KEBIJAKAN PELAYANAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF OLEH DOKTER KELUARGA DI SARANA LAYANAN PRIMER DALAM JKN Prof. Dr.dr. Akmal Taher, Sp.U(K)
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Disampaikan pada Seminar dan Rapat Kerja Nasional PDKI Minggu, 27 Oktober 2013
SKN 2012 Perpres 72/2012
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
UKM
UKP
Peningkatan dan Pencegahan 1. 2. 3. 4.
Pelayanan peningkatan Pelayanan pencegahan Pengobatan Pemulihan
Pengobatan dan pemulihan 1. 2. 3.
4. Kelompok & Masyarkat
Pelayanan pengobatan Pelayanan Pemulihan Pelayanan peningkatan & pencegahan Gaya hidup sehat (healthy life style) Perorangan & Keluarga
TITIK BERAT PELAYANAN PRIMER UKM (Promosi dan Prevensi) dan tidak ada pelayanan spesialistik 2
MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?
1. 2.
3.
4. 5.
Tulang punggung pelayanan kesehatan Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif Pelaksanana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung Pembangunan kesehatan Nasional Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : 1. Kondisi geografis dan demografis 2. Kemampuan fiskal daerah dan individu 3. Status kesehatan masyarakat 4. Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya 3
KOMPETENSI DOKTER PELAYANAN PRIMER
Kompetensi
Etc
Dermatology
Ophthalmology
Pediatrics
Surgery
II
Obs-Gynecology
Spesialis
Internal Medicine
III
Mahal
Family Medicine I
Dokter
SAAT INI Marjinalisasi Dokter Pelayanan Primer
Kondisi ini tidak mendukung JKN
Kedokteran Dasar
Sub-Spesialis Spesialis DK / DU / Dokter Pelayanan Primer
III II Ib Ia Murah
Bidang ilmu kedokteran
GOAL
Revitalisasi Dokter Pelayanan Primer melalui program pendidikan dokter
Dokter yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan kesehatan individu dan keluarga
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN MENURUT UU NO.40THN 2004
PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN “ KOMPREHENSIF” KENDALI BIAYA
Pasal. 22
OBAT dan BMHP
PELAYANAN KESEHATAN SECARA BERJENJANG
KENDALI MUTU
Pelayanan Kesehatan Perorangan Permenkes 001/2012 tentang Sistem Rujukan
Pasal 2 1.Pelayanan Tingkat Pertama : pelayanan kesehatan dasar yang diberikan dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum dibalai/lembaga pelayanan kesehatan 2.Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.Pelayanan Tingkat Kedua : pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik 4.Pelayanan Tingkat Ketiga : pelayanan kesehatan sub spesialistik yangdilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik
PELAYANAN BERJENJANG PerMenkes 001/2012 BAB III Pasal 4
(1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
(4) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.
PELAYANAN BERJENJANG Tersier
Sekunder Gatekeeper sebagai kontak pertama pada pelayanan kesehatan formal dan penapis rujukan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Medik.
Primer Rujukan balik
Rujukan
KONSEP GATEKEEPER Gatekeeper dalam managed care dapat didefinisikan sebagai dokter yang berwenang mengatur pelayanan kesehatan bagi peserta, sekaligus bertanggungjawab dalam rujukan pelayanan kesehatan lanjutan sesuai kebutuhan medis peserta.
Dokter sebagai GateKeeper
• Pelayanan sesuai kebutuhan medik peserta dan holistik • Promotif dan preventif a.l: Deteksi dini • Personalisasi layanan hubungan dokter – pasien/keluarga
9
TUGAS GATEKEEPER 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan peserta secara paripurna, terpadu dan bermutu 2. Mengatur pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan. 3. Penasehat, konselor, dan pendidik untuk mewujudkan keluarga sehat 4. Manajer sumber daya
PRINSIP PELAYANAN DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN PRIMER 1. Pelayanan Tingkat Pertama (primary care); 2. Pelayanan yang mengutamakan promosi dan pencegahan (promotif dan preventive); 3. Pelayanan bersifat pribadi (personal care); 4. Pelayanan paripurna (comprehensive care); 5. Pelayanan menyeluruh (holistic care); 6. Pelayanan terpadu (integrated care); 7. Pelayanan berkesinambungan (continuum care); 8. Koordinatif dan kerjasama; 9. Berorientasi pada keluarga dan komunitas (family and community oriented); 10. Patient safety.
