Peran dan Masalah yang Dihadapi Penyidik Polri dalam Proses Perkara Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga Novelina MS Hutapea Dosen Kopertis Wilayah I Dpk Fakultas Hukum USI
Dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah mengatur tentang hak-hak korban, tindakan yang dilarang, sanksi pidana bagi pelaku, kewajiban pemerintah dan masyarakat, pemulihan korban dan perlindungan yang wajib diberikan kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja social, advokat, relawan pendampingan ataupun petugas rohani. Dalam merealisasikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum sebagaimana halnya dengan penyidik Polri harus melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun tidak jarang pula penyidik Polri menemui permasalahan dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini yang menuntut penyidik Polri harus dapat bertindak bijaksana, sehingga permasalahan yang dihadapi tidak sampai mengganggu kelancaran tugas penyidikan. Kata Kunci : Penyidik Polri, KDRT -----------------------------------------
besar dan bahkan tidak sedikit menjadi pemicu
Pendahuluan
terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah Tujuan perkawinan atau berumahtangga
tangga.
adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
Pada umumnya yang menjadi korban
harmonis. Keharmonisan dan kebahagiaan
adalah pihak yang mempunyai posisi yang
dalam suatu rumah tangga memang tidak
lemah baik secara fisik maupun psikis. Akibat
datang dengan sendirinya tetapi harus dicari
lebih jauh munculnya tindakan kekerasan
dan dibina oleh suami istri. Atas dasar itu
dalam rumah tangga ini bisa membawa
dalam setiap keluarga, pasangan suami istri
dampak
harus mempunyai cara dan strategi tersendiri.
kelangsungan
Akan tetapi tidak jarang bahwa sebagai
yang
cukup hidup
serius berumah
dalam tangga.
Walaupun mungkin secara formal suatu rumah
tangga
tangga kelihatannya masih utuh, tetapi secara
digoncang oleh badai sehingga mengakibatkan
batiniah sebenarnya sudah hancur. Keluh
terganggunya keharmonisan dan kebahagian
kesah dari anggota penghuni rumah selalu
yang
Ketidakmampuan
terdengar tentang adanya tindakan kekerasan
menyatukan perbedaan karakter, latar belakang
yang dilakukan pihak yang merasa mempunyai
budaya ditambah lagi faktor-faktor yang
otoritas .
manusia
datang
biasa,
telah
dari
bahtera
dibina.
luar
rumah
rumah
tangga
Pembiasaan
yang
terhadap
dalam
rumah
bersangkutan seringkali menimbulkan konflik
kekerasan
yang bisa membawa petaka bagi kehancuran
mengakibatkan keadaan akan lebih buruk
suatu rumah tangga. Perbedaan yang mula-
terjadi
mula kelihatan kecil akhirnya dapat menjadi
berbagai
sebagaimana media,
tangga
tindakan
pemberitaan
bahwa
akibat
dapat
dalam tindakan 1
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013
kekerasan dalam rumah tangga ada korban
c.
Apakah ada kendala yang dihadapi dalam
yang mengalami luka berat bahkan akhirnya
penyidikan tindak kekerasan dalam rumah
sampai meninggal dunia. Tindakan ini tentu
tangga ?
melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Berdasarkan
hal-hal
diatas,
dalam
Metode Penelitian
tataran internasional telah dilakukan berbagai upaya unutk memberikan perlindungan hukum
Penelitian ini menggunakan metode
agar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
penelitian
dihapuskan. Untuk memantapkan landasan
penelitian hukum empiris. Dengan kedua
hukum
tindak
metode ini, data diperoleh melalui buku-buku
kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat
literature maupun perundang-undangan yang
dengan hukum maka tanggal 22 September
mempunyai relevansi dengan judul serta
2004, pemerintah bersama dengan Dewan
rumusan
Perwakilan
Indonesia
Selanjutnya dilakukan penelitian di Polres
menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun
Simalungun yaitu mengadakan wawancara
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam
dengan
rumah tangga (KDRT).
berwenang
yang
kuat,
Rakyat
agar
pelaku
Republik
Di dalam Undang-undang KDRT ini
hukum
masalah
salah
normatif
yang
seorang
menangani
dan
akan
metode
dibahas.
penyidik perkara
yang
kekerasan
dalam rumah tangga.
telah diberikan kepada kepolisian sebagai penyidik
beberapa
wewenang
dalam
PEMBAHASAN
penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga baik bertujuan untuk memberikan
perlindungan
bagi
korban
maupun penindasan bagi pelaku kekerasan
1.
