N
PU
SA
N
EV _B P
H
KESIAPAN DAN PERAN POLRI DALAM IMPLEMENTASI UU SPPA
LANDASAN HUKUM
PU
SA
N
EV _B P
H
N
a. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yg disahkan pd 10 Desember 1948. b. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yg diratifikasi Indonesia melalui KEP.PRES No. 36 Thn 1990. c. Peraturan Minimum Standar PBB ttg Administrasi Peradilan bagi Anak (1985) yg dikenal sbg “Beijing Rules” yg diantaranya menyatakan bahwa diversi dpt dilaksanakan di semua tahapan proses peradilan. d. Pedoman PBB ttg pencegahan Tindak Pidana Anak (1990) yg dikenal sbg “Riyadh Guidelines” merupakan pedoman melakukan pencegahan tindak pidana anak. e. Konverensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi thd Perempuan (CEDAW) yg diratifikasi Indonesia melalui Undangundang RI No.7 Thn 1984.
PU
SA
N
EV _B P
H
N
f. KUHP DAN KUHAP g. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan h. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri i. UU Nomor 35 Tahun 2014 ttg perubahan UU NO 23 HN 2002 tentang Perlindungan Anak j. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) k. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang l. Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang OTK UPPA di Lingkungan Polri m.Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK & TTCR Riksa Korban & Saksi Tindak Pidana
SEGALA HAL IHWAL YANG BERKAITAN DGN FUNGSI DAN LEMBAGA POLISI SESUAI DGN PRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
EV _B P
H
N
KEPOLISIAN MENURUT UU NO 28 TAHUN 1997 PSL 1 DAN UU NO 2 THN 2002 PSL 1 :
PU
SA
N
PELIHARA KAMTIBMAS
TUPOKSI POLRI
GAK KUM BERI PERLINDUNGAN ,PENGAYOMAN DAN PELAYANAN THDP MASYARAKAT
BARESKRIM
H
N
PD TINGKAT MABES
DIREKTORAT RESKRIM PD TKT POLDA
SATUAN RES KRIM PD TKT POLRES
PU
SA
N
EV _B P
DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PENEGAKAN HUKUM
UNIT RESKRIM PD TKT POLSEK
EV _B P
H
N
• MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DLM PENEGAKAN HUKUM.
PU
SA
N
TUSI RESKRIM
PU
SA
N H EV _B P
N
DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ,UNTUK PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK :
DI BENTUK UPPA PD TINGKAT MABES, POLDA ,POLRES DAN POLSEK
UPAYA YANG DILAKUKAN POLRI:
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• MENINGKATKAN JUMLAH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) (JUMLAH UNIT PPA SAAT INI 510 UNIT YG BERADA DI BARESKRIM POLRI, POLDA, POLRES/POLRESTA/POLRES TABES SERTA BBRP POLSEK) • MELENGKAPI UPPA DENGAN RUANG PELAYANAN KHUSUS SESUAI STANDAR . • MEMBUAT MODUL PENANGANAN ABH UNTUK PELATIHAN PENYIDIK UNIT PPA • MEMASUKKAN MATERI ABH DALAM PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BRIGADIR DAN INSPEKTUR POLRI
Sumber:bareskrim
EV _B P
H
N
SUPERVISI KE 16 POLDA YG TK PERKARA ABHNYA TINGGI (BESERTA POLRES TERDEKAT POLDA TSB) TERKAIT IMPLEMENTASI UU SPPA DAN SOP PENANGANAN ABH BEKERJASAMA DGN LSM / INSTANSI TERKAIT (SAKSI AHLI, PSIKOLOG/ KPAI/ LBH/ P2TP2A);
SA
N
PEREKRUTAN 7000 POLWAN UNT DITEMPATKAN PD UNIT PPA DI POLSEK2 TERTENTU (RENCANA THN 2015/2016 AKAN MENERIMA 2500 POLWAN )
PU
MENGIRIM TR JUKRAH KE WILAYAN NO : ST/229/UM/VIII/2014 ,TGL 24 JULI 2014 TTG PEMBERLAKUKAN UU SPPA TGL 1 AGUSTUS 2014 PERKAP NO. 10 TH 2007 TTG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI (UPPA); Sumber:bareskrim
PENYUSUNAN REGULASI INTERNAL POLRI
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• PERKAP NO.3 TH 2008 TTG PEMBENTUKAN RPK DAN TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA; • PERKAP NO. 8 TH 2009 TTG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM DLM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI. • PERKAP NO. 14 TH 2012 TTG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA. • PERKABA NO. 1 TH 2012 TTG SOP PENANGANAN ABH (pada saat ini blm di turunkan krn akan di tingkatkan menjadi perkap ..msh dlm proses)
