Penuh) yang pada pokoknya menerangkan nama-nama atau pemilih yang ada di Desa Debai yang disimpulkan oleh saksi yang berjumlah 14 orang itu adalah warga Desa Debai, tercatat dan terdaftar di dalam daftar pemilih tetap di TPS 2. Saksi juga menerangkan tidak ada anak di bawah umur yang mencoblos. Mengenai Ketua Panwaslu Kota Sungai Penuh yang memiliki kedekatan dengan Walikota Kota Sungai Penuh dari Partai Demokrat, Pemohon juga tidak membuktikan relevansinya dengan pelanggaran yang didalilkan. Setelah Mahkamah mencermati bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak meyakinkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 92.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum 197
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/ Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; Putusan Nomor 03. 198
PUTUSAN NOMOR 03-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI JAMBI) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Golongan Karya yang diwakili oleh: 1. Nama : Aburizal Bakri Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi Jakarta Barat, 11480 2. Nama : Idrus Marham Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi, Jakarta Barat 11480 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. 199
Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi’i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H; dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanpa tanggal, Mei 2014, memberikan kuasa dari Samsul Huda, S.H., M.H., kepada Bambang Sugiono, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima); Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi 200
KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait I Partai Persatuan Pembangunan dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Persatuan Pembangunan; Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Jambi); Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Persatuan Pembangunan dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Persatuan Pembangunan dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 93.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohona Pemohon kabur. Menurut Mahkamah, eksepsi tersebut berhubungan erat sehingga akan dipertibangkan bersama pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Dapil Merangin 4 (DPRD Kabupaten) [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon dengan suara Partai Persatuan Pembangunan pada Formulir C-1 dengan Formulir D-1 di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, yaitu Partai Golkar pada Formulir C-1 memperoleh 10 suara, namun pada Formulir D-1 memperoleh 1 suara, berkurang 9 suara. PPP pada 201
Formulir C-1 memperoleh 20 suara, namun pada Formulir D-1 memperoleh 124 suara, bertambah 104 suara. Perbedaan perolehan suara dimaksud mempengaruhi perolehan kursi Partai Golkar. Pemohon juga mendalilkan bahwa perbedaan suara antara Formulir C-1 dengan Formulir D-1 karena ada perpindahan TPS dari Desa Tuo ke Desa Seluangan Ilir; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-5.14.9.1 ampai dengan P5.14.9.20, serta saksi Alber Trisman, dan Bambang Irawan; Termohon membantah dalil Pemohon dengan meyatakan bahwa proses pemungutan suara dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan; Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan bukti T-5 Kab Merangin.IV.45 sampai dengan T-5. Merangin.IV.54, serta saksi Sudrirman, Saifudin Zuhri, dan Muhammad Zen; PPP mengajukan diri sebagai Pihak Terkait (selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I) dan memberi keterangan bahwa perolehan suara yang ditetapkan Termohon telah benar. Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.9-1 sampai dengan P.9-5, serta saksi Husri dan Alimin; PDIP mengajukan diri sebagai Pihak Terkait (selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II) dan membantah dalil ada penggurangan suara Pemohon di Dapil Merangin 4, karena suara Pemohon di TPS 10 Desa Tuo adalah 1 suara, dan PPP adalah 124 suara. Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-4.4.1 sampai dengan PT-4.4.3. Bawaslu memberi keterangan bahwa sesuai pencermatan Bawaslu, perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar; Mahkamah selanjutnya memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh para pihak, dan menemukan fakta hukum yaitu: - Perolehan suara dan tandatangan yang tertera dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon tidak sama dengan perolehan suara dan tandatangan yang tertera dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon, juga tidak sama dengan perolehan suara dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, namun perolehan suara dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sama dengan perolehan suara berdasarkan keterangan Saksi M. Zen yang diajukan oleh Termohon; - Dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon jumlah perolehan suara seluruh partai politik tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang tercatat dalam halaman data jumlah suara sah dan tidak sah; 202
Jumlah pemilih, dan suara sah dan tidak sah dalam Formulir C1 yang diajukan oleh Termohon berbeda dengan jumlah yang diterangkan saksi M. Zen Ketua KPPS di persidangan Mahkamah; - Terdapat coretan, dan bekas tipe ex, pada Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon; - Coretan juga terlihat pada lembar uraian data pemilih dan pengguna hak pilih, data surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah, baik pada Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon; - Jumlah dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 10 Desa Tuo berdasarkan Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah seratus persen (100%) yaitu 250 suara; - Pada lembar daftar hadir saksi halaman 3, baik Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon masing-masing hanya ditandatangani oleh saksi PPP dan Partai Hanura; - Lokasi TPS ditentukan sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. - Berdasarkan keterangan saksi M. Zen, Pemungutan suara di TPS 10 Desa Tuo tidak dihadiri oleh PPL. Permasalahan utama yang didalilkan Pemohon adalah berpindahnya lokasi TPS 10 Desa Tuo menjadi di tempat yang jauh dan sulit terjangkau. Hal ini berdampak pada adanya perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir C-1 dengan Formulir D-1. Terhadap pemindahan TPS, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya berita acara penentuan TPS, namun saksi Termohon M. Zen, Ketua KPPS TPS 10 Desa Tuo menerangkan bahwa untuk melakukan penentuan TPS terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan kepala desa, PPL dan masyarakat. Penentuan TPS adalah kehendak dari masyarakat, dengan pertimbangan lebih banyak warga yang berdomisili di dalam daripada warga yang berdomsiili di pinggir jalan raya. Hal ini juga dibenarkan oleh saksi Termohon bernama Sudirman dan Saifudin Juhri; Terhadap penentuan TPS sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan yang tidak sepatutnya dilakukan, meskipun telah ada koordinasi dengan Ketua PPS dan Kepala Desa. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 kewenangan untuk membentuk TPS adalah kewenangan PPS, namun lokasi TPS merupakan kewenangan KPPS untuk menentukannya. Menurut Mahkamah, meskipun langkah melakukan koordinasi adalah hal yang benar, namun pemindahan yang dilakukan pada sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan hal yang tidak selayaknya -
203
dilakukan, mengingat, Formullir C-6 berupa undangan bagi pemilih menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU 26/2013, Ketua KPPS harus mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan serta nama TPS kepada pemilih paling lambat lima hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Terlepas dari tindakan Termohon memindahkan TPS pada sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Mahkamah kemudian mencermati tingkat partisipasi dalam pemilihan di TPS 10 yang mencapai angka seratus persen (100%), dikaitkan dengan pemindahan TPS pada sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dikaitkan pula dengan Formulir C-1 yang berbeda antara yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, juga dengan keterangan saksi Ketua KPPS, Mahkamah tidak dapat meyakini Formullir C-1 yang diajukan oleh semua pihak. Terhadap fakta tersebut Mahkamah menilai terdapat keraguan berapa sesungguhnya pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut dan perolehan suara partai-partai politik karena penentuan lokasi TPS yang ditentukan sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, adanya perbedaan perolehan suara masing-masing partai politik pada formulir yang diajukan para pihak, tidak adanya PPL di TPS tersebut, sehingga untuk memastikan perolehan suara masing-masing partai politik menurut Mahkamah harus dilakukan penghitungan surat suara ulang khusus di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai. Untuk menghindari kemungkinan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh KPPS di TPS tersebut, penghitungan surat suara ulang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, dengan dihadiri oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin dan saksi partai politik. Penghitungan surat suara ulang tersebut dilakukan dalam waktu yang wajar sesuai dengan amar putusan ini. Dapil Jambi 2 (DPRD Kota) [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Jambi 2 adalah 3.793 suara, sedangkan menurut Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 3.757 suara sehingga terdapat pengurangan 36 suara. Perbedaan jumlah suara tersebut terjadi di TPS 3 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan. Perolehan suara menurut Pemohon di TPS tersebut adalah 44 suara, berkurang 36 suara menjadi 8 suara. Pemohon mempermasalahkan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecurangan seperti tidak mencantumkan angka data pemilih, pengguna hak pilih, data pengguna hak pilih, data pengguna hak suara, data suara sah dan tidak sah di PPS Kelurahan Tanjung Johor; sertifikat hasil penghitungan suara yang 204
tidak ditandatangani saksi, terdapat perbedaan jumlah suara sah di TPS 6 Kelurahan Sulanjana, TPS 12 Kelurahan Kasang, TPS 41Kelurahan Talang Banjar, dan jumlah suara sah dan tidak sah pada Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kelurahan Arab Melayu. Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-5.14.1.A.1 sampai dengan bukti P5.14.1.A.16 dan saksi bernama M.Mutaqim dan Rahmawati; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti yang diberi tanda T-5-KOTA-JAMBI 2.01 sampai dengan T-5KOTA-JAMBI 2.28 dan saksi yang bernama Wein Arifin, Yatno, Mukhlis, Halim Mustari, dam Muhammad Paruk. Mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Tahtulyaman, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon yang diberi tanda P-5.14.1.A.1 berupa Formulir C-1 dengan bukti Termohon yang diberi tanda T-5.KOTA JAMBI2.02 berupa Formulir C-1, bukti T-5.KOTAJAMBI2.03 berupa Formulir C-1 plano, dan bukti T-5.KOTAJAMBI2.03 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta sebagai berikut: - Pada Formulir C-1 Pemohon, terdapat bekas tipe ex namun ada paraf dan tanda tangan saksi lengkap kecuali pada kolom saksi nomor 14, perolehan suara Pemohon 44; - Pada Formulir C-1 Termohon, tidak terdapat coretan dan bekas tip-ex, keterangan Nomor TPS, Kelurahan, dan Kecamatan tidak diisi dan tanda tangan saksi lengkap, perolehan suara Pemohon 8; - Berdasarkan bukti Formulir C1 Plano, Formulir C-1, dan Formulir D-1 yang diajukan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah saling bersesuaian, yaitu delapan suara. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah meyakini perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Tahtul Yaman adalah delapan. Dengan demikian dalil mengenai pengurangan 44 suara Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mengenai dalil potensi kecurangan karena adanya perbedaan data pemilih, pengguna hak pilih, data pengguna hak pilih, data pengguna hak suara, data suara sah dan tidak sah, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 94.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dapil Sungai Penuh 3 (DPRD Kota) [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Sungai Penuh 3 adalah 1.019 suara, 205
sedangkan menurut Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 1.014 suara sehingga terdapat pengurangan lima suara Pemohon. Berkurangnya lima suara Pemohon tersebut disebabkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh karena adanya 25 surat suara yang tertukar dengan Dapil Kota Sungai Penuh 2 dan ada 5 surat suara yang tercoblos. Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-5.14.7.1 sampai dengan bukti P5.14.7.7 dan saksi bernama Akhirudin dan Titin Afrianti; Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kota Sungai Penuh Nomor 134/KPU-Kota-005.67094/IV/2014 karena faktanya Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Sungai Penuh dengan mengundang Panwaslu Kota Sungai Penuh, PPk, PPS dan KPPS. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-5-KOTA SUNGAI PENUH 3.34 sampai dengan T-5-KOTA SUNGAI PENUH 3.44 dan saksi yang bernama Irwan IR dan Herman Suito; Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta yaitu: - Ada 25 surat suara di TPS 2 Desa Koto Pudung yang tertukar dengan surat suara untuk Dapil Sungai Penuh 2 dan lima yang tercoblos, Panwaslu Kota Sungai Penuh merekomendasikan pemungutan suara ulang. - Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jambi, memang benar Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. - Lima surat suara yang tercoblos merupakan surat suara tidak sah. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Mahkamah, lima surat suara yang dipermasalahakan Pemohon telah dianggap sebagai surat suara tidak sah. Dengan demikian surat suara tersebut tidak digunakan dalam penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, sehingga tidak memengaruhi perolehan suara seluruh partai politik di TPS tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dapil Jambi 5 (DPRD Kota - Internal) [3.14] Menimbang bahwa Pemohon atas nama M. Nuzul Prakarsa Z.M., calon anggota DPRD Dapil Jambi 5 Partai Golkar Nomor Urut 1, 206
mendalilkan terjadi kesalahan penghitungan suara pada tingkat PPK Telanaipura yang ditetapkan Termohon pada tanggal 17 Mei 2014. Menurut Pemohon rekapitulasi tanggal 17 Mei 2014 adalah tidak sah; Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-5.14.1.B.1 sampai dengan bukti P5.14.1.B.20, dan saksi bernama Gordon Tobing dan Abdul Roni; Termohon membantah dalil Pemohon yang menurut Termohon rekapitulasi suara PPK Telanaipura tidak dilakukan dua kali, namun dilakukan dalam dua hari yaitu tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014, sehingga tidak benar terjadi dua kali rekapitulasi. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti bertanda T-5.KOTAJAMBI5.29 sampai dengan T5.KOTAJAMBI5.33.2 dan saksi Wein Arifin, Ketua KPU Kota Jambi; Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta yaitu: - Terdapat laporan Yuliarman bertanggal 16 Mei 2014 kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi mempermasalahkan rekapitulasi suara di 18 TPS di Kelurahan Legok karena hasil print out Formulir D-1 berbeda dengan Formulir D-1 tulisan tangan dan berbeda pula dengan perolehan suara pada lampiran Formulir C-1 (vide bukti T.KotaJambi.5.29); - KPU Kota Jambi menindaklanjuti laporan Yuliarman dengan memerintahkan PPK Kecamatan Telanaipura untuk melakukan penghitungan suara ulang Formulir C-1 di TPS-TPS dan D-1 plano Kelurahan Legok dengan Surat Nomor 221/KPU.Kota005.4355384/IV/2014, bertanggal 17 Mei 2014 (vide bukti T.KotaJambi.5.30); - Penghitungan suara ulang di 18 TPS di Kelurahan Legok menyebabkan perubahan perolehan suara yaitu bertambahnya 41 suara untuk tanda gambar Partai Golkar, berkurangnya 147 suara Pemohon, bertambahnya 106 suara calon Partai Golkar Nomor Urut 8 atas nama Zamroni; - Terdapat Berita Acara Panwascam Telanaipura yang menerangkan mengenai terjadinya penghitungan suara ulang tanggal 17 Mei 2014 yang dilakukan oleh PPK Telanaipura berdasarkan Surat KPU Nomor 221/KPU.Kota005.4355384/IV/2014, bertanggal 17 Mei 2014, dan rekomendasi Panwascam (vide bukti T.KotaJambi.5.33.2); - Pemohon mengajukan dua bukti Formulir DA yang masingmasing bertanggal 16 April 2014 dan 17 April 2014. Keduanya ditandatangi para saksi partai politik, dan dibubuhi cap KPU, sedangkan saksi Partai Golkar tidak menandatangi Formulir DA bertanggal 16 Mei 2014, dan 17 Mei 2014; 207
Perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti bertanda P5.14.1.B.3) bersesuaian dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-5.KOTAJAMBI5.29) bersesuaian pula dengan Formulir DA bertanggal 16 Mei 2014 (vide bukti P-5.14.1.B.1), namun ketiganya berbeda dengan Formulir D-1 plano yang diajukan oleh Termohon, dan Formulir DA tanggal 17 Mei 2014 (bukti T-5.KOTAJAMBI5.29). - Perolehan suara Pemohon dalam bukti Formulir C-1 di 18 TPS Kelurahan Legok yang diajukan oleh Termohon (vide bukti bertanda T-5.KOTAJAMBI5.29) berbeda dengan Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon; Mahkamah dalam menilai keabsahan Formulir DA bertanggal 17 Mei 2014 mendasarkan pada Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan”. KPU Kota Jambi memerintahkan PPK Telanaipura untuk melakukan penghitungan suara ulang di 18 TPS di Kelurahan Legok (vide bukti T-5KotaJambi5.30) atas laporan Yuliarman kepada Panwaslu Kota Jambi. Mahkamah memang tidak menemukan rekomendasi dari Panwaslu untuk melakukan penghitungan suara ulang di 18 TPS di Kelurahan Legok. Rekomendasi Panwaslu kepada PPK Telanaipura adalah untuk melakukan penghitungan suara ulang di PPS Simpang IV Sipin, TPS 18, TPS 23, TPS 28, TPS 34, PPS Teluk Kenali, TPS 2. Namun Panwaslu mengakui adanya penghitungan ulang, dan mengumumkan hasil penghitungan suara ulang kepada saksi partai politik (vide bukti T.KotaJambi.5.33.2). Menurut Mahkamah, dengan fakta bahwa terdapat perbedaan perolehan suara yang ada pada Formulir D-1 dan Formulir D-1 plano yang berbeda juga dengan Formulir C-1 maka tindakan Termohon untuk memerintahkan PPK Telanaipura melakukan penghitungan suara ulang adalah tepat. Oleh karena itu menurut Mahkamah perolehan suara dalam Formulir DA bertanggal 17 Mei 2014 yang merupakan hasil -
208
penghitungan suara ulang adalah perolehan suara yang benar. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 95.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan perseorangan atas nama Selina Gita untuk Dapil Jambi 1 (DPR RI) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Permohonan perseorangan atas nama Selina Gita,S.E untuk Dapil Jambi I tidak dapat diterima; Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 209
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang Dapil Kabupaten Merangin 4 DPRD Kabupaten Merangin: 1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara partai politik untuk Dapil Kabupaten Merangin 4; 1.2. Memerintahkan kepada Termohon khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Merangin, Dapil Kabupaten Merangin 4; 1.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.27 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; 210
PUTUSAN NOMOR 04-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI JAMBI) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh: 1. Nama : Muhammad Anis Matta Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia 2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 3 (tiga); Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon; Terhadap 211
[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1195/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon; 96.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon berkaitan dengan penetapan KPU dan merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan a quo. Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa sepanjang TPS 2 dan TPS 3 Pulau Sangkar yang merupakan objek sengketa terletak pada Dapil Kerinci 1. Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; 212
Terhadap eksepsi Termohon mengenai locus sengketa Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan materi pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan Dapil Kerinci 2 DPRD Kabupaten/Kota [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menurut Pemohon adalah 2.030 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 2.090 suara, sehingga terdapat penambahan 60 suara. Sementara itu, perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah 2.135 suara sedangkan menurut Termohon adalah 1.968 suara, sehingga terdapat pengurangan 167 suara. Penambahan suara PDIP menurut Pemohon terjadi di TPS 3 Pasar Tamiai dari 9 suara menjadi 69 suara, sehingga terdapat penambahan 60 suara. Pengurangan suara Pemohon terjadi di lima TPS sebagaimana tabel berikut: Selisih Perolehan Suara Suara No. Nama TPS Versi Versi Pemohon Termohon 1. TPS 3 Tarutung 53 13 (-) 40 2. TPS 2 Tamiai 4 0 (-) 4 3. TPS 2 Pulau 87 17 (-) 70 4. Sangkar 30 17 (-) 13 5. TPS 3 Pulau 73 33 (-) 40 Sangkar TPS 1 Seberang Merangin 247 80 (-) 167 Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.8 dan bukti surat/tulisan Termohon yang diberi tanda T-3.KERINCI II.1 sampai dengan T-3.KERINCI II.10 serta keterangan saksi dari Pemohon yang bernama Hendrianto, Zepriandi, dan Rasidi dan saksi dari Termohon yang bernama Astani, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: - Mengenai dalil penambahan perolehan suara PDIP dari 9 suara menjadi 69 suara, setelah Mahkamah menyandingkan Bukti Formulir C-1 Pemohon dan Termohon diperoleh fakta hukum bahwa perolehan suara PDIP yang tercatat pada bukti Formulir C1 Pemohon adalah sama dengan perolehan suara pada Formulir 213
-
-
-
C-1 Termohon, yakni 9 suara (Bukti P-3.3 = Bukti T-3.KERINCI II.4). Namun terdapat ketidaksesuaian penjumlahan antara perolehan suara partai dengan perolehan suara caleg baik pada bukti Pemohon maupun bukti Termohon yang apabila dijumlahkan total perolehan suara PDIP adalah 69 suara. Berdasarkan Formulir C-1 plano (vide Bukti T-3.KERINCI II.5) diperoleh fakta hukum bahwa terdapat kesalahan penjumlahan antara perolehan suara partai dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci sehingga perolehan suara PDIP yang benar adalah 69 suara dan bukan 9 suara. Oleh karena itu tidak terdapat penambahan 60 suara PDIP sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mengenai dalil pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Tarutung dari 53 suara menjadi 13 suara sehingga ada pengurangan 40 suara Pemohon. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Formulir C-1 Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan suara pada fFrmulir C-1 Pemohon dan Termohon. Namun Mahkamah meyakini perolehan suara Pemohon yang benar adalah 13 suara karena bersesuaian dengan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Banten Nomor 360/BawasluJbi/VI/2014, bertanggal 3 Juni 2014 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Astani (Anggota PPK Kecamatan Batang Merangin). Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mengenai dalil pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Tamiai dari 4 suara menjadi 0 suara sehingga ada pengurangan 4 suara. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon dan yang diajukan Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Formulir C-1 Pemohon dan Bukti Formulir C-1 Termohon. Pada bukti Formulir C-1 Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 4 suara, sedangkan pada Formulir C-1 Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 0 suara. Bukti Formulir C-1 Pemohon hanya satu lembar yang memuat perolehan suara PKS dan Formatnya pun berbeda dengan bukti Termohon sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai pengurangan suara Pemohon. Mahkamah meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 Termohon karena selain merupakan bukti yang lengkap, juga bersesuaian pula dengan Keterangan Bawaslu Provinsi Banten yang memastikan perolehan suara Pemohon adalah 0 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mengenai dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Pulau Sangkar dari 87 suara menjadi 17 suara sehingga ada pengurangan 70 suara, Pemohon tidak mengajukan bukti 214
-
-
97.
surat/tulisan dan hanya mengajukan saksi yang bernama Hendrianto (saksi di TPS 2 Desa Baru Pulau Sangkar) yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara PKS saat penghitungan suara adalah 70, namun pada Formulir C-1 tercatat menjadi 17 suara. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah tidak meyakini kebenaran keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon karena tidak disertai dengan bukti lain, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mengenai dalil pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Pulau Sangkar dari 30 suara menjadi 17 suara sehingga ada pengurangan 13 suara. Pemohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mengenai dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Seberang Merangin dari 73 suara menjadi 33 suara sehingga ada pengurangan 40 suara. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan hanya mengajukan saksi yang bernama Rasidi (saksi pada Pleno Desa Seberang Merangin) yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara PKS menurut data saksi adalah 41 suara, namun pada Formulir D-1 menjadi 33 suara. Mahkamah tidak meyakini kebenaran keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon karena tidak disertai dengan bukti lain, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 215
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.31 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; PUTUSAN NOMOR 05-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI JAMBI) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil 216
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh: 1. Nama : Dr. M.S. Kaban S.E., M.Si. Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan 2. Nama : B.M. Wibowo, S.E., MM. Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1220/DPPSek/07/1435, tertanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada Abdurrahman Tardjo, S.H.; Panhar Makawi, S.H.,M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Samsudin, S.H., Damrah Mamang, S.H., M.H., Edigius NS Sadipun, S.H., Kornelis K. Saran, S.H., Mahfudin, S.H., M. Yasin, S.H., kesemuanya adalah Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Pemohon yang berkedudukan Hukum di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No.1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Bulan Bintang peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 14 (empat belas). Selanjutnya disebut .................................................. Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1190/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; 217
98.
[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan persyaratan permohonan Pemohon. Oleh karena permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas jumlah dan tempat perselisihan suara yang terjadi, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena, permohonan Pemohon untuk Dapil Jambi 1 (DPRD Provinsi) telah diputus Mahkamah Konstitusi dengan Ketetapan Nomor 0514/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014 maka 218
99.
Mahkamah menghentikan pemeriksaan permohonan sepanjang Dapil Jambi 1 (DPRD Provinsi); KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [4.3] Kedudukan hukum (legal standing), tenggang waktu permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.35 219
WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; PUTUSAN NOMOR 06-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI JAMBI) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tin gkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh: 1. Nama : H. Suryadharma Ali Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat 2. Nama : H. M. Romahurmuziy Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Alamat
:
Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, member kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., masingmasing adalah advokat/penasihat hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, 220
memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H., masing-masing adalah advokat dan asisten advokat Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 9 (Sembilan); Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., K.M. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera; Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Provinsi Jambi); Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera; 221
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera; 100. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDIN ADAMS Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur. [3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4]. Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan Dapil Sorolangun 3 (DPRD Kabupaten) [3.10] Pemohon mendalilkan kehilangan perolehan 660 suara, yakni dari perolehan 2.485 suara menjadi 1.825 suara di Dapil Sarolangun 3 (DPRD Kabupaten). Pengurangan perolehan suara PPP terjadi di TPS 11, TPS 5, TPS 4, TPS 1 Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut; TPS 4 Desa Bukit Murau, TPS 3 Desa Sungai Benteng, TPS 3 Desa Bukit Talang Mas, TPS 2 Desa Perdamaian. Selain itu Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan 100 suara PKS dari perolehan semula menurut Pemohon adalah 285 suara menjadi 385 suara dan penambahan 110 suara PAN dari perolehan semula menurut Pemohon adalah 308 suara menjadi 418 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.19, bukti tambahan yang diberi tanda P-9.20 sampai dengan P-9.24 dan saksi yang bernama M. Hatta yang pada pokoknya menerangkan adanya pembukaan kotak suara dan Paijo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menandatangani Formulir C-1 di tiga TPS. Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.9.Kab-Sarolangun 3.01 sampai dengan T.9.Kab-Sarolangun 3.22 dan saksi yang bernama Ali Wardana (Anggota KPU Kabupaten Sarolangun), Yenny Marantika (Anggota PPS Desa Pasir Singkut), dan Supriyanto (Ketua PPK Kecamatan Singkut) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi PPP. 222
Setelah Mahkamah memeriksa bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9.6, P-9.7, P-9.8, P-9.9, P-9.11, P-9.13, P-9.15, P-9.17 berupa Formulir C-1 di TPS-TPS yang diperselisihkan tersebut di atas dan bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.10 berupa Formulir D-1 disandingkan dengan bukti Termohon yang diberi tanda T.9.Kab-Sarolangun3.12, T.9.Kab-Sarolangun3.11, T.9.KabSarolangun3.09, T.9.Kab-Sarolangun3.10, T.9.Kab-Sarolangun3.13 berupa Formulir C-1; bukti T.9.Kab-Sarolangun3.17, T.9.KabSarolangun3.17, T.9.Kab-Sarolangun3.18, T.9.Kab-Sarolangun3.19, T.9.Kab-Sarolangun3.20, T.9.Kab-Sarolangun3.21 berupa Formulir D-1; dan Bukti T.9.Kab-Sarolangun3.04, T.9.Kab-Sarolangun3.03, T.9.Kab-Sarolangun3.01, T.9.Kab-Sarolangun3.02, T.9.KabSarolangun3.05 berupa Formulir C-1 plano diperoleh fakta hukum sebagai berikut: - Bukti Formulir C-1 dan D-1 yang diajukan oleh Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon; - Perolehan suara Pemohon pada Bukti Formulir C-1, Formulir D-1, dan Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon adalah sama dan bersesuaian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah meyakini kebenaran bukti yang diajukan oleh Termohon karena bersesuaian satu dengan yang lain, terutama dengan Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan tidak ada relevansinya dengan adanya penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon. Lagipula Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai terjadinya penambahan perolehan suara PKS dan PAN, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dapil Tebo 4 (DPRD Kabupaten Perseorangan) [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Desa Pagar Puding sebagai berikut: - Ada dua puluh pernyataan yang menerangkan pencoblosan lebih dari satu kali; - Panwas Kabupaten Tebo dan Panwascam Kecamatan Tebo Ulu merekomendasikan supaya dilakukan pemungutan suara ulang di empat TPS, yaitu TPS 6, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 di Desa Pagar Puding; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.46, bukti tambahan yang diberi tanda P-9.42 sampai dengan P-9.47 dan 223
saksi yang bernama Abdul Hadi (Saksi Golkar di TPS 6 Pagar Puding) yang pada pokoknya menerangkan adanya pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS. Saksi Zainuddin (masyarakat biasa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 9 tidak ada tabir dan penghalang dan Zuhdi (masyarakat biasa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pencoblosan dua kali di TPS 6 dan TPS 8. Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-9-KAB-TEBO 4.23 sampai dengan T-9-KAB-TEBO 4.44 serta saksi yang bernama Ahdiyenti (Anggota KPU Kabupaten Tebo), Syopriyadi (KPPS TPS 8), dan Amri (Linmas di TPS 5) yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pemilihan (pencoblosan) lebih dari satu kali, saksi PPP tidak hadir di TPS 8, dan Amri tidak pernah membuat surat pernyataan adanya pencoblosan lebih dari satu kali. Menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan berupa pernyataanpernyataan adanya pencoblosan tidak dapat diyakini kebenarannya. Lagipula jika memang benar ada pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali, maka hal itu adalah tindak pidana pemilu yang merupakan kewenangan kepolisian. Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 101. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 224
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.40 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; PUTUSAN NOMOR 07-06-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI JAMBI) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili oleh: 1. Nama : Prof. Dr. Suhardi; 225
Pekerjaan/Jabatan Alamat Kantor Nomor telepon/HP
2.