Tindakan Penyidik Polri setelah Menerima Laporan atau Pengaduan tentang Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
dalam rumah tangga. Setiap
rumah
menumbuhkembangkan
tangga
hendaknya
sikap
membangun
keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan Rumusan Masalah a.
b.
Bagaimana
Polri
tergantung pada setiap orang dalam lingkup
setelah menerima laporan atau pengaduan
rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku
tentang tindakan kekerasan dalam rumah
dan pengendalian diri setiap orang dalam
tangga ?
lingkup rumah tangga tersebut.
Apakah
tindakan
keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat
penyidikan
penyidik
dapat
dilakukan
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga
terhadap tindakan kekerasan dalam rumah
dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian
tangga tanpa adanya pengaduan dari
diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya hal ini
korban ?
dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan 2
Peran dan Masalah yang Dihadapi Penyidik Polri dalam Proses Perkara Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga - Novelina MS Hutapea
dalam
rumah
tangga
sehingga
timbul
lemah yang menyebabkan ia menjadi korban
ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap
(Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom,
orang yang berada dalam lingkup rumah
2007:137)
tangga tersebut.
Sebelum
keluarnya
Undang-undang
Kekerasan dalam rumah tangga tidak
Nomor 23 tahun 2004, perempuan yang
harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik
menjadi korban kekerasan rumah tangga,
(memukul,
pelaku
menjambak)
termasuk
juga
atau
bahkan
masyarakat
masih
kekerasan dalam bentuk psikis, seperti terus
menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan
menerus
oleh
ditekan
atau
dipojokan
oleh
seorang
suami
terhadap
istrinya
keluarganya. Bahkan suatu bentakan atau kata-
(perempuan) bukanlah merupakan suatu hal
kata kasar
sudah dianggap sebagai bentuk
yang pantas untuk diperbincangkan. Masalah
kekerasan. Sekalipun kaum laki-laki terkesan
itu adalah masalah pribadi rumah tangga yang
aktor
bersangkutan,
yang
paling
banyak
melakukan
harus
diselesaikan
secara
kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti
pribadi, tidak perlu campur tangan pihak
kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah
manapun apalagi sampai diajukan ke proses
dilakukan oleh kaum perempuan terhadap
sidang pengadilan.
anggota keluarga lainnya.
Setelah keluarnya Undang-undang Nomor
Akan tetapi perkembangan dewasa ini
23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
mewujudkan bahwa tindakan kekerasan secara
dalam rumah tangga yang diundangkan pada
fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah
tanggal 22 September tahun 2004, mulailah
tangga banyak terjadi dan terutama menimpa
muncul kesadaran dari korban untuk untuk
kaum perempuan. Kaum perempuan yang
melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi
menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
aksi kekerasan dalam rumah tangga.
ini bisa menimpa siapa saja baik dari kalangan
Guna merealisasikan pencegahan dan
bawah maupun dari kalangan atas. Hal ini
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
dapat diketahui dari pemberitaan mass media
maka setiap orang yang melihat, mendengar
ataupun media elektronik yang
atau mengetahui terjadinya tindakan tersebut
memberitakan
masalah
kerap kali
kekerasan
dalam
harus memberikan laporan atau pengaduan
rumah tangga, dan melibatkan perempuan juga
kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti
anak sebagai korbannya.
sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh
Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut yang dimaksud
hukum. Setelah
mengetahui
atau
menerima
dengan korban adalah orang yang mengalami
laporan kekerasan dalam rumah tangga, maka
kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam
kepolisian wajib segera memberikan peril-
rumah tangga. Korban menurut undang-
ndungan sementara pada korban (pasal 16 ayat
undang ini adalah socially weak victims, yaitu
(2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004).