Sumber:bareskrim
H
N
PENINGKATAN KUALITAS PERSONEL MELALUI DIKBANG SPES, PELATIHAN DAN SOSIALISASI :
1 DIKBANG SPES
PENYIDIK POLWAN
TEMPAT
SEPOLWAN
JUMLAH
KET
780 ORG
2 DIKBANG SPES TPPO
PU
SA
PPA
PESERTA
N
JENIS DIKLAT
EV _B P
NO
PENYIDIK POLRI
PUSDIK RESKRIM
1.260 ORG
Sumber data:bareskrim
LAT PENYIDIK POLWAN UNIT PPA
PENYIDIK POLWAN UNIT PPA
JCLEC
685 ORG
4
LAT PEMERIKSAAN KORBAN RENTAN
PENYIDIK POLWAN UNIT PPA
JCLEC
360 ORG
5
KASAT RESKRIM SOSIALISASI UU SPPA DAN SOP PENANGANAN DAN KANIT PPA ABH
6
SOSIALISASI UU SPPA KASAT BIMMAS OLEH BAHARKAM POLRI POLDA DAN POLRES
HOTEL MAHARANI
200 ORG
7
SOSIALISASI UU SPPA O/ DIVKUM POLRI
ANGGOTA POLRI
WISMA BHAYANGKARI JAKARTA
200 ORG
8
TOT SPPA OLEH LEMDIKLAT POLRI
ANGGOTA POLRI
GRAND USSU BOGOR
60 ORG
9
LATKATPUAN SPPA PENYIDIK
PENYIDIK POLRI
KINASIH BOGOR
60 ORG
N
3
PU
SA
N
EV _B P
H
RAYON BBRP POLDA
2.500 ORG
Sumber data :bareskrim
10
LAT TERPADU SPPA
PENYIDIK POLRI, BPSDM JAKSA, HAKIM, BAPAS KEMENTRIAN KUMHAM
11
TOT MODUL SPPA
PENYIDIK UNIT PPA
10
STUDY BANDING SPPA DI PHILIPINA DAN THAILAND
PENYIDIK UNIT PPA
11
SOSIALISASI SPPA OLEH BARESKRIM POLRI
PENYIDIK UNIT PPA PD 16 POLDA
12
PELATIHAN TOT POLWAN PPA (2015)
POLWAN POLDA SELURUH INDONESIA
13
SOSIALISASI PENANGANAN KEKERASAN THD PEREMPUAN DAN ANAK (2014-2015)
6 ORG
PHILIPINA DAN THAILAND
EV _B P
N
SA
PU
H
N
BPSDM KEMENTRIAN KUMHAM
24 ORG
2 ORG
DIT RESKRIMUM 16 POLDA
800 ORG
JAKARTA DAN SURABAYA
300 ORG
PERWAKILAN POLWAN POLDA SELURUH SELRUH INDONESIA INDONESIA
TOTAL
3200 ORG
10.437 ORG
Sumber data: bareskrim
UNIT PPA :
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Merupakan unit khusus di kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan & penegakan hukum terhadap pelakunya (Pasal 1 angka 1 Perkap 10/2007)
H
N
Dasar pembentukan UPPA yang dulu bernama RPK (Ruang Pelayanan Khusus) berdasarkan :
PU
SA
N
EV _B P
• Surat Kapolri No.Pol.: ST/39/99 tanggal 29 Maret 1999 tentang RPK. • Keputusan Kapolri No.10/2007 tentang OTK (Organisasi Tata Kerja) UPPA (UPPA berada dalam struktur Sat Reskrim).
TUGAS & FUNGSI UPPA
N
EV _B P
H
N
TUGAS: ~ Berikan pelayanan dan perlindungan khususnya thd perempuan dan anak korban kejahatan dan penegakan hukum thd pelakunya (Pasal 3 Perkap 10/2007)
PU
SA
FUNGSI: ~ Pelayanan dan Perlindungan Hukum ~ Lidik dan Sidik ~ Kerma & Koordinasi dg instansi terkait (Pasal 4 Perkap 10/2007)
LINGKUP TUGAS UNIT PPA
N
H
EV _B P
N
SA
• • • • •
Perdagangan Orang (trafficking in persons) Penyelundupan Manusia (people smuggling) Kekerasan (violance) termasuk KDRT (domestic violance) Susila (perkosaan, pelecehan, pencabulan) Perjudian & Pelacuran Adopsi ilegal Pornografi dan Pornoaksi Kasus lain yg pelakunya pr & anak (ABH) (Pasal 6 ayat 3 Perkap 10/2007)
PU
• • •
N
PU
SA
N
EV _B P
H
* PEMBUATAN LP / PENGADUAN * PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM * KONSELING • MERUJUK KE PSIKOLOGI * MERUJUK KE RUMAH LINDUNG/CRISIS CENTER * PROSES VERBAL THD KORBAN * PROSES VERBAL THP SAKSI-SAKSI * PROSES VERBAL THP TSK * MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI * MEMINTA KET SAKSI AHLI * PEMBERKASAN * KIRIM BERKAS KE JPU
PRINSIP KERJA UNIT PPA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
-
N
H
EV _B P
N
SA
-
Menjunjung tinggi hak asasi manusia; Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan dan/atau korban; Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; Meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan.; Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
PU
-
N
H
PU
-
SA
N
-
Tidak menghakimi saksi dan/atau korban; Menyediakan penerjemah, apabila diperlukan; Mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian; Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya; Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya kejadian dan kepastian hukum; Memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh simpati.
