MATRIKS BUKU I RKP 2011 PRIORITAS LAINNYA
BIDANG PEREKONOMIAN
Tema Prioritas
-
Penanggung Jawab
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bekerjasama dengan
-
NO (1) I I.1
II II.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
(3)
(4)
(5)
PAGU TAHUN 2011 (6)
Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional Jumlah posisi runding yang disusun Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri Jumlah hasilperundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) Jumlah forum konsultasi tek-nis kesepakatan perundingan internasional
40
32,1
Kemendag
5,01
Kemenlu
INSTANSI PELAKSANA (7)
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional
Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar
40 8 34 8
PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN DIPLOMASI INDONESIA DI BIDANG MULTILATERAL Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi,
Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang Perdagangan,
Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional
19
Jumlah koordinasi teknis
22
1.L 153
NO (1)
II.2
III III.1
III.2
IV IV.1
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) dan HAKI
Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup
SASARAN (3) Perindustrian, Investasi, dan HAKI
Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup serta pembangunan sektoral
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
(4) Jumlah penyelenggaraan pertemuan/ kerjasama internasional Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional
(5) 2
Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional Jumlah koordinasi teknis Jumlah penyelenggaraan pertemuan/ kerjasama internasional Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang regional dan multilateral
8
PAGU TAHUN 2011 (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
11 6,09
52 1 27
PROGRAM PEMANTAPAN HUBUNGAN DAN POLITIK LUAR NEGERI SERTA OPTIMALISASI DIPLOMASI DI KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika
Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika
% fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment)
100%
% fasilitasi penyelenggaraan kerjasama
100%
% fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment)
100%
% fasilitasi penyelenggaraan kerjasama
100%
9,09
Kemenlu
6,86
PROGRAM PEMANTAPAN HUBUNGAN DAN POLITIK LUAR NEGERI SERTA OPTIMALISASI DIPLOMASI DI KAWASAN AMERIKA DAN EROPA Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur
Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur
% fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata
1.L 154
100%
4,05
Kemenlu
NO (1) V V.1
VI VI.1
SUBSTANSI INTI/ SASARAN INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS (2) (3) (4) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Pengembangan Klaster Fasilitasi Terbentuknya Kawasan JumlahPerusahaan di 3 Kawasan Industri Berbasis Industri Berbasis CPO di 3 provinsi Jumlah Kawasan Pertanian, Oleochemical Persentase kemajuan pembangunan 1 unit Pilot project berbasi hasil samping limbah kelapasawit
TARGET TAHUN 2011 (5) 100 3 40%
PAGU TAHUN 2011 (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
13.5
Kemenperin
Contact mgmt; Change mgmt; Service Desk mgmt; Payment System mgmt; Performance & Capacity mgmt; Campaign mgmt; Service Order mgmt; Skill & Competency mgmt; Sertifikasi ISO 9001: Sistem mgmt Mutu
5,5
Kemenkominfo
Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemendagri, Dephukham, Kemenlu, Depdiknas, Kemenkominfo, Kemenkes, Daerah Kantong TKI, POLRI, Menko Perekonomian, Menko Kesra Server, Network dan Koneksi Internet Business Process Reengineering
-
PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) SELAMA PROSES PENYIAPAN, PEMBERANGKATAN DAN KEPULANGAN Regulasi dan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten
Tersedianya sistem informasi layanan TKI antar instansi/lembaga
Adanya sistem informasi layanan TKI
Jumlah instansi/lembaga yang terhubung dengan sistem
Adanya Infrastruktur SIM TKI Adanya Business Process Reengineering
1.L 155
3,5 1,0
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
SASARAN (3)
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
(4)
(5) Regulasi Pendukung
PAGU TAHUN 2011 (6) 1,5
600 ribu TKI
0,8
Kemendagri
1.500 kecamatan
3,4
Kemendagri
600 ribu TKI Meningkat 40%
7,9
Kemenkumham
Adanya regulasi berjalanya SIM TKI VI.2
Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk
VI.3
Pengelolaan Informasi Kependudukan
VI.4
Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian
VI.5 VI.6 VI.7
Pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI Luar Negeri Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI Penyiapan pemberangkatan
Tersedianya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi TKI
Jumlah SKPLN (Surat Keterangan Pindah LN) yang diterbitkan sesuai dengan identitas calon TKI
Tersedianya layanan informasi calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi
Jumlah pos pelayanan calon TKI tingkat kecamatan di daerah asal calon TKI Jumlah calon TKI yang tercatat di pos pelayanan Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat Persentase kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat
INSTANSI PELAKSANA (7)