SIAPAKAH GATE KEEPER Dokter/Dokter Keluarga di Klinik Puskesmas Dokter/Dokter Keluarga di Klinik Pratama Dokter/Dokter Keluarga Praktik Mandiri Dokter/Dokter Keluarga di Balai Pengobatan
Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dijamin Perpres 12/2013 ttg JKN 1. administrasi pelayanan; 2. pelayanan promotif dan preventif; 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. 9. Upaya promotif - preventif a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi dasar; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan.
Ad. 1 Administrasi pelayanan; – Biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat – Penyediaan dan pemberian surat rujukan ke faskes lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di faskes tingkat pertama – Rekam Medis/ Family folder – Surat keterangan sakit, surat keterangan sehat, surat keterangan kematian Ad 2. Pelayanan promotif dan preventif; a) Penyuluhan kesehatan perorangan : faktor risiko penyakit serta perilaku hidup bersih dan sehat b) Imunisasi dasar : BCG, DPT-Hb, Polio, Campak • Jasa pelayanan pemberian vaksin sudah termasuk dalam kapitasi • Penyediaan dan distribusi vaksin menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. c) Keluarga berencana • Jasa pelayanan pemberian alat kontrasepsi dasar sudah termasuk dalam kapitasi • Penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
d)
Skrining kesehatan – Pelayanan skrining kesehatan diberikan secara selektif, ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit. – Pelaksanaan skrining kesehatan akan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan. – Adapun pelayanan skrining kesehatan yang penting dilakukan antara lain : a. Pemeliharaan Kesehatan Bayi Dan Anak Balita b. Pemeriksaan rutin pada bayi dan anak balita, seperti memantau pertumbuhan, status imunisasi dan gizi, perkembangan motorik, dan memberikan nasehat tentang perawatan, nutrisi, dan psikologi agar tercapai pertumbuhan yang optimal c. Pemeliharaan Kesehatan AnakUsia Sekolah d. Bekerja sama dengan puskesmas dan sekolah yang berada di wilayah praktiknya untuk melaksanakan pemeriksaan rutin dan deteksi dini masalah kesehatan anak usia sekolah e. Pemeliharaan Kesehatan Perempuan Dan Kesehatan Reproduksi f. Melaksanakan pemeriksaan rutin, deteksi dini, dan pengelolaan masalah kesehatan yang khusus pada perempuan, seperti deteks dini kanker mulut rahim, kanker payudara, dan sindroma menopause, g. Pemeliharaan Kesehatan Lansia h. Melaksanakan pemeriksaan rutin bagi mereka yang termasuk kelompok lansia untuk deteksi dini dan mengelola masalah kesehatan yang sering ditemui di usia lanjut, seperti pembesaran prostat, penyakit degeneratif, dan lain-lainnya
Ad 3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis a) Memberikan layanan konsultasi dan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangan (Mengacu pada Pedoman Praktik Klinis). b) Program Rujuk Balik : DM Tipe 2, Hipertensi (pemeriksaan penunjang dan obat kronis dibiayai oleh BPJS Kesehatan di luar kapitasi) c) Penyakit yang dimasukkan dalam program pemerintah : HIV, TB, Malaria, Kusta dibiayai melalui program pemerintah.
