PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN HACKING TERHADAP BANK
TESIS
Oleh
IDHA ENDRI PRASTIONO
067005070/HK
S
C
N
PA
A
S
K O L A
H
E
A S A R JA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Idha Endri Prastiono : Peran Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Hacking Terhadap Bank, 2009 USU Repository © 2008
PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN HACKING TERHADAP BANK
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh
IDHA ENDRI PRASTIONO
067005070/HK
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
2
Judul Tesis Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
: PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN HACKING TERHADAP BANK : Idha Endri Prastiono : 067005070 : Ilmu Hukum
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Ketua
(Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum) Anggota
Ketua Program Studi
(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)
(Dr. Sunarmi, SH, M.Hum) Anggota
Direktur
(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc)
Tanggal lulus: 03 Maret 2009
3
Telah diuji pada Tanggal 03 Maret 2009
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
:
Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH
Anggota
:
1. Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum 2. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 3. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum 4. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH
4
ABSTRAK Cybercrime atau kejahatan dunia siber mempunyai banyak bentuk atau rupa, tetapi dari kesemua bentuk yang ada, hacking merupakan bentuk yang banyak mendapat sorotan karena selain kongres PBB X di Wina menetapkan hacking sebagai first crime, juga dilihat dari aspek teknis, hacking mempunyai kelebihan-kelebihan. Pertama, orang yang melakukan hacking sudah barang tentu dapat melakukan bentuk cybercrime yang lain karena dengan kemampuan masuk ke dalam sistem komputer dan kemudian mengacak-acak sistem tersebut. Termasuk dalam hal ini, misalnya cyber terrorism, cyber pornography dan sebagainya. Kedua, secara teknis pelaku hacking kualitas yang dihasilkan dari hacking lebih serius dibandingkan dengan bentuk cybercrime yang lain, misalnya pornografi. Bank selama ini menjadi sasaran empuk dan sasaran yang banyak diserbu oleh para hacker karena dianggap sebagai institusi yang otomatis paling gigih membuat lapisan keamanan jaringan karena data uang miliaran rupiah tersimpan rapi di sistem jaringan sebuah bank. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kejahatan hacking terhadap bank di Indonesia, bagaimana kendala Polri dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank dan bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif yaitu data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder ditelaah secara yuridis dengan tidak menghilangkan unsur non yuridis lainnya. Pendekatan ini mengarah kepada peraturan Perundang-Undangan sebagai kajian utama dan perilaku hukum dari pelaku kejahatan yang menyalahgunakan tehnologi dan informasi sebagai pendukung kongkrit dalam memperkuat analisis yuridis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polri dalam penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank yang dilaksanakan selama ini masih sangat minim sekali. Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang ditemui oleh Polri, baik hambatan dari dalam tubuh organisasi Polri sendiri, hambatan Perundang-undangan yang ada, hambatan penyidikan dan hambatan dari masyarakat sendiri. Sedangkan saran dalam rangka penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank antara lain melalui perbaikan atau revisi perundang-undangan yang ada, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kejahatan hacking terhadap bank. Upaya lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu memunculkan wacana pemeriksaan pembalikan sistem pembuktian dan pembentukan Satuan Tugas Gabungan yang terdiri dari unsur aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim), Pemerintah selaku regulator, Bank Indonesia dan masyarakat khusus diantaranya dari kalangan hacker topi putih. Kata Kunci : Polri, Penanggulangan kejahatan, hacking terhadap bank
5
ABSTRACT Cybercrime or crime siber world has many forms or shapes, but of all forms of existing, is a form of hacking that gets a lot of attention because of the UN Congress X in Vienna as the first set of hacking crime, is also seen from the technical aspects, hacking have excess-excess. First, those who do hacking to be sure you can do that other forms of cybercrime as the ability to enter into the computer system and then make a random system. Included in this, such as cyber terrorism, cyber pornography and so forth. Second, the technical quality of the hacking that resulted from hacking more serious compared with other forms of cybercrime, such as pornography. Bank during this become soft targets and objectives by the hacker because the institution is considered as the most persistent automatically create a layer network security because data of money saved billions of rupiah in the neat system a network bank. The problem in which the research is how the crime of hacking against a bank in Indonesia, how the police in tackling the problem of hacking crimes against the bank and how the police efforts in tackling the crime of hacking against a bank. Research approach used is a normative juridical, the data collected data both primary and secondary data to be a juridical element does not eliminate other nonjuridical. This approach leads to laws and regulations as a major study of law and behavior of the perpetrator to use wrongly technology and information as a concrete support in strengthening the juridical analysis.Results of research indicate that the role of police in handling crimes against hacking bank that was conducted over this is very very minimal. This is because the many obstacles found by the police, both of the major police organization in the body itself, the major legislation that is, barriers and constraints of investigation from the community itself. Meanwhile, police made efforts to address the crime of hacking against a bank, among others, through the repair or revision of legislation that is, whether Law No. 11 Year 2008 and the regulations relating to other crimes against hacking bank. Other efforts that are not less important issue, namely the discourse inspection and verification system inversion formation of Joint Task Force consisting of elements from law enforcement (Police, Prosecutor and Judges), the Government as the regulator, Bank Indonesia and the community's special among the white-hat hackers.
Keywords : Polri, Criminal act prevention, the crime of hacking against a bank.
6
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan TaufikNya sehingga masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis yang berjudul peran Polri dalam penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank. Sholawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa ummat manusia dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang seperti sekarang ini. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dan syarat untuk menempuh Ujian Tesis guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan para asisten direktur beserta seluruh stafnya atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (M.Hum) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasacasrjana Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. 4. Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi A., SH CN, M.Hum selaku pembimbing penulis, terima kasih atas saran dan arahan Ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
7
5. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum dan Bapak Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH selaku penguji yang telah banyak memberi saran dan masukan terhadap tesis penulis. 6. Para Guru Besar serta seluruh Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas ilmu yang diberikan selama ini. 7. Teman-teman seangkatan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang selalu ceria dan kompak dalam menjalani kuliah-kuliah yang melelahkan. 8. Para Staf Administrasi dan Pegawai di lingkungan Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan proses belajar dan penyusunan tesis ini. Penulis juga sangat berterima kasih sekali kepada institusi tercinta, Polri, yang telah memberikan wawasan sehingga penulis merasakan arti Polisi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tak lupa penulis berterima kasih kepada : 1. Kapolri Jendral Polisi Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, MM dimana saat beliau menjabat Kapolda Sumatera Utara telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengembangkan ilmu di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Komisaris Besar Polisi Drs. I Nyoman Brata jaya, dimana saat beliau menjabat Karo Pers Polda Sumut telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengembangkan ilmu di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Komisaris Besar Polisi Drs. Tri Utoyo, dimana saat beliau menjabat Karo Pers Polda Sumut telah mendorong baik secara moril maupun materiil kepada penulis untuk giat menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. I Ketut Suardana, Msi, dimana saat beliau menjabat sebagai Kabag Dalpers telah banyak memberikan support dan koreksi dalam pembuatan tugas-tugas di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
8
5. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Yasdan Rivai, dimana saat beliau menjabat Wakapoltabes Medan dan sekitarnya selalu memberikan semangat dan nasehat untuk selalu kuliah di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 6. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Dicky Patrianegara yang dengan ikhlas memberikan data demi kelengkapan penulisan tesis ini. 7. Ajun Komisaris Polisi Elisabeth Siahaan, SH yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Secara khusus dengan penuh rasa kasih sayang penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Ibunda tercinta Amini yang selalu setia mendoakan, memberikan nasehat dan mencurahkan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas belajar mengembangkan ilmu di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Istri tercinta Sandhiyaning Wahyu Arifani, SH yang dengan setia mendampingi, menyayangi dan mencurahkan kasih sayang yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Para pendekar kecilku yang tercinta : RIZKY, RICKY dan RIFKY yang selalu mengantar kuliah, mendampingi penulis menyelesaikan tugas dan memberikan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik untuk penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan selalu oleh penulis. Akhir kata penulis berharap semog tesis ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan institusi tercinta Polri pada khususnya. Medan, Maret 2009 Penulis
H. IDHA ENDRI PRASTIONO
9
RIWAYAT HIDUP
Nama
:
Idha Endri Prastiono
Tempat/Tanggal lahir
:
Banyuwangi/ 16 Pebruari 1970
Jenis Kelamin
:
Laki-laki
Agama
:
Islam
Pendidikan
:
1. Sekolah Dasar Negeri Brawijaya Banyuwangi (1982) 2. SMP Negeri 1 Banyuwangi (1985) 3. SMA Negeri 1 Banyuwangi (1988) 4. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1999) 5. Kelas Khusus Hukum Ekonomi Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (2009)
10
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ......................................................................................................... ABSTRACT....................................................................................................... KATA PENGANTAR....................................................................................... RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... DAFTAR ISI...................................................................................................... DAFTAR TABEL ............................................................................................. DAFTAR ISTILAH .......................................................................................... BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................... A. Latar Belakang ...................................................................... B. Rumusan Masalah ................................................................. C. Tujuan Penelitian .................................................................. D. Manfaat Penelitian ................................................................ E. Keaslian Penelitian................................................................ F. Kerangka Teori dan Konsepsional........................................ 1. Landasan Teori................................................................ 2. Konsepsional................................................................... G. Metode Penelitian ................................................................. BAB II
BAB III
:
:
KESIAPAN HUKUM DI INDONESIA MENGATUR KEJAHATAN HACKING TERHADAP BANK .................. A. Hacking Sebagai Suatu Kejahatan ...................................... 1. Pengertian dan sejarah hacking....................................... 2. Tahap-tahap hacking ....................................................... B. Pengaturan kejahatan Hacking terhadap bank ...................... 1. Hacking dalam peraturan-peraturan................................ 2. Hacking dalam peraturan perundang-undangan lainnya. C. Perlindungan nasabah bank yang menjadi korban kejahatan hacking ............................................................................. 1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah .................. 2. Kewajiban dan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah............................................................................ KENDALA POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN HACKING TERHADAP BANK .................... A. Kendala Eksternal ................................................................. 1. Perangkat Hukum............................................................ 2. Pemerintah sebagai regulator .......................................... 3. Bank Indonesia dalam Perbankan ................................... 4. Peran Masyarakat............................................................
i ii iii vi vii ix x 1 1 23 24 24 25 25 25 31 32
38 38 38 44 57 57 69 85 85 88
93 93 93 101 104 106
11
B. Kendala Internal.................................................................... 1. Instrumental .................................................................. 2. Struktur Organisasi ....................................................... 3. Fungsional....................................................................... 4. Sarana dan Prasarana .................................................... 5. Anggaran ....................................................................... BAB IV
BAB V
:
:
UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN HACKING TERHADAP BANK .................... A. Upaya penegakkan hukum kejahatan hacking terhadap bank....................................................................................... B. Upaya lain penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank ..................................................................................... 1. Tugas dan Fungsi Kepolisian.................................... 2. Upaya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ................................................. 3. Upaya Pembentukan Satuan Tugas Gabungan .......
108 108 110 117 123 124
126 126 129 129 136 143
KESIMPULAN DAN SARAN ................................................ A. Kesimpulan ........................................................................... B. Saran .....................................................................................
145 145 150
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................
152
12
DAFTAR TABEL
Nomor 1
Judul
Halaman
Data Kejahatan Dunia Siber (Cybercrime) Yang Ditangani Oleh Bareskrim Mabes Polri Tahun 2005–2008...................
74
13
DAFTAR ISTILAH
Accurasy Arts Authorization
: : :
Computer
:
Computer software Computer network Computer related crime Committe Control
: : : : :
Craft Crime Criminal Cyberspace Cybercrime Cyber fraud Cyber pornography Damage Data didling
: : : : : : : : :
Data leaking Declaration
: :
E-banking Electronic Hacker
: : :
Hacking
:
Independence
:
Ketelitian, kecermatan, ketepatan. Seni. Proses untuk pengecekan apakah seseorang atau sistem berhak memasuki sistem lainnya. Istilah Computer berasal dari kata Compute, yang berarti menghitung. Artinya, setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika hitungan. Rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer. Jaringan komputer. Kejahatan dunia maya. Komite. Pengontrol suatu proses, baik secara hardware maupun software, yang mengatur aktifitas dalam manajemen pada komputer untuk mengelola tugas dan urutan aktifitas yang dilaksanakannya. Keahlian. Kejahatan. Kejahatan, narapidana, pidana, kriminal. Dunia maya, dunia internet, virtual space. Kejahatan di dunia maya atau di internet. Kecurangan dunia maya. Kejahatan pornografi di dunia maya. Kerusakan. Suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data. Kerusakan. Proses pengenalan tipe data suatu variabel kepada kompiler sehingga akan diketahui berapa banyak memori yang harus disiapkan untuk masing-masing variabel. Aktifitas perbankan di internet. Di dalam bahasa Indonesia ditulis dengan Elektronika. Mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Kata kerja yang mengubah beberapa aspek program atau sistem operasi melalui manipulasi kodenya dan tida melalui operasi program itu sendiri. Independensi, tidak memihak, bebas.
14
Information Integrity Joycomputing
: : :
Justice Legal regime Money laundering
: : :
Network
:
Off-line
:
On-line
:
Paper Paperless Prevention Pornography
: : : :
Reality
:
Rigid Security
: :
System
:
Systematic Software pirates
: :
Transfer Treatment
: :
Keterangan, penerangan. Integritas, kejujuran, ketangguhan, bobot. Seseorang yang menggunakan komputer secara tidak sah/tanpa ijin dan mempergunakannya melampaui wewenang yang diberikan. Keadilan, peradilan. Kekuasaan hukum. Suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan seolah-olah sah dan menghindari penuntutan dan atau penyitaan, hasil akhir dari proses tersebut adalah diharapkan menjadi uang/harta yang seolah-olah sah. Merupakan jaringan antar komputer yang menghubungkan satu komputer dengan jaringan lainnya. Secara umum, sesuatu dikatakan di luar jaringan (luring) atau bahasa inggrisnya offline adalah bila ia tidak terkoneksi/terputus dari suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Terhubung, terkoneksi. Aktif dan siap untuk operasi; dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. Online ini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana sebuah device (komputer) terhubung dengan device lain, biasanya melalui modem. Kertas, karangan, surat kabar, koran, naskah. Tanpa menggunakan kertas sebagai media. Pencegahan. Materi seksualitas yang dibuat oleh manusia yang dapat membangkitkan hasrat seksual. Realitas atau kenyataan, dalam bahasa sehari-hari berarti yang nyata; yang benar-benar ada. Berat, keras, kaku, sukar, jujur. Faktor keamanan informasi dengan menggunakan teknologi. Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistematis Mengcopy, memperbanyak, menerbitkan sofware tanpa ijin. Pemindahan, pergantian, serah terima. Perawatan.
15
The Trojan Horse
:
Unauthorized access Web
: :
Wireless
:
Worm
:
Rutin tak terdokumentasi rahasia ditempelkan dalam satu program berguna. Program yang berguna mengandung kode tersembunyi yang ketika dijalankan melakukan suatu fungsi yang tak diinginkan. Tidak diberi kuasa untuk masuk . Halaman informasi di internet, yaitu Suatu sistem di internet yang memungkinkan siapapun agar bisa menyediakan informasi. Koneksi antar suatu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel. Program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim beberapa kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan.
16
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Beberapa bulan terakhir ini banyak kejahatan muncul akibat dari kecanggihan teknologi. Media elektronik dan media massa ramai memberitakannya, di antaranya yaitu kejadian yang menimpa Situs PDI Perjuangan yang tidak bisa dibuka oleh pemakainya. Ditemukannya virus sejenis worm ada di dalam sebuah laptop Astronot NASA yang sedang mengorbit diangkasa. Dibobolnya situs Pemerintah Taiwan sehingga data pribadi Presiden Taiwan dan data pejabat pemerintahan serta data rekening sebuah bank di kota negara itu bocor kepada para hacker. Kejadian tersebut di atas hanyalah sebagian kecil yang muncul dipermukaan dan disidik oleh aparat penegak hukum. Kejadian-kejadian yang diutarakan di atas adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang saat ini semakin canggih. Teknologi, satu kata yang membuat manusia bahkan sebuah negara menjadi perhatian sesamanya apabila manusia/negara itu menguasainya. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu technologia yang artinya pembahasan sistematik tentang seluruh seni dan kerajinan (systematic treatment of the arts and crafts). Perkataan tersebut mempunyai akar kata techne dan logos (perkataan atau pembicaraan).
17
Akar kata techne pada zaman Yunani kuno berarti seni (art), kerajinan (craft). 1 Teknologi dapat diartikan juga sebagai the know-how of making things. Juga dapat diartikan sebagai the know-how of doing things, dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil nilai yang tinggi, baik nilai kegunaan maupun nilai jual. 2 Dengan demikian, maka teknologi bukanlah ilmu pengetahuan dan juga bukan produk. Teknologi adalah penetapan atau aplikasi ilmu pengetahuan untuk memproduksi atau membuat dan/atau jasa. Produk tersebut merupakan hasil akhir teknologi, tetapi produk itu sendiri bukanlah teknologi. 3 Hampir semua negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor yang penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan negara. Negara yang tidak memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tertinggal dari peradaban. Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang diagungagungkan dan dijadikan sebagai ideologi. Orang cenderung mendewa-dewakan teknologi seakan-akan teknologi adalah suatu azimat, paspor atau tanda masuk satusatunya menuju kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Tidak hanya itu, teknologi yang dikembangkan ternyata sangat jelas menimbulkan kultus baru dalam teknologi, yaitu menimbulkan masyarakat yang konsumtif. 4
1
Ronny Hanitijo Soemitro, Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat, pidato pengukuhan pada upacara peresmian penerimaan jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 6 Desember 1990, hlm. 4. 2 H. Daud Silalahi, Rencana Undang-Undang Alih Teknologi: Perbandingan Perspektif, Prisma, No 4 Th. XVI, April 1987, hlm. 40. 3 Maurice Mountain, The Continuing Complex of Technology transfer, dalam Gary K. Bertsch dan John R. Mc Intrye (ed), National Security and Technology Transfer: The Strategic Dimensious of East-West trade, (Colorado : Westview Press Inc, 1983), hlm. 8. 4 T. Jacob, Manusia, Ilmu dan Teknologi, (Jogyakarta : PT Tiara Wacana, 1993), hlm. 13.
18
Globalisasi
teknologi
informatika
dan
informasi
komputer
telah
mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, di samping memperpadat mobilisasi orang dan barang. Perkembangan teknologi yang saat ini mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah teknologi informasi berupa internet. Internet awal mulanya hanya dikembangkan untuk kepentingan militer, riset dan pendidikan, terus berkembang memasuki seluruh aspek kehidupan umat manusia. Saat ini, internet membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Masyarakat tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang dahulu ditetapkan sangat rigid. Masyarakat baru dengan kebebasan beraktivitas dan berkreasi yang paling sempurna. Pada mulanya, internet sempat diramalkan akan mengalami kehancuran oleh beberapa pengamat komputer di era 1980-an karena kemampuannya yang saat itu hanya bertukar informasi satu arah saja. Namun semakin ke depan, ternyata ramalan tersebut meleset, dan bahkan sekarang menjadi suatu kebutuhan akan informasi yang tiada henti-hentinya bergulir. 5 Secara teknis, perubahan yang signifikan dari pemanfaatan internet dalam keseharian hidup manusia adalah adanya perubahan pola hubungan dari yang semula menggunakan kertas (paper) menjadi nirkertas (paperless). Selain paperless, internet juga dapat memfasilitasi suatu perikatan tanpa pihak yang akan melakukan kontrak bertemu secara fisik dalam dimensi ruang dan waktu yang sama. Hambatan jarak dan waktu menjadi bukan masalah lagi. Perubahan-perubahan ini membawa implikasi hukum yang cukup serius bila tidak ditangani dengan benar. Beberapa isu yang 5
Yosia Suherman, Ada Apa dengan CyberCrime, (Jakarta : 2004), hlm. 43.
19
muncul dari kemampuan internet dalam memfasilitasi transaksi antar pihak ini antara lain : masalah keberadaan para pihak (reality), keberadaan eksistensi dan atribut (accuracy), penolakan atau pengingkaran atas suatu transaksi (non repudiation), kebutuhan informasi (integrity of information), pengakuan atas pengiriman dan penerimaan, privasi dan juridiksi. 6 Aktifitas di Internet tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya terhadap manusia yang ada di dalam kehidupan nyata (real life/physical word) sehingga muncul pemikiran mengenai perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas tersebut. Internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata sehingga
muncul
pro
dan
kontra
mengenai
bisa
tidaknya
hukum
tradisional/konvensional (exixting law) mengatur aktivitas tersebut atau perlu tidaknya aktivitas di internet di atur oleh hukum. 7 Pro kontra mengenai masalah ini sedikitnya terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu : 8 1. Kelompok pertama secara total menolak setiap usaha untuk membuat aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di Internet yang didasarkan pada sistem hukum tradisional. Dengan pendirian seperti ini, maka menurut kelompok ini internet harus di atur sepenuhnya oleh sistem baru yang didasarkan atas norma-norma hukum yang baru pula yang dianggap sesuai dengan karakteristik yang melekat pada internet. Kelemahan utama kelompok ini adalah mereka 6
Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, Cyberlaw, tidak perlu takut,(Jogyakarta : Andi offset, 2007), hlm. 113. 7 Atip Latifulhayat, Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia, makalah pada seminar tentang cyber law, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000, hlm. 3. 8 Ibid, hlm. 4 – 6.
20
menafikan fakta, meskipun aktivitas internet itu sepenuhnya beroperasi secara virtual, tetapi masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata. 2. Kelompok kedua berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di internet sangat mendesak untuk dilakukan. Perkembangan internet dan kejahatan yang melingkupi begitu cepat
sehingga
yang
paling
mungkin
untuk
pencegahan
dan
penanggulangannya adalah dengan mengaplikasikan sistem hukum tradisional yang saat ini berlaku. Kelemahan utama kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok pertama, yaitu mereka menafikan fakta bahwa aktivitasaktivitas di internet menyajikan realitas dan persoalan baru yang merupakan fenomena khas masyarakat informatika yang sepenuhnya dapat direspon oleh sistem hukum tradisional. 3. kelompok ketiga tampaknya merupakan sintesis dari kedua kelompok di atas. Mereka berpendapat bahwa aturan hukum yang akan mengatur mengenai aktivitas di Internet harus dibentu secara evolutif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip common law yang dilakukan secara hati-hati dan dengan menitikberatkan kepada aspek-aspek tertentu dalam aktivitas cyberspace yang menyebabkan kekhasan dalam transaksi-transaksi di Internet. Kelompok ini memiliki pendirian yang cukup moderat dan realitis karena memang ada beberapa prinsip hukum tradisional yang masih dapat merespon persoalan
21
hukum yang timbul dari aktivitas internet di samping juga fakta bahwa beberapa transaksi di internet tidak dapat sepenuhnya direspon oleh sistem hukum tradisional. 4. kelompok keempat adalah kelompok yang sama sekali menolak adanya regulasi di cyberspace. Penolakan ini didasarkan pada asumsi bahwa cyberspace adalah ruang yang bebas dan pemerintah pun tidak berhak untuk melarang sesuatu tindakan apapun di cyberspace itu. Landasan utama dari kelompok ini adalah Declaration of Independence of Cyberspace dari John Perry Barlow dan Hacker Manifesto dari Loyd Blankenship (The Mentor). Di balik kegemerlapan itu internet juga melahirkan keresahan-keresahan baru, di antaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk kejahatan dunia maya (cyber crime). 9 Memang mengkhawatirkan munculnya revolusi teknologi informasi di masa mendatang tidak hanya membawa dampak pada teknologi itu sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat lainnya. Jaringan informasi global atau internet saat ini menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial, internasional dan melampaui batas atau kedaulatan suatu negara. Cross Boundaries Countries menjadi motif menarik bagi para penjahat digital.
9
Bentuk-bentuk perbuatan itu antara lain joycomputing, hacking, the trojan horse, data leakage, data diddling, to frustrate data communication, software piracy dan sebagainya. Bentuk kejahatan ini sebelumnya tidak dikenal dalam berbagai sistem hukum sebelum perkembangannya teknologi informasi.
