PENYUSUNAN RKP 2017 BUKU PEGANGAN SERIAL MULTILATERAL MEETING 23 FEBRUARI 31 MARET 2016

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENYUSUNAN RKP 2017 BUKU PEGANGAN SERIAL MULTILATERAL MEETING 23 FEBRUARI – 31 MARET 2016

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

DAFTAR ISI PAPARAN MENTERI: TEMA, ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2017

PAPARAN DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL PEDOMAN SERIAL MULTILATERAL MEETING

PAPARAN DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN PEMBAHASAN KERANGKA PENDANAAN MULTILATERAL DAN BILATERAL MEETING

AGENDA DAN SUSUNAN ACARA MULTILATERAL MEETING TAHAP I PENYUSUNAN RKP 2017

Slide - 3

4


TEMA, ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2017 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

Disampaikan dalam Rapat Kerja Penyusunan RKP 2017 Jakarta, 22 Februari 2016

DAFTAR ISI PENDAHULUAN • Dasar hukum • Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan • Arahan Presiden terkait Penyusunan RKP 2017 • Pendekatan Pembangunan: Holistik, Tematik, Terintegrasi, dan Spasial • Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi : Pembangunan Kedaulatan Pangan

Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8-15

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2015-2019 • Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 Slide 17 • Strategi Pembangunan Nasional Slide 18 • Sasaran Pembangunan RPJMN 2015-2019 Slide 19 • Target Pertumbuhan Ekonomi 2017 Slide 20 TEMA RKP 2017 • Tema RKP 2017

Slide 21

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN • Pembangunan Kedaulatan Pangan • Pembangunan Kedaulatan Energi • Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan • Pembangunan Pariwisata • Pembangunan Industri/KEK

Slide 37-39 Slide 41-42 Slide 43-46 Slide 47-51 Slide 52-56

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN • Pemerataan Antarkelompok Pendapatan • Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal • Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan • Pengembangan Konektivitas Nasional

Slide 58-60 Slide 61-63 Slide 64-66 Slide 67-68

PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN • Pembangunan Polhukhankam

Slide 70-72

PENUTUP • Penutup • Jadwal Penyusunan RKP 2017

Slide 74-76 Slide 77

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA • Revolusi Mental • Pembangunan Pendidikan • Pembangunan Kesehatan • Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Slide 24-26 Slide 27-29 Slide 30-32 Slide 33-35

LAMPIRAN Slide - 6

PENDAHULUAN

Slide - 7

DASAR HUKUM UU 17/2003 tentang Keuangan Negara • Pasal 12 ayat 2 Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Pasal 4 ayat 3 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. • Pasal 25 ayat 1 RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN Slide - 8

PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun, namun saluran irigasi belum dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai. Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L. Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua Daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai. Slide - 9

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. Slide - 10

PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL

Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan,

perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.

Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi

melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).

Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Slide - 11

ILUSTRASI PERENCANAAN TERINTEGRASI: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN LEVEL 1

Kementan, Kemen LHK, Kemen ATR

Kementan, Pemda

PROGRAM PRIORITAS

Kemen ATR, Pemda

Peningkatan produksi padi dan pangan lain

Kemendag, Kementan, Kemenkeu

Pengendalian harga dan impor pangan

Kemen KP Pemda

PRIORITAS NASIONAL

Reforma agraria

Stop konversi lahan produktif

Pembanguna n Kedaulatan Pangan

Peningkatan produksi ikan, garam, rump ut laut

Pemulihan kesuburan lahan

Pembangunan Desa Mandiri Benih

Kementan, Pemda

Kementan, Pemda

Pengembangan pertanian organik

Kementan

Slide - 12

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi Kementan, Kemen ATR, Kemen PUPR, Pemda

LEVEL 2 Pencetakan Sawah Baru

Kementan, Kemendag, Kemenkeu, BUMN

KEGIATAN PRIORITAS

Kemendag, Pemda

Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung

Pembelian beras/gabah petani

Pembangunan pasar tradisional


Kemen PUPR, Kementan, Pemda

Penyaluran subsidi benih dan pupuk

Pengembangan budidaya padi; Pengembangan pertanian padi organik

Technopark dan Science park; Pengembangan Balai Penyuluhan

PROGRAM PRIORITAS

Kementan, Kemen dag, BUMN, Kemenkeu

Kementan, Pemda

Kementan, Kemen ristekdikti

Kementan, Kemen ATR, Pemda

Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)

Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian

Kementan, Kemendag, Pemda Slide - 13

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (1/4) PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Kementerian Peningkatan Pemanfaatan Pertanian Produksi Padi dan Lahan Tidur Pangan Lain (Optimasi Lahan)

Program Prioritas

Program

Kegiatan

Program Perluasan dan Penyediaan dan Perlindungan Pengembangan Lahan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan Prioritas

Sasaran Memanfaatkan 10.000 ha lahan tidur untuk pertanian. Untuk padi = …. Ha Untuk Jagung = …... Ha Lainnya = ……Ha

Indikator Termanfaatkan nya 10.000 ha bekas lahan tidur untuk pertanian.

Lokasi Kabupaten A, B, C, D Koordinat : ………

Target 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Ket

10.000 ha

Penyederhanaan Nomenklatur

Peningkatan Pencetakan Sawah Kementerian Produksi Padi dan Baru Pertanian Pangan Lain

Program Perluasan dan Tercetaknya 266.700 Ha Penyediaan dan Perlindungan Sawah Baru Pengembangan Lahan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian

“Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)

Kabupaten A, Tercetaknya B,C,D 266,700 Ha Koordinat : A Sawah Baru, ……… B………. yang C………. D………. dibuktikan dengan lokasi yang jelas, ada dukungan irigasi sehingga Sawah tersebut dapat dimanfaatkan.

266.700 Ha

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret Slide - 14


Kegiatan Prioritas


Peningkatan Pencetakan Sawah Kementerian Pertanian Produksi Padi dan Baru Pangan Lain

Program Prioritas

Program

Kegiatan


Kegiatan Prioritas

Sasaran

Indikator

Terlindunginya x 000 Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan untuk Penggunaan lain. lain. Terbitnya x buah Perda yang melindungi Lahan Irigasi Teknis

Lokasi

Target 2017

Kabupaten A, B, C, D Koordinat : ………

10.000 ha

Tersalurnya 7.300 Kab A …Unit; Unit Alsintan kepada Kab B…Unit ; Petani atau Kab. C….Unit Kelompok Tani dengan subsidi x % dari harga

7.300 unit

Alokasi (Juta Rp.)

Ket

Penyederhanaan Nomenklatur Peningkatan Penyaluran Produksi Padi dan bantuan alat dan Pangan Lain mesin pertanian

Kementerian Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian


Memberikan subsidi x % atas harga Alsintan, sehingga Petani/Kelompok Tani membeli Alsintan, menggunakan dan merawatnya.

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret Slide - 15

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (3/4) PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN Program Kegiatan Prioritas Prioritas Peningkatan Penyaluran Produksi Padi dan bantuan alat dan Pangan Lain mesin pertanian

Program Prioritas

Kementerian Program / Lembaga Kementerian Program Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan

Sasaran


Terbangunnya sistem Pengelolaan dan Pemeliharaan Alsintan x 000 unit yang sudah disalurkan kpd Petani/Kel.Tani sehinga Alsintan tsb bermanfaat yang berkesinambungan

Kegiatan Prioritas

Indikator

Lokasi

Terbangunnya Kabupaten A, Sistem Pengelolaan B, C, D dan Pemeliharaan x 000 unit Alsintan ex pemberian Pemerintah (koperasi, Kel. Tani, Bengkel Bersama, dan lainnya)

Target Alokasi 2017 (Juta Rp.) x 000 unit

Ket

Penyederhanaan Nomenklatur Peningkatan Penyaluran Kementerian Produksi Padi dan subsidi benih dan Pertanian Pangan Lain pupuk

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Tersalurkannya … Pengelolaan 00) Ton Benih Padi Sistem Penyediaan Benih Unggul Tanaman Pangan


Tersalurkannya … 00) Ton Benih Padi Unggul menjelang musim tanam

Seluruh ... 00) ton Indonesia benih padi dengan pembagian perlokasi sbb:

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret

Slide - 16


Kegiatan Prioritas


Peningkatan Penyaluran Kementerian Produksi Padi dan subsidi benih dan Pertanian Pangan Lain pupuk

Program Prioritas

Program

Kegiatan

Program Fasilitasi Pupuk Peningkatan dan Pestisida Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Rehabilitasi Produksi Padi dan Jaringan Irigasi; Pangan Lain Pembangunan Waduk; Pembangunan embung

Indikator

Tersalurnya 9,55 Tersalurnya 9,55 juta juta Ton Pupuk Ton Pupuk Bersubsidi Bersubsidi yang terdiri dari : ….. Ton Pupuk Urea ……Ton Pupuk TSP …... Ton Pupuk ZA ……Ton Pupuk Organik

Lokasi Seluruh Indonesia dengan pembagian perlokasi sbb:

9,55 Ton Pupuk

Pembangunan Waduk baru, dengan lokasi sbb: ....

... buah Waduk baru

Alokasi (Juta Rp.)

Ket

Penyederhanaan Nomenklatur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program Pengelolaan Pengelolaan Waduk, Embung, Sumber Daya Air Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya

“Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran) Peningkatan Rehabilitasi Produksi Padi dan Jaringan Irigasi; Pangan Lain Pembangunan Waduk; Pembangunan embung

Sasaran

Target 2017

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

… buah Waduk yang dibangun dan … buah Waduk yang terpelihara

Terbangunnya … buah Waduk dan terpeliharanya …. buah Waduk


Program Terbangun dan Pengelolaan Pengelolaan Waduk, Embung, terpeliharanya ,,, Sumber Daya Air Situ Serta buah Embung Bangunan Penampung Air Lainnya

Terbangunnya … buah Embung dan terpeliharanya …. buah Embung

Pemeliharaan Waduk eksisting, dengan lokasi sbb: ... Pembangunan Embung dengan lokasi sbb: ...

..... buah Waduk dipelihara

... buah embung baru

Pemeliharaan ..... buah Embung, dengan embung lokasi sbb:.... dipelihara

Slide - 17


Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017 TA.2015 13 BENDUNGAN •Krueng Kreuto (Aceh), •Logung (Jawa Tengah), •Raknamo (Nusa Tenggara Timur), •Lolak (Sulawesi Utara), •Karian (Banten),

RENCANA 2016 8 BENDUNGAN

RENCANA 2017 9 BENDUNGAN

•Rukoh (Aceh), •Ciawi (Jawa Barat), •Sukamahi (Jawa Barat),

•Bener (Jateng) , •Semantok (Jawa Timur), •Pamakkulu (Sulawesi Selatan), •Komering II (Sumatera Selatan),

•Bintang Bano (Nusa Tenggara Barat),

•Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara), •Sukoharjo (Lampung), •Cipanas (Jawa Barat),

•Tanju (Nusa Tenggara Barat),

•Leuwikeris (Jawa Barat),

•Lausimeme (Sumatera Utara),

•Mila (Nusa Tenggara Barat),

•Ladongi (Sulawesi Tenggara)

•Kolhua (Nusa Tenggara Timur),

•Passeloreng (Sulawesi Selatan), •Rotiklod (Nusa Tenggara Timur), •Tapin (Kalimantan Selatan), •Sei Gong (Kepulauan Riau), •Sindangheula (Banten)

•Sadawarna (Jawa Barat), •Tiro (Aceh),

•Sidan (Bali)

Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019

Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Groundbreaking

13

8

9

11

8

49

Penggenangan

5

3

6

7

8

29 Slide - 18


Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh BPTP Aceh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh Waduk Rukoh (GB 2016) Waduk Tiro (GB 2017)

Produksi Padi Provinsi Aceh: ATAP 2014 : 1,82 juta ton ARAM 2015 : 2,33 juta ton Sasaran 2016 : 2,30 juta ton Sasaran 2017 : 2,37 juta ton Petani dan Lahan Provinsi Aceh (Sensus Pertanian 2013): Rumah Tangga Usaha Pertanian: 644,9 ribu RT Luas Sawah: 300,8 ribu ha Luas Lahan Pertanian Non sawah: 1,05 juta ha Penggilingan Padi: 3.233 unit

Pemanfaatan Waduk Keuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar DI Keuliling Hulu (578,2 ha); DI Keuliling Hilir (1.053 ha); DI Krueng Aceh (809,3 ha, extension); dan DI Krueng Jreue (2.350 ha). Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara, Groundbreaking 2015 Waduk Krueng Keureuto (daya tampung 216 juta m3) akan mengairi DI Alue Ubay (4.144 ha) dan DI Krueng Pase (6.677 ha).

