MULTILATERAL MEETING TAHAP II Penyusunan RKP 2017 BIDANG PEMBANGUNAN PERKOTAAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING TAHAP II Penyusunan RKP 2017 BIDANG PEMBANGUNAN PERKOTAAN Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Jakarta, 15 April 2016

PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017 Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” melalui pendekatan Holistik-Yematik, Terintegrasi Dan Spasial

2

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016) 

TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”



Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional



Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata



Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya

3

Arahan Menteri terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan Kerangka Regulasi: 1. Periode 2006-2015, jumlah regulasi di Indonesia ± 42.000, terutama: Peraturan Menteri 12.792; Perda Kabupaten/ Kota 25.575; Perda Provinsi 3.177 ; Peraturan Pemerintah 861; Peraturan Presiden 1.041 2. Pemangkasan 50 persen dari 42.000 regulasi yang dilaksanakan bertahap setiap tahun, melalui simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyederhanaan, deregulasi) 3. Paket-paket Kebijakan Ekonomi Kerangka Pendanaan:

Investasi pemerintah lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan program prioritas 4

RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017 10 Februari 2016 Sidang Kabinet tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

12 April 2016 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II dan 19 -20 April 2016 Bilateral Meeting Tahap II

22 Februari 2016 RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENASBAPPEDA Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016 MULTILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional

7 April 2016 Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

4- 11 Maret 2016

BILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas

Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal RKP 2017

Maret s.d Minggu III April 2016 Rangkaian Musrenbang Provinsi Penyampaian masingmasing prioritas nasional dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi

20 April - 4 Mei 2016 Forum Musrenbang Nasional dan

25 April – 4 Mei Trilateral Meeting

Juni – awal Juli 2016 Perpres RKP 2017

17 Mei 2016 Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017 dan 20 Mei 2016 Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI

Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017

5

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 INPUT

OUTPUT 1.

MULTILATERAL MEETING II 14-18 April

BILATERAL MEETING II 19-20 April

MUSRENBANGNAS 20 April – 4 Mei

1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal 2. RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU 3.

Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang 1. Penelaahan pagu untuk Program dan dan Kegiatan telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP II; 2017; 2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator 2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada oleh Bappenas – K/L Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II

Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017 6

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (1/3)

Output 1 : Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; • Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas) a.

Tidak dianjurkan untuk menambah program dan kegiatan prioritas dalam forum;

b.

Pengurangan kegiatan prioritas dimungkinkan dan merupakan kesepakatan forum Multilateral Meeting Tahap II

c.

Penelaahan kembali Program dan Kegiatan K/L untuk mendukung Prioritas Nasional. –

Mitra kerja Direktorat Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penghapusan Program dan Kegiatan K/L yang dianggap tidak mendukung Prioritas Nasional.

–

Koordinator Prioritas Nasional memiliki kewenangan untuk menolak usulan Program dan Kegiatan K/L berikut sasaran dan indikator yang dianggap kurang relevan mendukung Prioritas Nasional

–

Hasil penelaahan kedua hal tersebut diatas merupakan kesepakatan forum dan disampaikan kepada Koordinator Penyusunan RKP 2017 (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, cq Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan) 7

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (2/3) Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas, sebagai contoh : Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat (Urutan 2)

1. 2. 3. 4. 5.

Cadangan Pangan Pemerintah (5) Pemantauan dan pengendalian harga pangan (4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (2) Pengendalian impor dan tata niaga pangan (3) Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) (1)

Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan (Urutan 4)

1. 2. 3. 4. 5.

Asuransi Pertanian (4) Bantuan Input Produksi Akibat Bencana (puso) (3) Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (5) Penanggulangan Bencana Termasuk Banjir di Daerah Irigasi (2) Pengembangan Budidaya Adaptif (1)

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat (Urutan 3)

1. 2. 3. 4.

Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) (4) Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi (2) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi (1) Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan (3)

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain (Urutan 1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan (8) Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain (7) Pengendalian Konversi Lahan Padi (6) Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian (3) Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit (1) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan (5)

8

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (3/3) Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional. Usulan Daerah mulai diperkenalkan, karena keterbatasan waktu pembahasan di Musrenbangnas. 1 Prioritas Nasional hanya dibahas selama 2 jam untuk setiap provinsi. Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional. – Bahan yang digunakan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) berdasarkan (a) Prioritas Nasional; dan (b) Kementerian dan Lembaga – Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi – Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas

9

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• • • •

Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 10

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam Sistem Perkotaan Nasional  Mewujudkan Katerkaitan Antar Kota Dalam Sistem Perkotaan 2.

Mengembangkan prasarana dan sarana dalam memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)  Membangun hunian kota yang layak, aman dan nyaman, berbasis lingkungan , sosial dan budaya yang beragam  Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP)

3.

Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota, dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan  Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

4.

Membangun kegiatan perekonomian dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif, kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis IT  Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan TIK

5.