22
Perkembangan teknologi komputer tersebut dapat atau telah menimbulkan berbagai kemungkinan yang buruk, baik yang diakibatkan oleh keteledoran dan kekurang mampuan, maupun kesengajaan yang dilandasi dengan itikad buruk. Dengan segala kecerobohan dan kekuranghati-hatian yang ada pada pemiliki situs, webmaster dan administrator system, membawa kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Pada awal Maret 2002, Gartner Inc. (www.gartner.com) menyatakan bahwa lebih dari US$ 700.000.000 nilai transaksi melalui internet hilang sepanjang tahun 2001 akibat cyber fraud. Nilai tersebut merupakan 1,14 % dari total nilai transaksi on-line sebesar US$ 61,8 Miliar dan 19 kali lebih tinggi dibandingkan dengan hilangnya nilai transaksi melalui transaksi off-line. Sepanjang tahun 2003, kerugian materi yang ditimbulkan berbagai aksi kejahatan cyber mencapai US$ 1.296.597 atau sekitar Rp 11.669.373.000 (± Rp 11,7 miliar). 10 Julukan Indonesia sebagai bangsa pembajak sudah tidak asing lagi di telinga. Peredaran piranti lunak illegal demikian merajalela nyaris tak terkendali. Mulai dari CD film, program komputer hingga musik, bisa di dapatkan dengan mudah. Aksi carder Indonesia di jagat maya sudah populer sejak lama, Indonesia menempati urutan 8 dalam daftar 10 negara asal pelaku kejahatan penipuan di Internet. 11 Ada lagi sejumlah paparan yang mengukuhkan Indonesia sebagai bangsa asal muasal pelaku cybercrime. Jika pada tahun 2001, survei AC Nelsen mencatat bahwa
10
Donny BU, Cyberfraud Indonesia Menguatirkan, 8 Juli 2002, http://www.freelist.org/archives/untirtanet/07-2002/msg00020.html, terakhir diakses 04 Mei 2008. 11 Internet Fraud Report 2001, National White Collar Crime Center and Federal Bureau of Investigation.
23
Indonesia berada pada posisi keenam terbesar di dunia atau keempat di asia dalam tindak cybercrime, data Clear Commerce yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat, mencatat bahwa pada tahun 2002 Indonesia berada di urutan kedua setelah Ukraina sebagai negara asal carder terbesar di dunia. Ditambahkan pula bahwa sekitar 20 persen dari total transaksi kartu kredit dari Indonesia di Internet adalah cyberfraud. Riset tersebut mensurvei 1137 merchant, 6 juta transaksi, 40 ribu pelanggan, dimulai pada pertengahan tahun 2000 hingga akhir 2001. Dalam membicarakan tentang jaringan komputer yang bernama internet ini, menurut kongres PBB X/2000 di Wina ada 3 (tiga) hal yang esensial pada sistem komputer dan keamanan data, yaitu assurance confidentially, integrity or availability of data dan processing function. Dalam kaitannya dengan keamanan (security) dan integritas (integrity) jaringan internet yang berbasis komputer, maka tingkat keamanan yang rendah akan mengakibatkan sistem informasi yang ada tidak mampu menghasilkan unjuk kerja (performance) yang tinggi. Dengan kata lain, keamanan dan integritas sangatlah penting dalam upaya menjaga konsistensi unjuk kerja dari sistem atau jaringan internet yang bersangkutan. 12 Dewan Eropa bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan merekomendasikan bahwa ada bahaya yang dapat menyerang ketiga hal yang esensial yang telah disebutkan delam kongres PBB X/2000 di Wina itu. Di
12
Rudi Hendraman, Computer Fraud, majalah Pro Justitia UNPAR, Tahun XIII No. 2 April 1995, hlm. 100.
24
dalam rekomendasi tersebut menyebutkan ada 5 (lima) serangan terhadap sistem komputer, yaitu: 13 1. Unauthorized access, meaning access without rights to a computer system or network by infringing security measures. 2. Damage to computer data or computer programs, meaning the erasure, corruption, deterioration or suppression of computer data or computer programs without rights. 3. Computer sabotage, meaning the input, alteration, erasure or suppression of compuer data or computer programs, or interference with computer system, with intent to hinder functioning of a computer or telecommunication system. 4. unauthorized interception, meaning the interception, made without authorization and by technical means, of communications to, form and within a computer system or network. 5. Computer espionage, meaning the acquisition disclosure, transfer or use of a commercial secret without authorization or legal justification, with intent either to cause economic loss to the person entitled to the secret or to obtain an illegal advantage for themselves or a third person. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam sebuah penerbitannya mencoba untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas di cyberspace dengan Perundang-Undangan pidana yang ada. Hasil identifikasi itu berupa pengkategorian perbuatan cybercrime ke dalam delik-delik dalam KUHP sebagai berikut: 14 1. Joycomputing, diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menggunakan komputer secara tidak sah atau tanpa izin dan menggunakannya melampaui 13
Dokumen A/CONF.187/10 Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Crimes Related to Computer Networks, hlm. 5. Bandingkan dengan Rudi Hendarman yang berpendapat bahwa hanya ada 2 (dua) hlm. yang penting dalam sistem komputer, yaitu keamanan (security) dan integritas (integrity), op cit, hlm. 100, sedangkan Ronny R. Nitibaskara berpendapat bahwa masalah yang paling mendesak adalah masalah keamanan, dalam Problem Yuridis Cybercrime, makalah pada seminar sehari Cyberlaw 2000, Bandung, 29 Juli 2000, pendapat senada diungkapkan oleh Onno W. Purbo dan Tony Wiharjito dalam buku Keamanan Jaringan Internet, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. 14 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informasi, BPHN Departemen Kehakiman RI 1995/1996, hlm. 32-34.
25
wewenang yang diberikan. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP). 2. Hacking, diartikan sebagai suatu perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa izin (dengan melawan hukum) dari pemilik sah jaringan komputer tersebut. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan atau tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain (Pasal 167 dan 551 KUHP). 3. The Trojan Horse, diartikan sebagai suatu prosedur untuk menambah, mengurangi atau mengubah instruksi pada sebuah program, sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan (Pasal 372 dan 374 KUHP). Apabila kerugian yang ditimbulkan menyangkut keuangan negara, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. 15
15
Menurut Dancho Danchev (2004), trojan dapat diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) jenis, antara lain sebagai berikut : a. Trojan Remote Access, trojan ini termasuk paling populer saat ini karena mempunyai fungsi yang banyak dan sangat mudah dalam menggunakannya.. b. Trojan Pengirim Password, tujuan dari trojan ini adalah mengirimkan password yang ada di komputer korban ke suatu email khusus yang telah disiapkan. c. Trojan File Transfer Protocol (FTP), trojan ini termasuk trojan yang paling sederhana dan dianggap sudah ketinggalan jaman. d. Keylogger, ini termasuk dalam trojan yang sederhana, dengan fungsi merekam atau mencatat ketukan tombol saat korban melakukan pengetikan dan menyimpannya dalam logfile.
26
4. Data Leakage, diartikan sebagai pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data-data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu sehinga data dapat dibawa keluar tanpa diketahui pihak yang bertanggung jawab. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara (Pasal 112, 113 dan 114 KUHP) dan tindak pidana membuka rahasia perusahaan atau kewajiban menyimpan rahasia profesi atau jabatan (Pasal 322 dan 323 KUHP). 5. Data Diddling, diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara yang tidak sah, yaitu dengan mengubah input data atau output data. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP). 6. Penyia-nyiaan data komputer, diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan untuk merusak atau menghancurkan media disket dan media penyimpanan sejenis lainnya yang berisikan data atau program komputer, sehingga akibat perbuatan tersebut data atau program yang dimaksud menjadi tidak berfungsi lagi dan pekerjaan-pekerjaan yang
e. f. g.
h.
Trojan Penghancur, trojan ini juga termasuk jenis yang sederhana, mudah digunakan, namun sangat berbahaya, sekali terinfeksi tidak dapat dilakukan penyelamatan. Trojan Denial of Service (DoS) Attack, saat ini termasuk jenis yang sangat populer yang memiliki kemampuan menjalankan distributed DoS (DDoS). Trojan Proxy/Wingate, trojan ini digunakan untuk mengelabui korban dengan memanfaatkan suatu proxy/wingate server yang disediakan untuk seluruh dunia atau hanya untuk penyerang saja. Software Detection Killer, trojan yang telah dilengkapi kemampuan untuk melumpuhkn fungsi software pendeteksi.
27
melalui program komputer tidak dapat dilaksanakan. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 KUHP). Cybercrime atau kejahatan dunia siber mempunyai banyak bentuk atau rupa, tetapi dari kesemua bentuk yang ada, hacking merupakan bentuk yang banyak mendapat sorotan karena selain kongres PBB X di Wina menetapkan hacking sebagai first crime, juga dilihat dari aspek teknis, hacking mempunyai kelebihan-kelebihan. Pertama, orang yang melakukan hacking sudah barang tentu dapat melakukan bentuk cybercrime yang lain karena dengan kemampuan masuk ke dalam sistem komputer dan kemudian mengacak-acak sistem tersebut. Termasuk dalam hal ini, misalnya cyber terrorism, cyber pornography dan sebagainya. Kedua, secara teknis pelaku hacking kualitas yang dihasilkan dari hacking lebih serius dibandingkan dengan bentuk cybercrime yang lain, misalnya pornografi. Untuk melakukan atau menyebarkan gambar-gambar porno, seseorang tidak perlu harus memiliki kemampuan hacking; demikian juga penyebar virus lewat e-mail. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaku cybercrime seperti itu cukup kemampuan minimal berupa kepandaian mengoperasikan internet berupa mengakses dan mentransfer file. Hacker secara harfiah berarti mencincang atau membacok. Dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer. Hacker dapat juga didefinisikan sebagai orang-orang yang gemar mempelajari seluk beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya. 16 Penggunaan istilah hacker terus
16
Gde Artha Azriadi Prana, Hacker; Sisi Lain Legenda Komputer, (Jakarta : Adigna, 1999),
hlm. 22
28
berkembang seiring dengan perkembangan internet, tetapi terjadi pembiasan makna kata. Hacker yang masih menjunjung tinggi atau memiliki motivasi yang sama dengan perintis mereka, hacker-hacker MIT disebut hacker topi putih (White Hat Hackers). Mereka masih memegang prinsip bahwa meng-hack adalah untuk tujuan meningkatkan keamanan jaringan internet. Dalam rangka upaya menanggulangi cybercrime khususnya kejahatan hacking itu, Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai “computer-related crime” mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut: 17 1. Menghimbau
negara
anggota
untuk
mengintensifkan
upaya-upaya
penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum formil pidana; b. Mengembangkan
tindakan-tindakan
pencegahan
dan
pengamanan
komputer; c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer; d. Melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan cybercrime;
17
Lihat United Nation, Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report, 1991, hlm. 141 dan seterusnya.
29
e. Memperluas ”rule of ethics” dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika; f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cybercrime sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya cybercrime. 2. Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan cybercrime. 3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (Committee on Crime Prevention and Control) PBB untuk: a. Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi cybercrime di tingkat nasional, regional dan internasional; b. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem cybercrime di masa yang akan datang; c. Mempertimbangkan cybercrime sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerjasama di bidang penanggulangan kejahatan. Garis kebijakan penanggulangan cybercrime yang dikemukakan dalam resolusi PBB di atas, terlihat cukup komprehensif. Tidak hanya penanggulangan melalui kebijakan ”penal” (baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal), tetapi juga kebijakan ”non penal”. Hal menarik dari kebijakan nonpenal yang
30
dikemukakan
dalam
resolusi
PBB
itu
ialah
upaya
mengembangkan
pengamanan/perlindungan komputer dan tindakan-tindakan pencegahan (computer security and prevention measures). Jelas hal ini terkait dengan pendekatan techno prevention, yaitu upaya pencegahan/penanggungan kejahatan dengan menggunakan tehnologi. Sangat disadari tampaknya oleh kongres PBB, bahwa cybercrime yang terkait erat dengan kemajuan tehnologi tidak semata-mata ditanggulangi dengan pendekatan yuridis, tetapi juga harus ditanggulangi dengan pendekatan tehnologi itu sendiri. 18 Tidak ada bedanya dengan bidang lain, industri perbankan merupakan sasaran kejahatan cybercrime yang memiliki potensi kerugian yang sangat besar, apalagi dengan mulai berlakunya layanan perbankan secara elektronik dalam bentuk ebanking dan electronic fund transfer. Bank selama ini menjadi sasaran empuk dan sasaran yang banyak diserbu oleh para hacker karena dianggap sebagai institusi yang otomatis paling gigih membuat lapisan keamanan jaringan. Mulai dari rahasia nasabah sampai uang miliaran rupiah tersimpan rapi di sistem jaringan sebuah bank. Banyak kasus-kasus perbankan baik di luar negeri maupun di Indonesia yang mencuat akibat dari ulah para penjahat cyber ini. Cepat mencuat dikarenakan bidang perbankan adalah tempat transaksi jalur perdagangan dan jalur perekonomian yang dipergunakan oleh masyarakat banyak. Begitu jaringan komputer sebuah bank
18
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 239.
31
tersebut di-hack maka akan lumpuh perputaran uang yang terjadi di bank tersebut atau bahkan dapat berpengaruh pada perekonomian sebuah negara pada saat itu. Kejahatan internet yang marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, defacing, cracking, transaksi seks, judi online dan terorisme dengan korban berasal selain dari negara-negara luar seperti AS, Inggris, Australia, Jerman, Korea serta Singapura, juga beberapa di tanah air. Beberapa kasus penyalah gunaan komputer yang menghantam dunia perbankan di Indonesia, antara lain: 19 1. Kasus manipulasi dana bank di Bank BRI cabang jalan Brigjen. Katamso Jogyakarta. 2. Kasus “Computer Crime Unauthorized Transfer” dana bank di Bank BNI’46 cabang New York Agency. 3. Kasus transfer fiktif di Bank Bumi Daya cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 4. Kasus Penarikan hasil setoran warkat fiktif di Bank Bali Jakarta Barat. 5. Kasus Manipulasi data Saldo pada Master File Bank Danamon cabang Glodok Plaza. 6. Kasus deface klikBCA yang dialami oleh Bank BCA. Di tahun 2008 ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang kegiatan yang berkaitan dengan dunia siber (cyberspace), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
19
Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, (Jogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Jogyakarta, 1999), hlm. 120-178.
32
Meskipun terkesan terlambat namun kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa membawa angin segar bagi para penegak hukum khususnya Polri dalam menghadang laju kejahatan yang dilakukan para Hacker yang semakin banyak muncul di dunia siber (cyberspace). 20 Sayangnya lahirnya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi ini belum dibarengi oleh peraturan yang mengatur tentang hukum formilnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mempunyai 13 (tiga belas) Bab dan 54 (lima puluh empat) Pasal di dalamnya yang mengatur berbagai kegiatan dunia siber serta menerapkan azas-azas Ekstra Teritorial, Azas Kepasatian Hukum, Azas Manfaat, Azas Kehati-hatian, Azas Itikad Baik dan Azas Netral Teknologi. 21 Penegakkan hukum dalam Undang-Undang ini sebagai penyidiknya adalah institusi Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan menggunakan hukum formil yang berlaku di Indonesia yaitu KUHAP. Prinsip pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menggunakan sintesis hukum materiil dan lex informatica. Strategi
20
Bandingkan dengan negara Asean tetangga kita yakni Singapura (Electronic Transaction Act, IPR Act, Computer Misuse Act, Broadcasting Authority Act, Publik Entertainment Act, Banking Act, Internet Code of Practice, Evidence Act, Unfair Contract Terms Act), Philipina (Electronic Commerce Act, Cyber Promotion Act, Anti Wiretapping Act)dan Malaysia (Digital Signature Act, Computer Crime Act, Communication and Multimedia Act, Telemedicine Act, Copyright Amendement Act, Personal Data Protection Legislation, Internal Security Act, Films Censorship Act) yang sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang dunia siber terlebih dahulu dibanding dengan negara kita. 21 Arief Muliawan, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (cybercrime), disampaikan dalam seminar sehari dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Medan.
33
pembentukan pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dengan menetapkan prinsip-prinsip pembentukan dan pengembangan teknologi informasi, yang isinya antara lain sebagai berikut: 22 1. Mengikuti keunikan cyberspace; 2. Melibatkan unsur-unsur masyarakat, pemerintah, swasta dan profesional serta perguruan tinggi; 3. Mendorong peran sektor swasta; 4. Mendorong peran masyarakat, swasta, pemerintah, kelompok profesi dan perguruan tinggi; 5. Peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap kepentingan publik; 6. Aturan hukum yang bersifat preventif, direktif dan futuristik yang tidak bersifat restriktif; 7.
Mendorong harmonisasi dan uniformitas hukum regional dan internasional; dan
8. Melakukan pengkajian terhadap peraturan yang berkaitan langsung atau tidak langsung
dengan
munculnya
persoalan-persoalan
hukum
akibat
perkembangan teknologi informasi. Banyak kegiatan beracara untuk mengajukan pelaku kejahatan Cybercrime masih banyak menemui kendala dan memaksakan Undang-Undang yang lama untuk beracara. Jalan yang harus ditempuh oleh aparat Criminal Justice System adalah
22
Naskah Akademik RUU Teknologi Informasi, UNPAD-DITJEN POLTEL DEPHUB, 2000,
hlm. 15.
34
mengakomodir Undang-Undang yang ada dengan melakukan perluasan makna yang tercantum dalam Pasal-Pasal perundangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum formil Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa peradilan di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif (Negatief-wettelijk). Sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : 23 a. Keterangan Saksi b. Keterangan Ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan Terdakwa
Di antara kelima jenis alat bukti tersebut yang sering dipermasalahkan adalah keterangan ahli dan surat. Yang dimaksud di sini adalah ahli komputer, masalahnya adalah hingga sampai saat ini Indonesia masih belum ada organisasi yang mewadahi
23
Baca Kitab Undang-Undang Hukum formil Pidana Indonesia.
35
profesi kekomputeran, sehingga persoalannya adalah apakah setiap orang yang mahir mengoperasikan komputer dapat dikategorikan sebagai ahli komputer? KUHAP sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli dan siapakah yang dimaksud dengan ahli. Padahal keterangan saksi ahli (expert testimony) merupakan salah satu ciri peradilan modern. 24 Surat menurut pengertian para ahli adalah setiap benda yang memuat tandatanda baca yang dapat dimengerti yang bertujuan untuk mengungkapkan isi pikiran.25 Yang menjadi masalah berdasarkan pengertian tersebut adalah apakah tanda-tanda dalam data/program komputer dapat dianggap sebagai tulisan, dengan demikian apakah data/program komputer yang tersimpan dalam disket, floppy disk atau media penyimpanan lainnya (yang tidak dicetak) dapat dikategorikan sebagai surat sehingga dapat diajukan di sidang pengadilan sebagai alat bukti surat. Pentingnya Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur tentang semua kegiatan dunia siber (cyberspace) dapat dilihat dari data perkembangan rata-rata harian transaksi RGTS dan kliring yang cenderung semakin meningkat tajam sepanjang tahun 2008 ini, yakni hampir mencapai 175, 38 Triliun rupiah. 26 Sedangkan perkembangan pembayaran dengan menggunakan kartu pembayaran (Kartu Kredit/Kartu Debit) hampir mencapai 10,371.12 Miliar rupiah dan transaksi
24
Muladi, dalam kuliahnya pada peserta Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang, tanggal 19 September 1996. 25 Andi Hamzah, Pengantar Hukum formil Pidana, (Jakarta : Ghlm.ia Indonesia, 1984), Hlm. 198. 26 Lihat data transaksi elektronik melalui perbankan di Indonesia s/d Mei 2008 Biro PSPNDASP/BI.
36
melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) mencapai 17,146 Miliar rupiah. 27 Hal ini menunjukkan begitu cepatnya perputaran uang yang terjadi melalui dunia siber (cyberspace). Masyarakat dengan kecanggihan teknologi internet sudah tidak melakukan transaksi pembayaran melalui uang tunai yang dirasakan cukup merepotkan baik dari segi keamanan maupun segi kepraktisan penggunaan. Tidak ada bedanya dengan bidang lain, perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi, dimana transaksi jual beli yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka, kini dapat mudah dilakukan melalui internet, salah satunya yakni bidang perbankan merupakan sasaran empuk dan sasaran yang banyak diserbu oleh para hacker karena di situ tempat uang dan jalur perekonomian yang bisa mendapatkan hasil apabila bisa membobolnya. Banyak kasus-kasus perbankan baik di luar negeri maupun di Indonesia yang mencuat akibat ulah penjahat cyber ini. Cepat mencuat dikarenakan bidang perbankan adalah tempat transaksi jalur perdagangan dan jalur perekonomian yang dipergunakan oleh masyarakat banyak. Begitu jaringan komputer sebuah bank tersebut di-hack maka akan lumpuh perputaran uang yang terjadi di bank tersebut atau bahkan dapat berpengaruh pada perekonomian sebuah negara pada saat itu. Polri dalam menangani setiap gejolak yang terjadi di masyarakat selalu berkembang secara dinamis, baik dalam penanganan konflik sosial maupun penanganan kejahatan, namun dalam hal penanganan cybercrime Polri terkesan kurang dinamis. Keadaan ini sebenarnya bisa dihindari jika Polri berani mengambil 27
Ibid.
37
sikap mempergunakan hukum yang tidak tertulis yang hidup di cyberspace, misalnya menggunakan etika hacker. 28 Tabel 1 :
Data kejahatan dunia siber (cybercrime) yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri tahun 2005 – 2008. JUMLAH KASUS LAPOR SELESAI 4 2
NO
TAHUN
1
2005
2
2006
23
11
3
2007
8
2
4
2008 (JAN-JUN)
6
2
KET Masih dalam proses - 3 SP 3 - 2 (P.19) - 7 msh sidik - 1 ekstradisi - 1 cabut - 4 msh sidik - 2 SP 3 - 2 Ekstradisi
Sumber : Data sekunder 29 Kasus-kasus cybercrime yang ditangani oleh Polri bukan murni hasil kerjaan Polri karena hanya didasarkan pada laporan dari korban saja. Beberapa kasus penting yang pernah ditangani Polri dibidang cybercrime di antaranya adalah: 30 1. Cyber Smuggling, berupa laporan pengaduan dari US Custom (pabean Amerika Serikat) adanya tindak pidana penyelundupan via internet yang dilakukan oleh beberapa orang Indonesia, dimana oknum-oknum tersebut 28
The Mentor, A Novice’s Guide to Hacking, edisi 1989, versi elektronik dapat dijumpai di http://www.geocities.com/dht_belgium/legion_of_Doom.txt Lihat juga Legion of the Undergound, Hacking Guide, versi elektronik dapat dijumpai di http://www.geocities.com/dht_belgium/lou_guide.txt 29 Data Laporan Tahunan Unit IV Cybercrime Bareskrim Mabes Polri. Dari data tersebut bisa dilihat betapa sedikitnya kasus-kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polri dan rata-rata penyelesaian kasusnya pun sulit, terbukti bahwa sampai dengan tahun 2008 ini Polri masih kesulitan mengungkap kasus yang dilaporkan (Kasus Lidik). 30 Didi Widayadi, Kebijakan dan Strategi Operasional Polri dalam kaitan hakikat ancaman Cybercrime, makalah pada seminar Cyber Law, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000, hlm. 2.
38
telah mendapatkan keuntungan dengan melakukan Web-hosting gambargambar porno di beberapa perusahaan Web-hosting yang ada di Amerika Serikat. 2. Pemalsuan Kartu Kredit berupa laporan pengaduan dari warga negara Jepang, Perancis dan Amerika Serikat 31 tentang tindak pemalsuan kartu kredit yang mereka miliki untuk keperluan transaksi di Internet. 3. Hacking situs, hacking beberapa situs termasuk situs Polri yang pelakunya diidentifikasikan berada di Indonesia.
B. Rumusan Masalah Untuk menemukan identifikasi masalah dalam penelitian ini maka perlu dipertanyakan apa yang menjadi masalah dalam penelitian yang akan dikaji lebih lanjut untuk menemukan suatu pemecahan masalah yang telah diidentifikasi tersebut. 32 Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan kejahatan hacking terhadap bank di Indonesia?
31
Lihat beritanya di Suara Merdeka dengan judul Reserse Polda Jateng Ungkap Kejahatan Internasional Internet, 17 Nopember 2000. 32 Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis , Jakarta, PPM, 2003, hlm. 35 bahwa masalah penelitian merupakan suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel atau mempersoalkan hubungan antara variabel pada suatu penomena. Variabel merupakan suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya. Untuk membedakan antara manusia dalam wujud pria dan wanita dengan manusia dalam wujud yang lulus, SD, SMU atau Sarjana diberikan suatu arti pada wujud pertama di atas sebagai “ jenis kelamin ” ( variabel pertama ) dan kedua sebagai tingkat pendidikan (variabel kedua). Jenis kelamin dan tingkat pendidikan adalah dua variabel yang berbeda.
39
2. Bagaimana kendala Polri dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank? 3. Bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank. 2. Untuk
mengetahui
kendala-kendala
yang
dihadapi
Polri
dalam
penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polri dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank.
D. Manfaat Penelitian Penelitian yang berjudul Peran Polri dalam penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank di Indonesia
diharapkan akan memberikan manfaat sebagai
berikut : 1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting terhadap kesiapan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank.
