BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJMN 2015-2019 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN

Oleh: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas

Tarakan, 15-16 Desember 2014


ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 – 2019

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978-2013 (persen) PULAU

1978

1983

1988

1993

1998

2003

2008

2013

Sumatera

27,6

28,7

24,9

22,8

22,0

22,4

22,9

23,8

Jawa

50,6

53,8

57,4

58,6

58,0

60,0

57,9

58,0

Kalimantan

10,2

8,7

8,9

9,2

9,9

8,9

10,4

8,7

Sulawesi

5,5

4,2

4,1

4,1

4,6

4,0

4,3

4,8

Bali dan Nusa Tenggara

3,1

2,8

3,0

3,3

2,9

2,8

2,5

2,5

Maluku dan Papua

2,9

1,8

1,7

2,0

2,5

1,8

2,0

2,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total Sumber: BPS

Pergeseran peran wilayah Kalimantan dalam pembentukan PDB Nasional mengalami penurunan. Slide - 3

REALISASI INVESTASI PMA 2010-2014 (Nilai Investasi dalam US$)

2010 No.

Wilayah

1

Sumatera

2

Jawa

3

Proyek

2011

Investasi

Proyek

2013

Investasi Proyek Investasi

Investasi Proyek Investasi Proyek

%

Investasi

Proyek

Investasi

2915.21

3.892

12.863,54

13,02

11,54

6.059 17.326,38

5443

11619.88 18.914

66.429,49

63,27

59,58

888,87

673

1675.63

2.928

5.146,36

9,80

4,62

849

2.773,40

645

3675.55

2.434

13.587,90

8,14

12,19

1.507,03

343

1.498,16

359

1569.05

1.115

6.148,60

3,73

5,51

19

98,77

94

321,23

71

97.09

225

907,52

0,75

0,81

39

1.234,47

154

2.414,16

102

1081.60

384

6.422,14

1,28

5,76

9.612 28.617,55

8283

100,00

100,00

11.498,77

Bali-Nusa Tenggara

372

502,66

474

952,65

477

1.126,55

932

4

Kalimantan

254

2.011,45

331

1.918,85

355

3.208,65

5

Sulawesi

80

859,10

146

715,26

187

6

Maluku

10

248,89

31

141,54

7

Papua

28

346,77

61

1.345,14

4.342 19.474,54

TOTAL

990

1.973

2.632 12.324,54

2014

3.395,35

747,13

3.076 16.214,77

2.076,56

Proyek

359

Jumlah

667

2012

695

3.729,29

2.807 13.659,92

4.579 24.564,68

1.181

2.2634.01 29.892 111.505,55

Sumber: BKPM, 2014 s/d Q 3 Slide - 4

REALISASI INVESTASI PMDN 2010-2014 (Nilai Investasi dalam miliar rupiah)

2010 No.

Wilayah

2011

2012

2013

Proyek

Investasi

Proyek

Investasi

Proyek

Investasi

Proyek

Investasi

2014

TOTAL

Proyek Investasi Proyek

Investasi

% Proyek

Investasi

1

Sumatera

222

4.224,20

370

16.334,26

287

14.256,24

522

22.913,76

107

9.321,30

1508

67.049,76

30,46

16,82

2

Jawa

397

35.140,34

601

37.176,19

636

52.692,94

1.085

66.495,67

276

21.107,10

1911 212.612,24

38,61

53,35

3

Bali-Nusa Tenggara

39

2.119,27

32

356,74

29

3.167,76

71

4.400,25

10

53,96

181

10.097,98

3,66

2,53

4

Kalimantan

149

14.575,58

198

13.467,39

183

16.739,69

305

28.713,61

64

7.703,90

899

81.200,17

18,16

20,37

5

Sulawesi

58

4.337,57

82

7.227,52

59

4.900,99

101

3.624,19

36

3.091,58

336

23.181,85

6,79

5,82

6

Maluku

2

0,00

4

13,57

4

323,89

7

1.114,91

1

53,71

18

1.506,08

0,36

0,38

7

Papua

8

229,31

26

1.425,02

12

100,51

38

888,21

13

242,80

97

2.885,85

1,96

0,72

875

60.626,27

1.313

76.000,69

1.210

92.182,02

1.045

128.150,60

507

41.574,35

4.950 398.533,93 100,00

100,00

Jumlah

Sumber: BKPM, 2014 s/d Q3

Slide - 5


ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH:  Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).  Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH: • Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua; • Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Slide - 7

