Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Provinsi Jambi Dalam Rancangan Awal RKP 2018

REPUBLIK INDONESIA

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Provinsi Jambi Dalam Rancangan Awal RKP 2018 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan dalam Pembukaan Rangkaian Musrenbang Provinsi Jambi Jambi, 5 April 2017

Kerangka Paparan

Pengantar Kerangka Makro dan Wilayah Rancangan Tema, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018 Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP 2018 di Provinsi Jambi Penutup Lampiran

2

3

1

Pengantar

Pengantar 1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. 2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada: • Pengendalian perencanaan • Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018 • Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan • Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

4

Perkuatan Implementasi Money Follow Program

RKP 2018

Menajamkan Prioritas Nasional

10 PN dan 30 Program Prioritas

Memastikan pelaksanaan program

Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

5

Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018 Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Melanjutkan implementasi Money Follow Program 1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU - PINA) 2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”) 3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran

Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah 1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan 2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional 3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional 4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja operasional – belanja prioritas)

Memperkuat kendali program 1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu 2. Menyempurnakan format RKPRKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program 3. Melaksanakan data sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev 4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan

6

Pengendalian Perencanaan

7

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk memastikan rencana dijalankan dengan baik PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba KEMENTERIAN/LEMBAGA PRIORITAS NASIONAL Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata PROGRAM PRIORITAS Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

KEGIATAN PRIORITAS 1. Pembangunan Sarpras Transportasi 2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan 3. Penyiapan Daya Tarik Wisata

Target

(Rp M)

Lokasi

KEMENTERIAN PU & PERA  Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan Ambarita - Tomok - Onan Rungu  Pembangunan Jalan Tol Baru Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi  Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir  Revitalisasi Kawasan Danau Toba

25 Km

150

Kab. Samosir

18 Km

59,5

1 Paket 1 Paket

6,5 9,8

Provinsi Sumatera Utara Kab. Samosir Tersebar

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala NamuPematang Siantar

8 Km

1.130,0

Provinsi Sumatera Utara

BUMN  Pengembangan Bandar Udara Silangit (AP 1)

1 paket

100,0

Kab. Tapanuli Utara

8 paket

10,7

Luar Negeri

1 unit

25,0

Kota Medan

KEMENTERIAN PARIWISATA SASARAN, LOKASI DAN PAGU

 Proyek Promosi produk destinasi wisata Danau Toba melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah  Proyek Peningatan sarana dan prasarana Akademi Pariwisata Medan

PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis kewilayahan Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (APBN/PHLN)

CONTOH : Kawasan Pariwisata Danau Toba  Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir (APBN)  Revitalisasi Kawasan Danau Toba (APBN)

Jalan Palipi – Parmonangan (DAK) Jalan SP.Provinsi-Desa Hutarihit (DAK)

Pembangunan Jalan Tol Medan –Kualanamu – Tebing Tinggi (APBN/PHLN)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan Nainggolan - Onan Rungu (APBN/SBSN) Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita Tomok - Onan Rungu (APBN/SBSN)

Pengembangan Bandara Silangit (BUMN)

8

Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan SWASTA

•

Belanja KL

Pengadaan Kapal Penyeberangan • •

Pemerintah Daerah •

•

Dana Alokasi Khusus (Penugasan) • Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga muara-muara bakkara • Rehabilitasi DI Ujung Pait, Kab. Simalungun APBD • Pembangunan jalan prov/kab/kota • Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C menjadi kelas B • Pembangunan dermaga khusus pariwisata

Belanja KL • •

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (Danau Toba)

Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy Pembangunan Tangki Timbun CPO

 

• •

Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat Pengusahaan Sungai Asahan oleh PJT-I

Swasta • •

Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Maloy Batuta TransKalimantan (MBTK)

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim

•

Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (PHLN) Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan Nainggolan - Onan Rungu (SBSN) Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir Revitalisasi Kawasan Danau Toba

BUMN

Resor dan spot – spot power boat Pengadaan Fasilitas MICE

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

KPBU

BUMN •

9

•

Pengembangan Pelabuhan Hub Kuala Tanjung

Belanja KL

Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (Sei Mangkei)

• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera • Pembangunan Fly Over Seimangke, Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)

Swasta • Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit

RANCANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2018 RANCANGAN BIDANG DAK FISIK TA 2018 DAK REGULER Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan

1. Pendidikan 10. Pariwisata 2. Kesehatan dan 11. Jalan KB 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Perumahan dan Permukiman 6. Pasar 7. IKM 8. Pertanian 9. Kelautan dan Perikanan

DAK AFIRMASI

•

DAK PENUGASAN

Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang Tujuan: Mendukung Pencapaian fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) Prioritas Nasional Tahun 2018 yang pada Kab/Kota yang termasuk kategori menjadi kewenangan Daerah dengan• daerah perbatasan, kepulauan, lingkup kegiatan yang spesifik serta tertinggal, dan transmigrasi lokasi prioritas tertentu. (Area/Spatial Based).

1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi

1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan • RS Pratama) 3. Air Minum

4. Pendidikan 5. Air Minum

4. Sanitasi 5. Jalan

6. Sanitasi

6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

•

10

Terdapat penambahan 4 bidang DAK Reguler baru yaitu Air Minum dan Sanitasi untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta Pasar dan Jalan untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan. Terdapat penambahan 3 bidang DAK Afirmasi baru yaitu Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci. Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat penambahan 1 bidang DAK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017. Terdapat bidang – bidang yang kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya.

11

2

Kerangka Makro dan Wilayah

12

Asumsi Ekonomi Makro 2018 INDIKATOR EKONOMI Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%): average Nilai Tukar (USD/IDR): average

Skenario 2018 5,4 – 6,1 3,5  1 13.600 - 13.900

ICP (USD/Barrel)

55

Lifting Minyak (ribu barrel/hari)

800

Lifting Gas (BOE/hari)

1.200

Resiko • Asumsi ekonomi makro 2018 disusun dengan asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia. • Harga minyak dunia yang lebih tinggi dapat berdampak positif terhadap penerimaan. Namun dapat berdampak juga pada kenaikan inflasi

13

Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Produksi 6 Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah: Industri pengolahan, terutama nonmigas

Pertanian

Informasi dan Komunikasi

Konstruksi

Perdagangan Jasa Keuangan

3 Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah: Industri pengolahan Pertanian Pariwisata Sumber: Hasil Simulasi Bappenas

Pertumbuhan (%)

Share (%)

PDB

5,4- 6,1

100

- Industri Pengolahan

5,1-5,7

20,8-21,0

- Konstruksi

7,7-8,4

11,3-11,4

- Perdagangan

5,6-6,3

13,2-13,2

- Informasi dan Komunikasi

10,5-11,9

3,7-3,8

- Jasa Keuangan

10,6-11,5

4,4-4,5

Komponen Sisi Produksi

-

Pertanian

3,6-4,0

12,8-12,9

-

Transportasi

8,3-9,2

5,6-5,6

-

Listrik dan Gas

5,8- 6,8

1,2-1,2

14

Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Pengeluaran Pertumbuhan Pertumbuhan Komponen Sisi Komponen Sisi Pengeluaran Tahun2018 2018 (%) Tahun (%) Pengeluaran5 Pengeluaran

Konsumsi RT PDB PDB

Skenario Baseline Skenario Baseline 5,5%

5,2 5.2 Konsumsi LNPRT 9,8%

5,46.1 - 6,1

- Konsumsi RT Konsumsi RT Konsumsi Pem.

5,2 5,0% 5.2

5,35.4 - 5,4

- Konsumsi LNPRT Konsumsi LNPRT PMTB

8,5 8,0% 8.2

8,69.0 - 8,7

- Konsumsi Pemerintah Konsumsi Pemerintah Ekspor

4,6 2,7% 4.6

4,04.4 - 4,7

- Investasi (PMTB) InvestasiImpor (PMTB)

5,6 2,8% 5.5

6,28.0 - 8,0

- Ekspor Ekspor

1,8 1.3

2,82.0 - 3,8

- Impor Impor

1,9 1.5

3,22.5 - 4,0

TargetPertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Target Ekonomi 5,4 -6,1 6,1 Persen Persen harus Konsumsidan daninvestasi investasi harus menjadi Konsumsi menjadi pendorong pertumbuhan pendorong pertumbuhan KebutuhanInvestasi: Investasi: 5.082- Rp T 5.293,7 T Kebutuhan RpRp 5.191,5

Konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring ruang fiskal yang sempit, dan prioritas pada alokasi belanja modal

• Kinerja ekspor masih terbatas seiring dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas. Namun ekspor jasa akan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pariwisata • Impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik Sumber: Hasil Simulasi Bappenas

Peranan Pemerintah untuk Mendorong 5,4 - 6,1 Persen Untuk mencapai 5,4 - 6,1 persen…….. Perlu

15

Kerja Keras dan Langkah Konkrit

UPAYA PEMERINTAH

Investasi Pemerintah secara selektif  Ruang untuk peningkatan terbatas, tetapi tetap dijaga dengan merealokasi belanja non produktif ke belanja investasi  Fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta: a. b.

