KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP 2017 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
DAFTAR ISI (1/2) PENDAHULUAN • PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN • PEMBELAJARAN DARI PENYELESAIAN MASALAH WADUK JATIGEDE • ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
SLIDE 4 SLIDE 5 SLIDE 6 SLIDE 7
PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI • FOKUS PELAKSANAAN RPJMN 2015 – 2019 MELALUI RKP DAN APBN • PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI • PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI : BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR • ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI KEDAULATAN PANGAN : BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR
SLIDE 9 SLIDE 10-11 SLIDE 12 SLIDE 13
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DENGAN PENDEKATAN BERBASIS MONEY FOLLOW PROGRAM DALAM RKP 2017 • PERENCANAAN BERPEDOMAN PADA VISI DAN MISI RPJMN 2015-2019 • VISI-MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 DIJABARKAN MELALUI STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
SLIDE 15 SLIDE 16
CONTOH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIMENSI SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN • PENENTUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2017 • PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN • PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI KEGIATAN UTAMA PENINGKATAN PRODUKSI PADI • PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh • PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017
SLIDE 18 SLIDE 19 SLIDE 20 SLIDE 21 SLIDE 22 Slide - 2
DAFTAR ISI (2/2)
RENCANA IMPLEMENTASI PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN “Money Follow Program” • KESIAPAN BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN • PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN • CONTOH PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
SLIDE 25 SLIDE 26-28 SLIDE 29-33
ILUSTRASI PENUGASAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2017
• KEMENTERIAN PERTANIAN • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT • KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SLIDE 35 SLIDE 36 SLIDE 37-38
KESIMPULAN
• KESIMPULAN
SLIDE 40
Slide - 3
PENDAHULUAN
Slide - 4
PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Amanat konstitusi menegaskan bahwa Anggaran Negara dan daerah adalah Instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah.
Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh Tujuan atau manfaat yang akan dicapai (policy driven), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven) atau karena fungsi organisasi (Tupoksi).
Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan meningkatkan EFFEKTIFITAS, EFISIENSI dan KEADILAN.
Proses perencanaan dan penganggaran adalah Optimalisasi Sumberdaya dan Peningkatan Kualitas Belanja (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan.
Slide - 5
PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L dari pada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa kordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L A telah selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun, namun saluran irigasi belum dimulai. Sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai. Terjadi inefisiensi anggaran, seperti duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L. Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, misalnya cenderung dibagi rata kepada semua Daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai. Slide - 6
PEMBELAJARAN DARI PENYELESAIAN MASALAH WADUK JATIGEDE • Anggaran untuk penyelesaian masalah Waduk Jatigede terserak di beberapa K/L baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah (money follows function) dan koordinasi tidak efektif sehingga relokasi penduduk terhambat beberapa tahun. • Berdasarkan Perpres No. 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede ditetapkan bahwa anggaran untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi rumah dan santunan diberikan oleh APBN hanya melalui Kementerian PUPR dan Pemda Propinsi (terpusat). Bahkan anggaran pengamanan untuk Polri dapat pula dialokasikan.
• Dengan pengaturan tersebut masalah ganti rugi dan santunan yang setelah bertahun-tahun tidak pernah dapat diselesaikan selanjutnya dapat diselesaikan dalam waktu beberapa bulan saja dan waduk dapat digenangi.
PEMBELAJARAN KEBIJAKAN: • Anggaran untuk mencapai tujuan yang sama atau untuk penyelesaian suatu masalah yang sama yang dapat dipadukan dalam satu K/L yang ditunjuk untuk memimpin kegiatan tersebut (money follows program). Dengan demikian kontrol menjadi terpusat dan satu komando dan dapat dibentuk sebuah Project Management Unit (PMU) untuk eksekusi yang efektif dan efisien.
• Perpres RKP dapat memuat ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab anggaran dan kegiatan dari berbagai K/L kepada sebuah K/L tertentu atau membentuk sebuah PMU bersama untuk eksekusi yang efektif dan efisien. • Pemaduan anggaran tersebut sejalan dengan RKP yang tematik, holistik, dan terintegrasi sambil menunggu revisi UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Slide - 7
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
TEMA RKP 2017:
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dstnya. Slide - 8
PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI
Slide - 9
FOKUS PELAKSANAAN RPJMN 2015 – 2019 MELALUI RKP DAN APBN 1. Tahun 2015 dan 2016: Memperbaiki Komposisi dan Efisiensi Belanja
Pengalihan subsidi BBM untuk perkuatan pendanaan prioritas RPJMN, yaitu: pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, kedaulatan energi, promosi pariwisata, pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan peningkatan cakupan Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan).