Ad 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif a) Mengacu pada buku PPK b) Melakukan tindakan medis yang menjadi kompetensi dan kewenangannya, antara lain tindakan bedah kecil (ekstirpasi, insisi, sirkumsisi), injeksi, resusitasi Ad 5. Pemeriksan Ante/ Postnatal dan Persalinan a) Melakukan pemeriksaan antenatal minimal sebanyak 4 kali b) Melakukan persalinan normal c) Melakukan pemeriksaan postnatal minimal sebanyak 3 kali Ad 6. Pelayanan obat dan bahan habis pakai a) Meresepkan obat-obatan dan menggunakan bahan habis pakai secara rasional sesuai dengan kebutuhan medis peserta dan mengutamakan penggunaan obat esensial dan obat generik sesuai dengan buku Panduan Praktik Klinis yang mengacu pada Formularium Nasional.
Ad 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama a) Melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik seperti laboratorium untuk layanan strata pertama, elektrokardiografi, ultrasonografi, dan fasilitas penunjang lainnya Ad 8. Keadaan gawat darurat a) Memberikan layanan, referensi dan informasipada keadaan mendesak atau gawat darurat yang sewaktuwaktu terjadi pada peserta terdaftar sesuai dengan panduan praktik klinis.
PAKET KEBIJAKAN KENDALI MUTU DI LAYANAN TINGKAT PERTAMA PEMBUATAN PEDOMAN (selesai 2013) 1. Panduan Praktik Klinis bagi dokter layanan primer / Standar Pelayanan Medik 2. Panduan Penatalaksanaan Klinis berdasarkan symton di Pelayanan Primer 3. Panduan Ketrampilan Klinis di layanan primer 4. Pedoman Pelayanan Dokter di layanan primer 5. Panduan Pelayanan Kesehatan Primer & Sistem Rujukan ( Gatekeeper) 6. Peningkatan Teknis Dokter di layanan Primer
BUKU PEDOMAN PELAYANAN DOKTER DI LAYANAN PRIMER
1
2
Pedoman Praktis Klinis Dokter di fasyankes primer
Panduan Penataan klinis berdasarkan simpton bagi dokter di fasyankes primer
4
3
Panduan ketrampilan klinis dokter di Fasyankes primer
Pedoman Pelayanan Dokter di Fasyankes Primer
1. PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER
TUJUAN
PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASKES PRIMER
PROGRES: sedang dalam proses penyiapan permenkes
Agar dokter layanan primer dpt: 1.Memiliki pedoman baku minimum dengan mengutamakan upaya maksimal sesuai kompetensi dan fasilitas yang ada 2.Mewujudkan pelayanan yang sadar mutu sadar biaya 3.Memiliki tolok ukur dalam melaksanakan jaminan mutu pelayanan
2. PANDUAN KETRAMPILAN KLINIS BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER TUJUAN:
acuan langkah-langkah pelaksanaan ketrampilan yang terstandar sesuai kompetensi profesi dokter pelayanan primer
PROSES: PANDUAN KETRAMPILAN KLINIS BAGI DOKTER DI FASKES PRIMER
Telah tersusun draft panduan ketrampilan klinis berisi 95 ketrampilan dengan level kompetensi 4 (mampu melakukan secara mandiri) sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012.
PROGRES: uji coba
sedang dalam proses
3. PEDOMAN PELAYANAN DOKTER DI FASYANKES PRIMER TUJUAN:
acuan bagi dokter untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu.
PROSES:
PEDOMAN PELAYANAN DOKTER PELAYANAN PRIMER
PROGRES: sedang dalam proses uji coba
telah tersusun draft dengan rujukan utama: Standar Pelayanan Kedokteran Keluarga, berisi: 1) Pemeliharaan kesehatan di klinik: pelayanan paripurna, pelayanan medis, pelayanan menyeluruh, pelayanan terpadu, pelayanan bersinambung 2) Perilaku dalam klinik: perilaku terhadap pasien, dengan mitra kerja di klinik, dengan sejawat, pengembangan ilmu dan ketrampilan praktik, partisipasi dalam kegiatan masyarakat di bidang kesehatan 3) Pengelolaan praktik: sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen klinik 4) Sarana dan prasarana: fasilitas praktik, peralatan klinik, proses-proses penunjang medik.
