KESIAPAN IMPLEMENTASI JKN DAN PERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM PENYEDIAAN DOKTER LAYANAN PRIMER

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

KESIAPAN IMPLEMENTASI JKN DAN PERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM PENYEDIAAN DOKTER LAYANAN PRIMER Oleh Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Disampaikan Pada : Seminar Kesiapan Implementasi JKN Di Provinsi Jawa Barat Bandung, 21 Desember 2013 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

OUTLINE

• GAMBARAN UMUM • KESIAPAN FASKES PRIMER DI ERA JKN • KEBIJAKAN DOKTER LAYANAN PRIMER DIERA

JKN • UPAYA DI MASA TRANSISI • STRATEGI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

2

GAMBARAN UMUM


AMANAT UU.NO.40 TAHUN 2004 Perjanjian Kerjasama Ajukan Klaim Pembayaran Klaim

FASILITAS KESEHATAN

UU O.24/2011 PEPRES NO.12/2013 PERMENKES NO.71/2013

Membayar iuran Pengawasan

PESERTA JKN

Memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan REGULASI

REGULASI PEMERINTAH


Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes

Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,

Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll)

Penyediaaan faskes Pembinaan dan pengawasan

BPJS KESEHATAN

PRINSIP DASAR PELAYANAN KESEHATAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  Pelayanan kesehatan mengacu pada konsep “managed care” yaitu keterpaduan antara pelayanan kesehatan yang bermutu dan pembiayaan yang terkendali Pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan pola pembiayaan yang dapat mengendalikan kenaikan biaya pelayanan antara lain dengan Prospective payment dan PELAYANAN KESEHATAN DI MULAI pelayanan kesehatan berjenjang. DARI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

SISTIM PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN TERSIER

C

SKN 2012 Perpres 72/2012

PELAYANAN SEKUNDER C

PELAYANAN PRIMER

Rujukan Berjenjang

MASYARAKAT C JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Rujuk Balik

6

MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ? 1. 2.

3.

4. 5.

Tulang punggung pelayanan kesehatan Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang mendorong meningkatnya peran dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif Pelaksanana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung Pembangunan kesehatan Nasional

Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : 1. Kondisi geografis dan demografis 2. Kemampuan fiskal daerah dan individu 3. Status kesehatan masyarakat 4. Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

7

JKN SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG

DI ERA JKN HARUS ADA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER


DOKTER LAYANAN PRIMER SEBAGAI PELAKU AWAL PADA LAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA HARUS MAMPU MELAKUKAN PENAPISAN RUJUKAN TINGKAT PERTAMA KE TINGKAT KEDUA DAN MELAKUKAN KENDALI MUTU SERTA KENDALI BIAYA SESUAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI DOKTER DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

TANTANGAN STRATEGIS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan Prime  dokter layanan primer  Akses, jangkauan dan disparitas, Luasnya wilayah Indonesia dengan disparitas yang sangat beragam karena kondisi geografi dan ilkim, memerlukan pola pendekatan khusus sesuai kondisi wilayah.  Sarana prasarana dan alkes Keterbatasan pemenuhan sarana prasarana dan alkes untuk mendukung pelaksanaan pelayanan seringkali akibat kurangnya pemahanan dan perencanaan daerah dalam menterjemahkan pola pelayanan kesehatan .  Fokus pelayanan primer pada kuratif 

Pemahaman pelaksana maupun stake holder bahwa pelayanan kesehatan primer adalah pelayanan kuratif mengakibatkan terbatasnya pembiayaan dan kegiatan UKM .


KESIAPAN FASKES PRIMER/TINGKAT PERTAMA


Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 35 (Ketersediaan) PEMERINTAH dan PEMERINTAH DAERAH bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan Pasal 36 (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan) • Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan  Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Faskes swasta yang memenuhi persyaratan  dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Kerja sama  membuat perjanjian tertulis. • PERSYARATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan PERATURAN MENTERI.

Pasal 37 (1)  Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 39(1)  Dalam hal Faskes tingkat PERTAMA di suatu Daerah TIDAK memungkinkan pembayaran beradasarkan KAPITASI, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna

SELEKSI Faskes (credentialing) Termasuk Penilaian Kinerja Faskes pd Rekredensialing

ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN

CARA PEMBAYARAN (Kompensasi)

JENIS FASKES TINGKAT PERTAMA DI ERA JKN

1.

PUSKESMAS ATAU YANG SETARA

2.

PRAKTEK DOKTER

3.

PRAKTEK DOKTER GIGI

4.

KLINIK PRATAMA ATAU YANG SETARA

5.