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) : Aceh Besar 6.000 ha Aceh Jaya 1.000 ha Aceh Timur 8.200 ha Aceh Utara 2.000 ha Pidie 5.500 ha Piddie Jaya 2.300 ha Cetak Sawah : 14.000 ha Desa Mandiri Benih : 40 Desa Agro Science Park (1 unit) di BPTP Aceh Agro Techno Park (1 unit) di Aceh Timur

Slide - 19

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2015-2019

Slide - 20

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara

1 2 Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

8 Melakukan revolusi karakter bangsa

7

9 PROGRAM PRIORITAS NAWACITA

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermart abat, dan terpercaya

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

6

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

3

4

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

5 Slide - 21

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

RKP 2015*)

RKP 2016

RKP 2017

RKP 2018

RKP 2019

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

Slide - 22

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019 INDIKATOR MAKRO

2014 (BASELINE)

2015

2016

2017

2018*

2019*

5,1 (5,0) 11,5 (10,9) 5,6-5,9 (5,94)

5,8 (4,8) 13,2 (10,6)

6,6 (5,3)** 14,2 (12,2)**

7,1 (5,5 – 5,9) 14,6 (12,6-12,8)

7,5

8,0

15,2

16,0

5,5-5,8 (6,18)

5,2-5,5 (5,6 – 5,9)

(5,3 – 5,6)

5,0-5,3

4,6-5,1

4,0-5,0

9,0-10,0 (10,96)

9,5-10,5 (11,13)

9,0-10,0 (10,0 – 10,8)

(9,5-10,5)

8,5-9,5

7,5-8,5

7,0-8,0

n.a (0,41)

0,40 (0,41)

0,39

0,38

0,37

0,36

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73,8

74,8

75,3

75,7

76,1

76,3

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***

0,55

n.a

n.a

n.a

n.a

meningkat

Pertumbuhan Ekonomi (%)

(Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)

Pengangguran (%)


Angka Kemiskinan (%)


Gini ratio (indeks)


Sumber: RPJMN 2015-2019 *) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015 **) Target APBN 2016 ***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif. Slide - 23

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2017 Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (Persen)

Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen)

*

*

Lapangan Usaha

**

Slide 86

Slide 87

* Realisasi (BPS,2016);

**Bappenas, data diolah

2014*

2015*

2016**

2017

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

4,2

4,0

4.2

4.2-4,3

Industri Pengolahan

4,6

4,3

5,4

6,2-6,5

Konstruksi

7,0

6,7

8,0

7,7-8,4

Jasa-jasa

6,6

7,9

8,5

8,5-8,8

Lainnya

4,6

2,5

4,3

4,9-5,3

PDB

5,0

4,8

5,3

5,6-5,9

* Realisasi (BPS,2016);

**Bappenas, data diolah

Kebijakan lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif, antara lain: Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung, terutama energi, jalan, dan pelabuhan Penyederhanaan prosedur perijinan, termasuk pengurangan jumlah waktu, prosedur dan biaya perijinan di pusat dan daerah. Transparansi proses perijinan secara konsisten dan menyeluruh di pusat dan daerah Penerapan standar pelayanan PTSP di seluruh Indonesia dan pelimpahan kewenangan perijinan Optimalisasi layanan PTSP-Nasional melalui pengembangan sistem layanan dan informasi PTSP seluruh Indonesia berbasis elektronik secara terintegrasi Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tingkat pusat dan daerah Slide - 24

TEMA RKP 2017 TEMA RKP SEBELUMNYA: 2015

Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

2016

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

Tema RKP 2017: Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah

Slide - 25

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

Slide - 26

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• • • •

Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Slide - 27

REVOLUSI MENTAL

Sasaran dan Arah Kebijakan 2014 (Baseli ne)

2015

2016

2017

2019

3,61 *)

3,59 *)

3,63 *)

3,70 *)

3,75 *)

*)

*)

*)

*)

*)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Peningkatan semangat persaingan yang sehat (cooperate and compete)

*)

*)

*)

*)

*)

Perilaku hidup bersahaja, hemat, bersih dan sehat

*)

*)

*)

*)

*)

Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)

*)

*)

*)

*)

*)

Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme Indeks Ketahanan Keluarga (angka perceraian, anak terlantar) Persentase ruang publik bermuatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme dan pornografi)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Sasaran 1. Meningkatnya Integritas Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5) Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1) Persentase aparatur Pemerintah/ Penegak Hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum Persentase kepuasan publik atas penanganan perkara Efektivitas pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundangundangan Efektivitas belanja pemerintah (manfaat, biaya dan kualitas) 2. Meningkatnya Etos Kerja Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L, Legislatif, dan Pemerintah Daerah Peningkatan produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlah wiraswasta, hasil riset, publikasi ilmiah) Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

3. Meningkatnya Gotong Royong

*) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental masing-masing K/L

Arah Kebijakan Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik 1. Penegakan hukum dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat 2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat 3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan 4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik Reformasi Birokrasi Pemerintahan 1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan Birokrasi yang responsif) 2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif 3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam birokrasi Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif , dan professional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan 2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri 3. Internalisasi nilai-nilai persaingan yang sehat (cooperate and compete, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah) Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa 1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras) 2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (bullying free school environment) 3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi) 4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik 1. Ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian 2. Pembangunan karakter melalui media publik

Slide - 28

REVOLUSI MENTAL

Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

LEVEL 1

Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenpar, Kemendikbud KPPU, Kemenpora, Kemristekdikti, Kemen PDTT, Kementan, Kemen KP

Kemandirian Ekonomi

Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemen PPPA, BKKBN,

Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik

PERUBAHAN CARA PANDANG, SIKAP, PERILAKU YANG BERORIENTASI KEMODERENAN

-

Kepribadian dalam Kebudayaan

Kemendikbud, Kemenag, Kemristekdikti Kemendagri, Kemensos, Kemenhan

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

-

Meningkatnya INTEGRITAS: jujur, disiplin, tanggung jawab, sportif, adil dan taat hukum Meningkatnya ETOS KERJA: optimis, kerja keras, berprestasi, pantang menyerah, mandiri, produktif, hemat, kreatif, inovatif, berprestasi, dan pelayanan publik yang prima Menguatnya GOTONG ROYONG: kerja sama, toleran, saling menghargai, kemaslahatan umum

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

Kemenkumham, POLRI, MA, Kejagung, MK, KY, KPK, Kemendagri, KPU

Kedaulatan Politik

Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Kemen PANRB, Kemendagri, Bappenas, LAN, BPKP, BKPM Slide - 29

REVOLUSI MENTAL

Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik LEVEL 2

Kemendagri, KPU

Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik

Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

POLRI, Kejagung, MA, Kemenkumham, KPK, semua K/L/Pemda

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

Kemenkumham, Bappenas, semua K/L/Pemda

Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan

Penegakan Hukum yang Berkualitas

Kemenkumham, Polri, Kejagung, MA, KPK, K/L terkait

Slide - 30

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) ** - Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara) Slide 89 - Sains (Ranking 64 dari 65 Negara) - Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara) Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak menyontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme). Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment). Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman. Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia.

2014 (Baseline) 8,2 tahun 94,1% (2013) 50,4% (2013) 68,7% 62,5% 73,5% 48,2%

2015

2016

2017

2019

Arah Kebijakan:

8,3 tahun 94,8%

8,5 tahun 95,1%

8,6 tahun 95,4%

8,8 tahun 96,1 %

55,9%

58,8%

61,8%

68,4 %

73,9% 68,7% 77,2% 53,8%

76,5% 71,8% 79,1% 56,6%

79,0% 74,8% 80,9% 59,4%

84,2% 81,0% 84,6% 65,0%

0,86

0,87

0,88

0,90

0,58

0,58

0,59

0,60

(2012) 375 382 396

n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a.

(2018) 427; 50 438; 50 446; 45

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel 3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru 4. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan 5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini 6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja 7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

0,85 (2012) 0,53 (2012)

Keterangan: *) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental **) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun 2012, dan hasil PISA 2015 baru akan dipublikasikan bulan Desember 2016.

Kebijakan Terkait Revolusi Mental 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa 2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan 3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos) Slide - 31

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemen PUPR, Kemenkominfo, Kemen PDTT, Pemda, PLN

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Kemendikbud, Kemenag Kemenristekdikti, Kemen PANRB, Kemen PDTT, Kemenkeu, Pemda

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Pemda

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Pemda

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Pemda

Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti

Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Tinggi

Slide - 32

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Merata Kemenristekdikti, Kemenag:

LEVEL 2 Kemendikbud, Kemenag: Slide 90

• Pemetaan dan Audit guru yang berhak mendapat tunjangan profesi • Penyediaan tunjangan profesi guru berdasarkan kinerja guru • Penyediaan tunjangan khusus bagi guru di daerah 3T/perbatasan

Revitalisasi LPTK

• Sistem penerimaan calon mahasiswa LPTK yang selektif • Reformasi pendidikan keguruan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama

Kemendikbud, Kemenag: •

Pemetaan kebutuhan guru baru per bidang studi per daerah

Pemda:

• Penyediaan asrama/rumah dinas guru di daerah 3T • Penyediaan tunjangan daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

Peningkatan Kesejahteraan Guru

Kemendikbud, Kemenag:

Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Peningkatan Profesionalisme Guru

• Sertifikasi guru • Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan • Penilaian Kinerja Guru

Kemenristekdikti: • Penguatan LPTK

Pemda:

• Revitalisasi KKG/MGMP/KKKS/MKKS

Kemendikbud, Kemenag: Slide 88

• Pemetaan kebutuhan guru berdasarkan rasio guru:murid per sekolah • Penempatan Guru Garis Depan (GGD)

Kemen PDTT:

• Pemetaan kebutuhan guru di daerah 3T

Kemen PANRB:

• Penetapan kuota formasi guru sesuai dengan peta kebutuhan

Distribusi dan Pemerataan Guru

Kemenristekdikti: •

Pengiriman guru dari program SM-3T sesuai kebutuhan daerah

Pemda: • • •

Pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah sesuai kewenangan Pengangkatan guru baru yang terkendali sesuai formasi Pengendalian pengangkatan guru honor oleh sekolah

Slide - 33

PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran dan Arah Kebijakan

No 1

Baseline (2014)

2015

2016

2017

2019

n.a

n.a

n.a

306

• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen)

346 (SP, 2010) 70,4 (2013)

75,0

77,0

79,0

85,0

• Kunjungan Antenatal (K4) (persen)

70,4 (2013)

72,0

74,0

76,0

80,0

32 (2012)

n.a

n.a

n.a

24

71,3 (2013)

75,0

78,0

81,0

90,0

32,9 (2013)

31,3

30,5

29,6

28,0

2,60 (2012)

2,37

2,36

2,33

2,28

0,46 (2014)

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan proksi:

b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Prevalensi merokok pada usia 18 tahun (persen) d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)

297 (2013) 7,2 (2013)

280 6,9

271 6,4

262 5,9

245 5,4

25,8 (2013)

25,0

24,6

24,2

23,4

e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15,4 (2013)

15,4

15,4

15,4

15,4

3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat

• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen)

3 4

5

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif 2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Pembiayaan kesehatan. • Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan • Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan • Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan

b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi:

2

Arah Kebijakan

c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi HIV (persen)

Meningkatnya Perlindungan Finansial a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)

51,8 60,0 (Okt, 2014) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang 10 (2014) 94 tersertifikasi akreditasi nasional b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi 71,2 (2013) 75,2 dasar lengkap pada bayi c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga 1.015 (2013) 1.200 kesehatan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun

4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Kebijakan terkait Revolusi Mental:

68,0

77,0

Min. 95

190

287

481

Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)

80,2

85,2

95,2

Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)

2.000

3.000

5.600

Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll) Slide - 34

PEMBANGUNAN KESEHATAN Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

Kemenkes, Kemenpora, Kemendikbud, BPOM, BPJS, Kementan, Kemen KP, Kemensos, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemenkeu, Kemen PDTT, Kemen PANRB, Kemenkominfo, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, BPOM, Kemen LHK, Kemenaker, Kemen PUPR, Kemendagri, Pemda

BKKBN, Kemenkes, BPS, Kemensos, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda

Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat

Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kemenkes, BPJS, Kemensos, BPS Kemen PANRB, Kemenristekdikti, BPOM, Pemda

Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kementan, Kemendag, BKKBN, BPOM, Kemenag, Kemensos Kemen PPPA, Kemenkominfo Kemen PUPR, Kemen KP, Kemen PDTT, Kemendagri

Slide - 35

PEMBANGUNAN KESEHATAN

Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat” LEVEL 2

Kemen PANRB, Kemenaker

Kementan, Kemenkes

BPOM

Kemenag

Komenkominfo, Kemenkes, BPJS Olahraga dan deteksi dini penyakit di kantor

Kampanye, D eteksi dini dan pencegahan penyakit

Kantin sekolah sehat, UKS, kampus bebas Narkoba

Karang Kitri, Konsumsi buah dan sayur lokal

Keamanan jajanan sekolah , pengawasa n label dan iklan

Senam, Poco-Poco, Olahraga rekreasi, Lomba Olahraga, Sentra Olahraga

Pengelolaan Sampah, pencegahan kebakaran hutan

Peningkatan cukai rokok

Kemenhub POLRI

Keselamatan Berkendara, Konektivitas moda transportasi

Gemar makan ikan, Perbaikan gizi balita dan ibu hamil

Kemen PANRB, Kemenpora, Pemda

Lapangan desa, car free day, Jalur sepeda dan pejalan kaki, Kawasan tanpa rokok,

Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat”

Ceramah agama, penyuluhan kesehatan calon pengantin, Pesantren sehat

Kemenkeu

Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag

Air bersih, sanitasi, ruang terbuka di perumahan, Posyandu

Kemen KP, Kemenke s

Pemda

Kemen LHK

Kemen PUPR, Kemendes PDTT, Kemensos

Slide - 36

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

2014 (BASELINE)

2015

2016

2017

2019

Akses Air Minum Layak

70%

70,25%

77%

84%

100%

Arah Kebijakan: 1.

2.

Akses Sanitasi Layak

69,42% Akses Layak: 61,08% Akses Dasar: 8,34%




100% Akses Layak: 85% Akses Dasar: 15%

3.

4. Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

38.431 Ha (Kondisi kumuh 100%)





5.

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi Kebijakan terkait Revolusi Mental:

Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni *

7,6 Juta

7 Juta

*) Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”.

6,5 Juta

Slide 92

6 Juta

1.

Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse, Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungan sanitasi bersih dan sehat)

2.

Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang, membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)

5 Juta

Slide - 37

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh Kemen PUPR, Kemenkeu, Pengembang, Perumnas, Pemda, SMF (Sarana Multigriya Finansial)

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung

Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemda, Perhutani

Peningkatan Ketersediaan Air Baku

Penyediaan Hunian Layak beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Kemen PUPR, Kemensos, Kemen ATR, Pemda

Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi

Kemen PUPR, Kemenkes, Kemen PDTT, Pemda

Kemen PUPR, Kemenkes, Kemenkeu, PDAM, Pemda

Slide - 38

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pendukung Kemen PUPR, Pemda

LEVEL 2 Kemen PUPR, Pemda

Kemen PUPR, Kemenkeu, Perbankan, Pengembang, Pemda, SMF (Sarana Multigriya Finansial)

Kemen PUPR Kemendagri, Kemenkeu, OJK & BI, Pemda

Penyediaan PSU

Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya

KPR FLPP

KPR Swadaya

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung

Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)

Kemen PUPR, Kemen BUMN, Perumnas

Kemen PUPR, Kemenkeu, Perbankan, Pemda

Pembangunan Rusunawa

Fasilitasi Pembangunan Rusunami

Optimalisasi Peran Perumnas

Pembangunan Rumah Khusus

Kemen PUPR, Perumnas, Pemda

Kemen PUPR, Pengembang, Pemda

Kemen PUPR Pemda

Slide - 39


• • • •



• • • • •



• • • •


KONDISI PERLU


Slide - 40

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

2014 (baseline)

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan Produksi Pangan Utama: - Padi (Juta Ton) 70,6 Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan: - Jagung (Juta Ton) 19,1 - Kedelai (Juta Ton) 0,92 - Produksi Gula (Juta Ton) 2,6 Produksi Sumber Protein: 0,45 - Daging Sapi (Juta Ton) - Ikan (Juta ton) 10,6 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif) - Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha) - Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif) - Pembangunan waduk (groundbreaking)

2015

2016

2017

2019

75,0

76,2

77,0

82,0

19,8 0,98 2,6*

21,4 1,50 2,8

22,4 1,90 3,0

24,1 2,60 3,8

0,42* 13,6

0,59 14,8

0,64 16,0

0,76 18,8

8,90

9,08

9,17

9,52

9,89

2,71 (2010-2014)

0,48**

0,30**

0,64**

3,01 (2015-2019)

189,75

195,58

203,48

229,45

304,75

16 (on going)

13

8

9

49 (2015-2019)

Arah Kebijakan: 1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste” di meja makan 2. Mendorong kreativitas dan inovasi 3. Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat 4. Penegakan hukum dan disiplin

* Angka Sementara; ** Angka Tahunan Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga

Slide - 41

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

Kementan, Kemen LHK, Kemen ATR

Kementan, Pemda

Reforma agraria

Kemen ATR, Pemda


Kemendag, Kementan, Kemenkeu

Pengendalian harga dan impor pangan

Kemen KP Pemda

Stop konversi lahan produktif

Pembangunan Kedaulatan Pangan

Peningkatan produksi ikan, garam, rump ut laut

Pemulihan kesuburan lahan

Pembangunan Desa Mandiri Benih

Kementan, Pemda

Kementan, Pemda

Pengembangan pertanian organik

Kementan

Slide - 42


Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi Kementan, Kemen ATR, Kemen PUPR, Pemda

LEVEL 2 Kementan, Kemen dag, Kemenkeu, Pembelian BUMN beras/gabah

Pencetakan Sawah Baru Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung

petani

Kemendag, Pemda

Pembangunan pasar tradisional


Kemen PUPR, Kementan, Pemda

Penyaluran subsidi benih dan pupuk

Pengembangan budidaya padi; Pengembangan pertanian padi organik

Technopark dan Science park; Pengembangan Balai Penyuluhan

Kementan, Kemen dag, BUMN, Kemenkeu

Kementan, Pemda

Kementan, Kemen ristekdikti

Kementan, Kemen ATR, Pemda

Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)

Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian

Kementan, Kemendag, Pemda Slide - 43

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Sasaran dan Arah Kebijakan

2014 (baseline)

2015

2016

2017

2019

Arah Kebijakan:

84,1%

88,5%

90,2%

91,1%

96,6%

843

914

985

1.058

1.200

789

788

830

780

700

1.455

1.194

1.155

1.175

1.295

458

393

419

413

400

Gas bumi Dalam Negeri

57%

59%

61%

62%

64%

Batubara Dalam Negeri

16,6%

20,3%

26,5%

29,3%

60,0%

Pembangunan FSRU/ Regasifikasi (unit)

2

1

2

1

2

Jaringan pipa gas (kumulatif, km)

11.960

13.458

15.330

15.364

18.322

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM) 2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati 4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO) 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran 7. Pemanfaatan optimum Sumber Daya Energi Terbarukan

13

18

30

25

15

33/121.000

46/271.500

48/374.000

13

15

16

Sasaran Rasio Elektrifikasi Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh)

Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi: Minyak Bumi (ribu BM/hari) Gas Bumi (ribu SBM/hari) Batubara (juta Ton) Penggunaan Dalam Negeri (DMO):

Pembangunan SPBG (unit) Jaringan gas kota (lokasi/SR)) * Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)

5/16.949** 2/8.000** 6

10

Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. 2. 3. 4. 5.

* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR. ** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.

Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi Pemanfaatan energi secara efisien Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan Penambangan yang ramah lingkungan Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi Slide - 44

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Perencanaan Terintegrasi Kemen ESDM, Kemen BUMN

LEVEL 1 Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemendag, Pertamina

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemendag, Pertamina

Kemen ESDM, Kemenhub, Kemenperin

Pembangunan kilang minyak Tata Kelola Industri Migas dan Energi

Pengendalian impor minyak

Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua

Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas

Kemen ESDM, SKK Migas, Kemenkeu, Pemda

Percepatan pembangunan pembangkit listrik

Pembangunan Kedaulatan Energi

Iklim investasi migas yang kondusif

Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemenristekdikti, Pemda

Kemen ESDM, Kemen BUMN, SKK Migas Pertamina, PLN, PGN, Pemda

Peningkatan penggunaan batubara dan gas

Pengembangan biofuel, Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Peningkatan kapasitas tangki

Kemen ESDM, Kemen BUMN, PLN, PGN

Kemen ESDM, Kemen BUMN, PLN, PGN

Kemen ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN, Kementan

Kemen ESDM, Pertamina

Slide - 45

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI

Perencanaan Terintegrasi Pembangunan EBT dan Konservasi Energi Kemen ESDM, Kementan, Pemda, Swasta

LEVEL 2

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemenperin

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemen LHK

Pengembangan komoditas tanaman BBN dan penyediaan BBN

Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi

Pembangunan PLTP

Kemen ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN

Pembangunan Biomassa

Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi

PLT Matahari, Mikro hidro, dan Tenaga Angin

Kemen ESDM, Kemen LHK, BPPT, Swasta

Pengembangan Biogas Skala Kecil

Kemen ESDM, Kementan, LIPI, KUKM

Kemen ESDM, Kemen PUPR, Kemen PDTT, Kemen KUKM

Slide - 46

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

2014 (BASELINE)

2015

2016

2017

2019

17.466 (Selesai th 2017)

Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB Penyelesaian batas maritim antar negara

13.466

750

500

target Deposit Pulau selesai

1 negara

1 negara

1 negara

1 negara

9 negara

52%

66%

73%

76%

87%

24

24

24

24

24

210

15*

23*

20*

50 unit

30

30*

0*

28,3 10,6 10,1 2,5

33,1 13,6 10,6 3,3

35,4 14,8 11,1 3,6

39,4 16,0 13,4 3,8

40-50 18,8 19,5 4,5

21 unit

22 unit

22 unit

22 unit

24 unit

15,7 juta ha

16,5 juta ha

17,1 juta ha

17,9 juta ha

20 juta ha

Pemberantasan Tindakan Perikanan Ilegal • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan Membangun Konektivitas Nasional: Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut Pengembangan pelabuhan penyeberangan

Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil kelautan (juta ton ) Ikan (Tangkap & Budidaya) Rumput Laut Garam Pengembangan pelabuhan perikanan Peningkatan luas kawasan konservasi laut

270

(kumulatif)

104 (kumulatif)

ARAH KEBIJAKAN: 1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya 2. Pengaturan dan pengendalian ALKI 3. Penguatan lembaga pengawasan laut 4. Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda 6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan 7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan 8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan 10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim 2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis 3. Penegakan hukum dan disiplin

Keterangan: *) Mulai tahun 2016 pembangunan kapal perintis dialihkan menjadi penyelenggaraan layanan perintis, mengikuti model pelayanan udara perintis.

Slide - 47

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

Kemen KP Kemen KP, Kemenristek, Kemendikbud

Peningkatan produk kelautan Peningkatan budaya bahari, penguatan SDM dan iptek kelautan

Pengembangan pelabuhan perikanan dan sentra perikanan terpadu

Kemen KP, Kemenhub Kemen BUMN, Pemda

Kemen KP, Kemen ATR, Pemda Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan

Kemen KP, Kemen KUKM, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenristekdikti, Kemendag, Perbankan, Pemda

Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan

Peningkatan taraf hidup nelayan : pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar

Kemen KP, Kemen LHK, Pemda

Konektivitas (tol) laut dan industri maritim

Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU) Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan, pena mbahan kawasan konservasi, dan Rehab pesisir dan kualitas lingkungan laut

Pengelolaan daerah perbatasan laut, pulau pulau kecil

Kemenhub, Pemda

Kemen KP, POLRI, Bakamla, TNI, Kemenkumham, Pemda

Kemenhan, Kemen KP, Bakamla, Kemendagri, Kemenlu.

Slide - 48

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Perencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim LEVEL 2

Kemenhub, BUMN

Pembangunan pelabuhan umum

Kemenhub, BAKAMLA, TNI/POLRI Keamanan dan keselamatan pelayaran

Kemenperin, BUMN,

Peningkatan Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

Kemenhub, Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi

Pembangunan Kapal Laut

Penguatan SDM Perkapalan

Insentif Usaha dan Iklim Investasi

BUMN (PT PAL), Swasta

Pengembangan Layanan Pelayaran Perintis

Kemenhub, BUMN

Kemenkeu, BKPM Slide - 49

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Ilustrasi Pengembangan Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim 24 Pelabuhan Strategis Tol Laut 2015-2019 MALAHAYATI

BELAWAN/ KUALA TANJUNG

PONTIANAK

BATU AMPAR BATAM

KARIANGAU BALIKPAPAN BANJARMASIN

JAMBI

PALARAN SAMARINDA PANTOLOAN

SAMPIT

MAKASSAR NEW PORT

BITUNG

KENDARI

Kota Makassar, Sulawesi Selatan TERNATE AMBON

SORONG

JAYAPURA

Rencana Kegiatan: Pengembangan dermaga (2015-2017) Pembangunan lapangan Penumpukan (2017-2018) Pengadaan peralatan (Wheel Loader, Excavator, Reach Steacher, HMC, RTG, Chasis) (2015-2016) Pengadaan kapal tunda, kapal pandu (2016-2018)

TELUK BAYUR PALEMBANG PANJANG TANJUNG PRIOK/ KALI BARU

MAKASAR

PELAYARAN RAKYAT 2017 TANJUNG EMAS /SEMARANG

1. Kuala Tanjung 2. Tanjung Priuk 3. Kijing 4. Tanjung Carat 5. Muara Sabak

Informasi Pengemb. Tahap I: Luas Total (320x500)M2 + 16Ha Kapasitas 1 Jt TEUS Draft -14MLWS

6. Teluk Bayur 7. Tanjung Perak 8. Tanjung Emas 9. Bnjarmasin 10.Tenau

Konektivitas Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir TANJUNG PERAK

11.Sampit 12.Tpk Palaran 13.Kariangau 14.Bitung 15.Pantoloan

TENAU KUPANG

16.Kendari NP 17.Makassar 18.Ternate 19.Ambon 20.Jayapura

PENGEMBANGAN PELABUHAN STRATEGIS TOL LAUT 2017

PELABUHAN HUB PELABUHAN FEEDER

Revitalisasi Pelayaran Rakyat: Pengembangan standar design atau prototype kapal Pelayaran Rakyat Penyusunan skema sertifikasi dan asuransi yang sesuai Perumusan skema subsidi operasional Pelayaran Rakyat Debottlenecking peraturan perundangan

Slide - 50

PEMBANGUNAN PARIWISATA Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

2014 (Baseline)

Wisatawan Mancanegara (Orang)

9,4 juta

Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

250 juta

Devisa (triliun rupiah) (kurs Rp12.000)

ARAH KEBIJAKAN:

2015

9,7 juta

2016

12,0 juta

2017

13,0 juta

2019

20,0 juta

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjaDi fokus pemasaran

133,9

259 juta

150

260 juta

172,8

263 juta

185,9

275 juta

260

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional Kebijakan terkait Revolusi Mental: Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong Petugas yang ramah dan melayani Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 51

PEMBANGUNAN PARIWISATA Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

Kemenpar, Badan Promosi Indonesia Promosi Wisata

POLRI, Pemda

Jaminan keamanan dan ketertiban

Pengembangan Destinasi Wisata

Kemenpar, Pemda

WONDERFUL INDONESIA “Pembangunan Pariwisata Indonesia”

Kemenkumham

Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa On Arrival

SDM Pariwisata

Sikap masyarakat yang bersahabat

Kemenpar, Kemendikbud, Pemda

Kemenpar, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenaker

Slide - 52

PEMBANGUNAN PARIWISATA

Perencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi LEVEL 2 Penyiapan Objek Wisata

Kemenko Maritim, Kemenko Ekon

Koordinasi Pembangunan Destinasi

Kemenpar, Kemen ESDM, Kemen KP, Kemen LHK, Pemda

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda

Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan

Kemen PUPR, Kemenkominfo, Kemen BUMN, Pemda

Pengembangan 10 Destinasi

Kemenpar, Kemen BUMN, Kemenkeu, Pemda

Kelembagaan Pengembangan Destinasi

Penyediaan BBM dan Listrik

Kemen ESDM, Kemen BUMN Slide - 53


Sebaran 10 Destinasi Wisata Prioritas Danau Toba

Kepulauan Seribu

Tanjung Kelayang

Wakatobi

Pulau Morotai

= KEK Pariwisata = KSPN

Tanjung Lesung

Borobudur

Kawasan Gunung Bromo

Mandalika

Labuan Bajo Slide - 54


Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi Pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung DUKUNGAN SARPRAS DI LUAR KAWASAN 1. Jalan

Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang (83 km) Pelebaran Jalan Cikande – Bts. Kota Rangkas Bitung – Cigelung; Muara Binjangeun – Simpang – Bayah Pelebaran Jalan Pandeglang Sp. Labuhan – Saketi; Cibaliiung – Muara Binjangeun

2. Fasilitas Kebersihan 3. Bandara

4. Perumahan

Pembangunan TPA Bangkonol dan IPAL Kawasan Bandar Udara Banten Selatan: Pelapisan landas pacu (1800 x 30 m) dengan hotmix tebal rata-rata 2,75 cm termasuk marking dan pengawasan, pengadaan kendaraan PKP – PK Tipe III Penataan Bangunan Kawasan Rawan Bencana di Tanjung Lesung dan Pandeglang.

