KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REVIEW RKP & RPJM SEKTOR INDUSTRI
Disampaikan pada Konsinyering Penyusunan RENSTRA Ditjen Industri Agro
OUTLINE
1
• PENDAHULUAN
2
• SEKILAS MAKROEKONOMI
3
• RKP 2013: INDUSTRI
4
• PERENCANAAN & ANGGARAN
5
• ARAH KEBIJAKAN 2015 – 2019
6
• PENUTUP 2
Bagian 1
PENDAHULUAN
3
4
Bagian 2
KINERJA EKONOMI DAN INDUSTRI
5
KINERJA EKONOMI NASIONAL DISTRIBUSI PDB DAN KONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, 2010-2011
• Perbaikan daya beli masyarakat 2011 sejalan dengan rendahnya inflasi, tumbuhnya konsumsi masyarakat, terutama pada konsumsi makanan (3,8%) dan bukan makanan (5,5%).
Sumber: Nota Keuangan TA.2013
• Pertumbuhan subsektor industri nonmigas tahun 2011 ditopang oleh industri logam dasar, besi dan baja, industri makanan, minuman, dan tembakau, serta industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. • Ketiga subsektor itu masing-masing tumbuh sebesar 13,1% (yoy), 9,2% (yoy), dan 7,5% (yoy) 6
KINERJA INDUSTRI NON-MIGAS Pertumbuhan PDB Nasional & Industri Manufaktur Non-Migas (Dalam %)
Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang (2010 = 100) 115
109.8 110
7.51
5.69
5.97
5.86
4.86 5.69 4.50
4.78
5.03
5.50
6.83
6.35
6.20
6.01 4.63
5.15 5.27
6.34
6.46
105
6.09
5.09
100
4.05
3.64
2.56
95
97
90 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 H1
Pertumbuhan PDB Nasional PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR NON MIGAS
85 80
Sumber: BPS, 2012
• Meskipun kuartal-1 pertumbuhan sempat melemah akibat dampak krisis Eropa, bertumpu pada meningkatnya konsumsi di dalam negeri, sektor Industri Manufaktur Non-Migas pada Semester 1 tahun 2012 mampu tumbuh sebesar 6.1%; • Indeks Produksi Juni 2012 menunjukkan angka sebesar 109.8, lebih besar dibandingkan dengan Indeks Produksi pada Maret sebesar 102.5.Oleh karena itu perlu dirumuskan dukungan kebijakan kepada sektorsektor industri yang berbasis pasar dalam negeri.
7
PERKIRAAN EKONOMI MENDATANG PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN, 2012-2013 (y-o-y)
• Kesepakatan Pemerintah dan DPR di pmbicaraan pendahuluan RAPBN 2013, pertumbuhan ekonomi 2013 ditetapkan sebesar 6,8 – 7,2%. • Melihat perkembangan ekonomi global hingga sem-I 2012, ekonomi 2013 diperkirakan tumbuh mencapai 6,8%. • Pertumbuhan ekonomi tersebut diupayakan melalui peningkatan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta investasi.
Sumber: Nota Keuangan TA.2013
• Pertumbuhan investasi juga didukung oleh upaya perbaikan struktur APBN untuk lebih mendorong Kualitas Belanja Pemerintah. • Di tahun 2013, penajaman alokasi anggaran belanja dilakukan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian akan diperoleh dana tambahan untuk belanja modal Pemerintah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.