KERANGKA PAPARAN

Meningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah

Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa



Pembangunan Kawasan Strategis: Pusat -pusat Pertumbuhan Ekonomi



Pembangunan Kawasan Perkotaan



Pembangunan Kawasan Perbatasan



Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan





Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

Slide - 8

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND

Slide - 9


TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN RPJMN 2015 – 2019

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN RPJMN 2015-2019



Salah satu paru-paru dunia dengan mempertahankan luasan hutan Kalimantan



Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara



Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijibesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa



Pengembangan food estate

Slide - 11


SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN RPJMN 2015-2019

SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH 2015-2019

No.

Wilayah

Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2013

Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2019

1

Sumatera

23,8

24.6

2

Jawa

58,0

55,1

3

Kalimantan

8,7

9,6

4

Sulawesi

4,8

5,2

5

Bali Nustra

2,5

2,6

6

Maluku Papua

2,2

2,9

100,0

100,0

Nasional

Keterangan :  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8% tahun 2015-2019  Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.  Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 13

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN RPJMN 2015-2019 (1/5)

 Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi: 3 Kawasan Industri, 2 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Ekonomi Terpadu dan kawasan potensial lainnya.

 Pengentasan 10 Kabupaten tertinggal dengan sasaran outcome : (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,17 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 9,65 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 73,26.

Slide - 14

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN RPJMN 2015-2019 (2/5)

 Percepatan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, membangun 3 kota baru serba lengkap dan terpadu di kawasan perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi.

 Pengurangan jumlah desa tertinggal sedikitnya 450 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 180 desa.  Perkuatan 7 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

 Pengembangan 8 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya; Slide - 15

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN RPJMN 2015-2019 (3/5)  Pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Kalimantan adalah: (1) Peningkatan : • proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 35 persen untuk provinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota; • proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; • Jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 Provinsi dan 20 Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Kalimantan; • Kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen: • Implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. (2) Pembentukan kerjasama daerah diantara 5 daerah Kalimantan dalam rangka percepatan konektivitas dan peningkatan pelayanan publik; (3) Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan karakteristik Wilayah Pulau Kalimantan.

Slide - 16

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN RPJMN 2015-2019 (4/5)  Untuk mengurangi risiko serta dampak bencana, maka sasaran penanggulangan bencana di wilayah Kalimantan adalah kawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu: • 4 (empat) PKN (Kota Samarinda, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, dan Kota Tarakan) , • 10 PKW (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotabaru, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, KSN atau PKSN

Slide - 17

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN RPJMN 2015-2019 (5/5) SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Wilayah 2015 2016 2017 2018 Kalimantan Barat

5,8 - 5,9

5,9 - 6,1

6,1 - 6,4

6,9 - 7,5

2019 7,5 - 8,3

Kalimantan Tengah

6,0 – 6,1

6,9 – 7,2

7,3 – 7,7

7,8 – 8,5

8,3 – 9,2

Kalimantan Utara

4,9–5,0

4,9 -5,1

5,8 - 6,1

6,1 - 6,7

6,6 – 7,3

Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

5,0 - 5,1 4,5 -4,6

6,0 -6,3

5,5 - 5,7

6,6 – 7,0 5,5 -5,8

7,3 – 7,9 6,1 -6,6

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Tingkat Kemiskinan (Persen) Wilayah 2015 2016 2017 2018

8,2 – 9,2 6,7 – 7,4

2019

Kalimantan Barat

7,9 – 7,8

7,6 – 7,3

6,8 – 6,4

6,0 – 5,5

4,7 – 4,3

Kalimantan Timur

5,0 – 4,9

4,8 – 4,6

4,2 – 4,0

3,7 -3,4

2,9 – 2,6

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara

5,7 – 5,6 4,1 – 4,0 7,2 – 7,0

5,4 – 5,2 3,9 – 3,8 6,6 – 6,4

4,8 – 4,5 3,5 – 3,3 6,0 – 5,7

4,2 – 3,9 3,1 – 2,9 5,4 -5,0

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Tingkat Pengangguran (Persen) Wilayah 2015 2016 2017 2018 Kalimantan Barat