Slide - 55

PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2019

4,70 (4,63)

6,10 (4,25)

6,90 (5,40)

7,40 (6,50)

8,60 (8,00)

20,70 (21,01)

20,80 (20,84)

21,00 (20,95)

21,10 (21,35)

21,60 (21,76)

1. Sasaran Pertumbuhan Industri Industri (%) (Realisasi dan Proyeksi) Kontribusi dalam PDB (%) (Realisasi dan Proyeksi)

2. Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa b. Kawasan Industri

7

7

7 lama + 3 baru

10 lama + 2 baru

12 lama + 2 baru

n.a

n.a

n.a

14

14

ARAH KEBIJAKAN: Pertumbuhan Industri: 1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa 2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 3. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa: 1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan IPTEK 4. Pengembangan regulasi dan kebijakan 5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal Kebijakan terkait Revolusi Mental: Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 56

PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

Kemenperin

Kebijakan Industri Nasional

Kementan, Kemen KP, Kemen LHK, Kemen ESDM

KemenPUPR, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Kemen BUMN

Kemendag

Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur

Menciptakan iklim investasi

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

Pembiayaan dengan akses dan biaya yang Kompetitif

SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin

Peningkatan Akses ke Pasar Global (Ekspor)

Kemenkeu

Kemperin, BKPM, Pemda

Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis

Hubungan Industrial yang Bersahabat

Kemenaker, Polri, Pemda

BI, OJK

Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenperin, Kemenaker Pemda

Slide - 57

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEK Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 2

Kemenperin, Kemen ATR, Pemda

Penyediaan Lahan Kawasan Industri

Kemenristekdikti, Kementan, Kemen KP, Science dan BPPT, Techno Park Pemda

Kemendikbud, Kemenaker, Kemenristekdikti

Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, Polit eknik) Mensosialisasika n Mental Kewirausahaan

Konektivitas/ Aksesibilitas

Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM

Kawasan Industri/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Insentif Fiskal dan Non Fiskal

Kemenkeu, Kemenperin

Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Perda bermasalah)

BKPM/BKPD, Pemda, Kemendagri

Slide - 58

PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN KEK

Sebaran Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

KEK & KI SEI MANGKEI Kab. Simalungun, Sumut

KEK MOROTAI

KEK KALTARA

KEK & KI BITUNG

KI KUALA TANJUNG

Kota Bitung, Sulawesi Utara

KEK & KI LANDAK Kab. Landak, Kalbar

KEK MBTK

KEK & KI PALU

Kota Palu, Sulawesi Tengah

Kabupaten Kutai Timur, Kaltim

KEK TANJUNG API-API

KI MOROWALI

KI KETAPANG

KEK SORONG KI BULI Maluku KI TELUK BINTUNI

Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KI JORONG KI TANGGAMUS

Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara

KI BATULICIN

KI KONAWE

KEK MAKASSAR KI BANTAENG

KEK TANJUNG LESUNG

Kab. Pandeglang, Banten

KEK NTT Keterangan: Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014

KEK MERAUKE

KEK MANDALIKA

Kab. Lombok Tengah, NTB

Lokasi KEK 2014-2019 Lokasi 14 Kawasan Industri

Slide - 59

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEK

Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi Kawasan Industri/KEK Bitung

2016

APBN

2017

2017

Slide - 60


• • • •



• • • • •



• • • •


KONDISI PERLU


Slide - 61

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran 1.

Penciptaan lapangan kerja

a.

Penyediaan lapangan kerja

b.

Tenaga kerja formal (%)

2014

2015

2016

2017

2019

1,73 juta

191,2 ribu

+ 2 juta

+ 2 juta

+ 2 juta

40,5

42,1

43,6

46,0

51,0

2. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja a.

Pelatihan Kerja Orang)

523.870

815.705

810.000

1.000.000

1.200.000

b.

Sertifikasi (orang)

151.250

93.813

123.000

150.000

200.000

3. Meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil a.

Diklat dan pendampingan usaha (orang/unit usaha)

22.790 / 52.720

31.540/ 58.186

31.067/ 84.016

42.000/ 89.000

43.000/ 97.000

b.

Kewirausahaan (Orang)

91.000

70.400

112.600

138.000

150.000

3,409

3,04

10,5

10,5

64,6%

72,3%

74,0%

75,0%

77,4%

n.a

n.a

n.a

Ditentukan kemudian

100%

c. Subsidi KUR (Rp triliun) 4. Akses terhadap Pelayanan Dasar a.

Kepemilikan akte lahir

b.

Akses perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan

5. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan

Slide 94

a.

Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (individu)

86,4 juta

88,2 juta

92,4 juta

94,4 juta

107,2 juta

b.

Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga)

2,8 juta

3,5 juta

6 juta

7 juta

8 juta

c.

Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah)

11,9 juta

20,3 juta

21,6 juta

21,6 juta

21,6 juta

d.

Subsidi pangan (rumah tangga sasaran)

15,5 juta

15,5 juta

15,5 juta

15,5 juta

15,5 juta

Arah Kebijakan: 1. Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas: • Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas • Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya • Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi • Hubungan industrial yang harmonis 2. Pengembangan ekonomi produktif: • Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro • Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha • Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha 3. Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui: • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana • Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar 4. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif: • Efektivitas program Bidik Misi • Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS • Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat 2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan , pendidikan dan Keluarga Berencana 3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat 4. Penegakan aturan dan disiplin Slide - 62

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1

Kemen KUKM, Pemda, Bank Penyalur KUR, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Kemen KP, Perhatian Barekraf, khusus kepada Kemenaker, usaha mikro Kemen PDTT, dan kecil Kemenpar, Dunia Usaha

Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, Kemen ESDM, Kemen PUPR, BULOG, Kementan, Kemendagri

Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial)

Kemen PUPR, Kemen PDTT, Pemda, Kemendagri Kemenaker,

Kemdagri, Dunia Usaha Kemendag, Kemenperin, Pemda,

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah

Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya

Peningkatan Taraf Hidup Penduduk 40% Ekonomi Terbawah

Perluasan pelayanan dasar

Pengembangan kewirausahaan

Kemenaker, Kemenperin, BKPM, Kemenhub, Kementan, Kemendag, Kemen KUKM, Kemenpora, Kemen PDTT

Perkuatan basis perekonomian perdesaan

Kemen KUKM, Kemenaker, Barekraf, Kemendag, Kemenperin, Kementan,

Kemenkes, Kemendikbud, Kemen KP, Kemen PUPR, Kemenpar, Barekraf, Kemenkominfo Dunia Usaha

Kemen PDTT, Kemen dagri, Pemda, Kemen PUPR, Kemen KUKM, Kemenaker, Kemensos Kemen KP Kementan

Alokasi diprioritaskan kepada programprogram yang sudah teruji manfaatnya.

Kemend PDTT, Kemenpar, Kemen KP, Pemda, Dunia usaha

Slide - 63

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN

Perencanaan Terintegrasi Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan LEVEL 2

Kemen PDTT, Kemensos, Kemenaker, Kemen KP, Kemen KUKM

Ketepatan dalam penentuan target Kemen PDTT, Pemda

Kemen KUKM, Kemen PDTT

Pendampingan Masyarakat Desa

Kemendagri, Pemda

Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan

Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Ekonomi

Kemenaker, Kementan, Kemen PDTT, Kemensos, Kemen KP

Pendampingan Aparatur Desa

-----------------------Peningkatan Ekonomi Produktif

Kewirausahaan

Keterampilan teknis untuk dapat bekerja

Lembaga Keuangan berbasis komunitas

Lembaga Keuangan Mikro (Non-Bank), Kemen KUKM

Kemenaker, Kemendikbud, Kemen KP, Kementan Slide - 64

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DAN DAERAH TERTINGGAL Sasaran dan Arah Kebijakan

2014 2015 (Baseline) 1. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA a. Pengembangan Pusat 3 (111 50 lokpri Ekonomi Perbatasan lokasi 3 PLBN (Pusat Kegiatan Strategis prioritas) Nasional/PKSN) 12 pulaupulau kecil b. Peningkatan keamanan 10 terluar dan kesejahteraan berpendumasyarakat perbatasan duk 2. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL n.a * a. Jumlah Daerah Tertinggal 122 (termasuk 9 DOB) 7,10% 6,96% b. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

Sasaran

c. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

16,6% 68,5

16,0% 68,1

2016

2017

2019

10 PKSN 150 lokpri 7 PLBN

10 PKSN (187 lokasi prioritas)

30

50

92 pulau kecil terluar/ terdepan

n.a *

n.a *

42

100 lokpri 7 PLBN

7,02%

7,17%

7,24%

15,4%

14,9%

14,0%

68,5

68,8

69,6

*) Capaian sasaran tidak diukur setiap tahun. Sesuai PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui Peraturan Presiden. Jumlah 42 daerah tertinggal tahun 2019 merupakan hasil dari 80 kabupaten terentaskan

Arah Kebijakan: Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara 1. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan 2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi Pembangunan Daerah Tertinggal 1. Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas 2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik 4. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas Kebijakan terkait Revolusi Mental: Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara 1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan imigrasi, kepabeanan, karantina dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 2. Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasan perbatasan bukan halaman belakang namun menjadi beranda negara Pembangunan Daerah Tertinggal: 1. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat 2. Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan. 3. Penegakan hukum dan disiplin Slide - 65

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1 Pengembangan 10 PKSN dan Perdagangan Lintas Batas Negara Kemenlu, Kemenhan, TNI, Kemendagri, BIG

Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara

Kemenhan, TNI, POLRI, Bakamla, Kemen KP

Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, dan Udara

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

Kementan, BNPP, Kemendag, Kemen KP, Kemenperin, Kemen PDTT,

Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan

Pembangunan 7 PLBN Terpadu

Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PDTT, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes

Kemen PUPR, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan, Kemenkes, Kemenhan/TNI/POLRI, Kemendagri

Slide - 66

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1 Pengembangan Ekonomi Lokal Kemen PDTT, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemenaker, Kemen KUKM, Kemenkominfo, Pemda

Peningkatan SDM dan Iptek

Kemen PDTT, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemendikbud,

Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemensos, Pemda

Pembangunan Daerah Tertinggal

Kemen PDTT, Kemendag, Kementan, Kemen KUKM, Kemen KP, Kemenperin,

Kemensos, BKPM, Kemenkeu, Kemendagri, Pemda

Peningkatan Aksesibilitas/ Konektivitas

Kemen PDTT, Kemen PUPR, Kemenhub, BNPP, Pemda

Alokasi diprioritaskan kepada programprogram yang sudah teruji manfaatnya.

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Slide - 67

PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Sasaran dan Arah Kebijakan

2014 (Baseline) 3. PEMBANGUNAN PERDESAAN Sasaran

2015

2016

2017

2019

1.000 desa

1.500 desa

s.d. 5.000 desa tertinggal

a. Penurunan desa tertinggal

n.a

Sampai 500 desa

b. Peningkatan desa mandiri

n.a

Sedikitnya 200 desa

400 desa

600 desa

paling sedikit 2.000 desa

4. PEMBANGUNAN PERKOTAAN a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi

2

1

4

7

2+5 (usulan baru)

b. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

43 kota belum optimal perannya

4

5

10

20 dioptimalkan perannya

c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

n.a

13

14

14

39 pusat pertumbuhan yang diperkuat

d. Pembangunan 10 Kota Baru Publik

n.a

3

6

2

10 Kota Baru

Arah Kebijakan: Pembangunan Perdesaan: 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi 3. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan 4. Sinergi program pembangunan desa terpadu yang dikoordinir oleh pemerintah daerah 5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan 6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan/trasmigrasi yang menuju klasterisasi permukiman 7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan /transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota Pembangunan Perkotaan: 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional 2. Penerapn Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) : tertata baik, aman, nyaman, dan layak huni (memiliki taman, fasilitas olahraga, dan sarana rekreasi) 3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana 4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal

Kebijakan terkait Revolusi Mental: Pembangunan Perdesaan: Pemilihan program yang sudah teruji dan membawa manfaat kepada rakyat dan dilaksanakan secara terpadu Peningkatan produktivitas sumber daya manusia, dan mempertahankan modal sosial masyarakat desa/ transmigrasi Pembangunan Perkotaan: Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 68

PEMBANGUNAN PERDESAAN Perencanaan Terintegrasi Kemenkes, Kemen PUPR, Kemen PDTT, Kemensos, Kemendikbud, Kemen ESDM, Pemda, dan Pemdes

LEVEL 1

Kemen PDTT, Kemendagri, Kemendikbud, Kemenpar, Kemensos, Pemda, dan Pemdes

Kemen PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, dan Pemdes

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Kemendagri, Kemenkumham, POLRI, Pemda, dan Pemdes

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Pembangunan Perdesaan

Penguatan Pemerintahan Desa

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kemendagri, Kemen PDTT, Pemda, Kementan, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemenaker, Kemendag, Kemenpar, Kemen KP, Pemdes

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa-kota

Kemen LHK, Kemen PUPR, BIG, Kemen PDTT, Pemda, dan Pemdes

Kementan, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemenaker, Kemendag, Kemenpar, Kemen PDTT, Kemen KP, Kemen PUPR, Pemda, dan Pemdes

Integrasi Program RKP 2017 : Pemda dan Pemdes diperkuat

1. Tahun 2017 tidak ada lagi dana pembangunan desa yang dikelola oleh K/L, semua dibiayai melalui Dana Desa (kecuali dana perkuatan kelembagaan desa oleh Kemdagri dan Kemendes PDTT) 2. Kegiatan di kawasan perdesaan akan didanai melalui DAK dan kegiatan terpadu yang dikoordinasi oleh Pemda.