EV _B P
-
Asas-asas UNIT PPA dalam memberikan pelayanan
PU
SA
N
EV _B P
H
N
1. Asas legalitas yaitu berdasarkan hukum yang berlaku; 2. Asas praduga tak bersalah yaitu semua orang dianggap tidak bersalah sebelum ditentukan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; 3. Asas perlindungan dan pengayoman yaitu memberikan perlindungan hak-hak saksi korban/atau tersangka yang sedang diproses; 4. Asas kekeluargaan memperlakukan yang dilayani seakan sebagai anggota keluarga; 5. Asas pembinaan yaitu tujuan pelayanan untuk menumbuh kembangkan potensi anak dan perempuan; 6. Asas keadilan yaitu mendasari prinsip keadilan dalam penanganan tidak membedakan, tidak memihak; 7. Asas pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal; 8. Asas nesesitas yaitu berrdasarkan keperluan.
KOORDINASI & KERJASAMA DLM PENANGANAN ABH
H EV _B P
K/L PK BAPAS PEKSOS ,DLL
SA
N
UPPA
LSM
PU
KORBAN
N
RS (PPT/PKT )
RMH AMAN (SELTER)
KEJAKSAAN
PENGADILAN
N H EV _B P
PU
SA
N
KOORDINASI DAN KERJASAMA
N
KERJASAMA DGN P2TP2A PELAYANAN INFORMASI TENTANG TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
TINDAK
-
KONSULTASI PHSYKOLOGIS
-
PENDAMPINGAN HUKUM
-
SHELTER (RUJUKAN)
-
PELATIHAN-PELATIHAN (PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM)
PU
SA
N
EV _B P
H
-
KEKERASAN
N
KERJASAMA DGN KEMSOS
EV _B P
H
PSMP RPTC
SA
PU
RPSW
N
RPSA
PANTI LARAS DAN PANTI PANTI LAINNYA
N
KERJASAMA DGN DEPARTEMEN PENDIDIKAN
EV _B P
H
SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DGN PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH
SA
N
MEMBERIKAN PENDIDIKAN BAGI ABH
PU
KOORDINASI DLM PELAKSANAAN PROSES HUKUM TERKAIT ABH MSH STATUS PELAJAR
VER (VISUM ET REPERTUM)
OTOPSI
DSB....
PU
KET. AHLI
SA
N
PERAWATAN MEDIS
EV _B P
H
N
KERJASAMA DGN KEMKES
N H
KORBAN
TRAFICKING
EV _B P
• PEMULANGAN DAERAH ASAL
KE
PU
DAERAH
SA
N
• PENJANGKAUAN KORBAN DI LUAR • PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI YG BERDOMISILI DI LUAR DAERAH
KERJASAMA DGN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
H
EV _B P
PELAKSANAAN DIVERSI
N
LITMAS BAPAS UNTUK ABH
KET AHLI
N
PENINGKATAN SDM MELALUI : DIKLAT
PU
SA
,SEMINAR,WORKSHOP DSB.
