PRIORITAS 1 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 NASIONAL DALAM JUTA RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan KEMENTERIAN PAN DAN RB dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan
1,3
2 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan KEMENTERIAN PAN DAN RB dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam
1,2
3 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan KEMENTERIAN PAN DAN RB dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I
2,4
4 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan KEMENTERIAN PAN DAN RB dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II
1,1
5 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan KEMENTERIAN PAN DAN RB dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra
1,05
6 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan KEMENTERIAN PAN DAN RB dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
10,8
7 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan KEMENTERIAN PAN DAN RB dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Program Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Penyusunan Kebijakan Perencanaan SDM Aparatur
III.8.M-1
3,5
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
8 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan KEMENTERIAN PAN DAN RB dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Program Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan SDM Aparatur
2,7
9 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan KEMENTERIAN PAN DAN RB dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Program Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur
3,8
10 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan KEMENTERIAN KP dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kkp hukum dan penataan organisasi KKP
11 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kualitas legislasi
Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Penghentian/Pembatasan Pemekaran Wilayah Daerah
12 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kualitas legislasi
Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan
13 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kualitas legislasi
Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah
6,7
14 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kualitas legislasi
Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Dan Fasilitasi Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah
3,8
15 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kualitas legislasi
Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah KEMENTERIAN DALAM NEGERI dan DPRD
Program Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Daerah
16 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kualitas legislasi
Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Daerah Publik Yang Selaras Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
17 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kualitas legislasi
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik Di Daerah Daerah
18 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kualitas legislasi
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Penataan Administrasi Kependudukan
III.8.M-2
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
11,8
4 2,67
2,5 5
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
19 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kualitas legislasi
Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN
Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pengelolaan Transfer Ke Daerah Pemerintahan Daerah
10,03
20 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan kualitas legislasi
Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN
Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Perumusan Kebijakan Bimbingan Teknis, Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Monitoring, Dan Evaluasi Di Bidang PDRD Pemerintahan Daerah
10,29
21 Reformasi birokrasi dan tata kelola
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan KEMENKUMHAM Hukum Departemen
III.8.M-3
Program Pembentukan Hukum
Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
1,7
PRIORITAS 2 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 WILAYAH PAPUA DALAM JUTA RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1 Provinsi Papua 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja
Peningkatan akses pendidikan.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
34.978,00
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja
Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar
Penyediaan Subsidi Pendidikan Sd/Sdlb Berkualitas
52.532,85
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja
Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Smp/Smplb
4.308,23
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja
Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar
Penyediaan Subsidi Pendidikan Smp/Smplb Berkualitas
29.201,21
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja
Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar
Peningkatan Akses dan Mutu Pk dan Plk Tklb/Sdlb/Smplb
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja
Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tk dan Pendidikan Dasar
2 Provinsi Papua Barat
III.8.M-4
767,59 1.108,57
PRIORITAS 3 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 WILAYAH PAPUA DALAM JUTA RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1 Provinsi Papua Barat 1. Pengendalian HIV/AIDS
Meningkatkan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS
Pemberdayaan kelompok ODHA
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan
1.600,00
2. Pengendalian HIV/AIDS
Meningkatkan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS
Pemberdayaan kelompok ODHA
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
1.700,00
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Pemberian imunisasi dasar kepada balita
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
8.200,00
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Pemberian imunisasi dasar kepada balita
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Pemberian imunisasi dasar kepada balita
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Gizi Masyarakat
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah, Drainase) Serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan
1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
640,00 1.550,00 33.850,00
2 Provinsi Papua
III.8.M-5
9888 23940
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Gizi Masyarakat
2450
5 Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan
2800
6 Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1300
7 Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
2900
8 Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Penyehatan Lingkungan
1020
9 Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas
KEMENTERIAN KESEHATAN
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1400
III.8.M-6
659
PRIORITAS 4 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 WILAYAH PAPUA DALAM JUTA RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1 Provinsi Papua Barat 1. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis rumah tangga miskin baik secara individual keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, maupun berkelompok beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD)
KEMENTERIAN SOSIAL
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)
2. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis rumah tangga miskin baik secara individual keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, maupun berkelompok beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD)
KEMENTERIAN SOSIAL
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam
3. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis rumah tangga miskin baik secara individual keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, maupun berkelompok beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD)
KEMENTERIAN SOSIAL
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial
430,00
4. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis rumah tangga miskin baik secara individual keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, maupun berkelompok beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD)
KEMENTERIAN SOSIAL
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
245,00
III.8.M-7
340,20
2.454,30
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
2 Provinsi Papua 1. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis rumah tangga miskin baik secara individual keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, maupun berkelompok beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD)
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kerja Kesempatan Kerja
2. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis rumah tangga miskin baik secara individual keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, maupun berkelompok beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD)
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Kerja
627,00
3. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis rumah tangga miskin baik secara individual keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, maupun berkelompok beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD)
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Kerja Asing
