MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2011

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2011 PRIORITAS LAINNYA

PROGRAM AKSI BIDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Tema Prioritas

-

Penanggungjawab

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bekerjasama dengan

-

NO (1) I I.1

II

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)

PAGU TAHUN 2011 (6)

3 Paket

3,4

2 Paket

2,0

Jumlah model dan /atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

30%

-

Kemhan

Kapasitas jumlah produksi Alutsista industri dalam negeri yang direalisasikan

24%

1.500,0

Kemhan

Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP

29%

46,23

Mabes TNI

INDIKATOR

(3)

(4)

INSTANSI PELAKSANA (7)

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPHAN Penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan

Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

Persentase prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang mampu dikembangkan secara mandiri Prototype/desain alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut, dan matra udara yang dikembangkan secara kerjasama Public Private berbasis kompetisi

Kemhan

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN

II.2

Refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D

II.3

Produksi Alutsista Industri dalam negeri

III

PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF

III.1

TARGET TAHUN 2011 (5)

SASARAN

Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri Meningkatnya produksi Alutsista industri dalam negeri Terlaksananya tugas OMSP secara efektif

I.L-143

(1) III.2

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Ops Gaktib dan Ops Yustisi.

III.3

Operasi intelijen Strategis

IV

PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA DARAT

NO

IV.1

V V.1

VI

Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat

(3) Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan. Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.

Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen

Terselenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen

VII

PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN NASIONAL

VIII.1

Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutukan

44%

31,8

Mabes TNI

Persentase kecukupan Operasi Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efesiensi Deteksi Dini

40%

105.88

TNI AD

Jumlah anggaran yang tersedia

30%

129

BIN

Terlaksananya dukungan pelaksanaan intelijen antiterorisme

90%

30

Rasio kecukupan personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota : Jumlah Tambahan pembangunan pos intelijen kabupaten-kota

30% : 20 KabKot

227,8

BIN

Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi (paket) Prorotype peralatan sandi nasional/uji coba/reverse engineering

1

4,97

Lemsaneg

Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri produksi dalam negeri yang memenuhi standar keamanan internasional.

20%

200

Polri

(4) Prosentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib.

INSTANSI PELAKSANA (7) Mabes TNI

PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN, DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri

VIII

PAGU TAHUN 2011 (6) 18,3

INDIKATOR

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIN

VI.1

VII.1

TARGET TAHUN 2011 (5) 44%

SASARAN

Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi

Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri

Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA POLRI Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri

Meningkatkan kemandirian Alut Polri produksi dalam negeri

I.L-144

NO (1) IX IX.1

X X.1

XI XI.1 XII XII.1

XIII XIII.1



PAGU TAHUN 2011 (6)

Jumlah Prototype alat yang dihasilkan/diuji

3 Prototype

5

Polri

Jumlah Forum Kemitraan Polmas (orang) : Jumlah Komunitas / Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang berpartisipasi aktif Pelaksanaan pembinaan kemitraan dalam rangka pencegahan TKI bermasalah/TKIB

45100 : 50 Polres

58,92

Polri

4 Polda

2

Clerance Rate Tindak Pidana Terorisme tingkat Nasional

100%

11,50

Polri

1 Modul wawasan kebangsaanl 15 kali

8,9

Kemendagri

12 kali

1,9

KEMENKO POLHUKAM

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4)


PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN Pembuatan Prototype

Pilot project kerjasama litbang alut dan piranti lunak kebijakan dengan industry nasional dan perguruan tinggi serta lembaga penelitian

PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat

Meningkatnya jumlah forum kemitraan Polisi dan msyarakat

PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Penindakan Tindak Pidana Meningkatnya penyelesaian Terorisme penangnanan perkara Terorisme PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengembangan nilai-nilai Terlaksananya penyusunan kebijakan, kebangsaan dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah

PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme

Jumlah Rakor Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rakor Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT

I.L-145

4 kali 12 kali

NO (1)


SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4) Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan beroperasinya BNPT

XIII.2

Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaan

XIV

PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN DIPLOMASI INDONESIA DI BIDANG MULTILATERAL

XIV.1

Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral

Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaan Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. Jumlah koordinasi teknis Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional yang dihadiri Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)

XV.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN

XV.1

Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI

Jumlah citizen services yang diperkuat Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan

I.L-146

TARGET TAHUN 2011 (5) Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi penanganan terorisme dan terbiayainya operasional BNPT 12 kali 4 kali

PAGU TAHUN 2011 (6)

4 kali prakarsa

4,72

Kemenlu

108,19

Kemenlu


40,0

0,573

25 kali 8 posisi 7 kali 2 kali

26 5 26 14998

NO (1)


SASARAN (3)

INDIKATOR (4) Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi Jumlah WNI/TKI yang dideportasi Prosentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

XVI

Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan

XVII

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

XVIII XVIII.1

PAGU TAHUN 2011 (6)


26 3 65 20 10

PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL

XVI.1

XVII.1

TARGET TAHUN 2011 (5) 6500 9608 29,17%

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan

Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan

Pengembangan prototipe sistem PUNA tipe jangkauan jarak menengah dengan telemetery, control & command (TCC)