Infrastruktur listrik Infrastruktur transportasi dan logistik  Pelabuhan (penurunan dwelling time)  Pergudangan  Jalan  untuk mendukung konektivitas

Fasilitasi Kebijakan untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi  Peningkatan Investasi Swasta • Perlu fokus untuk menghapuskan hambatan berkembangnya swasta di 6 sektor utama (industri pengolahan nonmigas, pertanian, perdagangan, konstruksi, informasi telekomunikasi, dan jasa keuangan) • Deregulasi peraturan investasi (peningkatan kemudahan berusaha, EoDB menuju peringkat 40) • Pembenahan Iklim investasi di daerah • Fasilitasi masalah investasi (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi) • Pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi • Perbaikan iklim ketenagakerjaan: penyempurnaan UU ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN)  Menjaga Daya Beli Masyarakat  Reformasi Struktural

Target Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2018 TAHUN 2016

Juta

Jumlah penduduk berdasarkan SUPAS 2015 = 255,18 juta jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan proyeksi = 265,02 juta jiwa

TAHUN 2018

300 250 200

Jumlah penduduk miskin sekitar 27,8 juta jiwa

Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14): 70,5 juta

150

(Sumber: BPS, Sept 2016)

100 50 0 2015

2016

2017

2018

Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14)

Pekerja

Penganggur

Bukan Angkatan Kerja

2019

Penduduk Usia Produktif (15+): 194,5 juta

Angkatan Kerja: 129,4 juta

TARGET PEMBANGUNAN 2018 • • •

Target tingkat kemiskinan: 9-10% Target tingkat pengangguran terbuka: 5,3-5,5% Target rasio gini: 0,38

Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperkirakan 67%

16

Kontribusi Pembangunan Wilayah Per Pulau Tahun 2018 Untuk Mendukung Pertumbuhan Nasional 5,4 – 6,1 Persen Wilayah Sumatera Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Wilayah Jawa Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

5,35 10,25 4,80

Wilayah Kalimantan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Wilayah Sulawesi Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

3,59 5,40 5,10

17

7,83 9,96 4,00

Wilayah Papua Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

5,63 9,45 5,90

Sumber: Hasil Simulasi Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas

Wilayah Bali Nusa Tenggara Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

6,22 13,87 2,80

Wilayah Maluku Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

6,81 25,85 3,60

6,10 12,52 4,90

Rencana Pengembangan Wilayah Sumatera KEK & KI SEI Tahun 2018 MANGKEI

• • • • • •

Kab. Simalungun, Sumut Beberapa Rencana Proyek K/L KPBPB Sabang • Pembangunan rumah susun • Pembangunan Jalan Poros dan Jalan Lingkungan Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku • Cakupan Geoid teliti sebagai referensi tinggi bagi peta Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dasar skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar Pembangunan Bendung Sei Wampu Kab. Langkat KEK dan KI Pembangunan Bendungan Lausimeme • Pembangunan PLTU Sumut 1, 2x150 MW Pembangunan Bendungan Muara Sei Gong di Kota Batam • Pembangunan PLTGU/MGU Sumbagut Peaker-1, 250 Pembangunan Embung Air Baku DAS Kawal di MW Kab. Bintan • Pembangunan PLTGU/MGU Sumbagut Peaker 3-4, Pembangunan Intake dan Jaringan Air Baku 2x250 MW KI Kuala MEBIDANG

Wilayah Sumatera 2018 Target Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Target Sasaran Tingkat Kemiskinan Target Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

Tanjung

Pariwisata Danau Toba

Jalan Bebas Hambatan Medan –Kuala Namu

Kab. Samosir, Sumut

Beberapa Rencana Proyek K/L • Pembangunan Jalan Tol `Kualanamu – Tebing Tinggi • Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok Onan Rungu KSPN Danau Toba • Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu KSPN Danau Toba • Bandar Udara Sibisa (Parapat) KSPN Danau Toba  Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir  Revitalisasi Kawasan Danau Toba

• • • •

KPBPB Batam, Bintan, Karimun

5,35 10,25 4,80

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka : 1. Provinsi Kep.Riau 2. Provinsi Aceh 3. Provinsi Sumatera Utara. 4. Provinsi Kep. Bangka Belitung

• Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Bajayu, 4.000 Ha • Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Desa Pasar Ipuh Pembangunan Jalan Kabupaten Mukomuko Mendukung Pusat Pertahanan di Natuna • Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Batang Air Dingin • Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Batang Kuranji dan Anak Sungainya (segmen hulu)

Natuna

18

Sektor-sektor penggerak perekonomian 1. Industri Pengolahan 2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3. Pertambangan dan Penggalian 4. Perdagangan besar dan eceran 5. Konstruksi

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan : 1. Provinsi Bengkulu 2. Provinsi Aceh 3. Provinsi Lampung 4. Provinsi Sumatera Selatan 5. Provinsi Sumatera Utara

KEK TANJUNG API-API Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kab Pringsewu KI Tanggamus Pembangunan Daerah Irigasi Jabung Kab. Tanggamus, Lampung Pembangunan DI Batang Sinamar Pembangunan DI. Lematang

KEK TANJUNG KELAYANG Kab. Belitung, P. Bangka Belitung

Beberapa Rencana Proyek K/L •Pelebaran Jalan Tanjung Pandan Sp. Empat Sijuk (Akses Bandara) • Pengembangan Pelabuhan Tanjung Pandan •Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018 Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019 • PLTA Krueng Isep 1, PLTA Peusangan, PLTA Redelong, PLTA Meureubo 2, PLTA Kumbih 3, PLTA Peusangan 4, PLTA Tampur, PLTA Wampu, PLTA Asahan III, PLTA Hasang, PLTA Sidikalang, PLTA Batang Toru, PLTA Simonggo, PLTA Masang2 dan 3, PLTA Merangin, PLTA Air Putih, PLTA Ketahun, PLTA Semangka

19

Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi Spasial “Untuk mengurangi ketimpangan dan penurunan biaya logistik, diperlukan pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan dan meningkatkan produktivitas daerah-daerah potensial terutama di Kawasan Timur (Sulawesi yang memiliki pertumbuhan >> rata-rata nasional) yang terintegrasi dengan tol laut sebagai tulang punggung distribusi logistik”

MALAHAYATI

PONTIANAK

BELAWAN/ KUALA TANJUNG

KARIANGAU BALIKPAPAN

PALARAN SAMARINDA

BITUNG TERNATE

BANJARMASIN

PANTOLOAN

BATAM INDES LINES Pendulum

SAMPIT

KENDARI

AMBON

JAYAPURA

JAMBI SORONG

3.9% (4.5%)

2.1% (1.1%)

6.7% (8.5%)

TELUK BAYUR

PALEMBANG

13,7% (-1.6%)

PANJANG

TANJUNG PRIOK

Q3 (Q2)

Pertumbuhan Ekonomi Sumber: BPS

MAKASAR

5.6% TANJUNG EMAS (5.7%) /SEMARANG

TANJUNG PERAK

5.0% (7.4%)

TENAU KUPANG

HUB PORT FEEDER PORT TRAYEK HUB TOL LAUT TRAYEK FEEDER

20

3

Rancangan Tema, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas

Rancangan Tema RKP 2018

21

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 • • • •

Memperbaiki Kualitas Belanja. Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional

Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial RKP 2015*)

RKP 2016

RKP 2017

RKP 2018

RKP 2019

Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas

Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah

Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

Penajaman Prioritas Nasional

URAIAN

22

RKP 2017

RANCANGAN RKP 2018

Prioritas Nasional

23

10

Program Prioritas

88

30

• Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan • Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran

Contoh Penajaman Program Prioritas: Prioritas Nasional Pendidikan RKP 2017

Rancangan RKP 2018 Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Peningkatan Relevansi Pendidikan

Peningk. Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter

Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Pendidikan Vokasi

Pengemb. Pembelajaran yang Berkualitas

Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

23

Peningk. Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pengemb. Pembelajaran yang Berkualitas

Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter

Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018 I.