Perwujudan tata kelola dan kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN 2015 - 2019 Pembangunan 5 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada Optimalisasi 20 kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

TUJUAN 1. MEWUJUDKAN KOTA BERKELANJUTAN YANG BERDAYA SAING 2. MENGURANGI KESENJANGAN ANTARWILAYAH DESA-KOTA

Pembangunan 10 Kota Baru

 Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional 11

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN Indikator

2015

2017

2018

2019

1 Kawasan Metropolitan

2016 2 Kawasan Metropolitan

Pembangunan Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali



5 Kawasan Perkotaan Metropolitan

Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada





7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada

Optimalisasi kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

3 Kota Otonom Sedang





Pembangunan 10 Kota Baru

2 kota baru

4 kota baru

6 kota baru

8 kota baru

10 Kota Baru 12

ARAH KEBIJAKAN PERKOTAAN NASIONAL

Arah Kebijakan 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam Sistem Perkotaan Nasional  Mewujudkan Katerkaitan Antar Kota Dalam Sistem Perkotaan 2. Mengembangkan prasarana dan sarana dalam memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)  Membangun hunian kota yang layak, aman dan nyaman, berbasis lingkungan , sosial dan budaya yang beragam  Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP) 3. Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota, dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan  Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana 4. Membangun kegiatan perekonomian dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif, kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis TIK  Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan TIK 5. Perwujudan tata kelola dan kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.  Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional

Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Pembangunan kota yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan kelompok disabel, wanita, anak dan lansia 2. Pelayanan terpadu keamanan, ketertiban, dan kondisi darurat(kesehatan dan kebencanaan) kota 3. Penegakan hukum dan disiplin masyarakat kota 4. Penguatan inovasi dan kreativitas masyarakat kota melalui pendidikan formal dan informal 5. Penyederhanaan proses perijinan, perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan investasi perkotaan 6. Perencanaan kota yang transparan, akuntabel, dan partisipatif 13

PETA LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2017 Fokus Pengembangan Perkotaan 1. Fokus Pembangunan Kawasan Metropolitan khususnya di luar Jawa – Bali: a. Pengembangan Metropolitan Eksisting diluar Jawa Bali adalah Mebidangro dan Mamminasata b. Pengembangan Metropolitan Baru adalah Patungrayaagung, bimindo, dan Banjarbakula c. Pengembangan Metropolitan Eksisting di Jawa Bali adalah Jabodetabekjur dan Gerbangkertasusila 2. Fokus Pembangunan Kota Sedang DILUAR Jawa-Bali adalah pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Perwujudan Kota Hijau serta Kota Cerdas 3. Fokus Pembangunan Kota Baru dan percontohan pembangunan kota masa depan yang berkelanjutan diluar jawaBali • Kota Pemerintahan ( Tanjung Selor / Sofifi) • Kota Industri (Palembang / Makasar / Manado Bitung) 14 • Penataan kota Sungai (Pontianak)

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

Level 1 Kegiatan

Kemendagri, KemenATR, Pemda

Kemen Kominfo, KemenDikbud, BEKRAF, Kemenpar, Kemendagri, Kemen KUKM, Pemda

Mewujudkan Katerkaitan Antar Kota Dalam Sistem Perkotaan

Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota

Mengembangkan

kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK

Pembangunan Perkotaan “ Kota Layak huni, Kota Hijau Berketahanan, kota pintar Berdaya Saing”

Kementerian ATR, Kemenkoperekonomian, Kemenhub, Kemen PUPR, Pemda

Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP)

Mengembangkan

kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

Kemen LHK, BPPT, Kemen PUPR, KemenPPA, Kemendagri Badan BPLS, Kemenhub, Kemensos, Swasta, Pemda

Kemen LHK, BPPT, Kemen PUPR, KemenPPA, Kemendagri, Kemen ESDM, Kemen ATR, Pemda 15

Kegiatan Prioritas 1: Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam Sistem Perkotaan Nasional

Level 2 Kegiatan

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Kementerian Perhubungan  Kementerian PUPR  Pemda

Peningkatan Konektivitas dan pengembangan PKN, PKW, dan Kawasan Strategis lainnya

Mewujudkan Katerkaitan 0 Kota Antar Dalam Sistem Perkotaan

Pengaturan KSN Perkotaan

 Kementerian PUPR  Kementerian Agraria dan Pertanahan  Pemda

16

Kegiatan Prioritas 2: Mengembangkan prasarana dan sarana dalam memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) Level 2 Kegiatan

Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan

 Kementerian Sosial  Pemda Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan

 Kementerian Perhubungan  Swasta  Pemda

Tersedianya sistem transportasi publik

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

    

Kementerian PUPR Kementerian Perlindungan Wanita dan Anak Kementerian Dalam Negeri Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS) Pemda

Peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya

Tersedianya sarana permukiman

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Kementerian Kesehatan  Pemda

 Kementerian PUPR  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  BPPT  Pemda

17

Kegiatan Prioritas 3: Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota, dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Level 2 Kegiatan

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  BPPT  Pemda

Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan

Sistem informasi kualitas lingkungan perkotaan

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Kementerian ESDM  Pemda

Green Waste

Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

 Kementerian PUPR  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Pemda

Membangun ketahanan kota (urban resilience)

Green Transportation

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  BPPT  Kementerian ATR  Kementerian PUPR  Kementerian Dalam Negeri  Pemda

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Pemda

Kegiatan Prioritas 4: Membangun kegiatan perekonomian dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif, kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis TIK

Level 2 Kegiatan City Branding

• Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan • BEKRAF • Kementerian KUKM • Pemda

Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK Untuk mendorong keterkaitan desakota Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif

 Kementerian Dalam Negeri  Kementerian Pariwisata  Pemda

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

 Kementerian Perindustrian  Kementerian Kominfo  Pemda

19

Kegiatan Prioritas 5: Perwujudan tata kelola dan kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif Level 2 Kegiatan

 Kementerian Dalam Negeri  Kementerian ATR  Pemda

Sistem,

peraturan & prosedur Kota Berkelanjutan

 Kementerian Dalam Negeri  Pemda


Basis data informasi & peta perkotaan yang terpadu


Membangun dan Menguatkan Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan

Meningkatkan kapasitas pemimpin kota

Membangun dan mengembangk an kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota


 Kementerian Dalam Negeri  Pemda 20

HASIL PEMBAHASAN RAKORBANGPUS •

• •

•

• •

Tema yang diminta presiden untuk tahun 2017 adalah memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Prioritas pemenuhan anggran pembangunan adalah: 1. Swasta; 2. PPP; 3. BUMN; 4. K/L. Beberapa evaluasi: pendekatan selama ini masih sangat sektoral. Sektoral bagus secara sektoral itu sendiri namun secara keseluruhan belum tentu. Sektoral tersebut tidak dijahit sehingga secara overall tidak optimum. Mulai tahun 2017 Presiden minta pendekatannya diubah. Perhitungan Pagu Indikatif harus mempertimbangkan: 1) Evaluasi 2016 yaitu penghematan belanja operasional 2) Mereform bentuk perencanaan pembangunan agar lebih baik dan komprehensif 3) Fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur (arahan presiden). Arahan Presiden untuk menajamkan dan mengefektifkan pemanfaatan anggaran, sehingga bisa jadi anggaran K/L tetap tapi anggaran prioritas meningkat. Substansi DAK akan dibahas dalam setiap program prioritas. 21

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0

Mewujudkan Katerkaitan Antar Kota Dalam Sistem Perkotaan Dana Pusat Dana Daerah

11646518 10874999

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 4413560 4404217

Sumber: Sistem Informasi Multilateral – diakses Maret 2016

Mengembangkan Kota Mengembangkan Kota Hijau yang Cerdas yang Berdaya Berketahanan Iklim Saing dan Berbasis TIK dan Bencana 101550 0

17369 0

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota

11850 0 22

PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN 1

Urutan Program Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

2


Kegiatan Prioritas yang mendapat Penekanan 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

3

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

4

Mengembangkan kota hijau yang berketahanan 1. iklim dan bencana

5

Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK Untuk mendorong keterkaitan desa-kota

2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

Tersedianya sarana permukiman Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan Tersedianya sistem transportasi publik Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan Pendidikan Sistem, peraturan & prosedur Kota Berkelanjutan Meningkatkan kapasitas pemimpin kota Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota Membangun dan Menguatkan Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan Basis data informasi & peta perkotaan yang terpadu Pengaturan KSN Perkotaan Peningkatan Konektivitas Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan Membangun ketahanan kota (urban resilience) Sistem informasi dan Pengendalian kualitas lingkungan perkotaan green transportation green waste Membangun city branding Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 23 Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produkti

KERANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2017 PRIORITAS NASIONAL Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

DAK 1. DAK Transportasi Perkotaan 2. DAK Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi 3. DAK Pendidikan • Peningkatan Prasarana Pendidikan • Peningkatan Sarana Pendidikan 1. DAK Kesehatan • Pelayanan Kesehatan Dasar • Pelayanan Kesehatan Rujukan • Pelayanan Kefarmasian • KB

APBD 1.

2. 3.

Sarpras Dasar Perkotaan • SPAM Kota (SPAM Regional) • Persampahan kota • Air Limbah kota • Drainase • Permukiman • Jalan Kota Pendidikan Kesehatan

APBN a.

b. c. d.