Memenuhi anggaran kesehatan 5% APBN.
Memperkuat desentralisasi fiskal dengan pengenalan DAK Infrastruktur Publik dan pengalokasian Dana Desa.
Meningkatkan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas peruntukannya, menghindari duplikasi)
2. Rencana Tahun 2017: Meningkatkan Efektivitas Belanja
Memperkuat landasan pembangunan berkesinambungan dan menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kawasan industri dan destinasi wisata.
Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas belanja Bappenas sebagai system integrator
Kebijakan anggaran money follow program prioritas. Slide - 10
PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI (1/2)
Contoh: Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan Mempunyai multitarget (banyak sasaran)
Sasaran Pokok, antara lain : o
Peningkatan produksi padi,
o
Peningkatan produksi jagung,
o
Peningkatan produksi ikan dll.
Prioritas Nasional, Sasaran Pokok serta Kegiatan Utama telah tertuang dalam :
Kegiatan Utama antara lain : 1.
Reforma agraria
• Nawacita
2.
Stop konversi lahan produktif
3.
Pemulihan kesuburan lahan
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019
4.
Pembangunan desa mandiri benih
5.
Pengembangan pertanian organik
6.
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
7.
Pengendalian harga dan impor pangan
8.
Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya (protein hewani)
Slide 18
Slide - 11
PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI (2/2)
Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dst. (kombinasi berbagai program/kegiatan)
Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar dll.
Slide - 12
PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI : BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR
Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) dan RPJMN 2015-2019. Untuk itu, program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L, maupun lintas wilayah.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 menekankan pembiayaan berorientasi pada hasil (manfaat). Sehingga hanya program-program yang akan memperolah prioritas pembiayaan adalah yang paling jelas manfaatnya bagi masyarakat.
Usulan program/Kegiatan harus dijustifikasi dengan analisis: Apa dan Mengapa Perlu (manfaat); Kapan perlu (Prioritas atau tidak); Berapa perlu (skala aktifitas) dan Apa yang merupakan syarat atau pendukung (Holistik/terintegrasi).
Pencapaian tujuan pembangunan tidak saja ditentukan oleh besarnya anggaran. Namun, penerapan Kebijakan yang tepat, penegakan hukum dan disiplin adalah bagian yang tidak terpisahkan.
Pengusulan dan Pembahasan Anggaran Program/Kegiatan serta pengalokasian Pagu Indikatif tidak dilakukan secara sektoral per K/L seperti selama ini. Pembahasan Anggaran harus dilakukan secara intergratif melalui kordinasi Bappenas.
Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai. Slide - 13
ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI KEDAULATAN PANGAN : BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR
PUSAT
Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019 : Bidang Kedaulatan Pangan 1. Meningkatkan produksi dalam negeri: produksi padi 82 juta ton, jagung 24,1 juta ton, kedelai 2,6 juta ton, gula 3,8 juta ton di 2019; 2. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa 9,89 juta ha; rehabililtasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3,01 juta ha; pembangunan dan peningkatan irigasi tambak 304,75 ribu ha di tahun 2019; pembangunan 49 waduk (2014-2019)
SWASTA/PPP Food Estate di Luar Jawa (Merauke); bibit unggul berkualitas;
Belanja K/L, al. Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dll Belanja Non K/L, al. Subsidi Pupuk bagi Petani
BAPPENAS System Integrator
Food Cold Storage; dll
DAERAH Rehabilitasi dan Pengembangan jaringan irigasi tersier; Pengembangan air tanah dangkal, air permukaan dll
BUMN Penyediaan/ penyaluran beras (Perum Bulog) Mendukung program kemitraan usaha nelayan (PT Perikanan Nusantara)
Slide - 14
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DENGAN PENDEKATAN BERBASIS MONEY FOLLOW PROGRAM DALAM RKP 2017
Slide - 15
PERENCANAAN BERPEDOMAN PADA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
1 2 Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
8 Melakukan revolusi karakter bangsa
9 PROGRAM PRIORITAS
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
3
NAWACITA
7
