Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Wilayah Kalimantan dalam Rancangan Awal RKP 2018

REPUBLIK INDONESIA

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Wilayah Kalimantan dalam Rancangan Awal RKP 2018

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan dalam acara Musrenbang Regional Kalimantan Jakarta, 18 April 2017

Kerangka Paparan Pengantar

Kerangka Makro dan Wilayah Rancangan Tema, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018

Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP 2018 di Wilayah Kalimantan Penutup Lampiran

2

3

1

Pengantar

Pengantar 1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follows Program. 2. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan HolistikTematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

• Pengendalian perencanaan • Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018 • Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan • Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

4

Perkuatan Implementasi Money Follows Program

RKP 2018

Menajamkan Prioritas Nasional

10 PN dan 30 Program Prioritas

Memastikan pelaksanaan program

Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

5

Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018 Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Melanjutkan implementasi Money Follow Program 1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU - PINA) 2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”) 3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran

Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah

Memperkuat kendali program

1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan 2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional 3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional 4. Meningkatkan koordinasi Kemenkeu - Bappenas (belanja operasional – belanja prioritas)

1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan Kemenkeu 2. Menyempurnakan format RKPRKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program 3. Melaksanakan data sharing (Bappenas-Kemenkeu-Kemenko) untuk pengendalian dan monev 4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan

6

Pengendalian Perencanaan

7

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk memastikan rencana dijalankan dengan baik PRIORITAS NASIONAL Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata PROGRAM PRIORITAS Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

KEGIATAN PRIORITAS 1. Pembangunan Sarpras Transportasi 2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan 3. Penyiapan Daya Tarik Wisata

SASARAN, LOKASI DAN PAGU

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Borobudur dan Sekitarnya KEMENTERIAN/LEMBAGA

Target

(Rp M)

Lokasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

   

Pengerukan alur masuk Pelabuhan Tanjung Mas Reaktivasi Jalur KA Magelang – Yogyakarta Pembangunan Jalur Ganda Kroya – Kutoarjo Jalur KA menuju Bandara Adisumarmo

1 paket

28,07 200,00 895,00 3,00

Kota Semarang Kab. Magelang Kab.Kutoarjo Kota Solo

BUMN  Pengembangan Bandar Udara Kulon Progo

1 paket

Kab. Kulon Progo

KEMENTERIAN PARIWISATA

 Proyek Promosi produk destinasi wisata Borobudur dan sekitarnya melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah  Proyek Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan daya saing produk UKM sektor Pariwisata

4 paket

10,7

Luar Negeri

840 orang

1,58

Provinsi Jawa Tengah

PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis kewilayahan : KSPN Borobudur dan Sekitarnya Reaktivasi Jalur KA menuju Pelabuhan Tanjung Emas Jalur KA Kedungjati – Tuntang

8

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Pelabuhan Tanjung Emas

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang

Reaktivasi Jalur KA Magelang – Yogyakarta

Pembangunan Jalur KA menuju Bandara Kulon Progo

Pembangunan Jalur Ganda Kroya - Kutoarjo

Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo

Pembangunan Jalur KA menuju Bandara Adisumarmo

Pembangunan Jalur KA Jogja - Solo

Bandara Internasional Adi Sucipto

Prov. Jawa Tengah

Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan

9

Belanja KL

Pemerintah Daerah • •

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (Borobudur dskt)

Dana Alokasi Khusus (Penugasan) • Peningkatan jalan Magelang-Salaman-Borobudur • Peningkatan jalan Borobudur-Bigalan-Suroloyo APBD • Pembangunan jalan prov/kab/kota

Pengerukan alur masuk Pelabuhan Tanjung Mas Reaktivasi Jalur KA Magelang – Yogyakarta Pembangunan Jalur Ganda Kroya – Kutoarjo Jalur KA menuju Bandara Adisumarmo

• • • •

BUMN • •

Pembangunan PLTU Jawa 8 KSPN Borobudur 1000 MW Peningkatan kapasitas dan kualitas Bandara Adi Sucipto

Swasta

Belanja KL • •

Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy Pembangunan Tangki Timbun CPO

•

Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Maloy Batuta TransKalimantan (MBTK)

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

KPBU

BUMN •

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim

Pengadaan Fasilitas MICE

•

Pengembangan Pelabuhan Hub Kuala Tanjung

Belanja KL

Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (Sei Mangkei)

• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera • Pembangunan Fly Over Seimangke, Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi Kuala Tanjung (SBSN)

Swasta • Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit

Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 RANCANGAN BIDANG DAK FISIK TA 2018 DAK REGULER Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan

1. Pendidikan 10. Pariwisata 2. Kesehatan dan 11. Jalan KB 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Perumahan dan Permukiman 6. Pasar 7. IKM 8. Pertanian 9. Kelautan dan Perikanan

DAK AFIRMASI

•

DAK PENUGASAN

Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang Tujuan: Mendukung Pencapaian fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) Prioritas Nasional Tahun 2018 yang pada Kab/Kota yang termasuk kategori menjadi kewenangan Daerah dengan• daerah perbatasan, kepulauan, lingkup kegiatan yang spesifik serta tertinggal, dan transmigrasi lokasi prioritas tertentu. (Area/Spatial Based).

1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi

1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan • RS Pratama) 3. Air Minum

4. Pendidikan 5. Air Minum

4. Sanitasi 5. Jalan

6. Sanitasi

6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

•

10

Terdapat penambahan 4 bidang DAK Reguler baru yaitu Air Minum dan Sanitasi untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta Pasar dan Jalan untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan. Terdapat penambahan 3 bidang DAK Afirmasi baru yaitu Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci. Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat penambahan 1 bidang DAK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017. Terdapat bidang – bidang yang kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya.

11

2

Kerangka Makro dan Wilayah

Asumsi Ekonomi Makro 2018 INDIKATOR EKONOMI

12

Range

Titik

5,4 - 6,1

5,6

3,5  1

4,0

13.600 – 13.900

13.700

ICP (USD/Barrel)

-

55

Lifting Minyak (ribu barrel/hari)

-

800

Lifting Gas (BOE/hari)

-

1200

Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%): average

Nilai Tukar (USD/IDR): average

Resiko • Asumsi ekonomi makro 2018 disusun dengan asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia. • Harga minyak dunia yang lebih tinggi dapat berdampak positif terhadap penerimaan. Namun dapat berdampak juga pada kenaikan inflasi

Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Produksi 6 Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah:

Range

Pertanian

Informasi dan Komunikasi

Konstruksi

Perdagangan

Jasa Keuangan

3 Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah: Industri Pengolahan

Industri Pengolahan Konstruksi

5,1 – 5,7

5,3

21,2

1,1

7,7 – 8,4

7,9

10,2

0,8

Perdagangan

5,6 – 6,3

5,8

13,3

0,8

Informasi dan Komunikasi

10,5 – 11,9

10,9

5,4

0,6

Jasa Keuangan

10,6 – 11,5

11,0

4,4

0,5

3,6 – 4,0

3,8

12,4

0,5

8,3 – 9,2

8,5

4,2

0,3

1,4 – 1,7

1,6

7,6

0,1

Pertanian

Pertanian Pariwisata Sumber: Hasil Simulasi Bappenas

Sumber Pertum Peranan buhan thd PDB (%) Point (%)

Pertumbuhan (%)

Uraian

Industri Pengolahan, terutama nonmigas

13

Transportasi dan Pergudangan Pertambangan dan Penggalian Sumber: Perhitungan Bappenas

Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Pengeluaran Pertumbuhan Pertumbuhan Komponen Sisi Pengeluaran Tahun 2018 2018 (%) (%) Komponen Sisi Pengeluaran Tahun Pengeluaran

Konsumsi RT

PDB PDB

Range Baseline 5,5%

– 6,1 5.2 Konsumsi LNPRT 5,4 9,8%

Titik Skenario 5.6 6.1

- Konsumsi RT Konsumsi RT Konsumsi Pem.

5,2 - 5,4 5,0%

5.2

5,3 5.4

- Konsumsi LNPRT Konsumsi LNPRT PMTB

8,5 – 8,7 8,0%

8.2

8,6 9.0

- Konsumsi Pemerintah Konsumsi Pemerintah Ekspor

3,3 – 4,1 2,7%

4.6

3,8 4.4

- Investasi (PMTB) InvestasiImpor (PMTB)

6,3 – 8,0 2,8%

5.5

6,9 8.0

- Ekspor Ekspor

2,8 – 3,8

1.3

3,1

2.0

- Impor Impor

3,2 – 4,0

3,5 2.5

1.5

14

Target Pertumbuhan Target PertumbuhanEkonomi Ekonomi 6,1 Persen 5,6 Persen

Konsumsi daninvestasi investasi harus Konsumsi dan harus menjadi menjadi pendorong pertumbuhan pendorong pertumbuhan Kebutuhan Investasi: 5.082 Kebutuhan Investasi: RpRp 5.240 T T

Konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring ruang fiskal yang sempit, dan prioritas pada alokasi belanja modal

• Kinerja ekspor masih terbatas seiring dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas. Namun ekspor jasa akan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pariwisata • Impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik Sumber: Hasil Simulasi Bappenas

Sumber Kebutuhan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan 5,6 Persen Tahun 2018 Rp

Sumber Pembiayaan

Kebutuhan Investasi

Total Kebutuhan Investasi

15

Nilai (Rp Triliun)

Share (%)

5.240

100,0

a. Investasi Pemerintah

443

8,5

b. Investasi BUMN

655

12,5

c. Investasi Swasta

4.142

79,0

- PMA dan PMDN

795

15,2

- Swasta Lainnya

3.347

63,8

• Kapasitas fiskal yang terbatas menyebabkan investasi tidak bisa bergantung pada investasi pemerintah

• Sumber pembiayaan tahun 2018, harus berasal dari Swasta dan juga peran Dana Internal BUMN yang meningkat

Catatan: Investasi swasta lainnya adalah investasi: UMKM, sektor migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, serta investasi rumah tangga lainnya (seperti: pembangunan gedung, rumah, dll) Sumber: Hasil simulasi Bappenas

Rp Total Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Investasi (%)

100,0

Kredit Perbankan

8,1

Luar Negeri

11,0

Penerbitan Saham

2,0

Penerbitan Obligasi

10,5

Dana Internal BUMN

6,3

Dana Internal Masyarakat

62,1

Catatan: • Dana internal masyarakat antara lain mencakup tabungan individu, tabungan perusahaan dari laba ditahan, dan lain-lain • Tidak semua sumber pembiayaan sebagai investasi

Kontribusi Pembangunan Wilayah Per Pulau Tahun 2018 Untuk Mendukung Pertumbuhan Nasional 5,6 Persen Wilayah Sumatera Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Wilayah Jawa Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

5,35 10,25 4,80

Wilayah Kalimantan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Wilayah Sulawesi Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

3,59 5,40 5,10

16

7,83 9,96 4,00

Wilayah Papua Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

5,63 9,45 5,90

Sumber: Hasil Simulasi Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas

Wilayah Bali Nusa Tenggara Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

6,22 13,87 2,80

Wilayah Maluku Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

6,81 25,85 3,60

6,10 12,52 4,90

17

Kerangka Fiskal Tahun 2018 Pada sisi penerimaan: Basis Pajak 2018 diupayakan meningkat cukup signifikan dari 2017 dengan adanya peningkatan basis pajak dari Tax Amnesty, dengan rasio perpajakan terhadap PDB mencapai sekitar 11,0%

Pada sisi belanja: o Belanja negara diharapkan meningkat menjadi sekitar 15,2%, yang diarahkan pada sektor produktif (termasuk belanja daerah) o Defisit anggaran akan terjaga pada kisaran 2,2%

Rp

Peranan Pemerintah untuk Mendorong 5,6 Persen Untuk mencapai 5,6 persen  Perlu

18

Kerja Keras dan Langkah Konkrit

UPAYA PEMERINTAH

Investasi Pemerintah secara selektif  Ruang untuk peningkatan terbatas, tetapi tetap dijaga dengan merealokasi belanja non produktif ke belanja investasi  Fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta: a. Infrastruktur listrik b. Infrastruktur transportasi dan logistik  Pelabuhan (penurunan dwelling time)  Pergudangan  Jalan  untuk mendukung konektivitas

Fasilitasi Kebijakan untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi  Peningkatan Investasi Swasta • Perlu fokus untuk menghapuskan hambatan berkembangnya swasta di 6 sektor utama (industri pengolahan nonmigas, pertanian, perdagangan, konstruksi, informasi telekomunikasi, dan jasa keuangan) • Deregulasi peraturan investasi (peningkatan kemudahan berusaha, EoDB menuju peringkat 40) • Pembenahan Iklim investasi di daerah • Fasilitasi masalah investasi (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi) • Pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi • Perbaikan iklim ketenagakerjaan: penyempurnaan UU ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN)  Menjaga Daya Beli Masyarakat  Reformasi Struktural

19

3

Rancangan Tema, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas

Rancangan Tema RKP 2018

20

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 • • • •

Memperbaiki Kualitas Belanja. Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional

Peningkatan Kualitas Money Follows Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial RKP 2015*)

RKP 2016

RKP 2017

RKP 2018

RKP 2019

Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas

Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah

MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

Penajaman Prioritas Nasional

URAIAN

21

RKP 2017

RANCANGAN RKP 2018

Prioritas Nasional

23

10

Program Prioritas

88

30

• Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan • Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran

Contoh Penajaman Program Prioritas: Prioritas Nasional Pendidikan RKP 2017

Rancangan RKP 2018

Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Peningkatan Relevansi Pendidikan

Peningk. Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter

Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Pendidikan Vokasi

Pengemb. Pembelajaran yang Berkualitas

Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

22

Peningk. Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pengemb. Pembelajaran yang Berkualitas

Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter

Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018

23

Tema RKP 2018 “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

I.