mereka yang memiliki kedudukan sosial yang
Perlindungan sementara yaitu perlindungan 3
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013
yang langsung diberikan oleh kepolisian
Berdasarkan
penelitian
di
lapangan
dan/atau lembaga sosial, atau pihak lain
diperoleh fakta bahwa di kantor Kepolisian
sebelum dikeluarkannya penetapan perintah
Resort Simalungun telah dibentuk suatu unit
perlindungan dari pengadilan.
penanganan terhadap kejahatan yang menimpa
Perlindungan sementara sangat penting
perempuan dan anak-anak yaitu unit PPA
untuk segera diberikan kepada korban karena
(Pemeriksaan Perempuan dan Anak). Kasus-
jika
kasus yang biasanya ditangani oleh unit ini
korban
harus
menunggu
turunnya
penetapan pengadilan yang berisikan perintah
adalah
perlindungan, dikhawatirkan prosesnya lama
lingkungan
sementara korban membutuhkan perlindungan
(kejahatan kesusilaan).
dalam waktu relatif cepat. Perlindungan
pemerkosaan, keluarga,
penganiayaan pelecehan
di
seksual
Ide pembentukan ruang pelayanan khusus
sementara
sebagaimana
ini
pada
mulanya
adalah
dari
adanya
disebutkan di atas wajib segera diberikan oleh
kekhawatiran dari aparat kepolisian, bahwa
kepolisian kepada korban dalam waktu 1 x 24
korban (perempuan dan anak-anak) yang telah
jam,
mengalami tindakan kekerasaan tidak bersedia
terhitung
sejak
mengetahui
atau
menerima laporan terjadinya kekerasan yang
untuk
diberikan kepada korban paling lama tujuh hari
dengan tindak kekerasan yang dialaminya
sejak korban diterima atau ditangani. Agar
karena proses pemeriksan dilakukan dilakukan
perlindungan sementara ini dapat segera
di tempat terbuka seperti yang dilakukan
dinaikkan “statusnya” menjadi perlindungan,
terhadap korban-korban kejahatan lainnya,
maka dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak
sedangkan pada kasus yang menimpa korban
pemberian perlindungan sementara, kepolisian
(perempuan
wajib meminta surat penetapan perintah
kerahasiaan sangat penting untuk dijaga.
perlindungan dari pengadilan.
memberikan
dan
keterangan
berkaitan
anak-anak)
faktor
Anggota kepolisian yang ditempatkan
Selanjutnya di dalam pasal 19 Undang-
pada ruang pelayanan khusus ini berasal dari
undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur bahwa
anggota polisi wanita yang telah memperoleh
penyidik
berbagai pelatihan khusus berkaitan dengan
Polri
penyelidikan
wajib setelah
segera
melakukan
mengetahui
atau
masalah-masalah
keluarga.
Dengan
menerima laporan tentang terjadinya kekerasan
ditempatkannya anggota polisi wanita ini
dalam rumah tangga. Apabila dari hasil
dalam pemeriksaan, maka diharapkan kendala
penyelidikan dapat ditentukan bahwa terhadap
komunikasi
tindakan kekerasan yang dilaporkan dapat
kepolisian dapat diatasi.
antara
korban
dan
aparat
dilakukan penyidikan, maka hal itu akan
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota
dilanjutkan dan untuk itu penyidik dapat
kepolisian wanita ini dibantu oleh petugas
melakukan upaya paksa seperti penangkapan
yang berasal dari rumah sakit, atau lembaga
dan penahanan kepada tersangka pelaku
swadaya masyarakat yang memiliki perhatian
kekerasan dalam rumah tangga.
terhadap masalah korban kekerasan dalam 4
Peran dan Masalah yang Dihadapi Penyidik Polri dalam Proses Perkara Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga - Novelina MS Hutapea
rumah tangga. Dalam pelayanan ini pihak
seseorang dengan disertai permintaan agar
rumah sakit dilibatkan, khususnya pabila
dilakukan
korban mengalami kekerasan secara fisik
dilakukan penuntutan ke pengadilan (Adami
(seksual) sehingga memerlukan perawatan
Chazawi, 2002:201).
khusus.
esensial pengaduan yaitu: 1.
2.
Penyidikan terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat Dilaksanakan Tanpa Adanya Pengaduan Korban
pemeriksaan
untuk
selanjutnya
Jadi ada dua unsur
Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, dan disertai;
2.
