KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

1

D A S A R H U K U M  UU Nomor 6 Tahun 20 201 14 tentang Desa Desa;;  PP PP.. No. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang-Undang No No..6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015;;  PP PP.. No No.. 60 Tahun 2014 ttg Dana Desa yag bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015;; Antara lain,  Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;;  Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;;  Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa.. 2

Kewenangan : 1. Asal Usul ; 2. Lokal Berskala Desa ; 3. Ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov., Kab./Kota ; 4. Kewenangan Lain Lain,

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, KEUANGAN

SEMAKIN KUAT

VISI - MISI KADES & BPD “SAMA”

AKUNTABEL

“KHUSUSNYA” BPD BERFUNGSI PENTING DLM MENYIAPKAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA

SIST. PENGAWASAN & KESEIMBANGAN PEMERINTAHAN DESA & LEMB DESA

KEWENANGAN DESA 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SIST ORG MASY ADAT, PEMB. KELEMBAG. MASY ADAT,KELEMBAG MASY, LEMB. HK. ADAT, PENGELOLAAN TKD, PENGEMBANGAN PERAN MASY.DESA ). 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (a.l. PENGELOLAAN PASAR DESA, PEMANDIAN UMUM, JARINGAN IRIGASI, EMBUNG DESA, PERPUSDES, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU). 3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA. 4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN.

CATATAN:  KEWENANGAN NOMOR 1 & 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA  KEWENANGAN NOMOR 3 & 4, DIURUS OLEH DESA ( Penugasan disertai biaya)

 Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan lokal kondisi, & Kebutuhan lokal;

sesuai dgn situasi,

 Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal-usul oleh desa adat paling sedikit meliputi : - Penataan sistem organisasi & kelembagaan masy.;

-

Pranata hukum adat; Pemilikan hak tradisional; Pengelolaan Tanah Kas Desa Adat; Pengelolaan Tanah ulayat; Kesepakatan dlm kehidupan masy. Desa Adat; Pengisian jbtn kepala desa adat & perangkat desa adat; Masa jabatan kepala desa adat.

Kewenangan  hak asal usul;  lokal berskala Desa

Identifikasi & Inventarisasi

Perbup / Walikota Ttg Daftar Kewenangan

Situasi Kondisi Kebutuhan lokal

Perdes ttg Kewenangan Hak Asal-usul & Skala Desa

Kewenangan yg ditugaskan oleh Pemerintah & Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan

DESA ADALAH : DESA DAN DESA ADAT ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN , SELANJUTNYA DISEBUT DESA, ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN, KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT, HAK ASAL-USUL DAN/ATAU HAK TRADISIONAL YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI.

PEMERINTAHAN DESA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

PEMERINTAH DESA KEPALA DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN DIBANTU PERANGKAT DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN ADALAH LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN YANG ANGGOTANYA MERUPAKAN WAKIL DARI PENDUDUK DESA BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN DITETAPKAN SECARA DEMOKRATIS.

Kelembagaan Desa/Desa Adat

Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat, terdiri:  Pemerintah Desa/Desa Adat;  Badan Pemusyawaratan Desa/Desa Adat;  Lembaga Kemasyarakatan Desa;  Lembaga Adat.

KADES/DESA ADAT (SEBUTAN LAIN) MERUPAKAN KEPALA PEMERINTAHAN DESA/DESA ADAT YG MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SBG KEPANJANGAN TANGAN NEGARA YG DEKAT DNG MASYARAKAT, DGN DEMIKIAN PENGATURAN TTG KADES/DESA ADAT :  DISESUAIKAN DNG SEBUTAN LOKAL;  BERKEDUDUKAN SBG KEPALA PEMERINTAH DESA/DESA ADAT & PEMIMPIN MASYARAKAT;  DIPILIH DEMOKRATIS, KECUALI DESA ADAT MEKANISME LOKAL;  PEMILIHAN LANGSUNG TDK MENGGUNAKAN BASIS PARPOL.

Masa Jabatan Kades

 Memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tgl pelantikan.  Menjabat plg lama 3 kali secara berturut-turut /tidak secara berturut-turut.  Ketentuan periodisasi berlaku di wilayah Indonesia.  Ket. periodisasi tmsk Kades yg dipilih melalui musyawarah Desa.  Dlm hal Kades mengundurkan diri sblm habis masa jabatannya atau diberhentikan, dianggap telah menjabat 1 periode.