II.

Revolusi Mental

PENDIDIKAN

1.

Pendidikan Vokasi

2.

Peningkatan kualitas guru

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

KESEHATAN 3.

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

4.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

5.

Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Penyediaan Perumahan Layak

7.

Air Bersih dan Sanitasi

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)

9.

Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)

10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6.

8.

V.

KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua

Perubahan Iklim

Pemerataan

Kesetaraan Gender X.

POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

27.

Penguatan Pertahanan

29, Kepastian Hukum

28.

Stabilitas Politik dan Keamanan

30. Reformasi Birokrasi

PRIORITAS KHUSUS

Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Asian Games dan Asian Para Games

= contoh penajaman prioritas dari slide sebelumnya

= Highlight prioritas pada slide selanjutnya

= Pengarusutamaan/Mainstreaming

Highlight Proyek Prioritas Terintegrasi: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

24

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Danau Toba

KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Borobudur dan Sekitarnya

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Mandalika

KEGIATAN PRIORITAS Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas*

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang




Pembentukan Kelembagaan Destinasi

Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata



Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)



Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)



Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)

Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata

Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata

Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan



Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib



Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata


Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata


Pembentukan Kelembagaan Destinasi Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding) Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan dayasaing produk UKM sektor pariwisata (desa wisata dan homestay) Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata Penyediaan Regulasi dan Fasilitasi untuk Mendorong Investasi di Destinasi Pariwisata

Pelaksana: Kementerian Pariwisata, Kemenkeu, KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenLHK, KemenKKP, POLRI, BNPB, Kemendikbud, KemenESDM, BKPM, BPS, Pemda

Penyediaan regulasi dan fasilitasi untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata Peningkatan aksesibilitas pariwisata (penyediaan sistem dan sarana transportasi darat, laut, udara terintegrasi)

*7 destinasi prioritas lainnya yaitu Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Pulau Morotai, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung

Highlight Kebijakan Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

UMKM dan Koperasi sebagai penggerak Ekonomi rakyat

PKH bagi 6 juta Keluarga Termiskin Bantuan pendidikan bagi 19.7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin dan miskin Rastra/Bantuan Pangan Non-Tunai bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan Bantuan iuaran kesehatan bagi 94.4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir) Subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan

Perluasan kepersetaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Penyaluran bantuan sosial kartu kombo untuk mendukung inklusi keuangan

Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

Percepatan kepemilikan identitas hukum (akta kelahiran, NIK)

Penyediaan infrastruktur dasar: sanitasi, air minum, jalan, jembatan

Terfasilitasinya akses terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting

Registrasi usaha skala mikro dan kecil Pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi UMKM Fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan

Akses UMKM untuk mendapat kredit Bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan rumah susun

Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Penajaman target wilayah (prioritas kantong-kantong kemiskinan)

Perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi

Mendorong usaha mikro dan kecil “ naik kelas”

25

Prioritas Pembangunan Infrastruktur: Mendukung Keseluruhan Prioritas Nasional Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan

Penyediaan Pelayanan Dasar Akses Air Minum 100%

Tol Laut +

Infrastruktur Perkotaan Sektor Unggulan

Konektivitas

Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan

Pertanian

Rasio Elektrifikasi 96.6%

Pengendalian Banjir

Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan

Avoid

Akes Perumahan Layak Huni

Keamananan dan Keselamatan Transportasi

Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan , Rel & Intermoda

intermoda

Akses Sanitasi 100%

Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal

26

Industri Pengolahan

Jaringan yang Mendukung Efisiensi Perjalanan

Shift Peningkatan Pangsa Angkutan Umum

Improve Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Pembangunan TIK: Mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan

• Palapa Ring • Rencana pita lebar: E-government, E-pendidikan, EKesehatan, E-commerce, E-logistik, E-pengadaan

Pembangunan Energi 35 GW • Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini Vietnam 1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400 kWh/Kap.)

Jasa & Pariwisata

Energi untuk Transportasi Perkotaan

Mengembangkan infrastruktur perkotaan melalui pemanfaatan TIK untuk menuju kota cerdas

27

4

Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018

Dasar Hukum Yang Mendukung Perlunya Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah 1.

Dalam UU No.25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk : • Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan • Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah.

2.

UU No.23 Tahun 2014, Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

3.

UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan Daerah.

4.

UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 2 mengamanatkan bahwa koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

5.

UU No.23 Tahun 2014, Pasal 263 Ayat 4 menyebutkan bahwa RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

28

Tahapan Penyelarasan RKPD dan RKP 2018 (1/2) •

Pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, • Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri. • Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, spt pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni, dll. • Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

•

Saat ini, • Sinergi dan integrasi perencanaan antar pusat dan daerah belum sepenuhnya terwujud, karena tidak seluruh perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat mencerminkan kebutuhan di tiap-tiap daerah. • Disisi lain, perencanaan pembangunan di daerah yang perlu dukungan pemeritah pusat masih belum disusun berdasarkan isu strategis daerah yang sinergi dengan Prioritas Nasional.

29

Tahapan Penyelarasan RKPD dan RKP 2018 (2/2) •

Penyusunan RKP 2018 didasarkan pada kebijakan money follows program yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

•

Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional yang ditujukan untuk : • Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD); • Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD); • Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).

•

Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah  forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional)  sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKP,

•

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional  forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional)  sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKP

30

31

5

Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP 2018 di Wilayah Kalimantan

Isu Kesenjangan di Wilayah Kalimantan

32

Kesenjangan Antar Individu Ratio Gini

Provinsi

2015

Kep. Bangka Belitung Maluku Utara Kalimantan Utara Kalimantan Timur Aceh Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Sumatera Utara Sumatera Barat

0,28 0,28 0,29 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34

Nusa Tenggara Timur

0,34

Maluku Kalimantan Selatan Riau Jambi Sumatera Selatan Kep. Riau Sulawesi Barat 0,35 - 0,40 Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Bengkulu Lampung Jawa Tengah Bali Banten Sulawesi Tenggara Jawa Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan > 0,40 Gorontalo Papua DKI Jakarta Di Yogyakarta Papua Barat Indonesia

0,34 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 0,40 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,41

< 0,35

Ratio Gini

< 0,35

0,35 - 0,40

> 0,40

Provinsi Kep. Bangka Belitung Maluku Utara Kalimantan Utara Sumatera Utara Kalimantan Timur Aceh Sumatera Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Kep. Riau Maluku Bengkulu Lampung Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Jawa Tengah Bali Papua Barat Banten Sulawesi Utara Papua Jawa Timur Sulawesi Tenggara DKI Jakarta Jawa Barat Di Yogyakarta Gorontalo Sulawesi Selatan Indonesia

2016 0,28 0,29 0,30 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,40

Distribusi PDRB 2010

Distribusi PDRB 2016

Perubahan (%)

KALIMANTAN BARAT

1,25

1,28

0,03

KALIMANTAN TENGAH

0,82

0,89

0,07

KALIMANTAN SELATAN

1,24

1,16

-0,08

KALIMANTAN TIMUR

6,09

3,99

-2,10

KALIMANTAN UTARA

-

0,52

-

9,40

7,84

-1,56

Provinsi

KALIMANTAN

•

Kesenjangan antar individu di Wilayah Kalimantan cukup rendah, ditunjukkan dengan sebagian besar Provinsi memiliki Gini Ratio di bawah 0,35. Dalam perkembangannya, gini ratio mengalami penurunan di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.

•

Peran ekonomi Wilayah Kalimantan terhadap nasional mengalami penurunan tahun 2016 disebabkan karena menurunnya kinerja sektor pertambangan terutama di Kalimantan Timur

Arah Kebijakan Makro Wilayah Kalimantan Laju PDRB Pulau Kalimantan Vs. PDB (dalam persen) 7,00 6,00

6,17

6,03

6,45

5,56

Nasional 5,02

5,72

5,00

4,79

5,02

4,00 3,95

3,00

3,29

Kalimantan

2,00 2,01

1,00

1,31

0,00 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalkulasi Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,6 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Wilayah Kalimantan diharapkan dapat tumbuh sebesar 3,59 persen*, dengan tingkat kemiskinan 5,40 persen* dan tingkat pengangguran sebesar 5,10*. Keterangan: *) Proyeksi Bappenas dalam Rancangan Awal RKP 2018

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan didukung oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Sektor Konstruksi, dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi total 78,94%. Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Wilayah Kalimantan Sektor 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Pengadaan Listrik dan Gas 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Jumlah Kabupaten Sepeda Motor Realisasi*) Proyeksi Target dengan kemiskinan 8 Transportasi dan Pergudangan No Provinsi >= 10% tahun 2015 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2015 2016 2017 2018 10 Informasi dan Komunikasi 1 Kalimantan Barat 8,00 7,18 6,86 3 8,44 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 12 Real Estat 2 Kalimantan Tengah 5,36 5,32 5,14 5,91 13 Jasa Perusahaan 3 Kalimantan Selatan 4,52 4,43 4,22 4,72 14 Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4 Kalimantan Timur 6,00 5,22 5,02 1 6,1 15 Jasa Pendidikan 5 Kalimantan Utara 6,99 4,96 4,81 6,32 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17 Jasa lainnya Keterangan: *) Realisasi angka kemiskinan BPS bulan September Total **) Proyeksi Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas Tingkat Kemiskinan

33

Share ADHB

Growth ADHK 2014 12,39 35,85 17,09 0,04 0,10

2015 13,01 30,86 17,68 0,05 0,11

2011

2012

2013

2014

2015

3,86 11,05 -1,56 9,83

4,87 7,99 -0,91 10,77

4,89 3,05 0,69 4,44

5,12 0,14 2,17 17,07

4,11 -3,91 3,01 20,14

3,13

2,25

3,45

6,65

4,56

8,47 7,47

9,23 8,16

5,45

7,57

5,83

7,57

2,80

8,44

5,85

5,32

5,43

4,26

4,03 1,24 1,74 2,20 1,44 0,28 3,66

4,55 1,38 1,89 2,35 1,58 0,30 4,25

8,04 7,20 9,14 8,51 7,15 10,51

6,53 8,35 10,56 11,92 7,37 7,84

7,33 5,04 9,13 12,61 7,05 7,68

6,29 6,07 10,65 5,00 6,90 7,34

6,04 5,95 9,25 3,58 4,68 2,03

4,98

5,08

4,48

7,59

8,24

1,95 1,92 2,05 2,22 2,42 2,78 0,81 0,77 0,80 0,83 0,91 1,06 0,65 0,59 0,59 0,60 0,66 0,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10,59 8,44 4,36 6,45

9,68 8,45 3,72 5,72

9,85 5,16 2,99 3,95

9,74 7,93 7,47 3,29

8,68 9,00 7,28 1,31

2010 11,84 36,81 20,62 0,04

2011 11,05 42,45 17,45 0,04

2012 11,09 42,33 16,13 0,04

0,11 7,42 7,11

0,10 6,92 6,86

2013 11,30 40,44 16,19 0,03 0,09 0,09 7,41 7,76 6,88 7,00

3,42 1,10 1,66 1,78 1,33 0,24 3,13

3,22 1,04 1,54 1,69 1,23 0,24 2,91

3,36 1,10 1,59 1,88 1,27 0,25 3,15

3,67 1,16 1,63 2,11 1,34 0,26 3,35

Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi Spasial

34

“Untuk mengurangi ketimpangan dan penurunan biaya logistik, diperlukan pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan dan meningkatkan produktivitas daerah-daerah potensial terutama di Kawasan Timur (Sulawesi yang memiliki pertumbuhan >> rata-rata nasional) yang terintegrasi dengan tol laut sebagai tulang punggung distribusi logistik” MALAHAYATI

PONTIANAK

BELAWAN/ KUALA TANJUNG

KARIANGAU BALIKPAPAN

PALARAN SAMARINDA

BITUNG TERNATE

BANJARMASIN

PANTOLOAN

BATAM INDES LINES Pendulum

SAMPIT

AMBON

KENDARI

JAYAPURA

JAMBI SORONG

4.5% (3.5%)

2.0% (1.3%)

7.4% (8.1%)

TELUK BAYUR

PALEMBANG

5,8% (5.7%)

PANJANG

TANJUNG PRIOK

2016 (2015)

Pertumbuhan Ekonomi Sumber: BPS

5,9% (6.8%)

MAKASAR

5.6% (5.5%) TANJUNG PERAK TANJUNG EMAS /SEMARANG

5.3% (10.3%)

TENAU KUPANG

HUB PORT FEEDER PORT TRAYEK HUB TOL LAUT TRAYEK FEEDER

Rencana Pengembangan Wilayah Kalimantan Tahun 2018 Wilayah Kalimantan 2018 • • • • • •