Revolusi Mental

PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi

Kesetaraan Gender

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi VIII.INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

= Highlight prioritas pada slide selanjutnya

Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

Pemerataan

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 27. Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi = contoh penajaman prioritas dari slide sebelumnya

24

= Pengarusutamaan/Mainstreaming

Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Highlight Proyek Prioritas Terintegrasi: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

25

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Danau Toba

KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Borobudur dan Sekitarnya

KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Mandalika

KEGIATAN PRIORITAS Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas*

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang




Pembentukan Kelembagaan Destinasi

Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata



Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)



Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)



Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)

Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata

Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata

Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan



Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib



Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata


Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata


Pembentukan Kelembagaan Destinasi Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding) Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan dayasaing produk UKM sektor pariwisata (desa wisata dan homestay) Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata Penyediaan Regulasi dan Fasilitasi untuk Mendorong Investasi di Destinasi Pariwisata

Pelaksana: Kementerian Pariwisata, Kemenkeu, KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenLHK, KemenKKP, POLRI, BNPB, Kemendikbud, KemenESDM, BKPM, BPS, Pemda

Penyediaan regulasi dan fasilitasi untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata Peningkatan aksesibilitas pariwisata (penyediaan sistem dan sarana transportasi darat, laut, udara terintegrasi)

*7 destinasi prioritas lainnya yaitu Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Pulau Morotai, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung

Highlight Kebijakan Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

UMKM dan Koperasi sebagai penggerak Ekonomi rakyat

PKH bagi 6 juta Keluarga Termiskin Bantuan pendidikan bagi 19.7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin dan miskin Rastra/Bantuan Pangan Non-Tunai bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan Bantuan iuaran kesehatan bagi 94.4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir)

Percepatan kepemilikan identitas hukum (akta kelahiran, NIK)

Penyediaan infrastruktur dasar: sanitasi, air minum, jalan, jembatan

Terfasilitasinya akses terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting

Subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan Perluasan kepersetaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Penyaluran bantuan sosial kartu kombo untuk mendukung inklusi keuangan

Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

Registrasi usaha skala mikro dan kecil

Pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi UMKM Fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan Akses UMKM untuk mendapat kredit

Bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan rumah susun

Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Penajaman target wilayah (prioritas kantong-kantong kemiskinan)

Perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi

Mendorong usaha mikro dan kecil “ naik kelas”

26

Prioritas Pembangunan Infrastruktur: Mendukung Keseluruhan Prioritas Nasional Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan

Penyediaan Pelayanan Dasar Akses Air Minum 100%

Tol Laut +

Infrastruktur Perkotaan Sektor Unggulan

Konektivitas

Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan

Pertanian

Rasio Elektrifikasi 96.6%

Pengendalian Banjir

Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan

Avoid

Akes Perumahan Layak Huni

Keamananan dan Keselamatan Transportasi

Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan , Rel & Intermoda

intermoda

Akses Sanitasi 100%

Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal

27

Industri Pengolahan

Jaringan yang Mendukung Efisiensi Perjalanan

Shift Peningkatan Pangsa Angkutan Umum

Improve Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Pembangunan TIK: Mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan

• Palapa Ring • Rencana pita lebar: E-government, E-pendidikan, EKesehatan, E-commerce, E-logistik, E-pengadaan

Pembangunan Energi 35 GW • Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini Vietnam 1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400 kWh/Kap.)

Jasa & Pariwisata

Energi untuk Transportasi Perkotaan

Mengembangkan infrastruktur perkotaan melalui pemanfaatan TIK untuk menuju kota cerdas

28

4

Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018

Dasar Hukum Yang Mendukung Perlunya Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah 1.

UU No.23 Tahun 2014, Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

2.

UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan Daerah.

3.

UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 2 mengamanatkan bahwa koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

4.

UU No.23 Tahun 2014, Pasal 263 Ayat 4 menyebutkan bahwa RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

29

Tahapan Penyelarasan RKPD dan RKP 2018 (1/2) •

Dalam UU No.25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk : • Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan • Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah.

•

Pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar • negeri. Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, spt • pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni, dll. Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan • nasional harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

•

Saat ini, • Sinergi dan integrasi perencanaan antar pusat dan daerah belum sepenuhnya terwujud, karena tidak seluruh perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat mencerminkan kebutuhan di tiap-tiap daerah. Disisi lain, perencanaan pembangunan di daerah yang perlu dukungan pemeritah • pusat masih belum disusun berdasarkan isu strategis daerah yang sinergi dengan Prioritas Nasional.

30

Tahapan Penyelarasan RKPD dan RKP 2018 (2/2) •

•

•

•

Penyusunan RKP 2018 didasarkan pada kebijakan money follows program yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional yang ditujukan untuk : Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD); • Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD); • Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi • pembangunan). Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah  forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional)  sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKP, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional  forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional)  sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKP

31

Proyek Prioritas Nasional Dan Dukungan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat – Swasta - Daerah

Sumber Pendanaan : APBN Sumber Pendanaan : SWASTA Sumber Pendanaan : APBD

SIMLARAS RKP

32

33

5

Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP 2018 di Provinsi Jambi

Ekonomi Jambi membaik seiring perbaikan harga komoditas ... •

PDRB Jambi di tahun 2016 tumbuh lebih rendah dibandingkan nasional. Pertumbuhan Sisi Pengeluaran (y-o-y, Persen) pertumbuhan Jambi dalam 2 tahun terakhir berada di bawah nasional 10,3 hingga TW-IV 2016 kembali di atas PDB nasional. 7,5

•

Ekonomi Jambi tumbuh dengan didorong oleh sektor pertanian (termasuk perkebunan) karena perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang cukup tinggi dan kenaikan harga karet global.

•

4,4

Perbaikan pada sektor unggulan Jambi (kelapa sawit dan karet) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus menaikkan daya beli serta ekspor Jambi. Pada TW-IV 2016 ekspor Jambi mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 10,3 persen.

9,06 6,74

7,05

6,35 5,00

5,14

I

4,96

4,97

II

III

5,04

IV

4,33

4,73

4,66

4,74

I

II

III

IV

3,53 4,91

3,55 5,19

4,01 5,04

4,94

III

IV

4,73

2015 PDRB Provinsi

Sumber: BPS

4,38 3,18 5,04

2014

Konsumsi Rumah Tangga

12,3 0,7

3,5 0,7

2,0 (5,2) Konsumsi Pemerintah

PMTB

1,6

4,1

(5,0) Ekspor Luar

Negeri

3,0 2,4

Impor Luar (7,0) Negeri

(9,3) 2016 I

2016 II

2016 III

Uraian

5,02 6,65

4,5

4,4

2016 IV

Pertumbuhan Sisi Produksi (y-o-y, Persen)

Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y, Persen) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 -

4,3

4,6

34

I

II 2016

PDB Nasional

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi

2,1 3,9 1,6 12,8 3,2 5,2

II 4,1 1,7 1,0 8,6 3,5 2,8

2016 III 7,6 -2,3 2,7 6,5 4,2 2,5

3,3

4,3

8,2

9,2

6,3

4,7 3,2 5,9

6,8 3,7 6,8

9,4 8,6 6,1

12,1 14,7 14,8

8,3 7,6 8,5

I

IV Total 12,6 6,6 -1,5 0,4 3,9 2,3 -2,0 6,2 8,9 5,0 3,7 3,5

Inflasi Jambi masih dalam rentang, sektor swasta masih tertekan ... •

Inflasi Jambi perlu memperhatikan dampak kenaikan terhadap volatile food terutama kenaikan harga cabai rawit merah akibat dari pasokan yang terbatas dari daerah sentra produksi. Selain itu kenaikan inflasi juga didorong oleh kenaikan UMP dan cukai rokok.

•

Perkembangan kredit korporasi mengalami perbaikan namun masih terkontraksi khususnya tambang dan industri. Walaupu terkontraksi kedua sektor tersebut mencatat penurunan NPL sedangkan sektor perdagangan cenderung turun dari sisi kredit dan terjadi kenaikan NPL yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan sektor perdagangan mengalami peningkatan risiko dan perlambatan usaha.

Inflasi, IHK (y-o-y)

Perkembangan Kredit Korporasi

NPL kredit Korporasi

Sumber: Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik

35

Kemampuan Fiskal Jambi masih memerlukan dukungan pusat ... •

Kemampuan fiskal pemerintah Jambi didominasi oleh penerimaan dana perimbangan. Dengan penerimaan pajak yang mengalami penurunan baik dari realisasi maupun proporsi, hal ini diakibatkan adanya perlambatan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir di Jambi.

•

Jambi mampu mengelola anggarannya dengan baik melalui belanja yang produktif seperti belanja modal, belanja untuk pendidikan dan kesehatan.

Proporsi dan Capaian APBD Jambi (Persen)

2015

Proporsi Realisasi Belanja Jambi 2016 (Persen)

2016

0%

0%

Pajak Daerah Retribusi Daerah

31%

Dana Perimbangan Lain-lain

61%

29%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD

62%

7%

1% 1%

1% 6%

1%

Sumber: BPKAD Jambi, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan Negara

36

Arah Kebijakan Makro Provinsi Jambi Laju PDRB Provinsi Jambi Vs. PDB (dalam persen) 8,00 6,83

7,00 6,00 5,00 4,00 3,00

6,35 5,69 5,50

6,01

Nasional

6,22 6,36

5,56 6,17 6,03 5,03 4,63 5,02 5,02 5,84 5,63 4,79 4,50 4,78 5,31 5,20 5,07 4,84 3,68 4,70 4,50 3,64 4,37 4,63 4,11 3,08 2,47 Prov. Jambi

2,00 20012002 2003 2004 2005 2006 20072008 2009 2010 2011 20122013 2014 2015 2016

Tingkat Kemiskinan No

Provinsi

2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Kabupaten

*) Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalkulasi dengan Realisasi Proyeksi Target

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka 9 Belitung 10 Kep. Riau

2017

2018

17,08 10,53 7,31 8,42 8,86 14,25 17,88 14,35

16,43 10,27 7,14 7,67 8,37 13,39 17,03 13,86

16,38 9,62 6,39 7,73 7,97 13,16 16,99 13,27

15,86 9,18 6,03 7,40 7,57 12,81 16,75 12,84

5,4

5,04

4,80

4,42

6,24

5,84

5,72

kemiskinan >= 10% tahun 2015 22 23 2 4 4 16 9 13

5,26

Keterangan: *) Realisasi angka kemiskinan bulan September

1

37

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,4-6,1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Jambi diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,31 - 6,65 persen, dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,57 persen, dan pengangguran sebesar 2,70 persen *). Keterangan: *) Proyeksi dalam Rancangan Awal RKP 2018