Laporan Kepala Desa

Dlm melaks. tugas, kewenangan, hak & kewajiban, Kades wajib menyampaikan :  Lap. penyelenggaraan Pemdes kpd bupati/walikota Akhir T.A. Akhir masa jabatan.  Lap. ket. penyelenggaraan pemerintahan kpd BPD Secara tertulis setiap akhir T.A.

Lanjutan.......

 Laporan akhir Tahun Anggaran • Kpd Bupati/Walikota melalui camat ; • Plg lambat 3 bulan stlh berakhirnya T.A.; • Lap. plg sedikit memuat :  Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemdes;  Pertanggungjawaban pelaks. pembangunan;  Pelaks. pembinaan kemasyarakatan;  Pelaks. pemberdayaan masyarakat. • Sbg bahan evaluasi utk dasar binwas.

Lanjutan......

 Laporan akhir masa jabatan

• Kpd Bupati/walikota melalui camat; • Disampaikan 5 bulan sebelum akhir masa jabatan; • Plg sdkt memuat :  Ringkasan lap. tahun-tahun sebelumnya;  Ren. penyelenggaraan Pemdes dlm untuk 5 bulan sisa jabatan;  Hasil yg dicapai & yg blm dicapai;  Hal yg dianggap perlu perbaikan. • Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemdes dilaporkan oleh Kades kpd bupati/walikota dlm memori sertijab.

Lanjutan.......

 Lap. Kades kepada BPD • Setiap akhir T.A.; • Secara tertulis ; • Plg lmbt 3 bulan stlh berakhirnya T.A. ; • Lap. ktrgn plg sdkt memuat pelaks. Perdes ; • Lap. digunakan dlm fungsi pengawasan kinerja Kades.

Kades menginformasikan secara tertulis & dengan media informasi yg mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa

Pemberhentian Kepala Desa

 Kepala Desa berhenti karena : • Meninggal dunia; • Permintaan sendiri; • Diberhentikan.  Diberhentikan karena : • Berakhir masa jabatan; • Tdk dpt melaks. tugas secara berkelanjutan/berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan; • Tdk lagi memenuhi syarat sebagai Kades; • Melanggar larangan sbg Kades ; • Adanya perub. status Desa mjd kel., penggabungan 2 Desa/ lbh mjd 1 Desa baru/penghapusan Desa; • Tidak melaks. kewajiban sbg Kades; • Dinyatakan terpidana, stlh mempunyai kekuatan hukum tetap.  Kades berhenti, BPD melapor kpd Bupati/Walikota melalui camat;  ditetapkan dgn kep. Bupati/Walikota.

Sisa masa jabatan kades berhenti • < 1 tahun • > 1 tahun

Pj. Kades dari PNS

• < 1 th s.d. terpilih Kades Baru • > 1 th s.d. terpilih Kades baru mll musdes

Diberhentikan

Lanjutan.....

• Meninggal dunia; • Permintaan sendiri; • Tdk dpt melaks. tugas secara berkelanjutan/berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan; • Tdk lagi memenuhi syarat sebagai Kades; • Melanggar larangan sbg Kades ; • Tidak melaks. kewajiban sbg Kades; • Dinyatakan terpidana, stlh mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lanjutan......  Kebijakan penundaan pelaksanaan pilkades, kades yg hbs masa jabatannya tetap diberhentikan & bupati/walikota mengangkat Pj. Kades.  Kebijakan penundaan pelaksanaan pilkades ditetapkan oleh MDN.  Bupati/walikota mengangkat Pj. Kades dari PNS Pemda kab/kota.  PNS yang diangkat sebagai Pj. Kades paling sedikit hrs memahami bid. kepemimpinan & teknis pemerintahan;  Pj. kades melaks. tugas, wewenang, & kewajiban serta memperoleh hak yg sama dgn Kades.;  Kades berstatus PNS ,apabila : • Berhenti sbg Kades dikembalikan kpd instansi induknya; • Telah mencapai batas usia pensiun sbg PNS diberhentikan dgn hormat sbg PNS dgn memperoleh hak sesuai dgn ketentuan peraturan perUU an

KEPALA DESA TUGAS 1. 2. 3. 4.