40
2. Sedangkan manfaat praktisnya diharapkan bahwa penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi dan masukan bagi pimpinan kepolisian untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Sumatera Utara, diketahui bahwa penelitian tentang peranan kepolisian dalam penanggulangan hacking terhadap bank belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang cyber crime namun jelas berbeda. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.
F. Landasan Teori dan Konsepsional 1. Landasan Teori Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum adalah sarana utama untuk merealisasikan tujuan tersebut. Suatu masyarakat dianggap baik, bila kepentingan umum (bonum commune) diperhatikan, baik oleh para penguasa maupun oleh
41
para warga negara. 33 Kalau dikatakan bahwa kepentingan umum menjadi bisa diwujudkan melalui hukum, diandaikan pula bahwa kepentingan-kepentingan lain sudah diperhatikan secukupnya oleh manusia pribadi, yakni kepentingan individual. 34 Namun hal ini berarti juga bahwa hukum yang menjamin kepentingan umum tidak boleh merugikan kepentingan individual, tetapi harus melindunginya. Hukum yang memelihara kepentingan umum menyangkut juga semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan manusia beradab. Pada prinsipnya kepentingan umum secara de fakto dilindungi oleh negara dan hukum. 35 Pound menegaskan bahwa tugas utama hukum sebagai social engineering dapat dilihat dengan cara melakukan rumusan-rumusan dan penggolonganpenggolongan tentang kepentingan-kepentingan masyarakat 36 yang apabila diadakan imbangan antara kepentingan tersebut akan menghasilkan kemajuan hukum. Pound juga mengadakan 3 (tiga) penggolongan utama mengenai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yaitu: a. Public Interests; kepentingan-kepentingan umum yang utama yang terdiri atas kepentingan negara sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk
33
Roscou Pound, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1982), hlm. 27. Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 84. 35 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Jogyakarta:Kanisius,1982), hlm.287. 36 Pentingnya kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang mempengaruhi hukum dapat dilihat dengan jelas pada perkembangan satu gerakan hukum yang dipelopori oleh beberapa ahli hukum Amerika Serikat; para ahli hukum ini mempunyai latar belakang satu sistem hukum, pendidikan dan tradisi yang berlainan sama sekali dari pada sistem hukum, pendidikan dan tradisi ahli-ahli hukum Jerman. Lihat Friedman, Teori dan Filsafat Hukum (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hlm. 141. 34
42
memelihara kepribadian dan hakekat negara (....as juristic person in the maintenance of its personality and substance). (the interests of the state as a guardian of social interests). Kepentingan negara sebagai pengawas dari kepentingan sosial. b. Individual Interests; mengenai kepentingan orang per-orangan yang menurut Pound dibagi 3 (tiga) macam kepentingan, yaitu: 1) Kepentingan Kepribadian (interests of personality); 2) Kepentingan-kepentingan dalam hubungan di rumah tangga (interests in domestic Relations); 37 3) Kepentingan mengenai harta benda (interests of substance). 38 c. Interests of Personality; mencakup perlindungan integritas badaniah (physical integrity), kehendak bebas (freedom of will), reputasi (reputation), keadaan pribadi perorangan (privacy) kebebasan untuk memilih agama dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (freedom of believe and opinion).
37
Kepentingan rumah tangga mencakup lembaga perkawinan (legal protection of marriage) perlindungan tuntutan biaya penghidupan (maintenance claim) dan hubungan hukum antara orang tua dan anak (legal elation between parents and children); mencakup orang tua untuk mengadakan hukuman badaniah (parental right of corporal punishment), pengawasan oleh orang tua terhadap penghasilan anak mereka dan kekuasaan-kekuasaan pengadilan kanak-kanak untuk mengawasi hubungan-hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak, lihat ibid, hlm. 142. 38 Interests of Substance mencakup perlindungan hak-hak milik, kebebasan untuk membuat surat wasiat dan untuk menunjuk siapa yang menjadi ahli waris (freedom of succession in testamentary disposistions), kebebasan untuk berusaha dan kebebasan untuk mengadakan perjanjian (freedom of industry and contract), dan harapan-harapan yang dilindungi oleh hukum tentang keuntungankeuntungan yang dijanjikan (the consequent legal expectation of promised advantages). Termasuk pula hak untuk berkumpul (right of association), lihat ibid, hlm. 143
43
Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur tentang teknologi informasi yang semakin berkembang yang mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu untuk menghadang kejahatan dibidang teknologi informasi saat ini. Istilah hukum siber (cyber law) lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual (Cyberspace). Cyberspace merupakan tempat orang-orang yang menggunakan internet berada ketika mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet. 39 Cyberspace menampilkan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa di lihat, melainkan realitas virtual (Virtual reality), dunia maya, dunia yang tanpa batas sehingga penghuni-penghuninya bisa berhubungan dengan siapa saja dan dimana saja sebagaimana dikatakan oleh Bruce Sterling lebih lanjut: Although it is no exactly ”real”, ”cyberspace” is a genuine place. Things happen there that have very genuine consequences. This “place” is not “real”
39
Armehdi Mahzar, dalam kata pengantar buku Jeff Zaleski, Spiritualitas Cyberspace, bagaimana teknologi komputer mempengaruhi kehidupan keberagaman manusia, (Bandung : Misan, 1999), Hlm. 9.
44
but it is serious, it is earnest. Tens of thousands of people have dedicated their lives to it, the public service of public rommunication by bire and electronic. 40 Cyberspace juga mempunyai sisi gelap yang perlu menjadi perhatian semua orang, sebagaimana yang dikatakan oleh Neill Barrett : The internet, however, also has a darke side – in particular, it is widely considered to provide access almost exclusively to pornography. A recent, wellpublicized survey suggeste that over 80 % of the picture on the internet were pornographic. While the survey result itself was found to be entirely erroneous, the observation that the internet can and does contain illict, objectionable or downright support fraudulent traders, terrorist information exchanges, pedophiles, software pirates, computer hackers and many more. 41 Kecemasan terhadap Cybercrime ini telah menjadi perhatian dunia, terbukti dengan dijadikannya masalah Cybercrime sebagai salah satu topik bahasan pada Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offender ke 8 Tahun 1990 di Havana, Kuba. Kemudian pada Kongres ke 10 tahun 2000 di Wina membagi 2 (dua) subkategori cybercrime yaitu: 42 a. Cybercrime in a narrow sense (computer crime); any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them. b. Cybercrime in a broader sense (computer related crime); any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.
40
Bruce Sterling, The Hacker Crackdown, law and disorder on the electonic frontier, Massmarket paperback, 1990, electronic version available at http://www.lysator.liu.se/etexts/hacker/ 41 Neill Barrett, Digital Crime, policing the cybernation, (London:Kogan Page Ltd.1997),hlm. 21. 42 Dokumen A/CONF.187/10, hlm. 5.
45
Kategori pertama dari hasil kongres PBB ini dapat dimasukkan dalam klasifikasi computer crime atau cybercrime dalam pengertian yang sempit (meliputi against a computer system or network), sedangkan kategori yang kedua diklasifikasikan sebagai computer crime atau cybercrime dalam arti yang luas (meliputi by means of a computer system or network dan in a computer system or network). Pelaku Cybercrime sebenarnya dapat diklasifikasikan sebagai White Collar Crime dengan menggunakan kriteria yang dipakai oleh JoAnn L.Miller, ia membagi kategori White Collar Crime menjadi 4 (empat), yaitu : 43 a. Organizational Occupational Crime, kategori pertama ini dapat disebut sebagai kejahatan korporasi (corporate crime). Para pelakunya adalah para eksekutif yang dalam hal ini melakukan perbuatan illegal atau merugikan orang lain demi kepentingan atau keuntungan korporasi. b. Government Occupational Crime, White Collar Crime jenis ini pelakunya adalah para pejabat atau birokrat yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara atau pemerintah. c. Professional Occupational Crime, jenis ketiga dari White Collar Crime ini untuk beberapa hal dapat disebut sebagai malpraktek. Kalangan dokter, psikiater, ahli hukum, pialang, akuntan, penilai dan berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik khusus adalah mereka yang melakukan kesalahan profesional disengaja dapat dikategorikan sebagai profesional occupational crimer. d. Individual Occupational Crime, jenis keempat ini ditujukan kepada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pengusaha,pemilik modal atau orang-orang yang independen lainnya, walaupun mungkin tidak tinggi sosial ekonominya, tetapi berjiwa petualang. Dalam bidang kerjanya, kalangan ini kemudian memilih jalan menyimpang yang melanggar hukum atau merugikan orang lain. Sebagai contoh, pedagang yang menipu pembeli atau warga negara yang melakukan tax fraud.
43
JoAnn L. Miller, White Collar Crime, jurnal ilmu-ilmu sosial 5 (kejahatan kerah putih), (Jakarta : PAU IS UI dan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 31.
46
2. Konsepsional Berdasarkan judul yang merupakan syarat dalam penelitian dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam materi penulisan tesis ini, maka judul harus dijelaskan dan diartikan. Judul yang penulis kemukakan adalah : Peranan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank. Varibel dari judul tesis ini penulis uraikan sebagai berikut : a. Peranan berasal dari kata dasar peran yang berarti, mengambil bagian dari sesuatu kegiatan. Dengan ditambahi akhiran an maka akan menjadi tindakan untuk mengambil bagian atau turut aktif dari suatu kegiatan yang ada sesuai dengan keahliannya. 44 b. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, fungsi kepolisian dimaksud sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 45 c. Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal
yang
lebih
menitik
beratkan
(penindakan/pemberantasan/penumpasan)
pada
sesudah
sifat kejahatan
represif terjadi,
44
JS Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm.1037. 45 Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
47
sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. 46 d. Kejahatan adalah perbuatan jahat (Strafrechtelijk misdaadsbegrip) sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi : 47 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan; 2) Orang yang melanggar larangan itu. e. Hacking adalah suatu perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komuter tanpa izin/secara melawan hukum, dari pemilik sah jaringan komputer tersebut. 48 f. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 49
G. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, artinya bahwa penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan
46
Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, makalah disampaikan pada seminar Kriminologi VI, Semarang, tanggal 16-18 September 1991, hlm. 2. 47 Sudarto, Kapita Selecta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 38. 48 Ibid 49 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
48
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis 50 yaitu penelitian ini selain untuk menggambarkan fakta-fakta hukum mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap hacking juga bertujuan untuk menjelaskan dengan melakukan analisis terhadap cara-cara dan/atau mekanisme yang dilakukan oleh criminal justice system dihubungkan dengan ketentuan yuridis yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaku kejahatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif yaitu data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder ditelaah secara yuridis dengan tidak menghilangkan unsur non yuridis lainnya. Pendekatan ini mengarah kepada peraturan Perundang-Undangan sebagai kajian utama dan perilaku hukum dari pelaku kejahatan yang menyalahgunakan tehnologi dan informasi sebagai pendukung kongkrit dalam memperkuat analisis yuridis tersebut.
2. Sumber Data Sumber data ini berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, yaitu : a. Bahan hukum primer
50
Soerjono Soekanto, Sri Maudji, Cetakan IV, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 12.
49
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Money Laundering). 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 8) Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 9) Peraturan-Peraturan Bank Indonesia. 10) Peraturan-Peraturan Kapolri. 11) Juklak-Juknis Polri. b. Bahan hukum sekunder Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
50
Bahkan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. 51 c. Bahan hukum tersier Berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah. 52 Jadi penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber hukum penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data Alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap peran Polri dalam penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank di Indonesia, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa bahan hukum ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian dan wawancara yang dilakukan kepada informan, yaitu : a. Penyidik Pembantu Sat II/Ekonomi Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara.
51
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005), hlm. 141. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990), hlm.14. 52
51
b. Penyidik Pembantu Unit V IT/Cybercrime Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri. c. Direktur Utama Bank Sumut. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum materiil, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi.
4. Analisis Data Analisis data merupakan proses penelaahan terhadap peran Polri dalam penanggulangan kejahatan hacking. Pengolahan, analisis dan konstruksi bahan hukum penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaedah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan Pasal-Pasal ke dalam kategori-katergori atas dasar pengertianpengertian dasar dari sistem hukum tersebut. 53 Penelitian hukum normatif semacam ini tidak hanya berguna bagi penegak hukum, tetapi juga bagi kalangan yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan Perundang-Undangan, putusan-putusan pengadilan diolah dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif yaitu dengan melakukan:
53
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), hlm.255.
52
a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi), yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut. b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan. Kategori-kategori dalam penelitian ini adalah terhadap peran Polri dalam penanggulangan kejahatan hacking. c. Menemukan hubungan di antara berbagai kategori atau peraturan kemudian diolah. d. Menjelaskan dan menguraikan hubungan di antara berbagai kategori atau peraturan Perundang-Undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif,
sehingga
mengungkapkan
hasil
yang
diharapkan
dan
kesimpulan dari permasalahan.
53
BAB II HUKUM KEJAHATAN HACKING TERHADAP BANK DI INDONESIA
A. Hacking Sebagai Suatu Kejahatan 1. Pengertian dan sejarah hacking Hacker secara harfiah berarti mencincang atau membacok. Dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer. 54 Hacker dapat juga di definisikan sebagai orang-orang yang gemar mempelajari seluk-beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya. 55 Bagi penegak hukum, masyarakat dan lingkungan media sendiri Hacker diartikan sebagai cybercrime. Namun bagi komunitas Hacker, istilah penjahat komputer disebut Cracker. 56
Bedanya,
Hacker
membuat
sesuatu,
sedangkan
Cracker
menghancurkan/merusaknya. Komunitas Hacker ada tanpa Jenderal
ataupun
tanpa Presiden. Di dunia Hacker ada sebuah kalimat yang terkenal "Show me the Code".
54
Republika, 22 Agustus 1999, hlm. 15. Gde Artha Azriadi Prana, Hacker; sisi lain legenda komputer, (Jakarta: Adigna, 1999), hlm.
55
22. 56
Hlm. ini terlihat dari penggunaan istilah Hacker yang sebenarnya lebih tepat digunakan oleh berbagai media massa, seperti di harian Republika, 26 September 1999, 16 Januari 2000, 17 Pebruari 2000, 22 Agustus 2000; Reuter, February 15, 2000, Media Indonesia 02 September 2000, Associated Press, February 15, 2000, Suara Pembaharuan, 22 Juli 2000. Kesalahan dalam menggunakan istilah ini (berupa penyamaan makna hacker dan cracker) juga terjadi pada beberapa buku yang antara lain ditulis Neil Barrett, Digital Crime, Policing the Cybernation Kogan Page Ltd, London, 1997, Mark D Rasch, The Internet and Business: A Lawyer’s Guide to the Emerging Legal Issues, Computer Law Association; 1996, versi elektronik dapat dijumpai di http://cla.org/RuhBook/chp11.htm.
54
Hacker di bagi dua kategori: White-Hat Hackers (Hacker topi putih), yaitu tokoh-tokoh yang mengagumkan dari segi pencapaian teknis dan filosofis mereka yang turut mengembangkan budaya hacker di dunia. Ini adalah tokoh-tokoh yang ikut mendorong banyak revolusi dalam dunia komputer dan teknologi informasi. Mereka yang berani melakukan kreatifitas di luar kebiasaan sehari-hari. Merekalah pemikir-pemikir out-of-the-box, revolusionis dalam dunia yang semakin kabur. Tokoh-tokoh tersebut antara lain : Tim Berners-Lee (Sang Penemu Web), Linus Torvalds (Pemikir Linux), Richard Stallman (Penggagas GNU) dan Gordon Lyon (Pembuat Nmap). Yang kedua yaitu kelompok Black-Hat Hackers (Hacker topi hitam), adalah tokoh-tokoh yang kerap melupakan batasan moral dan etika dalam melakukan inovasi teknologi. Mereka juga ikut mendorong banyak revolusi dalam dunia komputer dan teknologi informasi, salah satunya dari sisi pihakpihak yang tak ingin lagi menjadi korban dari aksi-aksi para Black-Hat ini. Tokoh-tokoh Black-Hat adalah: Robert Tappan Morris {Pembuat Worm (WormVirus) Pertama Di Dunia}, Kevin Mitnick (America's Most Wanted Hacker), Vladimir Levin (Pembobol Citibank Agustus 2004), Loyd Blankenship (The Mentor), Kevin Poulsen ("Win a Porsche by Friday". Lotere by U.S radio), Joe Engresia (Phreaker Buta yang Legenda), John Draper (Captain Crunch, Crunchman, atau Crunch), serta Adrian Lamo (Pembobol Yahoo!, Microsoft, Excite@Home, WorldCom, New York Times).
55
Dalam sejarah Hacker, apa yang dilakukan oleh para Hacker itu selalu ada kaitannya dengan pengembangan sistem keamanan komputer. Keamanan komputer itu penting untuk melindungi data-data atau informasi yang bersifat rahasia dan agar tetap terjaga kerahasiaannya maka sistem keamanan yang ada dan digunakan untuk melindunginya perlu secara terus-menerus dimodifikasi atau selalu dijaga kemutakhirannya. Tugas Hacker adalah menguji sistem keamanan ini dan memperbaiki sistem atau program keamanannya sehingga tidaklah mengherankan jika seorang Hacker adalah programer (tetapi tidak setiap programer bisa menjadi Hacker). 57 Sikap Hacker yang positif itu dalam perkembangannya mengalami pembiasaan atau citranya menjadi buruk karena terjadi penyalahgunaan kemampuan untuk memperoleh kesenangan, kekayaan melalui cara-cara yang oleh lingkungan Hacker sendiri sebenarnya tidak disukai. Mereka inilah yang disebut dengan Cracker atau Hacker topi Hitam (Black-Hat). Para Cracker ini memanfaatkan informasi dari Hacker dan memanfaatkan informasi itu untuk melakukan kegiatan Hacking atau disesuaikan dengan istilah pelakunya dinamakan Cracking. Crakcer tidak harus atau tidak selalu memiliki kemampuan seperti yang dmiliki oleh Hacker (seperti pemograman). 57
Selain berkaitan dengan pengembangan sistem keamanan kompter atau jaringan komputer, seorang Hacker yang melakukan Hacking juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan kecepatan program dan menghemat sumber daya yang ada. Kelemahan yang dimiliki oleh sebuah program akan diketahui oleh seorang Hacker dan ia akan memberitahukan kepada pemilik atau pembuat program untuk segera memperbaiki atau menyempurnakan. Dari kelemahan sebuah program yang telah diketahui, tidak hanya program itu yang dapat disempurnakan, tetapi kecepatan yang dimiliki sebuah komputer (lengkap dengan sistem operasinya) akan bertambah, seperti sistem operasi Windows 3.1 lebih lambat jika dibandingkan dengan Windows 95 dan seterusnya.
56
Dalam The New Hacker’s Dictionari disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Cracker adalah : One who breaks security on a system. Coined by hackers in defense against journalistic mususe of the term “hacker”. The term “cracker” reflects a strong revulsion at the theft and vandalism perpetrated by cracking rings. There is far less overlap between hackerdom and crakerdom than most would suspect. 58 Shailen S. Mistry dalam situsnya mengartikan Cracker sebagai: These are the hackers that break into system. Though not all hackers crack, all crackers are hackers by definition. 59 Salah satu yang membedakan antara Hacker (atau yang oleh Paul Taylor disebut sebagai
Computer Security Industry) dan Cracker (Computer
Underground) adalah masalah etika. Ada beberapa tokoh Hacker yang mengedepankan bahwa etika lah yang membedakan antara Hacker dan Cracker di antaranya adalah Loyd Blankenship alias The Mentor yang tergabung dalam Legion of Doom/Legion of Hackers. Etika Hacker yang dimaksud oleh The Mentor adalah sebagai berikut : a. b.
c.
Do not intentionally damage ”any” system. Do not alter any system files othe than ones needed to ensure your escape fram detection and your future access (Trojan Horses, Altering Logs and the like are all necessary to your survival for as long as possible). Do not leave your (or anyone else’s) real name, real handle or real phone number on any system that you access illegally. They “can” and will track you down from your handle!
58
Eric S. Raymond. The New Hacker’s Dictionary, MIT Press, versi elektronik dapat dijumpai di http://www-mitpress.mit.edu/seb/book-home/0262680920.thml 59 Shailen S. Mistry, Hacker on the Net, versi elektroniknya dapat dijumpai di http://lis.gseis.ucla.edu/impact/196/projects/Smistry/index.html
57
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Be careful who you share information with. Feds are getting trickier. Generally, if you don’t know their voice phone number, name and occupation or haven’t spoken with them voice on non-info trading conversations, be wary. Do not leave your real phone number to anyone you don’t know. This includes logging on boards, no matter how k-rad they seem. If you don’t know the sysop, leave a note telling some trustworthy people that will validate you. Do not hack government computers. Yes, there are government systems that are safe to hack, but bhey are few and far between. And the government has inifitely more time and resources to track you down than a company who has to make a profit and justify expenses. Do not use codes unless there is “NO” way around it (you don’t have a local telenet or tymnet outdial and can’t connect to anything 800…) you use codes long enough, you will get caught. Period. Do not be afraid to be paranoid. Remember, you “are” breaking the law. It doesn’t hurt to store everything encrypted on your hard disk or keep your notes buried in the backyard or in the trunk of your car. You may feel a little funny but you’ll feel a lot funnier when you when you meet Bruno, your transvestite cellmate who axed his family to death. Watch what you post on boards. Most of the really great hackers in the country post “nothing” about the system they’re currently working except in the broadest sense (I’m working on a UNIX, or a COSMOS, or something generic. Not “I’m hacking into General Electric’s Voice Mail System” or something inane and revealing like that). Do not be afraid to ask questions. That’s what more experienced hackers are for. Don’t expect “everything” you ask to be answered, though. There are some things (LMOS, for instance) that a beginning hacker shouldn’t mess with. You’ll either get caught or scres it up for others or both. Finally, you have to actually hack. You can hang out on boards all you want, and you can read all the text files in the word but until you actually start doing it, you’ll never know what it’s all about. There’s no thrill quite the same as getting into your first system (well, ok, I can think of a couple of bigger thrills, but you get the picture). 60
60
The Mentor, A Novice’s Guide to Hacking, edisi 1989, versi elektronik dapat dijumpai di http://www.geocities.com/dht_belgium/legion_of_Doom.txt Lihat juga Legion of the Undergound, Hacking Guide, versi elektronik dapat dijumpai di http://www.geocities.com/dht_belgium/lou_guide.txt
58
Cracker tidak punya niat atau kemauan untuk mengikuti etika itu. Ketidakmauan atau tidak adanya niat Cracker untuk mematuhi etika Hacker terbukti dengan aksi mereka yang telah merusak sistem komputer suatu perusahaan atau lawan politiknya, menyerang dan merusak situs-situs pemerintah atau pelayanan publik dan situs-situs yang memberikan layanan pendidikan dan penelitian. Dari penjelasan di atas dapat dipertegas bahwa penggunaan istilah Hacker yang selama ini terjadi adalah salah kaprah karena mencampur adukkan makna kata Hacker dengan Cracker. Kesalahan dalam penyebutan istilah ini menyebabkan konstruksi makna yang berkembang di masyarakat menjadi tidak benar dan konstruksi ini tampaknya sampai sekarang tetap ada dan terpelihara, terbukti dengan pemberitaan media yang masih menempatkan Hacker sebagai pelaku Cybercrime. Ada kelompok lain yang dimana kelompok Hacker dan Cracker tidak mengakuinya, yaitu Bogus Hacker (vandal komputer) yang hanya tahu sedikit tentang seluk beluk komputer. Kelompok ini muncul sebagai akibat dari tersebarnya informasi mengenai Hacking dan keamanan komputer yang berupa kelemahan suatu sistem operasi atau hasil pemograman. Kemampuan Hacking bagi Bogus Hacker dapat diperoleh dari informasi atau berita yang disebarluaskan oleh Hacker melalui media cetak maupun elektronik. Selain melalui media tersebut, informasi mengenai kelemahan suatu sistem atau program juga dapat
59
diperoleh jika mengikuti diskusi di internet atau mailing list, atau membuka situs yang menyediakan layanan eksploitasi kelemahan sistem operasi tertentu. 61
2. Tahap-tahap hacking Umumnya para Cracker (hacker topi hitam) adalah opportunis. Melihat kelemahan sistem dengan mejalankan program scanner. Setelah memperoleh akses root, cracker akan menginstall pintu belakang (backdoor) dan menutup semua kelemahan umum yang ada. Seperti diketahui, umumnya berbagai perusahaan / dotcommers akan menggunakan Internet untuk : hosting web server mereka, komunikasi e-mail dan memberikan akses web / internet kepada karyawan-nya. Pemisahan jaringan Internet dan IntraNet umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik / software Firewall dan Proxy server. 62 Melihat kondisi penggunaan di atas, kelemahan sistem umumnya dapat di tembus misalnya dengan menembus mailserver external / luar yang digunakan untuk memudahkan akses ke mail keluar dari perusahaan. Selain itu, dengan menggunakan agressive-SNMP scanner & program yang memaksa SNMP community string dapat mengubah sebuah router menjadi bridge (jembatan) yang
61
Seorang Bogus Hacker yang aktif dalam diskusi mailing list atau rajin membuka situs-situs yang menyediakan layanan sperti itu akan memiliki lebih banya informasi mengenai kelemahan sistem operasi dan hlm. tersebut meningkatkan kemampuan Hacking nya, bahkan dapat pula meningkatkan statusnya menjadi seorang Cracker atau Hacker jika ia mempunyai kemampuan dan kemampuan mempelajari bahasa pemograman. 62
Rahmat Putra, The Secret of Hacker, (Jakarta : Media kita, 2007), hlm. 5.