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, dan sektor perdagangan Besar dan Eceran, dan sector Konstruksi dengan kontribusi total sebesar 76,62 persen. Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan kelima sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Jambi. Provinsi Jambi Sektor

Share ADHB 2010

2011

2012

2013

Growth ADHK 2014

2015

2013

2014

2015

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

26,07

26,20

24,19

25,63

26,22

28,25

6,21

10,95

5,36

2 Pertambangan dan Penggalian

26,77

26,83

27,30

26,16

24,48

19,00

3,83

4,23

-0,22

3 Industri Pengolahan

11,43

11,15

11,27

11,15

10,94

11,05

8,17

4,81

2,33

4 Pengadaan Listrik dan Gas

0,04

0,04

0,05

0,04

0,04

0,05

8,81

9,63

4,22

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

0,16

0,15

0,14

0,14

0,14

0,14

1,89

4,34

4,04

6 Konstruksi

5,88

5,74

6,37

6,78

7,10

7,20

19,49

8,94

2,88

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8,47

9,04

9,28

9,27

9,78

11,12

8,22

8,80

11,02

8 Transportasi dan Pergudangan

3,02

2,90

2,95

2,91

2,95

3,21

7,87

8,18

6,59

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

0,94

0,95

1,00

1,02

1,10

1,15

6,41

18,73

6,49

10 Informasi dan Komunikasi

3,26

3,09

3,16

3,07

3,07

3,47

6,53

7,01

9,83

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

1,97

2,21

2,41

2,50

2,45

2,43

11,81

3,84

2,11

12 Real Estat

1,59

1,59

1,57

1,49

1,45

1,56

4,93

2,20

4,18

13 Jasa Perusahaan

1,20

1,13

1,15

1,09

1,09

1,16

2,04

5,00

6,32

14 Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3,56

3,64

3,58

3,48

4,16

4,88

4,57

13,38

6,79

15 Jasa Pendidikan

3,56

3,42

3,64

3,41

3,12

3,30

5,39

1,28

7,48

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1,00

0,93

0,97

0,94

1,02

1,07

8,07

15,19

10,04

17 Jasa lainnya

1,08

0,99

0,96

0,91

0,89

0,96

4,80

5,55

8,75

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

6,84

7,35

4,21

Total

100,00

Fokus Lokasi: Daerah Irigasi Yang Potensial/Prioritas Untuk Cetak Sawah (2018)

38

GORONTALO (7.760 ha)

Total SULTRA (5.003 ha) RIAU (1.000 ha)

184.877 Ha

KALTIM (13.260 ha) SULUT (9.419 ha)

SUMUT (2.000 ha) SULTENG (2.450 ha) MALUT (1.703 ha) SUMBAR (7.027 ha) PAPUA BARAT (15.924 ha)

JAMBI (2.100 ha)

SUMSEL (16.000 ha)

BENGKULU (2.500 ha) SULSEL(1.342 ha) DI Lamasi Ka. : 600 ha DI saddang : 742 ha

JABAR (2.300 ha)

MALUKU (9.528 ha)

KALBAR (600 ha) KALTENG (2.908 ha) SULBAR (550 ha) NTT (2.592 ha) KALSEL (16.568 ha) NTB (12.210 HA)

PAPUA (11.630 ha)

Sasaran Pembangunan Ketenagalistrikan tahun 2018 Rencana Pembangunan Pembangkit 35 GW +7 GW (COD) Program Pembangunan Ketenagalistrikan 35 GW + 7 GW 2018 Target: 9.237 MW* Realisasi: -- MW

* Angka menunggu konfirmasi

Rencana Sasaran DAK 2018 1. Melistriki 2.057 desa yang masih gelap dan belum masuk dalam perencanaan PT PLN. 2. Pengembangan jaringan distribusi untuk desa yang dekat dengan jaringan on grid PT PLN

• Mencapai target konsumsi listrik perkapita pada akhir tahun 2019 sebesar 1.200 kwh • Meningkatkan reserve margin sistem kelistrikan menjadi sebesar 30% untuk mengurangi resiko pemadaman bergilir • Mendukung Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Pariwisata melalui pembangunan pembangkit, transmisi, gardu induk, jaringan distribusi dan gardu distribusi yang memperhatikan kesiapan dari industri (waktu dan kebutuhan/demand energi listriknya)

39

Jalur Utama Logistik Pulau Sumatera

ACEH Pelabuhan: Malahayati 75 M

SUMUT Pelabuhan: Belawan 133 M

SUMUT Jalan Tol: MedanBinjai 1,2 M JALAN TRANS SUMATERA Geumpang – Pameuh; Bts. Bangka Barat (Kota Waringin) – Muntok; Bts. Kota Kepahiyang - Sp. Taba Mulan - Curup - Sp. Nangka - Bts. Prov Sumsel; dst. 1,37 T

KA TRANS SUMATERA Kereta Api: Rantauprapat-K.PinangDuri-Dumai; Binjai-Besitang; Besitang-Langsa; Bandar TinggiKuala Tanjung; Palembang-Jambi; Jambi-Pekanbaru; DED Pematang Siantar-Simalungun; BireunLhokseumawe 3,9 T

KEPRI Pelabuhan: Batam 1,2 T JAMBI Pelabuhan: Muara Sabak 55 M SUMSEL Pelabuhan: Tanjung Carat 6,54 T

SUMBAR Pelabuhan: Teluk Bayur 690 M

LAMPUNG Jalan Tol: BakauheuniTerbanggi Besar 2,49 M

PALEMBANG Jalan Tol: Kayu AgungPalembang-Betung Seksi I 2,95 M

40

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pulau Sumatera dengan terselenggaranya tol laut, dalam jangak pendek (2019) 6,91% dan dalam jangka panjang (2039) 7,06% Terselenggaranya Tol Laut akan meningkatkan kapasitas layanan Pel. Belawan/Kuala Tanjung sehingga dapat melayani kapal 4rb TEU’s, serta Pel. Malahayati, Batu Ampar, Muara Sabak, Teluk Bayur, Tj.Carat, Panjang sehingga dapat melayani kapal 2,5rb TEU’s. Pembangunan Jalan dan Kereta Api Lintas (Trans) Sumatera akan meningkatkan efisiensi disbtribusi logistik yang disebabkan oleh tingginya kapasitas layanan yang diberikan.

KEGIATAN ANTAR MODA SUMATERA DAN JAWA

41

Pengembangan Telekomunikasi & Informatika Penggelaran dan pemerataan infrastruktur serta pemanfaatan TIK di berbagai sektor Capaian pembangunan telekomunikasi dan informatika: • Penggelaran jaringan serat optik (oleh operator telekomunikasi) hingga 419 ibukota kabupaten/kota • Groundbreaking Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah • Penandatanganan kontrak Palapa Ring Paket Timur • Penyediaan akses internet broadband pada 920 lokasi • Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) perbatasan di 113 lokasi • Desa Broadband Terpadu di 153 desa • Penyediaan layanan penyiaran di daerah perbatasan di 10 lokasi pemancar LPP TVRI Kerangka Pendanaan: Proyek Palapa Ring dengan skema KPBU melalui Availability Payment, pemanfaatan dana USO untuk infrastruktur dan ekosistem TIK, Kerangka Regulasi: Regulasi pemanfaatan Dana USO, pengembangan e-government terintegrasi, peta jalan e-commerce Kerangka Kelembagaan: Kerjasama antar K/L/D untuk memastikan utilisasi infrastruktur TIK

42

43

HIGHLIGHT INDIKASI AWAL ALOKASI KEGIATAN *) PRIORITAS NASIONAL : PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA) Kegiatan Prioritas : Konektivitas Proyek Prioritas Nasional

Proyek KL

Instansi Pelaksana

Program

Pembangunan/Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Bandara/Terminal/Pelabuhan Ujung Jabung Mendukung Jalur Utama Logistik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Jalur Utama Logistik

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Program Penyelenggaraan Jalan

Rekonstruksi Jalan Bangko Sungai Penuh - Bts. Prov. Sumbar Pembangungan Jalur KA Jambi - Pekanbaru (Pengadaan Lahan)

Pembangunan/Pengembangan Pengembangan Bandar Udara Bandara/Terminal/Pelabuhan Depati Parbo (Kerinci) Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan/Peningkatan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Mendukung Jalur Utama Merlung - Lb. Kambing - Sp. Logistik Niam

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

KEMENTERIAN Program PEKERJAAN UMUM DAN Penyelenggaraan Jalan PERUMAHAN RAKYAT

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

*) Disampaikan sebagai Rancangan Kegiatan Konektivitas dan disampaikan pula pada Rakortek minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2017

Output

Lokasi

Pembangunan/Rehab Kab. Tanjung ilitasi fasilitas utama Jabung Timur pelabuhan laut

Rekonstruksi Jalan

Kab. Kerinci

Pengadaan Tanah

Provinsi Jambi

Peningkatan Kapasitas Bandar Udara

Provinsi Jambi

Pelebaran Jalan Menuju Standar

Kab. Tanjung Jabung Timur

44

HIGHLIGHT INDIKASI AWAL ALOKASI KEGIATAN *) PRIORITAS NASIONAL : KETAHANAN PANGAN PROGRAM PRIORITAS : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN (TERMASUK IRIGASI) Kegiatan Prioritas : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi Proyek Prioritas Nasional Pembangunan jaringan irigasi

