MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2011 PRIORITAS 4
PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tema Prioritas
Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah
Penanggung Jawab
Wakil Presiden
Bekerjasama dengan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan UKM ; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.116.000
1.610,0
Kementerian Sosial
160.485
257,8
Kementerian Sosial
I I.1
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Bantuan Tunai Bersyarat Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)
II
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
II.1
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak telantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang membutuhkan perlindungan khusus
Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) Jumlah anak telantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)
I.L-27
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1) II.2
(2) Pelayanan Sosial Lanjut Usia
(3) Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia
II.3
Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat
Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat
III
PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
III.1
Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)
IV
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL
IV.1 V V.1
Pengelolaan Pertanahan Provinsi
Penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun
Terlaksananya redistribusi tanah
INDIKATOR (4) Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)
Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)
Jumlah bidang tanah yang diredistribusi
INSTANSI PELAKSANA
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
(5) 27.837
(6) 90,3
(7) Kementerian Sosial
40.013
175,6
Kementerian Sosial
17,5 juta RTS
15.267,0
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Perum Bulog
181.825 bidang
128,41
BPN
8 kegiatan
1,4
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Koordinasi pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran
Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran
I.L-28
4 kegiatan
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
V.2
V.3
V.4
Koordinasi penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Koordinasi kebijakan penguatan masyarakat dan kawasan
Koordinasi urusan kelembagaan dan kemitraan
Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK
Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan
Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan
INDIKATOR (4) Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundangannya Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(5) 100 %
(6)
(7)
8 kegiatan
1,3
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
1,3
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
1,7
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan TKPK Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan
6 kegiatan
Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perdesaan Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan perdesaan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
10 kegiatan
Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan penanggulangan kemsikinan
6 kegiatan
I.L-29
100 % 9 kegiatan
100 %
8 kegiatan
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
V.5
Koordinasi urusan keuangan mikro dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang Keuangan Mikro dan Pemanfaatan TTG
INDIKATOR (4) Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi persiapan LKM dengan kementerian/lembaga maupun masyarakat Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan LKM dan pengembangan Teknologi Tepat Guna
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(5) 100 %
(6)
(7)
7 kegiatan
1,4
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Nasional
5 kegiatan
100 %
VI VI.1
PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB Tersalurkannya bantuan BOS bagi siswa berkualitas SD/SDLB
Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin
3.916.220
12.571,1
VI.2
Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas
Tersalurkannya bantuan BOS bagi siswa SMP/SMPLB
Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin
1.395.100
6.916,3
VII
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
VII.1
Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin
390.476
1.719,8
I.L-30
Kementerian Pendidikan Nasional
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1) VII.2
(2) Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB
VIII
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
VIII.1
Penyediaan Layanan Kelembagaan
IX
PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
IX.1
IX. 2 X X.1
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lain Kanwil/Kemenag Kab/Prov
Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(3) Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
(4) Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin
(5) 501.898
(6) 1.234,5
(7) Kementerian Pendidikan Nasional
Tersedianya Keluasan dan Kemerataan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin
67.000
1.249,2
Kementerian Pendidikan Nasional
Menguatnya tata kelola, sistem pengendalian, manajemen, dan terlaksananya pengelolaan pendidikan di kanwil Kementerian Agama
Jumlah Siswa Miskin Penerima Beasiswa Miskin MI (Siswa) Jumlah Siswa Miskin Penerima Beasiswa Miskin MTs (Siswa) Jumlah Siswa Miskin Penerima Beasiswa Miskin MA (Siswa) Jumlah Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa PTA (Orang)
750.000
270,0
600.000
432,0
Kementerian Agama
400.000
304,0
59.538
84,0
Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan
70,3
153,0
Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin
Kementerian Agama Kementerian Agama
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan
I.L-31
Kemenkes
NO (1) XI
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
8.608
916,8
Kemenkes
80
4.354,8
Kemenkes
3,8
889.5
BKKBN
13,5
BKKBN
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
XI.1
Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin di Puskesmas
XI.2
Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin di RS
XII
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
XII.1
XII.2
XII.3
Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesetaraan ber-KB
Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga Pra-S dan KS-1
Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi
Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB
Meningkatnya pembinaan dan kemandirian berKB keluarga Pra-S dan KS-1
Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi
Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin Persentase RS yang melayani pasien miskin peserta program Jamkesmas
Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta) (sasaran pusat untuk penyediaan alokon gratis bagi PB miskin) Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta) (sasaran pusat untuk penyediaan alokon gratis bagi PA miskin) Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif di tingkat pusat Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produktif di tingkat pusat Jumlah PUS anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang menjadi peserta KB mandiri
I.L-32
12,2
1
3 44.000
11,8
NO (1) XIII XIII.1
XIV XIV.1
XV XV.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara
90.000 orang
200,0
Kemenakertran s
30,0
Kemenakertran s
1.670,0
Kemen PU
PROGRAM PENEMPATAN DAN PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat
360 Kab/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak
Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA
4.300
Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan
100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman
Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)
Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP
I.L-33
10.948 kelurahan
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
9.583,0
Kemendagri
XVI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
XV.1
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)
XVII XVII.1
XVIII XVIII.1
Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa/(PNPM-Perdesaan)
Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM a. PNPM-MP Inti b. PNPM MP Penguatan : • PNPM-MP Perbatasan • PNPM-MP Generasi • PNPM-MP SPP-SPPN c. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan
4.911 kec 85 kec 120 kec 91 kec 9 kec
8.824,9 85,0 180,7 486,9 5,5
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman
Terbangunnya kecamatan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan social wilayah
237 kecamatan
527,8
Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)
Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial (PISEW) Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal, dan terpencil
1.500 desa
1.011,3
Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh
Persentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM PISEW (9 prov, 34 kab)
40%
26,3
Kemen PU
PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu
I.L-34
Kemendagri
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
33 prov.
39,9
Kemendagri
XIX XIX.1
XX XX.1
XX.2
XXI XXI.1
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
-
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
210 kab/kota (SANIMAS)
Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem on-site (kab/kota)
93 kawasan
953,2
Kemen PU
4.650 desa (PAMSIMAS)
Jumlah desa kawasan MBR perkotaan, IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi
1.283 desa 81 kawasan MBR 170 IKK 23 kawasan khusus 10 pelabuhan ikan
2.855,7
Kemen. PU
157,7
KKP
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir.
Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bankable 1. Pengembangan sarana usaha mikro LKM
100 unit
2. Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK 3. Tenaga pendamping
90 kab/kota
4. Kelompok Usaha Mikro
230 usaha
I.L-35
360 orang
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2 triliun
1.200,0
Kementan
XXII XXII.1
XXIII
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)
Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR), pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPM
XXIV
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
XXV
Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata
Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal
Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPM bidang pariwisata
200
Jumlah Gapoktan PUAP (unit)
10.000
Jumlah kab, kec dan desa daerah tertinggal
75 kab
345,9
KPDT
450
82,5
Kemen Budpar
Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR
100%
2.000,0
Kemenkeu (Anggaran 99)
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan KUR yang terimplementasikan
65%
1,0
Menko Perekonomian
Jumlah desa wisata
PROGRAM PENEMPATAN MODAL NEGARA DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM KUR
XXV.1
Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
XXVI
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN
XXVI .1
Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan
5 triliun
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
XXIII.1
XXIV.1
Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E dan KUR) Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
I.L-36
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya. Terfasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co-guarantee dengan lembaga penjaminan nasional
5 MOU
1,6
Kemen KUKM
33 Prov
3,3
7 PPKD
1,0
Kemeneg KUKM
Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage
500
0,4
Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang elakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank
100
1,0
2
1,0
100 KSP/KJKS
2,9
XXVII XXVII .1
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.
Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.
Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah XXVII .2
XXVII .3
Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM
Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.
Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM.
Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.
Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).
Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan.
I.L-37
1 LMVD
100 LKM
0,5
160 pengelola LKM
0,5
Kemeneg KUKM Kemeneg KUKM Kemeneg KUKM Kemeneg KUKM
Kemeneg KUKM
NO (1)
XXVII .4
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) yang berbadan hukum koperasi.
Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi
INSTANSI PELAKSANA
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
(3)
(4) Jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat
(5) -
(6) -
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi (LDP) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK) yang diperkuat Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM
2 Unit
0,6
360 org
1,8
400 org
1,0
Kemeneg KUKM
150 org
0,8
Kemeneg KUKM
Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.
Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi.
I.L-38
(7)