Ruang Lingkup Panduan Praktik Klinis • PPK ini meliputi panduan penatalaksanaan terhadap penyakit yang dijumpai di layanan primer. • Jenis penyakit mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia. • Penyakit dalam panduan ini adalah penyakit dengan tingkat kemampuan dokter 4A, 3B, dan 3A terpilih, dimana dokter diharapkan mampu mendiagnosis, memberikan penatalaksanaan dan rujukan yang sesuai . Katarak yang merupakan kemampuan 2, dimasukkan dalam pedoman ini dengan mempertimbangkan prevalensinya yang cukup tinggi di Indonesia.
STANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIA (Perkonsil No 11 Tahun 2012) SISTEM TUBUH MANUSIA
NO
TINGKAT KEMAMPUAN
DAFTAR PENYAKIT
1
2
3A
3B
4A
1
Sistem Saraf
73
7
22
18
19
7
2
Psikiatri
52
0
28
21
1
2
3
Indera
104
4
44
30
3
23
4
Respirasi
46
6
11
8
12
9
5
Kardiovaskular
41
7
15
9
9
1
6
GIT
83
6
32
17
9
19
7
Ginjal dan sal. Kemih
40
3
19
6
5
7
8
Reproduksi
99
11
41
16
19
12
9
Endokrin metabolik
33
7
6
4
7
9
10
Hematoimunologi
35
4
14
8
3
6
11
Muskuloskeletal
38
14
13
7
2
2
12
Sist Kulit dan Integumen
79
1
13
13
7
45
13
Forensik dan Medikolegal
13
0
3
7
1
2
TOTAL
736
70
261
164
97
144 25
STRUKTUR PENULISAN PPK • PPK memuat pengelolaan penyakit mulai dari penjelasan s.d penatalaksanaan penyakit. • Sistematika PPK: 1. Judul penyakit termasuk kode sesuai ICPC 2 dan ICD 10 , dan level kompetensi 2. Masalah Kesehatan 3. Hasil Anamnesis (subjective) 4. Hasil pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Penunjang Sederhana (Objective) 5. Penegakan Diagnosis (Assessment) 6. Rencana Penatalaksanaan Komprehensif 7. Sarana Prasarana 8. Prognosis
UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran Undang-undang ini pada dasarnya mengatur tentang
penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Undang-undang ini juga menawarkan solusi atas beberapa permasalahan dalam penyediaan pelayanan kesehatan antara lain: • Kuantitas untuk pemenuhan dan distribusi tenaga kesehatan, utamanya dokter dan dokter spesialis. • Kualitas untuk penguatan pelayanan kesehatan primer.
28
UU 20/2013: Solusi Masalah Layanan Kesehatan Primer Undang-undang ini memberi solusi permasalahan kualitas untuk penguatan pelayanan kesehatan primer: • dengan membentuk dokter layanan primer yang pendidikannya setara dengan spesialis. Pasal 8, ayat (3): Program dokter layanan primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan dari program kedokteran profesi dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis. 29
• Penjelasan pasal 8 – Program dokter layanan primer ditujukan untuk memenuhi kualifikasi sebgai pelaku awal pada layanan kesehatan tingkat pertama, melakukan penapisan rujukan tingkat pertama ke tingkat kedua, dan melakukan kendali mutu serta kendali biaya sesuai dengan standar kompetensi dokter dalam sistim jaminan kesehatan nasional
Kompetensi Dokter Layanan Primer • Mampu menyelesaikan masalah kedokteran dengan pendekatan kedokteran keluarga – Urban – Rural – Daerah terpencil
• Mampu menjadi penggerak pembangunan di Puskesmas (UKM) DTPK Agust 2013
31
Terima Kasih…