PEMBANGUNAN JALAN PERBATASAN : Pembangunan Jalan Bts. Kec. Sekayan/Entikong - Rasau 2 Pembangunan Jalan Bts. Kec. Siding/Seluas – Bts. Kec. Sekayam/Entikong Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Nanga Era - Batas Prov. Kaltim Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Nanga Pinoh - Ela Hilir - Batas Prov. Kalteng Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Rasau - Sepulau - Batas Kapuas Hulu/Sintang Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Temajok - Badau

Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan

KEK. MBTK

Kab. Kutai Timur , Kaltim Pembangunan Pelabuhan Laut Padang Tikar

• Pembangunan Pelabuhan CPO Maloy • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Sangata - SP. Perdau - Muara Lembak - Sangkulirang - Maloy • Pembanguan Jalan Akses KEK Maloy • Pengembangan Bandara Sangatta • Pembangunan PLTU Kaltim, 2x100 MW

Pembangunan Bandar Udara Tebelian

KI. Landak/Ketapang Kab. Landak, Kalbar

Pembangunan Jembatan Landak II

Pembangunan Jalan Ruas Bts.Prov.Kalbar-Tumbang SanamangTumbang Hiran-Tumbang Samba

Pembangunan Jalan Sei Kelik - Siduk

KI Jorong

Kab. Tanah Laut, Kalsel

Pelabuhan Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018 Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

Jalan Bebas Hambatan Balikpapan - Samarinda Pembangunan Jalur KA Balikpapan – Samarinda (pembebasan lahan)

Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Sasaran Tingkat Kemiskinan Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

3,59 5,40 5,10

Sektor-sektor penggerak perekonomian 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Industri Pengolahan 3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4. Konstruksi 5. Perdagangan besar dan eceran Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan : 1. Provinsi Kalimantan Barat (tingkat kemiskinan moderat) 2. Provinsi Kalimantan Utara (tingkat Kemsikinan Moderat) Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka : 1. Provinsi Kalimantan Timur 2. Provinsi Kalimantan Utara

KETAHANAN PANGAN • Pembangunan Bendungan Tapin (Lanjutan) • Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Alai (Lanjutan) • Pembangunan Drainase Utama Veteran Kota Banjarmasin Banjarmasin • Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Banjarbakula • Pembangunan Prasarana Air Baku Embung Aji Raden Kota Balikpapan • Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Sambas • Pengendalian Banjir Sungai Kalahien Kab. Tanah Bumbu, Kalsel • Pengendalian Banjir Sungai Martapura di Kota Banjarmasin • Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Pitap

KI Batulicin

35

• PLTA Kusan, PLTA Kelai

36

5

Penutup

Musrenbang sebagai Forum Penyelarasan RKP dan RKPD Koridor Money Follows Program dan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, Spasial

• Sasaran Prioritas • Indikator Sasaran

10 PRIORITAS NASIONAL

Kewenangan: • Pusat (K/L) • Provinsi • Kab/Kota

Pendanaan: • K/L • DAK (Penugasan) • PNM • KPBU • APBD

Musrenbang Provinsi 1. Prioritas Daerah dan Nasional 2. Sasaran Daerah dan Nasional 3. Kewenangan • Pusat • Provinsi 4. Pendanaan • APBD • DAK Penugasan • K/L

Musrenbang Kab/Kota 1. Prioritas Daerah 2. Sasaran Daerah 3. Kewenangan • Pusat • Provinsi • Kab/Kota 4. Pendanaan • APBD • DAK • K/L

Readiness criteria

Musrenbang Nasional 1. 2. 3. 4.

Prioritas Nasional Sasaran Nasional Kewenangan • Pusat • Provinsi Pendanaan • K/L • DAK • BUMN • KPBU • PINA

37

Perkembangan Rangkaian Penyusunan RKP 2018

38

(Desember 2016 – Juli 2017)

 Temu Triwulanan I-2017 Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia  Koordinasi dengan Mitra K/L

Des  Workshop Internal  Temu Konsultasi Triwulanan III2016 Bappenas dengan Bappeda Provinsi  Arah Kebijakan Presiden

Jan

 Rangkaian Musrenbang Provinsi  Rancangan Awal RKP 2018 dan Pagu Indikatif

Feb

 Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP  Rakortek dengan Pemerintah Daerah

Mar

 Pembahasan Pendahuluan di DPR  Rancangan RKP 2018  Trilateral Meeting  Peluncuran RKP 2018 oleh Presiden

Apr

 Rakorbangpus dan Pagu Indikatif  Temu Triwulanan II 2017 Bappenas – Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia  Multilateral Meeting  Bilateral Meeting  Musrenbang Nasional

Mei

Jun

 Pengesahan Perpres RKP 2018

Jul

Penutup Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll. Selain itu juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.  Pelaksanaan Musrenbang Regional perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan: 

Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)  Perkuatan DAK penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional  Bappeda memiliki peranan penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarakan Tugas dan Fungsi namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran dan agenda prioritas pembangunan. 

39

40

6

Lampiran

 Terbatasnya aksesibilitas kabupaten tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah.  Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar (jalan, pendidikan, kesehatan, energi/listrik, telekomunikasi, air bersih dan perumahan dan permukiman).  Pemeliharaan lingkungan alam serta peningkatan sarana dan prasarana dalam mitigasi bencana. dan

Ketertinggalan Utama: 1. Aksesibilitas 2. SDM 3. Infrastruktur

'4

• Rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat

Daerah Tertinggal

2014 (Baseline)

Target 2019 (Kalimantan)

12 Kabupaten

3 kabupaten (9 kabupaten terentaskan)

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

6.38%

6.85%

8.73%

11.06%

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

70.76

72.75

Kabupaten Sambas Bengkayang Landak Ketapang Sintang Kapuas Hulu Melawi Kayong Utara Seruyan Hulu Sungai Utara Mahakam Ulu Nunukan

Produk Komoditas Unggulan Keterangan (82 Kab) Jeruk , Karet, Tenun Ikat V Jeruk , Karet, Tenun Ikat n.a Karet, Tenun Ikat, Pariwisata V (Top Prioritas 42 Kab) Karet, Tenun Ikat, Pariwisata V Karet V Ikan Air Tawar, Karet V Karet V Karet n.a Karet V Perikanan Laut n.a Pertanian Padi V Kakao V

41

Pusat Ekonomi Non Daerah Tertinggal Agak Tertinggal Tertinggal

INDIKATOR

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DUKUNGAN TRANSPORTASI TA 2018 Legenda : PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KALIMANTAN

Sangat Tertinggal

Pembangunan Jalan Akses Perbatasan Prov Kaltara Ruas Malinau - Long Bawan Pembangunan Jalan Akses Perbatasan Prov Kaltara Ruas Long Bawan - Long Midang

Pembangunan Jalan Akses Menuju Paralel Perbatasan Kaltim (Ruas Tering - Long Bagun) Peningkatan Struktur Jalan Sintang - Sejiram Pembangunan Dermaga Sintete Pembangunan Jalan Nangapinoh - Bts Kalteng Pembangunan Jembatan Landak II

Peningkatan Struktur Jalan KI Ketapang Ruas Siduk Ketapang Pembangunan Jalan Ki Ketapang Ruas Sei Kelik Siduk Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Seruyan

Pengembangan Bandar Udara Nunukan

Pembangunan Jalan Akses Bandar Udara Tebelian Pembangunan Bandar Udara Tebelian

Perbatasan Kalimantan 2018

42

KALBAR Perpres No. 31 Tahun 2015 Tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara Pulau Kalimantan

Simpang Tanjung - Aruk II (RPM)

Bts. Kec. Siding/Seluas – Bts. Kec. Sekayam/Entikong (SBSN)

• Sistem Jaringan transportasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Fokus Pengembangan Jalan Perbatasan di Kalimantan 1. Jaringan jalan arteri primer meliputi jaringan jalan lintas menuju perbatasan yang menghubungkan Tanjung-Balai Karangan-Entikong-Batas Negara di Kecamatan Entikong. 2. Jaringan jalan kolektor primer : • jaringan jalan lintas menuju perbatasan, • jaringan jalan sejajar perbatasan • jaringan jalan penghubung lintas 3. Jaringan jalan lingkar Pulau Sebatik dan Nunukan

Sri Aman, Serawak

Entikong

KALBAR

Akses Bandara Tebelian (RPM) Jembatan Ruas Temajuk - Badau Cs (SBSN)

KALTIM

KALTARA

Bts. Kec. Sekayan/Entikong - Rasau 2 (SBSN)

Long Pangahai - Long Boh(RPM)

Jembatan Entikong Cs (RPM)

Tering - Long Bagun (RPM)

Dermaga Penyeberangan Jangkang II RPM)

Tiong Ohang - Long Pangahai(RPM)

Dermaga Penyeberangan Sintete (RPM) Rasau - Sepulau - Batas Kapuas Hulu/Sintang(RPM) Jalan Sintang – Sejiram (RPM) Nanga Era - Batas Prov. Kaltim Panjang (Km) Jalan Perbatasan

1.920,1

Bts Kalbar - Tiong Ohang(RPM)

Penanganan TA 2016 (Km) Jalan Belum Pemb. Baru Tembus Tembus 96,8 1.436,1 483,9

Long Boh – Metulang – Long Nawang(SBSN) Long Nawang – Long Pujungan(RPM) Ruas Tering - Long Bagun(RPM) Malinau – Long Bawan(RPM) Mesalong – Tou Lumbis(RPM) Bandar Udara Long Apung(RPM)

Penanganan TA 2017 (Km) Jalan Belum Pemb. Baru Tembus Tembus 146,0 1.638,6 337,7

Rencana 2018 (Km)

Jalan Tembus 1.920,1

• Pengembangan Bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara. • Bandar udara pengumpan, meliputi: Bandar Udara Datah Dawai , Bandar Udara Long Ampung; Bandar Udara Yuvai Semaring; dan Bandar Udara Long Layu • Bandar udara pengumpul, meliputi: Bandar Udara Paloh, Bandar Udara Pangsuma , Bandar Udara Nunukan

Jalur Utama Logistik Pulau Kalimantan

JALAN TRANS KALIMANTAN Peningkatan Struktur Jalan Sintang – Sejiram; Bts. Kab Tanah Bumbu – Mentewe; Tanjung Redep-Tanjung Batu; Pembanunan Jalan Nangapinoh - Bts Kalteng; Bts.Prov.Kalbar-Tumbang Sanamang; Tumbang Sanamang - Tumbang Hiran; Tumbang Hiran - Tumbang Samba; Tumbang Samba – Rababang; Jembatan Sei Alalak; Jembatan Pulau Balang 868,2 M

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pulau Kalimantan dengan terselenggaranya tol laut, dalam jangak pendek (2019) 7,48% dan dalam jangka panjang (2039) 6,18% JALAN TRANS KALIMANTAN

KALBAR Laut: Pel. Kijing 5 T

Jalan Bebas Hambatan Balikpapan-Samarinda 350 M

Terselenggaranya Tol Laut akan meningkatkan kapasitas layanan KALTIM Laut: Pel. Samarinda Pel. Kijing, Sampit, Banjarmasin, 1 T Balikpapan, Samarinda sehingga dapat melayani kapal 2,5rb TEU’s. KALTIM Laut: Pel. Balikpapan 703 M

Pembangunan Jalan Lintas (Trans) Kalimantan akan meningkatkan efisiensi disbtribusi logistik yang KALSEL disebabkan oleh tingginya Laut: Pel. Banjarmasin 695yang M diberikan. kapasitas layanan KALTENG Laut: Pel. Sampit 257 M

43

Dukungan Infrastruktur Sumber Daya Air Terhadap Kawasan Industri dan KEK KEK MALUKU

KEK & KI LANDAK

KEK & KI LANDAK

Kab.

• Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Matakabo, 20172020, Rp.177 M

• Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Indulung; Kecamatan Tarakan Tengah; Kota Tarakan; 2017, Rp.29 M

• Pembangunan Pengaman Pantai Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, 20172020, Rp.107 M

• Pembangunan Embung Serbaguna Bulungan, 2017-2018, Rp. 41 M

• Pembangunan Embung Simpang Kasturi Kab. Landak, 2017, Rp.15 M

44

Pulau

Bunyu

• Pembangunan 6 buah Embung, 2017-2018, Rp.92M • Pembangunan Intake & Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Kec. Tehoru, 2017, Rp.20 M KI PALU

KEK SORONG

• Pengendalian Banjir Sungai Palu, 2017-2020, Rp.446 M

• Pengamanan Pantai Sailolof, 2017, Rp.21 M

(Breakwater)

• Rehabilitasi dan peningkatan 5 Embung, 2017, Rp.37 M

KI TELUK BINTUNI • Pembangunan Fasilitas Pelindung Bendung Air Baku Kab.Teluk Bintuni, 2017, Rp.15 M

KI KETAPANG • Pembangunan Sarana Prasarana Air Baku Ketapang, 2017, Rp.20 M

dan Kota

KEK MERAUKE • Pengendalian Banjir Kota Merauke Kabupaten Merauke, 2017-2018, Rp.43 M

KEK NTT • Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Motamasin Kab. Malaka, 2017-2018, Rp. 77 M

Banjir

Sungai

• Pembangunan Sarana/Prasarana Malibaka, 2017, Rp. 18 M

Banjir

Sungai

Pengendalian

• Pembangunan 19 Embung, 2017, Rp.134 M

→ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) → Kawasan Industri → Kawasan Industri Prioritas

• Pembangunan Sistem Air Baku (SPAM Regional) Kota dan Kabupaten Sorong, 2017, Rp.52 M

KI KONAWE • Pengendalian Banjir Sungai Konaweha Kab. Konawe, 20172020, Rp.309 M

• Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kab. Konawe, 2017, Rp.6 M

• Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku SA Sungai Maro Kota Merauke, 2017-2019, Rp.148 M

Kegiatan Prioritas Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Tahun 2018 Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Gunung Mentas di Kab. Belitung

Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar

Pembangunan sarpras air baku Kota Sambas Pembangunan embung air baku Aji Raden Kota Balikpapan, air baku Tabang (Kukar)

Pembangunan embung air baku DAS Kawal (Bintan) Pembangunan Intake dan jaringan air baku Mebidang

Pembangunan Intake dan Tunnel Air Baku Ciuyah SPAB Karian Pembangunan penyediaan air baku Purwakarta, Gambung (Kab. Bandung),

Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Kab. Kolaka

45

Selesai 2018: DAS Kawal, Gandrungmangu, Wosusokas, Kolaka, Kuburejo, Sukodono Gresik, Gambung, Maro Merauke, Purwakarta, Mentas, Tabang

Pembangunan pipa transmisi air baku Banjarbakula

Pembangunan air baku Maro (Kota Merauke)

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kebonagung (SPAB Kertamantul)

Pembangunan jaringan air baku Brebes, Kuburejo (Purworejo), Wosusokas (Wonogiri), Klambu Kudu (Semarang), Gandrungmangu (Cilacap)

Pembangunan jaringan air baku Kab. Sinjai

45

Fokus Lokasi: Daerah Irigasi Yang Potensial/Prioritas Untuk Cetak Sawah (2018)

46

GORONTALO (7.760 ha)

Total

SULTRA (5.003 ha)

RIAU (1.000 ha)

184.877

KALTIM (13.260 ha)

Ha

SULUT (9.419 ha)

SUMUT (2.000 ha) SULTENG (2.450 ha) MALUT (1.703 ha) SUMBAR (7.027 ha) PAPUA BARAT (15.924 ha)

JAMBI (2.100 ha)

SUMSEL (16.000 ha)

BENGKULU (2.500 ha) SULSEL(1.342 ha)

MALUKU (9.528 ha)

JABAR (2.300 ha) KALBAR (600 ha) KALTENG (2.908 ha) SULBAR (550 ha) NTT (2.592 ha) KALSEL (16.568 ha) NTB (12.210 HA)

PAPUA (11.630 ha)

Rencana Pembangunan Waduk Tahun 2018 Selesai 2017: Marangkayu, Raknamo, Tanju, Mila

47

Selesai 2018: Kuningan, Tugu, Logung, Gondang, Rotiklod, Bintang Bano, Sei Gong*

11

Groundbreaking

2018

28 7

KEUREUTO, RUKOH, TIRO

BOLANGO HULU

LAUSIMEME

0

10

On Going Selesai

20

30

LOLAK, KUWIL

SEI GOONG

WAY APU KOMERING II SUKOHARJO, SUKARAJA III

LADONGI, TAPIN, RIAM KIWA

KARIAN, SINDANGHEULA CIAWI, SUKAMAHI, CIPANAS, LEUWIKERIS, SADAWARNA, KUNINGAN

BALIEM PASSELORENG, PAMUKKULU, KARALLOE

SIDAN, TELAGA WAJA BINTANG BANO, MENINTING

LOGUNG, BENER, RANDUGUNTING, GONDANG, PIDEKSO *) Sei Gong diupayakan percepatan selesai 2017

ROTIKLOD, NAPUNGGETE, TEMEF, MBAY, MANIKIN

BENDO, GONGSENG, TUKUL, TUGU, SEMANTOK

47

48

HIGHLIGHT INDIKASI AWAL ALOKASI KEGIATAN KALIMANTAN BARAT

Highlight Indikasi Awal Alokasi Kegiatan *)

49

VII.PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA) Kegiatan Prioritas : Konektivitas Proyek Prioritas Nasional

Proyek KL

Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Rekonstruksi/Peningkatan Umum Dan Perumahan Mendukung Jalur Utama Logistik Struktur Jalan Sintang - Sejiram Rakyat

Program

Kegiatan

Output

Pelaksanaan Preservasi Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Jalan Jalan Jalan Nasional

Lokasi Kab. Sintang

Kegiatan Prioritas : Aksesibilitas Pembangunan/Pengembangan Pembangunan Dermaga Transit Bandara/Terminal/Pelabuhan Internasional Entikong Mendukung Kawasan Perbatasan Pembangunan Jalan Bts. Kec. Pembangunan/Peningkatan Jalan Sekayan/Entikong - Rasau 2 Mendukung Kawasan Perbatasan (SBSN) Pembangunan Jalan Bts. Kec. Pembangunan/Peningkatan Jalan Siding/Seluas – Bts. Kec. Mendukung Kawasan Perbatasan Sekayam/Entikong (SBSN) Pembangunan Jalan Perbatasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Prov Kalbar Ruas Nanga Era Mendukung Kawasan Perbatasan Batas Prov. Kaltim

Program Pengelolaan dan Pembangunan dan Kementerian Perhubungan Penyelenggaraan Pengelolaan Prasarana Transportasi Darat Perhubungan Darat Kementerian Pekerjaan Pelaksanaan Preservasi Program Penyelenggaraan Umum Dan Perumahan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Rakyat Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Pelaksanaan Preservasi Program Penyelenggaraan Umum Dan Perumahan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Rakyat Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Pelaksanaan Preservasi Program Penyelenggaraan Umum Dan Perumahan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Rakyat Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Pelaksanaan Preservasi Pembangunan/Peningkatan Jalan Rekonstruksi/peningkatan Program Penyelenggaraan Umum Dan Perumahan dan Peningkatan Kapasitas Mendukung Kawasan Perbatasan struktur jalan Sintang - Sejiram Jalan Rakyat Jalan Nasional *) Disampaikan pada Rakortek minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2017

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan

Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Kab. Sintang


50

PRIORITAS NASIONAL : KETAHANAN PANGAN PROGRAM PRIORITAS : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN (TERMASUK IRIGASI) Kegiatan Prioritas : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi Proyek Prioritas Nasional Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Pembangunan Konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif Pembangunan Konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif Pembangunan Konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif Pembangunan Konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif Pembangunan Konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif Pembangunan Konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif

Proyek KL

Instansi Pelaksana

OP Irigasi, Rawa, Tambak, Jiat, Sumur JIAT Provinsi Kalimantan Barat

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kementerian Pembangunan DAM Lingkungan Hidup Penahan Dan Kehutanan Kementerian Pembangunan Gully Lingkungan Hidup Plug Dan Kehutanan Kementerian Penyediaan bibit Lingkungan Hidup berkualitas Dan Kehutanan Kementerian Penyediaan bibit Lingkungan Hidup produktif Dan Kehutanan Rehabilitasi di Hulu Kementerian DAS Prioritas dan Lingkungan Hidup KPH Dan Kehutanan Rehabilitasi Hutan Kementerian dan Lahan di Lingkungan Hidup Sempadan Sungai Dan Kehutanan

*) Disampaikan pada Rakortek minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2017

Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Kegiatan

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA

Output

Terjaminnya kinerja Provinsi layanan irigasi seluas 3,3 Kalimantan juta ha Barat

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

Menyediakan bibit berkualitas

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

Menyediakan bibit berkualitas

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Lokasi

Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat

51

HIGHLIGHT INDIKASI AWAL ALOKASI KEGIATAN KALIMANTAN TENGAH


52

VII.PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA) Kegiatan Prioritas : Konektivitas Proyek Prioritas Nasional

Proyek KL

Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Pembangunan Jalan Akses Menuju Bandara/Pelabuhan/Terminal Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan Mendukung Integrasi Antar Moda

Instansi Pelaksana

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Pembangunan/Peningkatan Jalan Pembangunan Jalan Ruas UMUM DAN PERUMAHAN Mendukung Jalur Utama Logistik Bts.Prov.Kalbar-Tumbang Sanamang RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Pembangunan/Peningkatan Jalan Pembangunan Jalan Ruas Tumbang UMUM DAN PERUMAHAN Mendukung Jalur Utama Logistik Sanamang - Tumbang Hiran RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Pembangunan/Peningkatan Jalan Pembangunan Jalan Ruas Tumbang UMUM DAN PERUMAHAN Mendukung Jalur Utama Logistik Hiran - Tumbang Samba RAKYAT Pembangunan/Peningkatan Jalan KEMENTERIAN PEKERJAAN Pembangunan Jembatan Tumbang Mendukung Pusat Pertumbuhan UMUM DAN PERUMAHAN Samba (P=850,4 M') (SBSN) Ekonomi RAKYAT Pembangunan/Peningkatan Jalan KEMENTERIAN PEKERJAAN Peningkatan Struktur Jalan Ruas Mendukung Pusat Pertumbuhan UMUM DAN PERUMAHAN Tumbang Talaken-Tumbang Jutuh Ekonomi RAKYAT Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke KEMENTERIAN PEKERJAAN Pembangunan Jalan Akses Bandara Bandara/Pelabuhan/Terminal UMUM DAN PERUMAHAN Muara Teweh Mendukung Integrasi Antar Moda RAKYAT Peningkatan Struktur Jalan Akses KEMENTERIAN PEKERJAAN Pembangunan/Peningkatan Jalan Menuju Pelabuhan Bahaur-Pulang UMUM DAN PERUMAHAN Mendukung Jalur Utama Logistik Pisau RAKYAT


Program Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Output

Lokasi

Pembangunan Jalan

Kab. Seruyan

Pembangunan Jalan

Kab. Katingan

Pembangunan Jalan

Kab. Katingan

Pembangunan Jalan

Kab. Katingan

Pembangunan Jembatan

Kab. Katingan

Rekonstruksi Jalan

Kab. Gunung Mas

Pembangunan Jalan

Kab. Barito Utara

Rekonstruksi Jalan

Kab. Pulang Pisau


53

PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA) Kegiatan Prioritas : Aksesibilitas Proyek Prioritas Nasional Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Daerah Tertinggal

Proyek KL Pembangunan Bandar Udara Muara Teweh

Instansi Pelaksana

Program

Kegiatan

Pembangunan/Pengembangan Pembangunan Bandar Udara KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Bandara/Terminal/Pelabuhan Muara Teweh Mendukung Daerah Tertinggal

Output

Lokasi


Kab. Barito Utara

Pembangunan Jalan

Kota Palangkaraya

Kegiatan Prioritas : Transportasi Perkotaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan

KEMENTERIAN PEKERJAAN Pembangunan jalan lingkar luar kota UMUM DAN PERUMAHAN Palangkaraya RAKYAT


Program Penyelenggaraan Jalan

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional


54

PRIORITAS NASIONAL : KETAHANAN PANGAN PROGRAM PRIORITAS : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN (TERMASUK IRIGASI) Kegiatan Prioritas : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi Proyek Prioritas Nasional

Proyek KL

Instansi Pelaksana

Program

Kegiatan

Output

Lokasi

Rehabilitasi jaringan irigasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Provinsi Kalimantan Tengah

Pengembangan dan Rehabilitasi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan DAN PERUMAHAN RAKYAT Air Tambak

Pembangunan Konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif

Pembangunan DAM Penahan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air


Penyediaan bibit produktif



Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Provinsi Menyediakan bibit berkualitas Hutan Kalimantan Tengah


Penyediaan bibit berkualitas



Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Provinsi Menyediakan bibit berkualitas Hutan Kalimantan Tengah


Pembangunan Gully Plug




Rehabilitasi di Hulu DAS Prioritas dan KPH



Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi


Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

OP Irigasi, Rawa, Tambak, Jiat, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Operasi dan Pemeliharaan Sarana Sumur JIAT PROVINSI KALIMANTAN DAN PERUMAHAN RAKYAT Air Prasarana SDA TENGAH Pengembangan dan Rehabilitasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Pengelolaan Sumber Daya Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan di Provinsi KALIMANTAN TENGAH DAN PERUMAHAN RAKYAT Air Tambak



Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah Terjaminnya kinerja layanan irigasi seluas 3,3 juta ha


Rehabilitasi jaringan irigasi tambak


55

HIGHLIGHT INDIKASI AWAL ALOKASI KEGIATAN KALIMANTAN SELATAN


56

PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA) Kegiatan Prioritas : Konektivitas Proyek Prioritas Nasional

Proyek KL

Program

Kegiatan

Output

Lokasi

Pembangunan Jembatan Sei Alalak

KEMENTERIAN Program PEKERJAAN UMUM DAN Penyelenggaraan Jalan PERUMAHAN RAKYAT

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti


Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pembangunan Jalan Kapasitas Jalan Nasional

Kota Banjarmasin

Rekonstruksi Jalan Bts. Kab Tanah Bumbu - Mentewe


Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Rekonstruksi Jalan Kapasitas Jalan Nasional

Kab. Tanah Bumbu

Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Pembangunan Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Pelaihari/ Swarangan Logistik

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Bandara/Pelabuhan/Terminal Mendukung Integrasi Antar Moda Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik

Instansi Pelaksana


Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

*) Disampaikan sebagai Rancangan Kegiatan Konektivitas dan disampaikan pula pada Rakortek minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2017

pembangunan/ rehabilitasi fasilitas Kab. Tanah pendukung kegiatan Laut kepelabuhanan

Pembangunan Jembatan

Kab. Barito Kuala


57

PRIORITAS NASIONAL : KETAHANAN PANGAN PROGRAM PRIORITAS : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN (TERMASUK IRIGASI) Kegiatan Prioritas : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi Proyek Prioritas Nasional

Proyek KL

Instansi Pelaksana KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan


Rehabilitasi Jaringan Irigasi KEMENTERIAN Tambak di Provinsi Kalimantan PEKERJAAN UMUM DAN Selatan PERUMAHAN RAKYAT

Kab. Tanah Laut

Kab. Tanah Laut

Kab. Tanah Laut

Program

Kegiatan

Output

Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi jaringan Permukaan, Rawa dan irigasi Tambak Pengembangan dan Program Pengelolaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi jaringan Sumber Daya Air Permukaan, Rawa dan irigasi tambak Tambak Program Penyediaan dan Rehabilitasi dan Pengelolaan Air Irigasi Pengembangan Prasarana pembangunan jaringan Untuk Pertanian dan Sarana Pertanian irigasi tersier Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Lokasi Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan Prioritas : Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan dan Embung

Pembangunan bendungan

KEMENTERIAN Pembangunan Bendungan Tapin PEKERJAAN UMUM DAN di Provinsi Kalimantan Selatan PERUMAHAN RAKYAT

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya


Berlangsungnya pembangunan 30 waduk lanjutan dan Kab. Tapin groundbreaking pembangunan 9 waduk baru


58

PRIORITAS NASIONAL : PEMBANGUNAN WILAYAH PROGRAM PRIORITAS : PEMBANGUNAN PERDESAAN Kegiatan Prioritas : Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Proyek Prioritas Nasional

Proyek KL

Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Sarana Pendukung Sosial dan Ekonomi Penerangan listrik Penyediaan Sarana Prasarana Pengadaan sarana sosial di Pendukung Sosial dan Ekonomi kawasan transmigrasi

Instansi Pelaksana

Program

KEMENTERIAN DESA Program Pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH Dan Pengembangan TERTINGGAL DAN Kawasan Transmigrasi TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA Program Pembangunan PEMBANGUNAN DAERAH Dan Pengembangan TERTINGGAL DAN Kawasan Transmigrasi TRANSMIGRASI

Kegiatan

Output

Lokasi

Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

Kab. Tanah Bumbu

Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi

Kab. Tanah Bumbu

Kegiatan Prioritas : Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Fasilitasi Pemasaran dan Pembangunan/revitalisasi Pengendalian Harga Komoditas pasar rakyat di daerah Lokal tertinggal

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pengembangan Sarana Program Pengembangan Distribusi Perdagangan Perdagangan Dalam dan Kapasitas Logistik Negeri Perdagangan

KEMENTERIAN DESA Fasilitasi Pemasaran dan Fasilitasi Pemasaran Pengembangan Ekonomi PEMBANGUNAN DAERAH Program Pembangunan Pengendalian Harga Komoditas Komoditas Unggulan Daerah Lokal di Daerah TERTINGGAL DAN Daerah Tertinggal Lokal Tertinggal tertinggal TRANSMIGRASI *) Disampaikan sebagai Rancangan Kegiatan Konektivitas dan disampaikan pula pada Rakortek minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2017

Terbangunnya/Direvi Provinsi talisasinya Pasar Kalimantan Rakyat Selatan Produksi dan pemasaran produk UMKM di daerah tertinggal

Provinsi Kalimantan Selatan

59

HIGHLIGHT INDIKASI AWAL ALOKASI KEGIATAN KALIMANTAN TIMUR

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

60

Bandara Sangatta Pengembangan Jalan akses KEK MBTK Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Sangata – Sp. Perdau – Muara Lembak – Sangkulirang - Maloy Pelabuhan Sangatta Pelabuhan Tj. Santan

KEK Maloy Port Area

Pelabuhan Maloy

Industrial Area

Pelabuhan Bontang Bandara Samarinda

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan

Pelabuhan Balikpapan

Infrastruktur Ketenagalistrikan: • Pembangunan PLTU Kaltim, 2x100 MW Pelabuhan Samarinda/Palaran

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) No.

Infrastruktur Eksisting

Kapasitas Infrastruktur

1

KA Samarinda - Maloy

Perlu konfirmasi lebih lanjut

2

Jalan Tol Balikpapan Samarinda

3

Pel. Balikpapan

4

Aksesibilitas terhadap Kawasan

61

Catatan/Rekomendasi

Menghubungkan Samarinda – Maloy melalui KA

Masih menjadi prioritas ke – 2 KA Kalimantan namun dapat direncanakan untuk masa depan

Menghubungkan Balikpapan – Samarinda melalui jalan

Pengadaan tanah: 2015 – 2019. Namun tidak berdampak secara langsung terhadap KEK Maloy sehingga perlu kajian lebih lanjut

Pelabuhan Utama

Berjarak 9-10 jam dari KEK Maloy

Pel. Tanjung Santan

Pelabuhan Pengumpul

Berjarak ±5 jam dari lokasi KEK Maloy

Dapat diintegrasikan dengan Pelabuhan Maloy dan mendukung short sea shipping di Pulau Kalimantan. Namun perlu terlabih dahulu mengembangankan pelabuhan Maloy

5

Pel. Samarinda

Pelabuhan Pengumpul

Berjarak ±7 jam dari KEK Maloy

6

Bandara Sangatta

Runaway: 1000 m x 18 m

Berlokasi dekat dengan KEK Maloy (±3-4 jam)

Dapat dikembangkan sebagai bandara utama untuk kawasan Maloy karena merupakan bandara terdekat

7

Pelabuhan Maloy

Pelabuhan utama

Perlu diperhatikan akses dari KEK ke pelabuhan Maloy

Dikembangkan menjadi pelabuhan internasional yang saat ini dalam proses pembangunan.

8

Bandara Sepinggan

Runaway: 2500 m x 45 m

Berjarak 9-10 jam dari Maloy

Merupakan bandara utama di Kaltim namun terletak jauh dari Maloy Catatan/Rekomendasi

No

Usulan RKP 2018

1

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Sangata – SP. Perdau-Muara Lembak – Sangkulirang - Maloy

Kondisi jalan masih sangat buruk dan masih merupakan jalan kolektor. Perlu diperhatikan jalur darat antara KEK ke ruas jalan ini atau hanya akan menggunakan akses laut

2

Pengembangan Jalan Akses KEK Maloy

Sangat diperlukan sebagai jalan akses kawasan KEK

3

Pengembangan Pelabuhan CPO (>1000 DWT)

Mendukung kegiatan industry KEK Maloy

4

Pengembangan Jalan Kaliorang – Maloy (DAK)

Tidak berdampal langsung terhadap KEK namun perlu kajian lebih lanjut

5

Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda)

Dalam tahap penataan aset akan tetapi tidak berdampak langsung terhadap KEK Maloy

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Usulan 2018 Kegiatan Proyek Prioritas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Sangata – SP. Perdau-Muara Lembak – Sangkulirang - Maloy Pengembangan Jalan Akses KEK Maloy Pengembangan Pelabuhan CPO Pengembangan Pelabuhan Maloy Pengembangan bandara Sangatta

Nilai Sumber (Juta Rupiah)

Pelaksana

108.801

RM

KemenPUPR

120.000

RM

KemenPUPR

30.000

RM

Kemenhub

100.000

RM

Kemenhub

50.000

RM

Kemenhub

62

Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ) Berau

63

POGEZ Berau

Bandar Udara Pengumpan Kalimarau, Berau Pelabuhan Pengumpul Tanjung Redep, Berau

LEGENDA JALAN NASIONAL (JALAN TOL) / ARTERI JALAN NASIONAL / ARTERI JALUR KERETA API JALAN KOLEKTOR PRIMER JALAN KOLEKTOR SEKNDER & TERTIER BANDAR UDARA PENGUMPUL SKALA PRIMER (PP) PELABUHAN UTAMA (PU) INTERNASIONAL HUB PELABUHAN UTAMA (PU) INTERNASIONAL PELABUHAN PENGUMPUL (PP) IBUKOTA NEGARA IBUKOTA PROVINSI KOTA MADYA IBUKOTA KABUPATEN IBUKOTA KECAMATAN

INFRASTRUKTUR EKSISTING INFRASTRUKTUR USULAN

Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ) Berau

No.



1

Pelabuhan Pengumpul Tanjung Redep

• -

Akses POGEZ Berau ke Pelabuhan Tanjung Redep, berjarak 59 km ditempuh dalam 1,5 jam melalui jalan kolektor tertier.

• Jalan akses menuju pelabuhan Tanjung Redep merupakan jalan daerah dengan lebar 7m, yang dapat dilalui dengan kecepatan rerata 40 km/jam

2

Bandar Udara Pengumpan Kalimarau

• Panjang runway 2250 m x 30 m

Akses POGEZ Berau ke Bandara Kalimarau, berjarak 171 km ditempuh dalam 4 jam melalui jalan kolektor tertier.

• Jalan akses menuju bandara Kalimarau merupakan jalan daerah dengan lebar 7m, yang dapat dilalui dengan kecepatan rerata hingga 45 km/jam

No.

Usulan RKP 2018

1

2


Catatan/Rekomendasi

Preservasi rehabilitasi ruas jalan Labanan - Tg. Redep - Bts. Bulungan Usiran - Tanjung Batu

Tidak melalui/berdampak langsung dengan POGES Berau. Perlu dicermati lagi.

Pengembangan Bandar Udara Kalimarau

Merupakan pintu gerbang POGEZ Berau.

64

Catatan/Rekomendasi

Rekapitulasi Kegiatan Prioritas Pendukung Kawasan Pengembangan Bandar Udara Kalimarau (APBN 2018)

Future Peningkatan fungsi jalan yang menhubungkan POGEZ Berau dan Pelabuhan Tanjung Redep (APBD, DAK 2019) Peningkatan kapasitas dan kecepatan layanan Pelabuhan Tanjung Redep (PPP/PINA 2020)


65

PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA) Kegiatan Prioritas : Konektivitas Proyek Prioritas

Nasional

Proyek KL

Instansi

Program

Pelaksana

Kegiatan

Output

Lokasi

Pembangunan/Peningkatan Pengembangan

KEMENTERIAN

Program Pengelolaan dan

Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pengerukan alur

Provinsi

Jalan Mendukung Jalur

PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan

Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan

pelayaran / kolam

Kalimantan

Transportasi Laut

Pengerukan

pelabuhan

Timur

Pelabuhan Samarinda

Utama Logistik Pembangunan/Peningkatan Pengembangan

KEMENTERIAN


Pembangunan, Rehabilitasi dan

Peningkatan Kapasitas Provinsi

Jalan Mendukung Jalur

PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan

Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Bandar Udara

Bandara Sangatta

Utama Logistik

Kalimantan Timur

Transportasi Udara

Pembangunan/Peningkatan Pembangunan

KEMENTERIAN


Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pembangunan/Rehabil Provinsi

Jalan Mendukung Pusat

PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan

Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan

itasi fasilitas utama

Kalimantan

Pertumbuhan Ekonomi

Transportasi Laut

Pengerukan

pelabuhan laut

Timur

Pembangunan/Peningkatan Pembangunan Jalan Tol KEMENTERIAN

Program Penyelenggaraan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan

Pembangunan Jalan

Provinsi

Jalan Mendukung Pusat

Balikpapan-Samarinda PEKERJAAN UMUM

Jalan

Pertumbuhan Ekonomi

Seksi I & V (PHLN)

Pelabuhan Maloy

Kapasitas Jalan Nasional

DAN PERUMAHAN

RAKYAT *) Disampaikan sebagai Rancangan Kegiatan Konektivitas dan disampaikan pula pada Rakortek minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2017

Kalimantan Timur

66

HIGHLIGHT INDIKASI AWAL ALOKASI KEGIATAN KALIMANTAN UTARA

Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning

LEGENDA JALAN NASIONAL (JALAN TOL) / ARTERI JALAN NASIONAL / ARTERI JALUR KERETA API JALAN KOLEKTOR PRIMER JALAN KOLEKTOR SEKNDER & TERTIER

Pelabuhan Pengumpul Tarakan Bandar Udara Pengumpan Tanjung Harapan

BANDAR UDARA PENGUMPUL SKALA PRIMER (PP) PELABUHAN UTAMA (PU) INTERNASIONAL HUB PELABUHAN UTAMA (PU) INTERNASIONAL PELABUHAN PENGUMPUL (PP) IBUKOTA NEGARA IBUKOTA PROVINSI KOTA MADYA IBUKOTA KABUPATEN IBUKOTA KECAMATAN

INFRASTRUKTUR EKSISTING INFRASTRUKTUR USULAN

KI Tanah Kuning

67

Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning No.




1

Pelabuhan Pengumpul Tarakan

• Draft dermaga 12 MLWS

Belum terdapat akses menuju pelabuhan terdekat (Pel. Tarakan) di Pulau Tarakan

• Diperlukan pembangunan pelabuhan RoRo dan pelabuhan logistik di KIPI Tanah Kuning guna memberikan layanan transportasi dari dan ke Pulau Tarakan

2

Bandar Udara Pengumpan Tanjung Harapan, Tanjung Selor

• Panjang runway 1400 m x 30 m

Akses menuju bandara terdekat (bandara Tanjung Harapan) di Tanjung Selor, berjarak 126 km ditempuh dalam 4 jam.