8
Bagian 3
RKP 2013: Isu Strategis, Prioritas Nasional
9
KONDISI STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2013
FAKTOR UTAMA
TANTANGAN
STRATEGI
Ketidakpastian Global Meningkat (Ekonomi, Politik, & Bencana Alam)
Mengembangkan dan mendayaguna-kan seluruh potensi dalam negeri
Meningkatkan Daya Tahan Ekonomi
Meningkatkan Dayasaing Nasional Potensi Perekonomian Domestik Tumbuh dan Berkembang
KATA KUNCI TEMA
PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK
Mengoptimalkan Investment Grade sebagai pendorong Pertumbuhan Menjaga Stabilitas Sosial dan Politik
Kesenjangan Kesejahteraan Rakyat Masih Tinggi
Menurunkan Angka Pengangguran dan Kemiskinan Secara Berkelanjutan
Meningkatkan dan Memperluas Kesejahteraan Rakyat
PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
10
TEMA PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS 2013 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ISU STRATEGIS NASIONAL 2013 PENINGKATAN DAYA SAING
Peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda
PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton
PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA Peningkatan pembangunan sumber daya manusia Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4
PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL Persiapan pemilu 2014 Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi Percepatan pembangunan Minimum Essential Force
Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi
11
Prioritas Nasional Dalam RKP 2013 1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan 1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 001 Revitalisasi Industri Pupuk 1835 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 PNL Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 13 PNL Bidang Perekonomian a. Industri Pengolahan non Migas
001 Revitalisasi Industri Gula
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
DIPERLUAS
1851 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
8
001 Fasilitasi Pengembangan Kawasan (CPO)
b. Kerjasama Ekonomi Internasional
Energi
c. Tenaga Kerja Indonesia
1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 007 Center of Excellence Industri Petrokimia
14 PNL Bidang Kesejahteraan Rakyat 12
Isu Strategis Industri Pengolahan Non-Migas NO
ISU STRATEGIS
SASARAN
INPUT UTAMA
INDUSTRI PENGOLAHAN 1.
Pengembangan industri pengolah sumber daya alam dan penyedia utama lapangan kerja
Tumbuhnya industri berbasis hasil tambang: • Industri aluminium di Kuala Tanjung – Sumut dan industri alumina di Kalbar; • bijih besi di Kulonprogo - DIY dan Batulicin - Kalsel; • industri berbasis nikel, tembaga, batubara, petrokimia, dan migas.
Tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian: • Industri minyak sawit di KEK Sei Mangke - Sumut, Maloy – Kaltim, dan Dumai – Riau; • industri pengolah karet, cokelat, bubur kayu dan kertas,
1. Berkoordinasi dengan semua kementerian terkait dalam pembangunan infrastruktur produksi dan distribusi;
2. Peningkatan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif; 3. Peningkatan ketersediaan bahan baku;
4. Peningkatan ketersediaan energi; 5. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan;
2.
Membangun industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri
Tumbuhnya industri berbasis SDM dan untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik: • tekstil, pakaian jadi, alas kaki, • komponen elektronika, • komponen dan aksesories kendaraan bermotor, dan galangan kapal, • alat rumah tangga, furnitur dan rotan • Industri Obat dan Alat Kesehatan
6. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia yang handal;
Tumbuhnya IKM: • meningkatnya populasi IKM ; • berkembangnya inovasi pada IKM; • tumbuhnya industri kreatif; dan • berkembangnya IKM sebagai pemasok bagi industri besar.
Peningkatan akses pada KUR, modal ventura, dll.
7. Peningkatan kemampuan tenologi baik produk maupun proses produksi; 8. Peningkatan akses ke pasar domestik dan ekspor.
Peningkatan akses pasar melalui promosi dan pameran Peningkatan kompetensi SDM IKM dan penumbuhan wirausaha baru
Peningkatan kemampuan IKM sebagai pemasok bagi industri besar / lainnya
13
Isu Strategis Pembangunan Industri 2013 IV. PENINGKATAN PERAN IKM
4
Utamanya untuk mendukung penguatan struktur industri dengan memperbesar keterkaitan antara industri besar dan IKM. LOKASI DI SELURUH INDONESIA.
6 6
8
15
4
7
2 8
1 1
6 9
5
10
3
9 3
I. INDUSTRI BERBASIS HASIL TAMBANG
1. 2. 3. 4. 5.
