PENYULUHAN PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PERTIMBANGAN 1.PROSES /KRONOLOGIS 2.TEKNIS
PROSES UU NO. 32 TAHUN 2004
UU NO. 23 TAHUN 2014
PP NO 38 TAHUN 2007
LAMPIRAN
URUSAN PEMERINTAHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PRESIDEN YANG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA DAN PEYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MELINDUNGI, MELAYANI, MEMBERDAYAKAN, DAN MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (HURUF Y LAMPIRAN UU 23 TAHUN 2014) SUB URUSAN 1. KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL, 2. PERIKANAN TANGKAP, 3. PERIKANAN BUDIDAYA, 4. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, 5. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN, 6. KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANANHASIL PERIKANAN, 7. PENGEMBANGAN SDM MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
Catatan: PENYULUHAN PERIKANAN ADALAH SUB-SUB URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 SUB BIDANG
7. Penyuluhan dan Pendidikan
SUB SUB BIDANG
PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.
Penetapan kebijakan NSPK pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan di bidang KP.
1.
Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang KP di provinsi.
1.
Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang KP di kabupaten/kota.
2.
Penetapan kebijakan NSPK penyuluhan KP.
2.
Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan KP di provinsi.
2.
Pelaksanaan penyuluhan KP di kabupaten/kota.
3.
Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang KP di provinsi.
3.
Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang KP di kabupaten/kota.
3.
Penetapan kebijakan NSPK akreditasi dan sertifikasi diklat bidang KP.
USULAN AWAL DARI KKP TENTANG SUB URUSAN PENGEMBANGAN SDM Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.
2.
3.
4.
menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan nasional
1.
Menetapkan bezetting dan formasi penyuluh perikanan nasional
2.
Menyusun dan menetapkan programa penyuluhan perikanan nasional
3.
Menyusun materi, metoda dan teknik penyuluhan perikanan nasional
4.
Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi implementasi kebijakan dan startegi penyuluhan perikanan tingkat provinsi
Melaksanakan updating data bezzeting dan formasi serta rekruitmen penyuluh perikanan tingkat provinsi
Menyusun dan menetapkan programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi
Melaksanakan materi, metoda dan teknik penyuluhan perikanan yang sesuai untuk tingkat provinsi
1.
Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi implementasi kebijakan dan startegi penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota
2.
Melaksanakan updating data bezzeting dan formasi serta rekruitmen penyuluh perikanan tingkat kabupaten/kota
3.
Menyusun dan menetapkan programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota
4.
Melaksanakan materi, metoda dan teknik penyuluhan perikanan yang sesuai untuk tingkat kabupaten/kota
USULAN AWAL DARI KKP TENTANG SUB URUSAN PENGEMBANGAN SDM 5.
6.
7.
8.
Menyusun pedoman dan petunjuk teknis percontohan dengan teknologi yang direkomendasi secara nasional
5.
Menyelenggarakan teknis percontohan dengan teknologi yang direkomendasi
5.
Menyelenggarakan teknis percontohan dengan teknologi yang direkomendasi
6.
Melaksanakan peran serta dan kerjasama penyuluh perikanan tingkat provinsi
6.
7.
Melaksanakan standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan tingkat provinsi
7.
Melaksanakan peran serta dan kerjasama penyuluh perikanan tingkat kabupaten/kota Melaksanakan standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota
8.
Mendukung pembiayaan penyuluhan perikanan yang terdiri dari: sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas penyuluh perikanan, pembinaan kelembagaan untuk tingkat provinsi
Menyusun dan melaksanakan peran serta dan kerjasama penyuluh perikanan nasional Menyusun standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan nasional
Memfasilitasi pembiayaan penyuluhan perikanan yang terdiri dari: Biaya operasional, tunjangan fungsional dan profesi, sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas penyuluh perikanan, pembinaan kelembagaan untuk tingkat
8.
Mendukung pembiayaan penyuluhan perikanan yang terdiri dari: sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas penyuluh perikanan, pembinaan kelembagaan untuk tingkat kabupaten/kota
USULAN AWAL DARI KKP TENTANG SUB URUSAN PENGEMBANGAN SDM 9.
Menyusun pedoman dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan sistem penyuluhan KP secara nasional
9.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sistem penyuluhan KP ditingkat provinsi
10.
pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan di bidang kelautan dan perikanan.
10.
pembinaan dan penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di provinsi.
Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyuluhan kelautan dan perikanan.
11.
Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.
12.
11.
12.
Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi.
9.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sistem penyuluhan KP ditingkat kabupaten/kota
10.
pembinaan dan penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota
11.
Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.
12.
Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di
DRAFT USULAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN HASIL RAPAT TIM KECIL DENGAN KEMDAGRI, HOTEL BINTANG, JAKARTA 31 JULI 2013
SUB URUSAN
PUSAT
PROVINSI
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional
Penyelenggaraa n penyuluhan perikanan provinsi
KAB/KOTA KETERANGAN
1.
