MULTILATERAL MEETING Penyusunan RKP 2017 BIDANG PEMBANGUNAN PERKOTAAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING Penyusunan RKP 2017 BIDANG PEMBANGUNAN PERKOTAAN Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Jakarta, 29 Februari 2016

PENDAHULUAN TUJUAN MULTILATERAL MEETING I 1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur. 2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait. 3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. 4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas.

KELUARAN 1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas nasional dan arah kebijakan prioritas nasional 2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2) yang memerlukan dukungan lintas K/L (Form A) 3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B – E.

2

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) TEMA RKP 2017 “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” 

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.



Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.



Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. 3

PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL



Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.



Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).



Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

4

KONDISI KOTA DAN KAWASAN PERKOTAAN

5

Urbanisasi Desa ke Kota Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2,75% pertahun, lebih besar dari nasional 1,17% per tahun.  2015: 59,35% penduduk sudah hidup di kota

90

Persentase (%)

80 70 60 50 40 30 20

54.19

48.39 51.61

45.81

59.35

40.65

67.66

63.84

36.16

10

32.34

71.89

28.11

75.77

24.23

79.26

20.74

82.37

17.63

0

2005

2010

2015

Persentase Penduduk Perkotaan

2020

2025 Tahun

2030

2035

2040

2045

Sumber: Diolah dari BPS, 2014

Persentase Penduduk Perdesaan

2045: 82,37% penduduk akan hidup di kota!

Sebaran Kota-Kota di Indonesia

7

Peran Kota-Kota dalam Pertumbuhan Ekonomi 90,000 80,000

Metropolitan

76,523

70,000

67,706 60,807

60,000 50,000

54,193 46,471

40,000 30,000 20,000 10,000 0

Perkembangan JUMLAH PENDUDUK Metropolitan di Indonesia 2005-2025 • Kepadatan Ekonomi terkonsentrasi di pusat perkotaan, terutama pada kawasan padat penduduk perkotaan di metropolitan, kota besar dan kota sedang. • urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di perkotaan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota dan peningkatan pendapatan masyarakat perkotaan. • Peran Kota Metropolitan dan Kota Sedang sebagai pembangkit ekonomi perkotaan karena berkembangnya bisnis dan jasa.

27,529 23,912

29,710 26,599

13,149

14,622

33,202 30,089 16,156

36,632 33,027 17,822

39,737 36,978

Metropolitan Besar

19,965

Sedang Kecil

2009

2010

2011

2012

2013

Metropolitan

46,471

54,193

60,807

67,706

76,523

Besar

23,912

26,599

30,089

33,027

36,978

Sedang

27,529

29,710

33,202

36,632

39,737

Kecil

13,149

14,622

16,156

17,822

19,965 : BPS, 2009-2013 Sumber

Pertumbuhan PDB Metropolitan di Indonesia • Namun, urbanisasi kota-kota Indonesia belum dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. • Peningkatan 1% urbanisasi hanya memberikan dampak pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 2%, dibandingkan dengan 6% di Tiongkok, 8% di Vietnam, 10% di Thailand). • Meningkatnya Kesenjangan AntarWilayah dan antara desa-kota. • Rendahnya produktivitas di perkotaan, didukung kualitas SDM yang tinggi.

8

Perkembangan Kawasan Perkotaan Kota Baru Kota Sedang

Kawasan yang direncanakan menjadi kota baru

Kota Otonom

3% 11%

11% 26%

Perkembangan JUMLAH KOTA Sedang di Indonesia 2005-2025

• Sampai dengan tahun 2012, pertumbuhan kota ratarata mencapai 19% per tahun; • Kota-kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000500.000 jiwa (kota sedang) merupakan kota dengan proporsi terbesar, yang tersebar di luar Jawa.