• Diperlukan peningkatan fungsi jalan dari KIPI Maloy menuju Bandara Tanjung Harapan

No.

Usulan RKP 2018

1

Catatan/Rekomendasi

Catatan/Rekomendasi

Rekapitulasi Kegiatan Prioritas Pendukung Kawasan

Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan

Bandara Tanjung Harapan merupakan bandara terdekat yang melayani KIPI Tanah Kuning

Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan (APBN 2018)

Preservasi rehabilitasi jalan dalam kota Tanjung Selor 7 KM

Mendukung akses ke Bandara Tanjung Harapan

Preservasi dan pelebaran jalan BTS.Bulungan - TJ.Selor (APBN 2018)

Preservasi dan pelebaran jalan BTS.Bulungan TJ.Selor

Mendukung akses ke Bandara Tanjung Harapan

4

Pelebaran Jalan Tanjung Selor - Tanjung Palas – Sekatak

Tidak melalui KIPI Tanah Kuning dan tidak mendukung akses ke Bandara/Pelabuhan. Perlu dicermati lagi.

5

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mendukung KIPI Tanah Kuning

Ruas tidak spesifik

2

3

Preservasi rehabilitasi jalan dalam kota Tanjung Selor (APBD/DAK 2018) Peningkatan fungsi dan kapasitas jalan dari KIPI Maloy menuju Jalan Poros (BTS.Bulungan - TJ.Selor) menuju Bandara Tanjung Harapan (APBD/DAK 2018)

Future Diperlukan pembangunan pelabuhan RoRo dan pelabuhan logistik di KIPI Tanah Kuning (PPP/PINA 2019)

68

Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning

Kegiatan Proyek Prioritas Nasional

2018 Nilai (Juta Rupiah)

Sumber

Pelaksana

81.913

APBN

Kemenhub

90.000

APBN

KemenPUPR

100.000

APBN

KemenPUPR

Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan (APBN 2018)

Pembangunan Jalan Tanjung Selor – SP3 – Sajau Binai – Tanah Kuning

Pembangunan Jalan Tanah Kuning – Mangkupadi

69

Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning 2018 Kegiatan Proyek Prioritas Nasional

Nilai (Juta Rupiah)

Sumber

Pelaksana

Pembangunan Jalan Tanjung Selor - Sajau

40.000

DAK

Provinsi Kaltara

Pembangunan Jalan Sajau - Binai

24.000

DAK

Provinsi Kaltara

Peningkatan Jalan Binai - Tanah Kuning

50.000

DAK

Provinsi Kaltara

Peningkatan Jalan Tanah Kuning - Mangkupadi

50.000

DAK

Provinsi Kaltara

Pembangunan Jalan Mangkupadi - Pindada

8.000

DAK

Provinsi Kaltara

Peningkatan Jalan Pindada - Kampung Baru

30.000

DAK

Provinsi Kaltara

40.000

DAK

Provinsi Kaltara

40.000

DAK

Provinsi Kaltara

30.000

DAK

Provinsi Kaltara

Pembangunan Jalan Kampung Baru - Karang Tigau - Batas Bulungan Berau Pembangunan Jalan Pendekat Ruas Jalan Nasional Batas Bulungan Tanjung Selor Menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur Pembangunan Jembatan Sei. Sajau II

70


71

PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA) Kegiatan Prioritas : Konektivitas Proyek Prioritas Nasional

Proyek KL

Instansi Pelaksana

Program

Kegiatan

Pembangunan/Peningkat Preservasi dan pelebaran jalan

KEMENTERIAN

Program

an Jalan Mendukung

PEKERJAAN UMUM

Penyelenggaraan Jalan dan Peningkatan Kapasitas

BTS.Bulungan - TJ.Selor

Pelaksanaan Preservasi

Pusat Pertumbuhan

DAN PERUMAHAN

Ekonomi

RAKYAT

Pembangunan/Peningkat Preservasi rehabilitasi dalam

KEMENTERIAN

Program

an Jalan Mendukung

PEKERJAAN UMUM

Penyelenggaraan Jalan dan Peningkatan Kapasitas

kota Tanjung Selor

Pusat Pertumbuhan

DAN PERUMAHAN

Ekonomi

RAKYAT

Pembangunan/Peningkata n Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan/Peningkata n Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Jalan Mendukung KEMENTERIAN KIPI Tanah Kuning (Tg Selor - SP3 PEKERJAAN UMUM DAN - Sajau Binai - Tanah Kuning) PERUMAHAN RAKYAT Pembangunan Jalan Tanah KEMENTERIAN Kuning - Mangkupadi PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Output Rehabilitasi Jalan

Utara Rehabilitasi Jalan

Jalan Nasional Program Pelaksanaan Preservasi dan Rekonstruksi Jalan Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Program Pelaksanaan Preservasi dan Pembangunan Jalan Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional


Provinsi Kalimantan

Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi

Lokasi

Provinsi Kalimantan Utara Kab. Bulungan Kab. Bulungan


72

PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA) Kegiatan Prioritas : Aksesibilitas Proyek Prioritas

Nasional Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Kawasan Perbatasan Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Kawasan Perbatasan Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Kawasan Perbatasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan

Proyek KL

Instansi Pelaksana

Program

Kegiatan

Program Pengelolaan dan Pembangunan, Rehabilitasi Kementerian Perhubungan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara Bandar Udara Program Pengelolaan dan Pembangunan, Rehabilitasi Pengembangan Bandar Udara Kementerian Perhubungan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Prasarana Long Apung Transportasi Udara Bandar Udara Program Pengelolaan dan Pembangunan, Rehabilitasi Pengembangan Bandar Udara Kementerian Perhubungan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Prasarana Nunukan Transportasi Udara Bandar Udara Pembangunan Jalan Akses Kementerian Pekerjaan Pelaksanaan Preservasi dan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Program Penyelenggaraan Umum Dan Perumahan Peningkatan Kapasitas Jalan Long Bawan - Long Midang Jalan Rakyat Nasional (SBSN) Pembangunan Jalan Akses Kementerian Pekerjaan Pelaksanaan Preservasi dan Program Penyelenggaraan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Umum Dan Perumahan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Malinau - Long Bawan Rakyat Nasional Pembangunan Jalan Akses Kementerian Pekerjaan Pelaksanaan Preservasi dan Program Penyelenggaraan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Umum Dan Perumahan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Mesalong - Tou Lumbis Rakyat Nasional Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Pelaksanaan Preservasi dan Program Penyelenggaraan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Umum Dan Perumahan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Langap - Malinau Rakyat Nasional Pembangunan Bandar Udara Long Bawan


Output

Lokasi

Peningkatan Kapasitas Kab. Nunukan Bandar Udara Peningkatan Kapasitas Kab. Malinau Bandar Udara Peningkatan Kapasitas Kab. Nunukan Bandar Udara Pembangunan Jalan

Kab. Nunukan

Pembangunan Jalan

Kab. Nunukan

Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan

Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara


73

PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA) Kegiatan Prioritas : Aksesibilitas Proyek Prioritas Nasional

Proyek KL

Pembangunan Jalan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Mendukung Kawasan Perbatasan Long Boh - Meutulang (SBSN) Pembangunan Jalan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Mendukung Kawasan Perbatasan Long Kemuat - Langap (SBSN) Pembangunan Jalan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Mendukung Kawasan Perbatasan Long Nawang - Long Pujungan (SBSN) Pembangunan Jalan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Mendukung Kawasan Perbatasan Long Pujungan - Long Kemuat Pembangunan Jalan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Mendukung Kawasan Perbatasan Meutulang - Long Nawang Pembangunan Jalan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Mendukung Kawasan Perbatasan Long Boh - Meutulang (SBSN) Pembangunan Jalan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perbatasan Prov Kaltara Ruas Mendukung Kawasan Perbatasan Long Kemuat - Langap (SBSN)

Instansi Pelaksana

Program

Kegiatan

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Preservasi dan Program Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Program Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Preservasi dan Program Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Preservasi dan Program Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Program Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Program Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Program Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Nasional


Output

Lokasi

Pembangunan Jalan

Kab. Malinau

Pembangunan Jalan

Kab. Malinau

Pembangunan Jalan

Kab. Malinau

Pembangunan Jalan

Kab. Malinau

Pembangunan Jalan

Kab. Malinau

Pembangunan Jalan

Kab. Malinau

Pembangunan Jalan

Kab. Malinau

74

1. Prioritas Nasional Pendidikan

Prioritas Nasional Pendidikan

75

Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri

PROGRAM PRIORITAS

Pendidikan Vokasi

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi

Pendidikan & Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Pemenuhan Sarana & Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas KEGIATAN PRIORITAS

PENDIDIKAN

Peningkatan Kualitas Guru dan Dosen Pendidikan Vokasi

Revitalisasi LPTK Peningkatan Profesionalisme Guru Pengelolaan dan Distribusi Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru

Peningkatan Kualitas Guru

PRIORITAS NASIONAL

Rancangan Program Prioritas Pendidikan Vokasi

76

PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI Kegiatan Prioritas Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri Proyek Prioritas Proyek Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta Proyek Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta Proyek Pengembangan Sistem Insentif/Regulasi untuk Mendorong Peran Industri/Swasta dalam Pendidikan Vokasi Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi

Proyek Prioritas Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi Proyek Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi Proyek Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi

Kegiatan Prioritas Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Proyek Prioritas Proyek Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja

Kegiatan Prioritas Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas Proyek Prioritas Proyek Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi

Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi Proyek Prioritas Proyek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik Vokasi

Rancangan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru

77

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU Kegiatan Prioritas Revitalisasi LPTK

Proyek Prioritas Proyek Peningkatan Kapasitas LPTK

Kegiatan Prioritas Peningkatan Profesionalisme Guru

Kegiatan Prioritas Pengelolaan dan Distribusi Guru

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Guru

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Peningkatan Kompetensi Guru

Proyek Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru

Proyek Penyediaan Tunjangan Guru

Proyek Penilaian Kinerja Guru

Proyek Pemenuhan Guru di daerah 3T

Proyek Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru

Proyek Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Proyek Sertifikasi Guru

78

2. PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN

Prioritas Nasional Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

79

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Perbaikan Kualitas Gizi Ibu dan Anak Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Lingkungan Sehat Konsumsi Pangan Sehat Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat

Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) KEGIATAN PRIORITAS

PRIORITAS NASIONAL

KESEHATAN Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Surveilans, Imunisasi, Sistem Informasi Penyakit dan Karantina Kesehatan

Rancangan Program Prioritas: Kesehatan PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Kegiatan Prioritas

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Proyek Prioritas Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Perbaikan Kualitas Gizi Ibu dan Anak

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penurunan Stunting

Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pemenuhan JKN/KIS Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas

Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

Peningkatan lingkungan sehat Proyek Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat

Peningkatan pemahaman hidup sehat Proyek Prioritas Kampanye Hidup Sehat

Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS

Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ Neglected Tropical Diseases

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PREVENTIF DAN PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT” Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Pengendalian Malaria Pemenuhan SDM kesehatan

Kegiatan Prioritas

80

Kegiatan Prioritas Peningkatan konsumsi pangan sehat Proyek Prioritas Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat

81

3. PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

PN Perumahan dan Permukiman Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR

PROGRAM PRIORITAS

Penyediaan Perumahan Layak

Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KEGIATAN PRIORITAS

PRIORITAS NASIONAL Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

Air Bersih dan Sanitasi

Peningkatan Ketersediaan Air Baku

82

Rancangan Program Prioritas: Penyediaan Perumahan Layak

83

PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR

Penataan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR

Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR

Proyek Prioritas Reformasi administrasi pertanahan dan perizinan pembangunan perumahan Peningkatan pembinaan dan pengawasan standar bangunan gedung Pengembangan sistem informasi bantuan perumahan Keterangan: PSU: Prasarana Sarana Utilitas MBR: Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman

Proyek Prioritas

Penyediaan rumah susun beserta PSU

Fasilitasi pembiayaan perumahan sisi demand

Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman

Penyediaan rumah khusus beserta PSU

Fasilitasi pembiayaan perumahan sisi supply

Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman

Fasilitasi penyediaan rumah swadaya beserta PSU

Rancangan Program Prioritas: Air Bersih dan Sanitasi PROGRAM PRIORITAS AIR BERSIH DAN SANITASI Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

Proyek Prioritas Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terkait air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang terintegrasi terutama di daerah dengan akses rendah Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah Keterangan: DAS: Daerah Aliran Sungai

Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan Air Baku Proyek Prioritas Jaga Air : Peningkatan ketahanan sumber daya air domestik di 15 DAS prioritas Simpan Air : Peningkatan ketersediaan dan kuantitas air di kota-kota besar dan metropolitan

84

85

4. PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

86

Pengembangan Danau Toba Peningkatan Fasilitasi Ekspor Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar

PRIORITAS NASIONAL

4.1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Borobudur dan Sektornya Pengembangan Mandalika Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas

Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah

Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan

Percepatan Pembangunan KEK Sorong

4.5. Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi

4.2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus

4. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang Percepatan Pembangunan KEK Bitung Percepatan Pembangunan KEK MBTK

