STANDAR KOMPETENSI DOKTER LAYANAN PRIMER INDONESIA
SUBPOKJA KOMPETENSI, POKJA PERCEPATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER INDONESIA DESEMBER 2014 STANDAR KOMPETENSI DOKTER LAYANAN PRIMER INDONESIA
DISUSUN OLEH SUBPOKJA KOMPETENSI POKJA PERCEPATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER INDONESIA
DESEMBER 2014
@
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA
&
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, RISET & TEKHNOLOGI
ii
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya, memperbanyak dan menjual belikan naskah ini tanpa ijin
iii
SUB POKJA KOMPETENSI
Ketua:
DR. Dr. Dhanasari Vidiawati Trisna Sanyoto MSc.CM-FM (Pengajar FK UI - Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia – Ikatan Dokter Indonesia)
Sekretaris:
Dr. Mora Claramita MHPE,PhD (Pengajar FK UGM - Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia)
Anggota:
1. Dr. Bambang Tridjaja Sp.A (K) (Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia)
2. DR. Dr. Dwiana Ocvyanti Sp.OG (K)
iv
(Kolegium Obstetri & Ginekologi Indonesia)
3. Dr. Dyah Agustina Waluyo (Perhimpunan Dokter Umum Indonesia – Ikatan Dokter Indonesia)
4. Dr. Nita Arisanti MSc.CM-FM (Pengajar FK UNPAD - Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia)
5. Dr. Aida S.D. Surjadiredja, Sp.KK (K) (Pengajar FKUI – Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan IDI)
v
Daftar Isi
Pengantar ................................................................................................................................ vii PENDAHULUAN .........................................................................................................................1 Definisi DLP ...............................................................................................................................4 KOMPETENSI DOKTER LAYANAN PRIMER.......................................................................7 PERBANDINGAN DESKRIPSI KOMPETENSI DOKTER menurut PERKONSIL 12 thn 2013 DAN KOMPETENSI DLP .......................................................................................9
vi
Pengantar Dokter Layanan Primer (DLP) adalah profesi baru di Indonesia yang di wujudkan berdasarkan adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dokter di layanan primer yang memenuhi kebutuhan. Perwujudan kebutuhan tersebut dilandasi oleh adanya Undang-undang
no.
20
tahun
2013
mengenai
Pendidikan
Kedokteran
yang
menyebutkan bahwa Dokter terdiri atas Dokter, Dokter Layanan Primer setara spesialis dan Dokter Spesialis. Dengan demikian kompetensi DLP perlu disusun dan disepakati bersama sebagai landasan penyusunan Kurikulum Pendidikan DLP dan acuan penerbitan setifikat kompetensi serta kebutuhan pemutihan dan pembentukan kolegium. Sebelum perhimpunan dan kolegium DLP terbentuk, melalui kesepekatan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, pada pertengahan tahun 2014 dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Pengembangan Pendidikan Program Studi Dokter Layanan Primer yang terdiri atas unsur Kementrian Kesehatan (Dit.Jen Bina Upaya Kesehatan, BPPSDM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dit.Jen Pendidikan Tinggi), Ikatan Dokter Indonesia (PDKI, PDUI, Kolegium Penyakit Dalam, Kolegium Obsgin, Kolegium Ilmu Kesehatan Anak, Kolegium Bedah, Kolegium Patologi Klinik, Kolegium Radiologi, Kolegium Psikiatri dan Kolegium Anestesi), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (FKUI, FKUGM, FKUSU, FKUNSRI, FKUNPAD, FKUNAIR) dan Konsil Kedokteran Indonesia. Pokja tersebut menyusun naskah akademik DLP yang terdiri atas naskah akademik standar kompetensi DLP, naskah akademik standar pendidikan DLP, naskah akademik masa transisi dan naskah akademik kelembagaan untuk mendukung keberadaan DLP. Naskah akademik standar kompetensi DLP ini disusun oleh subpokja kompetensi, dan mendapat asupan dari anggota subpokja lainnya pada pertemuan-pertemuan pokja yang berlangsung sejak bulan September 2014 hingga Desember 2014. Semoga naskah akademik standar kompetensi ini dapat menjadi pegangan kolegium yang akan terbentuk kelak dalam menyusun Standar Kompetensi Dokter Layanan Primer Indonesia. Wassalam, Penyusun vii
PENDAHULUAN