60
kemudian dapat digunakan untuk batu loncatan untuk masuk ke dalam jaringan internal perusahaan (IntraNet). Agar Cracker terlindungi pada saat melakukan serangan, teknik cloacking (penyamaran) dilakukan dengan cara melompat dari mesin yang sebelumnya telah di compromised (ditaklukan) melalui program telnet atau rsh. Pada mesin perantara yang menggunakan Windows serangan dapat dilakukan dengan melompat dari program Wingate. Selain itu, melompat dapat dilakukan melalui perangkat proxy yang konfigurasinya kurang baik. Setelah berhasil melompat dan memasuki sistem lain, cracker biasanya melakukan probing terhadap jaringan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara, misalnya : menggunakan nslookup untuk menjalankan perintah 'ls <domain or network>' , melihat file HTML di webserver anda untuk mengidentifikasi mesin lainnya, melihat berbagai dokumen di FTP server, menghubungkan diri ke mail server dan menggunakan perintah 'expn <user>', dan mem-finger user di mesin-mesin eksternal lainnya. Langkah selanjutnya, Cracker akan mengidentifikasi komponen jaringan yang dipercaya oleh system apa saja. Komponen jaringan tersebut biasanya mesin administrator dan server yang biasanya di anggap paling aman di jaringan. Start dengan check akses & eksport NFS ke berbagai direktori yang kritis seperti /usr/bin, /etc dan /home. Eksploitasi mesin melalui kelemahan Common Gateway Interface (CGI), dengan akses ke file /etc/hosts.allow.
61
Selanjutnya Cracker harus mengidentifikasi komponen jaringan yang lemah dan bisa di taklukan. Cracker bisa mengunakan program di Linux seperti ADMhack, mscan, nmap dan banyak scanner kecil lainnya. Program seperti 'ps' & 'netstat' di buat trojan (ingat cerita kuda troya? dalam cerita klasik yunani kuno) untuk menyembunyikan proses scanning. Bagi Cracker yang cukup advanced dapat mengunakan aggressive-SNMP scanning untuk men-scan peralatan dengan SNMP. Setelah Cracker berhasil mengidentifikasi komponen jaringan yang lemah dan bisa di taklukan, maka Cracker akan menjalan program untuk menaklukan program daemon yang lemah di server. Program daemon adalah program di server yang biasanya berjalan di belakang layar (sebagai daemon / setan). Keberhasilan menaklukan program daemon ini akan memungkinkan seorang Cracker untuk memperoleh akses sebagai ‘root’ (administrator tertinggi di server).
Untuk menghilangkan jejak, seorang Cracker biasanya melakukan
operasi pembersihan 'clean-up‘ operation dengan cara membersihkan berbagai log file. Dan menambahkan program untuk masuk dari pintu belakang 'backdooring'. Mengganti file .rhosts di /usr/bin untuk memudahkan akses ke mesin yang di taklukan melalui rsh & csh. Selanjutnya seorang Cracker dapat menggunakan mesin yang sudah ditaklukan untuk kepentingannya sendiri, misalnya mengambil informasi sensitif yang seharusnya tidak dibacanya; mengcracking mesin lain dengan melompat
62
dari mesin yang di taklukan; memasang sniffer untuk melihat / mencatat berbagai trafik / komunikasi yang lewat; bahkan bisa mematikan sistem / jaringan dengan cara menjalankan perintah ‘rm –rf / &’. Yang terakhir akan sangat fatal akibatnya karena sistem akan hancur sama sekali, terutama jika semua software di letakan di harddisk. Proses re-install seluruh sistem harus di lakukan, akan memusingkan jika hal ini dilakukan di mesin-mesin yang menjalankan misi kritis. Dari uraian di atas bisa di jelaskan secara singkat tahap-tahap Hacking adalah seperti ini : a. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran. b. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran. c. Menjelajahi sistem komputer (dan mencari akses yang lebih tinggi) d. Membuat Backdoor dan menghilangkan jejak. Hacking merupakan salah satu kegiatan yang bersifat negatif yang muncul dari hasil perkembangan teknologi. Meskipun pada awalnya Hacking memiliki tujuan mulia, yaitu untuk memperbaiki sistem keamanan yang telah dibangun dan memperkuatnya, tetapi dalam perkembangnya Hacking digunakan ntuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan. Hal ini tidak lepas dari penggunaan internet yang semakin meluas sehigga penyalahgunaan kemampuan Hacking juga mengikuti luasnya pemanfaatan internet.
63
Proses belajar menjadi seorang Hacker atau Cracker dalam perspektif kriminologi terutama dari teori differential association ataupun dalam perkembangannya disebut differential social organization dari Sutherland 63 sudah menunjukkan bahwa orang yang belajar itu sedang mempelajari atau belajar menjadi seorang penjahat. Bagi Sutherland semua tingkah laku itu dipelajari, tidak terkecuali untuk menjadi penjahat. Jadi, dalam perspektif ini untuk menjadi penjahat di cyberspace (Cracker) harus melalui proses pembelajaran. Dari tahapan Hacking di atas, Ada tahapan Hacking belum dapat dikategorikan sebagai kejahatan yaitu mencari dan mengumpulkan informasi target sasaran karena berusaha untuk mengetahui sesuatu bukanlah kejahatan. Mencari dan mengumpulkan informasi mengenai suatu sistem operasi yang digunakan pada sebuah perusahaan bukan merupakan kejahatan karena keingintahuan merupakan sifat yang manusiawi. Informasi adalah bebas, ia bergerak kemana saja dan hak untuk mendapat informasi merupakan hak asasi yang dijamin dengan Undang-Undang. Kebebasan informasi dan hak untuk mendapatkannya merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh seorang Hacker. Dengan demikian, mempelajari dan mengumpulkan informasi mengenai sistem operasi komputer yang digunakan oleh target sasaran bukanlah kejahatan. 63
Versi pertama dari teori differential association ataupun social disorganization dari Sutherland muncul pada tahun 1939 pada bukunya yang berjudul Principles of Criminology, kemudian versi kedua muncul pada tahun 1947 dengan mengganti pengertian social disorganization dengan differential social organization dengan mengajukan 9 (sembilan) pernyataan yang intinya adalah “semua tingkah laku itu dipelajari” tidak terkecuali untuk berperilaku sebagai penjahat.
64
Langkah Hacker setelah mengetahui sistem operasi apa yang dipakai pada target sasaran adalah menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran itu. Dengan kata lain, Hacker memasuki situs orang lain tanpa izin. Hacker dengan kemampuannya dapat masuk dan berjalan-jalan dalam situs orang lain meskipun situs itu telah dilengkapi dengan sistem keamanan. Jika akan membuka sebuah situs, misalnya situs Bank BCA dengan alamat ”KlikBCA” nya, maka akan muncul tampilan yang dapat dibaca ataupun di download. Apa yang ditampilkan dalam situs Bank BCA dapatlah disebut sebagai ruang yang bisa dilihat dan dinikmati oleh pengunjung situs itu. Itulah yang dinamakan ruang publik atau ruang untuk pelayanan publik atau disebut juga ruang yang bersifat sosial. Apabila di gambarkan bahwa sebuah situs adalah seperti sebuah rumah dengan pekarangannya, maka apa yang bisa dilihat dari luar, itulah yang bisa diberikan oleh pemilik rumah untuk dinikmati oleh orang lain sebagai perwujudan dari fungsi sosial rumah itu. Akan tetapi, apabila orang ingin masuk ke rumah itu (meskipun hanya ingin masuk tanpa maksud lain apapun), maka ia harus mendapat izin dari pemilik rumah, jika tetap nekad untuk masuk, maka ia dapat didakwa melanggar privasi orang apalagi jika diikuti dengan tindakan lain yang bersifat merugikan. Memasuki ruang privat dalam sebuah situs internet jelas-jelas dilarang karena akan menyebabkan terganggunya fungsi ruang privat itu apalagi jika diikuti dengan tindakan lanjut yang bersifat destruktif. Mengingat hal
65
tersebut, mala langkah kedua dari Hacking ini sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan. 64
Apabila dimasuki dan informasi yang ada di dalamnya disebar-
luaskan, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Setelah menyusup, seorang Hacker akan berusaha mencari akses tertinggi (superuser) yang memungkinkan ia melakukan apa saja di dalam sistem yang ia masuki. Pencapaian akses tertinggi
tertinggi ditandai dengan diizinkannya
Hacker tersebut untuk mengakses direktori akar atau root pada sistem tersebut. Menyusup saja sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan, apalagi sampai menjelajah dan mendapatkan akses tertinggi dari sebuah sistem serta mengambil alih fungsi administrator sistem. Tindakan tersebut akan mengacaukan sistem, menghambat kerja dan layanan publik yang diberikan target sasaran seperti yang dialami oleh korban-korban Hacker. Jika Hacker telah selesai dengan misinya, maka ia akan meninggalkan tempat yang telah dijelajahinya, namun ia tidak akan begitu saja meninggalkan situs yang berhasil di-hack itu, tetapi biasanya ia akan memberikan kenangkenangan kepada pemilik atau administrator sistem yang situsnya di-hack. Kenang-kenangan itu dapat berupa berubahnya tampilan-tampilan situs dengan gambar yang sama sekali lain dari aslinya atau isi situs yang telah diacak-acak
64
Bandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 550 dan 551 KUHP. Dengan melakukan interpretasi terhadap Pasal tersebut, maka tahap Hacking yang pertama ini menurut KUHP dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.
66
atau diganti dengan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan persoalan yang dikelola situs tersebut. Hacker yang meninggalkan jejak/kenang-kenangan seperti itu akan dengan mudah diketahui oleh adminstrator sistem dengan melihat log file (daftar log in dan log out) yang ada
pada sistem komputer itu, sehingga ada
kecenderungan dari Hacker agar tidak meninggalkan jejak sama sekali, yaitu dengan menghapus semua file log dan file-file lain. Cara ini menyebabkan situs yang di-hack tidak mengeluarkan data ketika diakses atau tidak ada tampilannya sama sekali. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hacking dilakukan melalui beberapa tahap. Tidak semua tahap dari Hacking dapat di sebut sebagai kejahatan, apabila dirinci adalah sebagai berikut : 65 a. Tahap pertama dari Hacking tidak dapat disebut sebagai kejahatan karena belum dapat dikatakan ada bahaya serius yang mengancam. b. Tahap kedua sampai dengan tahap keempat, sudah dapat disebut sebagai kejahatan : 1) Tahap kedua merupakan kejahatan yang paling ringan karena dalam tahap ini hanya bersifat masuk atau menyusup dan belum ada unsur destruktif.
65
Agus Raharjo, Cybercrime, pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 182.
67
2) Tahap ketiga dan keempat sudah mengandung unsur destruktif sehingga akibat yang ditimbulkan lebih buruk dibandingkan dengan tahap kedua. Tahap kedua sampai keempat merupakan kejahatan karena oleh beberapa hal, yaitu : 66 a. Memasuki ruang privat pada situs orang lain bukan lah perbuatan terpuji. Mengganggu privasi orang merupakan pelangaran terhadap hak asasi orang lain. Jika situs yang disusupi itu adalah milik sebuah instansi pemerintah yang vital, seperti militer yang menyimpan data-data penting atau rahasia bahkan sangat rahasia mengenai negara, maka masuk atau menyusup ke dalam situs itu merupakan tindakan mata-mata. b. Menjelajahi daerah atau ruang milik orang lain tanpa izin merupakan kejahatan karena mengganggu privasi pemilik daerah itu apalagi disertai dengan tindakan destruktif, misalnya mengubah tampilan atau frontpage dari suatu situs sudah merupakan perbuatan yang mengacau ketertiban umum. Tindakan merusak milik orang lain dalam konstruksi hukum pidana sudah merupakan tindak pidana, meskipun kejadian itu membawa akibat dalam pelayanan publik di dunia maya, tetapi kerugian yang timbul dirasakan oleh orang-orang yang ada di dunia nyata. 67
66
Ibid, hlm. 183. Bandingkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 154 KUHP mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum dan Pasal 406-412 KUHP tentang penghancuran atau perusakan barang. 67
68
c. Tindakan Cracker yang berusaha untuk mendapatkan akses yang lebih tinggi (superuser) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pengambil alihan kekuasaan (kudeta) terhadap kekuasaan yang hanya dimiliki terutama oleh administrator sistem. Dengan menjadi superuser berarti Cracker menjadi penguasa jaringan komputer atau situs yang dimasukinya itu. d. Meninggalkan tempat yang telah dimasuki apalagi disertai dengan tindakan menghapus log file atau data-data penting lain dalam usaha menghilangkan jejak menunjukkan tindakan yang dilakukan Cracker merupakan tindakan tidak bertanggung jawab. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah Hacking merupakan kejahatan atau bukan, maka harus dilihat dengan menggunakan pendekatan atau perspektif yang telah ditentukan secara umum. Penetapan suatu perbuatan sebagai kejahatan atau bukan merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Crime is any act that lawmakers designate as ”courtpunishable behaviour”. 68 Dalam perspektif teori realitas sosial kejahatan, apa yang dilakukan oleh beberapa negara (termasuk Indonesia) dengan mengkategorikan atau menentukan Hacking sebagai kejahatan merupakan definisi hukum yang diciptakan oleh alat-
68
James Levin, et.al.; Criminal Justice A Public Policy Approach, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1980, hlm. 63-64.
69
alat kelas dominan di dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi. Tindakan ini dilakukan karena Hacking sebagai kejahatan adalah pemerintah atau negara dan perusahaan atau pengusaha yang mempunyai kepentingan dan pengharapan yang besar terhadap teknologi informasi. Dengan demikian, Hacking bukanlah kejahatan yang melekat pada perilaku, melainkan lebih merupakan suatu penilaian yang dibuat oleh pihakpihak terhadap tindakan itu. Penentuan Hacking sebagai kejahatan merupakan proses dinamika kelas (pengusaha dan negara) yang memuncak dalam penentuan Cracker dan perilaku Hacking sebagai kejahatan. Formulasi kejahatan terhadap Hacking merupakan manifestasi dari konflik kelas antara pemerintah dan pengusaha (sebagai kelas dominan yang memanfaatkan internet untuk mendapatkan keuntungan) dan para Cracker yang mendasarkan diri pada hak asasinya untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang tercermin dalam Declaration of Independence of Cyberspace dan Manifesto Hacker.
3. Hacking terhadap bank Apabila sebuah bank sudah mulai terhubung dengan jaringan internet, maka resiko dibobol oleh para hacker sangat besar sekali, tinggal tergantung bagaimana sistem keamanan dari bank tersebut dapat menghalau serangan dari para hacker yang setiap saat mengintai dan mencoba menerobos sistem keamanan bank tersebut. Di samping itu dengan terhubungnya ke jaringan internet, maka
70
sebuah bank akan dapat melayani transaksi nasabahnya dengan cepat dan mudah. Sasaran para hacker untuk membobol sebuah bank adalah dengan melihat dan memantau layanan yang setiap saat ramai di dunia siber, salah satunya adalah layanan internet banking dari sebuah bank. 69 Dalam melakukan transaksi, bank sangat
mengedepankan
aspek
kemudahan,
fleksibilitas,
efisiensi
dan
kesederhanaan. Bank-bank bersaing untuk memanjakan para nasabahnya dengan layanan yang mudah dan diharapkan memuaskan sehingga dapat menarik dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Hasil dari revolusi informasi ini adalah ditemukannya sebuah konsep baru yang disebut internet banking. 70 Oleh karena itu kehadiran layanan internet banking
sebagai media alternatif dalam
memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki internet itu sendiri, dimana seseorang ketika ingin melakukan transaksi melalui layanan internet banking dapat melakukannya dimana dan kapan saja. Tujuan yang ingin dicapai suatu bank ketika memperluas layanan jasanya melalui internet banking, yaitu : 71
69
Secara konseptual, lembaga keuangan bank dalam menawarkan layanan internet banking dilakukan melalui dua jalan, yaitu pertama melalui bank konvensional (an existing bank) dengan representasi kantor secara fisik menetapkan suatu website dan menawarkan layanan internet banking pada nasabahnya dan hlm. ini merupakan penyerahan secara tradisional. Kedua, suatu bank mungkin mendirikan suatu virtual, cabang atau internet bank. Lihat Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 21. 70 Istilah ini dikenal juga dengan sebutan cyberbanking, electric banking, virtual banking, home banking dan online banking. Lihat Efraim Turban, et.el, Electronic Commerce A Manajerial Perspektive (New Jersey : Prentice-Hlm.l. Inc, 2000), hlm. 173. 71 Juergen Seitz dan Eberhard Stickel, Internet Banking: An Overview, http://www.arraydev.com/commerce/JIBC/9801-8.html, terakhir diakses tanggal 4 Januari 2004.
71
a. Produk-produk yang kompleks dari bank dapat ditawarkan dalam kualitas yang ekuivalen dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar. b. Dapat melakukan hubungan di setiap tempat dan kapan saja baik pada waktu siang maupun malam. Banyak bank nasional kini menawarkan layanan jasa dan fasilitas melalui media elektronik, seperti melalui fasilitas telepon, personal komputer dan media elektronik lainnya. Tipe layanan jasa perbankan yang menggunakan media elektronik/web, yaitu: 72 a. Informational Web Pada tingkatan ini, layanan internet banking dapat ditetapkan melalui bank atau pihak ketiga. Meskipun resiko relatif rendah, server dan website sangat mudah diserang oleh para hacker untuk diubah (vulnerable to alternation). b. Transactional Web Pada tingkatan ini, nasabah dibolehkan mengeksekusi transaksi dengan resiko yang cukup tinggi, transaksi nasabah dapat berupa membuka dan mengakses rekening, membeli produk jasa, mengajukan pinjaman, pembayaran dan transfer dana. Hal seperti ini mengantarkan risiko yang sangat besar bagi informasi nasabah.
72
Comptroller’s Corporate Manual, The Internet and The National Bank Charter, Washington DC, Januari 2001, hlm. 5-6.
72
c. Wireless Teknologi ini mengizinkan bank untuk menawarkan kepada nasabah mengenai produk dan jasa baru dengan cara mengembangkan channel yang lain. d. PC Banking Pada tingkatan ini membolehkan interaksi antara sistem bank dan nasabah. Tipe ini menyediakan pengembangan channel secara tertutup melalui telepon, home banking. Karena server ini menerobos dalam jaringan internal bank, resikonya sangat tinggi dalam transaksi. Menurut The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ditemukan beberapa kategori resiko yang ada dalam penyelenggaraan layanan internet banking, yaitu: 73 a. b. c. d. e. f.
Resiko kredit (credit risk) Resiko suku bunga (interest rate risk) Resiko likuiditas (liquidity risk) Resiko transaksi (transaction risk) Resiko komplain (complain risk) Resiko reputasi (reputation risk)
B. Pengaturan kejahatan hacking terhadap bank 1. Hacking dalam Peraturan-Peraturan Perbankan a. Hacking dalam Undang-Undang Perbankan Sebagaimana diketahui, tujuan utama perbankan Indonesia adalah sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan 73
Internet and Charters 90 Comptroller’s Corporate Manual, www.google.com.
73
pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pembangunan nasional menuju pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia masih tetap sebagai intermediary yaitu penghimpun dan penyalur dana masyarakat dari sektor surplus (pemilik dana) ke sektor defisit (pencari dana bagi investasi). 74 Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai berikut : Pasal 51 ayat (1) :
74
Marulak Pardede, Likuidasi Bank danPerlindungan Nasabah, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. v.
74
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan. 75 Pasal tersebut di atas, khususnya Pasal 49 ayat (1) dapat diterapkan dalam kejahatan hacking terhadap bank apabila tersangkanya adalah pegawai bank tersebut, baik dia langsung sebagai Hacker perorangan atau orang yang turut serta melakukan dengan cara memberikan akses atau password kepada orang luar (Hacker), sehingga Hacker tersebut dengan sangat mudah dapat masuk ke dalam jaringan bank tersebut. Dalam Undang-Undang ini tidak mengatur khusus apabila terjadi kejahatan Hacking atau kejahatan lain dengan menggunakan internet yang menghantam sebuah bank dan hanya mengatur serta memberlakukannya kepada jajaran personel bank tersebut, sehingga sang Hacker (apabila Hacker tersebut orang luar bank) Cuma dijerat dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang di luar KUHP yang berkaitan dengan kejahatan Hacker. Yang dimaksud sebagai “pegawai bank” berkaitan dengan tindak pidana dibidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ada 3 (tiga) macam pengertian, yaitu:
75
Lihat BAB VIII yang mengatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan pidana dan sanksi administratif diberikan kepada pengurus bank yang melanggar peraturan yang telah ditentukan, tidak ada yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan hacking.
75
a. Semua pejabat dan karyawan bank Pasal 47, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a). b. Pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank (Pasal 48 ayat (1). c. Pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.42 Sesuai dengan bunyi Pasal 6 huruf e, f, g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa yang dimaksud Usaha Bank Umum meliputi : a. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; b. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; c. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Hal tersebut di atas masih diperlukan adanya regulasi tentang transfer dana yang sangat erat kaitannya dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
76
Juga masih diperlukan implementasi regulasi lebih lanjut tentang internet banking sebagai salah satu bentuk layanan perbankan. Hal perlindungan privasi (privacy rights) dalam kegiatan perbankan, termasuk dalam kegiatan internet banking dan elektronik banking seperti yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 juga menjadi kendala apabila sebuah bank terkena korban hacking. 76 Apakah pihak bank akan menutup kasus yang menimpa dirinya dengan alasan privacy, atau mengumumkannya bila bank tersebut menjadi korban hacking. Di Indonesia masalah privacy belum menjadi masalah yang besar. Di luar negeri khususnya negara-negara maju, privacy memperoleh perhatian yang cukup serius. Mengingat e-commerce beroperasi secara lintas batas, maka privacy policy dapat menjadi salah satu kendala perdagangan antar negara. Jika pelaku bisnis di Indonesia tidak menerapkan privacy policy, maka mitra bisnis di luar negeri tidak akan bersedia melakukan transaksi bisnis tersebut. Mereka berkewajiban menjaga privacy dari konsumen atau mitra mereka. Apabila sebuah bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dengan mengacu kepada Pasal 37 dapat memberikan arahan kepada para pengurus
76
Dalam Pasal 40 disebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya.
77
bank tersebut untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap bank tersebut, dimana di antaranya adalah melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 77
b. Hacking dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang ini tidak menyebutkan secara jelas tentang hacking terhadap bank. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank
untuk
meningkatkan
kelangsungan
usaha
bank
secara
sehat.
Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan. Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin
77
Perintah-perintah yang diberikan Bank Indonesia tidak dicantumkan secara khusus tentang apabila sebuah bank menjadi korban kejahatan hacking. Di salah satu poin nya hanya disebutkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
78
simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan BankGagal. 78 Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan. 79 LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut Indonesia Financial Safety Net (IFSN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi. 80 Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai
78
Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 79 Ibid. 80 Ibid.