Menyelenggarakan Pemdes; Melaksanakan Pembangunan Desa; Pembinaan KemasyarakatanDesa; Pemberdayaan Masyarakat Desa:

HAK 1.Usulkan SOTK Pemdes; 2.Ajukan Ranc. & tetapkan Perdes; 3.Menerima Siltap, tunjangan & pernerimaan lain yg sah, serta mendapatkan Jamkes; 4.Dapatkan Perlindungan Hukum; 5.Beri mandat pelaks. Tugas & Kewajiban lain kpd Perangkat Desa.

WEWENANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; Memegang kekuasaan pengelolaan Keu & Aset Desa; Menetapkan Perdesa; Menetapkan APBDesa; Membina kehidupan masy.desa; Membina ketentraman & ketertiban masy.desa; Membina meningkatkan perekonomian desa; Mengembangkan sumber pendapatan desa; Mengembangkan kehidupan sosbud masy.desa; Mengkoord. Pembangunan desa scr partisipatif; Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan; Melaks. wewenang lain yg sesuai ketentuan per-UU.

Lanjutan.......

KEWAJIBAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

MEMEGANG TEGUH & MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKS. UUD’45 SERTA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NKRI & BHINNEKA TUNGGAL IKA; MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA; MEMELIHARA KETENTRAMAN & KETERTIBAN MASY. DESA; MENAATI & MENEGAKKAN PERATURAN PER-UU an; MELAKS. KEHIDUPA N DEMOKRASI & BERKEADILAN GENDER; MELAKS. PRINSIP TAPEM YG AKUNTABEL, TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF & EFISIEN SERTA BEBAS KKN; MENJALIN KERJASAMA & KOORD. DNG SLRH PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA; MENYELENGGARAKAN ADM. PEMDES YG BAIK; MENGELOLA KEU & ASET DESA; MELAKS URUSAN PEMDES YG JADI KEWENANGAN DESA; MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY. DESA; MEMBINA & MELESTARIKAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASY. DESA; MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT & LEMBAGA KEMASY. DESA; MENGEMBANGKAN POTENSI SDA & MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP; MEMBERIKAN INFO KEPADA MASY. DESA.

KEWAJIBAN KADES MENURUT Pasal 26 (UU 6 Tahun 2014)

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/Walikota; 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis pada BPD setiap akhir Tahun Anggaran; 4. Memberikan dan/atau menyebarkan info penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis pada Masy. Desa setiap akhir Tahun Anggaran.

SANKSI

Sesuai Pasal 26 ayat (4) & Ps. 27 UU.6 Th 2014 1. Teguran lisan dan/atau teguran tertulis; 2. Bila sanksi admin pada ayat (1) tidak dilaks, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dpt lanjut pemberhentian;

LARANGAN

1. Merugikan Kepentingan Umum; 2. Buat keputusan yg menguntungkan diri sendiri; 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban; 4. Bertindak diskriminatif; 5. Bertindak meresahkan masyarakat; 6. Melakukan KKN; 7. Menjadi pengurus Parpol; 8. Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang; 9. Rangkap jabatan; 10.Ikut terlibat dlm kampanye Pemilu; 11.Melanggar sumpah jabatan; 12.Meninggalkan tugas selama 30 hari tanpa keterangan.

PERANGKAT DESA

PERANGKAT DESA Sekretariat Desa Pelaksana Kewilayahan Pelaksana Teknis

berkedudukan sebagai unsur pembantu Kades

Sekretariat Desa • Dipimpin Sekretaris. • Dibantu unsur staf sekretariat, bertugas membantu Kades dlm bid. adm. Pemerintahan. • Plg bnyk terdiri 3 bid. urusan.

Pelaksana Kewilayahan • Unsur pembantu Kades satgas kewilayahan

sbg

• Jml pelaksana ditentukan secara proposional yg dibutuhkan & kemampuan keuangan Desa • .

Pelaksana Teknis

• Unsur pembantu Kades sbg pelaksana tugas operasional; • Paling banyak 3 seksi;

Lebih lanjut ditetapkan dalam Permendagri

Perangkat Desa  Sekretariat Desa;  Pelaksana Kewilayahan;  Pelaksana teknis.

a. b. c. d.