Pembiayaan Lain (Swasta / Donor /BUMN)

Sarpras Dasar Perkotaan • Sanitasi (limbah cair, limbah padat) • Drainase • Persampahan • SPAM perkotaan Pendidikan Kesehatan Transportasi Publik

Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

DAK Jalan

a.

b. c. Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan

Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK Untuk mendorong keterkaitan

DAK Energi Skala Kecil

1. Pengadaan Lahan ruang terbuka hijau untuk pemenuhan RTH 30%

Konektivitas antar Pulau dan antar Kota Jalan Nasional KSN Perkotaan Pengembangan Atribut Kota Hijau

Pengembangan24Atribut Kota Cerdas

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KERANGKA KELEMBAGAAN PERKOTAAN

KERANGKA REGULASI PERKOTAAN Isu 1. Perlu ada payung hukum yang mengatur pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kewilayahan; 2. Saat ini peraturan yang ada masih terpisah-pisah dan bersifat sektoral; 3. Kebijakan secara nasional (terkait perkotaan) belum spesifik dalam mengatur pengelolaan kawasan perkotaan yang relatif berkembang pesat; 4. Peraturan Standar Pembangunan Minimal (SPM) belum mengacu kepada pembangunan berkelanjutan 5. Amanat SDGs Goal No 11 secara terintegrasi antar wilayah, inklusif, dan berkelanjutan untuk mempersiapkan kota dan hunian yang inklusif, aman, resilient, dan berkelanjutan

Isu

Dalam UU 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diamanatkan perkotaan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

1. Penguatan kelembagaan antar wilayah dalam Kawasan perkotaan metropolitan; 2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di perkotaan bersifat sektoral, tidak terintegrasi dengan kawasan disekitarnya; 3. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan infratsruktur

1.

2.

3.

Pembentukan badan kerjasama pembangunan kawasan perkotaan metropolitan; Peningkatan Keterkaitan Antar SPM dan Basis Wilayah Melalui SPP Penguatan kelembagaan yang memasilitasi pembiayaan infrastruktur perkotaan

25

PEMAHAMAN SPP DAN SPM

Contoh :

Jumlah pelayanan berbasis fungsi Jumlah pelayanan perkotaan (SPP) berbasis kebutuhan penduduk (SPM)

Air minum berbasis SPM untuk kota dengan fungsi tertentu (Industri, pariwisata, dll) akan dapat mempunyai pelayanan yang jauh lebih besar dibanding kota tanpa fungsi

BAHAN PEMBAHASAN: PERAN DAN KONTRIBUSI PER KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN

27

PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN 1

Urutan Program Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

2


Kegiatan Prioritas yang mendapat Penekanan 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

3

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

4

Mengembangkan kota hijau yang berketahanan 1. iklim dan bencana

5

Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK Untuk mendorong keterkaitan desa-kota

2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

Tersedianya sarana permukiman Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan Tersedianya sistem transportasi publik Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan Pendidikan Sistem, peraturan & prosedur Kota Berkelanjutan Meningkatkan kapasitas pemimpin kota Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota Membangun dan Menguatkan Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan Basis data informasi & peta perkotaan yang terpadu Pengaturan KSN Perkotaan Peningkatan Konektivitas Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan Membangun ketahanan kota (urban resilience) Sistem informasi dan Pengendalian kualitas lingkungan perkotaan green transportation green waste Membangun city branding Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 28 Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produkti

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Program Prioritas Mewujudkan Sistem Perkotaan


Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan


Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang

Peningkatan Konektivitas


Penataan Kawasan


Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Perencanaan Tata Ruang

Sistem, peraturan dan prosedur Program Perencanaan Tata Kota Berkelanjutan Ruang dan Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang

Indikator Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan perkotaan sesuai dengan Perpres RTR Perkotaan Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi, dan program penataan kawasan perkotaan dan perintisan kota-kota baru Jumlah Kota yang mendapatkan bimbingan teknis penyusunan RDTR Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan NSPK Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan NSPK Pemanfaatan Ruang Wilayah Perkotaan

29

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (1/2) Program Prioritas Kegiatan Prioritas Mewujudkan Sistem Perkotaan


Program Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Kegiatan

Indikator

Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah Terminal Bus yang Terbangun Prasarana Perhubungan Darat Jumlah Terminal Bus yang Direhabilitasi/Dikembangkan Penyediaan sarana transportasi Jumlah PKSN dengan trayek Kapal Pelni yang meningkat frekuensinya Laut antar PKSN Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah Panjang Jalan KA Layang Terbangun Prasarana dan Fasilitas Jumlah Paket Jalan KA Layang Terbangun Pendukung Kereta Api Jumlah Panjang Jalan KA Layang Terbangun Jumlah Laporan DED Pembangunan MRT Jakarta (Corridor: EastWest) Jumlah Panjang Jalur Keretaapi yang Teraktivasi dan Terelektrifikasi Jumlah Panjang Jalur Keretaapi yang Terelektrifikasi Jumlah Panjang Jalur Keretaapi dengan Fasilitas yang Terbangun Jumlah Paket Jalur Keretaapi yang Terelektrifikasi Jumlah Panjang Jalur Keretaapi yang Terelektrifikasi Jumlah Panjang Jalur KA yang di Reaktivasi Terbangunnya Jalur KA di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah Terminal yang direhabilitasi Prasarana Perhubungan Darat Jumlah Terminal yang direhabilitasi