Permintaan untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.
Laporan
pengaduan.
Berdasarkan pada prinsip umum, maka
Laporan dapat diberikan terhadap delik atau
tidak penting tentang apa yang diminta oleh
tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan
korban dalam perkara pidana. Diminta atau
hanya dapat dilakukan terhadap delik atau
tidak
tindak pidana aduan. Selanjutnya ada beberapa
penuntutan atas perkara pidana. Namun prinsip
perbedaan antara laporan dan pengaduan
ini dikecualikan dalam hal tindak pidana
berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 24 dan 25
aduan. Dalam hal tindak pidana aduan, negara
KUHAP yaitu:
tidak berwenang untuk menuntut pidana
a. Pengaduan berisi bukan saja laporan akan
apabila
tetapi
berbeda
juga
dengan
permintaan
supaya
yang
melakukan tindak pidana itu di hukum. b.
Pengaduan
dapat
dicabut
diminta,
korban
negara
akan
kejahatan
melakukan
(yang
berhak
mengadu) tidak meminta atau mengadu agar perkara yang diadukan itu diperiksa, diajukan
kembali,
ke sidang pengadilan dan diputus. Peranan korban pada delik aduan adalah
sedangkan laporan tidak dapat ditarik
menentukan untuk dapat tidaknya dilakukan
kembali. c. Pengaduan dapat dilakukan oleh orang-
penuntutan pidana (vervolging), akan tetapi
orang tertentu yang disebut dalam undang-
bukan menentukan untuk dapat tidaknya
undang dan dalam kejahatan tertentu saja
dilakukan penyidikan (opsporing). Dalam hal
sedangkan laporan dapat dilakukan oleh
penyidikan tidaklah penting adanya pengaduan
setiap orang yang mengetahui telah, sedang
atau
atau diduga akan terjadinya suatu tindak
terhadap
pidana.
digantungkan adanya pengaduan dari pihak
Pengaduan dapat didefinisikan sebagai : suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau
tidak.
Penyidikan
pelaku
tindak
boleh
dilakukan
pidana
tanpa
yang berhak mengadu. Bila teori tersebut dikaitkan dengan
berhak
penyidikan tindakan kekerasan dalam rumah
(mengadu) yang disampaikan kepada pejabat
tangga, maka harus dipahami bahwa pada
penyelidik atau pejabat penyidik (Kepolisian
dasarnya berdasarkan adanya laporan dari
RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak
masyarakat ataupun korban tentang terjadinya
pidana
tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka
dituliskan)
(in
dari
casu
seseorang
kejahatan
yang
aduan)
oleh
5
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013
penyidik wajib segera melakukan penyidikan.
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
Sedangkan
pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
terhadap
beberapa
tindakan
kekerasan tertentu yang disebutkan sebagai
c.
Tindak pidana kekerasan seksual yang
delik aduan, penyidik tetap dapat melakukan
dilakukan oleh suami terhadap istri atau
penyidikan.
sebaliknya.
Hanya saja, bila penyidikan telah selesai dilakukan dan tetap korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mengajukan pengaduan, maka jika penyidik tetap melanjutkan berkas
3.
Kendala yang Dihadapi dalam Penyidikan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga
perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum, pekerjaan itu akan menjadi sia-sia
Penyidikan tindak kekerasan dalam
karena akan ditolak oleh penuntut umum sebab
rumah tangga adalah merupakan langkah atau
penuntut umum tidak dapat mengajukan
proses awal dari penegakan hukum dalam
tuntutan pidana ke sidang pengadilan. Jika
upaya memberantas tindakan kekerasan dalam
seandainya penuntut umum menerima berkas
rumah
hasil penyidikan dan melanjutkannya ke sidang
pembentukan Undang-undang Nomor 23 tahun
pengadilan, maka majelis hakim selanjutnya
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
akan memutus tentang tuntutan itu dengan
Rumah
menyatakan : dakwaan tidak dapat diterima,
tugasnya
berhubung penuntut umum tidak berwenang
kekerasan dalam rumah tangga ternyata tidak
menuntut pidana.
jarang mengalami kendala.
tangga
sebagaimana
Tangga.