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
4
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
5 Slide - 16
VISI-MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 DIJABARKAN MELALUI STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
RKP 2015*) MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
Slide - 17
CONTOH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIMENSI SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN
Slide - 18
PENENTUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2017 Sasaran
2014 (baseline)
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan Produksi Pangan Utama: - Padi (Juta Ton) 70,6 Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan: - Jagung (Juta Ton) 19,1 - Kedelai (Juta Ton) 0,92 - Produksi Gula (Juta Ton) 2,6 Produksi Sumber Protein: - Daging Sapi (Juta Ton) 0,45 - Ikan (Juta ton) 10,6 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif) - Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha) - Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif) - Pembangunan waduk (groundbreaking)
8,90
2015
2016
2017
2019
75,0
76,2
77,0
82,0
19,8 0,98 2,6*
21,4 1,50 2,8
22,4 1,90 3,0
24,1 2,60 3,8
0,42* 13,6
0,59 14,8
0,64 16,0
0,76 18,8
9,08
9,17
9,52
9,89
Arah Kebijakan:
1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian
2,71 (2010-2014)
0,48**
0,30**
0,64**
3,01 (2015-2019)
189,75
195,58
203,48
229,45
304,75
16 (on going)
13
8
9
49 (2015-2019)
Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste” di meja makan 2. Mendorong kreativitas dan inovasi 3. Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat 4. Penegakan hukum dan disiplin
* Angka Sementara; ** Angka Tahunan Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga
Slide - 19
PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN LEVEL 1
Kementan, Kemen LHK, Kemen ATR
Kementan, Pemda
KEGIATAN UTAMA
Reforma agraria
Kemen ATR, Pemda
Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya (protein hewani)
Kemendag, Kementan, Kemenkeu
Pengendalian harga dan impor pangan
Kemen KP Pemda
Stop konversi lahan produktif
Pembangunan Kedaulatan Pangan
Peningkatan produksi ikan, garam, rumput laut
PRIORITAS NASIONAL
Pemulihan kesuburan lahan
Pembangunan Desa Mandiri Benih Pengembangan pertanian organik
Kementan
Kementan, Pemda
Kementan, Pemda
Prioritas Nasional, dan Kegiatan Utama telah tertuang dalam : • Nawacita Jokowi – Jusuf Kalla • Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019
Slide - 20
PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI KEGIATAN UTAMA PENINGKATAN PRODUKSI PADI Kementan, Kemen ATR, Kemen PUPR, Pemda
LEVEL 2 Pencetakan Sawah Baru
Kementan, Kemendag, Kemenkeu, BUMN
Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung
Pembelian beras/gabah petani
Kemen PUPR, Kementan, Pemda
KEGIATAN PENDUKUNG Kemendag, Pemda
Penyaluran subsidi benih dan pupuk
Pembangunan pasar tradisional
KEGIATAN UTAMA
Kementan, Kemendag, BUMN, Kemenkeu
Peningkatan Produksi Padi
Pengembangan budidaya padi; Pengembangan pertanian padi organik
Technopark dan Science park; Pengembangan Balai Penyuluhan
Kementan, Kemenristekdikti
Kementan, Kemen ATR, Pemda
Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)
Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian
Kementan, Pemda
• Kegiatan Pendukung dirumuskan melalui Serial Workshop Internal BAPPENAS • Akan ditindaklanjuti dengan diskusi bersama Kementerian/Lembaga melalui multilateral meeting
Kementan, Kemendag, Pemda Slide - 21
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh BPTP Aceh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh Waduk Rukoh (GB 2016) Waduk Tiro (GB 2017)
Produksi Padi Provinsi Aceh: ATAP 2014 : 1,82 juta ton ARAM 2015 : 2,33 juta ton Sasaran 2016 : 2,30 juta ton Sasaran 2017 : 2,37 juta ton Petani dan Lahan Provinsi Aceh (Sensus Pertanian 2013): Rumah Tangga Usaha Pertanian: 644,9 ribu RT Luas Sawah: 300,8 ribu ha Luas Lahan Pertanian Non sawah: 1,05 juta ha Penggilingan Padi: 3.233 unit
Pemanfaatan Waduk Keuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar DI Keuliling Hulu (578,2 ha); DI Keuliling Hilir (1.053 ha); DI Krueng Aceh (809,3 ha, extension); dan DI Krueng Jreue (2.350 ha). Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara, Groundbreaking 2015 Waduk Krueng Keureuto (daya tampung 216 juta m3) akan mengairi DI Alue Ubay (4.144 ha) dan DI Krueng Pase (6.677 ha).
Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) : Aceh Besar 6.000 ha Aceh Jaya 1.000 ha Aceh Timur 8.200 ha Aceh Utara 2.000 ha Pidie 5.500 ha Piddie Jaya 2.300 ha Cetak Sawah : 14.000 ha Desa Mandiri Benih : 40 Desa Agro Science Park (1 unit) di BPTP Aceh Agro Techno Park (1 unit) di Aceh Timur Slide - 22
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017 TA.2015
RENCANA 2016
RENCANA 2017
13 BENDUNGAN
8 BENDUNGAN
9 BENDUNGAN
•Krueng Kreuto (Aceh), •Logung (Jawa Tengah), •Raknamo (Nusa Tenggara Timur), •Lolak (Sulawesi Utara), •Karian (Banten), •Bintang Bano (Nusa Tenggara Barat),
•Rukoh (Aceh),
•Bener (Jateng) ,
•Ciawi (Jawa Barat),
•Semantok (Jawa Timur),
•Sukamahi (Jawa Barat),
•Pamakkulu (Sulawesi Selatan),
•Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara), •Sukoharjo (Lampung), •Cipanas (Jawa Barat),
•Komering II (Sumatera Selatan), •Sadawarna (Jawa Barat), •Tiro (Aceh),
•Tanju (Nusa Tenggara Barat),
•Leuwikeris (Jawa Barat),
•Lausimeme (Sumatera Utara),
•Mila (Nusa Tenggara Barat),
•Ladongi (Sulawesi Tenggara)
•Kolhua (Nusa Tenggara Timur),
•Passeloreng (Sulawesi Selatan), •Rotiklod (Nusa Tenggara Timur), •Tapin (Kalimantan Selatan), •Sei Gong (Kepulauan Riau), •Sindangheula (Banten)
•Sidan (Bali)
Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019
Kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Groundbreaking
13
8
9
11
8
49
Penggenangan
5
3
6
7
8
29 Slide - 23
RENCANA IMPLEMENTASI PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN “Money Follow Program”
Slide - 24
BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Yang telah disiapkan Bappenas untuk penyusunan Perencanaan RKP 2017 :
Menetapkan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017.
Memetakan kegiatan pendukung yang perlu dilakukan agar kegiatan utama dapat terlaksana Prioritas Nasional dan Kegiatan Utama telah tertuang dalam Agenda Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019 (bersifat given).
Memetakan K/L dan Pemda yang ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan pendukung.
Terkait dengan arahan Bapak Presiden mengenai pendekatan money follow program, Bappenas telah menyiapkan :
Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target K/L / Pemda yang melaksanakan kegiatan pendukung.
Instrumen berupa Sistem Informasi musrenbang.bappenas.go.id/multilateral)
Indikasi Program, Alokasi Anggaran, lokasi, dll didiskusikan dengan K/L dan Pemda terkait melalui forum Multilateral Meeting.
Semua program/kegiatan harus melewati ujian:Manfaat, Prioritas, Efektifitas dan Efisiensi.
untuk
mendukung
penjabaran
tersebut.