Slide - 69

PEMBANGUNAN PERKOTAAN Perencanaan Terintegrasi

Kemen PUPR, Kemen ATR, Kemenhub

LEVEL 1 Mewujudkan Sistem Perkotaan

Kemendagri, Kemen PUPR

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota

Pembangunan Perkotaan

Kemenkominfo, Kemen PUPR, Kemenperin

Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendikbud, Kemensos, Kemen PPA

Kemen LHK, Kemen PUPR

Slide - 70

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran 1. LAUT • Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi) • Rata-rata dwelling time (hari) 2. KERETA API • Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda(Km) 3. JALAN • Terbangunnya jalan baru (Km) • Pengembangan jalan tol (Km) 4. UDARA • Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara yang ada 5. KEPERINTISAN • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Darat (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas) 6. PERKOTAAN • Pangsa pasar angkutan umum (%) • Pengembangan kereta perkotaan (kota) • Pengembangan BRT (kota besar) 7. KESELAMATAN • Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api) • Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi baseline) 8. TELEKOMUNIKASI • Jaringan tulang punggung serat optik nasional di ibukota kabupaten/kota

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2019

163 7–8

40 5–6

45 4–5

40 4–5

163 (kumulatif) 3–4

954,43

186,99

619,49

902,3

3.258 (kumulatif) 2. Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman

1.268 820

512 135

490 104

502,5 253

2.650 (kumulatif) 3. Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik 1.000 (kumulatif) nasional

1

15

15 (lanjutan)

12 (lanjutan)

15 (kumulatif)

76

86

93

140

193

181

210

229

237

261

115

216

228

240

265

208

217

298

364

470

3

4

4

4

5

23 2 17

24 3 (kumulatif) 17 (kumulatif)




0,042

0,039

0,035

0,032

< 0,025

16

20

26

32

50

372

422 (kumulatif)

446 (kumulatif)

478 (kumulatif)

514 (kumulatif)

Arah Kebijakan: 1. Mempercepat pembangunan transportasi yang memperkuat konektivitas nasional (laut, darat dan udara) melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis

4. Pembangunan transportasi multimoda untuk mendorong penurunan biaya logistik nasional 5. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan 6. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan 7. Mempercepat pembangunan infrastruktur broadband dan menjangkau seluruh wilayah R.I 8. Mengembangkan transportasi massal perkotaan Kebijakan terkait Revolusi Mental: Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan pembangunan yang merata dan pembangunan maritim Penegakan hukum dan disiplin Slide - 71

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL

Ilustrasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Strategis Tahun 2017 Jalan Tol Pekanbaru-KandisDumai

Jalan Tol BalikpapanSamarinda

Palapa Ring Broadband (Central Part)

Jalan Tol Manado – Bitung

Jalan Trans Maluku Jalan Lingkar Trans Morotai

Kereta Api Trans Sumatera Pengembangan Pelabuhan Belawan

Palapa Ring Broadband (Eastern Part)

Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan

Kereta Api Trans Papua

Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

Jembatan Holtekamp

Jalan Perbatasan Papua Palapa Ring Broadband (Western Part)

Kereta Api Makassar – Pare-Pare

Jalan Trans Papua Jalan Akses Pelabuhan Arar

Jalan Tol Bakauheni-Tb.Besar

Jembatan Pulau Balang

Jalan Tol Serang-Panimbang Bandara Kertadjati MRT Jakarta Koridor North-South Phase II

Tramway Surabaya

Kereta Api Trans Kalimantan Jalan Tol Solo - Kertosono

Jalan Perbatasan NTT

Makassar New Port

KETERANGAN: JALAN / JEMBATAN

JARINGAN REL KA

KERETA API

PELABUHAN

BANDARA

BROADBAND

Slide - 72


• • • •



• • • • •



• • • •


KONDISI PERLU


Slide - 73

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM Sasaran dan Arah Kebijakan

Indikator

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Penyelesaian Perkara Persentase kepuasan publik atas layanan penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, dan Hakim). Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (P21) cepatan pemberian bantuan kepada masyarakat (menit) Pemenuhan MEF TNI (%) Potensi kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%) Persentase institusi yang melaksanakan pengamanan informasi Jumlah operasi terpadu Keamanan Laut Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba (%) Jumlah kejadian terorisme (kali)

n.a 21’10” 176.710

n.a 21’00” 178.495

n.a 20’30” 180.279

n.a 20’10” 182.081

n.a 19’45” 185.740

28,1 21,0 15

36,0 35,0 20

44,5 41,6 25

53,1 45,5 30

71,2 53,8 40

11 0,08 9

12 0,05 10

12 0,03 1

12 0,03 0

12 0,03 0

0,68 34 3,61

0,68 – 0,69 36 3,59

0,69 – 0,71 38 3,63

0,71 – 0,73 42 3,70

0,75 50 3,75

63,72 32% -

73,04 60% Menjadi <5

n.a 60% Menjadi <5

74,3 70% Menjadi <5

75 90% Menjadi <5

Penegakan dan Kepastian Hukum Indeks Pembangunan Hukum (Skala 0-1) Indeks Persepsi Korupsi Indeks Perilaku Anti Korupsi Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi Indeks Demokrasi Indonesia Penyelesaian sengketa informasi publik Berkurangnya jumlah konflik kekerasan komunal Reformasi Birokrasi

• •

a. Peningkatan pelayanan prima kepolisian b. Keamanan laut yang terkendali c. Membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba d. Peningkatan upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan deteksi dini atas ancaman terorisme 2. Kepastian dan Penegakan Hukum a.Penghormatan, perlindungan atas hak azasi manusia b.Penegakan hukum dan penanganan perkara transparan dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat c.Pencegahan & pemberantasan korupsi yang efektif 3. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi a.Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil b.Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik dan kekerasan dalam masyarakat c.Peningkatan akses dan kualitas informasi publik d.Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan e.Pemantapan peran di ASEAN dan efektitas politik luar negeri yang bebas aktif 4. Reformasi Birokrasi

Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota

74 %

Skor B LAKIP K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota

60,24 %

Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

Arah Kebijakan:

2019

n.a n.a

78 % 57 % 36 % 46 % 65 % 39 % n.a n.a5 %

82 % 64 % 42 % 51 % 70 % 48 % 2n.a n.a 1%

87% 73% 48% 56% 75% 57% 31n.a n.a %

95 % 85 % 60 % 65 % 85 % 75 % n.a n.a 50 %

a. b. c.

Mewujudkan birokrasi yang bersih , transparan, dan akuntabel Mewujudkan birokrasi yang kreatif, efektif dan efisien Mewujudkan birokrasi yang berorientasi melayani

Kebijakan terkait Revolusi Mental: Peningkatan disiplin masyarakat Peningkatan disiplin aparatur negara dan penegak hukum. Birokrat yang professional, melayani dan berorientasi hasil. Slide - 74 Penegakan Hukum dan Disiplin.

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1 Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban

Kemen PANRB, BKN

Reformasi Birokrasi

Situasi Kondusif

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

Kemenhan/TNI POLRI, BIN, BNN

Kepastian dan Penegakan Hukum

Kemenkumham, Kejagung, POLRI, MA, MK, KPK

Kemendagri, Kemenlu Slide - 75

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

Perencanaan Terintegrasi Reformasi Birokrasi LEVEL 2 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan

KASN, BPK, BPKP, Kemen PANRB, Kemendagri, K/L/D

Reformasi Birokrasi Kemen PANRB, Kemendagri, Ombudsman RI, K/L/D, Pemda

Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Kemen PANRB, Kemendagri, K/L/D

Slide - 76

PENUTUP

Slide - 77

PENUTUP (1/3) Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai. Dalam pembahasan dengan K/L akan dilakukan pendekatan: Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan pengujian pada setiap program/kegiatan: Apakah proyek ini perlu? Apakah proyek ini perlu sekarang? Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini? Apakah proyek akan dapat lebih efisien?

Slide 81

Slide - 78

PENUTUP (2/3) Dalam pembahasan dengan Gubernur akan dilakukan: Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) Perkuatan DAK yang proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional Pengenalan perencanaan berbasis sistem integrasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota

Slide 84

Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan K/L berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.

Slide - 79

PENUTUP (3/3) Dalam rangka penyusunan RKP 2107, beberapa hal yang telah dipersiapkan antara lain: Penetapan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017. Pemetaan kegiatan pendukung yang perlu dilakukan agar kegiatan utama dapat terlaksana Prioritas Nasional dan Kegiatan Utama telah tertuang dalam Agenda Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019 (bersifat given). Pemetaan K/L dan Pemda yang ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan prioritas.

Terkait dengan arahan Bapak Presiden mengenai pendekatan money follow program, Bappenas telah menyiapkan : Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target K/L / Pemda yang melaksanakan kegiatan pendukung. Instrumen berupa Sistem Informasi musrenbang.bappenas.go.id/multilateral)

untuk

mendukung

penjabaran

tersebut.

(https://e-

Indikasi Program, Alokasi Anggaran, lokasi, dll didiskusikan dengan K/L dan Pemda terkait melalui forum Multilateral Meeting. Semua program/kegiatan harus melewati ujian: Manfaat, Prioritas, Efektifitas dan Efisiensi. Slide - 80

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

• Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak • Ratas Kerangka Ekonomi Makro dan Resource Envelope

Jan

• Sinkronisasi Data Dokumen Perencanaan dan Penganggaran • Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Feb

• Musrenbangprov • Rangkaian Musrenbangnas

Mar

• Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif • SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif • Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak • Penyusunan Rencana Kerja K/L

Apr

• Penyampaian dan Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentang Pagu Anggaran K/L

Mei

Jun

• Rancangan RKP • Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ke DPR • Pembicaraan Pendahuluan

Jul

Agust

• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP • Perpres RKP • Penelaahan RKA-KL • Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN

• Penetapan UU APBN • Surat Menkeu tentang Kesepakatan Pemerintah - DPR • Penelaahan RKA K/L

Sep

Okt

• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

• Finalisasi DIPA • Kepres APBN • Kepres RKP

Nov

Des

• Kepres Alokasi Anggaran

Slide - 81

Slide - 82

LAMPIRAN

Slide - 83


DATA PENDUKUNG PAPARAN RKP 2017

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

Jakarta, 22 Februari 2016

Pembelajaran dari Penyelesaian Masalah Waduk Jatigede • Anggaran untuk penyelesaian masalah Waduk Jatigede terserak di beberapa K/L baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah (money follows function) dan koordinasi tidak efektif sehingga relokasi penduduk terhambat beberapa tahun. • Berdasarkan Perpres No. 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede ditetapkan bahwa anggaran untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi rumah dan santunan diberikan oleh APBN hanya melalui Kementerian PUPR dan Pemda Propinsi (terpusat). Bahkan anggaran pengamanan untuk Polri dapat pula dialokasikan.

• Dengan pengaturan tersebut masalah ganti rugi dan santunan yang setelah bertahun-tahun tidak pernah dapat diselesaikan selanjutnya dapat diselesaikan dalam waktu beberapa bulan saja dan waduk dapat digenangi.

PEMBELAJARAN KEBIJAKAN: • Anggaran untuk mencapai tujuan yang sama atau untuk penyelesaian suatu masalah yang sama yang dapat dipadukan dalam satu K/L yang ditunjuk untuk memimpin kegiatan tersebut (money follows program). Dengan demikian kontrol menjadi terpusat dan satu komando dan dapat dibentuk sebuah Project Management Unit (PMU) untuk eksekusi yang efektif dan efisien. • Perpres RKP dapat memuat ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab anggaran dan kegiatan dari berbagai K/L kepada sebuah K/L tertentu atau membentuk sebuah PMU bersama untuk eksekusi yang efektif dan efisien. • Pemaduan anggaran tersebut sejalan dengan RKP yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial sesuai UU 25/2004 tentang SPPN dan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Slide 74

Penjelasan SLIDE 74 Slide - 85

PEMADUAN PROGRAM PROMOSI INDONESIA OLEH BADAN PROMOSI INDONESIA Kem Pariwisata Promosi Pariwisata

Kem Perdagangan

Kem Perindustrian

Kem Perdagangan

Promosi Pariwisata

Promosi Perdagangan

Promosi Industri

Promosi Industri

Promosi Perdagangan

Branding/ Promosi Investasi

Kem Perindustrian

Branding/

Promosi Investasi

Promosi Indonesia

Promosi Kebudayaan

Kem Pariwisata

Promosi Indonesia

Promosi Kebudayaan

BKPM

Kem Dikbud

BKPM Kem Dikbud

Kem Luar Negeri

Promosi Indonesia

Promosi Investasi dan Pariwisata Daerah

Kem Luar Negeri Pemda

Slide 74

PROMOSI INDONESIA SAAT INI

Promosi Investasi dan Pariwisata Daerah

Promosi Indonesia BADAN PROMOSI INDONESIA

Pemda

Penjelasan SLIDE 74

PEMADUAN PROGRAM PROMOSI INDONESIA

Slide - 86

PEMADUAN PROGRAM OLEH K/L PEMERINTAH PUSAT

ILUSTRASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KEK SEI MANGKEI OLEH KEMENTERIAN PUPR PMU di Kemen PU & Pera Pembangunan akses jalan menuju kawasan

Kemen LHK Pemda

Sarana Pengolahan Limbah

Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan

Kemen ESDM

Pengembangan Kawasan Sei Mangkei Pembangunan Pelabuhan, Bandara, Terminal dan Kereta Api

Jaringan Air Bersih Pemda

Kemenhub Pemda.