TUPOKSI  Membantu Kades dlm melaks. Tugas & wewenang;  Diangkat oleh Kades, stlh dikonsulkan dng Camat atas nama bupati/walikota;  Bertanggung jawab pada Kades.

SYARAT Pendidikan minimal SMU; Usia antara 20 s.d. 42 tahun; Terdaftar sbg Penduduk desa minimal 1 th sblm pendaftaran; Syarat lain ditentukan Perda Kab/kota.

SANKSI

 Sanksi Administratif : teguran lisan dan/atau tulisan;  Pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dng pemberhentian

LARANGAN PERANGKAT DESA

1. Merugikan Kepentingan Umum; 2. Buat keputusan yg menguntungkan diri sendiri; 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban; 4. Bertindak diskriminatif; 5. Bertindak meresahkan masyarakat; 6. Melakukan KKN; 7. Menjadi pengurus Parpol; 8. Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang; 9. Rangkap jabatan; 10.Ikut terlibat dlm kampanye Pemilu; 11.Melanggar sumpah jabatan; 12.Meninggalkan tugas selama 60 hari tanpa keterangan.

Pengangkatan Perangkat Desa

Persyaratan  Pendidikan plg rendah SMU / sederajat;

 Usia 20 s.d. 42 tahun;  terdaftar sbg penduduk & bertempat tinggal di Desa plg krg 1 th sblm pendaftaran;  Syarat lain ditentukan dlm Perda kab./kota, dgn memperhatikan hak asal usul & nilai sosial budaya masyarakat.

MEKANISME  Kades melakukan penjaringan & penyaringan/seleksi calon perangkat Desa;  Kades melakukan konsultasi dgn camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;  Camat memberikan rekomendasi tertulis yg memuat mengenai calon perangkat Desa yg tlh dikonsultasikan dgn Kades;  Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kades dlm pengangkatan perangkat Desa dgn Kep. Kades.

CALON PERANGKAT DESA DARI PNS  PNS kab./kota setempat yg akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.  Dalam hal PNS kab./kota setempat terpilih & diangkat menjadi perangkat Desa, ybs dibebaskan sementara dari jabatannya

selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sbg PNS.

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

 Berhenti, karena: • Meninggal dunia; • Permintaan sendiri; atau • Diberhentikan  Diberhentikan, karena : • Usia telah genap 60 tahun; • Berhalangan tetap; • tdk lg memenuhi syarat sbg perangkat Desa; • Melanggar larangan sbg perangkat Desa.

Lanjutan......

 Mekanisme pemberhentian :

• Kades melakukan konsultasi dgn camat mengenai pemberhentian perangkat Desa; • Camat memberikan rekomendasi tertulis yg memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yg tlh dikonsultasikan dgn Kades; • Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kades dlm pemberhentian perangkat Desa dgn Kep. Kades.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 PENGISIAN KEANGGOTAAN : • Secara demokratis, melalui pemilihan langsung / musyawarah perwakilan (keterwakilan perempuan); • Kades membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD & ditetapkan dgn kep. Kades.; • Panitia pengisian terdiri unsur perangkat Desa & unsur masyarakat lainnya dgn jumlah anggota & komposisi yg proporsional; • Penetapan mekanisme pengisian dilaksanakan dgn berpedoman pada Perda kab./kota.

 Panitia Pengisian • Melakukan penjaringan & penyaringan bakal calon anggota BPD dlm waktu 6 bln sblm masa keanggotaan BPD berakhir.; • Menetapkan calon anggota BPD yg jmlhnya sama / lbh dari anggota BPD yg dilaksanakan plg lambat 3 bln sblm masa keanggotaan BPD berakhir;  Mekanisme : • pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD ; • pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yg mempunyai hak pilih.

PENGERTIAN  MUSYAWARAH DESA ATAU YANG DISEBUT NAMA LAIN adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yg diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.  RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) adalah penjabaran dari RPJMDesa u/ jangka waktu 1 (satu) tahun.