30

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (2/2) Program Prioritas Kegiatan Prioritas Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

Tersedianya sistem transportasi publik

Program

Kegiatan

Indikator

Program Pengelolaan Pembangunan dan Jumlah Bus Angkutan Umum/ Pelajar/Mahasiswa (unit) dan Penyelenggaraan Pengelolaan Angkutan dan Jumlah Fasilitas Pendukung BRT (paket) Transportasi Darat Multimoda Jumlah Bus BRT (Bus Sedang) yang tersedia Jumlah Bus BRT (Bus Besar) yang tersedia Jumlah Bus Angkutan Umum Perkotaan (Bus Sedang) yang Tersedia Jumlas Bus pemandu moda yang tersedia Program Pengelolaan Pembangunan dan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Prasarana dan Transportasi Fasilitas Pendukung Kereta Perkeretaapian Api Program Pengelolaan Pembangunan dan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Lalu Lintas Transportasi Darat Perhubungan Darat Program Pengelolaan Pembangunan dan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Lalu Lintas Transportasi Darat Perhubungan Darat

Jumlah Panjang Jalur Tramway Terbangun/Teraktivasi

Jumlah Paket Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur Sepeda dan Pedestrian) yang terbangun (paket) Jumlah Paket Fasilitas Integrasi Moda yang Terbangun (paket) Jumlah Paket ATCS yang Terpasang (paket)

31

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (1/4) Program Prioritas Kegiatan Prioritas Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional

Program

Pengaturan KSN Perkotaan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Peningkatan Konektivitas

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkotaan

Indikator Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Jumlah dokumen rencana teknis area inkubasi pada kawasan perkotaan yang disusun dan ditetapkan Jumlah pedoman teknis perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR Jumlah perkotaan dan perdesaan yang difasilitasi peningkatan keterpaduan fungsinya

Program Pengembangan Kawasan Pengembangan Perkotaan Infrastruktur Wilayah Program Pengembangan Kawasan Pengembangan Perkotaan Infrastruktur Wilayah Program Penelitian Dan Penelitian dan Jumlah Penerapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan Pengembangan Pengembangan Bidang Kementerian PUPR Jalan dan Jembatan Penelitian dan Jumlah Teknologi yang Dikembangkan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi Program Pelaksanaan Preservasi dan Jalan yang dilebarkan ( dalam satuan km dan m) Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Kapasitas Jalan Rekonstruksi Jalan (Km) Nasional Jalan yang Dilebarkan (Km) Jalan yang Dibangun (Km) Lahan yang Dibebaskan (Ha) Lahan yang Dibangun (Ha)

32

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (2/4) Program Prioritas Mewujudkan Sistem Perkotaan

Kegiatan Prioritas

Program

Peningkatan Konektivitas Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Indikator Jumlah ASN yang mengikuti Peltihan dan Pendidikan Bidang jalan dan jembatan Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan bidang Perumahan

Program Penyelenggaraan Pelaksanaan Preservasi dan Panjang Jalan dibangun (Km) Jalan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang fly over dibangun (M)

Pemenuhan Standar Tersedianya sarana Pelayanan Perkotaan (SPP) permukiman untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pembinaan dan Pengembangan Air Minum Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Panjang terowongan dibangun (M) Panjang jalan bebas hambatan (Km) Panjang jalan dibangun (Km) Panjang jembatan dibangun (M) Kota dan Kawasan Perkotaan Jumlah kecamatan percontohan Kab/Kota Jumlah kab/kota terselenggara pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan kawasan permukiman Luas kawasan permukiman kumuh perkotaan (Ha) Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan kumuh perkotaan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kecamatan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Jumlah kota/kab mendapatkan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan kampanye serta advokasi Jumlah NSPK peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman

30

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (3/4) Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Pelayanan Tersedianya sarana Perkotaan (SPP) untuk permukiman Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik


Program

Kegiatan

Indikator

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Pendidikan dan Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Bidang Permukiman Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Program Pembinaan Dan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah kota/kab terselenggar pembinaan dan pengawasan bangunan gedung Pengembangan Infrastruktur Penataan Bangunan Luasan penyelenggaraan bangunan gedung (m2) Permukiman Luasan penataan bangunan (m2) Program Pembinaan Dan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah kota/kab yang terlayani pengolahan lumpur tinja Pengembangan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur tempat pengolahan sampah terpadu/3R Permukiman Permukiman Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah regional Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur fasilitas pengolahan akhir sampah Luas genangan tertangani Program Pembinaan Dan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan regional Pengembangan Infrastruktur Air Minum Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perkotaan Permukiman Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar) Jumlah PDAM terbantu Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM Jumlah UPTD terbantu Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM Jumlah kota/kab mendapatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan air minum Jumlah kota/kab yang telah menyusun RISPAM Jumlah SPK laporan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan SPAM