182,00
4. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Meningkatkan cakupan dan sebaran program penanggulangan kemiskinan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
100,00
Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010*)
III.8.M-8
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
12.302,50
PRIORITAS 5 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 WILAYAH PAPUA DALAM JUTA RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1. Provinsi Papua Barat 1. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Penyelesaian pembangunan Lintas Papua
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional
2 Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Optimalisasi dan peningkatan layanan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
18.573,92
3 Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal
Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Perluasan Areal Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
35.058,00
4 Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal
Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengelolaan Air Untuk Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
5 Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
Memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal
Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Pengelolaan Produksi Tanaman KacangKacangan dan Umbi-Umbian (Prioritas Nasional dan Bidang)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
693.169,37
4.494,00
13.353,00
2. Provinsi Papua 1. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
III.8.M-9
1.706,70
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
2. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Prioritas Bidang)
1.075,20
3. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Pengembangan areal pertanian baru
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Perluasan Areal Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
51.137,00
4. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Pengembangan areal pertanian baru
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengelolaan Air Untuk Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
5. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Pengembangan areal pertanian baru
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
6 Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Pengembangan areal pertanian baru
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
234.753,00
7 Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Peningkatan ketersediaan air untuk pemenuhan air irigasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya
11.800,00
III.8.M-10
4.069,00 20.591,00
PRIORITAS 6 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 WILAYAH PAPUA DALAM JUTA RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1. Provinsi Papua Barat 1. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal
Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
2. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)
3. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang)
5.574,31
4. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
1.005,19
5. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan
memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
255,00
6 Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
meminimalkan potensi kejadian bencana dan kerugian akibat bencana dalam pengembangan kegiatan budidaya
Optimalisasi dan peningkatan fungsi prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengendalian Banjir
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
III.8.M-11
29.269,70 61,60
34.139,00
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
2 Provinsi Papua 1 Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
meminimalkan potensi kejadian bencana dan kerugian akibat bencana dalam pengembangan kegiatan budidaya
Optimalisasi dan peningkatan fungsi prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
III.8.M-12
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengendalian Banjir
49.120,00
PRIORITAS 7 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 WILAYAH PAPUA DALAM JUTA RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1. Provinsi Papua 1. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan Wisata Budaya
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN (K3) di perusahaan sesuai standar dan manajemen TRANSMIGRASI K3
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Hubungan Industrial
656,50
2. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan Wisata Budaya
Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) TRANSMIGRASI penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-eknik bernegosiasi; (c) peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
320,20
3. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan Wisata Budaya
Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) TRANSMIGRASI penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-eknik bernegosiasi; (c) peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Hubungan Industrial
656,50
III.8.M-13
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
4. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan Wisata Budaya
Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) TRANSMIGRASI penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-eknik bernegosiasi; (c) peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pencegahan Phk dan Penyelesaian Hubungan Industrial
70,00
5. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan Wisata Budaya
Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) TRANSMIGRASI penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-eknik bernegosiasi; (c) peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Analisis Diskriminasi
182,90
6. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan Wisata Budaya
Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) TRANSMIGRASI penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-eknik bernegosiasi; (c) peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja
120,10
III.8.M-14
PRIORITAS 8 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 WILAYAH PAPUA DALAM JUTA RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1. Provinsi Papua 1. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi)
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2.372,84
Mengembangkan sentra produksi pertanian
Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi)
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
1.005,19
2. Provinsi Papua Barat 1. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan
III.8.M-15
PRIORITAS 9 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 WILAYAH PAPUA DALAM JUTA RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1. Provinsi Papua 1. Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di Mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan Penetapan kawasan lindung dan konservasi dalam KEMENTERIAN KEHUTANAN wilayah Papua berkelanjutan dalam kebijakan publik dokumen rencana tata ruang
Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional Perlindungan Hutan
14.280,00
2. Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di Mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan Penetapan kawasan lindung dan konservasi dalam KEMENTERIAN KEHUTANAN dokumen rencana tata ruang wilayah Papua berkelanjutan dalam kebijakan publik
Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Perlindungan Hutan Daya Alam
12.880,00
3. Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di Mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan Penetapan kawasan lindung dan konservasi dalam KEMENTERIAN KEHUTANAN dokumen rencana tata ruang wilayah Papua berkelanjutan dalam kebijakan publik
Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Hutan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
420,00
2. Provinsi Papua Barat 1. Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di Mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai wilayah Papua berkelanjutan dalam kebijakan publik potensi wisata alam
KEMENTERIAN KEHUTANAN
III.8.M-16
Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional Perlindungan Hutan
11.760,00
PRIORITAS 10 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 WILAYAH PAPUA DALAM JUTA RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1. Provinsi Papua Barat 1. Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan
Menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif
Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya TERTINGGAL yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan
Menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif
Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Perikanan Daya Perikanan
245,00
3. Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan
Menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif
Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Perikanan Daya Kelautan
80,00
4. Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan
Menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif
Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Perikanan
III.8.M-17
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Daerah Tertinggal Di Kawasan Perbatasan
1.000,00
200,00
PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 NASIONAL DALAM MILIAR RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
1.
Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan Kejagung penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
PROGRAM PENANGANAN DAN Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Pidana Korupsi KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
2.
Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan Kejagung penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
PROGRAM PENANGANAN DAN Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
0,46
3.
Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan Kejagung penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
PROGRAM PENANGANAN DAN Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
7,07
4.
Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan Kejaksaan RI penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
PROGRAM PENANGANAN DAN Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG Cabjari DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
III.8.M-18
10,037
158,057
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
5.
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan
Peningkatan Pembinaan teritorial, wilayah, sadar hukum & ketahanan sosbud.
Polri
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN
6.
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras TNI.
Kemhan
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI Produksi Alutsista Industri dalam negeri DAN INDUSTRI PERTAHANAN
7.
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan
Pembangunan Pos Polisi, Pos Polmas, dan sarana prasana Polri patroli keamanan di kawasan Pos Lintas Batas serta pulaupulau kecil terluar penghuni.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA POLRI
Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri
8.
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan
Operasi pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
Mabes TNI
PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF
Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
9.
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan
Operasi pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
Mabes TNI
PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF
Ops Gaktib dan Ops Yustisi.
18,3
10.
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan
Operasi pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
Mabes TNI
PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF
Operasi intelijen Strategis
31,8
11.
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan
Penegakan hukum dan keamanan
TNI AD
PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra DARAT Darat
106,4
12.
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan
Penegakan hukum dan keamanan
BIN
PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN, DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA
Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri
227,8
13.
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan
Penegakan hukum dan keamanan
Polri
PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
Penindakan Tindak Pidana Terorisme
11.50
III.8.M-19
Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat
PAGU INDIKATIF 58,92 1.500,00
200
46,23
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
14.
Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan
Peningkatan kerjasama perbatasan antar negara.
15.
Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
16.
Reformasi birokrasi dan tata kelola
17.
18.
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN DIPLOMASI INDONESIA DI BIDANG MULTILATERAL
Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan Kemenhukham penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM
Kegiatan Kerjasama HAM
1,8
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan Kemenhukham penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM
Kegiatan Penguatan HAM
2,6
Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan Kemenhukham penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM
Kegiatan Diseminasi HAM
1,4
Reformasi birokrasi dan tata kelola
Meningkatkan penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan Kemenhukham penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM
Kegiatan Informasi HAM
1,3
III.8.M-20
Kemenlu
PROGRAM
4,72
PRIORITAS LAINNYA BIDANG EKONOMI MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 NASIONAL DALAM MILYAR RUPIAH
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Peningkatan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Program Peningkatan Kerjasama Internasional
2 Penguatan Produktivitas Ekonomi dan Investasi
Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Peningkatan Akses Ekspor
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Program Peningkatan Peran dan Kerjasama Multilateral Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI
5,01
3 Penguatan Produktivitas Ekonomi dan Investasi
Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Peningkatan Akses Ekspor
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Program Peningkatan Peran dan Kerjasama Multilateral Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup
6,09
4 Penguatan Produktivitas Ekonomi dan Investasi
Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Peningkatan kemampuan pengembangan industri pengolahan komoditi perkebunan
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical
13,5
5 Pengurangan Tingkat Pengangguran
Pengembangan Aktivitas Ekonomi
Pembinaan SDM untuk mengisi kesempatan tenaga kerja
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Pelayanan dan Perlindungan TKI Selama Proses Penyiapan, Pemberangkatan, dan Kepulangan
Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk
III.8.M-21
Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional
PAGU INDIKATIF
1 Penguatan Produktivitas Ekonomi dan Investasi
32,1
0,8
NO.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
FOKUS PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM
KEGIATAN
6 Pengurangan Tingkat Pengangguran
Pengembangan Aktivitas Ekonomi
Pembinaan SDM untuk mengisi kesempatan tenaga kerja
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Pelayanan dan Perlindungan TKI Selama Proses Penyiapan, Pemberangkatan, dan Kepulangan
Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri
7 Pengurangan Tingkat Pengangguran
Pengembangan Aktivitas Ekonomi
Pembinaan SDM untuk mengisi kesempatan tenaga kerja
BNP2TKI
Program Pelayanan dan Perlindungan TKI Selama Proses Penyiapan, Pemberangkatan, dan Kepulangan
Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum
8 Pengurangan Tingkat Pengangguran
Pengembangan Aktivitas Ekonomi
Pembinaan SDM untuk mengisi kesempatan tenaga kerja
KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
Program Pelayanan dan Perlindungan TKI Selama Proses Penyiapan, Pemberangkatan, dan Kepulangan
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga
III.8.M-22
PAGU INDIKATIF 25
2
1,4