79
peraturan Perundang-Undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lender of last resort. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. 81 Undang-Undang LPS ini menyebutkan adanya bentuk simpanan nasabah yang dijamin oleh pemerintah yaitu simpanan yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 82
Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap
81
Tugas dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditegaskan dalam pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7, yakni: a. Pasal 4 menyebutkan bahwa fungsi LPS adalah : 1. Menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan; dan 2. Turut Aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. b. Pasal 5 menyebutkan bahwa : 1. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. 2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan serta merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik, selain itu juga melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. 82 Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, disebutkan bahwa Transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan. Namun demikian transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Demikian pula dengan transfer masuk yang sudah diterima bank untuk kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukan ke dalam rekening yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan bentuk lainnya dalam pasal ini adalah bentuk-bentuk simpanan
80
nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). 83 Selanjutnya pelaksanaan penanganan bank yang menjadi korban kejahatan hacking dapat dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam Undang-Undang LPS ini. 84
c. Hacking dalam Undang-Undang Bank Indonesia Secara jelas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini tidak menyebutkan tentang apabila suatu bank menjadi korban kejahatan hacking. Dalam Pasal 8 Undang-Undang ini disebutkan bahwa tugas dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut: 85 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 2) Mengatur dan Menjaga kelancaran sistem pembayaran; 3) Mengatur dan mengawasi Bank. Sedangkan dalam sistem pembayaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ini hanya menyebutkan analogi dari sistem pembayaran tersebut, di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan LPP 83 Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Di dalam penjelasan Pasalnya disebutkan bahwa Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia. 84 Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal dengan menggunakan cara : a. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud; b. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. 85 Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
81
yaitu suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 86 Hal ini harus diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk peraturan yang lebih teknis tentang sistem pembayaran dan lalu lintas keuangan secara elektronik. Dalam Pasal 32 UU BI hanya menyebutkan bahwa Bank Indonesia mengatur
dan
mengembangkan
sistem
informasi
antar
bank
dan
penyelenggaraan sistem informasi dapat diserahkan kepada pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. 87 Dalam UU BI ini juga tidak disebutkan lebih lanjut langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia apabila kerugian sebuah bank tersebut berawal dari sistem pengamanan dari sistem informasi yang dimiliki sebuah bank tersebut. 88 Dalam bab ketentuan pidana sama sekali tidak disebutkan tentang sanksi apabila terjadi kesalahan dalam sistem informasi sebuah bank. 89
d. Hacking dalam Peraturan-Peraturan Bank Indonesia Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut di atas, Bank Indonesia selaku bank sentral memberikan regulasi-regulasi yang dikuatkan dengan produk peraturan-peraturan yang dikeluarkannya untuk memberikan tatanan
86
Lihat Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. 88 Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. 89 Lihat Pasal 65 – 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. 87
82
kehidupan seluruh perbankan di Indonesia, di antaranya peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 mengenai penerapan Manajemen resiko bagi Bank Umum. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko yang akan terjadi terhadap bank tersebut. 90 Apabila bank tersebut menjadi korban kejahatan hacking, maka bank dapat dikategorikan bermasalah dengan alasan resiko operasional, dimana bank tidak dapat melakukan proses internal dan kegagalan sistem di dalam bank tersebut, namun tidak bisa dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan hacking. Bank Indonesia mewajibkan kepada seluruh perbankan Indonesia untuk membentuk Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja Manajemen Resiko yang di dalamnya diawaki oleh mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait dengan wewenang dan tanggung jawab yang diembannya, yaitu: memberikan rekomendasi kepada direktur utama tentang penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen resiko, serta perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Resiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan penetapan (justification) hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).
90
Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen resiko bagi Bank Umum, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan resiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Resiko dimaksud meliputi: resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik dan resiko kepatuhan.
83
Peraturan ini hanya mengatur tentang bagaimana Bank Indonesia mengingatkan kepada perbankan Indonesia agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank saja. Di dalam Bab yang memuat sanksi, dalam peraturan ini sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi denda dan dijatuhkan kepada bank itu hanya untuk bank yang terlambat/lalai/salah dalam membuat pelaporan ke Bank Indonesia saja. 91 Regulasi lain yang dikeluarkan Bank Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/2/PBI/2004 tentang Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System yang berfungsi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Bank Indonesia agar lebih efektif, efisien dan aman sehingga ada integrasi dan terhubung langsung antara sistem pelaku pasar dan sistem Bank Indonesia. Dalam peraturan BI ini juga dijelaskan apabila terjadi gangguan BI – SSSS diluar kemampuan peserta dan atau penyelenggara (force majeur), maka penyelenggara dalam hal ini Bank Indonesia akan memberlakukan prosedur dan rencana mengatasi keadaan darurat (contingency plan). 92 Surat Edaran ini juga tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan hacking, Surat Edaran ini dipakai
91
Lihat Pasal 33-34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen resiko bagi Bank Umum. 92 Sesuai dengan Surat edaran Bank Indonesia nomor 6/1/DPM, tanggal 16 Pebruari 2004, perihlm. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, apabila ada force majeur akan dilakukan prosedur tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam hlm. BI-SSSS tidak dapat berfungsi (contingency plan), yaitu meliputi prosedur-prosedur apabila terjadi gangguan pada Scripless Securities Settlement System Terminal (ST) dan gangguan di dalam tubuh penyelenggara itu sendiri.
84
apabila sebuah bank menjadi korban kejahatan hacking, maka bank tersebut segera melaporkan kepada Bank Indonesia untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan kemudian menggunakan tahapan-tahapan yang ada dalam Surat Edaran ini.
2. Hacking dalam peraturan Perundang-Undangan lainnya a. Hacking dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia
saat
ini
sudah
mempunyai
Undang-Undang
yang
berhubungan dengan informatika, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana dalam Undang-Undang ini tidak sebutkan secara khusus mengenai cybercrime karena Indonesia memakai model umbrella provision 93 sehingga ketentuan tentang cybercrime tidak di atur dalam Undang-Undang tersendiri, tetapi dimasukkan ke dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru di sahkan. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, antara perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidananya di atur secara terpisah Pasal demi Pasalnya, sehingga apabila Penyidik Polri ingin menjerat Pasal tertentu
93
Model ketentuan payung (Umbrella provisions) untuk peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kegiatan-kegiatan di cyberspace, di satu sisi memiliki kebaikan, yaitu akan menghasilkan suatu masterpiece dengan memahami sangat beragamnya hlm.-hlm. yang perlu di atur, sedangkan disisi lain kelemahannya adalah menimbulkan konsekuensi logis untuk mempersiapkan dalam waktu yang tidak boleh terlalu lama bagi seluruh rancangan peraturan perundangan yang lebih khusus atau spesifik agar terhindar dari kekosongan hukum.
85
kepada penjahat siber harus digabungkan dengan Pasal lain, karena dalam Pasal-Pasal perbuatan yang dilarang tidak ada ancaman hukumannya sehingga Penyidik harus men- juncto kan dengan Pasal-Pasal yang ada dalam bab ketentuan pidana. Pasal-Pasal yang menyangkut perbuatan yang dilarang di atur dalam Pasal 27 sampai dengan 37 sedangkan
Pasal-Pasal yang
menyangkut ketentuan pidana di atur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Khusus mengenai kejahatan hacking, selain di atur secara tersendiri dalam Pasal 30 ayat (3) sebenarnya Pasal-Pasal lain dapat juga untuk menjerat kejahatan hacking tersebut karena hacking merupakan first crime. 94 Bagaimana dapat mengubah, menghapus atau menambah data komputer apabila dia (hacker) tidak bisa masuk ke dalam jaringan komputer yang menjadi korban, sedangkan masuk ke dalam sistem jaringan komputer merupakan langkah hacking yang kedua setelah sebelumnya melakukan observasi terhadap sistem operasi yang dipakai. Sebelum KUHAP yang mengatur secara khusus tentang kejahatan hacking diperbaharui oleh Pemerintah, di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga memperluas pengertian alat bukti dengan syaratsyarat yang telah ditentukan. 95 Di dalamnya juga di atur perluasan tentang
94
Yakni merupakan kegiatan/kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang apabila dia (hacker) melakukan kejahatannya. Dengan kegiatan membobol sistem keamanan situs yang menjadi target sang hacker bisa leluasa melakukan apasaja yang dia inginkan, mulai dari cyberpornograph sampai dengan cyberterorism. 95 Lihat, Pasal 5 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 1 butir 1 dan 4, sedangkan persyaratan dari perluasan alat bukti dapat dilihat di Pasal 5 ayat (3) UU 11/2008 tentang ITE.
86
tanda tangan (digital signature) meskipun hanya dicantum kan dalam 2 (dua) Pasal saja. 96 Di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 pemerintah juga sudah memberikan kewajiban kepada setiap orang yang akan memberikan tanda tangan elektronik (digital signature)nya untuk digunakan di dunia maya (cyberspace). 97 Namun dalam Pasal-Pasal ketentuan pidana tidak muncul apabila si pembuat tanda tangan lalai dalam memberikan pengaman atau pengamannya mudah dibobol oleh orang lain. 98 Apakah hukuman untuk sang hacker menjadi ringan apabila terbukti bahwa itu terjadi karena kelalaian pemilik tanda tangan digital atau sama saja. Banyak ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat dihukum belum masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti hal-hal yang di atur dalam buku I KUHP tidak ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti Kelalaian atau khilaf, lalai atau khilaf adalah kalimat yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan kegiatannya. Apabila kelalaian itu dilakukan oleh manusia didunia nyata dan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, di atur secara tersendiri dengan menggunakan Pasal-Pasal tertentu, bahkan kadang pula si pembuat lalai ini 96
Sebetulnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI bekerja sama dengan FH UI juga telah membuat rancangan tentang Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Digital Signature secara tersendiri. Dalam Pasal-Pasal ketentuan pidana UU ITE ini tidak dijelaskan secara khusus apabila terjadi pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh seseorang. 97 Lihat Pasal 12 ayat (1) dengan persyaratan-persyaratan minimal seperti tertuang pada ayat (2) UU 11/2008 tentang ITE. 98 Dalam Pasal-Pasal ketentuan pidana tidak dijelaskan tentang kelalaian yang dibuat oleh korban sendiri yang bisa mengakibatkan kerugian yang besar buat orang lain.
87
juga akan mendapatkan ancaman hukuman seperti banyak ditemukan kasuskasus pelanggaran lalu lintas. 99 Namun di dalam dunia siber (cyberspace) kelalaian adalah tindakan fatal yang bisa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara sekalipun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan sedikitpun tentang kelalaian atau kesalahan yang dibuat oleh pembuat situs sehingga hacker bisa masuk dengan leluasa. Kegiatan yang lain yang sama pentingnya dengan kelalaian adalah percobaan melakukan perbuatan jahat 100 dan turut serta melakukan 101 Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak di atur apakah percobaan melakukan dan juga turut serta kejahatan hacking dapat dipidana atau tidak. Kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga tidak mengatur kapan kadaluwarsa 102 perbuatan pidana kejahatan hacking. Tidak seperti halnya KUHP yang terkesan praktis, yaitu setiap PasalPasal yang termasuk dalam kejahatan (buku 2) sudah mencantumkan kriteria apa yang dilanggar dan ancaman hukumannya apabila melanggarnya, dalam 99
Lihat penjelasan Pasal 359 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan karena kekhilafan ialah kurang hati-hati atau kurang perhatian. 100 Lihat Pasal 53 KUHP 101 Lihat Pasal 55 dan 56 KUHP 102 Lihat Pasal 78 KUHP
88
Undang-Undang ini di atur terpisah dalam bentuk Bab demi Bab. Bab yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dituangkan tersendiri dari Bab yang mengatur tentang ketentuan pidananya. Begitu juga hal-hal yang mengatur tentang penyidikannya di atur dalam Bab tersendiri.103 Kemudian dalam Undang-Undang ini muncul dan dibahas tentang peran Pemerintah dan Masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Bagaimana peran Pemerintah dan masyarakat dijelaskan dalam Pasal demi Pasal yang kecenderungan hanya mengarah ke hal-hal perdagangan dengan menggunakan fasilitas komputer/teknologi (e-commerce). Di dalam Bab Ketentuan Umum tidak secara jelas digambarkan tentang penjelasan kejahatan-kejahatan dengan menggunakan komputer seperti di uraikan di atas. Kejahatan-kejahatan komputer yang dikenal dalam dunia siber (Syber Space) tidak tergambar secara jelas. Semua kegiatan kejahatan tersebut di atur pada Bab tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, sehingga terkesan seperti Pasal keranjang sampah, pokoknya semua kegiatan yang melanggar aturan telematika di Indonesia itulah yang dilarang. Pasal-Pasal
dalam
Undang-Undang
Informasi
dan
Transaksi
Elektronik yang bisa diterapkan dalam menanggulangi kejahatan Hacking, yaitu :
103
Baca Bab VII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi.
89
1. Pasal 30 juncto Pasal 46. Di dalam ayat (1) rangkaian Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Di dalam ayat (2) rangkaian Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diancam hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Di dalam ayat (3) rangkaian Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengaman diancam hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). 2. Pasal 32 juncto Pasal 48. Di dalam ayat (1) rangkaian Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,
90
merusak,
menghilangkan,
memindahkan,
menyembunyikan
suatu
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik diancam hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Di dalam ayat (2) rangkaian Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak diancam hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Di dalam ayat (3) rangkaian Pasal ini menjelaskan bahwa semua perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,(lima miliar rupiah). 3. Pasal 33 juncto Pasal 49. Di dalam Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan
91
sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 4. Pasal 35 juncto Pasal 51. Di dalam Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik diancam hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 5. Pasal 37. Pasal ini diterapkan kepada Hacker yang berada di luar negara Indonesia kemudian di juncto kan kepada Pasal berapa yang dilanggarnya karen Pasal ini tidak ada ancaman hukumannya. 6. Pasal 52 ayat (2). Apabila yang menjadi korban Hacking adalah jaringan komputer milik Pemerintah atau instansi layanan publik, maka ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman pokoknya.
92
7. Pasal 52 ayat (3). Apabila yang menjadi korban Hacking adalah jaringan komputer milik Pemerintah, Lembaga Pertahanan, Bank Sentral, Lembaga Internasional, perbankan, keuangan, dan otoritas penerbangan, maka ancaman hukumannya ditambah dua pertiga dari hukuman pokoknya. 8. Pasal 52 ayat (4). Apabila kejahatan Hacking dilakukan dengan cara korporasi, maka ancaman hukumannya ditambah dua pertiga dari hukuman pokoknya.44 Munculnya Undang-Undang ini semakin menyudutkan para kelompok yang menamakan dirinya white hat hacker (hacker topi putih), karena semua kegiatan yang dikategorikan memasuki jaringan orang lain sudah
dinilai
sebagai suatu kejahatan. Tidak perduli bahwa kegiatan itu (memasuki jaringan sistem orang lain) adalah untuk perbaikan dari sistem pengaman orang tersebut.
a. Hacking dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) secara terang-terangan tidak menjelaskan tentang apabila suatu bank menjadi korban kejahatan hacking. UUPT ini hanya menjelaskan tentang segala situasi serta segala kegiatan di dalam suatu Perseroan Terbatas.
93
Apabila sebuah bank menjadi korban kejahatan hacking maka UUPT ini baru bisa diterapkan dengan men-juncto kan dengan Undang-Undang yang lainnya, karena apabila sebuah bank menjadi korban kejahatan hacking maka hal tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab para pengurus dari bank tersebut. Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum perdata (privat) yang mempunyai status kemandirian (persona standi in judicio) sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identigtas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum perdata sejalan dengan pandangan teori kontrak (contractual theory), yang menganggap perseroan sebagai kontrak di antara para pemegang saham. Dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPT ditentukan, bahwa ”Perseroan Terbatas
yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”, berdasarkan teori kontrak tersebut maka posisi Perseroan Terbatas (PT) berada di bidang hukum perdata. 104 Dalam hukum perseroan, untuk menggerakkan perseroan, perseroan dibagi-bagi ke dalam organ-organ, yang masing-masing organ memiliki tugas 104
Bismar Nasution, Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan, makalah disampaikan pada Seminar Nasional sehari dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance, diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Hotel Borobudur Jakarta, 8 Maret 2007.
94
dan kewenangan sendiri-sendiri. Di Indonesia, ada 3 (tiga) jenis organ yang dikenal, dan dari ketiga jenis organ tersebut yang ada dalam perseroan, direksi adalah organ yang undang-undang diberikan hak dan kewajiban/diberikan tugas melakukan/melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan untuk dan atas nama perseroan, dan bagi kepentingan perseroan, di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Walau demikian, organ perseroan itu sendiri adalah juga sesuatu yang fiktif. Untuk menjadikannya suatu hal yang konkrit, maka organ-organ tersebut dilengkapi dengan anggota-anggota yang merupakan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Dengan demikian berarti pada dasarnya perseroan juga dijalankan oleh perorangan yang duduk dan menjabat sebagai pengurus perseroan (Direktur) yang berada dalam satu wadah/organ yang dikenal dengan nama Direksi. 105 Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan, kecuali dalam hal diatur lain oleh undangundang. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan
105
Gunawan Widjaja, Risiko hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, (Jakarta : Forum Sahabat), hlm. 41
95
untuk kepentingan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut Paul L. Davies dalam Gower’s Principles of Modern Company Law, menyatakan bahwa: 106 In applying the general equitable principle to company directors, ofur separate rules have emerged. These are : 1. That directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company; 2. That they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they were conferred; 3. That they must not fetter their discretion as to how they shall act; 4. That, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which tehir personal interests or duties to other persons are liable to conflict with their duties. Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan pada kita tugas
semua
bahwa
Direksi
Perseroan,
dalam
menjalankan
tugas
kepengurusannya harus senantiasa : 1.
Bertindak dengan itikad baik;
2.
Senantiasa
memperhatikan
kepentingan
Perseroan
dan
bukan
kepentingan dari pemegang saham semata-mata; 3.
Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri;
4.
Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan
kepentingan
dan
atau
kewajibannya
terhadap
106
Ibid, hlm. 43.
96
perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan. Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan kepada kita semua, bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana: 1.
Kegiatan dan aktivitas perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan;
2.
Keberadaan Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi. Penjelasan yang diuraikan dia tas menunjukkan adanya hubungan
kepercayaan antara Direksi dengan Perseroan. Hubungan ini dinamakan dengan fiduciary relation, yang selanjutnya melahirkan fiduciary duty bagi dan perwakilan bagi Perseroan yang telah mengangkatnya sebagai pengurus dan perwakilan bagi Perseroan, dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai maksud dan tujuan, serta untuk kepentingan Perseroan. Dengan demikian berarti syarat mutlak dari keberadaan hubungan fidusia dan fiduciary duty adalah fairness. 107 Dalam pandangan prinsip fiduciary duty hubungan antara direksi dan perseroan menimbulkan tugas bagi direksi dalam pengelolaan perseroan. Disini direksi sebagai organ vital dalam perseroan merupakan pemegang
107
J. Robert Brown Jr., “Disloyalty without Limits: ‘Independent’ Directors and the Elemination of the Duty of Loyalty”, Kentucky Law Journal (Vol. 95, 2006-2007), hlm. 57.
97
amanah (fiduciary), yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan. Pasal 97 UUPT tersebut menyatakan, bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. 108
b. Hacking dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada tanggal 19 Desember 1988, di Wina Austria, muncul upaya pemberantasa pencucian uang dalam tingkat internasional, yang disebut dengan The International Anti-Money Laundering Legal Regime. Konvesi tersebut mewajibkan negara-negara penandatangan menjadikan pencucian uang sebagai suatu kriminal dan kejahatan berat. Diharuskan bagi negaranegara mengambil langkah untuk membuat Undang-Undang dan peraturan pelaksana konvensi itu. Selanjutnya Indonesia menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan untuk mengambil langkah-langkah agar
108
Ibid, hlm. 2-3.Selanjutnya Bismar Nasution menyatakan bahwa kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah trustee dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (duty of care). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyalty). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan fiduciary duty dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.
98
pihak
yang
berwajib
dapat
mengidentifikasi,
melacak
dan
membekukan/menyita hasil perdagangan obat bius. 109 Kemudian pada tahun 1998 lahir Committee on Banking Regulations dan Supervisory Practices terdiri dari perwakilan-perwakilan Bank Central dan Badan-badan pengawas negara-negara industri. Bank harus mengambil langkah-langkah yang masuk akan menetapkan identitas nasabahnya, yang kemudian dikenal dengan “Know Your-Customer Rule”. 110 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (TPPU) ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam bentuk praktek pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak di atur secara jelas bahwa uang hasil kejahatan hacking juga dapat dipidana, dalam huruf y pasal tersebut hanya disebutkan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara
109
Indonesia telah menjadi anggota United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau yang lebih dikenal UN Drugs Convention. Namun negara Indonesia masih di cap tidak kooperatif untuk memberantas praktek money laundering, sebagaimana terdapat dalam daftar yang dirilis oleh Financial Actions Task Force on Money Laundering (FATF) yang merupakan satgas dari Organization for Economic Coorperation and Development (OECD). 110 Erman Rajagukguk, Pencucian Uang: Suatu Studi Perbandingan Hukum, makalah disampaikan pada lokakarya RUU Anti-Pencucian Uang (Money Laundering), diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan University of South Carolina dan Bank Indonesia, Surabaya, tanggal 21 Juli 2001, hlm. 13-14.
99
Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 111 Yang perlu dicermati dan dapat dijadikan contoh dari undang-undang ini dalam menangani sebuah tindak kejahatan adalah : 1) Bahwa Presiden dapat membentuk sebuah Komite Koordinasi Nasional
untuk
lebih
mengefektifkan
pencegahan
dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 112 2) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. 113 3) Dalam meminta keterangan, terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. 114 Namun dalam pelaksanaan penerapan Pasal untuk menjerat pelaku kejahatan hacking, UU TPPU ini masih harus didukung dengan peraturan 111
Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 112 Lihat Pasal 29 B Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tetang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 113 Lihat Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tetang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 114 Lihat Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tetang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
100
Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan kejahatan dunia siber (cybercrime).
C. Perlindungan nasabah bank yang menjadi korban kejahatan hacking 1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah Basis hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Hubungan hukum yang paling banyak terjadi di antara bank dengan nasabah adalah hubungan pemberian kredit. Bank bertindak sebagai kreditur dan nasabah bertindak sebagai debitur. Di antara mereka lazim ditanda tangani surat persetujuan membuka kredit. Pada dasarnya perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah tunduk pada ketentuan Pasal 1754 dan seterusnya dari KUH Perdata tentang pinjam-meminjam. 115 Seperti diketahui, bahwa kegiatan bank dibidang asset antara lain adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabah penerima kredit. Bila dilihat dari segi hukum, maka kegiatan pemberian kredit oleh bank termasuk kategori pinjam-
115
R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta : Pradnya Paramita, 1996) hlm. 451-452. Namun hendaknya diperhatikan bahwa Undang-Undang memberikan pengaturan tersendiri tentang hutang yang timbul dari pinjam meminjam uang seperti yang tertuang dalam Pasal 1756. Hutang yang terjadi karena peminjam uang, hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan. Apabila sebelum saat pelunasan terjadi perubahan nilai mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipijam harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku pada saat pelunasan dan resiko akibat turunnya nilai uang, berada ditangan kreditur.
101
meminjam yang di atur dalam KUH Perdata. Sedangkan kegiatan bank dibidang liabilities di antaranya adalah kegiatan yang berupa pengimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, tabungan dan transaksi-transaksi lainnya yang berupa penghimpunan dana masyarakat. Bila dilihat dari segi hukum, maka kegiatan transaksi simpanan uang seperti giro, deposito berjangka dan tabungan tentunya tunduk pada hukum penitipan yang di atur dalam KUH Perdata. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian UndangUndang Perbankan ini melihat hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah juga sebagai suatu fiduciary relation. 116 Terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, berlaku pula normanorma hukum dan praktik perbankan (banking practices) dan telah dikenal didunia perbankan internasional. Sebagai suatu fiduciary relation, maka selain sekedar kewajiban-kewajiban umum yang berlaku bagi setiap perjanjian pada umumnya, bank juga mempunyai kewajiban-kewajiban khusus yang harus dilaksanakannya terhadap nasabah penyimpan dana. 116
James R. Butler, Jr, dalam artikelnya yang berjudul Is Lender Liability Now Absolute Liability mengemukakan bahwa suatu fiduciary relationship timbul di antara pemberi pinjaman dan para penerima pinjaman dan para penjamin manakala ada suatu relationship of confidence and trust.
102
Membicarakan perlindungan nasabah bank yang menjadi korban kejahatan hacking mengingatkan kepada saat negara Indonesia sedang menghadapi awal krisis moneter yang menimpa negara tercinta ini, dimana banyak bank yang terkena likuidasi. Meskipun bank korban kejahatan hacking tidak harus likuidasi, namun bank harus tetap melindungi hak-hak nasabah berikut dengan uang simpanannya. Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:
perlindungan secara implisit (implicit deposit protection) dan
perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection). 117 Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) oleh sementara kalangan masih dianggap memadai untuk melindungi kepentingan nasabah, namun kenyataan dalam praktek perbankan dewasa ini, penerapan prinsip kehati-hatian yang merupakan andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah dan sekaligus sebagai sarana perlindungan masyarakat penyimpan, tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Sebab pertanggungjawaban bank terhadap keuangan nasabah belum
117
Opcit, hlm. 31. Disebutkan bahwa Perlindungan secara Implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.
