MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2011 PRIORITAS 1
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
Tema Prioritas
Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik
Penanggungjawab
Wakil Presiden
Bekerjasama dengan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Perindustrian; Menteri Koperasi dan UKM; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Riset dan Teknologi; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris Kabinet
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
30%
1,3
Kemen PAN dan RB
1,2
Kemen PAN dan RB
I.
PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
I.1
Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam
I.2
Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya Jumlah peraturan/kebijakan mengenai pedoman umum Grand Design Sistem Kelembagaan Pemerintah Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Setneg)
I.L-1
1 Peraturan/Kebijakan 30%
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
(1)
(2)
(3)
(4) Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN) Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneg PPN) Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Kemen. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. Pertanian) dan Kemeneg. Ristek). Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemendiknas)
(5) 30%
I.3
I.4
I.5
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra
I.L-2
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(6)
(7)
2,4
Kemen PAN dan RB
1,1
Kemen PAN dan RB
1,05
Kemen PAN dan RB
30% 30%
30% 30% 30%
30% 30%
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
I.6
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi
INDIKATOR
(7)
10,8
Kemen PAN dan RB
60%
11,8
Kemen KP
100%
4,0
Kemdagri
Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya Tingkat kualitas pelak sanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional Persentase instansi yang menerima sosialisasi Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional
30%
III
PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.
(6)
(5) 30%
PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KKP Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum Meningkatnya pemenuhan peraturan perundangPersentase pemenuhan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi KKP undangan serta efektifitas dan kemutakhiran hukum serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, laut, perjanjian, perizinan, organisasi dan tata peirizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan nasional dan tantangan global serta pelayanan bantuan global serta pelayanan bantuan hukum yang hukum yang akuntabel akuntabel
Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah
INSTANSI PELAKSANA
(4) Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
II II.1
III.1
PAGU TAHUN 2011
TARGET TAHUN 2011
Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007 Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah
I.L-3
80% 50% Pemda 40 pemda 4 laporan triwulanan 100%
0 (nol)
NO (1) IV IV.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Persentase Provinsi, Kab/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Juklak Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK Jumlah Permendagri
75 %
2,67
Kemdagri
Jumlah Surat Edaran Mendagri
1 SE
Persentase daerah yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu. Persentase daerah provinsi, Kab/Kota ber-LKPD dengan status WTP.
40%
6,7
Kemdagri
3,8
Kemdagri
Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.
60%
10,03
Kemenkeu
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah Tersusunnya kebijakan/ regulasi di bidang fasi-litasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah
IV.2
Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah
Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD
Penetapan APBD secara tepat waktu IV.3
Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah
Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu
V V.1
75 % 3
27% 70% 15%
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah
1. Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal 2. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 3. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah 4. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan
I.L-4
100% 100% 4 hari
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(6)
(7)
10,29
Kemenkeu
Kali sosialisasi
3,5
Kemen PAN dan RB
1 RUU
2,7
Kemen PAN dan RB
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
(1)
(2)
(3)
(4) pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eskternal 5. Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/ peraturan 6. Persentase jumlah kebijakan dana transfer ke daerah sesuai rencana 7. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah 1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan 2. Jumlah konsep kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan rencana 3. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan 4. Persentase tingkat penyelesaian evaluasi Perda tentang PDRD terhadap rencana evaluasi
(5) 3
V.2
VI
Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD
1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
80% 100% 3 80% 100% 14 hari 100%
PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
VI.1
Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur
Terlaksananya sosialisasi kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS
Jumlah sosialisasi
VI.2
Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur
Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara). Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS
Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya
Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
Jumlah PP Jumlah PP
Jumlah Perpres;
I.L-5
Sosialisasi 1 PP 1 PP
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1) VI.3
(2) Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur
VII
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
VII.1
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen
VIII
PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM
VIII.1
Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah
(3) Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS
INDIKATOR (4) Jumlah UU/PP tentang Pensiun PNS
Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan
Jumlah perda yang dikaji
Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.
Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date. Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.
I.L-6
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(5) 1 UU/ PP
(6) 3,8
(7) Kemen PAN dan RB
9,000 perda
3,5
Kemdagri
40%
1,7
Kemenkumham
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
80%
10,5
Kemenkeu
IX IX.1
X X.1 X.2
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD
Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah
XI.1
80%
Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah
50%
Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah
100% 50%
PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah
Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009
Jumlah SPM yang ditetapkan
17 SPM
2,5
Kemdagri
Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya
10 SPM
5,0
Kemdagri
3,0
Kemen PAN dan RB
Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya XI
15 hari
-
PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik
Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik
Persentase instansi yg mendapat sosialisasi
I.L-7
70%
NO (1) XI.2
XI.3
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial
Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan
SASARAN
INDIKATOR
(5) 1
(6) 4,4
(7) Kemen PAN dan RB
3,3
Kemen PAN dan RB
Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)
75%
Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah
Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan
200 unit
Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi
105 Kab/Kota 60% 60%
PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan
XIII
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN
XIII.2
INSTANSI PELAKSANA
(4) Laporan hasil pelaksanaan penilaian pelayanan
XII.1
XIII.1
PAGU TAHUN 2011
(3) Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP
Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian XII
TARGET TAHUN 2011
Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara. Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban.
Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat.
Intensifikasi clerance rate rata rata seluruh tindak pidana
56%
75,0
POLRI
Terkelolanya benda sitaan negara dan barang rampasan perkara
Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel.
75%
0,3
Kemenkumham
Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.
Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan. Persentase penanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS.
15%
1,0
Kemenkumham
I.L-8
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
XIII.3
XIII.4
XIV XIV.1
Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana.
Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak.
Terlakasananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.
Penyeleggaraan kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak yang berkualitas.
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen.
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM
INDIKATOR (4) Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat. Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel. Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel.
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(5)
(6)
(7)
67%
0,6
Kemenkumham
67%
1,4
Kemenkumham
93%
7,3
Kemenkumham
70% 70%
Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel. Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.
Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja.
I.L-9
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(4) Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya. Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya. Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan. Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENKUMHAM.
(5) 93%
(6) 7,3
(7) Kemenkumham
93%
6,9
Kemenkumham
93%
9,5
Kemenkumham
Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus.
40%
4,7
Kemenkumham
100% dari formasi Penyesuaian ijazah S1,S2; 100% dari formasi pim tk III dan IV
21,7
Kemenkumham
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1) XIV.2
(2) Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM. Kegiatan Pendidikan Kedinasan.
XIV..3 XIV.4
XV XV.1
XVI XVI.1
SASARAN
INDIKATOR
(3) Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM
Terlaksananya mekanisme pebgaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENKUMHAM.
Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham.
Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir.
Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham
100% dari formasi ujian dinas TK I dan II;
I.L-10
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) 100% dari formasi yang mengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan teknis keimigrasian;
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(6)
(7)
8,25
Komisi Yudisial
100% data daftar kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi; 85% Pengadaan CPNS pusat dan kanwil; Seluruh Unit Kerja memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.
XVII XVII.1
100% dari jumlah formasi yang mengikuti fit and proper test dalam rangka usulan promosi jabatan
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SELEKSI HAKIM AGUNG DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim
Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara
Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi
60 15
Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar
300
Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung
150
I.L-11
1
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(6)
(7)
7,88
Komisi Yudisial
100 laporan
2,0
MA-RI
65 30 60 40 50 40
6,15
KPK
6,05
KPK
6,76
KPK
3,00
KPK
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
(1)
(2)
(3)
(4) Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan % pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas
(5) 150
XVII.2
XVIII XVIII.1
XIX
Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan peningkatan kompetensi hakim
Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionlisme hakim
PROGRAM: PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA MA-RI Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga bawahnya. peradilan.
Jumlah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Persen pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.
4 70% 20
100%
PROGRAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
XIX.1
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
Penyelidikan
XIX.2
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Penyidikan
XIX.3
Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi
Penuntutan
XIX.4
Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK
Eksekusi Korsup Penindakan
Kasus Potensial (Kasus) Kasus Solid (Kasus) Penyidikan (Perkara) Penyidikan Lengkap (Perkara) Penuntutan (Perkara) Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri(Perkara) Pelaksanaan Pidana Badan (Persen) Keberhasilan Perkara yang disupervisi KPK (Persen)
I.L-12
100% 100%
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
XIX.5
XIX.6
Pengelolaan LHKPN
Pengelolaan Gratifikasi
Penanganan LHKPN
Penanganan Gratifikasi
INDIKATOR (4) Persentase kepatuhan penyampaian SPDP dari Kepolisian dan Kejaksaan LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara) Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik, Dumas, Gratifikasi (Jumlah) Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi
XIX.8 XX
Kasus diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) Jumlah Instansi/ Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Jumlah Sekolah/ Lembaga pendidikan yang menerapkan Kampanye Anti Korupsi Modul Anti Korupsi Peningkatan Komunitas Anti Korupsi Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah) Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Dumas Kasus siap LIDIK (Jumlah) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
XX.1
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
XIX.7
Meningkatnya kemampuan profesional, inte-gritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.
Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional dan jumlah peserta
I.L-13
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(5) 60%
(6)
(7)
17.000
7,92
KPK
1,61
KPK
8,86
KPK
72
2,64
KPK
36 diklat 6000 peserta
80,0
Kejaksaan Agung
TARGET TAHUN 2011
360 4 330 8 4 75 15 15
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
XXI XXI.1
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
497
1.000,0
Kemdagri
1
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.
Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari
24,75 juta jiwa di 75 kab/kota
Untuk Tahun 2011 dalam program ini terdapat alokasi Rp. 1,0 Triliun untuk kegiatan SAK Terpadu, namun pembahasannya masih menunggu selesainya Grand Desain (diberi tanda bintang). Dana sebesar Rp. 1,0 Triliun tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan exercise kebutuhan tahun 2011 sebesar Rp. 2,6 Triliun, sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 1,6 Triliun. Kondisi ini disebabkan karena pagu baseline 2011 sebesar Rp. 13,177 Triliun dalam RPJMN belum termasuk alokasi untuk kegiatan SAK Terpadu tersebut, karena statusnya masih bintang (dicantumkan hanya prakiraan pagu total 5 tahun) demikian pula dengan pagu baseline 2012 – 2014 untuk kegiatan yang sama.
1
I.L-14
