5 KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA PASCA IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 Suswanta
Arti Penting Desa Jumlah penduduk
Masih adanya
Indonesia 250 juta jiwa Jumlah Desa di Indonesia : 74.039 desa Tingkat Kemiskinan 64,23 % di Desa 35,77 % di Kota
kesenjangan pembangunan antara Desa dan Kota Tingginya laju urbanisasi Terbatasnya fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi & akomodasi di Desa
Lima Perubahan Penting UU No. 6/2014 1. Pengakuan terhadap keberagaman : (Pasal 1 (1) : Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, Pasal 3 : Pengaturan desa berasaskan rekognisi dan keberagaman)
2. Adanya Kewenangan Desa yang jelas : ( Pasal 18 : bidang penyelenggaraan Pem‐an Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masy, hak asal usul dan adat istiadat Desa, Pasal 19 : Kewenangan berdasarkan hak asal usul, lokal berskala desa & kewenangan lain yg ditugaskan pem‐prov or pem‐kab/kota)
3. Konsolidasi Keuangan & Aset Desa : ( Pasal 71 (1) : Keuangan Desa adalah semua hak & kewajiban Desa yang dapat dinilai dg uang serta segala sesuatu berupa uang & barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak & kewajiban Desa. Pasal 72 (1) Sumber‐sumber pendapatan Desa : PAD, Alokasi APBN, Bagian dari hasil pajak & retribusi daearh, ADD, bantuan keuangan dari APBD, hibah tdk mengikat)
4. Perencanaan Pembangunan Desa
Terintegrasi : ( Pasal 79 (1) : Mengacu pada perencanaan pembangunan Kab/Kota, (2) Disusun untuk Jangka Menengah Desa 6 Tahun dan Rencana Kerja Pem‐tah Desa 1 Tahun. Pasal 80 (2) : Wajib menyelenggarakan Musrenbangdes)
5. Berorientasi dari, oleh & untuk Masyarakat
: ( Pasal 67 (1) Desa mengatur & mengurus kepentingan masy, (2) Desa wajib meningkatkan kualitas kehidupan masy Desa, Pasal 68 (1) : Masy berhak mendapatkan pelayanan yang sama & adil (2) Masy wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa)
Apa Makna Perubahan itu? UU Desa memberi peluang dan menjadi titik tolak penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan desa
pemerintah & masyarakat desa perlu berkreasi & berinovasi mengembangkan pendekatan/metode / cara tata kelola pemerintahan & pembangunan desa
Apa Makna Perubahan itu?
Pemerintah Desa memiliki otonomi sebagai bentuk pengakuan atas hak asal usul dan bukan sisa dari otonomi daerah
Desa perlu mengelola & memaksimalka n sumberdaya yang ada demi kemakmuran masyarakat desa
5 Kewajiban PemerintahDesa 1. Kesiapan Regulasi : Membuat Perdes turunan berdasarkan Peraturan Bupati yang telah ada, misal : Perdes tentang kedudukan keuangan kades dan perangkat desa, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa, pengelolaan aset desa, RPJMDesa/RKPDesa, dan BUMDesa dll yang disusun secara partisipatif.
Terkait dana talangan
keuangan operasional, desa harus membuat Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Wajib mendahului APBDesa
Beberapa Peraturan Perundangan Tingkat Pusat Terkait 1. PP No. 43/2014 :
Peraturan Pelaksanaan UU No. 4/2014 Tentang Desa 2. PP No. 60/2014 : Dana Desa yang bersumber dari APBN 3. Permendagri No. 111/2014 : Pedoman Teknis Peraturan Desa
4. Permendagri No. 112/2014 : Pemilihan Kepala Desa 5. Permendagri No. 113/2015 : Pengelolaan Keuangan Desa 6. Permendagri No. 114/ 2014 : Pedoman Pembangunan Desa
7. UU No. 17/ 2004 : Tentang Keuangan Negara sebagai pedoman penyusunan APBD 8. Permendesa No. 1/2015 : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul & Kewenangan Lokal berskala Desa
9. Permendesa No. 2/2015 : Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa 10. Permendesa No. 3/2015 : Pendampingan Desa
2. Kesiapan Inovasi : Desa harus lebih mengutamakan prinsip‐prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Kesiapan Perencanaan : Desa harus membuat perencanaan pembangunan secara partisipatif dan melibatkan semua stakeholder di desa.
4. Kesiapan Kapasitas : Desa harus meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah desa melalui penguatan kapasitas yang dianggarkan dalam APBDesa.
5. Kesiapan Teknologi Informasi : Desa segera mendapatkan akses regulasi tentang standarisasi harga barang dan jasa sebagai bahan pelaksanaan pembangunan desa.