ARAH KEBIJAKAN BKKBN 2015-2019 DAN KEGIATAN PRIORITAS 2015 DAN 2016 Ir. Ambar Rahayu, M.N.S. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2015 Regional I Palembang, 4 Juni 2015
ARAH KEBIJAKAN BKKBN 2015-2019
Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 (Sumber: Paparan Menteri PPN/Ka. Bappenas Rakorbangpus RPJMN 2015-2019)
Visi: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Misi: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Framework RPJMN/Renstra BKKBN 2015-2019 9 Agenda Prioritas Pembangunan 2015-2019 (Nawa Cita) BKKBN mendukung agenda prioritas No. 5 Agenda Prioritas ke-5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 1. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana 2. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar 3. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat 4. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja
Strategi Pembangunan Nasional BKKBN TA 2015 - 2019 3 Dimensi Pembangunan Dimensi Pembangunan Manusia Pendidikan
BKKBN
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
Dimensi Pemerataan & Kewilayahan
Kedaulatan pangan
Antarkelompok pendapatan
Kesehatan
Kedaulatan energi & ketenagalistrikan
Perumahan
Kemaritiman dan kelautan
Mental /Karakter
Pariwisata dan industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
Kesehatan: - Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB - Jaminan ketersediaan alokon dan peningkatan penggerakan KB-MKJP - Peningkatan KB MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non-MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan - Penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi (masyarakat dan remaja) - Penguatan kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB (PA) - Penguatan peran tenaga lini lapangan dalam penggerakan pelayanan KB dan advokasi KIE KKBPK (termasuk advokasi KIE KB MKJP) di lini bawah
Revolusi Mental: Mendukung upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat melalui penguatan peran keluarga - Penguatan pemahaman fungsi keluarga - Pembinaan anak dari usia dini melalui BKB HI - Pembinaan bagi keluarga yang memiliki Remaja, serta pembinaan langsung kepada remaja dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas melalui kegiatan GenRe - Pembinaan melalui keluarga yang memiliki Lansia (BKL), peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan UPPKS, serta pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Struktur Program dan Kegiatan BKKBN 2015-2019 Agenda Prioritas No.5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Nasional
Dukungan K/L terkait
LPP TFR - ASFR CPR –
BKKBN
Unmet Need
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)
Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Kebijakan dan pemetaan dalduk, parameter kependudukan di seluruh tingkatan wilayah, analisis dampak kependudukan, serta peningkatan kerja sama pendidikan kependudukan
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Jaminan ketersediaan alokon, peningkatan penggerakan MKJP, jumlah akseptor PBI dan non-PBI, dan penggarapan KKBPK di wilayah galciltas
1. Jumlah akseptor PB – PA 2. Pengetahuan tentang KKB 3. Landasan hukum
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Peningkatan dan pembinaan kesertaan ber-KB melalui poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS), serta penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga
Program Latbang: Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Latbang) Program DKM: Sekretariat Utama
Program Was: Inspektorat Utama
Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Pengetahuan tentang KKBPK melalui advokasi KIE dan penggerakan lini lapangan – tenaga (kuantitas dan kualitas) serta penguatan data basis KKBPK serta penguatan advokasi KIE (termasuk kespro dan MKJP) di seluruh tingkatan wilayah
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KKB Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 (Buku I RPJMN 2015 - 2019) 1. 2.
3.
4. 5.
6.
7. 8. 9.
Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non-MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif, dan Efisien (REE) Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK
Isu Strategis dan Sasaran Pembangunan KKB (Buku II RPJMN 2015-2019) NO
ISU STRATEGIS
SASARAN
1
Peningkatan efektivitas advokasi dan KIE tentang program KKB
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta pembangunan keluarga dari PUS, WUS, remaja dan calon pengantin yang diikuti dengan perilaku untuk menjadi akseptor KB
2
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata
1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk/LPP 2. Menurunnya TFR dan unmet-need, serta meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi/CPR 3. Menurunnya kesenjangan TFR, CPR, unmet need antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi
3
Peningkatan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
1. Meningkatnya pemahaman yang komprehensif pada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga 2. Menurunnya kelahiran pada perempuan usia remaja (15-19 tahun) 3. Meningkatnya median usia kawin pertama
4
Pembangunan keluarga
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran orang tua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga.