Kawasan bercirikan perkotaan di Kabupaten

49%

Ibu Kota Kabupaten

Sumber: Diolah dari Kabupaten/Kota Dalam Angka 2007-2012

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

POTENSI GEOGRAFI SOSIAL-BUDAYA tantangan

Kualitas dan kapasitas aparatur Pemerintah kota atau kabupaten, partisipasi masyarakat, profesional, dan swasta

Kemiskinan, Masalah Sosial, Keamanan di Kota Besar

INKLUSIF, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Efisiensi dan Pengendalian

Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembiayaan pembangunan perkotaan

Peraturan yang berorientasi kepada sektoral vs pendekatan yang terintegrasi antar kota dalam sistem kewilayahan

Rendahnya daya saing, produktivitas, belum berkembangnya ekonomi lokal kota

DAYA SAING GLOBAL tantangan

Penyediaan lahan, tidak terkontrolnya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan

ISU PERKOTAAN MULTI DIMENSI DAN MULTISEKTOR

Kesenjangan antarkota antar wilayah, antara desa-kota

Kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, modal sosial, dan belum termanfaatkannya sosial-budaya

Sustainable Development Goals (SDG’s) Agenda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

End poverty in all it forms everywhere

End hunger, achieve food security and improves nutrition and promote sustainable agriculture Ensure healthy lives and promote well beingfor all at all ages Ensure inclusive and equitable quality education and promote life long learning Achieve gender equality and empower all women and girls Ensure availability and sustainable management Of Water And Sanitation For All Ensure Access To Affordable, Reliable, Sustainable, And Modern Energy For All Promote Sustained, Inclusive And Sustainable Economic Growth, Full And Productive Employment And Decent Work For All Build Resilient Infrastructure, Promote Inclusive And Sustainable Industrialization And Foster Innovation Reduce Inequality Within And Among Countries MAKE CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS INCLUSIVE, SAFE, RESILIENT AND SUSTAINABLE Ensure Sustainable Consumption And Production Patterns Take urgent action to combat climate change and its impacts Conserve And Sustainably Use The Oceans, Seas And Marine Resources For Sustainable Development Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

Sustainable City Development

1.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan 2015 - 2045 KOTA MASA DEPAN: Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing Kota Layak yang aman dan nyaman

Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana

Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi

Strong Neighboorhoods

Green Openspace

Smart Economy

Walkable

Green Waste

Smart People

Affordable

Green Transportation

Smart Governance

Comfortable

Green Water

Smart Mobility

Cultural

Green Energy

Smart Environment

Connectivity

Green Building

Smart Living

Resilience

Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal

Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota dalam SISTEM PERKOTAAN NASIONAL berbasis kewilayahan

JALAN MENUJU KOTA MASA DEPAN: KOTA BERKELANJUTAN

RPJPN 2005-2025

KOTA MASA DEPAN INDONESIA: KOTA

RPJPN 2025-2045

BERKELANJUTAN

100% Indikator Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) terpenuhi sesuai dengan Kota Layak Huni, Aman, Nyaman

Baseline

2015

2025

100% indikator Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi terwujud di seluruh kota.

100% indikator Kota Hijau dan Berketahanan Iklim dan Bencana terpenuhi di semua kota

2035

2045

1

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN (SPP), MELALUI: INDIKATOR KOTA LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN, KOTA HIJAU, KOTA CERDAS DAN BERDAYA SAING .

2

100% indikator tata kelola kota berkelanjutan terwujud di seluruh kota.

3

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

100% perkotaan memenuhi fungsinya

KEBIJAKAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

14

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2015 - 2019 MISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL Meningkatkan pemerataan pembangunan kotakota sesuai peran dan fungsinya dalam Sistem Perkotaan Nasional

Mengembangkan prasarana dan sarana dalam memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

Membangun hunian kota yang layak, aman dan nyaman, berbasis lingkungan , sosial dan budaya yang beragam

Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota, dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan

Membangun kegiatan perekonomian dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif, kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis IT

Perwujudan tata kelola dan kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN 1. Mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan

SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN 2015 - 2019 Pembangunan 5 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali

2. Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP)

Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada

3. Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

Optimalisasi 20 kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

4. Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan TIK 5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional

Pembangunan 10 Kota Baru

TUJUAN 1. Mewujudkan kota berkelanjutan yang berdaya saing 2. Mengurangi kesenjangan AntarWilayah desa-kota

Upaya perwujudan keterkaitan desakota dilakukan dengan memperkuat 39 pusat-pusat pertumbuhan, meliputi 27 pusat tersebar di KTI dan 12 pusat tersebar di KBI

15

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL Bidang Pembangunan Perkotaan dalam RPJMN 2015-2019 Indikator