Masalah kesehatan di Indonesia terus berkembang mengikuti masalah kesehatan yang ada di dunia. Masalah kesehatan yang terkait dengan gaya hidup terus meningkat. Sementara itu masalah kesehatan yang telah mulai berkurang di dunia, yaitu penyakit infeksi, untuk Indonesia tidak bergeming dari angka-angka yang tinggi. Masalah infeksi biasanya terkait dengan lingkungan dan kualitas pelayanan kesehatan selain tentu saja pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan. Riset kesehatan dasar (riskesdas) 2013 menunjukkan secara berurutan bahwa prevalensi Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan Obesitas berdasarkan pemeriksaan adalah 25,8%, 2,4% dan 15,4%. Prevalensi penyakit berdasarkan wawancara bahwa pernah didiagnosis dokter untuk Hipertensi dan Diabetes Mellitus adalah 9,4% dan 1,5%. Berarti hanya sebagian kecil dari masyarakat yang hipertensi dan diabetes mellitus yang mengetahui bahwa mengidap hipertensi dan diabetes mellitus. Begitupula hanya 57,9% penderita stroke
dan 48,2% penderita penyakit sendi yang didiagnosis oleh tenaga
kesehatan. Layanan kesehatan primer memerlukan dokter yang peduli dan ahli untuk mendeteksi secara dini dan melakukan pencegahan sekunder bagi masyarakat yang berisiko dan berpenyakit degeneratif agar terkontrol dan terpelihara produktifitasnya. Perlu adanya dokter yang mencegah terpicunya penyakit degeneratif pada masyarakat yang berisiko dengan membangkitkan motivasi masyarakat untuk mengubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup sehat. Riskesdas 2013 juga menunjukkan prevalensi infeksi kronis berdasarkan wawancara adalah untuk TB paru adalah 0,4%, Hepatitis 1,2%, dan Malaria 6%. Cakupan imunisasi lengkap 59,2%, penggunaan kontrasepsi 59,7% dan perilaku bercucitangan yang benar adalah 47%. Perlu adanya pelayanan kesehatan primer yang memiliki tenaga dokter yang
sensitif
dan
ahli
dalam
menegakkan
penyakit
infeksi,
memutus
rantai
penyebarannya, mencegah timbulnya pada masyarakat dan meningkatkan motivasi masayrakat untuk mengendalikan kebersihan lingkungan dalam rangka mencegah kejadian infeksi.
1
Walau 95,4% ibu hamil pernah memeriksakan kehamilannya, dan 83,5% memeriksakan sebanyak 4 kali, namun hanya 70,4% yang melahirkan di sarana pelayanan kesehatan. Menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia, angka kematian ibu meningkat dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 menjadi 359 pada tahun 2012. Padahal target Millenium Development Goals adalah 110 pada tahun 2015. Demikian pula menurut Biro Pusat Statistik, pada tahun 2010 angkat kematian bayi adalah 26 dari 100.000 kelahiran hidup yang turun dari angka 39 pada tahun 2007, meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi 34 per 100.000 kelahiran hidup. Lebih dari duapuluh tahun terakhir dokter di layanan primer tidak lagi menangani kesehatan reproduksi ibu, terutama karena tersebarnya tenaga bidan yang dilatih khusus untuk pelayanan kesehatan ibu. Namun dengan tingginya angka kematian ibu, dokter di layanan primer digerakkan kembali untuk ikut mendeteksi dini risiko kehamilan dan persalinan pada ibu hamil dan melaksanakan asuhan antenatal terfokus setidaknya satu kali pada setiap kehamilan. Kebutuhan yang lebih spesifik untuk pelayanan di tingkat primer, menuntut seorang dokter tidak hanya trampil secara klinis, namun juga trampil dalam memimpin suatu fasilitas
pelayanan
kesehatan
primer,
menguasai
permasalahan
kesehatan
di
komunitasnya dan menjunjung profesionalisme, kepemimpinan dengan selalu dapat berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja baik pada suasana yang sama maupun lintas budaya. Selain tidak adil bagi dokter yang menginginkan berkarier sebagai spesialis tertentu kelak, juga tidak memungkinkannya seluruh kemampuan generalisyang dibutuhkan di primer, diberikan pada saat pendidikan dokter, maka program studi khusus yang mendidik dokter agar berkemampuan sesuai kebutuhan sebagai generalis di fasilitas pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, telah dibutuhkan di Indonesia. Beberapa tulisan yang dipakai sebagai acuan naskah akademik standar kompetensi ini menunjukkan bahwa Dokter Layanan Primer yang dibutuhkan di Indonesia seyogyanya mempunyai peran dan funfgsi seperti yang tertulis pada buku laporan WHO tahun 2008: Primary Care:More Than Never, yaitu sebagai berikut: (1).
Melayani agar terjamin
keadilan dalam bidang kesehatan, (2) Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan prinsip ‘patient-centered’ (3) Melaksanakan pelayanan pencegahan dalam semua tingkat layanan kesehatan dan (4) Membangun jaringan kerja demi kepentingan pelayanan kesehatan.