5
Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB
Tersedianya landasan hukum yang kuat dan serasi antara kebijakan kependudukan dan KB dan sektor lainnya dan meningkatnya komitmen pemangku kebijakan terkait dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kependudukan
6
Penguatan data dan informasi pembangunan bidang KKB
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan dan KB yang akurat, tepat waktu, terintegrasi, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
7
Penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB
Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB)
9
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 No
INDIKATOR
1
Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2
Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
3
Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)
2015
2016
2017
2018
2019
20152019
1,38 (2010-2015)
1,27
1,25
1,23
1,21
1,19 (2015-2020)
2,37
2,36
2,33
2,31
2,28
2,28
65,2 65,4 65,6 65,8 66,0 66,0 (all method) (all method) (all method) (all method) (all method) (all method)
a. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi
26,0
25,7
25,3
25,0
24,6
24,6
b. Meningkatnya penggunaan MKJP (persen)
20,5
21,1
21,7
22,3
23,5
23,5
4
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)
10,60
10,48
10,26
10,14
9,91
9,91
5
Angka kelahiran pada remaja usia 1519 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
46 per 1000 kelahiran
44 per 1000 kelahiran
42 per 1000 kelahiran
40 per 1000 kelahiran
38 per 1000 kelahiran
38 per 1000 kelahiran
6
Presentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
7,1
7,0
6,9
6,8
6,6
6,6
Program BKKBN Tahun 2015–2019 1. Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) • • • • •
Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) Program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi
Program Teknis
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya • Sekretariat Utama (Sestama) • Program DKM di Perwakilan BKKBN Provinsi
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN • Inspektorat Utama (Irtama) • Program Was di Perwakilan BKKBN Provinsi
4. Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN • Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Latbang) • Program Latbang di Perwakilan BKKBN Provinsi
Program Generik
KEGIATAN PRIORITAS BKKBN TA 2015
Arah Kebijakan RKP 2015 Tahun 2015 merupakan masa peralihan dari RPJMN 2010-2014 menuju pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sehingga dalam perencanaannya masih menggunakan baseline RPJMN/Renstra 2010-2014 yang kemudian disempurnakan pada level Sub-komponen (Kegiatan Prioritas) sesuai arah kebijakan pada RPJMN/Renstra 2015-2019 1. Pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dalam sistem JKN-BPJS dan penguatan pembangunan keluarga 2. Menguatkan landasan hukum, menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan KB 3. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan KB 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu
Kegiatan Prioritas TA 2015 • Pemenuhan kebutuhan alat/obat kontrasepsi (alokon) era JKNBPJS • Pemantapan alur distribusi (supply chain) alokon (termasuk peningkatan kualitas gudang alokon) • Penguatan kesertaan KB MKJP • Penguatan kapasitas SDM (SDM aparatur, SDM lini lapangan, SDM yan KB era BPJS, dan SDM mitra kerja) • Perluasan advokasi KIE below the line dan sosialisasi Program KKBPK yang difokuskan dalam perubahan perilaku masyarakat • Penguatan data dan informasi kependudukan (termasuk Pendataan Keluarga dan Integrasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Yan KB Era BPJS) • Penguatan kemitraan di semua tingkatan wilayah (termasuk penguatan lini lapangan)
Kegiatan Prioritas TA 2015 (Lanjutan) • Kegiatan KB Kencana di 8 provinsi • Pengembangan BKB Holistik Integratif dan GenRe di 33 Provinsi • Penguatan kegiatan terkait pembangunan keluarga (termasuk fasilitasi PPKS sebagai salah satu kegiatan pokok di Balai Penyuluhan) • Penyerasian kebijakan, parameter, analisis dampak, dan literasi kependudukan - fasilitasi penyusunan dan sosialisasi Rancangan Induk (Grand Design) kependudukan kab/kota bekerja sama dengan PSK, IPADI, dan Koalisi Kependudukan
