PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERKAIT IMPLEMENTASI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 SEKTOR LHK Oleh
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS Disampaikan pada RAKORNAS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, 29 September 2015
REFERENCES • Rondinelli. et.al. (1981), mengatakan bahwa desentralisasi adalah “the transfer of responsibility for planning, management, and resource-raising and allocation from the central government to (a) field units of central government ministries or agencies; (b) subordinate units or levels of government; (c) semi-autonomous public authorities or corporations; (d) area-wide regional or functional authorities; or (e) NGOs/PVOs”
Allocative efficiency Who delivers vs who pays
Production efficiency Tujuan Kebijakan Desentralisasi
TYPE OF UNIT TO WHICH AUTHORITY IS TRANFERRED Aspect of Governance Transferred or Shared
Generic Name
Political (policy or decision making)
Economic or Financial Resources Management
Administration and service delivery
Autonomous lower-level units
Devolution
Devolution
Devolution
Devolution
SemiAutonomous lower-level units
Delegation
Delegation
Delegation
Delegation
Sub-Ordinate lower level units
Directing
Allocating
Tasking
Deconcentration
External (NonGovernmental) units at any level
Deregulation
Privatization
Contracting
Divestment
UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DEFINISI • Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. • Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. • Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DEFINISI • Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. • Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Pasal 5 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
Pasal 7 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. (2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pasal 9 (1) (2) (3)
(4) (5)
Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
KEHUTANAN
Pasal 14 (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Pasal 16 (1)
(2)
(3) (4) (5)
Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.
Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan;
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.
Pasal 19 Sendiri oleh Pemerintah Pusat
Menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
Melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi
Pasal 20 Sendiri oleh Daerah provinsi
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi Dengan cara menugasi Desa.
Dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan
LINGKUNGAN HIDUP
KEHUTANAN
OPSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REFERENCE • In a society governed by the rule of law, the government and its officials and agents are subject to and held accountable under the law. Modern societies have developed systems of checks and balances, both constitutional and institutional, to limit the reach of excessive government power, and to subject the government power, or ruler, to legal restraints. These checks and balances take many forms in various countries around the world: they do not operate solely in systems marked by a formal separation of powers, nor are they necessarily codified in law. • Authority is distributed in a manner that ensures that no single organ of government has the practical ability to exercise unchecked power.
GOVERNMENT POWERS 1. Government powers are defined in the fundamental law 2. Government powers are effectively limited by the legislature 3. Government powers are effectively limited by the judiciary 4. Government powers are effectively limited by independent auditing and review 5. Government officials are sanctioned for misconduct 6. Government powers are subject to non-governmental checks 7. Transition of power is subject to the law
PIDATO PRESIDEN TANGGAL 14 AGUSTUS 2014 DI DEPAN MPR/DPR • Pemerintah ingin membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa, dengan meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan desa sehingga lebih besar dari anggaran kementerian dan lembaga • Presiden mengatakan: "Hal itu mempercepat penguatan daerah dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,”. • Sebelum melakukannya, presiden menginginkan perubahan struktur dan ruang lingkup transfer ke daerah dan dana desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. • Dalam RAPBN 2016, lanjut Presiden, belanja pemerintah pusat akan mencapai sebesar Rp 1.339,1 triliun dengan rincian belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp780,4 triliun dan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp558,7 triliun. • Adapun transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 782, 2 triliun. Dana tersebut terdiri dari anggaran transfer daerah sebesar Rp735,2 triliun dan dana desa mencapai Rp47 triliun.
VISI DAN MISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
RPJMN 2014-2019
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KEUANGAN, TEKNIS, PEMERINTAHAN, KELEMBAGAAN, DLL SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RKP
DIPA
DAK
EVOLUSI (BERTAHAP)
PERUBAHAN POLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTORAL
ATAU
REVOLUSI (TOTAL BERUBAH SAAT INI)
KERANGKA PENDANAAN
DIPA K/L Rp
PENATAAN KEMBALI
DAK
Rp
PROGRAM DAN KEGIATAN
OUTPUT/OU TCOME
JENIS BELANJA
RKA/KL
KERANGKA KELEMBAGAAN
PUSAT
PROVINSI
KABUPATEN
LINGKUNGAN HIDUP
A to Z
A to Z
A to Z
KEHUTANAN
A to Z
A to Z
TAHURA
RENCANA AKSI SESUAI UU 23/2014
KPH
DIMINISHING
STRENGTHENING
KEMENTERIAN
UPT
5M Principles
K/L SKPD KABUPATEN
SKPD PROVINSI
KPH
KERANGKA REGULASI
REVIEW DAN REVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Dengan berbasiskan kepada UU nomor 23 tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan teknis lainnya maka perlu dilakukan review dan revisi kepada semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan • Langkah awal adalah perlunya dilakukan “REGULATORY IMPACT ASSESSMENT” oleh Kementerian LHK • Revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan • Keseluruhan perubahan di atas tergantung kepada selesainya peraturan perundang-undangan yang berubah dan atau yang baru
TERIMA KASIH