2015

2016

2017

2018

2019



Pembangunan Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali

1 Kawasan Metropolitan




5 Kawasan Perkotaan Metropolitan



Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada





7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada



Optimalisasi kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

3 Kota Otonom Sedang







Pembangunan 10 Kota Baru

2 kota baru

2 kota baru

2 kota baru

2 kota baru

10 Kota Baru

16

5 Program Prioritas 19 Kementerian/Lembaga Level 1 Kegiatan Mewujudkan Sistem Perkotaan  Kementerian Dalam Negeri  Kementerian ATR

Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota

Pembangunan Perkotaan “ Kota

 Kementerian Perhubungan  Kementerian PU PR  Kementerian ATR

Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP)

Layak huni, Kota

 Kementerian Kesehatan  Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  Kementerian Sosial  PU dan PR  Kementerian Perlindungan Wanita dan Anak  Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hijau Berketahanan, kota pintar Berdaya Saing”

 Kementerian Komunikasi dan Informatika  PU dan PR  Kementerian Perindustrian

Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK

Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

 Kementerian PU dan PR  Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup  Kementerian Perhubungan 18

Kegiatan Prioritas 1: Perwujudan Sistem Perkotaan Level 2 Kegiatan Pengaturan KSN Perkotaan

 Kementerian PUPR  Kementerian Agraria dan Pertanahan

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

0

Peningkatan Konektivitas dan pengembanga n PKN, PKW, dan Kawasan Strategis lainnya

 Kementerian Perhubungan  Kementerian PUPR 19

Kegiatan Prioritas 2: Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan Level 2 Kegiatan Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan

 Kementerian Sosial  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

 Kementerian Perhubungan  Swasta  BPPT

Tersedianya sistem transportasi publik


      

Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kementerian Sosial Kementerian PUPR Kementerian Perlindungan Wanita dan Anak BNPB Kemendagri

Peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya

Tersedianya sarana permukiman

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Kementerian Kesehatan  Kementerian Sosial  Kementerian Ristek Dikti

 Kementerian PUPERA  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  BPPT 20

Kegiatan Prioritas 3: Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana Level 2 Kegiatan

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  BPPT

Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan

Sistem informasi kualitas lingkungan perkotaan

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Kementerian PUPR  Kementerian ESDM  Kementerian Perindustrian

green waste


   

Kementerian PUPR Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian ATR BNPB

membangun ketahanan kota (urban resilience)

green transportation

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  BNPB  BPPT  Kementerian ATR

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Kementerian Perhubungan

21

Kegiatan Prioritas 4: Kota Cerdas dan Berdaya Saing Level 2 Kegiatan city branding

   

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pariwisata Kementerian Perdagangan Kementerian KUKM

Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK Untuk mendorong keterkaitan desakota

• Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Bekraf • Kementerian KUKM

Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

    

Kementerian Perindustrian Kementerian Kominfo Kemendagri BPPT Kementerian PUPR

22

Kegiatan Prioritas 5: Kapasitas Pengelolaan Kota Level 2 Kegiatan sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan

   

Kementerian Dalam Negeri Kementerian PUPR BNPB BIG

basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu

 Kementerian Dalam Negeri

Memperkuat Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan


   

Kementerian Dalam Negeri Kementerian PUPERA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BNPB

Meningkatkan kapasitas pemimpin kota

Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota

 Kementerian Dalam Negeri

 Kementerian Dalam Negeri  Kementerian Sosial 23

FORM KESEPAKATAN KEMENTERIAN Prioritas Nasional

Program Prioritas 1.1

PERKOTAAN 1.2

1.3

Kegiatan Prioritas

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

1.1.1

Pengaturan KSN Perkotaan

1.1.2

Peningkatan Konektivitas


1.2.1

Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan

1.2.2

Peningkatan pelayanan kesehatan

1.2.3 1.2.4

Peningkatan pelayanan Pendidikan Tersedianya sarana permukiman

1.2.5

Tersedianya sistem transportasi publik

1.2.6

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan


1.3.1

Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan

1.3.2

membangun ketahanan kota (urban resilience)

1.3.3

green transportation

1.3.4

green waste

Ceklis Kesepakatan Sepakat Tidak Sepakat

Perubahan Hasil kesepakatan

Peningkatan Konektivitas dan pengembangan PKN, PKW, dan Kawasan Strategis lainnya

24

Prioritas Nasional

PERKOTAAN

Program Prioritas 1.4

1.5

Kegiatan Prioritas

Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK Untuk mendorong keterkaitan desa-kota