103
menunjukkan kepastian pengembalian dana nasabah bila bank tersebut menjadi korban kejahatan hacking. 118
2. Kewajiban dan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah Undang-Undang mewajibkan kepada bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara kesehatan banknya yang meliputi aspek permodalan, kualitas assets, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) dalam menjalankan usahanya ialah agar kesehatan bank tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana dari bank itu pada khususnya. Jika tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam melakukan usahanya, lebih lanjut akan dapat mengakibatkan bank tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap para nasabah penyimpan dana bank itu, yaitu kewajiban untuk membayar kembali (melunasi) dana simpanan mereka. 119 Prinsip kehati-hatian dalam operasionalisasinya dijabarkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank. Ketentuan-ketentuan tersebut
118
Di samping memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, bank juga harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya seperti dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 119 Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
104
dapat berupa kewajiban-kewajiban, pembatasan-pembatasan dan laranganlarangan yang merupakan penjabaran dari prinsip kehati-hatian itu, dikenal sebagai rambu-rambu kesehatan bank. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, rambu-rambu kesehatan bank tersebut sebagian ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan sebagian lagi ditetapkan dalam Surat-Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang merupakan tambahan terhadap rambu-rambu kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu. 120 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata, kedudukan nasabah berada dibawah kewajiban bank untuk membayar gaji pegawai bank, kewajiban kepada pemerintah, pemegang hak preferen, sehingga nasabah hanya berstatus sebagai kreditur konkuren. Pada umumnya nasabah menghendaki status sebagai kreditur yang diutamakan pembayarannya mendahului pemenuhan kewajiban terhadap pihak-pihak tersebut di atas, mengingat sebagian besar dana yang dikelola oleh bank berasal dari simpanan masyarakat. Namun kalangan perbankan lebih menghendaki kedudukan nasabah penyimpan dana sebagai 120
Rambu-rambu kesehatan Bank yang dimaksud tersebut antara lain, adalah: a. Pembatasan Usaha Bank. b. Capital Adequacy Ratio (CAR). c. Reserve Requirement (RR). d. Loan to Deposit Ratio (LDR). e. Keharusan pemberian kredit berdasarkan analisis 5-C. f. Batas maksimum pemberian kredit. g. Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan.
105
kreditur konkuren, sesuai dengan KUH Perdata. Sedangkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa bentuk tanggung jawab pribadi pengurus muncul apabila pengurus bank melakukan kegiatan di luar kewenangan yang telah di atur dalam anggaran dasar perusahaan, sedangkan bila tindakan pengurus telah sesuai dengan kewenangannya maka merupakan tanggung jawab perusahaan dan bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pengurusnya. 121 Pertanggungjawaban yang dapat diberikan bank terhadap nasabah penyimpan dana adalah penerbitan buku simpanan dana nasabah. Bukti-bukti tersebut disatu pihak memberikan kepastian hak kepada nasabah bahwa nasabah mempunyai simpanan di bank, sedangkan dilain pihak menegaskan kewajiban bank untuk mengembalikan simpanan tersebut. Apabila bank dalam menjalankan usahanya, tanpa adanya itikad buruk dari bank dan atau adanya keadaan memaksa, maka bank tidak wajib mengganti biaya rugi dan bunga kepada nasabah. Sedangkan apabila bank dalam menjalankan usahanya ternyata telah mengabaikan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga menimbulkan kerugian nasabah, maka bank wajib mengganti biaya rugi dan bunga kepada nasabah,
121
Andrian Sutedi, Hukum Perbankan suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, (jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 170.
106
selain mengembalikan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya oleh para penyimpan dana. Secara eksplisit, kewajiban pengembalian simpanan nasabah bank yang menjadi korban kejahatan hacking belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Di dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan terhadap simpanan para nasabah yang ada di bank yang sedang bermasalah, dimana penilaian terhadap bank yang bermasalah harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. 122 Nilai simpanan yang dijamini oleh pemerintah ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai batas-batas tertentu. 123 Penjaminan simpanan nasabah bank diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal. 124 Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan penerapan Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia adalah: 125
122
Bab V Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Keuangan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 124 Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 125 Ibid. 123
107
a. Besarnya premi yang harus dibayar oleh tiap bank seharusnya sebanding dengan bobot resiko. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki peran yang menentuka karena Bank Indonesia mengetahui dengan pasti resiko tersebut, khususnya pada bank-bank dalam kelompok beresiko; b. Limit ganti rugi tiap negara bervariasi, sehingga harus cermat dalam menentukannya, sebab terkait dengan beban premi bagi nasabah asuransi dan pada akhirnya berdampak pada kenaikan suku bunga; c. Perlu ada kewajiban bagi bank untuk ikut serta dalam asuransi deposito nasabah debitur yang sering kali dilupakan dalam hal perlindungan nasabah.
108
BAB III KENDALA POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN HACKING TERHADAP BANK
A. Kendala Eksternal 1. Perangkat hukum a. Hukum Materiil 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
1998
tentang
Perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan tidak mengatur khusus apabila terjadi kejahatan Hacking atau kejahatan lain dengan menggunakan internet terhadap sebuah bank. Sanksi yang diterapkan hanya bisa diberlakukan kepada jajaran personel bank tersebut. Hanya Pasal 49 ayat (1) dapat diterapkan dalam kejahatan hacking terhadap bank apabila tersangkanya adalah pegawai bank tersebut, baik dia langsung sebagai Hacker perorangan atau orang yang turut serta melakukan dengan cara memberikan akses atau password kepada orang luar (Hacker), sehingga Hacker tersebut dengan sangat mudah dapat masuk ke dalam jaringan bank tersebut. Apabila sebuah bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dengan
109
mengacu kepada Pasal 37 Undang-Undang ini hanya bisa memberikan arahan kepada para pengurus bank yang menjadi korban kejahatan hacking tersebut untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap bank tersebut, dimana bunyi Pasal tersebut di antaranya yaitu melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku. Undang-Undang ini jelas tidak bisa diterapkan secara berdiri sendiri untuk menjerat pelaku kejahatan hacking.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun UndangUndang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ini juga tidak ada Pasal-Pasal yang mengatur apabila sebuah perseroan tersebut menjadi korban kejahatan
hacking.
Undang-Undang
ini
hanya
menerangkan
bagaimana membentuk sebuah perseroan, bagaimana mengelolanya, bagaimana tanggung jawab dari pengurus dan apa sanksinya, tidak menyebutkan bagaimana tanggung jawab pengurus apabila perseroan tersebut menjadi korban kejahatan hacking.
110
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang ini Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak memberikan arahan/pedoman kepada seluruh perbankan tentang bagaimana langkah-langkah apabila sebuah bank menjadi korban kejahatan hacking. Undang-Undang ini juga tidak menyatakan bagaimana nasib uang nasabah yang ada di bank tersebut, hilang atau bisa diganti oleh bank tersebut.
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-Undang ini ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam bentuk praktek pencucian uang di Indonesia, untuk menjerat kejahatan hacking dengan Undang-Undang ini masih harus didukung dengan peraturan Perundang-Undangan yang lainnya.
111
5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin
Simpanan
tidak
menyebutkan
tentang
perlindungan nasabah bank yang menjadi korban hacking, namun tahapan-tahapan dan tatacara perlindungan nasabah sebuah bank yang terkena likuidasi bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi nasabah bank yang menjadi korban hacking.
6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus hal-hal yang menyangkut cybercrime. Di dalam Bab Ketentuan Umum tidak secara jelas digambarkan tentang penjelasan kejahatankejahatan dengan menggunakan komputer. Kejahatan-kejahatan komputer yang dikenal dalam dunia siber (Syber Space) tidak tergambar secara jelas. Pemerintah dalam membentuk UU ITE ini masih
menggunakan
pendekatan
politis-pragmatis,
bukan
menggunakan pendekatan kebijakan publik yang melibatkan lebih banyak kalangan, sehingga tidak heran kalau UU ITE ini hanya
112
sepotong-sepotong mengatur pemanfaatan teknologi yang sudah begitu luas penggunaannya di berbagai aspek kehidupan manusia. UU ITE ini lebih banyak mencermati transaksi elektronik yang dipakai dlam dunia bisnis, tidak lebih. Padahal siapapun tahu bahwa dunia siber (cyberword) lebih luas dari sekedar transaksi elektronik. Banyak
ketentuan-ketentuan
yang
menyangkut
tentang
pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat dihukum belum masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti hal-hal yang di atur dalam buku I KUHP tidak ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti Kelalaian atau khilaf, lalai atau khilaf adalah kalimat yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan kegiatannya. Apabila kelalaian itu dilakukan oleh manusia didunia nyata dan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, di atur secara tersendiri dengan menggunakan Pasal-Pasal tertentu, bahkan kadang pula si pembuat lalai ini juga akan mendapatkan ancaman hukuman seperti banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas. Namun di dalam dunia siber (cyberspace) kelalaian adalah tindakan fatal yang bisa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara sekalipun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
113
tidak menyebutkan sedikitpun tentang kelalaian yang dibuat oleh pembuat situs sehingga hacker bisa masuk dengan leluasa. Kegiatan yang lain yang sama pentingnya dengan kelalaian adalah percobaan melakukan perbuatan jahat dan turut serta melakukan
Dalam
Undang-Undang
Informasi
dan
Transaksi
Elektronik ini tidak di atur apakah percobaan melakukan dan juga turut serta kejahatan hacking dapat dipidana atau tidak. Kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga tidak mengatur kapan kadaluwarsa perbuatan pidana kejahatan hacking. Semua kegiatan kejahatan tersebut di atur pada Bab tentang perbuatanperbuatan apa saja yang dilarang, sehingga terkesan seperti Pasal keranjang sampah, pokoknya semua kegiatan yang melanggar aturan telematika di Indonesia itulah yang dilarang. Dari sekian banyak sisi gelap yang ada dalam Cyberspace, yang paling banyak mendapat perhatian adalah perbuatan yang dilakukan oleh Hacker Hitam (Cracker). Pada umumnya reaksi yang diberikan oleh korban Cracker adalah merasa kaget, kesal dan terakhir mencela ulah Cracker ini. Akibat ulah Cracker ini bukan hanya uang yang seharusnya dapat diinvestasikan untuk keperluan lain menjadi terhambat, melainkan keuntungan seperti dijanjikan ketika memasuki Cyberspace untuk sementara tidak terwujud. Para korban umumnya
114
menganggap serangan Cracker ini sebagai sebuah kecelakaan dan mereka tidak mau mempublikasikan atau melaporkan apa yang di deritanya kepada polisi meskipun sebenarnya tahu apa yang dilakukan oleh Cracker itu merupakan tindak kejahatan. Internet sebagai hasil revolusi teknologi memungkinkan transfer data secara cepat dan efisien pada skala global, namun tampaknya sumber daya aparatur belum sepenuhnya menyadari betapa hebatnya teknologi informasi
dan komunikasi yang menyebabkan
perubahan paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakmampuan polisi dalam menangani aktivitas Hacking juga menjadi sorotan dari para korban Cracker. Ketidakmampuan ini telah mengubah paradigma teori labeling yang mengasumsikan tindakan penangkapan merupakan proses awal dari labeling. Polisi belum dapat menangkap Cracker yang meng-hack sebuah situs (termasuk ketidakmampuan menangkap Cracker yang menyerang situs Polri sendiri) sehingga langkah awal dari proses labeling berupa penangkapan tidak ada. Proses awal dari labeling justru terdapat dari laporan-laporan media massa yang secara gencar memberitahukan aktivitas Hacking. 126 Indonesia adalah negara yang tergolong negara yang baru menerima teknologi internet ini, banyak perangkat hukum yang belum 126
Op cit, hlm. 4-6.
115
disiapkan untuk menghadapi sisi gelap dari perkembangan teknologi tersebut. Meskipun sangat terburu-buru dan kaget, namun Indonesia sudah bisa membuat Undang-Undang yang diharapkan dapat menghadang perkembangan kejahatan dunia maya (Cybercrime). Sayangnya lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi ini belum dibarengi oleh peraturan yang mengatur tentang hukum formilnya. Perangkat hukum yang ada di Indonesia belum memadai untuk menjerat kejahatan dunia maya (cybercrime) pada umumnya dan kejahatan
hacking pada khususnya. Indonesia saat ini pun baru
mempunyai sebuah Undang-Undang baru yang mengatur tentang perilaku kegiatan di dunia siber (cyberspace), namun Undang-Undang ITE yang ada saat ini masih menggunakan model umbrella provision 127 sehingga ketentuan cybercrime tidak di atur dalam Perundang-Undangan tersendiri, sedangkan peraturan PerundangUndangan yang ada sebelum UU ITE ini lahir juga ada mengatur tentang kegiatan di dunia siber (cyberspace) meskipun itu hanya beberapa Pasal saja. 128 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
127
Dipakainya model ini karena pembuat Undang-Undang melakukan pertimbanganpertimbangan yaitu: lebih sejalan dengan sistem hukum Indonesia, lebih efektif dalam penegakkannya melalui implementing legislation dan mengakomodasikan kepentingan ius constitutum dan ius contitutuendum. UU ITE yang baru menggunakan sintesis hukum materiil dan lex informatica. 128 Peraturan Perundang-Undangan yang lahir sebelum UU ITE lahir yang Pasal di dalamnya terdapat pengaturan kegiatan di dunia siber (cyberspace) harus ada sinkronisasi dengan UU ITE yang baru muncul.
116
dipunyai Indonesia juga harus dilakukan perubahan revolusioner untuk mengatur kegiatan di dunia siber (cyberspace) dengan memperluas pengertian-pengertian yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di cyberspace.
b. Hukum Formil Dalam perangkat hukum formil yang digunakan juga belum memadai sehingga penyidik melakukan kegiatan pembuktian masih belum optimal. Pengumpulan bahan-bahan untuk pembuktian yang menyangkut bukti-bukti digital (digital evidence) sangat sulit diterapkan apabila penyidik mengikuti hukum formil yang saat ini berlaku di Indonesia, sehingga
kesenjangan
Penyidik/Penyidik
terhadap
sebuah
pemahaman
antara
Pembantu dengan Jaksa Penuntut Umum akan
semakin lebar. Jaksa Penuntut Umum pun akan menemui kendala yang sama dengan penyidik saat melakukan penuntutan karena sistem pembuktian di yang berlaku Indonesia bahwa alat bukti harus dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pengadilan.
2. Pemerintah sebagai regulator Meskipun dalam Undang-Undang ITE dimunculkan peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi, namun dalam
117
pelaksanaannya dilapangan dirasakan sangat kurang sekali. Regulasi pengaturan tentang warung-warung internet yang begitu banyaknya muncul di Indonesia
khususnya
tentang
apabila
ada
kejahatan
hacking
yang
ditemukan/terjadi tidak ada sama sekali. Regulasi warnet dari pemerintah hanya sebatas kepada bagaimana warnet tersebut memberikan kontribusi yang bersifat perekonomian dari dan kepada masyarakat. Sehingga apabila dibiarkan terlalu lama akan menimbulkan ketidaktertiban penggunaan internet di Indonesia. Seorang Polisi akan kesulitan melacak keberadaan seorang hacker ketika kejahatan hacking tersebut berada diwilayah kerjanya, meskipun secara otomatis sebuah IP. Adress akan terekam dalam data base server namun menemukan sebuah warnet di suatu kota besar yang banyak bermunculan bisnis warnet di daerah tersebut akan sangat-sangat membuat pusing seorang polisi untuk menemukan warnet yang digunakan oleh sang hacker. 129
129
Ada 2 (dua) model yang diusulkan oleh Mieke untuk mengatur kegiatan-kegiatan di cyberspace, yaitu:129 1. Model Ketentuan Payung (Umbrella Provisions) sebagai upaya harmonisasi hukum yang dapat memuat : a. Materi-Materi Pokok saja yang perlu di atur dengan memperhatikan semua kepentingan, antara lain seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah, penegak hukum; dan b. Keterkaitan hubungan dengan peraturan Perundang-Undangan yang telah ada terlebih dahulu dan yang akan datang agar tercipta suatu hubungan sinergis. 2. Model Triangle Regulations sebagai upaya mengantisipasi pesatnya laju kegiatan-kegiatan di cyberspace yang merupakan upaya yang lebih menitik beratkan kepada permasalahan manakah yang perlu lebih dahulu diberikan prioritas. Berdasarkan skala prioritas 3 (tiga) regulasi yang dapat disusun terlebih dahulu, yaitu: a. Pengaturan sehubungan dengan Transaksi Perdagangan Elektronika (e-commerce) atau online transaction, yang di dalamnya memuat antara lain tentang Digital signature dan certification of authorithy, aspek pembuktian, perlindungan konsumen, anti monopoli dan persaingan sehat, perpajakan serta asuransi;
118
Negara dalam hal ini pemerintah selaku pemegang regulator dalam penentuan kebijakan yang menyangkut dunia siber belum berperan maksimal dan bekerja sesuai jalurnya, hal ini dapat dilihat dari belum dilakukannya pembuatan peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran penanggulangan kejahatan dunia siber (cybercrime) untuk menampung atau mensingkronkan beberapa Perundang-Undangan agar supaya kejahatan hacking tidak dapat lolos dari jerat hukum. Departemen Informasi dan Komunikasi (Dep Infokom) dalam hal ini tangan kanan pemerintah yang khusus menangani kegiatan dunia siber belum melakukan bekerja sama dengan Polri dan instansi terkait lainnya membentuk tim untuk menampung keluhan, pelayanan, keluhan masyarakat dunia siber seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah lebih dulu maju dalam penanganan kegiatan masyarakat dunia siber. 130 Pemerintah juga belum membentuk sebuah Komite Nasional yang bertugas pemantauan kejahatan dunia siber (cybercrime), dimana Komite tersebut bisa cepat berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan dunia
b.
Pengaturan sehubungan Privacy Protection terhadap pelaku bisnis dan konsumen, yang ada di dalamnya memuat antara lain perlindungan electronic database, individual/company records; dan c. Pengaturan sehubungan cybercrime, yang di dalamnya memuat antara lain yuridiksi dan kompetensi dari badan peradilan terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam cyberspace, penipuan melalui komputer atau melalui jaringan telekomunikasi, ancaman dan pemerasan, fitnah atau penghujatan (defamation), kegiatan transaksi atas substansi yang berbahaya, eksploitasi seksual dari anak-anak, substansi yang tidak layak untuk ditransmisikan. 130 Di Amerika Serikat, FBI bekerja sama dengan National White Collar Crime Centre Amerika Serikat telah membentuk sebuah lembaga dengan nama The Internet Fraud Complaint Center yang bertugas untuk menerima pengaduan semua korban kejahatan komputer.
119
siber antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan Lembaga Penjamin Simpanan. Kerja sama dengan PPATK dan LPA ini sangat berguna sekali untuk mengakomodir baik itu uang nasabah bank yang menjadi korban kejahatan hacking maupun uang dari hasil kejahatan hacking.
3. Bank Indonesia dalam Perbankan Sebuah bank akan menjadi besar apabila banyak masyarakat yang mempercayakan penyimpanan uangnya kepada bank tersebut, di samping itu sebuah bank dikenal sebagai bank besar apabila banyaknya cabang dari bank tersebut dimana-mana, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Semakin banyak cabang bank tersebut, maka akan semakin banyak jaringan komputer bank tersebut terhubung antara satu dengan yang lainnya agar pelayanan kepada masyarakat/nasabah cepat dan memuaskan pelanggannya. Semakin banyak jaringan dari bank tersebut tersambung dengan internet akan semakin besar tingkat resiko yang ditimbulkannya, karena sekali bank tersebut terhubung dengan dunia luar bank melalui internet maka akan semakin tidak aman simpanan uang nasabah bank itu, karena terbuka dari ancaman para hacker, tinggal tergantung dari seberapa kuat sistem
120
pengamanan yang dibuat oleh bank tersebut untuk mengamanankan rahasia dalam banknya. Kejahatan hacking terhadap bank bisa dilakukan oleh siapa orang siapa saja, bahkan oleh pegawai dilingkungan perbankan itu sendiri. Di dalam Perundang-Undangan bidang perbankan yang dimiliki oleh Indonesia tidak ada satu pun yang secara jelas menyatakan bahwa hacking itu perbuatan jahat dan sangat berbahaya bagi bank tersebut bahkan bagi perekonomian sebuah negara. Begitu satu bank besar menjadi korban hacking maka berapa banyak nasabah/konsumen yang dirugikan. Bank Indonesia sebagai Bank Central 131 belum melakukan pembenahan baik pembenahan doktrin, landasan hukum serta kegiatan pelaksanaan yang menyangkut perilaku kejahatan di dunia siber. Bank Indonesia selaku bank sentra belum melakukan kerjasama (Memorandum of Understanding) dengan Polri untuk penanggulangan awal kejahatan siber, khususnya hacking terhadap bank. Terhadap kejahatan hacking yang korbannya adalah sebuah bank mempunyai kendala lainnya yaitu kendala aturan kerahasiaan bank dan sulitnya tahapan yang dilalui penyidik dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan hacking. Dimana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, pihak bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada 131
Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas moneter, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
121
bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, tentu dengan berdalih akan berpengaruh kepada nama baik bank tersebut terhadap publik pengurus bank meskipun perusahaannya sedang colaps tetap akan mempersulit penyidik untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan. 132
4. Peran Masyarakat Masyarakat Indonesia juga masih belum mendukung terhadap perkembangan teknologi informatika, seperti yang dialami oleh pakar informatika Indonesia, Roy Suryo, di kantor Polda Jawa Tengah pada saat memperkenalkan fasilitas e-mail di Polda Jateng tersebut. Sejak kehadiran fasilitas tersebut, semua urusan kerja yang berkaitan degnan kurir atau pengantar pesan bisa dihilangkan. Pesan-pesan dan dokumen penting bisa dikirim melalui e-mail. Waktu, energi dan biaya yang diperlukan untuk mengantar dokumen penting dari satu kota ke kota yang lain bisa dihapus berkat e-mail, namun proses itu tidak berlangsung lama. Kultur masyarakat yang masih awam merasa kehadiran e-mail menyebabkan pendapatan mereka para kurir atau pengantar pesan berkurang bahkan hilang. Meski kebanyakan korban kejahatan hacking jarang sekali melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada Polri atau pemerintah, masyarakat 132
Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa Menteri dapat memberikan izin kepada Polri, Jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.
122
masih acuh tak acuh tentang kejahatan hacking ini. Masyarakat yang menjadi korban kejahatan hacking juga masih enggan melaporkan apabila dia menjadi korban kejahatan hacking ini karena merasa tidak perlu mengadukan kejadian itu dan lebih baik memperbaiki sistem pengamanan dari jaringan komputernya. Kultur dari masyarakat juga mewarnai kendala penanganan kejahatan hacking terhadap bank ini. Masyarakat kita yang sudah bertahun-tahun hanya tahu tentang perilaku kehidupan sosialnya seperti yang sekarang ini, tiba-tiba di hadapkan dengan dunia yang sangat asing bagi masyarakat kita, dunia yang tidak nyata dan tidak bisa mereka rasakan namun berkaitan dan erat hubungannya dengan masyarakat lainnya di dunia yang baru tersebut. Masyarakat Indonesia sudah terlalu banyak dihadapkan dengan produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh aparat pembuat hukum, sehingga kebanyakan dari masyarakat Indonesia masih menilai bahwa hukum siber (cyberlaw) seolah-olah hanya untuk orang-orang diluar dunia mereka, tidak berlaku untuk masyarakat di kehidupan nyata. Akibatnya penyalah gunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat memprihatinkan dan dijuluki sebagian negara di dunia ini sebagai negara kriminal Internet.133 Pada tahun 2002 saja Polri telah menemukan 109 (seratus sembilan) kasus tindak pidana yang berhubungan dengan Teknologi Informasi yang
133
Pikiran Rakyat, 2 Nopember rakyat.com/cetak/1102/02/0304.html.
2002,
dapat
diakses
di
http://www.pikiran-
123
dilakukan oleh 124 (seratus dua puluh empat) tersangka WNI yang melakukan aksinya di berbagai kota di Indonesia. 134
C. Kendala Internal 1. Instrumental Kendala yang paling mendasar adalah kendala doktrin.
Seluruh
personel Polri dari Mulai Pangkat tertinggi sampai pangkat terendah saat ini baru dihadapkan kepada dunia yang sebelumnya tidak pernah terpikir untuk dilakukan tindakan-tindakan kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini harus dilakukan pengembangan pemahaman dan penyatuan persepsi dilingkungan internal Polri tentang dunia siber. Di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pokok Kepolisian menyebutkan bahwa: 135 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Kemudian pada
134
Data Laporan Kriminal tahun 2002 Bareskrim Mabes Polri. Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
135
124
angka 6 disebutkan pula bahwa keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 136 Apabila dilihat uraian tersebut di atas maka tidak perlu dipertanyakan dan dipersoalkan lagi apa yang dinamakan ketertiban masyarakat secara nyata yang sama-sama kita alami, sehingga dalam penjelasan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini tertulis cukup jelas sehingga tidak perlu mendapat penjelasan lagi. 137 Namun apakah istilah tersebut juga sama dan berlaku di dunia siber? Perubahan dan pengembangan pemahaman seharusnya harus sudah dijabarkan di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut supaya diperoleh kesamaan persepsi tentang dunia siber. Di dalam bab III Undang-Undang pokok Polri yang menyatakan tugas dan wewenang Polri belum dimasukkan hal-hal yang mengatur tentang kehidupan dunia siber. Pasal 14 ayat (1) huruf
a dijelaskan bahwa: 138
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Ini memerlukan perluasan pemahaman
136
Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. George L. Kelling dan Catherine M. Coles dalam bukunya Fixing Broken Windows, 1996, menjelaskan definisi dari ketertiban, yaitu: kesopanan, sikap lembut sesuai dengan adat dan perilaku kehidupan masyarakat. 138 Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 137
125
dan tindakan dengan menambahkan tindakan yang dilakukan Polri dalam menghadapi perilaku masyarakat di dunia siber. Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh anggota Samapta Polri guna mencegah terjadinya suatu tindak kriminal, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. 139 Di dalam ketentuan umum dijelaskan jenis-jenis patroli, yaitu Patroli Jalan Kaki, Bersepeda, Bermotor, Berkuda, Satwa Anjing, Perairan dan Patroli Multifungsi. Patroli ini bertujuan untuk: 140 a. Penampakan kesiapsiagaan dan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. b. Pencegahan bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas. c. Pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. d. Pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat. e. Diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas. f. Pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.