Percepatan Pembangunan KEK Morotai

Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Pengembangan KI Sei Mangkei

Pengembangan keahlian tenaga kerja Layanan Informasi Pasar kerja Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri

Pengembangan KI Morowali

4.4. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

4.3. Pengembangan 3 Kawasan Industri

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan KI Bantaeng Dukungan Pengembangan KI

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

87

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Danau Toba

Pengembangan Borobudur dan Sektornya

Pengembangan Mandalika

Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Pembangunan Infrastruktur Dasar























Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata




Penyediaan Regulasi dan Fasilitasi untuk Mendorong Investasi di Destinasi Pariwisata




Penyediaan Statistik Pariwisata Nasional










Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS


Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang

Percepatan Pembangunan KEK Bitung

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS


Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang

Percepatan Pembangunan KEK Bitung

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Percepatan Pembangunan KEK MBTK


PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Percepatan Pembangunan KEK MBTK


88

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 3 Kawasan Industri

89

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI (KI) KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan KI Sei Mangkei

Pengembangan KI Morowali

Pengembangan KI Bantaeng

Dukungan Pengembangan Kawasan Industri

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI




Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi




Pembebasan Lahan

Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI




Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI




Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK



Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI



Penyediaan Insentif KI

Rancangan Program Prioritas: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (1) PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan

Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu

Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi

Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan peringkat EoDB

Pengembangan sistem perizinan nasional

Percepatan penyusunan RTRW dan RDTR khususnya di kawasan strategis

Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

Harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi peraturan perizinan tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah

Pembentukan PTSP dan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP daerah

Penyelesaian pengaduan masalah investasi

Pengawasan kegiatan usaha yang sesuai dengan mekanisme persaingan usaha yang sehat

Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi

Perkuatan Data dan Informasi Investasi

Penegakan hukum terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

90

Rancangan Program Prioritas: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (2)

91

PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri

Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Penguatan ekosistem dan daya tahan industri

Penguatan Ekosistem Pengembangan Ekonomi Kreatif

Peningkatan desain, standardisasi mutu, kualitas produk

Peningkatan Akses Pembiayaan dan Layanan Keuangan

Penumbuhan populasi industri

Penguatan Rantai Nilai dan Peningkatan Akses Pasar

Pembaharuan permesinan industri Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri

Dukungan Infrastruktur bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja

Layanan Informasi Pasar Kerja

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Percepatan Penyempurnaan UU Ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN)

Pembangunan bengkel pelatihan bersama (workplace) di 20 Kabupaten/Kota

Layanan Informasi Pasar Kerja di Kawasan Industri

Kemitraan Peningkatan Kapasitas Pelaku Hubungan Industrial

Skema Dana Pengembangan Pelatihan

Penguatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa (1) PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Fasilitasi Ekspor

Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor

Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Publikasi dan sosialisasi mengenai perundingan perdagangan internasional

Peningkatan kualitas produk UMKM dan koperasi

Peningkatan citra produk Indonesia (branding)

Penyediaan sistem informasi ketentuan standard di negara mitra

Penyediaan informasi dan analisa pasar ekspor

Pengembangan sistem fasilitasi pembiayaan perdagangan Kerjasama pengembangan ekspor

Fasilitasi kebijakan perdagangan

Peningkatan infrastruktur mutu

Promosi dagang dalam dan luar negeri

Peningkatan akses pasar

92

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa (2) PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha

Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS Pendampingan pasar jasa

Fasilitasi kemitraan rantai nilai/pasok

Kebijakan pendukung pengembangan jasa

93

94

5. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI

PN Ketahanan Energi

PROGRAM PRIORITAS

Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi

KEGIATAN PRIORITAS

95

Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir Pengembangan Bioenergi Pengembangan PLT Panas Bumi

Penyempurnaan Feed In Tariff, Subsidi dan Kelembagaan EBT Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik

KETAHANAN ENERGI

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)

Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Pengembangan Industri Penunjang EBT, dan Konservasi Energi Pembentukan Cadangan Penyangga Energi Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi

Pemenuhan Kebutuhan Energi

PRIORITAS NASIONAL

Rancangan Program Prioritas: Ketahanan Energi (1/2)

96

PROGRAM PRIORITAS ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DAN KONSERVASI ENERGI Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dan Nuklir

Pengembangan PLT Panas Bumi

Pengembangan Bioenergi

Penyempurnaan FeedIn-Tariff, Subsidi dan Kelembagan EBT

Implementasi Teknologi Energi Bersih dan Efisien

Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)

Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Regulasi dan Mekanisme Penetapan Pembangunan Small Grid System secara Komprehensif

Penyusunan Regulasi Insentif untuk Industri EBT dan Konservasi Energi Dalam Negeri

Pembangunan PLT berbasis Hidro Pengembangan PLT Nuklir/Thorium

Peningkatan Capacity Building Panas Bumi

Pembangunan Infrastruktur Bioenergi

Pembangunan Research Center Panas Bumi

Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN)

Penyempurnaan Regulasi Feed-in-Tariff EBT

Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Cerdas

Pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE)

Peningkatan Capacity Building bagi Pemerintah Daerah untuk Efisiensi Energi

Peningkatan Kualitas Data Cadangan Panas Bumii Pembangunan PLTP

Pembentukan Badan Usaha EBT

Penghematan Energi dan Air pada Bangunan/Gedung

Pembangunan Jaringan Tenaga Listrik Skala Kecil

Pembangunan Sarana Pengujian Kualitas Aneka EBT

Riset Teknologi EBT dan Konservasi Energi Bagi Industri Nasional

Rancangan Program Prioritas: Ketahanan Energi (2/2)

97

PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN ENERGI Kegiatan Prioritas Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik

Proyek Prioritas Pembangunan pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk Penetapan harga energi listrik dan penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran Perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Kapasitas Infrastrukur Minyak dan Gas Bumi

Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Pembentukan Cadangan Penyangga Energi

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan

Eksplorasi minyak dan gas bumi Survei sumber daya migas konvensional dan non-konvensional

Pembangunan Cadangan Penyangga Energi

Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi

Penyediaan Alokasi Gas Domestik

Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Non Konvensional

Pemantauan dan pengawasan penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Konvensional Penawaran WK Migas Non Konvensional

Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan

Peningkatan Daya Tarik Investasi Minyak dan Gas Bumi

Pembangunan LCNG/LNG

Penawaran WK Minyak dan Gas Bumi Konvensional

Fasilitasi Pembangunan FSRU/Regasifikasi On-shore/Liquefied Natural Gas Terminal Fasilitasi dan monitoring Pembangunan Kilang dan RDMP (Refinery Development Master Plan) Penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Pembangunan ruas pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untuk Eksplorasi Migas Non Konvensional Penyempurnaan Regulasi Minyak dan Gas Bumi

Tata Kelola dan Penetapan Zonasi Penyediaan Batubara untuk PLTU dan Industri

98

6. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN

PN Ketahanan Pangan PROGRAM PRIORITAS

Peningkatan Produksi Pangan

99

Produksi Padi 79,3 juta ton Produksi Jagung 23,4 juta ton Produksi Kedelai 2,3 juta ton Produksi Gula 3,2 juta ton Produksi Daging Sapi 710 ribu ton

KEGIATAN PRIORITAS Pembangunan dan Rehabilitasii jaringan irigasi Pengelolaan Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampungan

Produksi Cabai Merah 1,2 juta ton, Cabai Rawit 782,3 ribu ton, & Bawang Merah 1,3 juta ton Produksi Jeruk 1,8 juta ton dan Buah Lainnya

KETAHANAN PANGAN

Produksi Ikan 17,3 juta ton dan Garam 4,1 juta ton

Perluasan Lahan Pertanian Alat dan Mesin Pertanian Sarana Pasca Panen Sarana dan Prasarana pelatihan Pertanian Sarana dan Prasarana Distribusi Pangan dan Pertanian di 34 Provinsi Sarana dan Prasarana Peningkatan Konsumsi pangan di 34 Provinsi

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)

PRIORITAS NASIONAL

Rancangan Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan (1/2)

100

PROGRAM PRORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Padi 79,3 juta ton

Produksi Jagung 23,4 juta ton

Produksi Kedelai 2,3 juta ton*

Produksi Gula 3,2 juta ton

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi

Pengembangan Sistem perbenihan jagung di 10 provinsi

Pengembangan Sistem perbenihan kedelai di 10 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya jagung di 10 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya kedelai di 10 provinsi

Penyediaan pupuk bersubsidi dan pendampingan padi di 15 provinsi

Bantuan benih pada jagung hibrida di 10 provinsi

Bantuan benih kedelai di 10 provinsi

Asuransi dan bantuan puso padi di 15 provinsi

Subsidi pupuk untuk jagung di 10 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya padi di 15 provinsi Bantuan benih pada padi jajar legowo di 15 provinsi

Penguatan penyuluhan padi di 15 provinsi Penguatan statistik padi/beras di 15 provinsi Penyediaan fasilitas dan pelatihan pertanian melalui Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

Bantuan puso untuk jagung di 10 provinsi

Penguatan penyuluhan jagung di 10 provinsi

Bantuan puso untuk kedelai di 10 provinsi

Pengembangan benih tebu

Perluasan areal budidaya tebu di DIY, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku Utara, Sulsel, NTB, Sulteng, dan Sultra

Pengembangan dan penelitian teknologi produksi tebu

Subsidi pupuk untuk kedelai di 10 provinsi Penguatan penyuluhan kedelai di 10 provinsi

Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

Ket : * Kedelai merupakan komoditas pangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di dalam RPJMN 2015-2019, tetapi disarankan untuk tidak diprioritaskan dalam alokasi pendanaan dikarenakan faktor iklim.

Rancangan Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan (2/2)

101

PROGRAM PRORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Daging Sapi 710 ribu ton

Produksi Cabai Merah 1,2 juta ton, Cabai Rawit 782,3 ribu ton, dan Bawang Merah 1,3 juta ton

Produksi Jeruk 1,9 juta ton dan Buah lainnya

Produksi Ikan 17,3 juta ton dan garam 4,1 juta ton

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Penyediaan pakan ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Produksi Benih Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Penyediaan Bibit Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Penguatan Kelembagaan Pembibitan dan Produksi Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Percepatan peningkatan populasi ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi hewan di 13 sentra/kawasan sapi potong

Asuransi Sapi di 13 sentra/kawasan sapi potong

Perluasan Kawasan Aneka Cabai di 9 provinsi dan bawang di 4 provinsi Penyediaan Benih Bawang Merah dan Benih Cabai, diutamakan varietas lokal

Penyediaan benih buah di 8 provinsi

Peningkatan produksi perikanan tangkap di 11 WPP Peningkatan produksi perikanan budidaya

Perluasan Areal Budidaya Jeruk dan buah lainnya di 8 provinsi

Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan

Pengendalian OPT Hortikultura Pengembangan teknologi varietas unggul lokal yang komersial

Industrialisasi perikanan

Peningkatan Produksi garam

Pengendalian OPT Buah Konservasi Pesisir dan Laut (habitat ikan)

Rancangan Program Prioritas : Sarana dan Prasarana Pertanian (1/2)

102

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

Pengelolaan waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya

Perluasan lahan pertanian

Alat dan mesin pertanian

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan: berat-sedang-ringan

Rehabilitasi bendung irigasi : beratsedang-ringan

Pembangunan bendungan

Verifikasi luas sawah baku

Mengkaji kebutuhan dan skema pendanaan kredit untuk pengadaan Alsintan

Pembangunan embung dan bangunan penampung lainnya.

Penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan RTDR yang memasukkan LP2B

Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen padi

Pembangunan Jaringan Irigasi permukaan

Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen jagung

Optimasi lahan Pembangunan bendung irigasi Pembangunan konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif.