Jumlah kebijakan Jumlah kegiatan bersama hasil koordinasi dan sinkronisasi

1 1

5,0

KRT

Jumlah Prototipe PUNA Alap-Alap

2

1,5

BPPT

HAKI

1

1,8

Kemenhukham

Panjang Jangkauan autonomous Produksi massal PUNA Sriti yang diproduksi mitra industri

200 km 1

Persentase harmonisasi rancangan peraturan perundangundangan dalam perspektif HAM

100%

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM Kegiatan kerjasama HAM

Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan

I.L-147

NO (1)


SASARAN

INDIKATOR

(3) harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik instrument HAM internasional

(4) Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan NAskah Akademik instrument HAM Internasional Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/RAN HAM Jumlah program, bahan dan tenaga pembelajaran HAM Jumlah K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot di wilayah I, II dan III telah melaksanakan HAM Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM Jumlah penyuluh HAM Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM

XVIII.2

Kegiatan Penguatan HAM

Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/kotamadya telah mengikuti pelatihan HAM

XVIII.3

Kegiatan Diseminasi HAM

Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM

XVIII.4

XIX XIX.1

Kegiatan Informasi HAM

Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM

Jumlah data HAM yang diolah dari K/L Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik

TARGET TAHUN 2011 (5) 6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A. 14

PAGU TAHUN 2011 (6)


50 5 75 instansi/2.250 otang 34 kab/kota

2,6

Kemenhukham

1,4

Kemenhukham

1,3

Kemenhukham

25,3

MA-RI

90 penyuluh 34 kab/kota 156 156 156 156

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan

Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang professional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

Jumlah SDM mendapatkan pelatihan teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja Jmlh pelatihan bagi hakim/hakim adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai tipikor, asset recovery dll Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan

I.L-148

913 2402 3 pkt

NO (1)

XX


SASARAN (3)

Percepatan peningkatan penyelesaian perkara

XXI

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

XXI.2

XXII XXII.1

(4) Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan

TARGET TAHUN 2011 (5) 1 pkt

PAGU TAHUN 2011 (6)

10200 pkr

29,1

MA-RI

12.203 pkr bdg 213.013 pkr tk.1 3.646.825 pkr tipiring 5.321 pkr

53,5

MA-RI

347 satker

34,6

MA-RI

10,5

MA-RI


PROGRAM PENYELESAIAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG

XX.1

XXI.1

INDIKATOR

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

• Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yg menarik perhatian masyarakat (KKN, HAM) • Jumlah penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu. • Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien

• Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum • Jumlah penyelesaian perkara yg kurang dari 6 bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Jumlah penyelenggaraan Zitting Plaatz untuk menjangkau lapisan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan

1 naskah 6 kali

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA Peningkatan Manajemen Peradilan Agama


Jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan

I.L-149

92.416 pkr 92.416 pkr

NO (1) XXII.2

XXIII XXIII.1

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama

SASARAN (3) Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR (4) Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu Penyediaan dana untuk penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama Jumlah penyelenggaraan sidang keliling

PAGU TAHUN 2011 (6)

292 satker

11,8

MA-RI


61 satker

Jumlah bantuan konsultasi dan penyusunan gugatan bagi masyarakat tidak mampu

240 satker

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah standar tenaga teknis yang disusun Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis Prosentase pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Prosentase ketersediaan data dan arsip tenga teknis peradilan Militer Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan TUN Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah standar tenaga teknis yang disusun Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan

3.500 pkr

3,0

MA-RI

1600 pkr

3,3

MA-RI

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER DAN TUN Peningkatan Manajemen Peradilan Militer


• • • • • • •

XXIII.2

TARGET TAHUN 2011 (5) 490 pkr

Peningkatan Manajemen Peradilan TUN


• • • • •

I.L-150

NO (1)

XXIII.3

XXIV


Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN

SASARAN

INDIKATOR

(3)

(4) teknis • Prosentase pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan • Prosentase ketersediaan data dan arsip tenga teknis peradilan TUN Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau peradilan TUN Jumlah wilayah operasionalisasi hakim terbang dalam penyelesaian perkara TUN

Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN


PAGU TAHUN 2011 (6)

127 pkr

0,127

MA-RI

100 pkr

10,037

Kejagung

5 pkr

0,46

Kejagung

100 pkr

7,07

Kejagung


23 satker

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

XXIV.1

Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

XXIV.2

Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Meningkatnya penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan

Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah Pra penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat.

XXIV.3

Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan

I.L-151

NO (1)

XXIV.4

XXV XXV.1


Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari

SASARAN (3) secara cepat, tepat dan akuntabel.

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.

INDIKATOR (4) Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah perkara tindak pidana khusus (yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.


PAGU TAHUN 2011 (6)


45 pkr

1.445 pkr

158,057

Kejaksaan RI

2,5

Kejagung

500 pkr

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI Pelayanan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Kerjasama Hukum

Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelaahan

I.L-152

1 laporan

2 rancangan peraturan

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2011

Recommend Documents