Nomor Faksimili Email Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat Kantor Nomor telepon/HP Nomor Faksimili Email
: Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya; : JaLan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; : 08129099111, 08118114285, 0818433604 : (021) 3140946 :
[email protected] : Ahmad Muzani; : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya; : JaLan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; : 08129099111, 08118114285, 0818433604 : (021) 3140946 :
[email protected]
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP: 08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor Faksimili (021) 3140946, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 6; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. 226
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ......................................... Termohon [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 102. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo; Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum; Dalam Pokok Permohonan Dapil Bungo 4 (DPRD Kabupaten Bungo) [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya di Dapil Bungo 4 (DPRD Kabupaten Bungo) adalah 7.775 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 7.460 suara, sehingga pengurangan suara Pemohon 315 suara. Pemohon juga mengemukakan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bungo tentang penetapan perolehan suara yang benar untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo tidak dilaksanakan oleh Termohon; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-6.5.1 sampai dengan P-6.5.10; 227
Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-6-BUNGO 4.1 sampai dengan T-6-BUNGO 4.13 serta saksi yang bernama Zulkifli (Ketua PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang), Arpauzi (Anggota PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang), dan Al Qomar Hidayat (Anggota PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang) pada pokoknya menerangkan bahwa ada pengurangan perolehan suara Partai Gerindra dikarenakan KPPS salah melakukan penjumlahan angka, yakni satu pemilih memilih tanda gambar dan nama calon anggota DPRD kabupaten dan dihitung memperoleh dua suara, tetapi hal ini telah dikoreksi di PPS pada 10 April 2014. Saksi juga menjelaskan kesalahan penjumlahan tersebut terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Rantau Tipu; TPS 1 dan TPS 4 Desa Sekar Mengkuang. Setelah memeriksa dengan saksama dalil, bukti surat/tulisan dan para saksi yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan kehilangan 315 perolehan suara yang terjadi di TPS-TPS mana saja. Lagipula bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan pengurangan perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan bahwa KPU Kabupaten Bungo tidak melaksanakan Panwaslu Kabupaten Bungo, menurut Mahkamah, Panwaslu tidak memiliki kewenangan merekomendasikan penetapan perolehan suara Pemohon karena hal tersebut merupakan kewenangan KPU. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 103. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 228
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.44 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; PUTUSAN NOMOR 06-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI JAMBI) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1]
Yang mengadili perkara konstitusi pada tin gkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil 229
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh: 1. Nama : H. Suryadharma Ali Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat 2. Nama : H. M. Romahurmuziy Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, member kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat/penasihat hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H., masing-masing adalah advokat dan asisten advokat Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 9 (Sembilan); Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap 230
[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., K.M. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera; Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Provinsi Jambi); Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional dan Pihak Terkait II Partai Keadilan Sejahtera; 104. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDIN ADAMS Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur. [3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4]. Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan 231
Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan Dapil Sorolangun 3 (DPRD Kabupaten) [3.10] Pemohon mendalilkan kehilangan perolehan 660 suara, yakni dari perolehan 2.485 suara menjadi 1.825 suara di Dapil Sarolangun 3 (DPRD Kabupaten). Pengurangan perolehan suara PPP terjadi di TPS 11, TPS 5, TPS 4, TPS 1 Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut; TPS 4 Desa Bukit Murau, TPS 3 Desa Sungai Benteng, TPS 3 Desa Bukit Talang Mas, TPS 2 Desa Perdamaian. Selain itu Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan 100 suara PKS dari perolehan semula menurut Pemohon adalah 285 suara menjadi 385 suara dan penambahan 110 suara PAN dari perolehan semula menurut Pemohon adalah 308 suara menjadi 418 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.19, bukti tambahan yang diberi tanda P-9.20 sampai dengan P-9.24 dan saksi yang bernama M. Hatta yang pada pokoknya menerangkan adanya pembukaan kotak suara dan Paijo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menandatangani Formulir C-1 di tiga TPS. Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.9.Kab-Sarolangun 3.01 sampai dengan T.9.Kab-Sarolangun 3.22 dan saksi yang bernama Ali Wardana (Anggota KPU Kabupaten Sarolangun), Yenny Marantika (Anggota PPS Desa Pasir Singkut), dan Supriyanto (Ketua PPK Kecamatan Singkut) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi PPP. Setelah Mahkamah memeriksa bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9.6, P-9.7, P-9.8, P-9.9, P-9.11, P-9.13, P-9.15, P-9.17 berupa Formulir C-1 di TPS-TPS yang diperselisihkan tersebut di atas dan bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.10 berupa Formulir D-1 disandingkan dengan bukti Termohon yang diberi tanda T.9.Kab-Sarolangun3.12, T.9.Kab-Sarolangun3.11, T.9.KabSarolangun3.09, T.9.Kab-Sarolangun3.10, T.9.Kab-Sarolangun3.13 berupa Formulir C-1; bukti T.9.Kab-Sarolangun3.17, T.9.KabSarolangun3.17, T.9.Kab-Sarolangun3.18, T.9.Kab-Sarolangun3.19, T.9.Kab-Sarolangun3.20, T.9.Kab-Sarolangun3.21 berupa Formulir D-1; dan Bukti T.9.Kab-Sarolangun3.04, T.9.Kab-Sarolangun3.03, T.9.Kab-Sarolangun3.01, T.9.Kab-Sarolangun3.02, T.9.KabSarolangun3.05 berupa Formulir C-1 plano diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 232
- Bukti Formulir C-1 dan D-1 yang diajukan oleh Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon; - Perolehan suara Pemohon pada Bukti Formulir C-1, Formulir D-1, dan Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon adalah sama dan bersesuaian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah meyakini kebenaran bukti yang diajukan oleh Termohon karena bersesuaian satu dengan yang lain, terutama dengan Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan tidak ada relevansinya dengan adanya penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon. Lagipula Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai terjadinya penambahan perolehan suara PKS dan PAN, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dapil Tebo 4 (DPRD Kabupaten Perseorangan) [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Desa Pagar Puding sebagai berikut: - Ada dua puluh pernyataan yang menerangkan pencoblosan lebih dari satu kali; - Panwas Kabupaten Tebo dan Panwascam Kecamatan Tebo Ulu merekomendasikan supaya dilakukan pemungutan suara ulang di empat TPS, yaitu TPS 6, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 di Desa Pagar Puding; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.46, bukti tambahan yang diberi tanda P-9.42 sampai dengan P-9.47 dan saksi yang bernama Abdul Hadi (Saksi Golkar di TPS 6 Pagar Puding) yang pada pokoknya menerangkan adanya pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS. Saksi Zainuddin (masyarakat biasa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 9 tidak ada tabir dan penghalang dan Zuhdi (masyarakat biasa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pencoblosan dua kali di TPS 6 dan TPS 8. Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-9-KAB-TEBO 4.23 sampai dengan T-9-KAB-TEBO 4.44 serta saksi yang bernama Ahdiyenti (Anggota KPU Kabupaten Tebo), Syopriyadi (KPPS TPS 8), dan Amri (Linmas di TPS 5) yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pemilihan (pencoblosan) lebih dari satu kali, saksi PPP tidak hadir di TPS 8, dan Amri tidak pernah membuat surat pernyataan adanya pencoblosan lebih dari satu kali. 233
Menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan berupa pernyataanpernyataan adanya pencoblosan tidak dapat diyakini kebenarannya. Lagipula jika memang benar ada pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali, maka hal itu adalah tindak pidana pemilu yang merupakan kewenangan kepolisian. Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 105. KETUA: HAMDAN ZOELVA
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]
KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X 234
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.40 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; PUTUSAN NOMOR 07-06-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI JAMBI) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili oleh: 1. Nama : Prof. Dr. Suhardi; Pekerjaan/Jabatan Alamat Kantor Nomor telepon/HP
2.