SA
N
EV _B P
H
LBH APIK LBH MAWAR SHARON LBH JAKARTA YAYASAN PULIH KOMNAS PEREMPUAN KOMNAS HAM KPAI KOMNAS PA DAN LSM LAINNYA
PU
N
KERJASAMA DENGAN LSM/LEMBAGA LAIN
N H EV _B P
SA
N
PROFIE UNIT PPA TINGKAT POLRES
PU
( POLRES METRO JAKARTA TIMUR)
H
EV _B P
KASAT RESKRIM
N
STRUKTUR ORGANISASI /JABATAN UPPA POLRES JAKTIM
SA
N
KANIT PPA
PU
KASUBNIT I
ANGGOTA
ANGGOTA
KASUBNIT II
ANGGOTA
ANGGOTA
PU
SA
N
EV _B P
H
N
SDM/AWAK PPA RESJAKTIM
H
SA
N
EV _B P
RUANG TUNGGU RUANG TAMU RUANG PEMERIKSAAN RUANG KONSELING RUANG BERMAIN ANAK RUANG DAPUR KAMAR MANDI RUANG ISTIRAHAT RUANG PEMBINAAN ABH
PU
• • • • • • • • •
N
SARANA PRASARANA TATA RUANG
Contoh tata ruang unit ppa Polres Metro jaktim
PU
SA
N
EV _B P
H
N
R.TUNGGU & R,TAMU
PU
SA
N
EV _B P
H
N
R.TUNGGU & R,TAMU
PU
SA
N
EV _B P
H
N
R.RIKSA &R.KONSELING
PU
SA
N
EV _B P
H
N
RUANG BERMAIN ANAK
PU
SA
N
EV _B P
H
N
RUANG PEMBINAAN ABH
N H EV _B P
PU
SA
N
PROSES HUKUM TERHADAP ABH DI UPPA RESTRO JAKTIM
N SA PU
PROSES HUKUM TERHADAP ABH
EV _B P
H
N
UU NO 35 TAHUN 2014 TTG PERUBQHQN UU NO 23 THN 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK
UU NO 11 TAHUN 2012 TETNTANG SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)
UU SPPA
PU
SA
N
EV _B P
H
N
TERDIRI DARI XIV BAB ,108 PASAL BAB I. KETENTUAN UMUM BAB II .DIVERSI BAB III. ACARA PERADILAN PIDANA ANAK BAB IV. TUGAS KEMASYARAKATAN BAB V. PIDANA DAN TINDAKAN BAB VI. PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN,PEMBINAAN ANAK,DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK BAB VII. ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI BAB VIII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAB IX. PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X. KOORDINASI,PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB XI. SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII. KETENTUAN PIDANA BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN XIV.KETENTUAN PENUTUP
GAMBARAN UMUM
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, dan mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. • Dengan demikian UU SPPA ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014 . • Undang-undang SPPA ini menggantikan Undangundang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Undang-Undang SPPA mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan persidangan, pelaksanaan putusan hakim sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
UU SPPA AKAN DI LENGKAPI DGN 6(ENAM) PP DAN 2 (DUA) PERPRES
PU
SA
N
EV _B P
H
N
BERDASARKAN PSL 107 UU SPPA : • BHW PERATURAN PELAKSANAAN UU SPPA HRS DITETAPKAN PALING LAMBAT 1 THN SEJAK UU DI BERLAKUKAN ADAPUN 6 (ENAM) PP DAN 2 (DUA) PERPRES TSB ADL: 1. PSL 15 UU SPPA PERATURAN PEMERINTAH (PP) TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES DIVERSI,TATA CARA DAN KOORDINASI PELAKSANAAN DIVERSI 2. PSL 21 AYAT 6 UU SPPA PP TTG SYARAT DAN TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTA PROGRAM PENDIDIKAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN DLM HAL ANAK BLM BERUMUR 12 (DUABELAS)THN MELAKUKAN ATAU DIDUGA MELAKUKAN TP
PU
SA
N
EV _B P
H
N
3. PSL 25 AYAT (2)UU SPPA PP TTG PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN 4. PSL 71 AYAT (5) UU SPPA PP TTG BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA 5. PSL 82 AYAT (4) UU SPPA PP TTG TINDAKAN YG DPT DIKENAKAN KPD ANAK 6. PSL 94 AYAT(4) UU SPPA PP TTG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN 7. PSL 90 AYAT (2) UU SPPA PERPRES TTG HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI 8 PSL 92(4) UU SPPA PERPRES TTG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN BAGI PENEGAK HUKUM DAN PIHAK TERKAIT SECARA TERPADU
PENGERTIAN
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Anak Berhadapan dgn Hukum (ABH) : • Anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disebut dengan anak Pelaku tindak pidana,yg selanjutnya di sebut dgn Anak • Anak yang menjadi korban tindak pidana,yg selajutnya di sebut anak korban, dan • Anak yang menjadi saksi tindak pidana.,di sebut dgn anak saksi
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK( LPKA) : • LEMBAGA /TEMPAT ANAK MENJALANI MASA PIDANANYA • LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA (LPAS) : • TEMPAT SEMENTARA BG ANAK SELAMA PROSES PERADILAN BERLANGSUNG • LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) : • LEMBAGA/TEMPAT PELAYANAN SOSIAL YG MELAKS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK
DIVERSI
EV _B P
H
N
• Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Ps.1 UUSPPA).
• Tujuan Diversi :
PU
SA
N
– Mencapai perdamaian antara korban dan Anak – Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan – Menghindarkan anak dr perampasan kemerdekaan – Mendorong masyarakat untuk merpartisipasi – Menanamkan rasa tanggung jawab kpd Anak.(psl 6 UU SPPA)
SANKSI TERHADAP ANAK
EV _B P
H
N
• Sanksi bagi anak pelaku yang perkaranya diselesaikan dengan cara diversi antara lain :
PU
SA
N
• Pengembalian kerugian dlm hal ada korban • Mengikuti rehabilitasi medis, dan atau rehabilitasi psikososial, • Mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau di LPKS paling lama 3 (tiga) bln, • Melakukan pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. (psl 10 ayat 2 UU SPPA)
N
• APAKAH SEMUA PERKARA TINDAK PIDANA BISA DILAKUKAN DIVERSI?