RS KELAS D PRATAMA ATAU YANG SETARA

PERMENKES 71/2013 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

12

KEDUDUKAN/POSISI & PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA DI ERA JKN Pemberi Pelayanan Kesehatan (GATEKEEPER)

Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan medik. KECUALI GAWAT DARURAT, SEMUA PESERTA HARUS MELALUI FASKES TINGKAT PERTAMA

BARU DAPAT

MEMPEROLEH PELAYANAN DI TINGKAT LANJUT (RS) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

13

KEMAMPUAN UKP FASKES TINGKAT PERTAMA PERPRES NO12/2013 DAN PERMENKES NO/71/2013

Pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. Administrasi pelayanan; 2. Pelayanan promotif dan preventif; 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium 8. Tingkat pratama; dan 9. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. 10. Pertolongan persalinan : persalinan normal atau dengan penyulit bagi puskesmas poned JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

14

PEMENUHAN STANDAR & PEDOMAN PEDOMAN PEMBUATAN PEDOMAN (selesai 2013) 1. Panduan Praktik Klinis bagi dokter layanan primer / Standar Pelayanan Medik 2. Panduan Penatalaksanaan Klinis berdasarkan symton di Pelayanan Primer 3. Panduan Ketrampilan Klinis di layanan primer 4. Pedoman Pelayanan Dokter di layanan primer 5. Panduan Pelayanan Kesehatan Primer & Sistem Rujukan ( Gatekeeper) 6. Peningkatan Teknis Dokter di layanan Primer 7. Pedoman & Pelaksanaan Audit Medis di layanan primer 8. Pemenuhan SPA di seluruh Puskesmas 9. Pedoman & Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas & Fasyankes Primer Lainnya

BUKU PEDOMAN PELAYANAN BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER

1

2

PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER

Panduan Penataan klinis berdasarkan simpton pd layanan primer

4

3

Panduan ketrampilan klinis bagi DOKTER di Fasyankes Primer

Panduan Pelayanan Dokter di Fasyankes Primer

KONDISI SAAT INI (Satu dokter melayani 2,500 Penduduk Tahun 2013) Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUN G BABEL KEPRI DKI Jakarta JABAR JATENG DIY JATIM BAN TEN BALI NTB N TT KALBAR KALTEN G KALSEL KALTIM SULUT SULTEN G SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA

3 4

1 1 0

3 3 3 4 5

8

10 6 3 2

7

9 10

<= 2.500

1 1

20

7 1

1 5 0 6 1 7 1 1 3 1 7 0 3 2 3 3 3 1 2 0 3 2 5 0 5 0 7 6 8 4 8 10 1 2 7 0 11 0 6 4 1 1 4 1 2 2 0 5 5 5 2 2 1 1 2 6 3 5

0


4

18

4

7

2

2

1

1

7

13

16

11

15

10 5 8 4

5

2

1

1 2 4

15

1

1 10

2

3

1

1 10

2.501-5.000

10

10

20

5.001-10.000

1 30

>10.000

40

NA

KEBIJAKAN DOKTER LAYANAN PRIMER DI ERA JKN


TUGAS & FUNGSI DOKTER LAYANAN PRIMER

TUGAS :

FUNGSI :


1. MENYELENGGARAKAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN KESEHATAN DASAR BERDASARKAN KOMPETENSI & KEWENANGANNYA 2. MENGATUR PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN MELALUI SISTEM RUJUKAN. 3. PENASEHAT, KONSELOR, DAN PENDIDIK UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SEHAT 4. MANAJER SUMBER DAYA

1. 2. 3.

KONTAK PERTAMA PASIEN PENAPIS RUJUKAN KENDALI MUTU DAN BIAYA

19

KOMPETENSI DOKTER PELAYANAN PRIMER Kompetensi Etc

Dermatolog

y Ophthalmolog y Pediatrics

Surgery

II

Obs-Gynecology

Spesialis

Internal Medicine

III

Mahal

Family Medicine

I

Dokter

SAAT INI Marjinalisasi Dokter Pelayanan Primer

Spesialis DK / DU / Dokter Pelayanan Primer

Bidang ilmu kedokteran

Revitalisasi Dokter Pelayanan Primer melalui program pendidikan dokter

Kondisi ini tidak mendukung JKN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Kedokteran Dasar

Sub-Spesialis

III II Ib

Ia

GOAL

Murah

Dokter yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan kesehatan individu dan keluarga

20

PRINSIP PELAYANAN DOKTER LAYANAN PRIMER 1. Pelayanan Tingkat Pertama (primary care); 2. Pelayanan yang mengutamakan promosi dan pencegahan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(promotif dan preventive); Pelayanan bersifat pribadi (personal care); Pelayanan paripurna (comprehensive care); Pelayanan menyeluruh (holistic care); Pelayanan terpadu (integrated care); Pelayanan berkesinambungan (continuum care); Koordinatif dan kerjasama; Berorientasi pada keluarga dan komunitas (family and community oriented); Patient safety. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

UPAYA DI MASA TRANSISI


POLA SDM KESEHATAN DI FASYANKES PRIMER Tahun

Daerah Perkotaan

Daerah Pedesaan

Dokter/Daerah Terpencil & Sangat Terpencil

Dokter/Bidan/ Perawat Dokter/Bidan/ Perawat

2014 - 2019

Dokter

Dokter/Bidan/ Perawat

2020- 2025

Dokter / Dokter Layanan Primer

Dokter

2030


Dokter Layanan Primer

Dokter Layanan Dokter Layanan Primer Primer

23

BENTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI ERA JKN Bentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Minimal Tahun 2014-2019