Proyek KL

Instansi Pelaksana

Program

Kegiatan

Output

Pembangunan Jaringan Irigasi KEMENTERIAN Program Pengelolaan di Provinsi Jambi PEKERJAAN UMUM DAN Sumber Daya Air PERUMAHAN RAKYAT

Pembangunan Konservasi tanah Pembangunan Gully Plug dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengembangan dan Pembangunan Rehabilitasi Jaringan jaringan irigasi baru Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak Program Pengendalian Penyelenggaraan DAS dan Hutan Lindung Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Lokasi Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Kegiatan Prioritas : Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan dan Embung Pembangunan Bangsal Pascapanen dan Teknik Pengemasan Pembangunan Cold Storage Hortikultura dan Perikanan

Jumlah Bangsal Pascapanen

KEMENTERIAN PERTANIAN

Jumlah Cold Storage Hortikultura

KEMENTERIAN PERTANIAN

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura


Bangsal Pascapanen

Provinsi Jambi

Cold Storage Hortikultura

Provinsi Jambi

45

HIGHLIGHT INDIKASI AWAL ALOKASI KEGIATAN *) PRIORITAS NASIONAL : PEMBANGUNAN WILAYAH PROGRAM PRIORITAS : PEMBANGUNAN PERDESAAN Kegiatan Prioritas : Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Proyek Prioritas Nasional

Proyek KL

Instansi Pelaksana

Program

Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Sarana Pendukung Sosial dan Ekonomi Penerangan listrik

KEMENTERIAN DESA Program Pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH Dan Pengembangan TERTINGGAL DAN Kawasan Transmigrasi TRANSMIGRASI Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Sarana KEMENTERIAN DESA Program Pembangunan Pendukung Sosial dan Ekonomi Penerangan listrik PEMBANGUNAN DAERAH Dan Pengembangan TERTINGGAL DAN Kawasan Transmigrasi TRANSMIGRASI Penyediaan Pelayanan Dasar Fasilitasi tenaga pendidikan, KEMENTERIAN DESA Program Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan kesehatan, mental spiritual, PEMBANGUNAN DAERAH Dan Pengembangan dan seni budaya TERTINGGAL DAN Kawasan Transmigrasi TRANSMIGRASI

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi

Output

Lokasi Kab. Sarolangun

Kab. Kerinci

Kab. Sarolangun

PROGRAM PRIORITAS : PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL Kegiatan Prioritas : Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Fasilitasi Pemasaran dan Pembangunan/revitalisasi Pengendalian Harga Komoditas pasar rakyat di daerah Lokal tertinggal

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Program Pengembangan Pengembangan Sarana Perdagangan Dalam Distribusi Perdagangan Negeri dan Kapasitas Logistik Perdagangan


Terbangunnya/Direvi Provinsi talisasinya Pasar Jambi Rakyat

46

6

Penutup

Tahapan Penyusunan RKP 2018 (Desember 2016 – Juli 2017)  Pembahasan Pendahuluan di DPR

 Rangkaian Musrenbang Provinsi

Feb

 Sidang Kabinet (RKP)

Mar

Apr

 Musrenbang Nasional

Mei

47

 Peluncuran RKP 2018 oleh Presiden

Jun

 Pengesahan Perpres RKP 2018

Jul

PROSES UTAMA PENYUSUNAN RKP 2018 SAMPAI BULAN APRIL

• Workshop Internal • Arah Kebijakan Presiden

Koordinasi dengan Mitra K/L

• Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif • Rakorbangpus • Multilateral & Bilateral Meeting

Rakortek K/L dengan Daerah

Musrenbang Provinsi

e-Planning SIMU e-Musrenbang

Musrenbang Nasional

48

Musrenbang sebagai Forum Penyelarasan RKP dan RKPD Koridor Money Follow Program dan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, Spasial

• Sasaran Prioritas • Indikator Sasaran

10 PRIORITAS NASIONAL

Kewenangan: • Pusat (K/L) • Provinsi • Kab/Kota

Pendanaan: • K/L • DAK (Penugasan) • PNM • KPBU • APBD

Musrenbang Provinsi 1. Prioritas Daerah dan Nasional 2. Sasaran Daerah dan Nasional 3. Kewenangan • Pusat • Provinsi 4. Pendanaan • APBD • DAK Penugasan • K/L

Readiness criteria

Musrenbang Nasional 1. 2. 3.

4. Musrenbang Kab/Kota 1. Prioritas Daerah 2. Sasaran Daerah 3. Kewenangan • Pusat • Provinsi • Kab/Kota 4. Pendanaan • APBD • DAK • K/L

Prioritas Nasional Sasaran Nasional Kewenangan • Pusat • Provinsi Pendanaan • K/L • DAK • BUMN • KPBU • PINA

49

Penutup Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll. Selain itu juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.  Pelaksaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Jambi perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan: 





Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)



Perkuatan DAK penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional

Seluruh hasil kesepakatan pelaksanaan rangkaian Musrenbang Provinsi Jambi agar dapat digunakan dalam pembahasan Rakortek Pusat dan Daerah serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2018.

50

51

7

Lampiran

52

1. Prioritas Nasional Pendidikan

Prioritas Nasional Pendidikan

53

Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri

PROGRAM PRIORITAS

Pendidikan Vokasi

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan & Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Pemenuhan Sarana & Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas

KEGIATAN PRIORITAS

PENDIDIKAN

Peningkatan Kualitas Guru dan Dosen Pendidikan Vokasi

Revitalisasi LPTK Peningkatan Profesionalisme Guru Pengelolaan dan Distribusi Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru

Peningkatan Kualitas Guru

PRIORITAS NASIONAL

Rancangan Program Prioritas Pendidikan Vokasi

54

PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI Kegiatan Prioritas Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri Proyek Prioritas Proyek Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta Proyek Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta Proyek Pengembangan Sistem Insentif/Regulasi untuk Mendorong Peran Industri/Swasta dalam Pendidikan Vokasi Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi Proyek Prioritas Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi Proyek Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi Proyek Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi

Kegiatan Prioritas Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Proyek Prioritas Proyek Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja

Kegiatan Prioritas Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas Proyek Prioritas Proyek Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi Proyek Prioritas Proyek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik Vokasi

Rancangan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru

55

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU Kegiatan Prioritas Revitalisasi LPTK

Proyek Prioritas Proyek Peningkatan Kapasitas LPTK

Kegiatan Prioritas Peningkatan Profesionalisme Guru

Kegiatan Prioritas Pengelolaan dan Distribusi Guru

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Guru

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Peningkatan Kompetensi Guru

Proyek Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru

Proyek Penyediaan Tunjangan Guru

Proyek Penilaian Kinerja Guru

Proyek Pemenuhan Guru di daerah 3T

Proyek Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru

Proyek Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Proyek Sertifikasi Guru

56

2. PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN

Prioritas Nasional Kesehatan PROGRAM PRIORITAS

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

57

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Perbaikan Kualitas Gizi Ibu dan Anak Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Lingkungan Sehat Konsumsi Pangan Sehat Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat

Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) KEGIATAN PRIORITAS

PRIORITAS NASIONAL

KESEHATAN Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Surveilans, Imunisasi, Sistem Informasi Penyakit dan Karantina Kesehatan

Rancangan Program Prioritas: Kesehatan PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Proyek Prioritas Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Perbaikan Kualitas Gizi Ibu dan Anak

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penurunan Stunting

Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pemenuhan JKN/KIS Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas

Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

Peningkatan lingkungan sehat Proyek Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat

Peningkatan pemahaman hidup sehat Proyek Prioritas Kampanye Hidup Sehat

Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS

Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ Neglected Tropical Diseases

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PREVENTIF DAN PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT” Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Pengendalian Malaria Pemenuhan SDM kesehatan

Kegiatan Prioritas

58

Kegiatan Prioritas Peningkatan konsumsi pangan sehat Proyek Prioritas Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat

59

3. PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

PN Perumahan dan Permukiman Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR

PROGRAM PRIORITAS

Penyediaan Perumahan Layak

Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KEGIATAN PRIORITAS

PRIORITAS NASIONAL Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

Air Bersih dan Sanitasi

Peningkatan Ketersediaan Air Baku

60

Rancangan Program Prioritas: Penyediaan Perumahan Layak

61

PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR

Penataan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR

Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR

Proyek Prioritas Reformasi administrasi pertanahan dan perizinan pembangunan perumahan Peningkatan pembinaan dan pengawasan standar bangunan gedung Pengembangan sistem informasi bantuan perumahan Keterangan: PSU: Prasarana Sarana Utilitas MBR: Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman

Proyek Prioritas

Penyediaan rumah susun beserta PSU

Fasilitasi pembiayaan perumahan sisi demand

Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman

Penyediaan rumah khusus beserta PSU

Fasilitasi pembiayaan perumahan sisi supply

Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman

Fasilitasi penyediaan rumah swadaya beserta PSU

Rancangan Program Prioritas: Air Bersih dan Sanitasi PROGRAM PRIORITAS AIR BERSIH DAN SANITASI Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