2
Beberapa tulisan menunjukkan bahwa bukan hanya masyarakat, namun pelayanan kedokteran juga menaruh harapan pada dokter. Pelayanan kedokteran berharap (1) dokter menjadikan pasien dan keluarganya sebagai mitra dalam penatalaksanaan, (2) dapat berkomunikasi dengan pasien apapun keadaannya dan apapun lbahasa yang digunakan pasien, (3) terlatih menghadapi pasien apapun latarbelakangnya. Sebagai dokter yang bekerja di layanan primer, koordinasi dan kolaborasi dengan pengandil, mitra dan (kompetitor sebagai pengobat), sangat dibutuhkan. Fungsi dokter di layanan primer sebagai kolaborator adalah: (1) Siap untuk bekerja dengan tenaga medis lain, tenaga kesehatan lain dan pekerja sosial lainnya, (2) Berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam tim multidisiplin kesehatan primer untuk melaksanakan tugas multifungsi dengan baik,
(3) Dapat menjadi narasumber utama untuk pasien dan
keluarga serta bekerjasama dengan pasien dan keluarga untuk penatalaksanaan yang komprehensif. Oleh sebab itu, kompetensi Dokter Layanan Primer sebagian besar merupakan kompetensi Kedokteran Keluarga, Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat dengan berkemampuan untuk melaksanakannya dalam kerangka etik, profesionalisme dan kepemimpinan yang baik, serta ditunjukkan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dalam bentuk pribadi yang luhur, fasih berkomunikasi efektif dan cakap budaya dalam segala kondisi biopsikososiokulturalrpiritual apapun. Sistim pelayanan kesehatan yang diselelnggarakan di Indonesia saat ini mulai menunjukkan adanya reformasi terutama mengenai sistim pembiayaan kesehatannya. Dimulainya program jaminan kesehatan sosial nasional pada tahun 2014 mendorong pembiayaan jaminan semesta bagi masyarakat yang berimbas adanya perubahan sistim pembiayaan fee for service menjadi sistim kapitasi bagi layanan kesehatan primer. Dokter yang diharapkan menjadi pimpinan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, tidak saja dituntut untuk
piawai dalam hal kepemimpinan, namun juga pandai mengelola
berbagai sistim yang dilaksanakan, termasuk sistim pembiayaan. Oleh karena itu kompetensi Dokter Layanan Primer tidak cukup dalam hal ketrampilan klinis dan manajerial, namun termasuk trampil dalam mengelola keuangan. Dibutuhkan dokter 3
yang ahli untuk berpraktik sebagai ujung tombak pelayanan, sebagai pimpinan fasyankes di primer dan sebagai koordinator pelayanan yang handal. Dengan berlandaskan berbagai keadaan dan tuntutan kebutuhan akan Dokter Layanan Primer, maka bab kompetensi (bab 2) akan menguraikan kompetensi dan komponen kompetensi Dokter Layanan Primer yang telah disesuaikan dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran.
Definisi DLP Dengan mengacu pada Deklarasi Alma Ata dan konsep PHC dari WHO (1978), definisi pelayanan primer dari Institute of Medicine (1996),
definisi disiplin ilmu GP/FM dari
WONCA Europe (2011), UU Dikdok 2013, dan konsensus yang melatar-belakanginya; maka yang dimaksud dengan DLP adalah dokter masa depan (saat ini belum ada) yang disiapkan untuk menjadi fondasi sistem pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun oleh pihak swasta. Keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia dan kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia, mengharuskan dokter masa depan ini menguasai Ilmu Kedokteran Keluarga, yang ditunjang Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk menghadapi tantangan dan masalah kesehatan Indonesia. Dokter
Layanan
Prim er
adalah
dokter
generalis
yang
m endapatkan
pendidikan setara spesialis, yang m engintegrasikan Kedokteran Keluarga, Kedokteran Kom unitas dan Kesehatan M asyarakat serta m am pu m em im pin dan m enyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertam a / prim er yang berkualitas.
4
Penjelasan dalam definisi DLP: Kompetensi Generalis: –
Kompetensi yang didapat setelah lulus dari Institusi Pendidikan Kedokteran dan menyandang gelar ‘Dokter’
–
Mampu menyelesaikan berbagai masalah kesehatan sesuai kompetensi yang tercantum dalam SKDI
Mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan: –
Adalah kompetensi tambahan yang diperoleh dari pendidikan dokter layanan primer (penjelasan Pasal 8 UU Dikdok)
Pelayanan Kesehatan Primer: –
Strata pelayanan yang merupakan bagian dari sistim pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari suatu komunitas di masyarakat dan merupakan fasilitas kontak pertama pasien dengan profesional dalam bidang kesehatan
–
Pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan disajikan oleh klinisi yang akuntabel untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan pelayanan kesehatan individu, menjalankan kemitran yang sinambung yang baik dengan pasien, dan menerapkannya dalam konteks keluarga dan komunitas (Institute of Medicine)
Kualifikasi Setara Dokter Spesialis: –
Menempuh pendidikan dengan kualitas yang sama dengan kualitas pendidikan dokter spesialis (72 SKS – Dikti 2014), KKNI 8
Ilmu Kedokteran Keluarga: –
Sebuah cabang Ilmu Kedokteran yang memfokuskan pada pelayanan kontak pertama yang komprehensif dan sinambung, dengan memperhatikan bahwa setiap individu secara utuh, unik dan spesifik, tanpa memandang usia, jenis kelamin dan penyakit, melayani individu dalam konteks keluarga, komunitas, dan masyarakat.