EV _B P
H
Menurut pasal 7 ayat (2) SPPA, tidak semua tindak pidana dapat dilakukan diversi, tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara diversi adalah apabila :
PU
SA
N
• pelaku tindak pidana adalah anak. • Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara kurang dari 7 tahun • Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut bukan pengulangan tindak pidana.(Ps. 7 UU SPPA)
H
N
• Yang berwenang melakukan diversi adalah penyidik, penutut umum dan hakim pengadilan negeri yang menangani perkara anak tersebut . (PSL 7 UU SPPA)
EV _B P
• Penyelesaian perkara Anak dengan cara diversi :
PU
SA
N
• Penyelesaian perkara Anak dengan cara pengalihan / diversi, dilakukan melalui musyawarah melibatkan Anak pelaku tindak pidana dan orang tua atau wali, korban , apabila korbannya anak maka didampingi orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan/ PK BAPAS, dan Pekerja Sosial, dapat jg melibatkan tokoh agama, atau tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan . (Pasal 8 UU SPPA).
•
Yang dimaksud dengan upaya diversi ;
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau hakim dalam rangka penjajakan terhadap kesediaan korban dan Pelaku dan menawarkan kemungkinan penyelesaian perkara tersebut dengan cara musyawarah. • Dalam tahapan ini Penyidik, Penuntut Umum atau hakim wajib menyampaikan tentang proses diversi hak dan kewajiban dalam diversi serta konsekuensinya apabila diversi berhasil maupun diversi gagal.
SIAPA YG MENGAWASI DIVERSI
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksanaan. • Bila diversi dilakukan di tingkat penyidikan di polsek, maka kapolsek bertanggung jawab untuk mengawasi proses diversi tersebut, • Bila diversi dilakukan di tingkat polres maka kapolres bertanggung jawab menjadi pengawas proses tersebut.(dst)....
EV _B P
H
N
• Siapa yang bertanggung jawab dalam pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak pelaku selama proses diversi maupun pelaksanaan hasil kesepakatan diversi ?
PU
SA
N
• PK bapas bertanggung jawab dalam pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak pelaku selama proses diversi maupun pelaksanaan hasil kesepakatan diversi . • Selama proses diversi anak pelaku tidak boleh ditahan, dengan demikian yang bertanggung jawab dalam pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak pelaku adalah PK Bapas.
N
• Bagaimana apabila diversi berhasil mencapai kesepakatan ?
PU
SA
N
EV _B P
H
• Apabila penyelesaian dengan cara diversi menghasilkan kesepakatan,maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. (pasal 12) • Selanjutnya hasil kesepakatan Diversi beserta berita acara pelaksanaan diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Bagaimana apabila ada kesepakatan dan sudah ditetapkan oleh ketua pengadilan, ternyata pelaku tidak memenuhi / tidakmelaksanakan kesepakatan tersebut ? apa yang harus dilakukan? • Apabila ternyata pelaku tidak memenuhi kesepakatan Diversi atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan pelanggaran ini kepada pejabat yang bertanggung jawab melakukan diversi tersebut (penyidik, penuntut umum atau hakim. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (pasal 12)
• Apakah semua diversi harus ada persetujuan korban ?
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Tidak semua tindakan diversi harus ada persetujuan korban . Pasal 9 ayat (2) mengatur penyelesaian dengan cara diversi yang tidak memerlukan persetujuan korban,yaitu apabila: • tindak pidana yang berupa pelanggaran; • tindak pidana ringan; • tindak pidana tanpa korban; atau • nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
TINDAK PIDANA
EV _B P
H
TERCAPAI DIVERSI
N
UPAYA DIVERSI
UPAYA DIVERSI
SP3
TIDAK SETUJU DIVERSI
PU
PARA PIHAK SEPAKAT DIVERSI
SA
N
PROSES DIVERSI
PENETAPAN PENGADILAN
GAGAL DIVERSI
BA TDK SEPAKAT
JPU
N
MEKANISME PELAKSANAAN DIVERSI KPN
BILA ANAK ( 12 – 18 TH ) DIDUGA LAKUKAN : • •
TIPIRING. NILAI KERUGIAN KORBAN KURANG DR RP. 500.000,-
WAJIB UPAYAKAN DIVERSI
PU
BILA ANAK (12 –18 TH ) MELAKUKAN TP TANPA KORBAN
BILA KOBAN TIDAK SETUJU
N
PELANGGARAN.
SA
•
EV _B P
BILA KOBAN SETUJU
UPPA BARESKRIM POLRI
WAJIB MINTA LITMAS & SARAN PK
H
PENYIDIK
PENETAPAN DIVERSI
SP 3
BERITA ACARA DIVERSI
PENETAPAN DIVERSI
SP 3
PENYIDIK
KPN
KESEPAKATAN DIVERSI
KEPUTUSAN DIVERSI
PENETAPAN DIVERSI
Penyidik + PK + Tomas + Pelaku / Kel.