2,6 – 2,5

2,5 – 2,4

2,4 – 2,3

Kalimantan Timur

8,5 – 8,3

8,2 – 7,9

7,9 – 7,4

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara

2,7 -2,6 4,0 -3,9

8,0 - 7,8

2,6 – 2,5 3,9 – 3,8 7,8 -7,5

2,5 – 2,3 3,8 – 3,6 7,4 -7,0

3,3 – 3,0 2,5 -2,2 4,8 -4,4

2019

2,3- 2,2

2,3 – 2,1

7,5 -6,9

7,2 -6,5

2,4 -2,2

3,7 – 3,4 6,9 -6,4

2,3 – 2,1 3,6- 3,3 6,6 -6,0

Slide - 18


ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN RPJMN 2015-2019


Arah dan Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Wilayah Kalimantan

ISU DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI • Rendahnya nilai tambah komoditas pertambangan mineral, batubara, perikanan, pertanian pangan, karet, kelapa sawit, dan rotan

• Terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di 3 KI, 2 KEK, dan 4 Kawasan Ekonomi Terpadu, dengan kawasan penyangga

• Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri

• Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di

bidang pengolahan pertambangan mineral, batubara, karet, kelapa sawit, dan rotan

• Hambatan regulasi dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha

Slide - 21

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI Arah Kebijakan:  percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Strategi :  Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Kalimantan melalui percepatan pengembangan klaster-klaster industri/hilirisasi pengolahan SDA sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru;  Percepatan penguatan konektivitas/infrastruktur dengan menyiapkan infrastruktur jalan akses, bandara, pelabuhan, listrik dan air bersih dalam mendukung produktivitas kawasan;  Penguatan kemampuan SDM dan Iptek dengan membangun BLK-BLK, SMK Kejuruan, Politeknik dan science dan techno park berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan-kelautan dan logistik;  Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya memperkuat kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif. Slide - 22

SEBARAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN Potensi Pengembangan KEK Tarakan Industri Manufaktur

•

KI LANDAK • •

Industri Karet CPO

Kawasan KHATULISTIWA Potensi: Perikanan, Kakao, Karet

Kawasan SASAMBA Potensi: Pertanian Pangan, Kelapa Sawit

KEK MBTK • •

KI KETAPANG •

Industri Alumina

Industri Kelapa Sawit Logistik

KI BATULICIN/Potensi Pengembangan KEK Batulicin

Kawasan DASKAKAB Potensi: Rotan

Kawasan BATULICIN

• • •

Industri Besi Baja Industri pengilangan industri bebasis metal

Potensi: Perikanan Slide - 23

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KALIMANTAN No.

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

No.

Kereta Api 1.

Pembangunan jalur KA antara Balikpapan - Samarinda

1.

Pengembangan Bandara Supadio

3.

Pengembangan Bandara Samarinda Baru

2.

Bandara

Pembangunan Bandara Singkawang Pelabuhan

1.

Pengembangan Pelabuhan Pontianak

3.

Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran

Pelabuhan Kuala Samboja Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Pasir Kuala Semboja (Kariangau) Pengembangan Pelabuhan Samarinda Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Integrated Mining Development MEC Coal Project Pelabuhan Seibuku

Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Jalan

1.

6.

Pembangunan Jembatan Tayan Pembangunan Jalan akses mendukung kawasan Industri Landak Pembangunan Jalan akses mendukung kawasan Industri Ketapang Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas Batulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, BatulicinPagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Balikpapan

8.

Tol Samarinda – Balikpapan

2. 3. 4. 5. 7. 9.