5
Ilmu Kedokteran Komunitas: –
Sebuah cabang Ilmu Kedokteran yang memfokuskan pada pelayanan individu dalam komunitasnya yang spesifik, antara lain kedokteran kerja, kedokteran olah raga, kedokteran penerbangan, kedokteran kelautan, kedokteran hiperbarik, dan sebagainya
Ilmu Kesehatan Masyarakat: –
Sebuah disiplin ilmu yang memfokuskan pada upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dengan metode pendekatan prevensi dan promosi, prolonging life melalui upaya kesehatan dasar yakni sanitasi lingkungan, pengendalian penyakit infeksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat (Basic 6 WHO, 2009)
6
KOMPETENSI DOKTER LAYANAN PRIMER Berangkat dari: (1) anjuran WHO untuk reformasi pelayanan kesehatan primer agar lebih berkualitas pada pelayanan kedokteran, kesehatan masyarakat dan koordinator jejaring pelayanan kesehatan,
(2) adanya reformasi pembiayaan kesehatan
di Indonesia
berupa pelaksanaan jaminan kesehatan yang mencakup nasional, (3) dengan menggunakan perkembangan ilmu kedokteran keluarga yang telah terbukti dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dokter (4) dengan mengaplikasikan kemajuan tekhnologi ketrampilan khusus dalam penyelesaian masalah klinis yang banyak ditemui di layanan primer terutama untuk diagnosis dini, skrining dan kegawatdaruatan sehingga dapat mengatasi masalah secara tepat dan cepat hingga ke akarnya, maka disimpulkan beberapa kompetensi utama dokter layanan primer guna dapat mewujudkan (5) pelayanan kesehatan primer yang mengimplementasikan pelayanan berpusat pada pasien pada fasyankes sebagai rumah kesehatan bagi semua. Deskripsi dalam capaian pembelajarannya untuk level KKNI 8 (setara spesialis) sesuai perkonsil no.12 tahun 2013 adalah sebagai berikut: Umum l.
Bertakwa kepada Tuhan YME.
2. Memahami dan menunjukkan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia. (etika) 3. Memahami aspek medikolegal dalam praktik kedokteran dalam masyarakat Indonesia dengan budaya yang aneka ragam.(hukum) 4. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya dan mempraktikkan belajar sepanjang hayat dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan praktek kedokteran mutakhir. (mawas diri dan life long learner) 5. Berperilaku professional dalam praktik kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan baik sebagai pribadi maupun dalam suatu tim pelayanan kesehatan (profesionalisme dan kepemimpinan) 6. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi. (culture proficiency)
7
Khusus untuk Dokter Layanan Primer, dari deskripsi khusus menurut perkonsil no. 12 tahun 2013 tersebut disimpulkan sebagai berikut:
1. Mampu mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan, teknologi, dan atau seni berpraktik di dalam bidang ilmu kedokteran keluarga melalui riset dan atau pelayanan kedokteran di tingkat primer berkualitas, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji (pendalaman kemampuan klinis). 2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni berpraktik di dalam bidang ilmu kedokteran keluarga melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner di layanan primer (aplikasi klinis kedokteran keluarga di layanan primer).
3.
Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan pelayanan primer berorientasi komunitas dan pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun intemasional (pelayanan primer berorientasi komunitas dan pemberdayaan masyarakat).
4. Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan manajemen dalam mengelola fasilitas pelayanan kesehatan primer yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional (manajemen fasilitas pelayanan kesehatan primer). Sehingga area kompetensi Dokter Layanan Primer Indonesia adalah: 1. Manajemen fasilitas pelayanan kesehatan primer 2. Pelayanan primer berorientasi komunitas dan pemberdayaan masyarakat 3. Aplikasi klinis kedokteran keluarga di layanan primer 4. Pendalaman klinis (terutama untuk penapisan dan kegawatdaruratan) 5. BerkeTuhanan, etika, hukum, mawas diri, belajar sepanjang hayat & profesionalisme di layanan primer 6. Kepemimpinan 7. Komunikasi Holistik, Komprehensif dan Kecakapan Budaya
Hubungan antar area kompetensi satu dan lainnya digambarkan sebagai berikut: 8