Pembangunan perumahan dan persampahan

Pemda

Slide 65

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN SAAT INI

Penjelasan SLIDE 65

PEMADUAN PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN Slide - 87

PEMADUAN PROGRAM OLEH PEMERINTAH PROVINSI ILUSTRASI PENGEMBANGAN ANGKUTAN SUNGAI DI KALIMANTAN BARAT Koordinasi Perencanaan, Pembiayaan, dan Kelembagaan

Kemenhub

Bappenas Kemenhub Kemen PU & Pera Pemprov Kalbar

Kemenhub Pengerukan dan Pengendalian Sedimentasi Alur

Perbaikan Kualitas Lingkungan

Pengerukan dan Pengendalian Sedimentasi Alur

Kem PU & Pera Kem LHK Pemprov Kalbar

Kemenhub BUMN

PENGEMBANGAN ANGKUTAN SUNGAI

Penyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga dan Navigasi

Kemenhub

Perencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Tata Ruang DAS

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Kem ATR Kem PU & Pera Pemprov Kalbar Perguruan Tinggi

Pemprov Kalbar Lembaga Pendidikan Slide 75


Koordinasi Perencanaan, Pembiayaan, dan Kelembagaan

Bappenas Kemenhub Kemen PU & Pera

Kem PU & Pera Kem LHK

Perbaikan Kualitas Lingkungan

Kemenhub BUMN Penyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga dan Navigasi


Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Tata Ruang DAS Kem ATR Kem PU & Pera Perguruan Tinggi

Perencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

Kemenhub

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lembaga Pendidikan

Penjelasan SLIDE 75

PEMADUAN PROGRAM PENGEMBANGAN ANGKUTAN SUNGAI

Slide - 88

PEMADUAN PROGRAM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ILUSTRASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH DINAS PU KAB/KOTA Pengelolaan Sumber Mata Air

Kemen PU & Pera

Kemen LHK Pemda

Kemen LHK Pemda

Kemen LHK

Instalasi Pengolahan Air Minum

PMU di Dinas PU Kab/Kota

Pengolahan Air Limbah

Sistem Penyediaan Air Minum

Jaringan Distribusi

Pengelolaan Sumber Mata Air

Jaringan Distribusi

Kemen LHK

Pengolahan Air Limbah

Sistem Penyediaan Air Minum

Pemda

Administrasi

Pengawasan Kualitas Air

Administrasi

Dinas PU Kab/Kota PDAM Kemen LHK

Pengawasan Kualitas Air

Slide 75

Kemen LHK

Database Pelanggan

Pemda

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Database Pelanggan

Pemda

Pemda

Penjelasan SLIDE 75

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum “Ke Depan”

89

Investasi

Faktor-Faktor Pendukung Investasi Sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi tahun 2017 Slide 20

TARGET PERTUMBUHAN: Investasi PMTB

Faktor-faktor Pendukung Kondisi yang mendorong investasi di Indonesia

6.0 - 6,6%

Intervensi Kebijakan Tahun 2017

1

Kondisi ekonomi makro Indonesia yang cukup stabil

1

Percepatan dan Penyederhanaan Proses Pengadaan Tanah

2

Percepatan pembangunan infrastruktur

2

3

Penyederhanaan proses perijinan investasi yang telah berjalan, dan proses perolehan insentif fiskal yang lebih transparan dan pasti

Lanjutan deregulasi dan harmonisasi regulasi perijinan pusat dan daerah, terutama memadukan seluruh perijinan terkait usaha menjadi: satu ijin usaha, menghapus regulasi terkait usaha yang tidak perlu, menghapus perda bermasalah, dan harmonisasi perijinan

4

Revisi DNI yang rencananya segera ditetapkan tahun 2016

5

Ukuran ekonomi Indonesia yang cukup besar, sehingga masih merupakan pasar yang potensial

6

Perbaikan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business*

*Target pencapaian EoDB tahun 2016 (Laporan EoDB 2017) sesuai dengan arahan Pak Presiden RI menjadi peringkat 40

3

Pengembangan sistem terpadu PTSP-Nasional, yang menghubungkan sistem PTSP pusat dan daerah

4

Penetapan target investasi di masing-masing provinsi, sebagai indikator kinerja gubernur

6

Pembenahan iklim ketenagakerjaan yang tidak memberatkan dunia usaha


Ekspor

Faktor-Faktor Pendukung Peningkatan Ekspor tahun 2017 Slide 20

TARGET PERTUMBUHAN EKSPOR: 4,0 – 4,5%

Faktor-faktor Pendukung Kondisi yang mendorong ekspor Indonesia 1

2

Pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2017 diperkirakan akan lebih baik

Walaupun harga minyak dunia diperkirakan akan tetap rendah, tetapi harga produk manufaktur (Manufacturing Unit Value) akan meningkat

Intervensi Kebijakan Tahun 2017 1

Penetapan target ekspor masing-masing provinsi, sebagai indikator kinerja gubernur

2

Mendorong peningkatan kualitas produk Indonesia dan ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi

3

Peningkatan kemudahan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang lebih baik

4

Peningkatan pemanfaatan skema kerjasama perdagangan internasional

5

Mendorong para pengusaha untuk ekspor dan mencetak para eksportir baru

6

Meningkatkan partisipasi pengusaha Indonesia (terutama UKM) dalam jaringan produksi global


Pemetaan Kebutuhan Guru Berdasarkan Rasio Guru: Murid per-Sekolah PENYEDIAAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) PER PROVINSI (untuk Guru di bawah Koordinasi Kemdikbud)

Aceh 92.055 38.161 1:11 Sumut 178.927 96.015 1:18

Sumbar 82.994 47.107 1:15

Riau 86.416 37.912 1:16

Jambi 46.501 22.302 1:15

Bengkulu 30.001 15.231 1:14

Kaltara 8.904 3.476 1:16

Kepri 22.211 7.346 1:17 Babel 15.013 7.977 1:19

Kalbar 57.949 25.347 1:18

Sumsel 101.601 44.200 1:17

Lampung 178.927 96.015 1:16

DKI Jakarta 82.038 51.450 1:22 Banten 98.556 46.505 1:22 Jabar 385.019 206.915 1:22

Kaltim 44.595 21.811 1:16 Kalteng 39.638 19.608 1:14

Kalsel 52.265 26.071 1:14

Jateng 349.653 207.041 1:17 DIY 46.042 30.041 1:15

Sulbar 21.414 8.279 1:15

Sulsel 127.829 67.545 1:15

Gorontalo 17.408 8.648 1:15

Penjelasan SLIDE 29

Malut 19.357 6.429 1:15

Sulut 35.472 23.403 1:15

Papua Barat 12.336 4.248 1:18

Sulteng 47.219 20.289 1:14

Sultra 45.755 22.419 1:14

Papua 28.086 9.414 1:22

Maluku 30.906 12.212 1:14

Legenda: Jatim 406.571 231.178 1:16

Bali 48.717 28.125 1:18

NTB 73.624 31.501 1:13

Nama Provinsi Jumlah Guru Jumlah Guru Bersertifikasi dan menerima TPG Rasio Guru:Murid

NTT 88.958 26.048 1:16

Slide 29

Catatan: a) Selisih guru yang belum tersertifikasi masih besar dan sangat berpengaruh terhadap penambahan alokasi TPG. b) Rasio guru:murid sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah 1:32 untuk SD/MI dan 1:36 untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

Sumber: Kemdikbud, 2015

Distribusi Guru tidak Merata Ratio Guru:Murid saat ini sudah tidak Efisien

Slide - 92

Nilai PISA Matematika SMP Kelas IX atau SMA/SMK Kelas X (Sumber: OECD PISA 2009 and 2012 Database)

Nilai PISA 2009

100%

Nilai PISA 2012

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0% Shanghai SingaporeHongkong Korea - China - China

Slide 27

• •

Japan

Turki

Thailand

Keterangan Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Level 1b

Qatar

Tunisia Indonesia

Tidak ada perubahan signifikan pada hasil tes PISA Indonesia untuk bidang matematika pada 3 tahun terakhir. Belum ada siswa Indonesia yang memiliki high order thinking skill (mencapai level 4 s.d. 6)


KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN PENYEDIAAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) Status Belum Sertifikasi Sudah KeSertifikasi <S1 S1 pegawaian Pengangkatan s.d. Desember 2005 PNS 1.386.628 57.474 90.074 GTY 257.277 146.736 351.345 GTT 166.727 212.183 Sub Total 1.643.905 370.937 653.602 Pengangkatan setelah 2005 PNS 73.230 39.177 151.160 GTY 158.824 193.650 199.745 GTT 318.899 150.710 Sub Total 232.054 551.726 501.615 TOTAL 1.875.959 922.663 1.155.217

Jumlah

1.534.176 755.358 378.910 2.668.444 263.567 552.219 469.609 1.285.395 3.953.839

Mohon arahan Bapak Presiden: 1) Data guru yang harus disediakan secara akurat oleh Kemendikbud dan Kemenag 2) Penetapan guru yang akan disertifikasi yang berimplikasi pada penambahan alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru 3) Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja Tambahan keterangan: Selain TPG, juga dialokasikan anggaran untuk gaji guru PNS. Pada tahun 2016, alokasi gaji untuk guru PNS sebesar Rp.126,7 Triliun (belum termasuk gaji guru PNS di bawah koordinasi Kemenag) Slide 29

Kebutuhan tambahan anggaran pelaksanaan sertifikasi dan penyediaan TPG bagi 922.663 guru yang belum sertifikasi dan berkualifikasi <S1

Rp. 192,3 Triliun

Rp.45,4 T

Kebutuhan tambahan anggaran pelaksanaan sertifikasi dan penyediaan TPG bagi 713.798 guru yang belum sertifikasi: diangkat s.d. Desember 2005, berkualifikasi S1, berstatus GTT; serta diangkat setelah 2005, PNS/GTT/GTY dan berkualifikasi S1

Rp.36,1 T

Rp.36,1 T

Rp.22,3 T

Rp.22,3 T

Rp.22,3 T

Rp.88,5 T

Rp.88,5 T

Rp.88,5 T

Rp.88,5 T

2016

Alt1

Alt2

Alt3

Kebutuhan tambahan anggaran pelaksanaan sertifikasi dan penyediaan TPG bagi 441.419 guru yang belum sertifikasi, diangkat s.d Desember 2005, berstatus PNS/GTY dan berkualifikasi S1

Rp.88,5 Triliun

Alokasi TPG 2016 bagi 1.879.959 guru yang telah bersertifikat (Kemdikbud dan Kemenag, Belanja Pusat dan Transfer Daerah)

Rp. 146,8 Triliun

Rp. 110,8 Triliun

Catatan: 1) Sertifikasi menggunakan pola PPG berasrama 2) TPG PNS diperhitungkan Rp.4 juta/bulan 3) TPG non-PNS diperhitungkan sudah inpassing dengan gaji PNS setara Rp.3 juta/bulan


ILUSTRASI PENGUATAN SISTEM RUJUKAN 2015-2019 RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL, PROVINSI DAN REGIONAL Kemenkes • • • • •

Penjelasan

Akreditasi RS SLIDE 19 Peningkatan sarana dan prasarana RS Penguatan sistem rujukan Penurunan kematian ibu di RS Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi (rujukan online, rekam medis, telemedicine)

Kemen PAN & RB •

Peningkatan penempatan (formasi) tenaga kesehatan PNS dan Non-PNS

Kemenristek Dikti •

Peningkatan jumah lulusan tenaga kesehatan (dokter spesialis, dan nakes lainnya)

Kemenhub •

Meningkatkan konektivitas dan akses ke pelayanan kesehatan:

Transportasi rujukan dari puskesmas ke rumah sakit Distribusi logistik (vaksin, farmasi & alkes)

Kemenkominfo • Keterangan: Untuk menjaga kesinambungan pelayanan, pengembangan sistem rujukan dilakukan secara bertahap dan paralel di seluruh lokasi setiap tahun antara tahun 2015-2019.

Dukungan teknologi informasi/ internet pada seluruh fasilitas kesehatan untuk mendukung rujukan online, rekam medis online, dan telemedicine Slide - 95

PENJELASAN TARGET PEMBANGUNAN 1 JUTA RUMAH

Rumah khusus (bencana)

Slide 33


Produksi Batubara dan Pemanfaatan Domestik

Upaya Pencapaian DMO Batubara 1. Mengendalikan produksi batubara. 2. Penurunan persentase ekspor rata-rata sekitar 14% per tahun (untuk 5 tahun). 3. Pembangunan PLTU Batubara siap pada tahun 2019, sehingga terjadi peningkatan DMO Batubara hingga 60%. 4. Dari rencana pembangkit program 35GW, sekitar 85% menggunakan bahan bakar batubara yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2019.


CAKUPAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL 2015 100%

60%

Exclusion Error

Miskin

Hampir Miskin/Rentan

Basis Data Terpadu mencakup Penduduk 40% Ekonomi Terbawah 40% 35% 25%

11,13% 10% 0%

Inclusion Error Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS sebanyak 22,05 juta rumah tangga/92,4 juta jiwa Penerima RASKIN sebanyak 15,5 juta rumah tangga/65,6 juta jiwa

Garis Kemiskinan (September, 2015) mencakup sebanyak 7,13 juta rumah tangga/28,51 juta jiwa Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 6 juta rumah tangga

Slide 58


ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI KEDAULATAN PANGAN DAN KEDAULATAN ENERGI KEDAULATAN PANGAN

KEDAULATAN ENERGI

Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019 a.l : 1. 2.