-
sub urusan pendidikan dan sub urusan pelatihan diusulkan untuk dihapus, mengingat hanya mengatur secara internal, sehingga cukup diatur dalam batang tubuh RUU maupun NSPK sehingga nomenklatur juga diubah menjadi hanya “penyuluhan perikanan” sub urusan penyuluhan diusulkan digabung menjadi satu sub urusan yang dapat mencakup semua aspek penyuluhan, dengan pertimbangan penyederhanaan urusan sehingga lebih mudah dipahami
DRAFT USULAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN HASIL RAPAT TIM KECIL DENGAN KEMDAGRI, HOTEL BINTANG, JAKARTA 19 AGUSTUS 2013 SUB URUSAN
PEMERINTAH
Pengemban gan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan
1.
Penyelenggara an penyuluhan perikanan nasional
PEMERINTAH PROVINSI 1.
Penyelenggaraan penyuluhan perikanan provinsi
PEMERINTAH KAB / KOTA 1.
Penyelenggaraan penyuluhan perikanan perairan umum lingkup kabupaten/kota
sub urusan pendidikan dan sub urusan pelatihan diusulkan untuk dihapus, mengingat hanya mengatur secara internal, sehingga cukup diatur dalam batang tubuh RUU maupun NSPK sehingga nomenklatur juga diubah menjadi hanya “penyuluhan perikanan” sub urusan penyuluhan diusulkan digabung menjadi satu sub urusan yang dapat mencakup semua aspek penyuluhan, dengan pertimbangan penyederhanaan urusan sehingga lebih mudah dipahami
DRAFT USULAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Hasil pembahasan dengan Tim Penyusun RUU tentang Pemerintahan Daerah di Hotel Aryaduta dan Hotel Orchadz
SUB URUSAN Pengemban gan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan
PEMERINTAH
PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH KAB/KOTA
1.
Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional
1.
1.
1.
Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan.
1.
1.
1.
1.
-
1.
-
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
Kriteria pembagian urusan disusun sebagai berikut : a. Kewenangan Pemerintah Pusat adalah : 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas provinsi; 2) Urusan pemerintahan yang penggunanya sebagian besar lintas provinsi; 3) Urusan pemerintahan yang manfaat/akibat negatifnya lintas provinsi. 4) Urusan pemerintahan yang peranannya sangat penting/strategis yang ditetapkan oleh presiden antara lain : b. Penerapan teknologi tinggi; c. Perlindungan lingkungan hidup nasional; d. Perlindungan sumber daya alam nasional. 13
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
b.
Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah :
1) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas kabupaten/kota; 2) Urusan pemerintahan yang penggunanya sebagian besar lintas kabupaten/kota;
3) Urusan pemerintahan yang manfaat/akibat negatifnya lintas kabupaten/kota.
14
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
c.
Kewenangan Pemerintah Kab/Kota adalah : 1)
Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam satu kabupaten/kota;
2)
Urusan pemerintahan yang penggunanya sebagian besar warga satu kabupaten/kota;
3)
Urusan pemerintahan yang manfaat/dampaknya terbatas dalam satu kabupaten/kota.
Catatan : Apabila suatu urusan pemerintahan memenuhi kriteri untuk semua susunan pemerintahan, maka urusan tersebut menjadi urusan pemerintahan yang paling atas sepanjang memenuhi kriteria.
15
POLA/MODEL PEMBAGIAN URUSAN 1. Kewenangan pemerintah yang merupakan lintas urusan atau ada disemua urusan seperti kebijakan, pembinaan dan pengawasan cukup dimuat dalam batang tubuh. 2. Setiap urusan dikelompokkan ke dalam sub urusan yang akan dibagi kepada setiap susunan pemerintahan; 3. Pembagian urusan kedalam sub urusan dapat bedasarkan jenis, volume/ukuran, institusi pelaksana, jenjang/tingkatan, atau pengelompokkan lainnya. 4. Urusan yang menjadi kewenangan suatu susunan pemerintahan cukup memuat judul sub urusannya saja. 5. Jika ada, satu atau beberapa tugas/wewenang dalam satu sub urusan yang akan diserahkan menjadi urusan susunan pemerintahan yang lain, maka tugas/wewenang tersebut dimasukkan dalam urusan susunan pemerintahan tsb. 6. Hindari pembagian urusan berdasarkan proses yang berkelanjutan pada objek yang sama, karena akan membawa kesulitan dalam pengelolaan aset dan keuangan. Exp : SMP urusan Kab/Kota, tapi pada saat SMP tersebut jadi RSBI maka jadi urusan Provinsi, sehingga perlu pangalihan aset. 16