KPN 6/17/2015 9:37 AM
SP 3
32
USIA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Anak pelaku tindak pidana yang dapat diproses diperadilan pidana anak, apabila dia sudah berusia minimal 12 tahun • Anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana, apapapun jenis tindak pidananya, maka anak tersebut tetap diproses oleh polisi, dibuat berita acara pemeriksaan,polisi minta Petugas kemasyarakatan dari Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) tapi penanganan perkara anak tersebut diselesaikan ditingkat kepolisian, tidak sampai di serahkan ke Kejaksaan maupun persidangan di Pengadilan.
proses penyelesaian anak yang belum berusia 12
tahun yang melakukan tindak pidana :
N
EV _B P
H
N
• Pertama : polisi melakukan pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap anak pelaku tindak pidana slnjutnya meminta petugas Kemasyarakatan (PK) Bapas, untuk membuat laporan penelitian kemasyaratakatan (Litmas), apabila yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut anakanak, maka polisi meminta Pekerja Sosial untuk membuat laporan sosial (lapsos) dari korban.
PU
SA
• kedua : polisi, PK Bapas dan Pekerja Sosial Profesional bermusyawarah untuk membuat keputusan terhadap anak tersebut. apakah anak tersebut dikembalikan kepada orangtua anak tersebut atau diserahkan ke panti /LPKS .
ketiga : berita acara musyawarah dan putusan tersebut harus di ajukan kepada Ketua pengadilan negeri diwilayah hukum setempat untuk dimintakan penetapan.
EV _B P
H
N
keempat : Ketua pengadilan negeri membuat penetapan dan mengirimkan penetapan tersebut kepada polisi dengan tembusan kepada PK Bapas dan Pekerja sosial profesional.
SA
N
kelima : polisi menjalankan penetapan pengadilan misalnya menyerahkan anak kepada orang tua, atau panti./LPKS.
PU
keenam : anak pelaku menjalankan pembinann, pembimbingan sesuai dengan isi penetapan pengadilan tersebut. ketujuh : PK bapas melakukan pemantauan anak dalam menjalankan isi penetapan
KPN TELAH BUAT PENETAPAN
PENETAPAN SUDAH DITERIMA PENYIDIK
H
N
psl 12 ayat (4)
EV _B P
PENYIDIK + PK + PSP MEMBUAT KEPUTUSAN
Maks. 3 HARI
SA
SPRIN SIDIK
Maks. 3 HARI
Maks. 3 HARI
N
Maks. 3 HARI
HSL. LITMAS & SARAN PK SDH HRS DITERIMA PENYIDIK
PU
LP
BERSURAT MINTA LITMAS & SARAN KPD. PK
psl 12 ayat (3)
KEPUTUSAN DISERAHKAN KPD. KPN
HENTI SIDIK psl 12 ayat (5)
SELRA psl 12 ayat (2)
H
N
Maks. 3 HARI
EV _B P
SPRIN SIDIK
SPRIN LIDIK
SA
N
Maks. 7 HARI
HSL. LITMAS & SARAN PK SDH HRS DITERIMA PENYIDIK
PU
LP
BERSURAT MINTA LITMAS & SARAN KPD. PK
WAJIB MULAI UPAYA DIVERSI
RENTANG WAKTU DIVERSI
Maks. 30 HARI
ACARA PERADILAN PIDANA ANAK
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Hukum Acara yang dipergunakan dalam peradilan pidana anak : • Hukum Acara yang dipergunakan dalam peradilan pidana anak menggunakan hukum acara yang diatur dalam ketentuan UU SPPA, dan kalau tidak diatur dalam UU SPPA, maka ketentuan yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku dalam acara peradilan pidana anak. (Pasal 16 UU SPPA)
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. • Apabila mempublikasikan identitas anak, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)(pasal 97)
Bantuan Hukum
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum Petugas yang menangani perkara anak .wajib menghubungi organisasi bantuan hukum terdekat , dan meminta advokat dari lembaga tersebut untuk mendampingi anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan. • Apabila dalam pemeriksaan tersebut anak tidak didampingi oleh advokat atau bantuan hukum lainnya, maka proses pemeriksaan tersebut batal demi hukum.
SA
Register khusus
N
EV _B P
H
N
• Penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.(Pasal 25 UU SPPA)
PU
• Register perkara Anak pelaku , Anak Korban dan anak saksi wajib dibuat secara khusus dan terpisah dari perkara orang dewasa oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
N
PIDANA
POLISI
N
JAKSA
SA
A B H
LPKA
HAKIM
TINDAKAN
DIVERSI
PU
M A S Y A R A K A T
EV _B P
H
ADVOKAT, BAPAS,PEKSOS.TKS
s
L P AS, LPKS, LPSK, RPS/RPSA
REHABILITASI DAN REINTEGRASI
M A S Y A R A K A T
H
N
• Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana yang berumur 18 - 21 Tahun
PU
SA
N
EV _B P
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Anak tersebut tetap diajukan ke sidang Anak (pasal 20).
Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik anak meliputi:
N
EV _B P
H
N
• a. telah berpengalaman sebagai penyidik; • b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; • c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
PU
SA
• Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Keadaan seperti ini dimungkinkan sampai dengan 31 Juli 2019. Setelah itu maka semua penyidik harus sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas (pasal 105).
Proses penanganan anak pelaku di tingkat penyidikan ;
EV _B P
H
N
• Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
PU
SA
N
• Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. • Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum, dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan (Pasal 31).
• proses penanganan anak korban dan anak
saksi di tingkat penyidikan :
N
EV _B P
H
N
• Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 27).
PU
SA
• Penyidik dapat merujuk Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak, berasarkan pertimbangan atau saran Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (Pasal 91)
• Penangkapan dan Penahanan Pasal 30
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Polisi berwenang melakukan penangkapan terhadap anak, tetapi penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. • Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. • Pejabat yang melakukan penangkapan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum • Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
• Penahanan Pasal 32
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. • Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: • a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan • b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
EV _B P
H
N
• Anak yang berusia kurang dari 14 tahun, tidak dapat dilakukan penahanan, sekalipun dia melakukan tindak pidana pembunuhan yang diancam hukuman paling lama 15 tahun. Terhadap anak ini penyidik dapat menempatkan anak di LPKS.
PU
SA
N
• Dalam hal pejabat yang melakukan penahanan tidak melaksanakan ketentuan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, penahanan terhadap Anak batal demi hukum.
• MASA PENAHANAN ANAK 7+8
hari
• JAKSA PENUNTUT UMUM
5+5
hari
N
PU
• MAHKAMAH AGUNG
H
10+15 hari
SA
• PENGADILAN TINGGI
EV _B P
• PENGADILAN NEGERI
N
• PENYIDIK
10+15 hari 15+20 hari
EV _B P
H
N
• Dalam hal jangka waktu penahanan telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum. Pasal 40
SA
N
• Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan tersebut diatas dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PU
• Penyidik dan Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan Anak demi hukum sebagaimana disebutkan diatas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA
EV _B P
H
N
• Ada 2 jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar ketentuan dalam UU SPPA ini yaitu (Pasal 95): • Sanksi administratif • Sanksi Pidana • Sanksi administratif :
SA
N
Yang dapat dikenakan sanksi administratif adalah pejabat atau petugas : Penyidik Penuntut Umum Hakim, dan Penjabat Pengadilan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya Pembimbing Kemasyarakatan Petugas tempat Anak ditahan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial,
PU
• • • • • • • •
H
N
Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administratif menurut UU SPPA ini adalah para pejabat atau petugas:
N
EV _B P
• Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri tidak melakukan upaya Diversi. ( Pasal 95 jo. Pasal 7 ayat (1))
PU
SA
• Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan(Pasal 95 jo.Pasal. 14 ayat (2)).
EV _B P
H
N
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang tidak memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat (Pasal 95 jo. Pasal. 17).
PU
SA
N
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak mengusahakan kekeluargaan tetap terpelihara dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, (Pasal 95 jo. Pasal 18).
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Bapas yang tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak yang belum berusia 12 tahun dan telah melakukan tindak pidana. Dimana anak tersebut diputus oleh Penyidik, PK Bapas dan Peksos untuk mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah (Pasal 95 jo. Pasal 21 ayat (3)). • Penyidik yang tidak meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 95 jo. Pasal 27 ayat (1)). • Penyidik yang tidak meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 95 jo. Pasal 27 ayat (3)).
N
Penyidik yang tidak mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai (Pasal 95 jo. Pasal 29 (1))
EV _B P
H
Petugas tempat Anak ditahan yang tidak segera mengeluarkan Anak demi hukum, paadahal jangka waktu penahanan telah berakhir (Pasal 95 jo. Pasal 39)
PU
SA
N
Penuntut Umum yang tidak mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. (Pasal 95 jo. Pasal 42 (1)) Penuntut Umum yang tidak menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, dalam hal Diversi gagal (Pasal 95 jo. Pasal 42 (4)
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Hakim yang tidak memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, dalam sidang Anak (Pasal 95 jo. Pasal 55 ayat (1) • Pengadilan yang tidak memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.( Pasal 95 jo. Pasal 62 ayat (1)) • Pengadilan yang tidak memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum(Pasal 95 jo. Pasal 62 ayat (2)).
• Ketentuan Pidana
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Yang dapat dikenakan Ketentuan pidana: • Setiap orang membuka Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik (Pasal 97 Jo Pasal 19). • Penyidik yang dengan sengaja tidak mengeluarkan demi hukum, Anak yang jangka waktu penahanan telah berakhir (Pasal 98 Jo. Pasal 33). • Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak mengeluarkan demi hukum, Anak yang jangka waktu penahanan telah berakhir(Pasal 99 Jo. Pasal 34).