1.4.1

city branding

1.4.2

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

1.4.3

Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif


1.5.1

sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan

1.5.2

Meningkatkan kapasitas pemimpin kota

1.5.3

Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota

1.5.4

Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan

1.5.5

basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu

Ceklis Kesepakatan Sepakat Tidak Sepakat

Perubahan Hasil kesepakatan

25

LAMPIRAN : LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN

26

SASARAN PRIORITAS PERKOTAAN NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7

LOKASI PRIORITAS KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN BARU Kawasan Perkotaan PATUNGRAYA AGUNG: Kota PAlembang, Kab. Banyuasin (Kec. beTUNG), Kab. Ogan Ilir (Ibu kota kabupaten IndRAlaYA), Kab. Ogan Komering Ilir (Ibu Kota Kabupaten Kayu AGUNG) Kawasan Perkotaan PALAPA Kota PAdang, Kab. Padang Pariaman (Kec. Lubuk Alung-LA) , Kota PAriaman Kawasan Perkotaan BANJARBAKULA Kota BANjarmasin, Kab. BanJARbaru, Kab. BAnjar, Kab. BaritoKUala, Kab. Tanah LAut Kawasan Perkotaan BIMINDO Kota BItung, Kab.MINahasa Utara, Kota ManaDO. Kawasan Perkotaan Mataram Raya Kota Mataram, Kab.Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah LOKASI PRIORITAS KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN YANG SUDAH ADA Kawasan Perkotaan JABODETABEK: Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor. Kawasan Perkotaan BANDUNG RAYA: Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang. Kawasan Perkotaan KEDUNGSEPUR: Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Ungaran, Kab. Demak, Purwodadi. Kawasan perkotaan GERBANGKERTOSUSILA: Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto. Kawasan Perkotaan MEBIDANGRO: Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab. Deli Serdang, Kab. Karo. Kawasan Perkotaan SARBAGITA: Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan. Kawasan Perkotaan MAMINASATA: Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. Gowa), Kab. Takalar.

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG Jayapura Sorong Ternate Ambon Bitung Gorontalo Palu Kendari Palopo Bau-Bau Singkawang Palangkaraya Banjarmasin Banjar Baru Tarakan Mataram Bima Kupang Lhokseumawe Payakumbuh Tanjung Pinang Tebing Tinggi Dumai Lubuklinggau 27

FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN

28

LAMPIRAN : PERAN DAN KONTRIBUSI PER KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN

29

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Program Prioritas

Mewujudkan Sistem

Kegiatan Prioritas

Pengaturan KSN Perkotaan

Perkotaan

Program K/L

Program Perencanaan Tata Ruang dan

Kegiatan K/L

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Peningkatan Konektivitas


Penataan Kawasan

Pemanfaatan Ruang


Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah


Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Perencanaan Tata Ruang

Meningkatkan Kapasitas

Sistem, peraturan dan


Pengelolaan Kota

prosedur Kota Berkelanjutan

Pemanfaatan Ruang 30

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Prioritas Mewujudkan Sistem Perkotaan

Kegiatan Prioritas

Program K/L

Peningkatan

Program Pengelolaan dan

Pembangunan dan Pengelolaan

Konektivitas

Penyelenggaraan Transportasi Darat

Prasarana Perhubungan Darat


Penyediaan sarana transportasi Laut

Penyelenggaraan Transportasi Laut

antar PKSN


Pembangunan, Rehabilitasi dan

Penyelenggaraan Transportasi Udara

Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman,

Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Kegiatan K/L

Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian




Angkutan dan Multimoda

Tersedianya sistem



transportasi publik


Angkutan dan Multimoda 31

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Mewujudkan Sistem

Peningkatan

Perkotaan

Konektivitas

Program K/L

Kegiatan K/L

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan

Program Penyelenggaraan Jalan

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Program Penyelenggaraan Jalan

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Pemenuhan Standar

Tersedianya sarana Program Pembinaan Dan Pengembangan

Pelayanan Perkotaan

permukiman

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Infrastruktur Permukiman

(SPP) untuk Program Pembinaan Dan Pengembangan

Mewujudkan Kota yang

Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan


Aman, Nyaman dan

Program Pembinaan Dan Pengembangan

Layak Huni, serta

Pembinaan dan Pengembangan Air Minum


Tertata Baik

Tersedianya sarana Program Pembinaan Dan Pengembangan dan prasarana


dasar perkotaan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai

Program Pembinaan Dan Pengembangan


Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan



Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman 32 Pantai

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

Tersedianya sarana dan prasarana dasar

untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan

perkotaan

Program K/L

Kegiatan K/L

Program Bina Administrasi Kewilayahan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