(https://e-
Slide - 25
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN (1/3)
Sasaran Agenda Prioritas Nasional
Kegiatan Utama Agenda Prioritas Nasional
Slide - 26
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN (2/3)
Kegiatan Pendukung
Slide - 27
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN (3/3)
Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator
Slide - 28
CONTOH PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEGIATAN UTAMA : PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN PANGAN LAINNYA (PROTEIN HEWANI) Kegiatan Pendukung : Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan) KEMENTERIAN PERTANIAN No PROGRAM K/L 1 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
KEGIATAN K/L Perluasan Pemanfaatan Lahan tidur untuk Pertanian
SASARAN K/L INDIKATOR K/L Memanfaatkan 10.000 ha lahan Jtermanfaatkannya 10.000 ha tidur untuk pertanian. bekas lahan tidur untuk Untuk padi = …. Ha pertanian. Untuk Jagung = …... Ha Lainnya = ……Ha
Target / Lokasi/ Kordinat Target : 10.000 Ha Lokasi : Kabupaten A, B, C, D Kordinat : ………
Kegiatan Pendukung : Pembangunan Pasar Tradisional KEMENTERIAN PERDAGANGAN No PROGRAM K/L 1 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
KEGIATAN K/L Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan
2 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan
SASARAN K/L Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan
INDIKATOR K/L Jumlah Pasar Rakyat Tipe A
Target/ lokasi / Kordinat Perlu Konfirmasi Kementerian Perdagangan
Jumlah Pasar Rakyat Tipe B
Perlu Konfirmasi Kementerian Perdagangan
29
...LANJUTAN Kegiatan Pendukung : Pencetakan Sawah Baru KEMENTERIAN PERTANIAN No PROGRAM K/L 1 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
KEGIATAN K/L Pencetakan Sawah Baru
SASARAN K/L Tercetaknya 266.700 Ha Sawah Baru
INDIKATOR K/L Tercetaknya 266,000 Ha Sawah Baru, yang dibuktikan dengan lokasi yang jelas, ada dukungan irigasi sehingga Sawah tersebut dapat dimanfaatkan.
Target/Lokasi/Kordinat Target : 266.700 Ha sawah baru Lokasi : Kabupaten A, B,C,D Kordinat : A ……… B………. C………. D……….
2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Perlindungan Lahan Pertanian Irigasi Teknis
Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain.
Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain. Terbitnya x buah Perda yang melindungi Lahan Irigasi Teknis
Target: Terlindungi x Ha lahan irigasi teknis Keluarnya x buah Perda Perlindungan Lokasi : Kabupaten A, B, C Kordinat : A …… B……, C……
30
...LANJUTAN Kegiatan Pendukung : Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN No PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Target/Lokasi/Kordinat
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
1.
Pemberian subsidi Memberikan subsidi x % harga Alsintan sehingga atas harga Alsintan, Petani atau Kelompok sehingga Petani/Kelompok Tani membeli kontan Tani membeli Alsintan, atau dengan cicilan menggunakan dan Alsintan. merawatnya.
Tersalurnya 7.300 Unit Alsintan kepada Petani atau Kelompok Tani dengan subsidi x % dari harga
Tersalurnya subsidi Rp xxx /unit untuk 7.300 unit Alsintan. Lokasi : Kab A …Unit; Kab B…Unit ; Kab. C….Unit
2.
2.
Membangun Sistem Pengelolaan dan pemeliharaan Alsintan yang sudah diberikan kepada Petani /Kelompok Tani
Terbangunnya Sistem Pengelolaan dan Pemeliharaan x 000 unit Alsintan ex pemberian Pemerintah (koperasi, Kel. Tani, Bengkel Bersama, etc
Terbangunnya sistem Pemeliharaan Alsintan Pemerintah (koperasi, Kel. Tani, Bengkel Bersama, etc
idem
Terbangunnya sistem Pengelolaan dan Pemeliharaan Alsintan x 000 unit yang sudah disalurkan kpd Petani/Kel.Tani sehinga Alsintan tsb bermanfaat yang berkesinambungan
31
Kegiatan Pendukung : Penyaluran Subsidi Benih dan Pupuk KEMENTERIAN PERTANIAN No PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L Target/Lokasi/Kordinat 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Penyaluran Subsidi Benih Tersalurnya … 00) Ton Tersalurnya … 00) Ton Seluruh Indonesia dengan Prasarana dan Sarana Pertanian Benih Padi Unggul Benih Padi Unggul pembagian perlokasi sbb: menjelang musim tanam menjelang musim tanam
2.