EV _B P
H
N
• Setiap orang yang membuka Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 97 Jo. Pasal 19 ayat (1))
SA
N
• Penyidik yang dengan sengaja tidak tidak mengeluarkan Anak yang ditahan demi hukum dalam hal jangka waktu penahanan telah berakhir, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 98 Jo. Pasal 33).
PU
• Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak tidak mengeluarkan Anak yang ditahan demi hukum dalam hal jangka waktu penahanan telah berakhir, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 99 Jo. Pasal 34).
EV _B P
H
N
Pasal 96 berbunyi :”Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
SA
N
Pasal 100 berbunyi : “Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.
PU
Pasal 101 berbunyi : ”Pasal 101 Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Pasal 100 dan 101 mengenai ketentuan pidana dalam UU SPPA sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan dalam pasal tersebut diatas sudah dibatalkan dengan keputusan MK ,dgn registrasi perkara No 110/PUU-X/2012, Yang dibacakan Mahfud MD pada tanggal 28 Maret 2013.
• KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Siapa yang melakukan koordinasi dalam pelaksanaan UU SPPA?
N
•
EV _B P
H
• Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
SA
N
• Apa yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) ?
PU
• Koordinasi dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
H
N
• Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dan Komisi Perlindungna Anak Indonesia (KPAI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SA
N
EV _B P
• Yang dipantau, dievaluasi dan dilaporkan oleh KPPPA dan KPAI adalah pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, diversi, penuntutan, proses persidangan, pembimbingan selama proses, pembinaan saat melaksakan putusan hakim atau pelaksanaan diversi, pembimbingan setelah melaksanakan putusan hakim , sampai anak ini bereintegrasi ke masyarakat.
PU
• Laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPPA dan KPAI tersebut disampaikan kepada Presiden. • Tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
N H
PU
SA
N
EV _B P
DOKUMENTASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN DIVERSI
N H EV _B P
PU
SA
N
DOKUMENTASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ANAK / PELAKU, USIA 10 TAHUN
PU
SA
N
EV _B P
H
N
PENGAMBILAN KEPUTUSAN KASUS KEKERASAN FISIK THD ANAK
PU
SA
N
EV _B P
H
N
LITMAS ANAK DI RUANG BERMAIN ANAK UNIT PPA
PU
SA
N
EV _B P
H
N
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PU
SA
N
EV _B P
H
N
PIHAK YG TERLIBAT: PENYIDIK,PK BAPAS ,PEKSOS .KEDUA ORTU : ANAK DAN ANAK KORBAN ,GURU DAN KEP SEK.
PU
SA
N
EV _B P
H
N
ANAK KORBAN DAN ANAK (PELAKU) SALING MEMAAFKAN
PU
SA
N
EV _B P
H
N
ORTU ANAK KORBAN DAN ORTU ANAK SALING MEMAAFKAN
PU
SA
N
EV _B P
H
N
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ANAK SEBAGAI PELAKU OLEH PENYIDIK, BAPAS DAN PEKSOS
N H EV _B P
PU
SA
N
DOKUMENTASI PELAKSANAAN DIVERSI ANAK PELAKU USIA 13 TAHUN DGN HASIL GAGAL DIVERSI
PU
SA
N
EV _B P
H
N
UPAYA DIVERSI KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU ANAK PELAKU USIA 13 TAHUN
PU
SA
N
EV _B P
H
N
PELAKSANAAN DIVERSI
PU
SA
N
EV _B P
H
N
PENYAMPAIAN HSL PENDAMPINGAN
PU
SA
N
EV _B P
H
N
ANAK (PELAKU)MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF
PU
SA
N
EV _B P
H
N
PELAPOR KEBERATAN/MENOLAK DAN TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN (GAGAL DIVERSI)
N H EV _B P
PU
SA
N
DOKUMENTASI DIVERSI ANAK/PELAKU USIA 14 DAN 15 TAHUN DGN HASIL BERHASIL DIVERSI
PU
SA
N
EV _B P
H
N
PELAKSANAAN DIVERSI - ANAK PELAKU USIA 14 TAHUN DAN 15 TAHUN – DILAKSANAKAN DI PSMP HANDAYANI
PU
SA
N
EV _B P
H
N
MELIBATKAN PENYIDIK,PEKSOS,PK BAPAS,ANAK KORBAN,ANAK DAN KEDUA ORTU DAN PENGACARA ANAK
ANAK MEMINTA MAAF KPD PLPR.DAN SIAP MENJALANI SANKSI YANG TELAH DISEPAKATI DLM DIVERSI
PU
SA
N
EV _B P
H
N
( BERHASIL DIVERSI)
EV _B P
N
SA
PU
N
H
PU
SA
N
EV _B P
H
N
SEKIAN TERIMAKASIH