Meningkatkan produksi dalam negeri: produksi padi 82 juta ton, jagung 24,1 juta ton, kedelai 2,6 juta ton, gula 3,8 juta ton di 2019; Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa 9,89 juta ha; rehabililtasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3,01 juta ha; pembangunan dan peningkatan irigasi tambak 304,75 ribu ha di tahun 2019; pembangunan 49 waduk (2014-2019)

SWASTA/PPP Food Estate di Luar Jawa (Merauke); bibit unggul berkualitas; Food Cold Storage; dll

1. Produksi Energi Kelistrikan 35.000 MW pada tahun 2019 2. Meningkatkan Konsumsi Listrik Perkapita dari 843 Kwh (2014) menjadi 1200 Kwh (2019) 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi

PUSAT

PUSAT

Belanja K/L, al. Peningkatan produksiberas, jagung, kedelai dll Belanja Non K/L, al. Subsidi Pupuk bagi Petani

Belanja K/L, al. Meningkatkan pengeloaan susidi energi; Pembangunan Kilang Baru Belanja Non K/L, al. Subsidi BBM, LPG 3 Kg dan LGV

BAPPENAS

System Integrator

DAERAH Rehabilitasi dan Pengembangan jaringan irigasi tersier; Pengembangan air tanah dangkal, air permukaan dll

BUMN Penyediaan dan penyaluran beras (Perum Bulog) Mendukung program kemitraan usaha nelayan individu (PT Perikanan Nusantara)

SWASTA /PPP Independent Power Producers LIstrik; Penyediaan gas untuk kelistrikan;

BAPPENAS

System Integrator

Biodiesel; KA Borneo

DAERAH Rehabilitasi instalasi Biogas; Dukungan Pembangunan PLTMH off grid; Dukungan instalasi biogas skala rumah tangga

BUMN Menunjang kebijakan dan program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah (PT Geo Dipa Energy) Meningkatkan kapasitas pelayanan penyediaan listrik (PT PLN)

Slide - 99

100


PEDOMAN SERIAL MULTILATERAL MEETING

Oleh : Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bappenas, 22 Februari 2016

PENGANTAR TUJUAN : • Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur (dinyatakan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas) • Diperlukan keterlibatan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017 yang terintegrasi tersebut.

OUTPUT : • Pencapaian kesepakatan antar stakeholders terhadap: • sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran (Form B) • kerangka pendanaan (Form C) • kerangka regulasi (Form D) • kerangka kelembagaan (Form D) • lokasi (Form E)

PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR : Program/Kegiatan KL tidak dilakukan perubahan – hanya sebagai “rumah”, perubahan dilakukan pada sasaran/output dan indikator 102

PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, SPASIAL PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN

Program Prioritas

Program Prioritas Kegiatan Prioritas

103

MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN Program Prioritas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya (Protein Hewani)

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Pembangunan Embung/Dam Parit Kegiatan Prioritas

Kementerian Program Kegiatan / Lembaga Kementerian Program Pengelolaan Air Pertanian Penyediaan dan Irigasi Untuk Pengembangan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian “Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Dalam Mendukung Produksi Pertanian

Indikator Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air

Lokasi Belum Ditentukan : Belum Ditentukan

Target Alokasi Ket 2017 (Juta Rp.) 300000 650.000,0


Program Pengelolaan Bendungan yang dibangun Jumlah Aceh, Sumut; Pengelolaan Waduk, Embung, Bendungan/Wa Sumsel; Sumber Daya Air Situ Serta duk yang Lampung; Bangunan dibangun Kepri; Jabar; Penampung Air Jateng; Jatim; Menjadi alat ukur kinerja oleh Lainnya Banten; Bali; Presiden/Kabinet, untuk itu NTB; NTT; perlu sasaran yang konkret Kalsel; Kaltim;

29 15.000.000,0 waduk lanjutan, 9 waduk baru

Sulut; Sulsel; Sultra;

104

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN (FORM C) Program Prioritas Reforma Agraria

Kegiatan Prioritas Inventarisasi Pendataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah (P4). Redistribusi Tanah. Legalisasi Aset Tanah (Prona, Sertipikasi Lintas Sektor: Petani, Nelayan, UKM, Transmigrasi)

Belanja Non K/L (Juta Rp.) 0

Belanja Transfer Daerah (Juta Rp.) 0

Penyertaan Modal Negara (Juta Rp.) 0

Kerjasama Pemerintah Swasta (Juta Rp.)

Total 0

120,548

85,119

0

0

0

0

0

85,119

431,874

0

0

0

0

0

431,874

Identifikasi Tanah Terlantar

38,058

0

0

0

0

0

38,058

43,608

0

0

0

0

0

43,608

20

0

0

0

0

0

20

46,014,351

0

0

0

0

0

46,014,361

0

0

31,000,000

0

0

0

31,000,000

3,875,000

0

0

0

0

0

3,875,000

5,5

0

0

0

0

0

5,5

Penguatan Desa Mandiri Benih

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya (Protein Hewani)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Pembangunan Embung/Dam Parit

Pengembangan Pertanian Organik

Utama Pendukung 120,548 0

Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa Mandiri Benih

Program Prioritas

Belanja K/L (Juta Rp.)

Penyaluran Subsidi Benih dan Pupuk

Kegiatan Prioritas

Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Desa Pertanian Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura Desa Pertanian Organik Padi Desa Pertanian Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat

130

0

0

0

0

0

130

6,2

0

0

0

0

0

6,2

105

PENAJAMAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS • Program Prioritas (Level 1) - Perlu dipilih fokus atau penekanan pada satu atau beberapa (2-3) program prioritas tertentu dari keseluruhan program prioritas • Kegiatan Prioritas (Level 2) - Nomenklatur Kegiatan Prioritas perlu dipertajam - Perlu dipilih fokus pada satu atau beberapa (2-3) kegiatan prioritas tertentu - Dijabarkan secara cermat dalam program dan kegiatan K/L melalui Form B • Penyusunan Sasaran Kegiatan (penyederhanaan nomenklatur) - Program dan Kegiatan K/L hanya “rumah” dari pelaksanaan program dan kegiatan prioritas - Dalam penyusunan sasaran kegiatan harus mencerminkan barang atau jasa yang konkret dari suatu kegiatan dan tidak menggunakan kalimat ‘bersayap’

106

LANJUTAN... Contoh Penyempurnaan Sasaran : • •

Program Prioritas “Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru” Kegiatan Prioritas ”SID Perluasan Sawah 500 ribu Ha dan Perluasan Sawah Baru 266.700 Ha”

Program/Kegiatan Sasaran Indikator K/L Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan dan Meningkatnya luasan areal pertanian, - Jumlah Survey CPCL dan Perlindungan Lahan pengoptimalan lahan, dan mengendalikan laju Pemetaan Design Cetak Sawah Pertanian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (Dokumen) serta mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatan sertifikat tanah petani

Program/Kegiatan K/L Sasaran Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Meningkatnya armada perikanan - Jumlah kapal perikanan yang Pengelolaan Kapal terbangun (unit) tangkap nasional yang modern, Perikanan, Alat efisien dan berdaya saing Penangkap Ikan, dan - Jumlah kapal 30 GT yang Sertifikasi Awak Kapal terbangun di wilayah Perikanan perbatasan (unit) - Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)

Usulan Reformulasi:

Usulan Reformulasi: Sasaran

Indikator

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Program Prioritas “Peningkatan Produksi Perikanan” Kegiatan Prioritas “Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap”

Kondisi Eksisting:

Kondisi Eksisting:

Program/Kegiatan K/L

• •

Survei, Investigasi dan Desain Perluasan Sawah (kegiatan)

- Jumlah Survey CPCL dan Pemetaan Design Cetak Sawah (Kegiatan)

Perluasan Sawah Baru (Ha)

- Jumlah Perluasan Sawah (Ha)

Program/Kegiatan K/L Sasaran Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Kapal perikanan yang dibangun (unit) Kapal perikanan berukuran > 30 GT yang dibangun di wilayah perbatasan (unit) Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dibangun dan dioperasikan(unit)

Indikator - Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit) - Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan (unit) - Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)

107

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

• Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak • Ratas Kerangka Ekonomi Makro dan Resource Envelope

Jan

• Sinkronisasi Data Dokumen Perencanaan dan Penganggaran • Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Feb

• Musrenbangprov • Rangkaian Musrenbangnas

Mar

• Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif • SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif • Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak • Penyusunan Rencana Kerja K/L

Apr

• Penyampaian dan Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentang Pagu Anggaran K/L

Mei

Jun

• Rancangan RKP • Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ke DPR • Pembicaraan Pendahuluan

Jul

Agust

• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP • Perpres RKP • Penelaahan RKA-KL • Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN

• Penetapan UU APBN • Surat Menkeu tentang Kesepakatan Pemerintah - DPR • Penelaahan RKA K/L

Sep

Okt

• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

• Finalisasi DIPA • Kepres APBN • Kepres RKP

Nov

Des

• Kepres Alokasi Anggaran

Slide - 108

4 – 11 Mar

AGENDA PELAKSANAAN

BILATERAL MEETING

23 – 29 Feb

RANC. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TA 2017

MULTILATERAL MEETING I PEMBAHASAN : • Pembahasan dan penajaman program prioritas dan kegiatan Prioritas

OUTPUT : • Form B-E • Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail) • Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)

OUTPUT : • Form A Kata Kunci : “Holistik, Tematik dan Terintegrasi” “Money Follow Program”

31 Mar – 30 Apr RANGKAIAN MUSRENBANG (Prov dan Nas) DAN TRILATERAL MEETING Penajaman dan peningkatan kesiapan program/kegiatan Prioritas termasuk DAK bersama dengan K/L & Daerah

Mei RANCANGAN RKP Rancangan RKP

4 – 8 Apr MULTILATERAL MEETING II

1. Penyampaian pemuktahiran Prioritas Nasional 2. Penajaman sasaran-target-lokus

Mei PEMBICARAAN PENDAHULUAN Pembicaraan Pendahuluan KEM PPKF dan Rancangan RKP dengan DPR

PEMBAHASAN : • Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017dan Forward Estimate • Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum) • Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)

31 Mar RAKORBANGPUS 1. Penyampaian RA RKP TA 2017 2. Penyampaian Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu) 30 Apr s/d akhir Juni TRILATERAL MEETING Lanjutan pembahasan dan penajaman program/kegiatan K/L

29 Mar SIDANG KABINET Penyampaian Draft Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L 2017

Akhir Juni – Awal Juli RKP Pagu Anggaran dan Ranc Akhir RKP

MULTILATERAL MEETING • Multilateral Meeting dilaksanakan dalam 3 periode, • Periode I (23-29 Feb), Multilateral Meeting I: periode pengenalan dan diskusi masingmasing Prioritas Pembangunan dengan K/L dan Pemda, dalam hal: • Sasaran Prioritas Pembangunan • Arah Kebijakan • Program Prioritas (Level 1), dan • Kegiatan Prioritas (Level 2) Peserta adalah semua K/L yang terlibat dalam satu Prioritas Pembangunan dengan mitra Deputi dan Direktorat di Bappenas.

• Periode II (4-11 Maret), Bilateral Meeting. Berdasarkan koridor yang telah disepakati bersama, masing-masing Deputi/Direktorat Bappenas melakukan Bilateral Meeting dengan mitra kerja untuk menajamkan Form B – E. • Periode III (4-8 April), Multilateral Meeting II: periode pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Forum lengkap di masing-masing Topik setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus. • Dalam periode ini akan ada kesepakatan yang harus dicapai yang ditandai oleh paraf oleh para Karo Perencanaan dengan Direktur terkait, dan tanda tangan oleh para Sekjen/Sestama dengan para Deputi.

110

Periode I – Multilateral Meeting I A. TUJUAN PELAKSANAAN 1. Melibatkan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017. 2. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur. 3. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait. 4. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. 5. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Periode I – Multilateral Meeting I B. KELUARAN Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap: • Sasaran prioritas nasional, • Arah Kebijakan prioritas nasional, • Program Prioritas (Level 1) dan • Kegiatan Prioritas (level 2). Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B – E.

Periode I – Multilateral Meeting I C. AGENDA DISKUSI 1. Pengantar Diskusi oleh Deputi Koordinator Prioritas Nasional dan Pengantar Kerangka Regulasi RKP 2017 (Kurang lebih 30 menit) 2. Diskusi terkait Sasaran Prioritas nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level 2) (2 Jam) 3. Kesimpulan berupa butir-butir kesepakatan dan Penutupan oleh Deputi Koordinator Prioritas Nasional

Periode I – Multilateral Meeting I D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Hari, Tanggal

: Selasa, 23 Februari 2016 s.d. Senin, 29 Februari 2016

Waktu

: Sesi Pagi : Jam 09:00 -12.00 WIB* Sesi Siang : Jam 14.00 – 17.00 WIB*

Tempat

: Ruang Serbaguna 1-5, Bappenas Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat 10310

Peserta adalah semua K/L yang terlibat dalam satu topik dengan mitra Deputi dan Direktorat di Bappenas, BUMN, dan pemerintah daerah untuk prioritas nasional dengan target lokasi yang spesifik.

Periode I – Multilateral Meeting I AGENDA MULTILATERAL MEETING I PENYUSUNAN RKP 2017 HARI/ TANGGAL

WAKTU

TEMPAT

Selasa 23/02/2016

09.00 - 12.00 13.30 - 16.30

RUANG SG 1-2 KEMARITIMAN DAN KELAUTAN KESEHATAN

Rabu 24/02/2016

09.00 - 12.00 13.30 - 16.30

DAERAH TERTINGGAL DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

RUANG SG 4-5 PENDIDIKAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN INDUSTRI & KEK INDUSTRI & KEK

13.30 - 16.30

KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM SERTA REFORMASI BIROKRASI KONEKTIVITAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIFITAS DIPLOMASI SERTA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN KONEKTIVITAS

Jumat 26/02/2016

08.30 - 11.30 14.00 - 17.00

REVOLUSI MENTAL REVOLUSI MENTAL

KEDAULATAN ENERGI DAERAH PERBATASAN

Senin 29/02/2016

09.00 - 12.00 13.30 - 16.30

KEDAULATAN PANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PARIWISATA PERKOTAAN

09.00 - 12.00 Kamis 25/02/2016

Periode I – Multilateral Meeting I • Kemen PPN/Bappenas menyiapkan dan menyampaikan Sasaran PN, Arah Kebijakan PN, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang merupakan hasil dari Serial Workshop Internal yang telah diadakan sebelumnya, dan telah diinput ke dalam aplikasi SIMU dan dicetak dalam Buku Multilateral Meeting. • K/L menyiapkan bahan-bahan terkait Prioritas Nasional dan memberi masukan atas sasaran serta Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan memperhatikan lintas sektor. • Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatan atas Sasaran, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level 2): Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting. K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagai bahan pembahasan dalam Bilateral Meeting.