Proyek Prioritas Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terkait air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang terintegrasi terutama di daerah dengan akses rendah Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah Keterangan: DAS: Daerah Aliran Sungai

Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan Air Baku Proyek Prioritas Jaga Air : Peningkatan ketahanan sumber daya air domestik di 15 DAS prioritas Simpan Air : Peningkatan ketersediaan dan kuantitas air di kota-kota besar dan metropolitan

62

63

4. PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

64

Pengembangan Danau Toba Peningkatan Fasilitasi Ekspor Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar

PRIORITAS NASIONAL

4.1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Borobudur dan Sektornya Pengembangan Mandalika Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas

Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah

Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan

Percepatan Pembangunan KEK Sorong

4.5. Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi

4.2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus

4. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang Percepatan Pembangunan KEK Bitung Percepatan Pembangunan KEK MBTK Percepatan Pembangunan KEK Morotai

Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Pengembangan KI Sei Mangkei

Pengembangan keahlian tenaga kerja Layanan Informasi Pasar kerja Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri

Pengembangan KI Morowali

4.4. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

4.3. Pengembangan 3 Kawasan Industri

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan KI Bantaeng Dukungan Pengembangan KI

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

65

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Danau Toba

Pengembangan Borobudur dan Sektornya

Pengembangan Mandalika

Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Pembangunan Infrastruktur Dasar























Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata




Penyediaan Regulasi dan Fasilitasi untuk Mendorong Investasi di Destinasi Pariwisata




Penyediaan Statistik Pariwisata Nasional










Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS


Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang

Percepatan Pembangunan KEK Bitung

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS


Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang

Percepatan Pembangunan KEK Bitung

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Percepatan Pembangunan KEK MBTK

Percepatan Pembangunan KEK Morotai

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Percepatan Pembangunan KEK MBTK

Percepatan Pembangunan KEK Morotai

66

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 3 Kawasan Industri

67

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI (KI) KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan KI Sei Mangkei

Pengembangan KI Morowali

Pengembangan KI Bantaeng

Dukungan Pengembangan Kawasan Industri

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI




Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi




Pembebasan Lahan

Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI




Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI




Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK



Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI



Penyediaan Insentif KI

Rancangan Program Prioritas: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (1) PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan

Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu

Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi

Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan peringkat EoDB

Pengembangan sistem perizinan nasional

Percepatan penyusunan RTRW dan RDTR khususnya di kawasan strategis

Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

Harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi peraturan perizinan tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah

Pembentukan PTSP dan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP daerah

Penyelesaian pengaduan masalah investasi

Pengawasan kegiatan usaha yang sesuai dengan mekanisme persaingan usaha yang sehat

Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi

Perkuatan Data dan Informasi Investasi

Penegakan hukum terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

68

Rancangan Program Prioritas: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (2)

69

PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri

Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Penguatan ekosistem dan daya tahan industri

Penguatan Ekosistem Pengembangan Ekonomi Kreatif

Peningkatan desain, standardisasi mutu, kualitas produk

Peningkatan Akses Pembiayaan dan Layanan Keuangan

Penumbuhan populasi industri

Penguatan Rantai Nilai dan Peningkatan Akses Pasar

Pembaharuan permesinan industri Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri

Dukungan Infrastruktur bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja

Layanan Informasi Pasar Kerja

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Percepatan Penyempurnaan UU Ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN)

Pembangunan bengkel pelatihan bersama (workplace) di 20 Kabupaten/Kota

Layanan Informasi Pasar Kerja di Kawasan Industri

Kemitraan Peningkatan Kapasitas Pelaku Hubungan Industrial

Skema Dana Pengembangan Pelatihan

Penguatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa (1) PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Fasilitasi Ekspor

Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor

Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Publikasi dan sosialisasi mengenai perundingan perdagangan internasional

Peningkatan kualitas produk UMKM dan koperasi

Peningkatan citra produk Indonesia (branding)

Penyediaan sistem informasi ketentuan standard di negara mitra

Penyediaan informasi dan analisa pasar ekspor

Pengembangan sistem fasilitasi pembiayaan perdagangan Kerjasama pengembangan ekspor

Fasilitasi kebijakan perdagangan

Peningkatan infrastruktur mutu

Promosi dagang dalam dan luar negeri

Peningkatan akses pasar

70

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa (2) PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha

Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS Pendampingan pasar jasa Fasilitasi kemitraan rantai nilai/pasok

Kebijakan pendukung pengembangan jasa

71

72

5. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI

KETAHANAN ENERGI PROGRAM PRIORITAS

Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi

KEGIATAN PRIORITAS

73

Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir Pengembangan Bioenergi Pengembangan PLT Panas Bumi Penyempurnaan Feed In Tariff, Subsidi dan Kelembagaan EBT

Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik

KETAHANAN ENERGI

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)

Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Pengembangan Industri Penunjang EBT, dan Konservasi Energi Pembentukan Cadangan Penyangga Energi Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi

Pemenuhan Kebutuhan Energi

PRIORITAS NASIONAL

Rancangan Program Prioritas: Ketahanan Energi (1/2)

74

PROGRAM PRIORITAS ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DAN KONSERVASI ENERGI Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dan Nuklir

Pengembangan PLT Panas Bumi

Pengembangan Bioenergi

Penyempurnaan FeedIn-Tariff, Subsidi dan Kelembagan EBT

Implementasi Teknologi Energi Bersih dan Efisien

Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)

Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Regulasi dan Mekanisme Penetapan Pembangunan Small Grid System secara Komprehensif

Penyusunan Regulasi Insentif untuk Industri EBT dan Konservasi Energi Dalam Negeri

Pembangunan PLT berbasis Hidro Pengembangan PLT Nuklir/Thorium

Peningkatan Capacity Building Panas Bumi

Pembangunan Infrastruktur Bioenergi

Pembangunan Research Center Panas Bumi

Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN)

Penyempurnaan Regulasi Feed-in-Tariff EBT

Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Cerdas

Pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE)

Peningkatan Capacity Building bagi Pemerintah Daerah untuk Efisiensi Energi

Peningkatan Kualitas Data Cadangan Panas Bumii Pembangunan PLTP

Pembentukan Badan Usaha EBT

Penghematan Energi dan Air pada Bangunan/Gedung

Pembangunan Jaringan Tenaga Listrik Skala Kecil

Pembangunan Sarana Pengujian Kualitas Aneka EBT Riset Teknologi EBT dan Konservasi Energi Bagi Industri Nasional

Rancangan Program Prioritas: Ketahanan Energi (2/2)

75

PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN ENERGI Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik

Peningkatan Kapasitas Infrastrukur Minyak dan Gas Bumi

Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Pembentukan Cadangan Penyangga Energi

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Eksplorasi minyak dan gas bumi

Pembangunan pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk Penetapan harga energi listrik dan penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran Perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu

Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan Pembangunan LCNG/LNG Fasilitasi Pembangunan FSRU/Regasifikasi Onshore/Liquefied Natural Gas Terminal Fasilitasi dan monitoring Pembangunan Kilang dan RDMP (Refinery Development Master Plan) Penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Pembangunan ruas pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi

Survei sumber daya migas konvensional dan non-konvensional

Pembangunan Cadangan Penyangga Energi

Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi

Penyediaan Alokasi Gas Domestik

Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Non Konvensional

Pemantauan dan pengawasan penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Konvensional Penawaran WK Migas Non Konvensional Peningkatan Daya Tarik Investasi Minyak dan Gas Bumi Penawaran WK Minyak dan Gas Bumi Konvensional Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untuk Eksplorasi Migas Non KonvensionalRegulasi Penyempurnaan Minyak dan Gas Bumi

Tata Kelola dan Penetapan Zonasi Penyediaan Batubara untuk PLTU dan Industri

76

6. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN

PN Ketahanan Pangan PROGRAM PRIORITAS

Peningkatan Produksi Pangan

77

Produksi Padi 79,3 juta ton Produksi Jagung 23,4 juta ton Produksi Kedelai 2,3 juta ton Produksi Gula 3,2 juta ton Produksi Daging Sapi 710 ribu ton

KEGIATAN PRIORITAS Pembangunan dan Rehabilitasii jaringan irigasi Pengelolaan Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampungan Perluasan Lahan Pertanian

Produksi Cabai Merah 1,2 juta ton, Cabai Rawit 782,3 ribu ton, & Bawang Merah 1,3 juta ton Produksi Jeruk 1,8 juta ton dan Buah Lainnya

KETAHANAN PANGAN

Produksi Ikan 17,3 juta ton dan Garam 4,1 juta ton

Alat dan Mesin Pertanian Sarana Pasca Panen Sarana dan Prasarana pelatihan Pertanian Sarana dan Prasarana Distribusi Pangan dan Pertanian di 34 Provinsi Sarana dan Prasarana Peningkatan Konsumsi pangan di 34 Provinsi

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)

PRIORITAS NASIONAL

Rancangan Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan (1/2)

78

PROGRAM PRORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Padi 79,3 juta ton

Produksi Jagung 23,4 juta ton

Produksi Kedelai 2,3 juta ton*

Produksi Gula 3,2 juta ton

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi

Pengembangan Sistem perbenihan jagung di 10 provinsi

Pengembangan Sistem perbenihan kedelai di 10 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya jagung di 10 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya kedelai di 10 provinsi