Kegiatan Prioritas TA 2015 (Lanjutan) • Penguatan dukungan kegiatan-kegiatan tematik (MDGs, Anggaran Responsif Gender, dan MP3KI yang difokuskan pada 155 kec) • Penguatan kegiatan dukungan manajemen pengelolaan Program KKBPK (termasuk upaya harmonisasi program dan anggaran bidang KB dan kesehatan: penegasan pelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD) • Penguatan kegiatan bimbingan dan pengawasan internal • Belanja modal lainnya - pembangunan dan renovasi gedung kantor/Balai Diklat, baik Pusat maupun Provinsi serta dukungan sarana prasarana perkantoran (kendaraan roda 4 dan 2 dan peralatan TI) • Kegiatan-kegiatan prioritas lain yang turut mendukung pencapaian RKP BKKBN 2015
KEGIATAN PRIORITAS DAN ALOKASI PAGU INDIKATIF BKKBN TA 2016
Kegiatan Prioritas BKKBN TA 2016 Mengacu kepada RPJMN/Renstra 2015-2019 dengan beberapa fokus penguatan di antaranya pada: 1. Penguatan penggerakan MKJP dan penggerakan PA ganti cara ke MKJP serta pemenuhan kebutuhan alokon 2. Finalisasi dan sosialisasi Standardisasi Pelayanan KB – dari sisi faskes dan tenaga pelayanan KB (Ditjalpem dan Ditjalswa) 3. Peningkatan informasi dan konseling kesehatan reproduksi (Provinsi) 4. Pemantauan PA melalui Kartu Motivasi dan Rujukan (KMR) dan pelestarian PA melalui poktan 5. Penguatan pemahaman peran dan fungsi keluarga melalui poktan 6. BKB HI dan penyiapan remaja berkualitas melalui GenRe 7. Penguatan penggerakan Mekop LinLap (Provinsi) dan penyiapan Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali Program KKBPK di lini lapangan 8. Penguatan advokasi KIE KKBPK (termasuk KIE Kespro dan KB MKJP) di seluruh tingkatan wilayah 9. Penguatan kemitraan (termasuk kerja sama dengan Kodim dan Polri) dalam penggerakan pelayanan KB MKJP
Kegiatan Prioritas BKKBN TA 2016 (Lanjutan) 10. Persiapan pelaksanaan SDKI pada tahun 2017 (Pusdu) 11. Pengembangan kajian berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (Pusna), analisis dan kajian berdasarkan hasil Susenas 2015 ,serta penyusunan Proyeksi Penduduk Hasil Supas 2015 (Ditrenduk dan Pusdu) 12. Persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi Asian Population Association/APA 2017 (Pulin) 13. Updating data keluarga, MS, dan Survei RPJMN (Provinsi) 14. Penyediaan data dan informasi berdasarkan hasil Pendataan Keluarga, serta analisis dan umpan balik hasil pendataan keluarga (Ditlaptik) 15. Koordinasi penyelesaian P2D PKB/PLKB di seluruh kab/kota (Provinsi) serta sertifikasi PKB/PLKB (Ditbinlap) 16. Pemetaan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam penguatan Program KKBPK tk. kab/kota (Provinsi) 17. Peningkatan pemahaman isu kependudukan dan peningkatan kerja sama dengan PT melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Kependudukan, KB, dan PK (Bidang Dalduk Provinsi – Ditpenduk)
Pagu Indikatif BKKBN TA 2016
Alokasi Pagu TA 2015
Alokasi Pagu BKKBN TA 2016 sesuai RPJMN/Renstra 2015-2019
Alokasi Pagu sesuai SE Pagu Indikatif (No. S-288/MK.02/2015 dan No. 0082/M.PPN/04/2015)
Rp3,294T
Rp3,822T
Rp3.394.657.742.000
Alokasi di atas termasuk biaya Operasional Murni (OM)/ 001 dan 002 Rp422.669.779.000
Penutup • Pengembangan kegiatan prioritas diharapkan mengacu pada hasil Rakernas Program KKBPK TA 2015 dengan disesuaikan kebutuhan sesuai kondisi kewilayahan, dengan fokus kepada upaya pencapaian sasaran Renstra 20152019 • Perwakilan BKKBN Provinsi harus dapat meningkatkan kerja sama (kemitraan) di bidang KKBPK dengan Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kab/kota agar isu-isu KKBPK dapat masuk sebagai prioritas di seluruh tingkatan wilayah (masuk di dalam Renstrada) • Dalam upaya penguatan perencanaan Program dan Kegiatan untuk TA 2016, diharapkan agar para pengelola program dapat merumuskan kegiatankegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit dalam upaya pencapaian sasaran RPJMN/Renstra 2015-2019
gxÜ|Åt ^tá|{
22