Visi Misi

ALUR PIKIR Program K/L dan Urusan Pemerintahan Daerah

VISI-MISI • Visi + 7 Misi

NAWACITA

Strategi Pembangunan

• 9 Agenda Pembangunan

Program dan Kegiatan Prioritas

• Program K/L • Kegiatan K/L

Program dan Kegiatan Prioritas

• Urusan Pemerintahan • Urusan Pemerintahan

• Norma Pembangunan • Dimensi Pembangunan • Kondisi Perlu

117

STANDARISASI PENAMAAN

FORM A

Prioritas Nasional

TOPIK/TEMA (KEDAULATAN PANGAN)

Program Prioritas

KEGIATAN UTAMA

Kegiatan Prioritas

KEGIATAN PENDUKUNG

FORM B

Program Kegiatan Program Prioritas Prioritas K/L

FORM C Kegiatan K/L

FORM D Sasaran K/L

FORM E

Indikator

Target 118

Periode II – Bilateral Meeting • Bilateral Meeting adalah pertemuan Direktorat Bappenas dengan mitra kerja K/L membahas isu spesifik dalam koridor Prioritas Nasional. • Jadwal: 1 Maret – 8 Maret 2016 • Pembahasan Bilateral Meeting difokuskan pada penajaman Form B – E.

119

Periode III – Multilateral Meeting II • Multilateral Meeting II adalah pertemuan pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam satu kesatuan untuk pencapaian satu Prioritas Nasional setelah adanya Pagu Indikatif dan pelaksanaan Rakorbangpus • Jadwal: 1 April - 12 April 2016 • Setiap hari akan ada 2 Forum pembahasan secara pararel, dengan ketersediaan waktu dari pukul 9.00 s/d pukul 17.00. • Tempat: Ruang Rapat SG 1-2 dan Ruang Rapat SG 4-5.

120

TERIMA KASIH

Slide - 121

122


PEMBAHASAN KERANGKA PENDANAAN BILATERAL MEETING KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 22 Februari 2016

DASAR HUKUM UU 17/2003 tentang Keuangan Negara • Pasal 12 ayat 2 Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Pasal 4 ayat 3 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. • Pasal 6 ayat 1 dan 2 Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. • Pasal 25 ayat 1 RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN

124

BILATERAL MEETING • Pertemuan Bappenas – K/L dengan tujuan menuangkan hasil kesepakatan Multilateral Meeting dalam bentuk penugasan dan pagu masing-masing K/L • Fokus pembahasan pada prioritas nasional, untuk Program/Kegiatan lainnya menggunakan koridor Norma dan Standar Perencanaan • Output : oPenajaman penugasan Kegiatan Prioritas Nasional (target dan pendanaannya) oVerifikasi kegiatan diluar prioritas oHal – hal yang penting dan mendesak untuk didanai (contoh: Asian Games, 100 prioritas Presiden dan lainnya ) 125


Kegiatan Prioritas


Kementerian Peningkatan Pemanfaatan Pertanian Produksi Padi dan Lahan Tidur Pangan Lain (Optimasi Lahan)

Program Prioritas

Program

Kegiatan


Kegiatan Prioritas

Sasaran Memanfaatkan 10.000 ha lahan tidur untuk pertanian. Untuk padi = …. Ha Untuk Jagung = …... Ha Lainnya = ……Ha

Indikator Termanfaatkan nya 10.000 ha bekas lahan tidur untuk pertanian.

Lokasi Kabupaten A, B, C, D Koordinat : ………

Target 2017

Alokasi (Juta Rp.)

10.000 ha


Peningkatan Pencetakan Sawah Kementerian Produksi Padi dan Baru Pertanian Pangan Lain

Program Perluasan dan Tercetaknya 266.700 Ha Penyediaan dan Perlindungan Sawah Baru Pengembangan Lahan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian


Kabupaten A, Tercetaknya B,C,D 266,700 Ha Koordinat : A Sawah Baru, ……… B………. yang C………. D………. dibuktikan dengan lokasi yang jelas, ada dukungan irigasi sehingga Sawah tersebut dapat dimanfaatkan.


266.700 Ha

126

Ket


Kegiatan Prioritas


Peningkatan Pencetakan Sawah Kementerian Pertanian Produksi Padi dan Baru Pangan Lain

Program Prioritas

Program

Kegiatan


Kegiatan Prioritas

Sasaran

Indikator

Terlindunginya x 000 Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan untuk Penggunaan lain. lain. Terbitnya x buah Perda yang melindungi Lahan Irigasi Teknis

Lokasi

Target 2017

Kabupaten A, B, C, D Koordinat : ………

10.000 ha

Tersalurnya 7.300 Kab A …Unit; Unit Alsintan kepada Kab B…Unit ; Petani atau Kab. C….Unit Kelompok Tani dengan subsidi x % dari harga

7.300 unit

Alokasi (Juta Rp.)

Penyederhanaan Nomenklatur Peningkatan Penyaluran Produksi Padi dan bantuan alat dan Pangan Lain mesin pertanian

Kementerian Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian



Memberikan subsidi x % atas harga Alsintan, sehingga Petani/Kelompok Tani membeli Alsintan, menggunakan dan merawatnya.

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret 127

Ket

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (3/4) PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN Kegiatan Program Prioritas Prioritas Peningkatan Penyaluran Produksi Padi dan bantuan alat dan Pangan Lain mesin pertanian

Program Prioritas

Kementerian Program / Lembaga Kementerian Program Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan

Sasaran


Terbangunnya sistem Pengelolaan dan Pemeliharaan Alsintan x 000 unit yang sudah disalurkan kpd Petani/Kel.Tani sehinga Alsintan tsb bermanfaat yang berkesinambungan

Kegiatan Prioritas

Indikator

Lokasi

Terbangunnya Kabupaten A, Sistem Pengelolaan B, C, D dan Pemeliharaan x 000 unit Alsintan ex pemberian Pemerintah (koperasi, Kel. Tani, Bengkel Bersama, dan lainnya)

Target Alokasi 2017 (Juta Rp.) x 000 unit

Penyederhanaan Nomenklatur Peningkatan Penyaluran Kementerian Produksi Padi dan subsidi benih dan Pertanian Pangan Lain pupuk

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Tersalurkannya … Pengelolaan 00) Ton Benih Padi Sistem Penyediaan Benih Unggul Tanaman Pangan


Tersalurkannya … 00) Ton Benih Padi Unggul menjelang musim tanam

Seluruh ... 00) ton Indonesia benih padi dengan pembagian perlokasi sbb:


128

Ket


Kegiatan Prioritas

Peningkatan Produksi Penyaluran subsidi Padi dan Pangan Lain benih dan pupuk

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga Kementerian Pertanian

Program

Kegiatan

Sasaran

Program Peningkatan Fasilitasi Pupuk dan Tersalurnya 9,55 juta Produksi, Pestisida Ton Pupuk Produktivitas dan Bersubsidi Mutu Hasil Tanaman Pangan


Peningkatan Produksi Rehabilitasi Jaringan Pekerjaan Umum Program Pengelolaan Padi dan Pangan Lain Irigasi; Pembangunan dan Perumahan Sumber Daya Air Waduk; Pembangunan Rakyat embung

Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya

Indikator Tersalurnya 9,55 juta Ton Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari : ….. Ton Pupuk Urea ……Ton Pupuk TSP …... Ton Pupuk ZA ……Ton Pupuk Organik

Lokasi Seluruh Indonesia dengan pembagian perlokasi sbb:

Target 2017

Alokasi (Juta Rp.)

9,55 Ton Pupuk

Penyederhanaan Nomenklatur ... buah … buah Waduk yang Terbangunnya … buah Waduk Pembangunan embung dibangun dan … buah dan terpeliharanya …. buah Waduk baru, dengan baru Waduk yang Waduk lokasi sbb: .... terpelihara Pemeliharaan Waduk ..... buah eksisting, dengan embung Menjadi alat ukur kinerja oleh lokasi sbb: ... dipelihara

Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret

Peningkatan Produksi Rehabilitasi Jaringan Pekerjaan Umum Program Pengelolaan Padi dan Pangan Lain Irigasi; Pembangunan dan Perumahan Sumber Daya Air Waduk; Pembangunan Rakyat embung

Pengelolaan Waduk, Terbangun dan Embung, Situ Serta terpeliharanya ,,, Bangunan buah Embung Penampung Air Lainnya

Terbangunnya … buah Embung dan terpeliharanya …. buah Embung

Pembangunan Embung dengan lokasi sbb: ... Pemeliharaan Embung, dengan lokasi sbb:....

129

Ket

1.

URUTAN KERJA PEMBAHASAN KEGIATAN PRIORITAS VERIFIKASI NORMA DAN STANDAR NORMA 1) Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait;

STANDAR 1) 2)

2) Pembangunan untuk manusia dan masyarakat, harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan menjadi masyarakat yang lemah (entitled society); 3) Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang makin melebar; 4) Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem; 5) Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

2.

3) 4)

Standar Nomenklatur Program dan Kegiatan Standar Pendanaan o Identifikasi sumber pembiayaan yang berasal dari swasta, KPS, BUMN/BUMD, serta APBN/APBD sesuai dengan kewenangannya o Dalam rangka percepatan kegiatan/proyek dimungkinkan langsung dilaksanakan BUMN Standar Pemanfaatan : telaah keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan dampak bagi pencapaian sasaran pembangunan Standar Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan, a.l. : o Kesiapan Dokumen Detail Engineering Design (DED) o Kesiapan Lahan

PENAJAMAN TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN Identifikasi target dan alokasi tahun 2016 Identifikasi target dan kebutuhan alokasi tahun 2017 (termasuk forward estimates nya)

3.

MEMBERIKAN CATATAN PEMBAHASAN, JIKA TERDAPAT : Ketidaksesuaian dengan Norma dan Standar misal jika telah merupakan kewenangan daerah maka diusulkan untuk dialihkan pada DAK Terdapat potensi efisiensi dari pagu APBN 2016, contoh adanya kegiatan yang telah selesai atau terdapat penilaian kapasitas pelaksanaan Adanya usulan tambahan pendanaan yang mendesak diluar kegiatan prioritas hasil Multilateral (kegiatan, sasaran, target dan kebutuhan pendanaan) serta Hal – hal yang penting dan mendesak untuk didanai (contoh: Asian Games, 100 prioritas Presiden dan lainnya ) 130

URUTAN KERJA PEMBAHASAN KEGIATAN DILUAR PRIORITAS NASIONAL

1. VERIFIKASI NORMA DAN STANDAR NORMA

1) Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait; 2) Pembangunan untuk manusia dan masyarakat, harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan menjadi masyarakat yang lemah (entitled society); 3) Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang makin melebar; 4) Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem; 5) Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

STANDAR 1) 2)

3)

Standar Nomenklatur Program dan Kegiatan Standar Pendanaan o Identifikasi sumber pembiayaan yang berasal dari swasta, KPS, BUMN/BUMD, serta APBN/APBD sesuai dengan kewenangannya o Dalam rangka percepatan kegiatan/proyek dimungkinkan langsung dilaksanakan BUMN Standar Pemanfaatan : o Catatan umum pendanaan program o Untuk kegiatan diluar prioritas yang menjadi bagian program prioritas juga ditelaah secara umum

Verifikasi kesesuaian Norma dilakukan pada kegiatan diluar prioritas tersebut, jika sebuah program hanya terdiri dari kegiatan diluar prioritas, maka verifikasi dilakukan pada tingkat program 2. DAPAT MENGGUNAKAN SASARAN DAN INDIKATOR YANG TELAH ADA 3. MEMBERIKAN CATATAN PEMBAHASAN, JIKA TERDAPAT : • Program/kegiatan yang tidak sesuai dengan norma untuk kemudian diusulkan untuk berlanjut atau tidak lanjut • Ada kebutuhan mendesak lainnya • Hal lainnya yang dianggap perlu 131

CONTOH Badan Standardisasi Nasional Program/Kegiatan

Sasaran Program

Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran Program Dukungan yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis yang efektif Lainnya BSN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN Program Pengembangan Standardisasi Nasional

Indikator Kinerja Program

Target 2016

Opini BPK atas Laporan Keuangan Penilaian PMPRB Penyelesaian reorganisasi BSN Nilai LAKIP Nilai kepatuhan layanan publik Persentase SDM yang sesuai kebutuhan organisasi

WTP 80 100 74 865 100

Persentase penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan

80%

Persentase PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan pedoman standardisasi nasional

40%

2017

Alokasi (Rp. Miliar) 2016 2017

Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI

472 industri

Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

8 dokumen

Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan produk bertanda SNI

7

Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik

7

Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global

7

Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tingkat persepsi publik tarhadap layanan jasa standardisasi dan penilaian kesesuaian

7

Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 7

132

PENUTUP • Fokus pembahasan pada prioritas nasional, untuk Program/Kegiatan lainnya menggunakan koridor Norma dan Standar Perencanaan • Kegiatan prioritas dilakukan pembahasan dengan mendalam • Program/kegiatan lainnya dilakukan hanya dengan koridor tertentu (verifikasi norma dan standar dengan penjelasan yang diperlukan) • Implementasi “Money Follow Program” alokasi diarahkan pada Program Prioritas (berikut Kegiatan Prioritas) • Untuk kegiatan yang mendesak namun diluar pembahasan Multilateral dapat diajukan melalui catatan pembahasan

133

TERIMA KASIH

134

135


AGENDA DAN SUSUNAN ACARA MULTILATERAL MEETING TAHAP I PENYUSUNAN RKP 2017 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 23-29 Februari 2016

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

TERIMA KASIH

Slide - 147

PENYUSUNAN RKP 2017 BUKU PEGANGAN SERIAL MULTILATERAL MEETING 23 FEBRUARI 31 MARET 2016

Recommend Documents