34

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (4/4) Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Tersedianya sarana Pelayanan Perkotaan dan prasarana dasar (SPP) untuk Mewujudkan perkotaan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Membangun Ketahanan kota (Urban Resilience)

Program

Kegiatan

Indikator

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengembangan Kawasan Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan Perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Konservasi, Pengendalian Panjang Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai Yang Banjir, Lahar Gunung Dibangun/Ditingkatkan (Breakwater, Seawall) Berapi dan Pengaman Panjang sarana dan prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi Pantai (Kanal, Normalisasi, Tebing, Stasiun Pompa dan Kolam Retensi) Operasi dan Pemeliharaan Panjang Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Yang Di OP (Kanal, Sarana Prasarana SDA Normalisasi, Tebing, Stasiun Pompa dan Kolam Retensi) Panjang Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Yang Dibangun/Ditingkatkan (Kanal, Normalisasi, Tebing, Stasiun Pompa dan Kolam Retensi) Panjang Sarana dan Prasarana Pengendali Lahar dan Sedimen Yang Dibangun/ Ditingkatkan (Sabo Dam, Check Dam) Program Penelitian Dan Penelitian dan Jumlah Peta Analisis Resiko Gempa Pengembangan Pengembangan Bidang Kementerian PUPR Permukiman Program Penelitian Dan Penelitian dan Jumlah Model Rekonstruksi Kawasan Rawan Erupsi Pengembangan Pengembangan Bidang Kementerian PUPR Sumber Daya Air

35

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Mewujudkan Sistem Perkotaan Peningkatan Konektivitas Program Koordinasi Kebijakan Koordinasi Sistem Transportasi Kebijakan Multi Moda Bidang Perekonomian

Indikator Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan prasarana dan sarana kereta api menuju pelabuhan dan bandara internasional yang ditindaklanjuti

36

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

Program Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Kegiatan Prioritas Tersedianya sarana permukiman

Program

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi Kualitas Program Lingkungan Perkotaan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Membangun ketahanan kota Program (urban resilience) Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kegiatan

Indikator

Pengkajian dan Penerapan jumlah Prototipe Pengelolaan Teknologi Sistem dan Angkutan Umum Perkotaan Prasarana Transportasi Pengkajian dan Penerapan Jumlah pilot plant pemantauan Teknologi Lingkungan lingkungan

Pengkajian dan Penerapan Jumlah kesiapan paket pelayanan Teknologi Modifikasi Cuaca Teknologi Modifikasi Cuaca untuk mitigasi bencana hidrometeorologi di provinsi rawan bencana

37

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Prioritas

Program

Kegiatan

Pemenuhan Standar Tersedianya sarana dan Pelayanan Perkotaan prasarana dasar perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Program Bina Administrasi Kewilayahan

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK

City Branding

Program Bina Otonomi Daerah

Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah


Sistem, peraturan dan Program Pembinaan dan prosedur Kota Berkelanjutan Bina Pengembangan Kawasan, Administrasi Perkotaan dan Batas Negara Membangun dan mengembangkan kelembagaan Kewilayahan dan kerjasama pembangunan antar kotA

Kegiatan Prioritas

Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu

Indikator Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan Jumlah daerah yang melaksanakan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Jumlah rumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar Jumlah Kota yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (City Branding) Jumlah Pemimpin Daerah perkotaan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan kota Tersusunnya kebijakan dan produk hukum bidang perkotaan, kawasan khusus, dan batas negara yang terselesaikan Jumlah daerah/kota yang difasilitasi dalam operasionalisasi kelembagaan (peningkatan kapasitas) sekber kerjasama antar daerah Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam kerjasama pembangunan antar kota dan antar kota/kab baik dalam negeri dan luar negeri (sister city) Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP Jumlah pelaksanaan evaluasi penataan perkotaan Jumlah kawasan perkotaan Metropolitan yang diperkuat mekanisme dan kelembagaan kerjasama 38Data Jumlah kota yang terfasilitasi melalui pemantapan Teknis Updating Basis Informasi Perkotaan

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Tersedianya sarana dan Pelayanan Perkotaan (SPP) prasarana dasar perkotaan untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Program Program Penanggulanga n Bencana Lumpur Sidoarjo

Kegiatan Penanganan Semburan dan Luapan Lumpur Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Penanganan Infrastruktur

Indikator Volume lumpur yang dapat dialirkan ke Kali Porong Jual beli tanah dan bangunan yang dapat diselesaikan Panjang tanggul penahan lumpur yang dibangun Luas lahan yang ditata kembali