Layak Huni, serta Tertata Baik

Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing

City Branding

Program Bina Otonomi Daerah

dan Berbasis TIK Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota

Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah

Sistem, peraturan dan prosedur Kota


Berkelanjutan

Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Tata Ruang

Program Bina Administrasi Kewilayahan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Meningkatkan kapasitas pemimpin kota

Program Bina Otonomi Daerah

Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian

Perangkat Daerah Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan


antar kota Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan


Perkotaan Metropolitan Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu


33

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program K/L

Kegiatan K/L

Pemenuhan Standar

Tersedianya sarana dan

Program Penanggulangan Bencana

Penanganan Semburan dan

Pelayanan Perkotaan (SPP)

prasarana dasar perkotaan

Lumpur Sidoarjo

Luapan Lumpur

untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

34

KEMENTERIAN SOSIAL Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program K/L

Kegiatan K/L

Pemenuhan Standar Pelayanan

Penanggulangan kemiskinan

Program Penanganan Fakir

Penanganan Fakir Miskin

Perkotaan (SPP) untuk

perkotaan

Miskin

Perkotaan

Mewujudkan Kota yang Aman,

Program Penanganan Fakir

Penanganan Fakir Miskin

Nyaman dan Layak Huni, serta

Miskin

Perkotaan

Tertata Baik

Mengembangkan Kota Cerdas yang Pembangunan kapasitas masyarakat Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial Perorangan,

Berdaya Saing dan Berbasis TIK

Keluarga dan Kelembagaan

yang inovatif, kreatif dan produktif

Masyarakat

35

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program K/L

Kegiatan K/L

Pemenuhan Standar Pelayanan Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Penyediaan Layanan Kursus dan


Pendidikan Masyarakat

Pelatihan


Penyediaan Layanan Pendidikan


Keaksaraan dan Kesetaraan

Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Mengembangkan Kota Cerdas

Pembangunan kapasitas



yang Berdaya Saing dan

masyarakat yang inovatif,


Pelatihan

Berbasis TIK

kreatif dan produktif




Pelatihan

36

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Program Prioritas Mengembangkan Kota Hijau

Kegiatan Prioritas Green transportation

yang Berketahanan Iklim dan

Program K/L Program Pengendalian Pencemaran dan

Kegiatan K/L Pengendalian Pencemaran Udara

Kerusakan Lingkungan

Bencana

Mengembangkan Kota Hijau

Green waste

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Pengelolaan Sampah

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Pengelolaan Sampah

yang Berketahanan Iklim dan Bencana

37

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program K/L

Kegiatan K/L

Mengembangkan Kota Cerdas yang

Penggunaan Teknologi Informasi dan

Program Penumbuhan dan

Penumbuhan Industri

Berdaya Saing dan Berbasis TIK

Komunikasi (TIK)

Pengembangan Industri Logam,

Elektronika dan Telematika

Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

38

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Mengembangkan Kota Cerdas Penggunaan Teknologi yang Berdaya Saing dan

Informasi dan Komunikasi

Berbasis TIK

(TIK)

Program K/L

Kegiatan K/L

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Pembinaan dan Pengembangan EBisnis


Pembinaan dan Pengembangan EGovernment


Pembinaan dan Pengembangan

Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika

Mengembangkan Kota Cerdas Pembangunan kapasitas

Program Pengembangan Informasi dan

Pelayanan Informasi Kenegaraan

yang Berdaya Saing dan

masyarakat yang inovatif,

Komunikasi Publik

Melalui Media Publik

Berbasis TIK

kreatif dan produktif

Program Pengembangan Informasi dan

Pelayanan Informasi Kenegaraan

Komunikasi Publik

Melalui Media Publik 39

KEMENTERIAN KESEHATAN Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan

Program K/L Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat


Kegiatan K/L Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tertata Baik Tidak Menular

40

FOKUS PEMBANGUNAN PERKOTAAN

41

TERIMA KASIH

42

MULTILATERAL MEETING Penyusunan RKP 2017 BIDANG PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Recommend Documents