Cetak sawah

Penyaluran dan pemanfaatan bantuan Alsin Budidaya Tebu di Jabar, Jateng,Jatim, Lampung, Sulsel, Sumsel

Rancangan Program Prioritas: Sarana dan Prasarana Pertanian (2/2)

103

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Sarana pasca panen

Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi

Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Revitalisasi penggilingan padi Penyaluran alat pascapanen perkebunan Pembangunan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Pembangunan Bangsal Pascapanen dan teknik pengemasan Pembangunan Cold Storage Hortikultura dan perikanan Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Resi gudang

Peningkatan keamanan dan mutu pangan

Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan

Penguatan kualitas konsumsi pangan

Fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan pasar ternak

Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan

Revitalisasi pasar

Penguatan karantina pangan dan pertanian

104

7. PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Prioritas Nasional 7: Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha

1 Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Pengembangan Kewirausahaan Kemudahan, Kepastian dan Perlindungan Usaha

Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Peningkatan Efektivitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat

Perluasan Akses Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha

3

Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2 Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Peningkatan Akses Masyarakat kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan Penyediaan Layanan Dasar Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar Peningkatan Inklusivitas Pelayanan dasar

105

Rancangan Program Prioritas (1/3)

106

PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah

Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial

Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan

Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat

Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Penyaluran bantuan sosial melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan Bantuan pendidikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK melalui KIP Beasiswa Mahasiswa Miskin/Bidik Misi

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional Monitoring dan evaluasi terpadu JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial melalui advokasi, sosialisasi, dan inovasi pendaftaran dan pembayaran iuran

Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai di 98 kota dan188 kabupaten

Penyaluran Bantuan PKH Secara Non Tunai

Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Rastra)

Penyaluran Bantuan PKH Secara Reguler

Subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA Subsidi elpiji 3 kg

Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)


107

PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar

Peningkatan Inklusivitas Pelayanan dasar

Penyediaan Layanan Dasar

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui advokasi, sosialisasi dan pelayanan terpadu

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Pendidikan anak berkebutuhan khusus

Penerapan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan sosial, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman

Advokasi dan edukasi perlindungan anak berkebutuhan khusus

Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik

Pemantapan bagi organisasi dan pekerja sosial Pelaksanaan Belanja APBD untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan

Penyediaan Literasi Khusus bagi penyandang disabilitas Pemberian Pelayanan Home Care bagi Lanjut Usia

Penyediaan Infrastruktur Dasar Air Minum, Sanitasi, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya Penyediaan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bantuan Subsidi Bunga Kredit Perumahan Bantuan Pembiayaan KPR Swadaya, Sejahtera Tapak, Sarusun Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil


108

PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha

Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran

Pengembangan Kewirausahaan

Perluasan Akses Pembiayaan

Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Pelatihan SDM KUMKM Berbasis Kompetensi Pelatihan, Pendampingan, dan Pemagangan Pengembangan Layanan Usaha

Penguatan Sistem Bisnis bagi Koperasi/ Sentra Usaha Mikro

Pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan

Perluasan Akses Pemasaran

Pengembangan Inkubator Bisnis

Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha bagi UMKM

Fasilitasi Sertifikasi, Standardisasi, Merek, dan Pengemasan

Penguatan Modal KUMKM Peningkatan Akses UMKM untuk Mendapat Kredit Penyediaan Modal Awal Usaha

Fasilitasi Akta Koperasi

Registrasi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Perbaikan Tata Kelola dan Kelembagaan Koperasi Fasilitasi Kelembagaan Usaha Koperasi bagi BUM Desa dan Kelompok Usaha Masyarakat Pengembangan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peningkatan Kapasitas Koperasi

109

8. PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Konektivitas

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)

Aksesibilitas Transportasi Perkotaan

KEGIATAN PRIORITAS INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

PRIORITAS NASIONAL Akses Internet untuk Daerah Non Komersil Penguatan Penyiaran di Daerah Perbatasan Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

Optimalisasi Penggunaan TIK pada Instansi Pemerintah Dukungan TIK pada Sektor Prioritas (e-commerce, e-health, dll) Pembangunan Jaringan Pita Lebar

110

PN Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

111

Program Prioritas: Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Inter-moda) Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Konektivitas

Aksesibiltas

Transportasi Perkotaan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan

Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Kawasan Perbatasan

Pembangunan Fly Over/Under Pass Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan

Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Daerah Tertinggal

Penyediaan Armada BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan

Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Daerah Tertinggal

Pengembangan Kota dengan Sistem BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan

Pembangunan/Pembaharuan Kapal Niaga Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Penyediaan Armada Perintis Mendukung Daerah Tertinggal

Pengembangan Kota dengan Sistem Angkutan Umum Berbasis Rel Mendukung Angkutan Umum Perkotaan

Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Bandara/Pelabuhan/Terminal Mendukung Integrasi Antar Moda

Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Perintis Mendukung Daerah Tertinggal

Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Jalur Utama Logistik Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Mendukung Jalur Utama Logistik

PN Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

112

Program Prioritas: Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Akses Internet Untuk Daerah Non Komersil

Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan

Optimalisasi Penggunaan TIK Pada Instansi Pemerintah

Dukungan TIK Pada Sektor Prioritas (E-commerce, Ehealth, Dll)

Pembangunan Jaringan Pita Lebar

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pembangunan BTS Di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi

Pembangunan Pemancar LPP RRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar

Implementasi Masterplan, Arsitektur E-government Nasional, Dan Piloting Datacenter Nasional

Layanan Pemberian Domain .Id Gratis

Palapa Ring (Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional)

Jasa Akses Internet Broadband Di Wilayah Layanan Telekomunikasi

Pembangunan Pemancar LPP TVRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar

Pemantauan Jaringan Internet Pada ISP/NAP/IX/ Titik Strategis Lainnya Melalui Sistem Deteksi Dini|

Fasilitasi Technopreneur Untuk Memperoleh Seed Funding

Penataan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Mendukung Mobile Broadband

Desa Broadband Terpadu

Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Radio Publik

Dukungan TIK Dalam Layanan Kesehatan

Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Televisi Publik

Jaringan Pendidikan Nasional Dan E-education

Penyediaan Siaran Di Daerah Perbatasan Pelaksanaan Siaran Digital Televisi Publik

113

9. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH

PN Pembangunan Wilayah (1) Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Penguatan Kapasitas SDM Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pengelolaan PLBN, Kedaulatan, dan Lintas Batas Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi

Percepatan Pembangunan Papua

Pembangunan Perdesaan

PENGEMBANGAN WILAYAH

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Pembangunan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Desa Permukiman Transmigrasi Penguatan Pemerintah Desa Pengawalan Implementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten, dan berkelanjutan

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l Kebakaran Hutan

Reformasi Agraria

Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan

114

Arah Kebijakan PN Pembangunan Wilayah (2)

115

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat Percepatan pembangunan infrastruktur dasar Pengembangan konektivitas wilayah Pengelolaan sumber daya alam unggulan, pengembangan industri lokal & strategis dan pariwisata Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan Penataan kelembagaan & regulasi, dan tanah ulayat

Percepatan Pembangunan Papua

Pembangunan Perdesaan

PENGEMBANGAN WILAYAH

Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Pelayanan Dasar Pengembangan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l Kebakaran Hutan

Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reformas Agraria Reformasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Agraria Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

Rancangan Program Prioritas

116

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi

Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih)

Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa

Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan teruatama UMKM

Pendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan

Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi

Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfataan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Penguatan Permodalan dan Akses Pasar

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa

Kegiatan Prioritas Penguatan Pemerintahan Desa

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Proyek Prioritas

Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa

Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penataan Kawasan Sentra Nelayan

Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan

Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan

Rancangan Program Prioritas: Pencegahan dan Penanggulan Bencana

117

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat

Proyek Prioritas Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana

Sarana dan Prasarana Kebencanaan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Sosialisasi dan Simulasi Bencana

Penyediaan Sistem Peringatan dini

Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana

Pembangunan pusat logistik kebencanaan Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana Pengembangan teknologi kebencanaan

Kegiatan Prioritas Pelayanan Dasar Kebencanaan

Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana

Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana

Penyediaan layanan data dan informasi bencana

Kegiatan Prioritas Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan

Proyek Prioritas Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan

Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagan dan Regulasi

Proyek Prioritas Penyusunan kajian dan peta risiko Penguatan koordinasi penanggulangan bencana

Rehabilitasi pesisir Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlan Rehabilitasi DAS

Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana

Rancangan Program Prioritas

118

PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA Kegiatan Prioritas Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

Proyek Prioritas Nasional Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria Penyelesaian Konflik Agraria Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis Melakukan Review terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria

Mediasi dan ADR Lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria

Proyek Prioritas Nasional Inventarisasi P4T dan Identifikasi tanah obyek reforma agraria Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria Identifikasi dan Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Tanah Terlantar dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Lainnya Identifikasi dan Legalisasi Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin di Perkotaan dan Pedesaan

Proyek Prioritas Nasional

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA Proyek Prioritas Nasional

Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas Reforma Agraria di Kab/Kota

Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA

Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan

Penyediaan bantuan permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal usaha

Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sektor) terutama bagi rakyat miskin Publikasi tata batas kawasan hutan Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi Legalisasi untuk tanah transmigrasi

Penyelesaian Pelepasan Kasawan Hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria termasuk Tata Batas

Kegiatan Prioritas

Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat

Penyediaan bantuan pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada TORA

Kegiatan Prioritas Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka RA Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat

Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan RA di Tk. Daerah Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum

119

10. PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PN Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan PROGRAM PRIORITAS Perluasan Implementasi e-Government yang Terintegrasi Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan

120

Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit Pembangunan MEF II

Penguatan Pertahanan

Pengembangan Industri Pertahanan Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan

Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Aparatur Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hakhak Politik

Reformasi Birokrasi

POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEMANANAN

Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik

Stabilitas Politik dan Keamanan

Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Pemantapan Peran di ASEAN

KEGIATAN PRIORITAS

Penegakan Hukum yang Berkualitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan

PRIORITAS NASIONAL

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan Pemantapan Pemolisian

Kepastian Hukum

Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia Intelijen dan Kontra Intelijen

Rancangan Program Prioritas: Penguatan Pertahanan

121

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit

Pembangunan MEF II

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan Prajurit

Interoperability Pertahanan Integratif Trimatra

Pemantapan latihan dan kesiapsiagaan operasi militer selain perang

Pertahanan Teritorial Strategis Pertahanan Laut dan Dukungan Poros Maritim Pertahanan Ruang Udara Nasional

Kegiatan Prioritas Pengembangan Industri Pertahanan

Proyek Prioritas Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan

Kegiatan Prioritas Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan

Proyek Prioritas Pemantapan Pertahanan di Wilayah Natuna dan Perbatasan

Rancangan Program Prioritas: Stabilitas Politik dan Keamanan

122

PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik

Proyek Prioritas Pendidikan Pemilih

Pemutakhiran Data Pemilih Pengawasan Pemilu Partisipatif Bantuan Keuangan Partai Politik

Kegiatan Prioritas Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik

Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Proyek Prioritas

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Penguatan dan Pemberdayaan Forum-Forum Dialog Kewaspadanaan Nasional

Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyiaran dan Pers

Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme

Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo

Kegiatan Prioritas Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Kegiatan Prioritas Pemantapan Peran di ASEAN

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Peningkatan Peran Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia Regulasi Fasilitas Pajak dan Bea Cukai Sektor Jasa Indonesia dalam MEA

Rancangan Program Prioritas: Stabilitas Politik dan Keamanan

123

PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (2) Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan

Pemantapan Pemolisian

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Peningkatan Peran Swasta dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular

Penguatan Perundingan Perbatasan

Penguatan Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Amerika Latin

Implementasi Document of Conduct dan kemajuan substantif perumusan Code of Conduct

Pembentukan Single Agency KSST

Pencapaian Visi 4000 Peacekeepers

Penguatan Diplomasi Maritim (Ekonomi)

Penguatan Diplomasi Ekonomi di Pasar Prospektif

Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB Penguatan Diplomasi Maritim (Politik Keamanan)

Proyek Prioritas Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan Ketertiban

Penanganan Kejahatan dan Gangguan Ketertiban

Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat

Kegiatan Prioritas Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Proyek Prioritas Pemberantasan Narkoba Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Kegiatan Prioritas Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia

Proyek Prioritas Peningkatan Operasi Kamla di Wilayah Rawan

Kegiatan Prioritas Intelijen dan Kontra Intelijen

Proyek Prioritas Deteksi Dini Keamanan Nasional Pengamanan Data dan Informasi Negara

Rancangan Program Prioritas: Kepastian Hukum

124

PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Penegakan Hukum yang Berkualitas

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Penuntutan Kolaborasi Pencegahan Korupsi

Penguatan SPPT-PKKTP dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di tingkat Pusat

Peningkatan Kerjasama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal di Kab/Kota dalam Penyaluran Bantuan Hukum

Pengurangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara (SPPT-TI) Pelayanan Hukum yang mendukung Kemudahan Berusaha Peningkatan kapasitas SDM Apgakum dan Pemahaman Masyarakat tentang SPPA Evaluasi dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi

125

PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Perluasan Implementasi e-Government yang terintegrasi

Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur

Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Penerapan e-Government pada instansi pemerintah pada 705 K/L/D (antara lain: eOffice, e-Performance, e-Budgeting, eManagement-Kepegawaian, Complain Handling Mechanism (LAPOR)) Penerapan e-Services pada 50% dari unit pelayanan publik yang ada Desain perbaikan infrastruktur dan penerapan e-Arsip di 163 K/L Pengintegrasian e-Planning, e-Budgeting, eReporting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenpan-RB Penguatan Sistem Monev-Next Generation online PBJ seluruh K/L/D yang terintegrasi dengan RENJA dan RKA K/L

Pelatihan Aparatur Pelayanan Publik di masing-masing unit pelayanan publik Penerapan SPM pada seluruh unit pelayanan publik (100%)

Restrukturisasi kelembagaan STIA-LAN menjadi National Institute for State Aparatus Penyusunan Human Capital Development PlanPemenuhan kebutuhan Diklat minimal 40 jam untuk mendukung kompetensi inti ASN Grand Design Public Administration

Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat Rekomendasi perbaikan kebijakan pelayanan publik

Penataan kelembagaan LPNK Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian / ASN Pengembangan talent pool ASN nasional Penerapan regulasi teknis manajemen ASN di seluruh K/L/D Pelaksanaan diklat RLA Pengawasan pelanggaran netralitas dan sistem merit ASN Penguatan Inovasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah

Penerapan Sistem Integritas Aparatur Negara di seluruh K/L (100%) Beasiswa dan diklat untuk 10.000 orang di Bidang Pengawasan/Auditor Penguatan kapasitas dan pemenuhan 17 standarisasi pada 610 LPSE Kebijakan untuk perbaikan seluruh kinerja K/L Peningkatan Efektifitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa

126

Terima Kasih

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Wilayah Kalimantan dalam Rancangan Awal RKP 2018

Recommend Documents