39

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Indikator


Program Perlindungan Anak

Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

Jumlah fasilitas umum yang telah dievaluasi oleh anak dengan disabilitas di 5 kota

Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pengarusutamaan Gender Jumlah panduan teknis yang Bidang Infrastruktur dan disusun bagi K/L dan Pemda Lingkungan untuk penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan RTH yang Responsif gender Jumlah provinsi dan kab/kota mendapatkan advokasi kebijakan penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan RTH yang responsif gender Perlindungan Hak Jumlah kelompok perempuan Perempuan dalam Situasi yang aktif menjaga lingkungan Darurat dan Kondisi Khusus sekitar dalam rangka mengantisipasi bencana 40

KEMENTERIAN SOSIAL Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Pelayanan Penanggulangan Perkotaan (SPP) untuk kemiskinan perkotaan Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Program Program Penanganan Fakir Miskin

Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

Indikator Jumlah warga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan (jiwa) Jumlah pendamping usaha ekonomi produktif bagi warga miskin di perkotaan yang mengikuti pelatihan (jiwa)

41

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Pendidikan Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Kesehatan

Program Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan

Indikator

Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan

Jumlah Kabupaten dan Kota yang memiliki lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan sebagai rujukan Penyediaan Layanan Jumlah PKBM Pembina dan Rumah Pintar Pendidikan Keaksaraan yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota dan Kesetaraan Pencegahan dan Persentase Kabupaten/Kota yang Pengendalian Penyakit melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Tidak Menular Rokok (KTR) di minimal 50% sekolah Pembinaan Pelayanan Jumlah kabupaten/kota dengan kesiapan Kesehatan Rujukan akses layanan rujukan

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Mengembangkan Kota Pembangunan kapasitas Cerdas yang Berdaya masyarakat yang inovatif, Saing dan Berbasis TIK kreatif dan produktif

Kesehatan lingkungan Jumlah kabupaten/kota sehat yang melaksanakan satu tatanan kawasan sehat (kumulatif) Program Pendidikan Anak Penyediaan Layanan Jumlah angkatan kerja muda Usia Dini dan Pendidikan Kursus dan Pelatihan mendapatkan pendidikan kecakapan kerja Masyarakat Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan keterampilan kewirausahaan/ berwirausaha 42

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Program Prioritas Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Kegiatan Prioritas

Program

Penataan, Pengelolaan, dan Program Pengendalian Pemanfaatan ruang dan DAS dan Hutan Lindung kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Mengembangkan Green transportation Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Green waste Bencana

Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Pengelolaan Sampah

Program Pengendalian Pengendalian Pencemaran Udara Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan Pengelolaan Sampah Sampah, Limbah dan B3

Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pengendalian Pencemaran Udara

Membangun ketahanan kota (urban resilience)

Program Pengendalian Perubahan Iklim

Adaptasi Perubahan Iklim Mitigasi Perubahan Iklim Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim

Indikator Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya

Jumlah sampah terkurangi melalui kegiatan terpadu dengan pertanian perkotaan (urban farming) kapasitas 0,5 ton/hari Jumlah kota yang menerapkan green transportation meningkat dari tahun ke tahun Jumlah sampah yang ditangani di 360 kota melalui pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan (Adipura) jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien: yang beroperasi kontinyu (AQMS), yang beroperasi mudah, sederhana, dan menjangkau 500 kab/kota (passive sampler) Jumlah wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan rencana aksi adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi dan terukur

43

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program

Mengembangkan Kota Cerdas yang Penggunaan Teknologi Program Penumbuhan Berdaya Saing dan Berbasis TIK Informasi dan dan Pengembangan Komunikasi (TIK) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika

Indikator Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) ICT Center dalam bentuk Incubator Business Center (IBC), RICE dan Technopark

Penyusunan dan Evaluasi Jumlah pusat riset dan Program Penumbuhan pengembangan produk telematika dan Pengembangan (technopark) Industri Logam, Mesin, Jumlah pusat pertumbuhan Alat Transportasi, dan industri konten (jumlah Elektronika technopark) Program Pengembangan Penelitian dan Jumlah bidang usaha tertentu di Teknologi dan Kebijakan Pengembangan Kebijakan dearah tertentu yang bisa Industri Iklim Usaha Industri difasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal.

