MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2011 PRIORITAS 6
PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR
Tema Prioritas
Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat
Penanggungjawab
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bekerjasama Dengan
Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Perumahan Rakyat; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
140,39
Kementerian PU
9,07
BPN
I
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
I.1
Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah
II
PROGRAM PENGELOAAN PERTANAHAN NASIONAL
II.1
Pengelolaan Pertanahan Provinsi
Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW
Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara
Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya
33 provinsi
Neraca Penatagunaan Tanah di daerah
100 kab/kota
I.L-66
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
60,97
BPN
1 paket
1,98
BPN
72
7,6
BAKOSURTANAL
175
149,0
50
4,2
300
0,5
13680 50000
3,1 5,9
40000
4,5
optimal.
II.2
Pengelolaan Pertanahan Provinsi
III
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
III.1
IV IV.1
IV.2.
Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.
Pengembangan Peraturan Terlaksananya pengembangan peraturan Perundang-Undangan Bidang perundang-undangan bidang pertanahan dan Pertanahan dan Hubungan Hubungan Masyarakat Masyarakat PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi Ruang dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia
Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan
Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan
Inventarisasi P4T
Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Suma tera dan selatan Jawa). Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:50.000 wilayah gap Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:250.000 wilayah gap Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi Survei batimetri lepas pantai line km Jumlah liputan data spasial bati metri, Pantai (LPI) dalam ln km Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line
I.L-67
335.665 bidang
BAKOSURTANAL
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(4)
(5)
(6)
(7)
Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K Pembuatan Peta LBI
55
1,9
2
0,5
Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart) Jumlah simpul jaringan di prov. Jumlah simpul jaringan di kab/ kota. Jumlah dokumen SNI Jumlah metadata simpul jaringan pusat. Jumlah metadata simpul jaringan provinsi. Jumlah metada ta simpul jaringan kab/kota
15 6 70 12 1000 600 980
1,4 0,9 1,6 2,7 1,0 0,6 0,8
Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN
1
7,4
1
80,3
Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) Jumlah jembatan yang dipreservasi (M) Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km)
35.961 121.360 2.613
10.093,4 1.243,93 8.919,33
Jumlah jalan yang dibangun (Km) Jumlah jembatan yang dibangun (M) Jumlah flyover/underpass yang dibangun (M)
38,3 2.119 4.551
566,5 831,74 824,33
km
IV.3
V V.1
Pembangunan Infrastruktur Data Spasial
Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Terjaganya kualitas jalan dan jembatan Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan nasional dan jembatan
I.L-68
BAKOSURTANAL
Kemen PU
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
V.2
VI VI.1 VI.2 VI.3
Pembinaan Pelaksanaan Preservasi Meningkatnya kapasitas jalan tol dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan
VII.1
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA (7)
(4)
(5)
(6)
Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun (Km) Jumlah jalan tol yang dibangun (Km)
134,0
625,17
5,7
2.377
Kemen PU
Kemenhub
Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan
Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan
21 Lokasi
114,4
Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan
Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ
1 Paket
4,6
Terbangunnya Sarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan
Pembangunan Bus Air
8 unit
11,0
Kemenhub
Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program
Jumlah rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana Induk Sistem Informasi Lalu Lintas Perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Kese-lamatan Transportasi Perkotaan.
1 Paket
101,4
Kemenhub
Terselenggaranya Transportasi Perkotaan
Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan. Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan
1 Paket
1.337,7
Kemenhub
Transportasi Ramah lingkungan VII
INDIKATOR
1 Paket
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api
954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail
Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda
I.L-69
85,06 km
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
VII.2
VIII VIII.1
VIII.2 VIII.3 IX IX.1
Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana
SASARAN (3) Paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km) Tersedianya unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)
Paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA (7)
(4)
(5)
(6)
Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan (listrik aliran atas/ sub stasiun) Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRD, KRL, Tram, Railbus, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian
6 Paket
282,3
99 unit
80,1
13 paket
87,0
Kemenhub
Terbangunnya Bandara Kualanamu
Jumlah Bandar udara baru yang dibangun
1
Paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi
Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi
118
Paket bandara yang dikembang-kan di daerah perbatasan dan rawan bencana
Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana
41
Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set; kg; liter)
16; 335; 0; 2.225; 5000
425,2
Kemenhub
Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set)
107; 53; 17
662,5
Kemenhub
15; 68; 0
335,2
Kemenhub
4
84,4
Pembangunan, rehabilitasi dan Paket/unit/set/kg/liter peralatan keaman an pemeliharaan Prasarana Keamanan penerbangan Penerbangan Pembangunan, rehabilitasi dan Paket/unit/set peralatan navigasi pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian
INDIKATOR
Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri menara suar; rambu suar; pelampung suar)
Unit (terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar, rambu suar, pelampung suar)
Terpasangnya VTS a.l Selat Malaka, Selat Sunda, Selat lombok, dan ALKI lainya
Paket VTS di selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya
I.L-70
2.002,4
Kemenhub
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
(1)
(2)
IX.2
X
Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan
SASARAN (3)
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA (7)
(4)
(5)
(6)
Tersedianya kapal inspeksi navigasi
Kapal inspeksi navigasi (unit)
2
49,0
Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan sedimen
Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3)
14,5
472,4
Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis)
Jumlah lokasi pelabuhan perintis dan non perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)
93
2.235,3
Jumlah rusunawa terbangun
100
1.200,00
Kemenhub
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
X .1
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa
X .2
Fasilitasi Pembangunan Prasarana, 700.000 unit Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Fasilitasi dan Stimulasi 50.000 unit Pembangunan Baru Perumahan Swadaya Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan 50.000 unit Kualitas Perumahan Swadaya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman
117.010
731,31
Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya
12.500
125,0
Kementerian Perumahan Rakyat
Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya
12.500
62,5
Kementerian Perumahan Rakyat
Pengaturan, Pembinaan, 270 Twin Blok Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya
70 Twin Blok
997,02
Kementerian Pekerjaan Umum
Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai
Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun
13,73 km
866,60
Kemen PU
X .3 X .4 XI XI.1 XII XII.1
380 twin blok
Terjaganya kawasan dari bahaya banjir dan abrasi pantai
I.L-71
Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR (4)
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA (7)
(5)
(6)
153 km
315,17
1.000 km
123,74
4 buah
168,15
Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara
13 buah
3,30
20 buah
3,60
Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun
36,92 km
248,29
Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS
9,2 km
28,73
19,35 km
65,45
31 ws
13,28
Jumlah monitoring TP operasi dan pemeliharaan SDA
28 provinsi
6,23
Tingkat ketersedian data dan informasi SDA
31 BBWS/BWS 800 meter
480,49
19 km
76,45
Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun
Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Kanal Timur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta
TARGET TAHUN 2011
Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur Terbangunnya jalan inspeksi
I.L-72
196,12
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR (4) Terbangunnya perkuatan tebing Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong
Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA (7)
(5)
(6)
17 km
59,31
1 km
79,49
Terbangunnya inlet Cakung Terbangunnya Saluran Gendong Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ)
1 buah 7 km 3 unit
14,24 17,79 20,22
Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226) Terbangunnya Jembatan BKT 207 Terbangunnya drain inlet
1 buah
5,10
1 buah 2 buah
5,10 2,15
Terbangunnya perkuatan bronjong
18.000 m3
41,79
Tebangunnya jalan oprit Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter Diselesaikannya Pemasangan Grass Block Terbangunnya prasarana pengendali banjir
2 buah 100 meter
7,31 0,89
23,5 meter kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo
28,20 20,00
1 Bendung Gerak/Bojoneg oro Barrage
88,40
Jabung Ring
152,91
Terlaksananya pembangunan Bendung Gerak
Terlaksananya pembangunan tanggul pengendali
I.L-73
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR (4) banjir Diselesaikannya pembangunan remaining works LSRIP-phase I Terlaksananya pembangunan Bendung Gerak Terlaksananya pembangunan tanggul Terlaksananya pengaturan kawasan rawan banjir
Terlaksananya pemasangan Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo
Terlaksananya pembangunan Tanggul Kiri Bengawan Solo Terlaksananya pembangunan pintu air demangan
I.L-74
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(5)
(6)
(7)
Dike Remaining Works LSRIPphase I 1 Bendung Gerak Sembayat Tanggul Kota Ngawi Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo Bengawan Solo RengelCentini pintu air Demangan
50,00 230,00 1,00 8,40
3,00
40,00
50,00
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR (4) Terlaksananya normalisasi sungai
Terlaksananya perbaikan dan pengaturan sungai
(5)
(6)
(7)
Normalisasi Kali 3 sungai (Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur) Perbaikan dan Pengaturan Kali Madiun (KwadunganNgawi)
30,00
140,00
321,62
Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)
300,80
Prosentase jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit
95%
27,76
Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio
60%
Terlaksananya perbaikan Sungai
XIII .1.
INSTANSI PELAKSANA
Normalisasi Kali Lamong
Terlaksananya normalisasi
XIII
PAGU TAHUN 2011
TARGET TAHUN 2011
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA Perencanaan dan Rekayasa Alokasi Spektrum Frekuensi
Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio
I.L-75
Kemenkominfo
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
80,86
Kemenkominfo
16,15
Kemenkominfo
XIII .2
XIII .3
XIII.4
IX
Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
Pengembangan Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika
Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran
Pengembangan Standarisasi Layanan Pos dan Informatika
Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
XIII .1
Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi
XIII .2
Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran
XIII .3
Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum
Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet
Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkankuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkankuantitas dan kualitas layanan penyiaran Keamanan terhadap jaringan internet nasional
Prosentase pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
60%
Prosentase pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP
60%
Prosentase pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran Prosentase peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan layanan Paket penyusunan kebijakan, regulasi, sertifikasi di bidang layanan pos, telekomunikasi, dan penyiaran
60%
INSTANSI PELAKSANA
-
60% 10 paket
16,15
Kemenkominfo
Prosentase pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos
70%
21,28
Kemenkominfo
Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perizinan Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital Prosentase pencapaian keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure
65%
15,06
Kemenkominfo
24,70
Kemenkominfo
I.L-76
25% 55%
NO
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.457,0
Kemenkominfo
XIII .4
Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika
Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial
Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik
30%
Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung jaringan broadband Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional internet exchange Prosentase ibukota provinsi yang memiliki international internet exchange
30%
Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas
XIV
PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA
XIV .1
Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government
XIV .2
Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik
Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government nasional untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50% Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasip engembangan sistem keamanan informasi elektronik
INSTANSI PELAKSANA
30% 30% 76 desa
Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi Prosentase desa yang dilayanani akses internet
100% 20%
Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-government di pemerintah kab/kot
40%
86,18
Kemenkominfo
Prosentase penyelesaian pembahasan dan perbaikan materi RUU Rencana Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Prosentase penyelenggara sistem pengamanan elektronik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
100%
16,00
Kemenkominfo
I.L-77
40%
NO (1) XV XV.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
PAGU TAHUN 2011
INSTANSI PELAKSANA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan urusan infrastruktur transportasi yang terimplementasi
75%
3,6
Menko Perkonomian
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Kegiatan koordinasi infrastruktur transportasi
Meningkatnya koordinasi kebijakan infrastruktur transportasi
I.L-78