Jumlah TKI yang terdaftar di Perwakilan RI/NIK calon TKI
Meningkat 40%
Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar
Meningkat 40%
Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar
Meningkat 40%
Persentase kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat
Meningkat 40%
Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah
% calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota
100% calon TKI terlayani
25,0
Kemenakertrans
Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon TKI Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban TKI
Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar Persentase jumlah calon TKI yang ditempatkan sesuai dengan job order
600 ribu TKI
5,0
BNP2TKI
100% TKI
3,5
BNP2TKI
1.L 156
NO (1)
VI.8
VI.9
VI.10
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
SASARAN
INDIKATOR
TARGET TAHUN 2011
(3)
(4) Jumlah Calon TKI yang Terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK
(5) 600 ribu TKI
PAGU TAHUN 2011 (6) 16,5
Jumlah TKI yang diberi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pembiayaan Kredit Asuransi dan Remitansi untuk TKI yang diimplementasikan
600 ribu TKI
5,0
65%
1.0
Menko Perekonomian
60% yang berminat menjadi TKI teradvokasi
2,0
BNP2TKI
80% TKI bermasalah ditangani
2,5
Persentase calon TKI dan TKI yang mendapat advokasi
60% yang berminat menjadi TKI teradvokasi
3.0
Kemudahan penyampaian pengaduan
1 hotline services 24 jam (bebas pulsa)
2.0
Jumlah pengaduan yang dproses
100% TKI pengaduan terproses
3.0
Kualitas pelayanan hotline service
100% TKI yang diproses melalui hotline service
5.0
Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Kawasan Asia Pasifik dan Amerika
Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi dan Remitansi untuk TKI Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI Kawasan Asia Pasifik dan Amerika
Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa
Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa
Persentase calon TKI dan TKI yang mendapat advokasi Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi
1.L 157
INSTANSI PELAKSANA (7)
BNP2TKI
NO (1)
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)
SASARAN
INDIKATOR
(3)
(4)
Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi
TARGET TAHUN 2011 (5) dalam waktu 2x24 jam
PAGU TAHUN 2011 (6)
INSTANSI PELAKSANA (7)
80% TKI bermasalah ditangani
3.0
60% TKI bekerja dengan dokumen resmi
6,0
BNP2TKI
VI.11
Pengamanan Keberangkatan
Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural
Presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri
VI.12
Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna
Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif
Jumlah calon TKI /purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi
3.000 TKI
2,0
BNP2TKI
VI.13
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
Terlayaninya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi secara sehat dan bermartabat
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penanganan dan pemulangan TKIB/PMIBS, kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga
5 kegiatan
1,4
Menko Kesra
Terlindunginya korban tindak kekerasan dan pekerja migran
Jumlah korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah sosial yang berhasil dilindungi (jiwa) Jumlah korban tindak kekerasan yang diberikan pelayanan melalui RPTC (jiwa) Jumlah korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang mendapat bantuan UEP (jiwa) Jumlah persentase TKI bermasalah yang dibantu pemulangan ke daerah asal (%) Kesiap siagaan Satgas entry/Transit/daerah asal
36.000
55,0
Kemensos
5,8
Kemendagri
VI.14
VI.15
Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di lokasi debakarsi dan embarkasi
1.L 158
1.900 3.100 63% 100% TKIB deportasi terlayani
NO (1) VI.16
VII
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Kerjasama di Bidang Keamanan dengan Kelompok / Komunitas Masyarakat
SASARAN (3) Tersedianya pengamanan pemulangan TKI bermasalah
INDIKATOR (4) Pelaksanaan pembinaan kemitraan dalam rangka pencegahan TKI bermasalah/TKIB
65%
1.0
Menko Perekonomian
Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran Persiapan Amandemen UU -
1,2
Kemenakertrans
13 atase
40,0
5 kali
108,19
INSTANSI PELAKSANA (7) POLRI
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI
VII.1
Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI
Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi Kebijakan Pembiayaan Kredit, Asuransi dan Remitansi untuk TKI Diimplementasikan
VII.2
Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri
Tersedianya regulasi yang melindungi TKI
Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya
VII.3
(5) 4 Polda
PAGU TAHUN 2011 (6) 2,0
TARGET TAHUN 2011
Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri
Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI
Amandemen UU 39/2004 Persentase peraturan turunan amandemen UU Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain Jumlah Citizen Services yang diperkuat
26 Citizen Services
Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan
14.998
Persentase pemberian bantuan hukum ( Advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita
29,17%
Jumlah WNI/TKI yang dideportasi
1.L 159
9.608
1,0 2,0
Kemenlu
