“ SINKRONISASI MEKANISME PEMERIKSAAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH “
OLEH ADITYA WARMAN, SH. MH. KETUA TP4P KEJAKSAAN AGUNG RI MALANG, 19 JULI 2017
19-Jul-17
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
INPRES I TAHUN 2016 Tentang : Percepatan Pelasanaan Proyek Strategis Nasional ‘” Menginstruksikan” kepada : a. Para Menteri Kabinet Kerja. b. Jaksa Agung RI. c. Kapolri d. Sekretaris Kabinet e. Kepala Staf Kepresidenan f. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian. g. Para Gubernur dan h. Para Bupati / Walikota
Mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai Tupoksi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan PERCEPATAN pelaksanaan PSN dan/ atau memberikan dukungan dalam percepatan PSN tersebut.. Melakukan Penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan PSN atau untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan PSN.
Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota menyelesaikan penyempurnaan, pencabutan, penggantian atau penyusunan peraturan perundang-undangan, dan/atau menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Inpres ini di keluarkan.
INPRES I TAHUN 2016 KHUSUS UNTUK JAKSA AGUNG RI. Mendahulukan Proses Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang Menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PSN Meneruskan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksan Agung RI mengeNai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PSN kepada pimpinan KeMenterian/Lembaga/daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut pe Nyelesaian atas laporan masyarakat termasuk dalam hal diperlukan adanya pe Meriksaan oleh APIP. INPRES I TAHUN 2016 Tentang : Percepatan Pelasanaan Proyek Strategis Nasional ” Menginstruksikan” kepada Jaksa Agung RI, (Membentuk TP4)
Melakukan pemeriksaan atas hasil audit APIP mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan kementrian /lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Melakukan Pemeriksaan atas hasil audit APIP dan tidak mempublikasikan pe Meriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan. Menggunakan pendapat dan/atau penjelasan/keterangan ahli dari kementrian/ Lembaga yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan perundang- Undangan terkait dan memberikan pendampingan /pertimbangan hukum yang di perlukan dalam percepatan PSN serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran di bawahnya dan memberikan tindakan apabila terdapat pe – nyimpangan dan pelanggaran. Menyusun Peraturan Internal mengenai tata cara (standard Operasional Prose – dur/SOP) penanganan laporan masyarakat menyangkut penyalahgunaan wewe nang dalam pelaksanaan PSN sebagai pelaksanaan tugas di masing-masing Jajaran unit instansi vertikal.
KESIAPAN APIP
.
Salah satu Instruksi Presiden untuk Para Gubernur, Bupati dan Walikota adalah “ Meningkatkan Tata kelola (governance) dan meningkatkan fungsi APIP dalam Rangka pengawasan pelaksaan PSN
Bagainana dengan kesiapan Pemerintah Daerah (Inspektorat dan Pengawas nya).
Agar Instruksi Presiden tersebut di tindak lanjuti dengan membentuk APIP dan APIP jangan hanya memahami proses administrasi saja tapi harus juga memahami dan bisa membedakan mana ranah Administrasi dan mana ranah yustisi.
Semua Kasalahan harus di tindak, hanya saja cara dan mekanisme nya yang berbeda.
MAKSIMALKAN PEMBERDAYAAN APIP
ADA DUA PERMASALAHAN YANG SANGAT ESENSI DISINI YAITU :
PEMAHAMAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI ASPEK ADMINISTRASI
PEMAHAMAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBENARNYA (YUSTISIAL)
MEKANISME MELAWAH HUKUM SECARA ADMINISTRASI DAN MEKANISME YUSTISI
.
MEKANISME MELAWAH HUKUM SECARA ADMINISTRASI DAN MEKANISME YUSTISI
Masih memerlukan Perkembangan Pemikiran
Solusinya mari bersama sama kita berkomunikasi
Kejaksaan adalah salah Satu Central Penegakan Hukum, namun Kejaksaan Belum pernah berkoordinasi Dengan APIP dan Kejaksaan Tidak akan maksimal kalo APIP juga tidak maksimal.
PERBEDAAN UU ADPEM DAN UU TIPIKOR
UU TIPIKOR
.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PMH METERIIL TAPI SETELAH PUTUSAN MK MENJADI FORMIL (NO. 3 TAHUN 2006) MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN (NIAT JAHAT)
KERUGIAN NEGARA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUS PIDANA MENS REA (NIAT JAHAT) MERUGIKAN NEGARA
PERADILAN UMUM
UU ADPEM MENYALAHGUNAKAN WEWENANG (PSL 17, 18, 30-32 UU ADPEM) : - MELAMPAUI WEWENANG - MENCAMPURADUKKAN WEWENANG - BERTINDAK SEWENANG-WENANG
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MENNGHAPUS PIDANA
PTUN
YANG BISA MENGUJI HANYA APARAT PENEGAK HUKUM
PERLU DILAKUKAN KOORDINASI AWAL DAN INTENS ANTARA APIP DAN APARAT PENEGAK HUKUM
KETERBATASAN UNDANG-UNDANG ADPEM
.
HASIL PENGAWASAN APIP (VIDE PASAL 20 AYAT (2))
TIDAK TERDAPAT KESALAHAN TIDAK TERDAPAT KESALAHAN ADMINISTRASI TIDAK TERDAPAT KESALAHAN ADMINISTRASI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
DISKRESI YANG MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN (VIDE PASAL 24 HURUF E DAN PASAL 1 ANGKA 14)
BELUM DIATUR MEKANISME DAN SANKSINYA HANYA DIATUR DI PASAL 42-45 UU ADPEM
UU NOMOR 30 TAHUN 2014
.
UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Dalam ruang penegakan hukum, UU Administrasi Pemerintahan memancing diskursus terkait gugurnya kapasitas penyidik dalam menilai suatu perbuatan termasuk dalam ranah penyalahgunaan wewenang karena telah beralih kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diuji terlebih dahulu (vide Pasal 20 dan Pasal 21)
Bagaimana bila aparat pemerintahan mengambil keputusan (diskresi) tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (adanya niat jahat/mens rea), siapa yang berhak menguji ? Apakah cukup dengan APIP
Ayo Kawal Uang Rakyat !
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN PUSAT EMAIL :
[email protected] TELP dan FAX : (021) 7250160
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN PUSAT