139
Lihat Lampiran Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/249/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Buku Petunjuk Kegiatan Patroli. 140 Ibid, hlm. 6.
126
2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Polri
mengacu kepada Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan dengan Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Surat Keputusan Kapolri ini dijabarkan struktur organisasi dan tata kerja masing-masing satuan mulai dari Mabes Polri sampai kepada kesatuan yang terkecil yaitu polsek. Kepolisian Daerah Republik Indonesia, disingkat Polda, adalah badan pelaksana utama Polri pada tingkat kewilayahan yang berkedudukan dibawah Kapolri yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugastugas Polri lain dalam daerah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. 141 Susunan Organisasi Polda terdiri dari: 142 a. Unsur Pimpinan. 1) Kapolda.
141
Lampiran “B” Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Republik Indonesia tingkat Polda hlm. 9. 142 Ibid, hlm. 11.
127
2) Wakapolda. b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf. 1) Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (Itwasda). 2) Biro Perencanaan umum dan Pengembangan (Rorenbang). 3) Biro Operasi (Roops). 4) Biro Pembinaan Kemitraan (Robinamitra). 5) Biro Personalia (Ropers). 6) Biro Logistik (Rolog). c. Unsur Pelaksana Staf Khusus/Pendidikan dan Pelayanan. 1) Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas). 2) Bidang Pembinaan Hukum (Bidbinkum). 3) Bidang Pertanggung jawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Bidpropam). 4) Bidang Telekomunikasi dan Informatika (Bidtelematika). 5) Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes). 6) Bidang Keuangan (Bidku). 7) Sekolah Polisi Negara (SPN). 8) Sektretariat Umum (Setum). 9) Detasemen Markas (Denma). d. Unsur Pelaksana Utama. 1) Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam).
128
2) Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim). 3) Direktorat Samapta (Ditsamapta). 4) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas). 5) Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair). 6) Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).
e. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf Kewilayahan (Polres). Di tingkat Polda, unsur yang menangani kegiatan dunia siber adalah Bidang
Telematika
yang
berada
dibawah
Kapolda
yang
bertugas
menyelenggarakan pembinaan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. 143 Peralatan yang dimiliki Bidtelematika Polda Sumut adalah : sebuah komputer personal, mesin faximili, base station handy talky da peralatan meubelair. 144 Dengan bantuan peralatan hanya sebuah personal komputer yang sama sekali tidak terhubung dengan internet, bidtelematika tidak akan dapat bekerja maksimal dalam menangani kasus kejahatan hacking terhadap bank. 143
Ibid, hlm. 38. menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas bidtelematika menyelenggarakan fungsi : a. Pembinaan fungsi telematika dalam lingkungan Polda. b. Pembangunan/pembinaan/pemeliharaan jaringan dan pelayanan telekomunikasi. c. Pembinaan dan penyelengaraan sistem informatika yang meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan evaluasi serta penyajian informasi termasuk pelayanan multimedia. d. Pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal yang meliputi penyiapan dan penyajian data/statistik kriminal. e. Pemberian bimbingan dan bantuan teknis dan komputer forensik kepada satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Mapolda. 144 Daftar Inventarisir Bidtelematika Polda Sumut.
129
Dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di tingkat Polda ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda. Ditreskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatankegitatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakkan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 145 Susunan organisasi Direktorat Reserse Kriminal terdiri dari: 146 a. Sub bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin). b. Bagian Analis (Baganalis). c. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS). d. Seksi Identifikasi (Siident). e. Satuan Operasional (Satopsnal). Selaku bagian yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi di jajaran Polda, Direktorat Reserse Kriminal belum mempunyai unit khusus dalam penanganan tindak pidana kejahatan hacking. Penyidikan yang dilaporkan hanya ditangani oleh satuan operasional yang tidak memiliki spesifikasi khusus dalam bidang cybercrime.
145
Ibid, hlm. 51. Ibid, hlm. 52.
146
130
Di tingkat Polres, struktur organisasi juga mengacu kepada Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Republik Indonesia. Polres bertugas menyelenggarakan
tugas pokok Polri dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. 147 Susunan Organisasi Polres terdiri dari: 148 a. Unsur Pimpinan. 1) Kapolres. 2) Wakapolres. b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf. 1) Urusan Telematika dan Informatika (Urtelematika). 2) Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakkan Disiplin (P3D). 3) Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud). c. Unsur Pelaksana Utama. 1) Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). 2) Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam).
147
Lampiran “C” Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Republik Indonesia tingkat Polres hlm. 9. 148 Ibid, hlm. 11.
131
3) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). 4) Satuan Samapta (Satsamapta). 5) Satuan Lalu Lintas (Satlantas). d. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf Kewilayahan (Polsek). Di tingkat Polres, unsur yang menangani kegiatan dunia siber adalah Urusan
Telematika
yang
berada
dibawah
Kapolres
yang
bertugas
menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di tingkat Polres ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai degnan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan. 149 Susunan organisasi Satuan Reserse Kriminal terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit. Selaku bagian yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi di jajaran Polres, Satuan Reserse Kriminal belum mempunyai unit khusus dalam penanganan tindak pidana kejahatan hacking. Penyidikan yang dilaporkan 149
Ibid, hlm. 18.
132
hanya ditangani oleh unit yang tidak memiliki spesifikasi khusus dalam bidang cybercrime.
3. Fungsional Kegiatan kepolisian di dalam menangani perilaku sosial masyarakat selalu melakukan tingkatan tindakan, yaitu mulai tindakan pre-emtif, preventif dan represif. Eskalasi tindakan tersebut sudah ditentukan fungsi-fungsi kepolisian yang menanganinya. 150 Tindakan pre-emtif diemban oleh fungsi intelijen, tindakan preventif diemban oleh fungsi samapta, binamitra, lalulintas dan tindakan represif diemban oleh fungsi penegakkan hukum yaitu fungsi reserse kriminal dan reserse narkoba. Penanganan masalah cybercrime saat ini masih difokuskan pada penegakkan hukum saja, sehingga masih fungsi reserse kriminal yang menangani masalah cybercrime. Penanganan di fungsi reserse juga hanya terbatas pada satuan kerja Mabes Polri saja, apabila Polda menemukan kejadian kejahatan yang berhubungan dengan komputer, maka harus meminta bantuan dari personel Mabes Polri. Penanganan masalah cybercrime dengan menggunakan sarana non penal yaitu dengan mengedepankan fungsi kemitraan dengan masyarakat dan fungsi samapta masih terabaikan.
150
Momo Kelana, Memahami Undang - Undang Kepolisian, (Jakarta : PTIK “Press”, 2002),
hlm. 77.
133
Fungsi intelijen, merupakan bagian yang sangat menentukan bagi keberhasilan tugas-tugas kepolisian, sebab organ intelijen berfungsi menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan satuannya untuk early warning dan early detection. 151
Intelijen adalah kegiatan di samping mencari data dan
informasi, juga harus mampu memprediksi atau membuat perkiraan mengenai kejadian dan kegiatan yang mungkin akan dihadapi atau terjadi di masa mendatang. 152 Hasil operasional intelijen adalah produk intelijen, yaitu informasi, data dan laporan tertulis, yang disampaikan oleh pelaksana intelijen kepada pimpinan. Begitu pentingnya produk intelijen sehingga dikatakan bahwa produk intelijen adalah tahapan atau bagian dari operasional intelijen. Namun semua proses olahan produk intelijen saat ini masih bersifat paperless sehingga komputer hanya dipakai seperti mesin tik elektronik saja, belum dimanfaatkan untuk kepentingan pemantauan kegiatan dunia siber. Fungsi binamitra dengan mengedepankan program perpolisian masyarakat belum menyentuh ke aspek kehidupan dunia siber. Program Perpolisian Masyarakat masih dalam tahap awal yaitu pembentukan dan proses meyakinkan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat tersebut melaksanakan program Perpolisian Masyarakat tersebut belum terbentuk secara mendalam di kehidupan 151
Y. Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, Intelijen, (Jakarta:PT Ekalaya Saputra, 2001), hlm. 1. Ibid, hlm. 19. Teori dasar intelijen berkisar pada teori penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Oleh sebab itu negara-negara maju dalam rangka efesiensi dan efektifitas telah merubah image intelijen dengan juga memanfaatkan proses intelijen pada berbagai lahan organisasi bisnis dengan methoda simbiosis mutualisme. 152
134
bermasyarakat. Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. Filosofi polmas berangkat pada keyakinan bahwa tantangan-tantangan yang sedang dihadapi dimasa kini menuntut polisi memberikan pelayanan secara penuh, proaktif maupun reaktif. 153 Sebagai suatu strategi, polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar antara petugas polmas dengan masyarakat lokal. Kemitraan ini penting dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pada akhirnya kemitraan ini dapat mengurangi kejahatan, rasa ketakutan akan terjadi kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Sebenarnya polmas sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep sistem keamanan swakarsa (siskam swakarsa – sistem keamanan yang muncul dari inisiatif warga). Konsep ini kemudian disesuaikan dengan trend perpolisian dalam masyarakat madani masa kini. Dengan demikian konsep tersebut tidak semata-mata merupakan penjiplakan dari konsep umum polmas. Tujuan penerapan polmas adalah terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal untuk menanggulangi kejahatan dan ketidak tertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat 153
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Pedoman Pelatihan Perpolisian Masyarakat, (Jakarta : Polri, 2006), hlm. 9.
135
setempat. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana. Kerjasama polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekedar bersama dalam operasional penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen mulai dari perencanaan
sampai
pengawasan/pengendalian
dan
analisis/evaluasi
atas
pelaksanaannya. 154 Fungsi kesamaptaan, saat ini hanya difokuskan untuk menghindari terjadinya kejahatan dengan menghilangkan kesempatan berbuat jahat melalui metode patroli. Ada beberapa pengertian tentang patroli, antara lain: Patroli Polisi sering diartikan sebagai polisi yang melaksanakan patroli. Atau perondaan yang dilakukan oleh Polisi atau Tentara. 155 Sementara itu Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat pengertian tentang patroli sebagai beriku:
154
Lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol:SKEP/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri, hlm. 18. 155 Christina Ruse, Oxford Student’s Dictionary (1990), hlm. 459. menyebutkan bahwa patroli adalah: Patrol to go around (palace) to see that all is well, to look out for people doing wrong, in need of help etc.
136
Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan, situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. 156 Tugas pokok patroli polisi antara lain : 157 a. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan berbuat jahat. b. Memelihara dan meningkatkan tertib dan kepatuhan hukum masyarakt serta membina ketentraman masyarakat. c. Menjaga keselamatan orang, harta benda, hak asasi dan termasuk memberi perlindungan dan pertolongan. d. Memelihara ketertiban, keteraturan dan keamanan umum. e. Memberikan
pelayanan
masyarakat,
menerima
laporan
dan
pengaduan. f. Melakukan tindakan pertama terhadap peristiwa pidana tertangkap tangan, tipiring, tindakan hukum lainnya atas perintah kasatwil, menangani kecelakaan lalu-lintas atau kecelakaan lainnya atau
156
Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/35/V/1989, tanggal 26 Mei 1989, tentang Patroli Polisi. 157 Ibid.
137
pelanggaran hukum lalu-lintas, menangani musibah khususnya bencana alam. g. Melakukan pengawasan dan tindakan pertama di TKP untuk kepentingan penyidikan. h. Memberikan
penerangan/penyuluhan
pada
masyarakat
guna
merangsang partisipasi masyarakat dalam berkamtibmas. i. Mencatat, mengumpulkan data dan informasi tentang apa yang dilihat, apa yang disaksikan dan apa yang dialami kemudian melaporkannya ke kesatuan tempat bertugas dalam bentuk laporan patroli, laporan polisi serta wajib membuat berita acara atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan di TKP. Dari tugas-tugas pokok patroli polisi di atas sama sekali tidak disentuh ataupun disebutkan masalah kegiatan di dunia siber. Tugas pokok di atas hanya diperuntukkan pada kegiatan di dunia nyata saja. Bentuk patroli yang selama ini dikenal oleh seorang polisi antara lain patroli berjalan kaki, patroli bersepeda, patroli bermotor, patroli berkuda, patroli dengan kapal laut, patroli dengan pesawat terbang. Bila dilihat dari daerah yang dipatroli, bentuk patroli dapat dibagi menjadi patroli wilayah tertentu, patroli jalan tertentu, patroli obyek tertentu. 158 Munculnya kehidupan masyarakat di dunia siber membuat organisasi Polri harus sudah memikirkan teknik dan cara berpatroli didunia siber (cyber patrol). 158
Djunaidi Maskat, Patroli, Teknik dan Taktik, (Sukabumi : Secapa Polri, 1995), hlm. 13.
138
Fungsi reserse kriminal, melakukan kegiatan represif yang meliputi penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri, kegiatan tersebut kemudian dikenal sebagai pelaksanaan penyidikan tindak pidana, yang pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakkan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak azasi sekarang dalam rangka kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. 159 Tugas pokok fungsi reserse kriminal adalah melaksanakan penyidikan tindak pidana, dimana dalam pelaksanaanya berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:JUKLAK/04/II/1982 tanggal 18 Pebruari 1982 tentang proses penyidikan tindak pidana. 160 Kegiatan fungsi reserse kriminal masih belum diaktifkan untuk penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus cybercrime. Dalam bahan ajaran yang diberikan kepada siswa/taruna polisi masih bahan ajaran yang menyangkut dengan fungsi dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di dunia nyata saja. 161
159
Pieter Yacob Sihasale, Diktat Fungsi Tehnis Reserse (Semarang : Departemen Profesi Akpol), hlm. 7. 160 Ibid. hlm. 8. 161 Ibid, Dalam diktat fungsi teknis reserse Akademi Kepolisian disebutkan bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penyidikan hanya disebutkan faktor-faktor yang ada di dunia nyata, antara lain : faktor manusia (formal, fisik, mental dan kemampuan), faktor dana, faktor sarana dan faktor metoda.
139
4. Sarana dan Prasarana Membicarakan sarana dan prasarana tidak terlepas dari anggaran yang diperoleh kesatuan tersebut. Sarana dan prasarana yang dimiliki Polri untuk menangani kehidupan dunia siber hanya ada di unit cybercrime Bareskrim Mabes Polri, sedangkan di seluruh Polda jajaran masih belum mempunyai sarana dan prasarana yang digunakan untuk menangani kehidupan dunia siber. Sarana dan prasarana yang dimiliki Polri sangat berhubungan dengan anggaran yang diterima oleh Polri dari Pemerintah. 162 Dalam salah satu program Polri yang membahas masalah sarana dan prasarana adalah program penerapan kepemerintahan yang baik. Dalam rincian perhitungan biaya per kegiatan Tahun Anggaran 2008 tingkat Kepolisian Resor untuk Program Penerapan Kepemerintahan yang baik adalah sebagai berikut : 163 a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan. b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran. c. Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran. d. Perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Dalam program tersebut hanya dibicarakan masalah yang berhubungan dengan perawatan sarana dan prasarana yang telah ada, yaitu meliputi : alat utama (alut) dan alat khusus (alsus) serta alat tulis kantor (ATK) saja. Rincian kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan Lembaga sudah
162
RKA-KL Polres Deli Serdang T.A 2008. Ibid
163
140
ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pengadaan sarana dan prasarana yang menyangkut masalah dunia siber praktis tidak ada.
5. Anggaran Anggaran yang diterima Polri adalah anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yang sudah dibuat Tahun Anggaran Berjalan sebelumnya (TAB -1). 164 Alokasi anggaran yang diterima Polri sebagian besar hanya dipakai untuk membayar gaji anggota Polri saja. Polri tidak memiliki anggaran khusus untuk penanganan kehidupan dunia siber. Sarana dan prasarana yang saat ini ada di Mabes Polri sebagian besar berasal dari hibah berkat kerja sama dengan Polisi negara lain. Karena dunia siber masih tergolong dunia baru bagi anggota Polri, maka rencana anggaran yang diajukan ke Pemerintah juga masih belum berbasis informatika.
164
Ibid.
141
BAB IV UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN HACKING TERHADAP BANK
A. Upaya penegakkan hukum kejahatan hacking terhadap bank Penyidik Polri memulai penyidikan tindak pidana menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian (triangle evidence) untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi, namun hanya beberapa PerundangUndangan di Indonesia yang mengatur tentang digital evidence yaitu: a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya sebagai alat bukti yang sah. 165 b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur mengenai alat bukti elektronik (digital evidence) yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 166
165
Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa alat penyimpan informasi bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya CD-ROM dan WORM. 166 Lihat Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
142
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur mengenai alat bukti elektronik yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik denga alat optik atau yang serupa dengan itu. 167 d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. 168 e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga ada mengatur tentang bukti elektronik (digital evidence). 169
167
Lihat Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 168 Lihat Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 169 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang hukum formil pidana, dapat pula berupa: informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada
143
f. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara komprehensif mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang ada dalam hukum formil baik pidana maupun perdata dan sebagai perluasan alat bukti dalam hukum formil yang ada pada saat ini. Dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, wajib membuktikan, sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi, maka hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas terlihat bahwa pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Untuk mengejar hasil-hasil kejahatan hacking terhadap bank perlu diperkenalkan suatu aturan yang mengatur penyitaan aset secara perdata atau pidana dengan hukum acara khusus atau luar biasa, misalnya dengan memberikan beban pembuktian mengenai harta kekayaan yang berasal dari tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau huruf, tanda, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
144
kejahatan hacking terhadap bank kepada terdakwa. Hukum acara luar biasa (extraordinary) ini diperlukan karena tindak pidana yang dihadapi juga bersifat luar biasa. 170
B. Upaya lain penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank 1. Tugas dan fungsi kepolisian a. Upaya Pre-emtif Upaya pre-emtif diemban oleh fungsi intelijen dan binamitra. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank adalah : 1) Fungsi Intelijen. Sebagai fungsi yang menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan organisasi Polri, yaitu sebagai early warning dan early detection, maka dalam menghadapi kejahatan hacking terhadap bank fungsi intelijen harus mampu mencari dan mengumpulkan informasi, untuk menetapkan beberapa alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam sebuah perencanaan yang matang. 171
170
Yunus Husein, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, makalah disampaikan dalam ceramah Program Pascasarjana (S2) bidang Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Pandjajaran, Jakarta, 8 Mei 2004. 171 Y. Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi (Jakarta : Ekalaya Saputra, 2001), hlm. 10.
145
Salah satu strategi dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank, dengan mengedepankan Polsek sebagai basis deteksi
dan
ujung
tombak
penanggulangannya
dengan
menggunakan langkah-langkah antara lain : 172 a) Kapolsek berperan sebagai penanggung jawab, pengendali, membagi habis tugas, memberikan pengarahan dan mengadakan analisa singkat dengan mengklasifikasi baket. Kapolse
menilai
apakah
sebuah
informasi
perlu
disampaikan kepada atasan atau hanya untuk kepentingan polseknya saja. b) Kataud berperan sebagai penanggung jawab administrasi, menentukan sasaran selektif dan rencana kegiatan polsek. c) Unit Patroli melaksanakan pengamatan dan penggambaran route patroli, melakukan pulbaket terhadap pengelola warnet, satpam bank, dll. d) Unit Reskrim melakukan pulbaket secara terbuka dan secara
tertutup,
menghimpun
dan
mengolah
data,
melakukan pengkartuan/pendataan dalam KDU terbatas, biodata pelaku kejahatan, anatomi kejahatan hacking terhadap bank dan mengisi panel data.
172
Ibid, hlm. 107.
146
e) Petugas Polmas melakukan wawancara dan eliciting dengan kepala lingkungan tempat bank berada, satpam bank dan pimpinan bank di wilayah binaannya. Kegiatan-kegiatan fungsi intelijen yang dilakukan selama ini adalah kegiatan yang dilakukan di dunia nyata dalam hal kegiatan untuk meminimalisir kejahatan hacking terhadap bank. 2) Fungsi Binamitra. Dalam mengedepankan upaya pre-emtif melalui fungsi Binamitra, Polri mengandalkan program Polmas (Community Policing) dengan menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek, tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan dari pada sekedar proses penanganan yang formal/prosedural. 173 Polisi dan masyarakat bekerja sama sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas dan memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah tempat polmas diterapkan bisa tercapai. 174 Sebenarnya polmas sejalan dengan nilai-nilai yang
173
2006),
Polri, Buku Pedoman Pelatihan Perpolisian Masyarakat, (Jakarta : Mabes Polri, hlm. 9. 174 Ibid, hlm. 10. Masyarakat yang dalam konteks Polmas berarti : a. Masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batasnya (geographic community). Dalam menentukan batas wilayah komunitas ini harus diperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari lingkungan tersebut, terutama efektivitas pemberian pelayanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut
147
terkandung dalam konsep sistem keamanan swakarsa (siskam swakarsa), suatu sistem keamanan Indonesia yang muncul dari inisiatif warga. Konsep ini kemudian disesuaikan dengan trend perpolisian dalam masyarakat mandani masa kini. Dengan demikian
konsep
tersebut
tidak
semata-mata
merupakan
penjiplakan dari konsep umum Polmas. 175 Kemitraan adalah kunci dari proses pembentukan polmas. Para mitra dalam perpolisian harus dibimbing untuk membentuk struktur dan proses yang mendukung kemitraan dengan Polisi. Hal ini penting untuk menjamin tercapainya pemecahan masalah kejahatan hacking terhadap bank. Tujuan Polmas adalah mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karakteristik maupun permasalahan yang ada dalam lingkungan tertentu. Hasil yang diperoleh akan dianalisis dan dipecahkan secara bersamasama, melalui kemitraan yang dibangun oleh Polisi dan masyarakat. Dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank, kegiatan yang bisa dilakukan baik oleh Bagian Binamitra maupun
dapat berbentuk rukun tetangga, rukun warga, desa, banjar, dukuh, gampong, mukim, kelurahan ataupun berupa pasar/pusat perbelanjaan/bank dan lain-lain. b. Dalam pengertian yang luas, masyarakat dalam pendekatan Polmas juga meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten dan kota, sepanjang mereka memiliki kepentingan yang sama. 175 Ibid, hlm.11.
148
polsek-polsek
adalah dengan melakukan pembentukan FKPM
dilikungan warnet-warnet dan membentuk sistem kerja dan pelaporan sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Kegiatankegiatan yang dilakukan oleh fungsi binamitra dengan polmasnya ini masih dalam kapasitas kegiatan di dunia nyata yang tujuannya mengeliminir kejahatan hacking terhadap bank. Dalam literatur yang dipelajari dan diajarkan di Polri belum ada bentuk-bentuk upaya pre-emtif yang kegiatannya sudah masuk di dalam dunia siber.
b. Upaya Preventif Upaya penanggulangan secara preventif
terhadap kejahatan
hacking terhadap bank ini diemban oleh fungsi samapta. Kegiatan preventif yang bisa dilakukan oleh Satuan Samapta adalah dengan cara melakukan patroli di setiap wilayah yang menjadi daerah patrolinya.176 Anggota Polisi yang akan melaksanakan patroli harus memiliki kualifikasi kemampuan dasar berupa:
a. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).
176
Surat Keputusan Kapolri No. Pol :SKEP/249/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang buku petunjuk kegiatan Patroli, hlm. 1. Bentuk-bentuk patroli yang bisa dilaksanakan adalah dengan cara : Patroli jalan kaki, Patroli bersepeda, Patroli bermotor, Patroli berkuda, Patroli Satwa anjing, Patroli perairan dan Patroli multifungsi.