Nomor Faksimili Email Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat Kantor Nomor telepon/HP
: Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya; : JaLan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; : 08129099111, 08118114285, 0818433604 : (021) 3140946 :
[email protected] : Ahmad Muzani; : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya; : JaLan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; : 08129099111, 08118114285, 235
Nomor Faksimili Email
0818433604 : (021) 3140946 :
[email protected]
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP: 08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor Faksimili (021) 3140946, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 6; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang 236
beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 106. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo; Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum; Dalam Pokok Permohonan Dapil Bungo 4 (DPRD Kabupaten Bungo) [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya di Dapil Bungo 4 (DPRD Kabupaten Bungo) adalah 7.775 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 7.460 suara, sehingga pengurangan suara Pemohon 315 suara. Pemohon juga mengemukakan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bungo tentang penetapan perolehan suara yang benar untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo tidak dilaksanakan oleh Termohon; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-6.5.1 sampai dengan P-6.5.10; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-6-BUNGO 4.1 sampai dengan T-6-BUNGO 4.13 serta saksi yang bernama Zulkifli (Ketua PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang), Arpauzi (Anggota PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang), dan Al Qomar Hidayat (Anggota PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang) pada pokoknya menerangkan bahwa ada pengurangan perolehan suara Partai Gerindra dikarenakan KPPS salah melakukan penjumlahan angka, yakni satu pemilih memilih tanda gambar dan nama calon anggota DPRD kabupaten dan dihitung memperoleh dua suara, tetapi hal ini telah dikoreksi di PPS pada 10 April 2014. Saksi juga menjelaskan kesalahan penjumlahan tersebut terjadi di TPS 1, 237
TPS 2, TPS 3 Desa Rantau Tipu; TPS 1 dan TPS 4 Desa Sekar Mengkuang. Setelah memeriksa dengan saksama dalil, bukti surat/tulisan dan para saksi yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan kehilangan 315 perolehan suara yang terjadi di TPS-TPS mana saja. Lagipula bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan pengurangan perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan bahwa KPU Kabupaten Bungo tidak melaksanakan Panwaslu Kabupaten Bungo, menurut Mahkamah, Panwaslu tidak memiliki kewenangan merekomendasikan penetapan perolehan suara Pemohon karena hal tersebut merupakan kewenangan KPU. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 107. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili, 238
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.44 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; PUTUSAN NOMOR 12-02-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI JAMBI) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh: 1. Nama : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 2. Nama
: H. Imam Nahrawi 239
Jabatan Alamat
: Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP03/V/A.1/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619//DPP-03/V/A.1/V/2014, bertanggal 23 Mei 2014 memberi kuasa kepada H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu’awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.HI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S.Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.HI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin HS., S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi’i, S.Fil., Fahdun Najib, SHI., Fauzan Fuadi, SIK., Otman Ralibi, S.H., M. Ja’far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.HI., Irawandi Uska, S.H., M. Antoni Toha, S.H., M.H., Jamalul Kamal Farsa, SH., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H. Zulfira, S.H., H. Ka’bil Mubarrok, S.HI., M.Hum., Muzakir, S.HI., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Asep Lukman, S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., Nurul Bahrul Ulum, S.H., Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H, M.H., Alan Kolilan, S.H., Tambah Tuah Purba, S.H., M.Si., Henry Gani Purba, S.H., Kores Tambunan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar, S.H., A. Luis Balun, S.H., Solehuddin, S.H., Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., Muhammad Antoni, S.H., M. Lutfi Hakim, S.H., Rusdianto Matulatuwa, SH., Lim Abdul Halim, S.H., Zulfira, SH., Kores Tambunan, SH., Henry Gani Purba, SH., Tamba Tuah Purba, SH., M. Si., Yusuf Alfurqon, Taufik Azmi, Nurul Bahrul Ulum, SH., Alex Kunkun Syapiudin, SH., Arthur Otto Lilibing, SH., MH., Alan Kolilan, SH., Olehan Seroyah Butarbutar, SH., Lukman Hakim Zuhdi, SH., H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Dr. Fx. Puri Manunggal, SH., Asep Lukman, SH., kesemuanya adalah para pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia/Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 2; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. 240
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 12; Selanjutnya disebut sebagai .............................. Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 108. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif dan bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadilinya. Selain itu, Termohon juga mengemukakan bahwa pemungutan suara ulang yang dimohonkan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas; Terhadap eksepsi Pemohon di atas, menurut Mahkamah perihal kewenangan mengadili pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah kewenangan Mahkamah sebagaimana termuat dalam putusan-putusan yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah. 241
Mengenai pemungutan suara ulang, Mahkamah sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy) dan pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dapat saja memerintahkan pemungutan suara ulang apabila terdapat pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif yang menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan penyelenggaraannya bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan Dapil Sungai Penuh 2 (DPRD Kota Sungai Penuh) [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara secara sistematis di Dapil Sungai Penuh 2 dengan rincian sebagai berikut: - Seluruh KPPS di Kecamatan Koto Baru tidak memberikan salinan Formulir C1 pada saat perhitungan suara dan baru diberikan pada tanggal 10-12 April 2014. - PPK Kecamatan Koto Baru telah sengaja memperlambat pengiriman Formulir C1 berhologram kepada KPU Kota Sungai Penuh, sehingga proses upload pada web site KPU menjadi terlambat. KPPS/PPS/PPK mempunyai kesempatan mengubah Formulir C-1 DPRD Kota Sungai Penuh, sehingga Formulir C-1 yang diterima oleh saksi partai telah berubah. - Termohon telah sengaja memberikan kertas suara pemilihan kepada warga sebelum hari pemungutan suara tanggal 09 April 2014 untuk mencoblos terlebih dahulu. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara tidak dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014. - KPPS menggunakan sisa suara kepada calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh tertentu dari Partai Demokrat Nomor Urut 1, Caleg Partai Gerindra, calon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lainnya yang berdomisili di Kecamatan Koto Baru. - Ketua PPK Kecamatan Koto Baru adalah saudara kembar dari calon Demokrat di Kota Sungai Penuh yang sudah dipastikan dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Koto Baru telah berpihak pada calon anggota DPRD tertentu. Pemohon tidak mengajukan alat bukti. Termohon menyangkal dalil Pemohon dan mengajukan saksi yang bernama Fajri (Ketua PPK Koto Baru) pada pokoknya menerangkan bahwa semua proses rekapitulasi di TPS dan PPK di wilayah Kota Baru dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian menurut 242
Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 109. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
[4.1] [4.2] [4.3] [4.4]
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo, kecuali Pemohon perseorangan atas nama M. Zamri; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: 1. Menolak Eksepsi Termohon; 2. Permohonan Pemohon perseorangan atas nama M. Zamri S.Pd., M.Si tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X
243
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.54 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Saudara Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sidang ini diskors dan sampai pukul 19.30 WIB KETUK PALU 1X SIDANG DISKORS PUKUL 17.55 WIB
SKORS DIBUKA PUKUL 19.30 WIB
244
110. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA Skorsing sidang dicabut kembali. KETUK PALU 1X Kita melanjutkan Pengucapan Putusan untuk Provinsi Sulawesi Tengah. PUTUSAN NOMOR 01-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), yang diwakili oleh: 1. Nama : Surya Dharma Paloh Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Alamat :
Jalan R.P. Soerorso Nomor 44, Jakarta Pusat
2. Nama : Jabatan :
Patrice Rio Capella Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat
Alamat :
Jalan R.P. Soerorso Nomor 44, Jakarta Pusat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 10 Mei 2014, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M, Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Amirudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniati, S.H., Laura Donna, S.H., 245
Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.h., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., dan Winda Valdya, S.H. kesemuanya adalah para Advokat/Penasehat Hukum dari Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem yang beralamat di Jalan R.P. Soerorso Nomor 44 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi Partai Nasional Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, dengan Nomor Urut 1; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Rieke Savitri, S.H., Guntoro, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- Termohon; [1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon; Membaca dan mendengar jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;
246
111. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang dan seterusnya. Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang dan seterusnya. DAERAH PEMILIHAN PARIGI MOUTONG 4 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG [3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, dan seterusnya dianggap dibacakan. [3.16]Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan. [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidaklah lengkap dan apabila dilihat dari jumlah suara sah seluruh partai politik dan jumlah suara sah gabungan per partai dalam bukti Pemohon terdapat selisih yang tidak sesuai dengan dalil Pemohon, sehingga apa yang didalilkan Pemohon patut diragukan. Termohon juga telah mengajukan bukti yang relevan termasuk C1 Plano, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo terbantahkan; [3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; DAERAH PEMILIHAN SIGI 5 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI
247
[3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, dan seterusnya dianggap dibacakan. [3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan. [3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo tidak menunjukkan adanya signifikansi dalam perolehan suara Pemohon. Seandainyapun benar dalil Pemohon a quo, maka Pemohon juga tidak dapat memastikan kecurangan tersebut akan menguntungkan atau merugikan siapa. Apalagi asumsi pemilih 100% juga tidak terkait dengan adanya selisih perolehan suara yang tidak pula didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.22] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 112. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 248
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan. AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 19.45 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya. PUTUSAN NOMOR 12-02-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),yang diwakili oleh: 1. Nama : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa 249
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 2. Nama : H. Imam Nahrawi Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP03/V/A.1/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014, bertanggal 23 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: H.M.. Anwar Rachman, S.H., M.H.; Sandy Nayoan, S.H.; H. Sugiyono, S.H.I., M.H.; Fahd Thoricky, S.H.; Mochamad Bisri, S. Kom.; Agustinus Soter Tembok, S.H.; Naskan, S.H.I..; Sugeng Hermawan, S.H.; H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H.; Ari Indra David, S.H., M.H.; Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si.; Andi Syafi’i, S. Fil.; Fadun Najib, S.H.I..; Fauzan Fuadi, S.Kom.; Otman Ralibi, S.H..; M. Ja’far Shodiq, S.H.; Nuraini, S.H.; Andi Syafrani, S.H., M.CCL.; Rivaldi, S.H..; Yupen Hadi, S.H.; M. Ali Fernandez, S.H.I.; Irawadi Uska, S.H.; Muhamad Antoni, S.H., M.H.; Jamalul Kamal Frsa, S.H.; Mahmuddin, S.H.; Teuku Zulkarnaini, S.H.; Drs. Hendrikus Djehadut, S.H.; Aloysius Balun, S.H.; Dicky Irawan, S.H.; Sholihudin, S.H.; H. Ka’bil Mubarrok, S.H.I., M. Hum.; Muzakir, S.HI.; M. Lutfi Hakim, SH.; Rusdianto, Matulatuwa, S.H.; Lim Abdul halim, S.H.; Zulfira, S.H.; Kores Tambunan, S.H.; Henry Gani Purba, S.H.; Tamba Tuah Purba, S.H., M.Si.; Yusuf Alfurqon Taufik Azmi, S.H.; Nurul Bahrul Ulum, S.H.; Alex Kunkun Syapiudin, S.H.; Arthur Otto Libing, S.H., M.H.; Alan Kolilan, S.H.; Olehan Seroyah Butarbutar S.H.; Lukman Hakim Zuhdi, S.H.; H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si.; Dr. Fx. Puri Manunggal, SH.; dan Asep Lukman, S.H., adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 2. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,.M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., 250
M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Termohon; [1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon; Membaca dan mendengar jawaban Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon; 113. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 251
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
252
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014 dan PMK 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; [3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 253
2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB; [3.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 1 untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 0403/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 0706/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 1007/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan; 114. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 254
[4.3] Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 1 untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masingmasing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 19.50 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya. 255
Putusan Nomor 04. PUTUSAN NOMOR 04-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan Sejahtera (PKS),yang diwakili oleh: 1. Nama : Muhammad Anis Matta Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Jakarta 2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo H.,Lc.Dipl.,Lc. Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Jakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Basrizal, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Purwanto, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Zulkifli, S.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ruli Margianto S.H., Sunandar P.S., S.H., M.H., M. Wiman Wibisana, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aldefri, S.H., Wajdi, S.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., Sugiyono, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., M.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Anggi Aribowo, S.H., dan Sidik Efendi, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Jakarta; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03/K/KUA/DPP– PKS/1435, bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Muhammad Ali Sofro, S.H. M.Si, advokat pada Kantor Hukum Sofro dan Rekan yang beralamat di Jalan RS Patmasuri Nomor 291, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara sendirisendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama 256
pemberi kuasa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, dengan Nomor Urut 3; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Rieke Savitri, S.H., Guntoro, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Termohon; [1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon; Membaca dan mendengar jawaban Termohon; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 115. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13]Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan kabur, serta eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai permohonan Daerah Pemilihan 257
Sulawesi Tengah 6 dan Daerah Pemilihan Parigi Moutong 2 kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi, bukti surat/tulisan, dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI
SULAWESI
TENGAH
UNTUK
CALON
[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya penambahan suara untuk berbagai partai sebagaimana disebutkan dalam permohonan poin IV.1 dalam 80 kejadian (vide bukti P.3.27 sampai dengan bukti P.3.73 dan keterangan saksi Armin); [3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mencantumkan jumlah perolehan suara yang dipermasalahkan. Pemohon juga tidak menunjukkan lokasi TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara. Menurut Termohon, pihaknya telah melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Termohon mengajukan bukti otentik yang sudah melalui proses dan tahapan yang benar (vide bukti T.3SULTENG.1-31 sampai dengan T.3SULTENG.1-252; [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menunjukkan signifikansi dalil a quo terhadap perubahan kedudukan perolehan suara. Pemohon hanya mendalilkan kemungkinan terjadinya selisih suara yang tidak menunjukkan apakah dengan adanya selisih suara tersebut akan berpengaruh pada perubahan kedudukan perolehan suara partai politik yang berhak menduduki kursi DPR RI untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan 258
daftar bukti bersifat umum karena tidak merinci ditujukan untuk per TPS mana dan berapa selisih suara yang akan dibuktikan, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, Termohon dengan jawabannya dan bukti yang diajukan juga dapat membantah dalil Pemohon a quo karena secara lengkap mengulas dan merinci kontra bukti yang relevan untuk diajukan kepada Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH 6 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH [3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya penambahan suara dari berbagai partai dan pengurangan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonan poin IV.2 dalam 59 kejadian (vide bukti P.3.81 sampai dengan bukti P.3.149A dan keterangan saksi Iwan, Marzuki, dan Sapar); [3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan, membantah dalil Pemohon a quo. Termohon menyatakan telah melakukan penghitungan berdasarkan rekapitulasi berjenjang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide bukti T.3.SULTENG.6-258 sampai dengan T.3.SULTENG.1-433U); [3.21] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, membantah dalil Pemohon a quo. Menurut Pihak Terkait, dari uraian permohonan Pemohon ternyata angka 192 suara sebagai total angka penambahan suara partai politik lain dan 101 suara sebagai total pengurangan suara Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya aspek keterpengaruhan terhadap konfigurasi perolehan suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 6 (vide bukti PT.4-11.2.1 sampai dengan bukti PT.4-11.2.16); 259
[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menunjukkan signifikansi dalil a quo terhadap perubahan kedudukan perolehan suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 6. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan daftar bukti bersifat umum karena tidak merinci ditujukan untuk per TPS mana dan berapa selisih suara yang akan dibuktikan, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, kontra bukti Termohon yang diajukan tidak terbantahkan dan wajar adanya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.23] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; DAERAH PEMILIHAN BUOL 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUOL [3.24] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya penambahan satu suara bagi Partai Gerakan Indonesia Raya di setiap TPS dan KPPS Kecamatan Biao, Kecamatan Palele, dan Kecamatan Karamat juga melakukan pelanggaran dengan mengurangi satu suara Pemohon di setiap TPS, sehingga suara Pemohon berkurang 93 suara (vide bukti P.3.150 sampai dengan bukti P.3.153 dan keterangan saksi Amran Panambang); [3.25] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan, membantah dalil Pemohon a quo. Menurut Termohon, rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon telah sesuai dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T.3.BUOL.1-434 sampai dengan bukti T.3.BUOL.1-512); [3.26]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. 260
Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo hanya asumsi belaka tanpa disertai dengan bukti yang kuat dan meyakinkan. Buktibukti tulisan yang diajukan tidaklah lengkap dan utuh sesuai dalilnya dan hanya bersifat umum karena tidak merinci ditujukan untuk TPS mana, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran dalilnya. Termohon juga dengan kontra bukti otentik yang diajukannya mampu membantah dalil Pemohon a quo secara meyakinkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.27] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; DAERAH PEMILIHAN SIGI 5 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI [3.28] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terjadi pelanggaran yang dilakukan PDIP, PKPI dan petugas KPPS seperti ditunjukkan dengan adanya partisipasi pemilih 100%, pencoblosan berulang, surat suara habis dicoblos, dan lainnya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan satu bukti berupa Model DA-1; [3.29]Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, Pemohon hanya mendasarkan pada satu bukti semata, sehingga nilai pembuktiannya lemah; [3.30] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon a quo hanyalah asumsi belaka; [3.31] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Pemohon tidak dapat menunjukkan signifikansi dalil Pemohon a quo dengan kemungkinan perubahan kedudukan perolehan suara. Selain itu, Pemohon hanya mendasarkan pembuktiannya pada satu alat bukti semata berupa 261
Model DA-1, sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.32] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; DAERAH PEMILIHAN PARIGI MOUTONG 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG [3.33] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 18 suara dan adanya penambahan suara PDIP sejumlah 61 suara (vide bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.16 dan keterangan saksi Hasbi, serta Rahmat); [3.34] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan, apa yang didalilkan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas. Berdasarkan formulir DA1 dan DB yang dibuat secara berjenjang suara PDIP adalah 3.273 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 3.239 suara (vide bukti T-3.Parimo2.529 sampai dengan bukti T-3.Parimo2.544); [3.35] Menimbang bahwa Pihak Terkait PDIP dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, membantah dalil Pemohon a quo. Menurut Pihak Terkait, persandingan data C1 dan data DA1 milik Pihak Terkait adalah sama dan valid sesuai dengan hasil rekapitulasi Termohon (vide bukti P-4.11.3.2 sampai dengan bukti P4.11.3.11); [3.36] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Bukti yang diajukan oleh Pemohon tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah atas kebenaran dalil Pemohon a quo. Selain terdapat perbedaan tanda tangan saksi partai politik dan KPPS pada setiap lembar Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1, Mahkamah menemukan ada bukti yang diajukan tidak sama jumlah suara sah keseluruhan partai politik dengan penjumlahan masing-masing partai politik sebagaimana 262
termuat dalam Model C1 dan lampiran Model C-1. Bahkan ada formulir yang isiannya kosong sama sekali sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P-3.16. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.37] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.38] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 116. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang 263
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/Kuasanya. Selanjutnya Putusan Nomor 03. PUTUSAN Nomor 03-05-26/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang diwakili oleh: 264
1.