Industri Batubara di Muara Enim Sumsel dan Palangkaraya Kalteng Industri Berbasis Migas dan Kondensat di Bontang Kaltim Industri Bijih Besi di Batu Licin dan Kulon Progo Industri Alumunium di KualaTanjung Sumut dan Alumina di Kalbar Industri Semen di Sorong Papua Barat
15 16
II. INDUSTRI BERBASIS HASIL PERTANIAN
6. Industri Pengolahan CPO KEK Sei Mangke Sumut, Dumai Riau dan Maloy Kaltim 7. Industri Hilir Produk Karet Jambi 8. Industri Bubur Kayu (Pulp) dan Kertas di Sumatera dan Kaltim 9. Industri Pengolahan Rotan di Palu dan Cirebon 10. Industri Kakao di Sulawesi
III. INDUSTRI BERBASIS SDM & PASAR DOMESTIK
(Umumnya di P. Jawa)
11. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dan Alas Kaki 12. Industri Mesin dan Peralatan 13. Industri Komponen Elektronika dan Telematika 14. Industri Alat transportasi Darat dan komponennya 15. Industri Galangan Kapal di Lamongan dan Bintan 16. Industri Garam di Nusa Tenggara Timur 17. Industri Furniture
14
Bagian 4
KETERKAITAN PERENCANAAN & ANGGARAN
15
KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH • Memiliki 2 Peran: 1) Mewujudkan tujuan nasional peningkatan kesejahteraan 2) Melaksanakan 3 fungsi ekonomi: Fungsi ALOKASI pendanaan untuk program/kegiatan investasi produktif misal: proyek-proyek infrastruktur Fungsi DISTRIBUSI pemberdayaan kelompok masyarakat marginal misal: program pengentasan kemiskinan Fungsi STABILISASI penyediaan berbagai jenis subsidi misal: price subsidy dan targeted subsidy
16
PENJABARAN PERENCANAAN PADA DOKUMEN ANGGARAN
DEFINISI: Penjabaran dari kebijakan sesuai visi dan misi, mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I, dengan indikator kinerja yang terukur.
Penjabaran dari Program, mencerminkan tugas dan fungsi Satker, untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. Prestasi kerja berupa barang/jasa yang dihasilkan suatu Kegiatan, dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran, tujuan program dan kebijakan.
Tahapan dari proses pencapaian output, yang berupa paket-paket pekerjaan Sumber : PMK No.93/02/2011
PROGRAM (12 PROG)
KEGIATAN ( 56 KEG)
Allocative Efficiency • Analisis relevansi & efektivitas alokasi anggaran K/L Keseimbangan Postur Belanja
OUTPUT
KOMPONEN
Operational Efficiency • Analisis efisiensi alokasi anggaran K/L Kesesuaian Anggaran dan Pengukuran Kinerja
17
KETERKAITAN ANGGARAN DALAM PERENCANAAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA • Menıngkatkan Kualıtas Belanja Efektif dalam mencapai sasaran pembangunan Fokus anggaran diutamakan untuk KEGIATAN PRIORITAS
Efisien dalam pelaksanaan Penyusunan rencana kegiatan & anggarannya menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja
• Menıngkatkan Transparansı & Akuntabılıtas Jelas apa yang akan dicapai Jelas biaya yang dibutuhkan untuk mencapainya Jelas siapa yang bertanggungjawab
PERENCANAAN PAGU ANGGARAN PENDEKATAN BASELINE “Dasar Penyesuaian Baseline” Pagu 2012: baseline penyesuaian pagu 2013
18
BASELINE ANGGARAN: DASAR PERENCANAAN Hal-hal yang mempengaruhi penyesuaian baseline • Hasil EVALUASI terhadap kebijakan yang sedang berjalan: apakah perlu untuk dilanjutkan atau dihentikan. • Perubahan PARAMETER yang bersifat NON-EKONOMI, seperti: • Pengurangan volume output dan pagu anggarannya karena volume output yang ditargetkan tidak mungkin dapat dicapai (volume output untuk prioritas nasional biasanya tidak berubah); • Penambahan volume output tanpa penambahan pagu anggaran Kegiatan (dari hasil optimalisasi)
• Perubahan PARAMETER yang bersifat EKONOMI, merupakan parameter ekonomi makro yang bersifat penting seperti pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, dll. • Adanya KEBIJAKAN BARU (new initiatives), yaitu merupakan kebijakan yang belum direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya. 19