MUSYAWARAH DESA

 DISELENGGARAKAN OLEH BPD DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH DESA;  DIKIUTI OLEH PEMERINTAH DESA, BPD, DAN UNSUR MASYARAKAT;  UNSUR MASYARAKAT, TERDIRI ATAS : ‒ TOKOH ADAT, AGAMA, MASYARAKAT PENDIDIKAN; ‒ PERWAKILAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, PERAJIN, PEREMPUAN, PEMERHATI DAN PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT MISKIN; ‒ DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT LAIN SESUAI DGN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT. 37

MUSYAWARAH DESA (HAL BERSIFAT STRATEGIS) 1. PENATAAN DESA

2. PERENCANAAN DESA 3. KERJASAMA DESA 4. RENCANA INVESTASI YG MASUK KE DESA 5. PEMBENTUKAN BUMDESesa 6. PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA 7. KEJADIAN LUAR BIASA

38

MUSYAWARAH DESA

PERENCANAAN DESA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ( JUNI T.A BERJALAN)

PEDOMAN PEMDES RANCANGAN :  RPJMDesa

 RKPDesa  DU-RKPDesa 39

RPJMDesa DAN RKPDesa  SECARA PARTISIPATIF;  DIIKUTI OLEH BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA;  DIBAHAS DALAM MUSRENBANGDES.

40

RPJMDesa & RKPDesa    

SECARA PARTISIPATIF; DIIKUTI OLEH BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA; DIBAHAS DALAM MUSRENBANGDES; RANCANGAN RPJMDesa PALING SEDIKIT MEMUAT :  PENJABARAN VISI DAN MISI KADES TERPILIH;  ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DGN MEMPERHATIKAN : ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB./KOTA  RANC. RKPDesa MERUPAKAN PENJABARAN DARI RANC. RPJMDesa UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN.  RPJMDesa MENGACU PADA RPJM KABUPATEN/KOTA 41

RPJMDesa  MENGACU PADA RPJM KABUPATEN/KOTA  RANCANGAN RPJMDesa MEMUAT :  VISI DAN MISI KEPALA DESA;  RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA  DISUSUN DGN MEMPERTIMBANGKAN :  KONDISI OBJEKTIF DESA  PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA:  DITETAPKAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG SEJAK PELANTIKAN KEPALA DESA  DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA 42

RKPDesa  PENJABARAN DR RPJMDesa 1 (SATU) TAHUN  RANCANGAN MEMUAT :  RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  URAIAN PALING SEDIKIT BERISI :  EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA  PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YG DIKELOLA OLEH :  DESA;  MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA;  DESA ATAS KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN KAB./KOTA  PELAKSANA KEGIATAN DESA YG TERDIRI ATAS UNSUR PERANGKAT DESA DAN/ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA 43

LANJUTAN RKPDesa

 DISUSUN OLEH PEMERINTAH DESA SESUAI DENGAN INFORMASI DARI PEMDA KAB./KOTA BERKAITAN DGN :  PAGU INDIKATIF DESA  RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH, PROV., KAB./KOTA  DISUSUN MULAI BULAN JULI TAHUN BERJALAN  DITETAPKAN DGN PERDES PALING LAMBAT BULAN SEPTEMBER TAHUN BERJALAN  DASAR PENETAPAN APBDesa

44





  

LANJUTAN RKPDesa DILUAR RANC. RKPDesa YG TELAH DITETAPKAN, PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN PEMB. DESA KPD PEMDA KAB./KOTA; DALAM HAL TTT, PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN PEMB. DESA KPD PEMERINTAH DAN PEMDA PROV., HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA; USULAN DISAMPAIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KPD PEMERINTAH DAN/ATAU PEMDA PROV.; USULAN PEMERINTAH DESA DIHASILKAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMB. DESA; APABILA USULAN DISETUJUI, DIMUAT DLM RKPDesa TAHUN BERIKUTNYA 45

 RPJMDesa DAN/ATAU RKPDesa, DAPAT DIUBAH DALAM HAL :  TERJADI PERISTIWA KHUSUS, SEPERTI : BENCANA ALAM, KRISIS POLITIK, KRISIS EKONOMI, DAN/ATAU KERUSUHAN SOSIAL YG BERKEPANJANGAN;  PERUBAHAN MENDASAR DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMDA PROV., DAN/ATAU PEMDA KAB./KOTA.  DIBAHAS & DISEPAKATI DALAM MUSRENBANGDES;  DITETAPKAN DALAM PERATURAN DESA.

46