44

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Mengembangkan Kota Cerdas yang Penggunaan Teknologi Program Pengembangan Pembinaan dan Berdaya Saing dan Berbasis TIK Informasi dan Aplikasi Informatika Pengembangan E-Bisnis Komunikasi (TIK) Program Penyediaan Infrastruktur Penyelenggaraan Pos dan Layanan dan Informatika Telekomunikasi dan Penyiaran Program Pengelolaan Perencanaan dan Sumber Daya dan Rekayasa Spektrum Perangkat Pos dan Frekuensi Radio dan Informatika Orbit Satelit Pembangunan Program Pengembangan Pelayanan Informasi kapasitas masyarakat Informasi dan Kenegaraan Melalui yang inovatif, kreatif Komunikasi Publik Media Publik dan produktif

Indikator Jumlah domain .id gratis untuk UKM dan sekolah (domain .id) Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional Persentase (%) Partambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband Penayangan konten PSA terkait tema revolusi mental untuk menciptakan awareness masyarakat di layar videotrone

45

KEMENTERIAN KESEHATAN

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Program

Kegiatan

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kesehatan lingkungan

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di minimal 50% sekolah Jumlah kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan

Jumlah kabupaten/kota sehat yang melaksanakan satu tatanan kawasan sehat (kumulatif)

46

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Prioritas Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Kegiatan Prioritas Green waste

Program

Kegiatan

Indikator

Program Pembinaan, Jumlah Regulasi bidang Pengelolaan Pengawasan dan Aneka EBT (regulasi) Energi Baru Pengusahaan Aneka Terbarukan Dan Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi

47

KEMENTERIAN PARIWISATA

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Mengembangkan Kota Cerdas City Branding yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK

Program

Kegiatan

Indikator

Program Pengembangan Jumlah daerah yang Pengembangan Komunikasi Pemasaran melakukan event promosi Kepariwisataan Pariwisata Nusantara

48

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Mengembangkan Kota Cerdas yang Pembangunan kapasitas Berdaya Saing dan Berbasis TIK masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif

Program Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Kegiatan

Indikator

Peningkatan Produktivitas Koperasi/sentra usaha Koperasi/Sentra Usaha mikro/kecil yang difasilitasi Mikro/Kecil penerapan teknologi tepat guna

49

BADAN EKONOMI KREATIF Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Mengembangkan Kota Cerdas Pembangunan kapasitas Program Fasilitasi Infrastruktur yang Berdaya Saing dan Berbasis masyarakat yang inovatif, Pengembangan Fisik TIK kreatif dan produktif Ekonomi Kreatif Fasilitasi Infrastruktur TIK

Indikator Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Fasilitasi Infrastruktur Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Fasilitasi Infrastruktur Tik

50

LAMPIRAN : FOKUS PRIORITAS LOKASI

51

SASARAN PRIORITAS PERKOTAAN NO 1 2 3

NO 1 2 3 4 5 6 7

1

LOKASI PRIORITAS KOTA BARU Palembang

Tebing Tinggi

2

Pontianak

3

Dumai

3

Tanjung Selor

4

Bukit Tinggi

4

Sofifi

5

Lubuk Linggau

5

Makassar

6

Prabumulih

6

Manado

7

Singkawang

8

Palangkaraya

9

Bontang

10

Tarakan

11

Kotamobagu

Kawasan Perkotaan KEDUNGSEPUR: Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Ungaran, Kab. Demak, Purwodadi.

12

Gorontalo

13

Palopo

Kawasan perkotaan GERBANGKERTOSUSILA: Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto. Kawasan Perkotaan MEBIDANGRO: Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab. Deli Serdang, Kab. Karo. Kawasan Perkotaan SARBAGITA: Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan. Kawasan Perkotaan MAMINASATA: Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. Gowa), Kab. Takalar.

14

Pare-Pare

15

Bau-Bau

16

Kendari

17

Ternate

18

Ambon

19

Kupang

20

Jayapura

21

Sorong

LOKASI PRIORITAS KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN BARU Kawasan Perkotaan PATUNGRAYA AGUNG: Kota PAlembang, Kab. Banyuasin (Kec. beTUNG), Kab. Ogan Ilir (Ibu kota kabupaten IndRAlaYA), Kab. Ogan Komering Ilir (Ibu Kota Kabupaten Kayu AGUNG) Kawasan Perkotaan BANJARBAKULA Kota BANjarmasin, Kab. BanJARbaru, Kab. BAnjar, Kab. BaritoKUala, Kab. Tanah LAut Kawasan Perkotaan BIMINDO Kota BItung, Kab.MINahasa Utara,Kota ManaDO.

LOKASI PRIORITAS KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN YANG SUDAH ADA Kawasan Perkotaan JABODETABEK: Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor. Kawasan Perkotaan BANDUNG RAYA: Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang.

1

LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG Banda Aceh

2

NO

NO

52

Indeks Kota Berkelanjutan Merupakan indeks komposit sebagai alat pengukuran kinerja kota berdasarkan aspek kebijakan kota (KSPPN) yang meliputi Pelayanan Dasar, Sosial Budaya, Lingkungan, Tata Kelola dan Sistem Perkotaan. Secara Nasional standar yang ditetapkan sebesar 60.







TERIMA KASIH

60

MULTILATERAL MEETING TAHAP II Penyusunan RKP 2017 BIDANG PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Recommend Documents