Penyediaan pupuk bersubsidi dan pendampingan padi di 15 provinsi

Bantuan benih pada jagung hibrida di 10 provinsi

Bantuan benih kedelai di 10 provinsi

Asuransi dan bantuan puso padi di 15 provinsi

Subsidi pupuk untuk jagung di 10 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya padi di 15 provinsi Bantuan benih pada padi jajar legowo di 15 provinsi

Penguatan penyuluhan padi di 15 provinsi Penguatan statistik padi/beras di 15 provinsi Penyediaan fasilitas dan pelatihan pertanian melalui Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

Bantuan puso untuk jagung di 10 provinsi Penguatan penyuluhan jagung di 10 provinsi

Bantuan puso untuk kedelai di 10 provinsi

Pengembangan benih tebu

Perluasan areal budidaya tebu di DIY, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku Utara, Sulsel, NTB, Sulteng, dan Sultra

Pengembangan dan penelitian teknologi produksi tebu

Subsidi pupuk untuk kedelai di 10 provinsi Penguatan penyuluhan kedelai di 10 provinsi

Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

Ket : * Kedelai merupakan komoditas pangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di dalam RPJMN 2015-2019, tetapi disarankan untuk tidak diprioritaskan dalam alokasi pendanaan dikarenakan faktor iklim.

Rancangan Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan (2/2)

79

PROGRAM PRORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Daging Sapi 710 ribu ton

Produksi Cabai Merah 1,2 juta ton, Cabai Rawit 782,3 ribu ton, dan Bawang Merah 1,3 juta ton

Produksi Jeruk 1,9 juta ton dan Buah lainnya

Produksi Ikan 17,3 juta ton dan garam 4,1 juta ton

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Penyediaan pakan ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Produksi Benih Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Penyediaan Bibit Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Penguatan Kelembagaan Pembibitan dan Produksi Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Perluasan Kawasan Aneka Cabai di 9 provinsi dan bawang di 4 provinsi Penyediaan Benih Bawang Merah dan Benih Cabai, diutamakan varietas lokal

Penyediaan benih buah di 8 provinsi

Peningkatan produksi perikanan tangkap di 11 WPP Peningkatan produksi perikanan budidaya

Perluasan Areal Budidaya Jeruk dan buah lainnya di 8 provinsi

Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan

Pengendalian OPT Hortikultura Pengembangan teknologi varietas unggul lokal yang komersial

Industrialisasi perikanan

Percepatan peningkatan populasi ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi hewan di 13 sentra/kawasan sapi potong Asuransi Sapi di 13 sentra/kawasan sapi potong

Peningkatan Produksi garam Pengendalian OPT Buah Konservasi Pesisir dan Laut (habitat ikan)

Rancangan Program Prioritas : Sarana dan Prasarana Pertanian (1/2)

80

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

Pengelolaan waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya

Perluasan lahan pertanian

Alat dan mesin pertanian

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan: berat-sedang-ringan Rehabilitasi bendung irigasi : beratsedang-ringan

Pembangunan bendungan

Verifikasi luas sawah baku

Mengkaji kebutuhan dan skema pendanaan kredit untuk pengadaan Alsintan

Pembangunan embung dan bangunan penampung lainnya.

Penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan RTDR yang memasukkan LP2B

Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen padi

Optimasi lahan

Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen jagung Penyaluran dan pemanfaatan bantuan Alsin Budidaya Tebu di Jabar, Jateng,Jatim, Lampung, Sulsel, Sumsel

Pembangunan Jaringan Irigasi permukaan

Pembangunan bendung irigasi Pembangunan konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif.

Cetak sawah

Rancangan Program Prioritas: Sarana dan Prasarana Pertanian (2/2)

81

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Sarana pasca panen

Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi

Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Revitalisasi penggilingan padi Penyaluran alat pascapanen perkebunan Pembangunan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Pembangunan Bangsal Pascapanen dan teknik pengemasan Pembangunan Cold Storage Hortikultura dan perikanan Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Resi gudang

Peningkatan keamanan dan mutu pangan

Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan

Penguatan kualitas konsumsi pangan

Fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan pasar ternak

Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan

Revitalisasi pasar

Penguatan karantina pangan dan pertanian

82

7. PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Prioritas Nasional 7: Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha

1 Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Pengembangan Kewirausahaan Kemudahan, Kepastian dan Perlindungan Usaha

83

Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Peningkatan Efektivitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat

Perluasan Akses Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha

3 Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2 Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Peningkatan Akses Masyarakat kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan Penyediaan Layanan Dasar Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar Peningkatan Inklusivitas Pelayanan dasar

Rancangan Program Prioritas (1/3)

84

PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah

Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial

Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan

Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat

Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Penyaluran bantuan sosial melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan Bantuan pendidikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK melalui KIP Beasiswa Mahasiswa Miskin/Bidik Misi

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional Monitoring dan evaluasi terpadu JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial melalui advokasi, sosialisasi, dan inovasi pendaftaran dan pembayaran iuran

Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai di 98 kota dan188 kabupaten

Penyaluran Bantuan PKH Secara Non Tunai

Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Rastra)

Penyaluran Bantuan PKH Secara Reguler

Subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA Subsidi elpiji 3 kg

Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Rancangan Program Prioritas (2/3) PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar

Peningkatan Inklusivitas Pelayanan dasar

Penyediaan Layanan Dasar

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui advokasi, sosialisasi dan pelayanan terpadu

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Pendidikan anak berkebutuhan khusus

Penerapan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan sosial, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman

Advokasi dan edukasi perlindungan anak berkebutuhan khusus

Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik

Pemantapan bagi organisasi dan pekerja sosial Pelaksanaan Belanja APBD untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan

Penyediaan Literasi Khusus bagi penyandang disabilitas Pemberian Pelayanan Home Care bagi Lanjut Usia

Penyediaan Infrastruktur Dasar Air Minum, Sanitasi, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya Penyediaan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bantuan Subsidi Bunga Kredit Perumahan Bantuan Pembiayaan KPR Swadaya, Sejahtera Tapak, Sarusun Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil

85

Rancangan Program Prioritas (3/3)

86

PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha

Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran

Pengembangan Kewirausahaan

Perluasan Akses Pembiayaan

Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Pelatihan SDM KUMKM Berbasis Kompetensi

Penguatan Sistem Bisnis bagi Koperasi/ Sentra Usaha Mikro

Pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan

Pelatihan, Pendampingan, dan Pemagangan

Perluasan Akses Pemasaran

Pengembangan Inkubator Bisnis

Pengembangan Layanan Usaha

Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha bagi UMKM Fasilitasi Sertifikasi, Standardisasi, Merek, dan Pengemasan

Penguatan Modal KUMKM

Fasilitasi Akta Koperasi

Peningkatan Akses UMKM untuk Mendapat Kredit

Registrasi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Penyediaan Modal Awal Usaha

Perbaikan Tata Kelola dan Kelembagaan Koperasi Fasilitasi Kelembagaan Usaha Koperasi bagi BUM Desa dan Kelompok Usaha Masyarakat Pengembangan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peningkatan Kapasitas Koperasi

87

8. PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Konektivitas

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)

Aksesibilitas Transportasi Perkotaan

KEGIATAN PRIORITAS INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

PRIORITAS NASIONAL Akses Internet untuk Daerah Non Komersil Penguatan Penyiaran di Daerah Perbatasan Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

Optimalisasi Penggunaan TIK pada Instansi Pemerintah Dukungan TIK pada Sektor Prioritas (e-commerce, e-health, dll) Pembangunan Jaringan Pita Lebar

88

PN Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman Program Prioritas: Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Inter-moda) Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Konektivitas

Aksesibiltas

Transportasi Perkotaan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan

Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Kawasan Perbatasan

Pembangunan Fly Over/Under Pass Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan

Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Daerah Tertinggal

Penyediaan Armada BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan

Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Daerah Tertinggal

Pengembangan Kota dengan Sistem BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan

Pembangunan/Pembaharuan Kapal Niaga Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Penyediaan Armada Perintis Mendukung Daerah Tertinggal

Pengembangan Kota dengan Sistem Angkutan Umum Berbasis Rel Mendukung Angkutan Umum Perkotaan

Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Bandara/Pelabuhan/Terminal Mendukung Integrasi Antar Moda

Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Perintis Mendukung Daerah Tertinggal

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Jalur Utama Logistik Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Mendukung Jalur Utama Logistik

89

PN Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman Program Prioritas: Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Akses Internet Untuk Daerah Non Komersil

Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan

Optimalisasi Penggunaan TIK Pada Instansi Pemerintah

Dukungan TIK Pada Sektor Prioritas (E-commerce, Ehealth, Dll)

Pembangunan Jaringan Pita Lebar

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pembangunan BTS Di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi

Pembangunan Pemancar LPP RRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar

Implementasi Masterplan, Arsitektur E-government Nasional, Dan Piloting Datacenter Nasional

Layanan Pemberian Domain .Id Gratis

Palapa Ring (Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional)

Jasa Akses Internet Broadband Di Wilayah Layanan Telekomunikasi

Pembangunan Pemancar LPP TVRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar

Pemantauan Jaringan Internet Pada ISP/NAP/IX/ Titik Strategis Lainnya Melalui Sistem Deteksi Dini|

Fasilitasi Technopreneur Untuk Memperoleh Seed Funding

Penataan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Mendukung Mobile Broadband

Desa Broadband Terpadu

Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Radio Publik

Dukungan TIK Dalam Layanan Kesehatan

Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Televisi Publik

Jaringan Pendidikan Nasional Dan E-education

Penyediaan Siaran Di Daerah Perbatasan Pelaksanaan Siaran Digital Televisi Publik

90

91

9. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH

PN Pembangunan Wilayah (1) Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Penguatan Kapasitas SDM Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pengelolaan PLBN, Kedaulatan, dan Lintas Batas Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi

Percepatan Pembangunan Papua

Pembangunan Perdesaan

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Pembangunan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Desa Permukiman Transmigrasi

PENGEMBANGAN WILAYAH

Penguatan Pemerintah Desa Pengawalan Implementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten, dan berkelanjutan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l Kebakaran Hutan

Reformasi Agraria

Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan

92

ARAH KEBIJAKAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH (2)

93

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat Percepatan pembangunan infrastruktur dasar Pengembangan konektivitas wilayah Pengelolaan sumber daya alam unggulan, pengembangan industri lokal & strategis dan pariwisata Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan Penataan kelembagaan & regulasi, dan tanah ulayat

Percepatan Pembangunan Papua

Pembangunan Perdesaan

PENGEMBANGAN WILAYAH

Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Pelayanan Dasar Pengembangan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l Kebakaran Hutan

Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah ReformasiObyek Reformas Agraria Agraria Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

Rancangan Program Prioritas

94

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi

Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa

Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa

Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih) Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi

Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan teruatama UMKM Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfataan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Penguatan Permodalan dan Akses Pasar

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa

Penguatan Pemerintahan Desa

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penataan Kawasan Sentra Nelayan Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan

Rancangan Program Prioritas: Pencegahan dan Penanggulan Bencana

95

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat

Proyek Prioritas Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana

Sarana dan Prasarana Kebencanaan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Sosialisasi dan Simulasi Bencana

Penyediaan Sistem Peringatan dini

Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana

Pembangunan pusat logistik kebencanaan Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana Pengembangan teknologi kebencanaan

Kegiatan Prioritas Pelayanan Dasar Kebencanaan

Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana

Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana

Penyediaan layanan data dan informasi bencana

Kegiatan Prioritas Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan

Proyek Prioritas Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan

Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagan dan Regulasi

Proyek Prioritas Penyusunan kajian dan peta risiko Penguatan koordinasi penanggulangan bencana

Rehabilitasi pesisir Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlan Rehabilitasi DAS

Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana

Rancangan Program Prioritas

96

PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA Kegiatan Prioritas Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

Proyek Prioritas Nasional Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria Penyelesaian Konflik Agraria Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis

Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis Melakukan Review terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria

Proyek Prioritas Nasional Inventarisasi P4T dan Identifikasi tanah obyek reforma agraria Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria Identifikasi dan Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Tanah Terlantar dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Lainnya

Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria

Identifikasi dan Legalisasi Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin di Perkotaan dan Pedesaan

Mediasi dan ADR Lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis

Penyelesaian Pelepasan Kasawan Hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria termasuk Tata Batas

Proyek Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA Proyek Prioritas Nasional

Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas Reforma Agraria di Kab/Kota

Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA

Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan

Penyediaan bantuan permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal usaha

Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sektor) terutama bagi rakyat miskin Publikasi tata batas kawasan hutan Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi Legalisasi untuk tanah transmigrasi Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat

Penyediaan bantuan pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada TORA

Kegiatan Prioritas Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka RA Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan RA di Tk. Daerah Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum

97

10. PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PN Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan PROGRAM PRIORITAS Perluasan Implementasi e-Government yang Terintegrasi Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan

98

Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit Pembangunan MEF II

Penguatan Pertahanan

Pengembangan Industri Pertahanan Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan

Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Aparatur Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Reformasi Birokrasi

POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEMANANAN

Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hakhak Politik

Stabilitas Politik dan Keamanan

Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri Pemantapan Peran di ASEAN

KEGIATAN PRIORITAS

Penegakan Hukum yang Berkualitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan

PRIORITAS NASIONAL Kepastian Hukum

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan Pemantapan Pemolisian Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia Intelijen dan Kontra Intelijen

Rancangan Program Prioritas: Penguatan Pertahanan

99

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit

Pembangunan MEF II

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan Prajurit

Interoperability Pertahanan Integratif Trimatra

Pemantapan latihan dan kesiapsiagaan operasi militer selain perang

Pertahanan Teritorial Strategis Pertahanan Laut dan Dukungan Poros Maritim Pertahanan Ruang Udara Nasional

Kegiatan Prioritas Pengembangan Industri Pertahanan

Proyek Prioritas Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan

Kegiatan Prioritas Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan

Proyek Prioritas Pemantapan Pertahanan di Wilayah Natuna dan Perbatasan

Rancangan Program Prioritas: Stabilitas Politik dan Keamanan

100

PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik

Proyek Prioritas Pendidikan Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Pengawasan Pemilu Partisipatif Bantuan Keuangan Partai Politik

Kegiatan Prioritas Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Proyek Prioritas

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Penguatan dan Pemberdayaan Forum-Forum Dialog Kewaspadanaan Nasional

Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyiaran dan Pers

Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme

Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo

Kegiatan Prioritas Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Kegiatan Prioritas Pemantapan Peran di ASEAN

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Peningkatan Peran Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia Regulasi Fasilitas Pajak dan Bea Cukai Sektor Jasa Indonesia dalam MEA

Rancangan Program Prioritas: Stabilitas Politik dan Keamanan

101

PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (2) Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan

Pemantapan Pemolisian

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Peningkatan Peran Swasta dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular

Penguatan Perundingan Perbatasan

Penguatan Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Amerika Latin

Implementasi Document of Conduct dan kemajuan substantif perumusan Code of Conduct

Pembentukan Single Agency KSST

Pencapaian Visi 4000 Peacekeepers

Penguatan Diplomasi Maritim (Ekonomi) Penguatan Diplomasi Ekonomi di Pasar Prospektif

Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB Penguatan Diplomasi Maritim (Politik Keamanan)

Proyek Prioritas Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan Ketertiban

Penanganan Kejahatan dan Gangguan Ketertiban

Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat

Kegiatan Prioritas Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Proyek Prioritas Pemberantasan Narkoba Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Kegiatan Prioritas Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia

Proyek Prioritas Peningkatan Operasi Kamla di Wilayah Rawan

Kegiatan Prioritas Intelijen dan Kontra Intelijen

Proyek Prioritas Deteksi Dini Keamanan Nasional Pengamanan Data dan Informasi Negara

Rancangan Program Prioritas: Kepastian Hukum

102

PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penegakan Hukum yang Berkualitas

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Penuntutan Kolaborasi Pencegahan Korupsi

Penguatan SPPT-PKKTP dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di tingkat Pusat

Peningkatan Kerjasama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal di Kab/Kota dalam Penyaluran Bantuan Hukum

Pengurangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara (SPPT-TI) Pelayanan Hukum yang mendukung Kemudahan Berusaha Peningkatan kapasitas SDM Apgakum dan Pemahaman Masyarakat tentang SPPA Evaluasi dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi

103

PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Perluasan Implementasi e-Government yang terintegrasi

Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur

Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penerapan e-Government pada instansi pemerintah pada 705 K/L/D (antara lain: eOffice, e-Performance, e-Budgeting, eManagement-Kepegawaian, Complain Handling Mechanism (LAPOR)) Penerapan e-Services pada 50% dari unit pelayanan publik yang ada Desain perbaikan infrastruktur dan penerapan e-Arsip di 163 K/L Pengintegrasian e-Planning, e-Budgeting, eReporting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenpan-RB Penguatan Sistem Monev-Next Generation online PBJ seluruh K/L/D yang terintegrasi dengan RENJA dan RKA K/L

Pelatihan Aparatur Pelayanan Publik di masing-masing unit pelayanan publik Penerapan SPM pada seluruh unit pelayanan publik (100%)

Restrukturisasi kelembagaan STIA-LAN menjadi National Institute for State Aparatus Penyusunan Human Capital Development PlanPemenuhan kebutuhan Diklat minimal 40 jam untuk mendukung kompetensi inti ASN Grand Design Public Administration

Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat Rekomendasi perbaikan kebijakan pelayanan publik

Penataan kelembagaan LPNK Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian / ASN Pengembangan talent pool ASN nasional Penerapan regulasi teknis manajemen ASN di seluruh K/L/D Pelaksanaan diklat RLA Pengawasan pelanggaran netralitas dan sistem merit ASN Penguatan Inovasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah

Penerapan Sistem Integritas Aparatur Negara di seluruh K/L (100%) Beasiswa dan diklat untuk 10.000 orang di Bidang Pengawasan/Auditor Penguatan kapasitas dan pemenuhan 17 standarisasi pada 610 LPSE Kebijakan untuk perbaikan seluruh kinerja K/L Peningkatan Efektifitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa

104

Terima Kasih

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Provinsi Jambi Dalam Rancangan Awal RKP 2018

Recommend Documents