idem
Versi 01 - 05 Februari 2016 (10.00 AM)
Fasilitas Pupuk dan Pestisida
Tersalurnya 9,55 Ton Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari : ….. Ton Pupuk Urea ……Ton Pupuk TSP …... Ton Pupuk ZA ……Ton Pupuk Organik
Tersalurnya 9,55 Ton Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari : ….. Ton Pupuk Urea ……Ton Pupuk TSP …... Ton Pupuk ZA ……Ton Pupuk Organik
Seluruh Indonesia dengan pembagian perlokasi sbb:
Slide - 32
...LANJUTAN Kegiatan Pendukung : Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Pembangunan Embung/Dam Parit KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT No
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pembangunan dan pemeliharaan ... Buah Waduk/Bendungan
SASARAN K/L
… Buah Waduk yang dibangun dan … buah Waduk yang terpelihara
INDIKATOR K/L
Target/Lokasi/Kordinat
Terbangunnya … buah Terbangunnya … buah Waduk dan terpeliharanya Waduk baru, dengan lokasi …. Buah Waduk/Bendungan sbb: Terpeliharanya … buah Waduk eksisting, dengan lokasi sbb:
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pembangunan dan Terbangun dan terpelihara/ Terbangun/terpeliharanya Terbangun/Terpelihara … Pemeliharaan /rehabilitasi terehabilitasi ,,, buah … buah Embung buah Embung dengan lokasi Embung Embung sbb:
3 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Efisiensi air dan terjaganya Rehabilitasi Jaringan Irigasi, kondisi jaringan irigasi Air Tanah, Rawa dan Tambak Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Irigasi baru Air Tanah, Rawa dan Tambak Pengembangan dan Rehabilitasi jaringan irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak
4 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
5 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara
3,3 Juta Ha
Jaringan irigasi baru yang dibangun
327.016 Ha
Jaringan irigasi yang direhabilitasi
639.677 Ha 33
...LANJUTAN KEMENTERIAN PERTANIAN No PROGRAM K/L KEGIATAN K/L 1 Program Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Pertanian dan Pengawasan Hayati Keamanan Hayati 2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pengembangan Prasarana dan Pertanian Sarana Pertanian 3 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pengembangan Prasarana dan Pertanian Sarana Pertanian
SASARAN K/L Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkarantinaan
INDIKATOR K/L Jumlah karantina yang tersedia
Meningkatnya ketersediaan Perlu Konfirmasi air irigasi dalam mendukung Kermenterian Pertanian produksi pertanian Meningkatnya ketersediaan Jumlah pengembangan air irigasi dalam mendukung jaringan dan optimasi air (Ha) produksi pertanian
Kegiatan Pendukung : Technopark dan Science Park, Pengembangan Balai Penyuluhan KEMENTERIAN PERTANIAN No PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L 1 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 2 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan
Pengkajian dan Percepatan Penyediaan dan Diseminasi Inovasi Teknologi Penyebarluasan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Program Strategis Pembangunan Pertanian Nasional dan Daerah Pengkajian dan Percepatan Penyediaan dan Diseminasi Inovasi Teknologi Penyebarluasan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Program Strategis Pembangunan Pertanian Nasional dan Daerah
TARGET 11 Karantina
Perlu Konfirmasi Kementerian Pertanian
300.000 Ha
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP)(Provinsi)
10 Provinsi
Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP) (Kabupaten)
26 Kabupaten
34
ILUSTRASI PENUGASAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2017
Slide - 35
KEMENTERIAN PERTANIAN NO A 1
DIMENSI DAN PENUGASAN KEDAULATAN PANGAN Desa Pertanian Organik
SASARAN
2
Intensifikasi dan Perluasan Areal Kedelai
250 Desa Pertanian Organik Hortikultura dan Padi Organik 4 ribu ha. 700 ribu ha
3
Pengembangan Budidaya Padi Jajar Legowo
841 ribu ha
4
Optimasi Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Secara Terpadu
5
Pengembangan Agro-science park dan Agro-techno park.
Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu seluas 10 ribu Ha Taman Sains Pertanian (TSP) di 10 Provinsi, Taman Teknologi Pertanian (TTP) di 26 Kabupaten
6
Pengembangan Jaringan Irigasi, Optimasi Air di Tingkat Usaha Tani dan Perbaikan Irigasi.
Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air seluas 300 ribu Ha
7
Penguatan Desa Mandiri Benih
8
Perluasan Sawah Baru
Pendampingan dan Penguatan 1000 Desa Mandiri Benih di 32 Provinsi Cetak Sawah seluas 266,7 ribu Ha
9
Perluasan Tanaman Rempah, Penyegar, dan Tanaman Tahunan di Lahan Kering
Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering seluas 8,85 Ha, Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan Kering seluas 9,25 Ha Slide - 36
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NO A 1 2 B 1
DIMENSI DAN PENUGASAN KEDAULATAN PANGAN Pembangunan Jaringan Irigasi Baru Rehabilitasi Jaringan Irigasi KEDAULATAN ENERGI Pembangunan Infrastruktur Energi Aneka EBT (PLTS, PLTM, PLTMH, PLTA)
C 1
DAERAH PERBATASAN Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu
2
Pembangunan jalan, dan sarana transportasi di kota pusat pertumbuhan Pembangunan jalan, dan sarana transportasi di kota pusat pertumbuhan
3 D 1
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) Pembangunan akses jalan menuju kawasan
SASARAN 353 ribu ha 639 ribu ha Pembangunan 9 waduk baru dan 29 waduk lanjutan, pembangunan/peningkatan 484 embung.
Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (CIQS) terpadu Pembangunan jalan sepanjang 2.014,53 km
Pembangunan/peningkatan jalan non status sepanjang 1.185 km pada kawasan perbatasan Dukungan jalan daerah sepanjang 69,1 km di Provinsi Sumatera Utara, Kab. Simalungun
ILUSTRASI
Slide - 37
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (1/2) NO A 1
DIMENSI DAN PENUGASAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN 24 pelabuhan strategis
SASARAN
2
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan
26 Paket pembangunan dermaga penyeberangan baru Cek…cek….cek Akurasi data
3
Pengembangan Armada Pelayaran Perintis
27 Kapal perintis penumpang dan barang yang dibangun/disediakan/disubsidi
B 1
KAWASAN INDUSTRI Pembangunan dan peningkatan pelabuhan untuk mendukung kawasan industri
C 1
PARIWISATA Pembangunan dan peningkatan pelabuhan untuk mendukung kawasan pariwisata
2 pelabuhan, Provinsi NTT : Kab. Manggarai Barat, Sultra : Kab. Wakatobi Cek…cek….cek Akurasi data
2
Peningkatan dan Rehabilitasi Bandar Udara untuk Mendukung pariwisata
4 bandar udara, Provinsi NTT : Kab. Manggarai Barat, Sultra : Kab. Wakatobi Cek…cek….cek Akurasi data
Pengembangan pelabuhan pada 20 lokasi untuk tol laut (Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Kepri, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku) Cek…cek….cek Akurasi data
7 pelabuhan di Provinsi Sumut: Kab. Batubara, Jateng : Kab. Kendal, Jateng : Kota Semarang, Jatim : Kota Surabaya, Sulteng : Kota Palu, Malut : Kab. Halmahera Tengah, Papua Barat : Kab. Teluk Bintuni Cek…cek….cek Akurasi data
ILUSTRASI
Slide - 38
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (2/2) NO D 1
DIMENSI DAN PENUGASAN DAERAH PERBATASAN Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka isolasi
2
Pembangunan jalan, dan sarana transportasi di kota pusat pertumbuhan
E 1 2 3
DAERAH TERTINGGAL Pelayanan Angkutan Perintis Pembangunan Dermaga Pembangunan Perkeretaapian
4
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara KAWASAN EKONOMI KHUSUS Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api
F 1
SASARAN Pembangunan/rehabilitasi 100 Unit Pelabuhan/Dermaga, pembangunan 67 Kapal Perintis Penumpang dan Barang, pembangunan 30 pelabuhan, pengembangan 21 bandara di kawasan perbatasan. Cek…cek….cek Akurasi data Pembangunan 2 unit kapal Perintis Penumpang dan Barang, Pembangunan/rehabilitasi 4 unit pelabuhan/dermaga, peningkatan frekuensi trayek Kapal Pelni di 4 PKSN Cek…cek….cek Akurasi data
90 trayek, 240 rute Cek…cek….cek Akurasi data 40 pelabuhan Cek…cek….cek Akurasi data Terbangunnya Jalur KA di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua 20 bandara Cek…cek….cek Akurasi data
1 pelabuhan, 1 bandara Cek…cek….cek Akurasi data Slide - 39
KESIMPULAN
Slide - 40
KESIMPULAN
Pendekatan secara holistik dan tematik dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung terintegrasinya pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai. Kebijakan money follow program yang diamanatkan oleh Bapak Presiden dapat diimplementasi melalui pendekatan pembangunan secara holistik dan tematik. Alokasi anggaran akan diprioritaskan kepada Program/Kegiatan yang terbukti paling memberikan manfaat. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan K/L berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.
Slide - 41
TERIMA KASIH
Slide - 42