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN • • • • • • • • • •
Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Arah dan Kebijakan Strategi Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 thn Unit Organisasi
RPJMN • • • • • • • •
Prioritas Fokus Prioritas Arah Kebijakan Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 tahun
• • • • • • • •
RENSTRA
RKP
Visi dan Misi Tujuan Sasaran Program/Kegiatan Outcome/Output Baseline Prakiraan Maju Unit Organisasi
RENJA K/L
RKA K/L Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L • Sasaran Strategis • Program-program K/L • Indikator Kinerja Utama Program • Pendapatan K/L • Forward Estimate (prakiraan maju) Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome) • Program Eselon 1 • Tujuan Kegiatan • Output • Indikator Kinerja Kegiatan • Pendapatan Per Program • Forward Estimate (prakiraan maju)
Form 3: Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) • Rincian Biaya Per Kelompok Biaya • Jenis Biaya • Sumber Dana
20
KEBIJAKAN, PERENCANAAN & STRUKTUR STRUKTUR PERENCANAAN KEBIJAKAN PLATFORM PRESIDEN (KABINET)
PRIORITAS (IMPACT)
FOKUS PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
SATKER DAERAH
21
Bagian 5
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2015 - 2019
22
THE FUTURE WE WANT
Global Commitment to Sustainable Development
1. Economically sustainable Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: Pro Growth 2. Socially sustainable Mengurangi kesenjangan ekonomi: Pro Job dan Pro Poor 3. Environmentally sustainable RAN GRK: Pro Environment
23
23
Pertumbuhan Ekonomi 2014 – 2025 = 7,0 %
2025 2019 2014
Share Industri dalam PDB = 27,83 %
Share Industri dalam PDB = 30,00 %
2011 Share Industri dalam PDB = 25,75 %
Pertumbuhan Industri = 8,3 – 8,5 persen 24
24
Industri adalah penghela dalam penciptaan lapangan kerja "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional"
"Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional"
''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional''
Koridor Sulawesi
Koridor Papua
Koridor Jawa
Koridor Bali Nusa Tenggara
"Pendorong Industri dan Jasa Nasional"
''Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional''
"Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera"
25
25
KONDISI SAAT INI: •
Industri dengan kemampuan mencipta nilai tambah kecil, memberikan porsi yang besar bagi tenaga kerjanya.
•
Sementara industri dengan nilai tambah besar memberikan porsi yang lebih kecil bagi Tenaga Kerja.
SAAT INI
Sumber: BPS Statistik Industri 2010 - Diolah
DIBUTUHKAN KEBIJAKAN: • •
Menjadikan industri sebagai alat distribusi perekonomian yang lebih adil paling tidak bagi tenaga kerjanya. Pada saat yang sama meningkatkan kemampuan industri menciptakan nilai tambah. 26
26
• Sektor industri mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). • Target Penurunan Emisi CO2 sektor industri: a) 1 Juta Ton CO2e (26% - national resources) b) 5 Juta Ton CO2e (41% - dengan dukungan pihak internasional).
• Strategi: (1) Audit energi pada industri yang padat energi dan (2) pemberian insentif pada program efisiensi energi 27
Bagian 6
PENUTUP
28
SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional • Sesuai penugasan RPJMN, terkait prioritas nasional/bidang.
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L • Uraian lengkap, mencakup kegiatan K/L, keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaannya • Uraian kebijakan dijabarkan melalui Program terkait, dilengkapi dengan indikator‐indikator kinerja outcome setiap Program, termasuk penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi.
BAB IV Penutup LAMPIRAN 29
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH
30
30