2.
Nama Jabatan : Alamat
:
Nama Jabatan
: :
Alamat
:
:
Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai Golongan Karya Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XIA, Jakarta Barat Idrus Marham Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XIA, Jakarta Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU6/DPP/Golkar/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., 265
Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi’i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H; dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanpa tanggal, Mei 2014, memberikan kuasa dari Samsul Huda, S.H., M.H., kepada Bambang Sugiono, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai Golkar, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golongan Karya, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M. Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Termohon; [1.4] .....Membaca dan mendengar permohonan Pemohon; Membaca dan mendengar jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; 266
117. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu permohonan kabur dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK 1/2014 dan PMK 3/2014, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi, bukti surat/tulisan, dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: DAERAH PEMILIHAN BANGGAI 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI (PERSEORANGAN ATAS NAMA SITTI MARWIAH M. DJALUMANG) [3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 208 suara di Kelurahan Bungin Timur dan Kelurahan Maahas berdasarkan formulir Model C yang tidak dihitung pada saat rekapitulasi di tingkat kelurahan (PPS). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-5.71.2-1 sampai dengan bukti P-5.71.2-33 dan keterangan saksi Badarun Taku, serta Rusli Mahyn; [3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, Pemohon ternyata tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara yang didalilkannya terjadi, dimana lokasinya, serta siapa yang melakukannya. Termohon telah melakukan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Luwuk dan Kecamatan Luwuk Selatan sesuai ketentuan dan sesuai dengan data-data D1 dari seluruh desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Luwuk dan/atau Kecamatan Luwuk Selatan (vide bukti T.5.KAB-BANGGAI I.1 sampai dengan bukti T.5.KAB-BANGGAI I.15). Hasil rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Luwuk adalah sebagaimana dalam Formulir DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Luwuk (vide bukti T.5.KAB-BANGGAI I.2) dan Hasil rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Luwuk Selatan adalah sebagaimana dalam Formulir 267
DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Luwuk Selatan (vide bukti T.5.KAB-BANGGAI I.10); [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara kuat dan meyakinkan. Bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bukanlah bukti yang standar dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid mengingat bukti-bukti berupa Formulir C1 yang diajukan tidak mencakup Model C dan C1, melainkan hanya lampiran Model C1, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini adanya selisih pengurangan suara karena tidak dapat diketahui berapa jumlah surat suara sah dan suara tidak sah kolektif maupun DPT untuk membuktikan adanya pengurangan dan penambahan suara yang signifikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, Termohon telah mengajukan kontra bukti yang sesuai dan wajar. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 118. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; 268
[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.02 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya. Putusan Nomor 07.
269
PUTUSAN Nomor 07-06-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2]
Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), yang diwakili oleh: Nama 1 : Prof. Dr. Suhardi . Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya; Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Kantor Jakarta Selatan; Nama 2 : Ahmad Muzani . Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya; Alamat : Jalan Harsono RM Nomor Kantor 54, Jakarta Selatan;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hery Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah advokat dan penasihat hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Jakarta Selatan; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum 270
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon; Terhadap [1.3]
Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- Termohon; [1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon; Membaca dan mendengar jawaban Termohon; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon; 119. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, yaitu: Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan; 271
Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi, bukti surat/tulisan, dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: DAERAH PEMILIHAN DONGGALA 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DONGGALA [3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terjadi penambahan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejumlah 10 suara dengan perolehan dari 1 suara menjadi sebelas suara untuk Caleg PKS Nomor Urut 2 atas nama Marwan Hi. Arsyad. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-6.23.1 sampai dengan bukti P-6.23.8 dan keterangan saksi Patrisia Lamarauna, S.H., Fahmil, serta Datu Wajar Lamarauna; [3.16]
Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, Termohon membantah dalil Pemohon a quo dan dalam persidangan telah ditunjukkan C1 plano TPS 5 Desa Tanjung Batu (vide bukti T-6.Donggala II.1) di hadapan majelis hakim dan para pihak dan terbukti suara PKS sejumlah 36 suara dan Caleg Marwan Hi. Arsyad memperoleh suara sejumlah 11 suara;
[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait PKS dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon a quo tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.1, perolehan suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Tanjung Batu sejumlah 36 suara dan bersesuaian dengan bukti PT-3.2 berupa rekapitulasi desa di PPS Desa Tanjung Batu; [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara kuat dan meyakinkan. Berdasarkan form C1 plano (vide bukti T-6.Donggala II.1) yang juga telah dibuka dalam persidangan dan dikonfirmasi kepada para pihak, telah ternyata perolehan suara PKS di TPS 5 Desa Tanjung Batu adalah sejumlah 36 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 272
[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 120. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 273
Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya. Selanjutnya Putusan Nomor 06. PUTUSAN NOMOR 06-09-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1]
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:
[1.2] Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang diwakili oleh: 1 Nama : H. Suryadharma Ali 274
.
2 .
Jabatan Alamat Nama Jabatan Alamat
: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat : H. M. Romahurmuziy : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat
Berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal 9 Mei 2014, dengan nomor 01/MDT/DPP/V/2014, memberikan kuasa kepada: H. M Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., S.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat;dan berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah FArdhiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Mike Sonia Diniati, S.H., , kesemuanya adalah para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, dengan Nomor Urut 9; Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------Pemohon; Terhadap [1.3]
Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat; 275
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,.M.Hum.,Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Termohon; [1.4]
Membaca dan mendengar permohonan Pemohon; Membaca dan mendengar jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon Termohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;
dan
121. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.12]
Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan permohonan kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;
Dalam Pokok Permohonan [3.14]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi dari para pihak, bukti surat/tulisan, dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 276
DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH 6 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH [3.15]
Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana ditunjukkan Pemohon dalam poin a sampai dengan n permohonan Pemohon, serta terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 1.713 suara, yaitu dari 19.451 suara menjadi 17.738 suara di 18 TPS Kecamatan Pinembani (vide kesimpulan Pemohon). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.15, serta saksi Abdul Azis, Raden, dan Fachruddin;
[3.16]
Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulan pada pokoknya menyatakan, untuk Kecamatan Pinembani proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya penyelenggara di tingkat PPS dan PPK yang sangat minim yang menyatakan ketidaksanggupan PPS dan PPK untuk meneruskan proses rekapitulasi penghitungan suara disebabkan begitu rumit dan sulitnya mengisi formulir-formulir rekapitulasi penghitungan suara pada 19 TPS dan 9 desa yang ada di Kecamatan Pinembani. Kenyataan akan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh petugas PPS dan PPK untuk melakukan rekapitulasi tersebut kemudian mendorong Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Donggala untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh dokumen C1 Plano di seluruh TPS pada kecamatan Pinembani. Surat Rekomendasi panwas tersebut tertuang dalam surat Nomor 60/Panwaslu Kab Dgla/IV/2014 tertanggal 17 april 2014 yang isinya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melakukan penghitungan Kembali terhadap perolehan suara di masing-masing TPS Kecamatan Pinembani. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Donggala tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Donggala pada saat pelaksanaan Repat Pleno tingkat kabupaten pada tanggal 20 april 2014 sampai dengan 22 April 2014 dengan melakukan pencermatan dan penghitungan ulang terhadap seluruh perolehan suara yang terdapat dalam dokumen C1 Plano; Bahwa berdasarkan penjelasan dari KPU Kabupaten Banggai dalam persidangan, tidak terlaksananya rekapitulasi dan/atau pleno di 9 PPS di Kecamatan Pinembani adalah semata-mata karena adanya keadaan-keadaan yang tidak dapat dijangkau 277
oleh KPU dan jajarannya. Antara lain, karena ada faktor geografis desa-desa di Kecamatan Pinembani yang jaraknya sangat berjauhan, kemampuan sumber daya manusia yang terbatas serta terbatasnya sarana dan prasarana yang ada seperti belum adanya listrik di daerah tersebut, sehingga rekapitulasi hanya dapat berjalan sampai sekitar jam 17.00 saja dan manual tanpa didukung peralatan elektronik seperti komputer untuk memudahkan dan mempercepat perhitungan (vide bukti T-9.SultengVI.2); Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Termohon membantah dalil a quo dan menyatakan dalil tersebut tidak beralasan hukum. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-9.SultengVI.1 sampai dengan bukti T-9.SultengVI.514; [3.17]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. KPU Kabupaten Donggala telah melakukan pencermatan dan penghitungan terhadap seluruh perolehan suara yang terdapat dalam dokumen C1 Plano seluruh TPS pada kecamatan Penembani dan telah diterima oleh saksi Pemohon. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak lengkap dan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa formulir C1 bukanlah bukti yang standar dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid mengingat bukti-bukti berupa Formulir C1 yang diajukan tidak mencakup Model C dan C1, melainkan hanya lampiran Model C1, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini adanya selisih pengurangan suara karena tidak dapat diketahui berapa jumlah surat suara sah dan suara tidak sah kolektif maupun DPT yang dapat membuktikan adanya pengurangan suara yang signifikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon a quo. Selain itu, Termohon telah mengajukan kontra bukti yang lengkap, sesuai, dan wajar, yaitu dalam bukti T-9.SultengVI.1 sampai dengan bukti T-9.SultengVI.514. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
[3.18]
Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak 278
terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.19]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
122. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Menyatakan,
AMAR PUTUSAN Mengadili, 279
Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.10 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya. Masuk pada Provinsi Aceh. Hadir Provinsi Aceh? PUTUSAN NOMOR 01-01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Aceh) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1]
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:
[1.2]
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diwakili oleh: 1. Nama : Surya Dharma Paloh Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat Alamat : DPP Partai NasDem, Jalan R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 2. Nama : Patrice Rio Capella Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional 280
Alamat
Demokrat : DPP Partai NasDem, Jalan R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PartaiNasDem/BAHU.PND/PHPU/ SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., dan Winda Valdya, S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasional Demokrat beralamat di Jl. R.P. Soeroso Nomor 42 Gondangdia Lama - Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 1. Selanjutnya disebut sebagai ................................... Pemohon; Terhadap [1.3]
Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1189/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., 281
Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai .................................. Termohon; [1.4]
Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Gerindra; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Aceh; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Gerindra; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Gerindra;
123. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas dan kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, saksi Pemohon, saksi Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Aceh, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Daerah Pemilihan Aceh 2 (DPRA) 282
[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara untuk Partai Gerindra yang dilakukan Termohon di Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong. Perolehan suara Partai Gerindra menurut Pemohon adalah 11.485 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 13.982 suara, sehingga terdapat penambahan 2.497 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P.1.2.1 sampai dengan P.1.20, dan saksi Tengku Miswar, T. Hasbullah; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan tidak benar dalil permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon telah melakukan penambahan suara di Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong di Dapil Aceh 2 DPRA pada Partai Gerindra sehingga berakibat hilangnya hak kursi DPRA yang semestinya hak Pemohon. Termohon mengajukan bukti bertanda T.01.01 sampai dengan T.01.212, dan saksi Jon Effendi; Menurut Mahkamah setelah memeriksa bukti Pemohon yaitu Formulir D.1 dipersandingkan dengan Formulir DA.1 diperoleh fakta bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Desa Seuke Kecamatan Simpang Tiga suaranya dikurangi dari semula 40 suara menjadi 3 suara, di Desa Cebrek Kecamatan Simpang Tiga semula suara Partai Gerindra memperoleh 92 suara menjadi 18 suara, di Desa Liliep Kecamatan Simpang Tiga perolehan suara Partai Gerindra semula 3 suara menjadi 0 suara. Oleh karena itu tidak benar terjadi penambahan suara kepada Partai Gerindra 2.497 suara. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 2. Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 (DPRK) [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keikutsertaan Partai Golkar dalam peserta Pemilu tahun 2014 inkonstitusional karena berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRK Nagan Raya tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan. Ketidakabsahan pendaftaran tersebut terdapat pada surat pencalonan (Formulir B) dan daftar bakal calon (Formulir BA) yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. Perolehan suara Partai Golkar untuk calon anggota DPRK Dapil Nagan Raya 1 adalah 10.659 suara, perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) sejumlah 2.126 sehingga telah memengaruhi perolehan hasil suara dan perolehan kursi Pemohon yang sangat merugikan Pemohon, 283
Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P.1.2 sampai dengan P.1-43, dan Teuku Jamalul Adil, Syamsul Bahri Syam, serta Muhammad Khaidir; Menurut Mahkamah bahwa persoalan pengajuan calon anggota DPR-DPRD oleh partai politik bukanlah kewenangan Mahkamah, karena yang menjadi objek perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 8/2011 juncto Pasal 272 ayat (1) UU 8/2012, yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 3 PMK 1/2014 adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi, “c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 3. Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 (DPRK) [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya keikutsertaan Partai Golkar dalam peserta Pemilu tahun 2014 inkonstitusional karena berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRK Nagan Raya tidak sah dan tidak sesuai sebagaimana ketentuan. Ketidakabsahan pendaftaran tersebut terdapat pada surat pencalonan (Formulir B) dan daftar bakal calon (Formulir BA) yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. Perolehan suara Partai Golkar untuk calon anggota DPRK Dapil Nagan Raya 2 adalah 5.211 suara, perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) adalah 2.467 sehingga telah memengaruhi perolehan hasil suara dan perolehan kursi Pemohon yang sangat merugikan Pemohon. Menurut Mahkamah, persoalan pencalonan calon legislatif oleh partai politik bukanlah kewenangan Mahkamah, karena yang menjadi objek perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 8/2011 juncto Pasal 272 ayat (1) UU 8/2012, yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 3 PMK 1/2014 adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi, “c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 4. Daerah Pemilihan Nagan Raya 3 (DPRK) 284
[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya keikutsertaan Partai Golkar dalam peserta Pemilu tahun 2014 inkonstitusional karena berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRK Nagan Raya tidak sah dan tidak memenuhi syarat oleh KIP Nagan Raya. Perolehan suara Partai Golkar untuk keanggotaan DPRK Dapil Nagan Raya 3 adalah 6.296 suara sedangkan perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) adalah 4.236 sehingga telah mempengaruhi perolehan hasil suara dan perolehan kursi Pemohon yang sangat merugikan Pemohon. Apabila Partai Golkar tidak menjadi peserta Pemilu maka Partai Nasdem akan mendapat tambahan 1 kursi pada Dapil Nagan Raya 3, menurut Mahkamah bahwa persoalan pencalonan caleg oleh partai politik bukanlah kewenangan Mahkamah, karena yang menjadi objek perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 8/2011 juncto Pasal 272 ayat (1) UU 8/2012, yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 3 PMK 1/2014 adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi, “c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 5. Daerah Pemilihan Langsa 3 (DPRK) [3.17] Menimbang bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai calon anggota DPRK Langsa 3 dari Partai Nasdem telah dinyatakan ditarik kembali oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 35 UU MK, penarikan kembali permohonan Pemohon a quo beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut. Hal tersebut kemudian ditetapkan dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-3/PHPUDPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 0609/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 0904/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPRDPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 1202/PHPU-DPR-DPRD/ XII/2014, tanggal 28 Mei 2014. 124. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI 285
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5] [4.6]
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Langsa 3 ditarik kembali; Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon
Dalam Pokok Permohonan 1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Langsa 3 DPRK ditarik kembali; 2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief 286
Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.15 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; Selanjutnya Putusan Nomor 05. PUTUSAN NOMOR 05-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI ACEH) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh: 1. Nama : Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si. Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan 2. Nama : BM. Wibowo, S.E., M.M. Jabatan : Sekretaris Umum DPP Partai Bulan Bintang Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1220/DPPSek/07/1435 bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makawi, S.H., M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Samsudin, S.H., Damrah Mamang, S.H., M.H., Edigius NS. Sadipun, S.H., Kornerlis K. Saran, S.H., Mahfudin, S.H., dan M. Yasin, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama 287
Pemberi Kuasa Partai Bulan Bintang peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14. Selanjutnya disebut sebagai ……………................................ Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1190/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai .................................... Termohon; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat; Membaca kesimpulan tertulis Termohon; 125. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan penghitungan suara, menurut Mahkamah eksepsi Termohon 288
berkaitan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Daerah Pemilihan Aceh I (DPR-RI) [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan anggota DPR-RI Dapil Aceh I karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 75 UU MK, yaitu Pemohon tidak menguraikan secara jelas berapa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon dan terjadi di TPS, PPS, PPK, dan KIP kabupaten mana dan berapa pengurangan suara tersebut terjadi pada setiap tingkatan. Pemohon juga sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti awal untuk membuktikan permohonannya; [3.14] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut. 2. Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 (DPRK atas nama Azwar Aswah) [3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan anggota DPRK perseorangan atas nama Azwar Aswah calon anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang karena ditarik kembali, sehingga Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut; 3. Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 1 (DPRK) [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon untuk calon anggota 289
DPRK Dapil Aceh Barat Daya 1 yang menurut Pemohon 1.204 suara, sedangkan menurut Termohon 1.197 suara, sehingga terdapat pengurangan 7 suara. Pemohon kehilangan 6 suara yakni dari 19 suara menjadi 13 suara di TPS 13 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan kehilangan 1 suara yaitu dari 9 suara menjadi 8 suara di TPS 15 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P.14.1 sampai dengan P.14.06 dan saksi Ruslan, Bob Fakrulrazi, Tanzilurrahman; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan, tidak dapat membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T.14.1 sampai dengan T.14.4 dan saksi Jon Suparni; Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon di TPS 13 Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya perolehan suara Pemohon adalah 19 suara; - Termohon tidak mengajukan bukti Formulir C-1 di TPS tersebut; - Bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon perolehan suara Pemohon adalah sama 13 suara; Oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti Formulir C-1 untuk membantah bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon hanya mengajukan bukti Formulir D-1 menurut Mahkamah Formulir C-1 adalah dasar untuk mengisi perolehan suara pada Formulir D-1 sehingga berdasarkan bukti Formulir C-1 TPS 13 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot perolehan suara Pemohon yang benar di TPS tersebut adalah 19 suara. Setelah Mahkamah meneliti Formulir C-1 TPS 13 Desa Pantee Rakyat yang diunggah di laman KPU perolehan suara Pemohon bersesuaian dengan bukti Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu 19 suara. Mengenai kehilangan 1 suara Pemohon di TPS 15 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang benar karena bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon adalah bukan Formulir C-1 untuk TPS 15 Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya melainkan Formulir C-1 di TPS 15 Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh 290
Barat Daya sehingga pada hakikatnya Pemohon tidak mengajukan bukti tentang itu. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon yang benar untuk pemilihan anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya Dapil Aceh Barat Daya 1 adalah 1.203 bukan 1.197 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; 126. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Aceh I tidak memenuhi syarat; [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 ditarik kembali; [4.7] Permohonan Pemohon di Dapil Aceh Barat Daya 1 beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 291
AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan 1. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Aceh I (DPR RI) dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 (DPRK) atas nama Azwar Aswah tidak dapat diterima; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya daerah pemilihan Aceh Barat Daya 1 DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya; 3. Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 1 DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya yang benar adalah 1.203 suara; 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.23 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; Selanjutnya.
292
PUTUSAN NOMOR 08-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI ACEH) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diwakili oleh: 1. Nama : Sutiyoso Jabatan : Ketua Umum DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat 2. Nama : M. Yusuf Kartanegara Jabatan : Sekretaris Jenderal DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., dan Rio Rama Baskara, S.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15. Selanjutnya disebut sebagai ............................................. Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1194/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 293
memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ............................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat; Memeriksa dengan saksama alat bukti Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Termohon; 127. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon telah lewat waktu dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4] dan eksepsi mengenai tenggang waktu telah dipertimbangkan pada paragraf [3.6] sampai paragraf [3.9] Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan 294
[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti Termohon, bukti Pihak Terkait, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Daerah Pemilihan Aceh I untuk DPR RI [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara menurut Pemohon di Dapil Aceh I adalah 89.577 suara, bukan 21.761 suara sebagaimana yang ditetapkan Termohon, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon 67.816 suara, yang memengaruhi perolehan suara Pemohon untuk meraih kursi keanggotaan di DPR, DPRA, dan DPRK. Menurut Mahkamah dalil Pemohon sama sekali tidak dibuktikan dengan alat bukti, oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 2. Daerah Pemilihan Aceh II untuk DPR RI [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara menurut Pemohon di Dapil Aceh II adalah 76.450 suara, bukan 11.212 suara sebagaimana yang ditetapkan Termohon, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon 65.238 suara, yang memengaruhi perolehan suara Pemohon untuk meraih kursi keanggotaan di DPR, DPRA, dan DPRK. Menurut Mahkamah dalil Pemohon sama sekali tidak dibuktikan dengan alat bukti, oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 128. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; 295
[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.27 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan 296
Pihak Terkait/Kuasanya; Selanjutnya Putusan Nomor 09. PUTUSAN Nomor 09-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Aceh) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang diwakili oleh: 1. Nama : Megawati Soekarnoputri Jabatan : Ketua Umum DPP PDI P Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan 2. Nama : Tjahjo Kumolo Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI P Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H., Henry Yosodiningrat, S.H., Hj. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc., Sugeng Teguh Santoso, S.H., Diarson Lubis, S.H., Djeni Marthen, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Edison Panjaitan, SH., Arteria Dahlan, S.T., S.H., Erik S. Paat, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy, SH., Zul Armain Aziz, S.H., Freddy Tua Simatupang, S.H., Christo C Hutabarat, S.H., M.H., Hendra Kusuma, S.H., M.H., Jasmalin James Purba, S.H., M.H., Sahat M Tamba, S.H., Sumantap Simorangkir, S.H., M.H., Junianton Panjaitan, S.H., Irfan Imanuel Sinaga, S.H., Lisa Agustiana, S.H., M.H., Erna Ratna Ningsih, S.H., LL.M., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Ade Yopie Hartaty, SH., Drs. Yan Pieter Panjaitan, S.H., Widyaningsih H. Pangesti, S.H., Danny Apeles, S.H., Denny Sedana, S.H., M. Ferry Sapta Adi, S.H., Dwi Surya Hadibudi, S.H., Susanty, S.H., Kusnadi Hutahean, SH., Nasrul S. Nadeak, SH., M. Afriandy, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Philipus Tarigan, S.H., Sofia Bettrys Mandagi, S.H., Uus Mulyaharja, S.H., Risa Mariska, SH., Berto Herora Harahap, S.H., Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.H., Sag., Ace Kurnia, Sag., Cahyo Gani Saputro, S.H., Aries Surya, S.H., Sutra Dewi, S.H., Aidi Johan, 297
S.H., M.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Aprilson Purba, S.H., Saut Simatupang, S.H., Daniel Simanjuntak, S.H, MCIL., Albiker Siagian, S.H., Agus Franki Pasaribu, S.H., Farida Hanum, S.H., Marwan Aras, S.H., Humisah H Tambunan, S.H., Rio F Sihombing, S.H., Fafri Safi’i, S.H., Imran Mahfudi, S.H., Winarso, S.H., Henri Lumbanraja, S.H., S.E., Rio T. Simanjuntak, S.H., Amudi PS Sidabutar, S.H., M.H., Liston Sibarani, SH., Nurmaeni Daulay, S.H., Benny Hutabarat, S.H., dan Romy Daniel Tobing, S.H., M.H. adalah Tim Hukum dan Advokasi Pileg dan Pilpres 2014 BP Pemilu Pusat PDI Perjuangan beralamat di Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4. Selanjutnya disebut sebagai ......................................... Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1192/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ....................................... Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera; 298
Mendengar keterangan saksi Pemohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 129. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, permohonan Pemohon tidak cermat, tidak lengkap dan bertentangan satu sama lain; Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4]. Adapun eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas, permohonan Pemohon tidak cermat, tidak lengkap dan saling bertentangan satu sama lain, hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Daerah Pemilihan Aceh 10 (DPRA) [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan Formulir C-1 hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon yaitu di Kabupaten Nagan Raya 1.280 suara, di Kabupaten Aceh Jaya 233 suara, di Kabupaten Aceh Barat perolehan suara tidak logis. Oleh karena itu Pemohon memohon dilakukan penghitungan surat suara ulang di tiga kabupaten tersebut. Adapun di Kabupaten 299
Simeuleu perolehan suara Pemohon tidak akurat karenanya Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-4.1.1 sampai dengan P-4.2.12, dan saksi Syahrial, Marjakub, Ardianto; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan proses dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, karenanya hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di daerah sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon adalah sudah benar dan sah. Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-4.1 sampai dengan bukti T-4.2; Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara, ditemukan fakta hukum bahwa di dalam Formulir DB dan Formulir DB.1 untuk tingkat Kabupaten Aceh Barat, saksi Pemohon atas nama Mustajaruddin yang hadir dalam rapat rekapitulasi di tingkat kabupaten telah membubuhkan tanda tangan dan sama sekali tidak mengajukan keberatan. Begitu juga untuk Kabupaten Nagan Raya, saksi Pemohon juga telah membubuhkan tanda tangan dan sama sekali tidak mengajukan keberatan. Adapun untuk Kabupaten Aceh Jaya tidak ada alat bukti yang menyakinkan untuk membuktikan dalil Pemohon. Mengenai dalil Pemohon bahwa pelaksanaan pemungutan suara tidak demokratis di Kabupaten Simeuleu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti meyakinkan sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 130. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 300