Pembangunan Jembatan Kembar Mahakam Tol Samarinda - Tenggarong

Slide - 24


Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Pulau Kalimantan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH KALIMANTAN PERKOTAAN

KETERKAITAN KOTA - DESA

Arah Kebijakan : Memperkuat keterkaitan kota – desa serta membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal, melalui: 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); 2. Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman, melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, termasuk kelompok lansia, disabel, wanita, anak; 3. Perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; 4. Pengembangan Kota Cerdas dan daya saing kota; 5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

Arah Kebijakan: Menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui: 1. Perwujudan konektivitas antar kota sedang dan kota kecil, dan antar kota kecil dan desa sebagai tulang punggung (backbone) keterhubungan desa-kota 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu (upstream linkages) dan kegiatan ekonomi hilir (downstream linkages) desakota dengan pengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri), melalui pusat kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata. 3. Peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, dan masyarakat dalam peningkatan keterkaitan kota-desa

DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Arah Kebijakan : Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui : 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4. Penguatan Pemerintahan Desa 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

27

PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH KALIMANTAN 2015-2019

Slide - 28


Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Kalimantan

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH KALIMANTAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, khususnya di kawasan perbatasan; Rendahnya jumlah ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan paramedis); Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal perbatasan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan informasi, serta transportasi (darat, air, dan udara). Rendahnya tingkat aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusatpusat pertumbuhan wilayah, khususnya pada daerah tertinggal di kawasan perbatasan; Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.

Slide - 30

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH KALIMANTAN (1/2) Arah Kebijakan:  Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas Strategi :  Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan;  Meningkatkan aksesibilitas pertumbuhan;

yang

menghubungkan

daerah

tertinggal

dengan

pusat

 Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal;  Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, dan perumahan di daerah tertinggal;  Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian, pendamping desa di daerah tertinggal; Slide - 31

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH KALIMANTAN (2/2) Strategi :  Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal;  Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal;  Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;  Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlu dukungan semua sektor terkait;  Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor.

Slide - 32

PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH KALIMANTAN 2015 – 2019

Slide - 33

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERTINGGAL WILAYAH KALIMANTAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengembangan sekolah kecil di perbatasan; Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK); Pembangunan sekolah berasrama di daerah tertinggal dan perbatasan; Pengembangan asrama sekolah; Pengadaan sarana kesehatan keliling di wilayah terisolir dan perbatasan; Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar; Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di wilayah terisolir dan perbatasan; Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU, khususnya di Kabupaten Melawi dan kawasan perbatasan; Pengembangan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI di Sintang, Nunukan, Kapuas Hulu, Bengkayang, Seruyan, dan Sekadau; 10.Pengembangan jaringan irigasi; 11.Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi; 12.Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen; 13.Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sintang dan Sambas; 14.Pembangunan pasar kecamatan; 15.Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa terisolir dan kawasan perbatasan; 16.Pengembangan jaringan jalur kereta api lintas selatan antarkota di kawasan timur dan timur wilayah Kalimantan; 17.Pengembangan pelabuhan pedalaman di Kalimantan; 18.Pengembangan bandara perintis dan jalur keperintisan udara; 19.Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan penghubung nasional di kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan, yakni di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Sintang, Kutai Barat, Nunukan, dan Malinau.

Slide - 34


Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN



Aspek Ekonomi, SDA, dan Lingkungan Hidup

 Eksploitasi SDA secara ilegal oleh pihak asing (illegal logging), ancaman over exploitation, sementara taraf hidup masyarakat tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga  Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, khususnya jalan, moda transportasi, dan pasar



Aspek Sosial  



Ketergantungan yang tinggi masyarakat perbatasan terhadap negara Malaysia, bahan pokok dan energi Minimnya ketersediaan dan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Aspek Batas Wilayah Negara, Pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum    

Terdapat 9 Outstanding Boundary Problem (OBP) Transnational crime akibat lemahnya sistem pengawasan Lemahnya koordinasi antar petugas pelaksana pengawasan perbatasan Rendahnya aksesibilitas telekomunikasi dan informasi yang berpotensi melunturkan wawasan kebangsaan.