Daerah Perkotaan

Daerah Pedesaan

Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil

Puskesmas Klinik Pratama/Praktek bersama

Puskesmas Praktek Bidan/Perawat


Puskesmas Klinik Pratama/Praktek Bersama

Puskesmas Praktek Dokter Mandiri + paramedik


Klinik Pratama

Klinik Pratama

Klinik Pratama

Praktek Dokter Mandiri + paramedik 2020-2025

2030


24

BERDASARKAN PERPRES 12/2013, YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS PEMERINTAH, PEMDA DAN BPJS KESEHATAN

4

3 2 1 FASYANKES DI DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

FASYANKES PADA DAERAH YANG TIDAK DIMINATI

FASYANKES DENGAN JUMLAH PESERTA YANG TERBATAS

WILAYAH DENGAN FASYANKES YANG PADAT PENDUDUK

TUJUAN YANKES DI DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI ERA JKN • Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai manfaat JKN

• Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan sangat terpencil secara terpadu dan berkesinambungan • Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar pada di daerah terpencil dan sangat terpencil • Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan/utilisasi : Pembiayaan Home Care, Transport rujukan, Operasional

PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

penggantian uang tunai

penggantian atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

penyediaan fasilitas kesehatan tertentu

pengiriman tenaga kesehatan

Kompensasi dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan dan penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kompensasi ditetapkan dengan Peraturan BPJS Kesehatan

?

PASAL 30 , PERMENKES NO.71/2013 TTG PELAYANAN KESEHATAN PADA JKN

STRATEGI DAN DUKUNGAN DOKTER LAYANAN PRIMER


Genogram

Aspek Personal: alasan kedatangan, harapan, kekhawatiran dan persepsi pasien

Aspek Klinis

Family Map

Pasien

Anamnesis HOLISTIK

Aspek Risiko Internal Aspek Risiko Eksternal

Pemeriksaan Fisik

Dinamika Keluarga Family assessment tools

Lingkunga n Fisik

Family Life Cycle Family Life Line Family APGAR

Family SCREEM

Pekerjaan Rumah

Derajat Fungsional Pemeriksaan Penunjang Diagnosis Medis Intervensi Medis Berbasis EBM

Preventive Measures

Diagnosis HOLISTIK Penatalaksanaan KOMPREHENSIF

Diagnosis Psikososial

LPI: level 2-4 Intervensi Psikososial: Edukasi pasien/ Konseling Keterlibatan keluarga

Rehabilitative Measures

Permasalahan danTantangan Tantangan Permasalahan dan Pendidikan Kedokteran

Sisi Suplai

Sisi Kebutuhan

Mutu pendidikan kedokteran dan misi sosial Fakultas Kedokteran

Layanan kesehatan primer

Sebaran pendidikan kedokteran Fakultas, RSP, Wahana PK

Sebaran dan ketersediaan

Pendidikan Kedokteran

Pemenuhan Dokter

Dosen klinik Pendidikan/pelatiha n dokter layanan primer Keterjangkauan biaya pendidikan

Lintas provinsi

Mutu, kompetensi dan etika profesi Layanan dokter spesialis Tuntutan masyarakat akan kesehatan/tenaga strategis Dorongan pasar kesehatan

PERSIAPKAN JENJANG KARIR IDEAL UNTUK DOKTER

Lulusan dokter

Kira-kira total 6 Tahun Pendidikan

Internship mengarah ke dokter layanan primer Internship mengarah ke Spesialisasi berbasis Rumah Sakit

2014-2019

STRATEGI

Description of the contents

> 2019


PELATIHAN DOKTER DI FASYANKES PRIMER

DOKTER LAYANAN PRIMER SETARA DOKTER SPESIALIS

DOKTER + PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER

PERAN

PERGURUAN TINGGI

•

Pendidikan dokter

•

Pelatihan dokter  dokter layanan primer

•

Pendidikan dokter layanan primer

1 REGULASI DAN KEBIJAKAN    

PEMERINTAH DAN PEMDA

Pendidikan dokter layanan primer Pendayagunaan dokter layanan primer Pelatihan dokter di fasker primer dimasa transisi Penyesuaian kompensasi dokter layanan primer sesuai dengan kompetensi yang ada

2 ANGGARAN  Pelatihan dokter di faskes primer  Pendidikan dokter layanan primer  Pendayagunaan dokter layanan primer

PERAN • Standar Kompetensi Dokter Layanan Primer Kolegium Dokter Primer

KKI

• Standar Pendidikan Dokter Layanan Primer

• Penetapan Standar Kompetensi Dokter Layanan Primer

Kemdikbud

 Pendirian Program Studi Dokter Layanan Primer

Fakultas Kedokteran

 Kurikulum  Pendidikan dan pelatihan Dokter layanan primer


KESIAPAN IMPLEMENTASI JKN DAN PERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM PENYEDIAAN DOKTER LAYANAN PRIMER

Recommend Documents