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316). AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.30 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; 301
PUTUSAN Nomor 12-02-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Aceh) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh: 1. Nama : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 2. Nama : H. Iman Nahrawi Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15585/DPP03/V/A.1/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 untuk Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang Dapil III dan Dapil Aceh IX (Provinsi) memberi kuasa kepada H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu’awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.HI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S.Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.HI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, SH., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin HS, S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi’i, S.Fil., Fadun Najib, S.HI., Fauzan Fuadi, SIK., Otman Ralibi, S.H., M. Ja’far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.HI., Irawandi Uska, S.H., Muhamad Antoni, S.H., M.H., Jamalul Kamal Farsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Sholihudin, S.H., H. Ka’bil Mubarrok, S.HI., dan Muzakir, S.HI. adalah para Pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia/Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa dan Surat Kuasa Khusus Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 untuk Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang Dapil III dan Dapil Aceh IX (Provinsi) memberikan kuasa kepada M. Lutfi Hakim, S.H., Rusdianto Matulatuwa, S.H., Iim Abdul Halim, S.H., Zulfira, S.H., Kores Tambunan, S.H., Henry Gani Purba, S.H., Tamba Tuah Purba, S.H., M.Si., Yusuf Alfurqon, Taufiq Azmi, Nurul Bahrul Ulum, S.H., Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H., 302
Alan Kolilan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar, S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., dan Asep Lukman, S.H. adalah para Pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 2. Selanjutnya disebut sebagai ......................................... Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Aceh; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 131. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi 303
[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah. Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat menurut Pasal 3 dan Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2014; Dalam Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 3 (DPRK) [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan antara lain: - Formulir C-1 yang dibuat di TPS untuk 15 desa pada Kecamatan Kejuruan Muda tidak diberikan DPT kepada saksi termasuk saksi PKB, akibatnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak sesuai dalam Formulir C-1, penundaan rekapitulasi hasil suara lebih dari 24 jam tanpa dibuatkan berita acara, - Pemohon (PKB) dan calon legislatifnya kehilangan 771 suara di 8 TPS dari 24 TPS yaitu di TPS 4 Desa Suka Makmur menurut Pemohon 137, menurut Termohon 1, pengurangan 136 suara, di TPS 5 Desa Suka Makmur, menurut Pemohon 176, menurut Termohon 10, pengurangan 166. Di TPS 5 Desa Seumadan, menurut Pemohon 103 suara, menurut Termohon 3, pengurangan 100, di TPS 8 Desa Seumadan, menurut Pemohon 128 suara, menurut Termohon 78, pengurangan 50 suara, di TPS 9 Desa Seumadam menurut Pemohon 90, menurut Termohon 20 suara, pengurangan 70, di TPS 10 Desa Seumadam menurut Pemohon 115 suara, menurut Termohon 15, pengurangan 100 suara, di TPS 3 Desa Alur Selebu, menurut Pemohon 130 suara, menurut Termohon 3 suara, pengurangan 127 suara, di TPS 6 Desa Alur Selebu, menurut Pemohon 33 suara, menurut Termohon 11 suara, pengurangan 22 suara, sehingga Pemohon memohon untuk dilakukan penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang di Desa Suka Makmur, Desa Seumadam dan Desa Alur Selebu; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P.2.1 sampai dengan P-2.122 dan saksi Jabal; Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan proses Pemilu di daerah pemilihan yang dipersoalkan oleh Pemohon 304
dalam permohonan tidak bertentangan dengan asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Seluruh proses Pemilu telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-2.1 sampai dengan T-2.13, dan saksi Pairin, Fikriadi Wijaya; Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut Mahkamah: - Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 4 Desa Suka Makmur banyak coretan dan penghapusan angka, perolehan suara Pemohon 137, sedangkan Formulir C-1 yang diajukan Termohon perolehan suara Pemohon 1; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 5 Desa Suka Makmur perolehan PKB 8 suara bukan 176 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 5 Desa Seumadan ada coretan dan penebalan angka; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 8 Desa Seumadan penulisan yang tidak konsisten, tidak ada tanda tangan saksi partai politik; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 9 Desa Seumadan ada angka yang di tipe-x dan ditulis angka yang baru; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 10 Desa Seumadan ada penimpaan huruf pada tulisan “seratus lima belas”, tidak ada saksi partai politik; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 3 Desa Alur Selebu ada coretan, penulisan yang tidak konsisten; - Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon di TPS 6 Desa Alur Selebu ada coretan dan koreksi, tidak ada tanda tangan saksi partai politik; Mencermati bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kejuruan Muda yaitu di Desa Suka Makmur, Desa Seumadan, dan Desa Alur Selebu tidak terbukti adanya pelanggaran yang dapat dikualifikasi terstruktur, sistematis, dan masif yang mengakibatkan dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, 132. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 305
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sepanjang Dapil Aceh 9 Perorangan (DPRA atas nama H. Munir H. Ubit), Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo Dapil Aceh Tamiang 3 untuk DPRK; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon Dapil Aceh Tamiang 3 (DPRK) tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan 1. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 9 (DPRA) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; Demikian dalam KETUK PALU 1X diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria 306
Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.35 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya; Selanjutnya kita masuk dahulu ke Jawa Tengah. PUTUSAN Nomor 04-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh: 1. Nama : Muhammad Anis Matta Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia 2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 Nomor Urut 3, 307
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibaragiang, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum AWK Lawfirm, beralamat di Gedung Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen. MT. Haryono, Kav.77 Jakarta 12770; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/K/KUA/DPP – PKS/1435, tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada HM. Ali Sofro, SH., M.Si, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofro & Rekan, Beralamat di Jalan RS. Patmasuri Nomor 291 Bantul, D.I.Yogyakarta; dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada A. Rozi, S.H. dan Asri Hayat Saputra, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office “Rozi & Partners, Advocates–Legal Consultants”, berkedudukan di Kebagusan City, Tower Chrysant 1 KC 27A @TB Simatupang Jalan Baung Raya Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., 308
Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 133. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah [3.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah 5.213 suara, namun oleh Termohon dikurangi 23 suara sehingga menjadi 5.190 suara. Pemohon juga mendalilkan, Termohon salah menetapkan perolehan suara Partai Amanat Nasional 5.212 suara. Menurut Pemohon, pengurangan suara Pemohon terjadi di tiga TPS, yaitu TPS 1 Desa Cemani, TPS 19 Desa Banaran, dan TPS 4 Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Adapun perolehan suara PKS di TPS 1 Desa Cemani adalah 11, di TPS 19 Desa Banaran adalah 16 suara, dan TPS 4 Desa Grogol adalah 14 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, maka suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sukoharjo 4 adalah 5.190 suara ditambah 23 suara menjadi 5.213 suara, sehingga memperoleh kursi untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo; Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk daerah pemilihan Sukoharjo 4, Provinsi Jawa Tengah, menurut Mahkamah, memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa Lampiran Formulir C1 dan Formulir D1 dan dengan menyandingkan Lampiran Formulir C1 dan Formulir D1 yang diajukan Termohon, serta kejadian di persidangan, didapati fakta hukum bahwa suara Pemohon untuk TPS 1 Desa Cemani, TPS 19 Desa Banaran, dan TPS 4 Desa Grogol, Kecamatan 309
Grogol, terdapat perbedaan antara Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon dan Formulir C1 yang diajukan oleh Termohon. Berdasakan Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara PKS di TPS 1 Desa Cemani adalah 11 suara, di TPS 19 Desa Banaran adalah 16 suara, dan TPS 4 Desa Grogol adalah 14 suara, sedangkan menurut Formulir C1 yang diajukan oleh Termohon perolehan PKS di TPS 1 Desa Cemani adalah 0, di TPS 19 Desa Banaran adalah 6 suara, dan TPS 4 Desa Grogol adalah 12 suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara Pemohon antara Formulir C1 yang diajukan Pemohon dengan Formulir C1 Termohon adalah 23 suara; [3.7] Menimbang bahwa mencermati persandingan kedua bukti Formulir C1 tersebut Mahkamah menilai bukti Formulir C1 TPS 4 Desa Grogol yang diajukan Pemohon tidak diyakini kebenarannya karena terdapat coretan pada perolehan suara calon Nomor Urut 6 atas nama Achmadi yang dicoret angka 1 di depan angka 2. Hal ini bersesuaian dengan jumlah keseluruhan perolehan suara PKS yang tertulis dalam Formulir C1 baik yang diajukan oleh Pemohon maupun diajukan oleh Termohon adalah 12 suara. Selain itu, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Rarasati, yang diajukan Pihak Terkait. Di samping itu, menurut Mahkamah, terdapat kesalahan hasil penghitungan suara, sebagai berikut: - TPS 1 Desa Cemani yang semula suara Pemohon adalah 0 (nol) suara menjadi 11 suara; - TPS 19 Desa Banaran yang semula enam suara menjadi 16 suara; Adanya kesalahan penghitungan di TPS 1 Desa Cemani dan di TPS 19 Desa Banaran, Kecamatan Grogol juga diakui oleh Termohon dalam jawabannya dan dipertegas oleh Pemohon dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka suara PKS (Pemohon) di daerah pemilihan Sukoharjo 4 adalah 5.190 ditambah 21 suara (selisih suara di TPS 1 Desa Cemani 11 suara ditambah selisih suara di TPS 19 Desa Banaran 10 suara) menjadi 5.211 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih 23 suara, yaitu 5.213 (versi Pemohon) dikurang 5.190 (versi Termohon) adalah tidak terbukti karena yang benar adalah terdapat selisih/kurang 21 suara, sehingga hal tersebut tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 134. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI
310
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.39 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan 311
dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya; Putusan Nomor 08. PUTUSAN Nomor 08-15-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang diwakili oleh: 1. Nama : Sutiyoso Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat 2.
Nama Jabatan
: :
Alamat
:
M. Yusuf Kartanegara Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat
Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada: M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi, S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., Rio Rama Baskara, S.H. kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 312
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon danTermohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 135. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada perselisihan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon di Provinsi Jawa Tengah untuk calon anggota DPR-RI sebagai tersebut dalam tabel berikut: N o . ( 1 )
Daerah Pemilihan (2)
Perolehan Suara Term Pem ohon ohon (3)
(4)
Se lisi h (5 ) 313
65 .2 92 58 2 61.0 JATENG II 3,139 .9 . 98 59 67 3 16,81 83.9 JATENG III .1 . 2 89 77 60 4 64.0 JATENG IV 4,923 .1 . 87 64 58 5 62.8 JATENG V 4,405 .4 . 76 71 62 6 70.4 JATENG VI 8,002 .4 . 34 72 58 7 61.7 JATENG VII 3,781 .9 . 56 75 60 8 64.7 JATENG VIII 4,392 .3 . 76 84 59 9 63.7 JATENG IX 4,130 .6 . 65 35 1 59 62.7 0 JATENG X 3,448 .8 21 . 73 [3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah memeriksa berkas permohonan Pemohon serta fakta persidangan, ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti baik surat/tulisan maupun saksi. Menurut Mahkamah hal tersebut jelas tidak sesuai dengan asas hukum yang menyatakan “siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, selain permohonan tidak memenuhi syarat Pasal 31 ayat (2) UU MK yang menyatakan “Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut”, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 1 .
JATENG I
6,806
71.0 98
136. KETUA: HAMDAN ZOELVA 314
KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.41 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad 315
Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya; Putusan Nomor 09. PUTUSAN Nomor 09-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh: 1. Nama : Megawati Soekarnoputri Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Alamat : Jalan Lenteng Agung, Nomor 99 Jakarta Selatan 2. Nama : Tjahjo Kumolo Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Alamat : Jalan Lenteng Agung, Nomor 99 Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan perseorangan Calon Anggota DPRD; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Sirra Prayuna, S.H., DR. Junimart Girsang, SH., MH., Henry Yosodiningrat, SH., Hj. Dwi RiaLatifa, SH., MSC., Sugeng Teguh Santoso, SH., Diarson Lubis, SH., Djeni Marthen, SH., Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H., Simeon Petrus, SH., Magda Widjajana, SH., Edison Panjaitan, SH., Arteria Dahlan, ST., SH., Erik S Paat, SH., Budi Setiawan, SH., Fernandy, SH., Zul Armain Aziz, SH., Freddy Tua Simatupang, SH., Christo C Hutabarat, SH., MH., M. Afriandy, SH., Heri Perdana Tarigan, SH., Philipus Tarigan, SH., Sofia Bettrys Mandagi, SH., UUS Mulyaharja, SH., Risa Mariska, SH., Berto Herora Harahap, SH., Ricardo Simanjuntak, SH. , LLM., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir,SH., Sag., Ace Kurnia, Sag., Cahyo Gani Saputro, SH., Aries Surya, SH., Sutra Dewi, SH., Aidi Johan,SH., MH., Sudiyatmiko Aribowo, SH., Andy Firasadi, 316
SH.MH., Anthony L.J. Ratag, SH., Hendra Kusuma, SH., MH., Jasmalin James Purba, SH., MH., Sahat M Tamba, SH., Sumantap Simorangkir, SH., MH., Junianton Panjaitan, SH., Irfan Imanuel Sinaga, SH., Lisa Agustiana, SH., MH., Erna Ratna Ningsih,SH., LLM., Paskaria Tombi, SH., MH., Ade YopieHartaty, SH., Drs. Yan Pieter Panjaitan, SH., Widyaningsih H Pangesti, SH., Danny Apeles, SH., Denny Sedana, SH., M. Ferry Sapta Adi, SH., Dwi Surya Hadibudi, SH., Susanty, SH., Kusnadi Hutahean, SH., Nasrul S. Nadeak, SH., Aprilson Purba, SH., Saut Simatupang, SH., Daniel Simanjuntak, SH, MCIL., Albiker Siagian, SH., Agus Franki Pasaribu, SH., Farida Hanum, SH., Marwan Aras,SH., Humisah H Tambunan, SH., Rio F. Sihombing, SH., Fafri Safi’i, SH., Imran Mahfudi, SH., Winarso, SH., Henri Lumbanraja, SH., SE., Rio T Simanjuntak, SH., Amudi PS Sidabutar, SH., MH., Liston Sibarani, SH., Nurmaeni Daulay, SH., Benny Hutabarat, SH., Romy Daniel Tobing, SH., MH.. kesemuanya para Advokat-advokat yang tergabung dalam “Tim Hukum dan Advokasi Pileg dan Pilpres 2014 BP Pemilu Pusat PDI Perjuangan” yang beralamat Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1192/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan i Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; 317
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 137. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. 2. 3.
kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; tenggang waktu pengajuan permohonan.
Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 318
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 26 Mei 2014, Pemohon menyatakan menarik permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan Jawa Tengah V untuk calon anggota DPR RI atas nama Darmawan Prasodjo, Ph.D., dengan demikian menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU MK, penarikan permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum; 138. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Penarikan permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan Jawa Tengah V untuk pengisian calon Anggota DPR RI atas nama Darmawan Prasodjo, PHD., beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 319
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: - Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon; - Permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan Jawa Tengah V untuk calon anggota DPR-RI atas nama Darmawan Prasodjo, Ph.d., ditarik kembali; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.45 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya; Putusan Nomor 10. PUTUSAN Nomor 10-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: 320
[1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh: 1. Nama :
2.
Jabatan
:
Alamat
:
Nama Jabatan
: :
Alamat
:
Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450 Edhie Baskoro Yudhoyono Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450
Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 Nomor Urut 7, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., DR. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.,H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang berkantor di DPP Partai Demokrat Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta 10450, baik secara sendiri-sendiri atau bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor ......../KPU/V/2014, tanggal .... Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung 321
Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ........................................ Termohon; 139. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon; [3.10] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (DPR-RI), [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Magelang, Wonosobo, Purworejo,Temanggung, dan Kota Magelang 131.447 suara mengakibatkan Partai Demokrat tidak mendapat kursi dari 8 (delapan) kursi yang tersedia. Menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh 132.597 suara bukan 131.447 suara, sehingga suara Pemohon seharusnya melebihi perolehan suara PPP yang ditetapkan oleh Termohon 131.424 suara. Dengan demikian, Pemohon memperoleh kursi ke-8 dari 8 (delapan) kursi di Dapil Jateng VI. Menurut Pemohon, hal tersebut terjadi karena ada perbedaan hasil penghitungan suara dari Formuli C1 seKabupaten Magelang, se-Kabupaten Temanggung, dan se-Kota 322
Magelang dengan Formulir DB-1 Kabupaten Magelang, Formulir DB-1 Kabupaten Temanggung, dan Formulir DB-1 Kota Magelang; [3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon; [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota mana yang dipersoalkan. Pemohon hanya membandingkan penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir C1 Pemohon dengan penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir DB1 Termohon. Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang berupa Formulir C1 yang oleh Pemohon diperbandingkan dengan Formulir DB1, menurut Mahkamah buktibukti tersebut tidak membuktikan dalil permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (DPR-RI) [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara 97.465 suara mengakibatkan Partai Demokrat (Pemohon) tidak memperoleh kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia. Menurut Pemohon, hal tersebut disebabkan karena Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan tidak sesuai, melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga memengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon; [3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon; [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil tersebut bukan berkenaan dengan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana ditentukan Pasal 75 UUMK juncto Pasal 271 UU 8/2012, melainkan mengenai penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan tidak sesuai, 323
melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; Daerah Pemilihan Grobogan 4 (DPRD Kabupaten internal) [3.18] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro selaku calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Grobogan 4, mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Sri Wiyati, S.sos. Menurut Pemohon berdasarkan Formulir C1 dan/atau Formulir C1 IT KPU perolehan suara Pemohon yang benar adalah 5.173 suara, sedangkan perolehan suara calon anggota atas nama Sri Wiyati, S.Sos., adalah 5.043 suara. Namun, di Formulir DB-1 Kabupaten Grobogan suara Pemohon hanya 5.155 suara sedangkan suara Sri Wiyati, S.Sos menjadi 5.207 suara. Hal tersebut berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon; [3.19] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon; [3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama dalil permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta bahwa penghitungan perolehan suara Pemohon tersebut didasarkan pada Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diungguh pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. Dengan demikian, bukti Formulir C1 IT KPU tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan perolehan suara Pemohon, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Daerah Pemilihan Purbalingga 3 (DPRD Kabupaten) 324
[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Purbalingga adalah 5.711 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-9 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia. Menurut Pemohon, hal itu terjadi karena ada perbedaan data hasil Formulir C1 dengan Formulir D1 antara lain di TPS 1 Desa Bokol, TPS 9 Desa Senon, TPS 1 Desa Mungtang di Kecamatan Kemangkon serta TPS 10 Desa Karang Gedang, TPS 4 Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja; [3.23] Menimbang bahwa setelah mempersandingkan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta persidangan Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: Perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Bokol, TPS 9 Desa Senon, TPS 1 Desa Mungtang di Kecamatan Kemangkon serta TPS 10 Desa Karang Gedang, TPS 4 Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja adalah: TPS 1 Desa Bokol, Suara Partai Demokrat (Pemohon) adalah 30 suara (vide bukti T7.11.76, T-7.11.77, T-7.11.78, dan T-.7.11.79); TPS 9 Desa Senon Suara Partai Demokrat adalah 75 suara (vide bukti T-7.11.80, T7.11.81, T-7.11.82, dan T-7.11.83) TPS 1 Desa Muntang Suara Partai Demokrat adalah 7 suara (vide bukti T-7.11.84, T7.11.85, T-7.11.86 T-7.11.87, T-7.11.88, dan T7.11.89) TPS 10 Desa Karanggedang Suara Partai Demokrat adalah 8 suara (vide bukti T-7.11.90, T7.11.91, T-7.11.92, dan T-7.11.93) TPS 4 Desa Karangcengis Suara Partai Demokrat adalah 12 Suara (vide bukti T-7.11.94, T7.11.95, dan T-7.11.96, dan T-7.11.97) -
Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga mengenai kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat desa, tingkat kecamatan, sesuai rekomendasi pengawas Pemilu Termohon sudah melakukan pencermatan dengan membuka Formulir C1 plano, Formulir C1 hologram dan 325
Formulir D1 dan hasilnya adalah tidak ada penambahan atau pun pengurangan suara seperti yang dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga; -
Keterangan saksi Termohon, Sri Wahyuni, Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, pada pokoknya menerangkan bahwa sudah dilakukan pencermatan berdasarkan rekomendasi pengawas Pemilu terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon dan sudah selesai pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Purbalingga;
[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai perbedaan hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir C1 dengan Formulir D1 di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 140. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon selaku partai politik maupun perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan atas nama Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan 326
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi -
Mengabulkan eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan -
Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII, dan Daerah Pemilihan Grobogan 4, tidak dapat diterima;
-
Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.52 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya; Saudara- Saudara Pemohon ataupun Termohon, pengucapan putusan akan dilanjutkan hari Senin, yaitu … ya masih ada satu. Maaf ini. Ya, kita lanjutkan dulu, masih ada. Bentar ya, dicek dahulu. Takut terulang dua kali. Rupanya belum.
327
PUTUSAN NOMOR 12-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh: 1. Nama : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alamat : Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat. 2.
Nama
:
Jabatan
:
Alamat
:
H. Imam Nahrawi Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat.
bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Peserta Pemilu DPR dan DPRD dalam Pemilu 2014 dengan Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 dalam hal ini memberi kuasa kepada HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu’awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, SHI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S.Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, SHI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin HS, S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi’i, S.Fil., Fahdun Najib, SHI., Fauzan Fuadi, SIK., Otman Ralibi, SH., M. Ja’far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, SH., MCCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, SHI., Irawandi Uska, S.H., M. Antoni 328
Toha, S.H., M.H., Jamalul Kamal Farsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Zulfira, S.H., H. Ka’bil Mubarrok, SHI., M.Hum., Muzakir, SHI., Drs. Hendrikus Djehadut, SH., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Asep Lukman, S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., Nurul Bahrul Ulum, S.H., Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H., M.H., Alan Kolilan S.H., Tambah Tuah Purba, SH., M.Si., Henry Gani Purba, S.H., Kores Tambunan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar, S.H., A. Luis Balun, S.H., Solehuddin, S.H., Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., dan Muhammad Antoni, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan/atau Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat; Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon;Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 329
141. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah [3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Dalam Eksepsi [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohon Pemohon dan permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon, serta dalam petitumnya memohon pemungutan suara ulang; [3.10] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah sudah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon a quo. Mengenai eksepsi lainnya, menurut Mahkamah berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah III dan Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah VIII (DPR-RI) [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan awal (3 x 24 jam pertama) mengajukan Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah III dan Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah VIII (DPR-RI), namun pada masa perbaikan (3 x 24 jam kedua) permohonan untuk daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah III dan Provinsi Jawa Tengah VIII (DPR-RI) tidak diajukan kembali. Demikian pula setelah sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 Mei 2014, Dapil tersebut tidak diajukan kembali dalam perbaikan permohonan. Selain itu, pada saat pengajuan permohonan, Pemohon juga tidak mengajukan bukti untuk membuktikan permohonannya; 330
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, meskipun permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah, namun dalam pengajuan permohonannya Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang membuktikan permohonan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 31 ayat (2) UU MK; Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah IV (DPR-RI) [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, berdasarkan rekapitulasi Formulir C1 yang dilakukan Pemohon ternyata ada perbedaan hasil perolehan suara dengan Formulir D1. Hal tersebut terjadi karena ada pengurangan suara dan penambahan suara di tiga kabupaten, yaitu: 1. Kabupaten Karanganyar, tidak ada perbedaan suara untuk Pemohon, akan tetapi ada penambahan suara untuk Partai Demokrat 8.237 suara. Pada Formulir C1 suara Partai Demokrat tercatat 37.509 suara, sedangkan di Formulir D1 tercatat 45.746 suara; 2. Kabupaten Wonogiri, ada penambahan suara untuk Pemohon sebanyak 18 suara. Pada Formulir C1, suara Pemohon tercatat 21.081 suara, sedangkan di Formulir D1 tercatat 21.099 suara maka ada penambahan 18 suara. Selain itu, ada pengurangan perolehan suara Partai Demokrat lima suara, yaitu pada Formulir C1, tercatat 40.888 suara, sedangkan di Formulir D1 sejumlah 40.883 suara; 3. Kabupaten Sragen, ada penambahan suara untuk Pemohon sebanyak 227 suara. Pada Formulir C1 tercatat 62.206 suara, sedangkan di Formulir D1 tercatat 62.433 suara, sedangkan Partai Demokrat ada pengurangan 26 suara, di Formulir C1 tercatat 23.830 suara, sedangkan di Formulir D1 tercatat 23.804 suara; [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di daerah pemilihan tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai perolehan suara di daerah pemilihan Jawa Tengah IV (DPR-RI), Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang diunduh Pemohon dari laman KPU. Menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diungguh pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah 331
dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menguraikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, serta selisih yang dibuat dalam bentuk tabel, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas locus perselisihan hasil perolehan suaranya terjadi, apakah di tingkat TPS, tingkat PPS, tingkat PPK, tingkat KPU kabupaten, atau tingkat KPU provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur. Jika pun permohonan Pemohon jelas atau tidak kabur, dalil permohonan Pemohon pun tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon mengajukan alat bukti Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU yang bukan merupakan data final. Di samping itu, sesuai fakta persidangan tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan tidak ada rekomendasi dari pengawas Pemilu terkait dengan penghitungan perolehan suara (vide keterangan saksi Pihak Terkait, Sunartomo dan Ali Mahfut). Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 142. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan Jawa Tengah VIII (DPR-RI) tidak memenuhi syarat; [4.6] Pokok permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (DPR-RI) tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 332
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); AMAR PUTUSAN Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan - Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan Jawa Tengah VIII (DPR-RI) tidak dapat diterima; - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 21.02 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya; Ya, seluruh pengucapan putusan hari ini selesai dan sisanya akan diucapkan pada hari Senin. Dan hari Senin, sidang akan dimulai pukul 08.30 WIB.
333
143. KUASA HUKUM: Yang Mulia? 144. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. 145. KUASA HUKUM: Dari Partai Amanat Nasional ingin menanyakan, apakah dari Perkara Aceh, Partai Amanat Nasional juga bagian yang Senin? 146. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, ya, selesai semua Senin, batas akhir. 147. KUASA HUKUM: Oh, ya, terima kasih, Yang Mulia. 148. KUASA HUKUM TERMOHON: Majelis Yang Mulia, dari Termohon. Terkait dengan putusan sela, untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, itu ada yang 10 hari kerja, ada juga yang 10 hari biasa, 10 hari saja? 149. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA 10 hari. 150. KUASA HUKUM TERMOHON: Apakah 10 hari itu ditafsirkan 10 hari kerja atau 10 hari kalender? 151. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA 10 hari kalender, tanpa kerja. 152. KUASA HUKUM TERMOHON: Baik, terima kasih, Majelis.
334
153. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA Putusannya tanpa kerja, ya. Baik, kalau disebut kerja, baru kerja. Baik, terima kasih, ya. Sekali lagi, hari Senin sidang akan dimulai pukul 08.30 WIB. Karena itu, tidak diperlukan pemanggilan lagi, ya. Dengan demikian, sidang pengucapan putusan hari ini selesai, dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 21.03 WIB
Jakarta, 28 Juni 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
335