149
b. Pengaturan-pengaturan lalulintas dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat. c. Komunikasi verbal. d. Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). e. Memproses tipiring. f. Melakukan Tindakan represif tahap awal. g. Patroli di daerah konflik. Disamping memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat, tujuan dilaksanakannya patroli ini adalah untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas. Dengan adanya patroli ke lokasi-lokasi yang bisa dijadikan tempat para hacker untuk melakukan aksinya diharapkan dapat membatasi kegiatan para hacker untuk melakukan aksinya. Secara umum setiap unit patroli yang telah berada di lapangan harus melaksanakan tindakan sebagai berikut: 177 a. Menjelajahi daerah dan route yang telah ditentukan dan melihat kemungkinan adanya kerawanan. b. Mendatangi tempat-tempat penyelenggaraan keamanan swakarsa untuk koordinasi dan saling tukar menukar informasi. c. Mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat yang bersifat situasional. 177
Ibid, hlm. 8.
150
d. Berkomunikasi dengan masyarakat dengan maksud memperoleh informasi-informasi penting bagi tugas kepolisian. e. Memberikan perlindungan dan pengayoman yang diperlukan masyarakat. f. Mewaspadai kemungkinan berubahnya Police Hazard (PH) dan Ancaman Faktual (AF). g. Memberikan peringatan kepada warga masyarakat yang lalai mengaman diri dan harta bendanya. h. Memberikan
peringatan
kepada
masyarakat
yang
karena
ketidaktahuannya melakukan pelanggaran. i. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian. j. Mengambil tindakan terhadap pelanggaran Tipiring. k. Melakukan tindakan represif tahap awal. l. Mencatat informasi yang di dapat di kawasan patroli. m. Melaporkan perkembangan situasi daerah patroli. Masyarakat yang menjadi tanggung jawab petugas patroli harus merupakan sebuah wilayah yang kecil dan secara geografis jelas batasannya. Daerah patroli Polisi harus diputuskan sedemikian rupa, sehingga karakteristik geografis dan sosial yang khas dari wilayah tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian memungkinkan Polisi bisa menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank secara dini.
151
Petugas patroli merupakan penyedia utama layanan kepolisian dan paling banyak melakukan komunikasi dengan anggota masyarakat. Patroli yang dilakukan dengan metode patroli jalan kaki dapat memberikan suatu citra yang lebih lembut. Selain itu juga bagi masyarakat, dalam kesehariannya akan lebih mudah berhubungan, mendekati dan berinteraksi dengan Polisi. Petugas patroli bisa langsung berinteraksi kepada para pemilik warnet yang ada wilayah patrolinya sambil melakukan monitoring kepada seluruh pengunjung warnet tersebut. Patroli bersepeda, bersepeda motor atau berkuda juga akan membuat polisi lebih dekat dengan masyarakat. Petugas patroli yang bekerja di suatu daerah dalam jangka waktu yang lama dan tidak sering dimutasi akan memahami cara kerja dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Seringnya anggota Polisi berada ti tengah masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun rasa percaya. Meskipun begitu, polisi pun harus memiliki strategi-strategi proaktif yang jelas untuk membangun rasa percaya dari masyarakat.
2. Upaya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik a. Redifinisi pengertian dan peristilahan Untuk menghindari beragam penafsiran perlu dilakukan redefinisi mengenai pengertian atau peristilahan dalam peraturan perundangundangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sehingga terdapat
152
batasan dan kejelasan makna serta tidak menimbulkan celah hukum (loopholes), seperti pengertian mengenai : 1) Membobol sistem keamanan. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. 178 Sehubungan dengan itu, redifinisi pengertian mengenai dengan sengaja dan tanpa hak menjebol sistem pengamanan dari sebuah sistem elektronik mutlak diperlukan karena untuk mengetahui sejauh mana sebuah produk baru dari sistem elektronik akan dibiarkan produk tersebut dibobol oleh para hacker. Seperti hal nya group micosoft meluncurkan produk elektronik nya akan membiarkan produk tersebut dibobol untuk mengetahui sampai sejauh mana sistem keamanan dari sistem tersebut. Dengan demikian apakah tindakan para hacker tersebut dapat dikategorikan sebagai pembobol sistem keamanan seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut. Apabila jawabannya adalah
178
Lihat Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
153
termasuk kategori pembobolan berarti Undang-Undang tersebut mengabaikan proses yang berlaku secara tak tertulis di dunia siber khususnya di kalangan para hacker.
2) Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 179 Sehubungan dengan hal itu juga mutlak harus dilakukan redifinisi dari setiap orang yang melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik karena banyak kegiatankegiatan di dunia nyata yang secara nyata tidak ada hubungannya dengan cybercrime namun karena kalimat dari pasal ini kegiatan tersebut dapat dikategorikan kejahatan. Seperti halnya seringnya dilakukan pemadaman listrik di suatu daerah, maka sedikit
179
Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
154
banyaknya akan berdampak terhadap sebuah sistem elektronik suatu perusahaan.
3) Masyarakat dapat mengajukan gugatan. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan
Transaksi
Elektronik
menyebutkan
bahwa
masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik. Apakah kalimat ini berlaku juga bagi nasabah uang nya ada di dalam bank yang menjadi korban hacking. 180
b. Penyempurnaan rumusan delik cybercrime Rumusan
kriminalisasi
perbuatan
melanggar,
menerobos,
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan sebuah sistem elektronik masih terlalu banyak unsur yang harus dibuktikan. Dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
180
Ibid.
155
Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan tentang definisi cybercrime, jadi tidak diketahui sampai sejauh mana yang dinyatakan dengan unsur cybercrime, apakah akan melakukan/percobaan melakukan kejahatan cybercrime dapat dikategorikan kejahatan belum jelas tertulis di dalamnya. Apabila kita lihat dari tahapan kegiatan hacking, ada kegiatan yang belum termasuk dalam unsur sebuah kejahatan dan ada kegiatan yang hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan saja. Untuk itu, rumusan delik melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan harus disempurnakan sehingga menjadi lebih jelas dan membuktikan unsur-unsurnya.
c. Penyempurnaan hukum acara pemeriksaan cybercrime Untuk lebih meningkatkan efektifitas dan keberhasilan penegakkan hukum dunia siber, maka ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara cybercrime atau pemeriksaan dalam setiap tingkatan perlu lebih diperjelas dan diperkuat. Kedudukan dan hubungan antara UU ITE dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya harus jelas dan harmonis agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga
156
menimbulkan
keragu-raguan
dari
aparat
penegak
hukum
dalam
mengambil tindakan. Mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menerapkan prinsip sistem pembuktian terbalik, maka hukum acara cybercrime diharapkan dapat juga menerapkan prinsip yang sama agar dapat lebih menjerat kepada pelaku kejahatan dunia siber.
d. Pembalikan beban Pembuktian Dalam Pasal 480 KUHP tentang pidana penadahan, maka proses hukum atas tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht) dari perkara pencurian. Meskipun tidak dijelaskan secara nyata dalam UU ITE, maka sebaiknya terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana hacking terhadap bank tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dalam
Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian dakwaan jaksa tetap merupakan beban penuntut umum (Pasal 37 A ayat 3). Walaupun demikian, untuk setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, wajib membuktikan, sebaliknya terhadap harta benda miliknya
157
yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya diperoleh bukan katena tindak pidanan korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi, maka hakim berwenang menutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. 181 Dalam
Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jelas terlihat bahwa pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Jika perbuatan korupsi terdakwa tidak dapat dibuktikan, dalam perkara pidana, maka hampir tidak ada alasan untuk melakukan gugatan perdata. Melihat hal tersebut, maka sebaiknya untuk mempercepat penyitaan harta kekayaan hasil kejahatan hacking terhadap bank hendaknya dilakukan pendekatan perdata yang terpisah dari pendekatan pidana. Untuk mengejar hasil-hasil kejahatan hacking terhadap bank perlu diperkenalkan suatu aturan yang mengatur penyitaan aset secara perdata atau pidana dengan hukum secara khusus atau luar biasa, misalnya dengan memberikan beban pembuktian mengenai harta kekayaan yang berasal
181
Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
158
dari tindak pidana hacking terhadap bank kepada terdakwa. Pembuktian terbalik jelas bukan untuk memberikan hukuman badan kepada pelaku tindak pidana kejahatan hacking terhadap bank. Hal ini memang masalah baru, sehingga yang diperlukan bukan saja undang-undang baru tetapi juga mindset pemikiran yang juga baru yang berbeda dengan yang lama. 182
3. Upaya Pembentukan Satuan Tugas Gabungan Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM mengutarakan bahwa salah satu masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan dalam pembangunan hukum nasional adalah masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif, sehingga melahirkan berbagai ekses. Antara lain, egoisme sektoral dan menurunnya kerjasama antara aparatur hukum secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh karena miskinnya visi dan misi aparatur hukum antara lain tentang pengertian due process of law, impartial trial, transparancy, accountability, the right to counsel. 183 Salah satu alternatif usaha tersebut adalah dengan membentuk satuan tugas gabungan sebagaimana yang dilakukan di negara-negara lain guna
182
Yunus Husein, Op. Cit. Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, kumpulan artikel di website http://www.hukumonline.com dalam analisis hokum 2002, jangan tunggu langit runtuh, cetakan pertama, (Jakarta : PT.Justika Siar Publika, 2003), hlm. 30 – 31. 183
159
efektifitas penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank. Mengingat kejahatan hacking terhadap bank yang berdimensi lintas sektoral, multi disipliner, berlapis dan seringkali terjalin dalam suatu jaringan yang rumit, sehingga seringkali menyulitkan penyidik untuk melakukan tugas-tugasnya tanpa meminta bantuan dari lembaga atau badan lain yang lebih berkompeten dalam
bidangnya,
maka
pembentukan
Satuan
Tugas
Gabungan
Penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank dirasakan perlu sebagai suatu kebutuhan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan hacking terhadap bank secara efektif dan efisien.
160
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab dimuka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pengaturan kejahatan hacking terhadap bank di Indonesia masih lemah. Kelemahan dari perangkat hukum yang dimiliki adalah: a. Penanganan terhadap pelaku kejahatan hacking. 1) Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan secara rinci tentang : a) Apakah kejahatan hacking terhadap bank tersebut lebih ringan, lebih berat atau sama dengan kejahatan hacking yang dilakukan terhadap objek/sasaran lainnya. b) Apakah percobaan melakukan kejahatan hacking terhadap bank dapat dihukum. c) Apakah turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan kejahatan hacking terhadap bank hukumannya sama, lebih ringan atau lebih berat dari pelaku utama. 2) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar penanganan kejahatan dunia siber hanya menyatakan bahwa semua kegiatan memasuki jaringan
161
orang lain adalah kejahatan, tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk kejahatan siber atau mungkin dijelaskan tentang adanya pelanggaran dunia siber. 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 masih mementingkan pihak Pemerintah dan Pembuat Undang-Undang saja, tidak melihat kepentingan pengembangan pengetahuan, sehingga Undang-Undang ITE menyatakan bahwa apapun kegiatannya apabila masuk kedalam sistem orang lain (hacking) adalah suatu kejahatan. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa kegiatan hacking tidak selalu sebuah kejahatan. Hacking dilakukan sekelompok orang (hacker topi putih) untuk menguji sistem keamanan sebuah website. 4) Hukum formil yang dipakai untuk menangani kejahatan hacking terhadap bank masih memakai Hukum formil yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1981,
yang pada
praktek dilapangan banyak menemui kendala, sehingga masih diperlukan undang-undang lain selain undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangani masalah kejahatan hacking terhadap bank. b. Penanganan terhadap bank korban kejahatan hacking. 1) Semua undang-undang perbankan yang ada belum secara jelas menyebutkan tentang kejahatan hacking terhadap bank, bahkan dalam
162
peraturan Bank Indonesia sendiri belum ada aturan tentang bagaimana bila sebuah bank menjadi korban kejahatan hacking. 2) Undang-undang Perbankan Indonesia tidak menyebutkan pengaturan terhadap bank gagal akibat dari kejahatan hacking. c. Pengananan terhadap nasabah bank korban kejahatan hacking. 1) Secara jelas tidak digambarkan dalam semua Perundang-Undangan perbankan tentang bagaimana penanganan nasabah bank korban hacking, yang ada hanya penanganan nasabah bank korban dari likuidasi. 2) Prosedur
penanganan
nasabah
korban
hacking
masih
dapat
menggunakan perudang-undangan yang ada. 2. Masih banyaknya kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank. a. Kendala Eksternal. 1) Perangkat hukum, baik itu perangkat hukum materiil maupun hukum formil, dalam penanggulangan kejahatan hacking terhadap bank masih lemah. Menyebabkan masih belum padu nya penanganannya oleh aparat penegak hukum (Criminal Justice System). 2) Pemerintah sebagai regulator belum memainkan perannya secara maksimal baik dengan memanfaatkan perangkat pemerintahan yang
163
berkompeten maupun memanfaatkan kelompok masyarakat yang terkait dalam penanganan kejahatan hacking terhadap bank. 3) Bank Indonesia selaku bank sentral belum segera melakukan pembenahan baik pembenahan doktrin, perangkat hukum serta kegiatan pelaksanaan yang menyangkut perilaku cybercrime. 4) Masyarakat masih acuh tak acuh terhadap perkembangan teknologi yang dianggap tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka di dunia nyata. Masyarakat masih berpikir bahwa dunia siber adalah dunia yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. b. Kendala Internal. 1) Landasan bekerja aparat Polri, yaitu Undang-Undang no 2 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaan dibawahnya belum tersentuh dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa dunia siber, sehingga pelaksanaan kegiatan tugas pokok Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat serta menegakkan hukum hanya kegiatan di dunia nyata saja. 2) Struktur Organisasi yang ada dalam tubuh Polri saat ini masih menempatkan unit/satuan yang menangani kegiatan di dunia siber di dalam struktur yang non operasional. 3) Kegiatan fungsional di Polri masih fokus terhadap kegiatan kemasyarakat di dunia nyata.
164
4) Sarana dan prasarana yang hanya dimiliki oleh unit cybercrime Bareskrim Mabes Polri. 5) Tidak ada anggaran dalam penanganan kegiatan di dunia siber. 3. Upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank masih lemah. a. Upaya penegakkan hukum (Penal) 1) Polri menjerat pelaku kejahatan hacking terhadap bank dengan menggunakan peraturan Perundang-Undangan yang ada. 2) Meskipun sulit untuk melakukan kegiatan beracara dalam menangani kasus kejahatan hacking terhadap bank, Polri tetap melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (criminal justice system) untuk menyeret pelaku kejahatan hacking terhadap bank agar dapat disidangkan di pengadilan. 3) Koordinasi melalui lembaga kepolisian internasional guna penanganan pelaku kejahatan dunia siber. b. Upaya pencegahan (Non Penal) 1) Melakukan tindakan fungsional (Intel, Bimmas dan Samapta) di tempat-tempat yang diduga akan menimbulkan perilaku menyimpang di dunia siber, seperti di warnet-warnet, perusahaan pengguna jasa siber dan tempat lainnya yang berhubungan dengan dunia siber.
165
2) Koordinasi dengan pemerintah khususnya Badan Informasi dan Komunikasi untuk melakukan penyuluhan ke warnet-warnet, sekolahsekolah dan perusahaan pengguna jasa siber. 3) Menyebarkan brosur, pamflet, leaflet dan maklumat kepolisian yang isinya membantu untuk mencegah munculnya kejahatan dunia siber (cybercrime). 4) Memberikan latihan kepada personel kepolisian tentang pengetahuan dunia siber. B. Saran 1. Pengaturan kejahatan hacking terhadap bank di Indonesia harus di perbaiki dan ditambah. a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus di revisi. Revisi harus dilakukan pada bagian unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum. b. Pembuatan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang cybercrime. c. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan memasukkan hukum formil cybercrime. d. Melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menambahkan penjabaran situasi kamtibmas di dunia maya.
166
2. Untuk menghilangkan kendala dalam tubuh organisasi Polri dilakukan dengan cara : a. Merevisi struktur organisasi bidang informatika dalam tubuh organisasi Polri dengan menempatkan ke dalam struktur organisasi operasional. b. Melakukan revisi terhadap semua bahan pelajaran fungsi kepolisian dengan menambahkan semua kegiatan di dunia maya. c. Melakukan rekrutmen dari kalangan ilmuwan dan komunitas hacker topi putih. d. Membentuk satuan tugas gabungan yang terdiri dari unsur infokom, unsur Polri dan unsur masyarakat. 3. Untuk mengembangkan upaya yang telah dilakukan oleh Polri guna menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank, maka harus segera dilakukan peningkatkan kerjasama bidang informatika dengan pihak-pihak antara lain: a. Kerjasama dengan Kepolisian negara lain. b. Kerjasama dengan Bank Indonesia selaku bank sentral. c. Kerjasama dengan Pemerintah selaku regulator. d. Kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menanggulangi kejahatan hacking terhadap bank.
167
DAFTAR PUSTAKA 1. Buku-Buku. Arief, Barda Nawawi, Teori-teori Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1994. ---------, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana, 2008. Barrett, Neill, Digital Crime, policing the cybernation, London : Kogan Page Ltd.1997. Hamzah, Andi, Pengantar Hukum formil Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984. ---------, aspek-aspek pidana di bidang komputer, Jakarta, Sinar Grafika, 1989. ---------, Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Komputer, Jakarta : Sinar Grafika, 1993. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, 2006. Jacob, T., Manusia, Ilmu dan Teknologi, Jogyakarta : PT Tiara Wacana, 1993. Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, Yurisprudensi Kejahatan Komputer, Jakarta : CV. Tanjung Agung, 1993. Kelling, George L. and Catherine M. Coles, fixing broken windows, New York : Martin Kessler Book – the Free Press, 1996. Mahzar, Armehdi, dalam kata pengantar buku Jeff Zaleski, Spiritualitas Cyberspace, bagaimana teknologi komputer mempengaruhi kehidupan keberagaman manusia, Bandung : Misan, 1999. Maskat, Djunaidi, Patroli : teknik dan taktik Sukabumi : Secapa Polri, 1995. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005. Miller, JoAnn L., White Collar Crime, jurnal ilmu-ilmu sosial 5 (kejahatan kerah putih), Jakarta : PAU IS UI dan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994. Prana, Gde Artha Azriadi, Hacker; Sisi Lain Legenda Komputer, Jakarta : Adigna, 1999.
168
Pardede, Marulak, Likuidasi Bank danPerlindungan Nasabah, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998. Pound, Roscou, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1982. Ramli, Ahmad M, Pager Gunung dan Indra Apriadi menuju kepastian hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007. Randi, Jusuf, Edi Noersasongko, Gayatri Kusumawardani, Proteksi terhadap kriminalitas dalam bidang komputer, Jakarta : Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA), 1985. Rasjidi, Lili, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996. Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta : PT.Justika Siar Publika, 2003. Subekti, Ramlan dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996. Sudarto, Kapita Selecta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981. Suherman, Yosia, Ada Apa dengan CyberCrime,Jakarta, 2004. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990. ----------, Cetakan IV, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jogyakarta : Kanisius, 1982. Widjaja, Gunawan, Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, Jakarta : Forum Sahabat, 2008.
169
Wisnubroto, Aloysius, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Jogyakarta, 1999. Widayadi, Didi, Kebijakan dan Strategi Operasional Polri dalam kaitan hakikat ancaman Cybercrime, Bandung : Yayasan Cipta Bangsa, 2000. 2. Koran/majalah. Meganet, Mengapa harus melalui Provider?, Jawa Pos, 24 September 1996. Pikiran Rakyat, 2 Nopember 2002, dapat diakses di http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1102/02/0304.html. Republika, 22 Agustus 1999. Rudi Hendraman, Computer Fraud, majalah Pro Justitia UNPAR, Tahun XIII No. 2 April 1995. Suara Merdeka dengan judul Reserse Polda Jateng Ungkap Kejahatan Internasional Internet, 17 Nopember 2000. Tempo, Nomor 30 tahun XVII 26 September 1987. 3. Seminar. Arief, Barda Nawawi, Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, makalah disampaikan pada seminar Kriminologi VI, Semarang, tanggal 16-18 September 1991. Budhijanto, Danrivanto, Aspek-aspek hukum dalam Perniagaan secara Elektronik (ecommerce), makalah pada seminar Aspek Hukum Transaksi Perdagangan via Internet di Indonesia, FH UNPAD, Bandung 22 Juli 2000. Irsan, Koesparmono, Masalah Penyidikan dan Pengumpulan Barang Bukti dalam Kejahatan Komputer, makalah disampaikan dalam lokakarya Penanggulangan Kejahatan Komputer, Jakarta, 2-3 Maret 1990. Latifulhayat, Atip, Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia, makalah pada seminar tentang cyber law, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000. Muladi, dalam kuliahnya pada peserta Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang, tanggal 19 September 1996.
170
Muliawan, Arief, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (cybercrime), disampaikan dalam seminar sehari dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Medan. ---------, Kebijakan Kriminal, makalah disampaikan pada seminar kriminologi VI, Semarang, 16-18 September 1991. Nasution, Bismar, Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan, makalah disampaikan pada Seminar Nasional sehari dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance, diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Hotel Borobudur Jakarta, 8 Maret 2007. Rajagukguk, Erman, Pencucian Uang: Suatu Studi Perbandingan Hukum, makalah disampaikan pada lokakarya RUU Anti-Pencucian Uang (Money Laundering), diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan University of South Carolina dan Bank Indonesia, Surabaya, tanggal 21 Juli 2001. Randy, Jusuf, kejahatan komputer, prasaran, disampaikan dalam lokakarya Bab-bab kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Dep. Keh. RI, Jakarta, 18-19 Januari 1998. Sastraandjaja, J. Sudama, kejahatan komputer: suatu masalah hukum kontroversial yang perlu diperhatikan/dipecahkan dalam era pembangunan, Prasaran dalam lokakarya bab-bab kodifikasi hukum pidana, diselenggarakan oleh BPHN Dep. Keh. RI, Jakarta, 18-19 Januari 1998. Soemitro, Ronny Hanitijo, Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat, pidato pengukuhan pada upacara peresmian penerimaan jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Widayadi, Didi, Kebijakan dan Strategi Operasional Polri dalam kaitan hakikat ancaman Cybercrime, makalah pada seminar Cyber Law, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000. Yunus Husein, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, makalah disampaikan dalam ceramah Program Pascasarjana (S2) bidang Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Pandjajaran, Jakarta, 8 Mei 2004.
171
4. Internet. Raymond Eric S.. The New Hacker’s Dictionary, MIT Press, versi elektronik dapat dijumpai di http://www-mitpress.mit.edu/seb/book-home/0262680920.thml Sterling, Bruce, The Hacker Crackdown, law and disorder on the electonic frontier, Massmarket paperback, 1990, electronic version available at http://www.lysator.liu.se/etexts/hacker/ Legion of the Undergound, Hacking Guide, versi elektronik dapat dijumpai di http://www.geocities.com/dht_belgium/lou_guide.txt Shailen S. Mistry, Hacker on the Net, versi elektroniknya dapat dijumpai di http://lis.gseis.ucla.edu/impact/196/projects/Smistry/index.html The Mentor, A Novice’s Guide to Hacking, edisi 1989, versi elektronik dapat dijumpai di http://www.geocities.com/dht_belgium/legion_of_Doom.txt 5. Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum formil Pidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi.
172
6. Ensiklopedia. A.D Biderman, L.A. Johnson, J. McIntyre and A.W. Weit, report on a pilot study in the District of Columbia on Victimazation and Attitudes Towards Law Enforcement, Departement of Justice (Washington DC : U.S Government Printing office, 1967) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informasi, BPHN Departemen Kehakiman RI 1995/1996. Data Laporan Tahunan Bareskrim Mabes Polri tahun 2002. Dokumen A/CONF.187/10 Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Crimes Related to Computer Networks. Kusumawardhani, Proteksi terhadap Kriminalitas dalam Bidang Komputer, LPKIA, Jakarta. H. Daud Silalahi, Rencana Undang-Undang Alih Teknologi: Perbandingan Perspektif, Prisma, No 4 Th. XVI, April 1987. H. Kadish Sanford ed, Encyclopedia of Crime and Justice, Volume 1, The Free Press A Division of Mac millan Inc, New York, 1983. James Levin, et.al.; Criminal Justice A Public Policy Approach, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1980. United Nation, Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report, 1991. Maurice Mountain, The Continuing Complex of Technology transfer, dalam Gary K. Bertsch dan John R. Mc Intrye (ed), National Security and Technology Transfer: The Strategic Dimensious of East-West trade, (Colorado : Westview Press Inc, 1983). Naskah Akademik RUU Teknologi Informasi, UNPAD-DITJEN POLTEL DEPHUB, 2000. Ronny Kountur, Metode Penelitian Jakarta, PPM, 2003.
Untuk
Penulisan
Skripsi
dan
Tesis ,
173
Surat Keputusan Kapolri No.Pol:SKEP/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. The Hon. Adrian Roden Q.C, Computer Crime and The Law, dalam Criminal Law Journal, t.p, tk, 1991
174