Slide - 36

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN Arah Kebijakan:  Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga Strategi :  Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Entikong, Aruk-Paloh, Nanga Badau, Nunukan, dan PKSN lainnya;  Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desa dalam Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi;  Membangun kedaulatan energi dan telekomunikasi di wilayah perbatasan Kalimantan;  Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan di desa-desa terdepan dan terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah serta pengembangan sekolah bertaraf internasional (standarisasi kawasan perbatasan) dan sekolah berasrama;  Mengembangkan pusat perdagangan lintas batas negara berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas (Kalimantan);  Penguatan fungsi pertahanan dan keamanan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan. Slide - 37

PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) KAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN 2015-2019

Slide - 38

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN 1. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; 2. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 3. Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desa Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri di wilayah perbatasan Papua; 4. Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK); dan sekolah kejuruan (SMK, politeknik) berbasis kelautan, standarisasi kawasan perbatAsan; 5. Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di Pulau Pulau Kecil Terluar; 6. Pengembangan energi terbarukan (PLTMH, PLTS, dan PLTU), berbasis potensi lokal, khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar; 7. Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI,TVRI, dan telekomunikasi khususnya di desa-desa kecamatan perbatasan; 8. Pembangunan pasar perbatasan; 9. Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong (CIQS Terpadu) 10. Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga-Badau (CIQS Terpadu) 11. Pembangunan Jalan strategis perbatasan, jalan paralel perbatasan, jalan poros perbatasan (Temajuk - Gunung Kukud - Simpang Tanjung), (Teberau - Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau Bts Kec Sekayam - Bts. Kab. Sintang), (Putussibau - Nanga Era - Bts Kaltim), (Bts Kalbar Tiong Ohang - Long Pahangai), (Malinau – Punan - Long Bawan – Long Midang), (Long Nawang – Metulang – Long boh – Bts Kaltim) dan ruas strategis lainnya 12. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan dan Dermaga Penyeberangan Sebatik 13. Pembangunan bandara Maratua, Sintang Baru 14. Pembangunan Dry port untuk mendukung pintu gerbang aktivitas ekspor impor di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Slide - 37


Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kalimantan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH KALIMANTAN Arah Kebijakan, untuk mewujudkan:  Struktur ruang wilayah Pulau Kalimantan melalui pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai industri pengolahan, industri jasa hasil perkebunan, dan industri jasa hasil pertambangan yang berbasis mitigasi bencana banjir  Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah  Kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia  Swasembada pangan dan lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan  Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, termasuk Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional

Strategi :  Perwujudan struktur ruang wilayah  Pengembangan kawasan lindung  Pengembangan kawasan budidaya  Pengembangan kawasan strategis nasional perbatasan dan ekonomi Slide - 41

STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG KALIMANTAN PROVINSI Kalimantan Barat

Belum Perda

Kalimantan Tengah

Belum Perda

Kalimantan Selatan

Belum Perda

Kalimantan Timur

Belum Perda

Kalimantan Utara

Belum Perda

Provinsi

Total Kab.

Sudah Perda

Total Kota

Sudah Perda

Kalimantan Barat

12

2

2

2

Kalimantan Tengah

13

4

1

0

Kalimantan Selatan

11

6

2

1

Kalimantan Timur

10

6

4

4

Kalimantan Utara

-

-

-

-

46

18

9

7

TOTAL

Slide - 42

REFORMA AGRARIA (1/3) Konsep Ideal Reforma Agraria  Reforma agraria meliputi asset reform, yaitu penyediaan tanah bagi masyarakat petani yang belum memiliki tanah (landless farmer) dan juga access reform yaitu penyediaan bantuan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani penerima dalam mengelola dan mengambil manfaat bidang tanah yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya;  Pemerintah melakukan reforma agraria untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sekaligus untuk memperbaiki ketimpangan kesejahteraan khususnya petani; Reforma agraria meliputi beberapa tahap yaitu: 

Koordinasi lokasi pelaksanaan redistribusi tanah (dan legalisasi aset) dengan lokasi pemberdayaan masyarakat;



Pengembangan teknologi pertanian;



Pengembangan jasa keuangan mikro;



Interkoneksi UKM dengan industri. Slide - 43

REFORMA AGRARIA (2/3)