Dalam
terhadap
tujuan
melaksanakan
penyidikan
tindakan
Kendala itu antara lain adalah dalam hal Adapun beberapa tindakan kekerasan
mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang
dalam rumah tangga yang digolongkan sebagai
cukup, sebab pada umumnya kekerasan yang
delik aduan sesuai dengan ketentuan yang
dialami korban tidak disaksikan oleh orang
dapat ditelaah berdasarkan pasal 51, 52 dan 53
lain selain korban sendiri yang mengalami
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:
kekerasan. Jika perkara nantinya tidak cukup
a.
Tindak pidana kekerasan fisik yang
bukti untuk diajukan ke penuntut umum, maka
dilakukan oleh suami terhadap istri atau
berkas
sebaliknya
yang
dikembalikan
penyakit
atau
b.
tidak
menimbulkan
halangan
untuk
perkara
hasil disertai
penyidikan
akan
petunjuk
untuk
dilengkapi. Untuk itu penyidik harus sungguh-
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
sungguh
pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
mengumpulkan bukti-bukti yang cukup.
dan
bekerja
keras
untuk
Tindak pidana kekerasan psikis yang
Selain itu ada pula kendala yang ditemui
dilakukan oleh suami terhadap istri atau
disebabkan oleh sikap atau perilaku dari si
sebaliknya
yang
korban sendiri (wawancara dengan salah
penyakit
atau
tidak
menimbulkan
halangan
untuk
seorang penyidik di Polres Simalungun). 6
Peran dan Masalah yang Dihadapi Penyidik Polri dalam Proses Perkara Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga - Novelina MS Hutapea
Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan
melakukan penyidikan terhadap tindakan
penahanan
kekerasan dalam rumah tangga.
dan
pemeriksaan
saksi-saksi
sehubungan dengan tindakan kekerasan dalam
3.
Upaya
mengumpulkan
bukti-bukti
rumah tangga yang mengakibatkan korban
permulaan
luka berat dan hal itu dilaporkan sendiri oleh
keinginan disertai permohonan korban
korban, korban kemudian memohon kepada
untuk
penyidik supaya proses penyidikan dihentikan
korban dalam delik yang bukan tergolong
dan tidak dilanjutkan ke penuntutan dengan
delik
alasan
permasalahan yang dihadapi penyidik
korban
merasa
kasihan
terhadap
yang
cukup
mencabut
aduan
tersangka, masih mencintai tersangka dan
dalam
sudah memaafkan kesalahannya.
rumah tangga.
penanganan
kembali
adalah
dan
adanya
pengaduan
beberapa
Kekerasan
dalam
Ketika penyidik memberikan penjelasan bahwa penghentian penyidikan tidak dapat
Daftar Pustaka
dilakukan karena sudah cukup bukti atas tindakan kekerasan itu dan tidak ada alasan penghentian
penyidikan
seperti
yang
dikemukakan terdakwa, demikian juga tindak kekerasan yang dilakukan tersangka tidak tergolong sebagai delik aduan, korban tidak dapat dan tidak mau menerima penjelasan dari penyidik. Dalam hal demikian bahkan korban menuding penyidik membuat keluarga korban dan tersangka yaitu anak-anaknya menjadi terlantar sebab tersangka sebagai pelaku kekerasan tidak dapat lagi mencari nafkah karena ditahan.
Kesimpulan
1.
Setelah menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagai langkah pertama penyidik Polri
wajib
segera
memberikan
Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982. Harahap M. Yahya., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini Penerbit Buku Bermutu, Jakarta, 1985. Kanter E.Y. dan Sianturi S.R., Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya, Storia Gloria, Jakarta, 2002. Mulyadi Mahmud., Criminal Policy, Pustaka Bangsa Press Kampus USU, Medan, 2008. Martha Aroma Elmina, Perempuan, Kekerasan Dan Hukum, UII Pres, Yogyakarta, 2003. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Catatan : Tulisan ini telah dipublikasi pada Majalah Ilmiah : Dinamika, Vol. 9 No. 1. Januari – April 2012
perlindungan sementara pada korban dan selanjutnya melaksanakan penyidikan. 2.
Adanya pengaduan dari korban tidak menjadi syarat bagi penyidik untuk 7