Tantangan Reforma Agraria Walaupun secara konsep reforma agraria cukup sederhana yaitu mensinergikan lokasi aset dan akses, namun mengingat: 

Kewenangan birokrasi yang berbeda dimana reforma aset merupakan kewenangan BPN, sedangkan reforma akses berada pada K/L dan pemda;



Jumlah bidang tanah dan jumlah keluarga yang terlibat cukup besar yaitu 9 juta hektar dan 4,5 juta keluarga, tersebar pada sekitar 9 ribu desa di 512 kab/kota pada 34 provinsi;

Seringkali koordinasi lokasi dan sinergi aset dan akses tidak dapat dilakukan dengan optimal. Untuk itu diperlukan peran Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai koordinator untuk mensinergikan lokasi aset dan akses pada wilayah administrasinya masing-masing.

Slide - 44

REFORMA AGRARIA (3/3) Peran Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) sebagai koordinator perlu melakukan: 

Bersama dengan Kemenhut, mengidentifikasi tanah kawasan hutan yang sesuai bagi pertanian dan akan dilepaskan sebagai sumber TORA (tanah obyek reforma agraria);



Mengidentifikasi seluruh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh K/L (termasuk Pemda) yang ada pada wilayahnya.



Memimpin koordinasi antara K/L dengan Kanwil BPN/Kantah setempat dalam mensinergikan lokasi dan target keluarga sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan lokasi-lokasi pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset (by name by address);



Melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan bank umum setempat untuk memastikan bank melakukan penyaluran pinjaman kredit KUR dan UMKM, termasuk mekanisme dan prosedur penyediaan fasilitas jaminan pinjaman – penyediaan collateral fund (dana jaminan pinjaman) – bagi pinjaman modal usaha masyarakat miskin sehingga tidak perlu dilakukan penyitaan agunan pinjaman apabila terjadi gagal bayar.



Memastikan kelanjutan pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan reforma agraria dengan terus berkoordinasi baik dengan BPN maupun K/L hingga masyarakat penerima benar-benar lepas dari garis kemiskinan; Slide - 45


Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana Wilayah Kalimantan

INDEKS RISIKO BENCANA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU KALIMANTAN 250 205.2 200

178

178

190

180.4 156.4

163.2

150

100

96.4

50

0

Keterangan: Risiko Tinggi: >144 (warna peta MERAH); Risiko Sedang: 36 – 144 (warna peta KUNING) Risiko Rendah: < 36 (warna peta HIJAU)

179.2

178 148.4

159.2 134.8

173.2

160.4 132.4

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA WILAYAH KALIMANTAN Arah Kebijakan:  Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana;  Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah.

Strategi : Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan,melalui: a.penyusunan kajian dan peta risiko bencana tingkat kabupaten/kota b.integrasi kajian dan peta risiko dalam RPJMD dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. c.Penyusunanrencana kontinjensi menghadapi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana,melalui: a.Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dalam masyarakat, b.Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, c.Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam d.Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar DAS Kapuas, Mahakam dan Barito. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,melalui: a.Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana b.Peningkatan monitoring hot spot kebakaran hutan dan lahan c.Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir d.Pengembangan Desa Tangguh Bencana e.Meningkatkan simulasi dan gladi kesiapsiagaan bencana.

Slide - 48

PETA INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU KALIMANTAN 2015-2019

Slide - 49

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENANGGULANGAN BENCANA KAWASAN KALIMANTAN 1. Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing (Kanal, Retarding Basin dan Drainase) Kota Malinau Kab. Malinau, Santui, Kintap dan Batu Licin, Jorong, Asam - Asam & Kintap, Kandang Jaya, Kota Sintang Kab Sintang, Kab. Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu 2. Pembangunan Pintu Air dan Pompa Banjir Muara Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda 3. Lanjutan Penanganan Banjir dan Pengaman Tebing Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda 4. Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan, Tala, Tanbu, 5. Normalisasi Sungai Martapura

Slide - 50


Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah Wilayah Kalimantan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH WILAYAH KALIMANTAN Arah Kebijakan wilayah Kalimantan: Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam mendorong mempertimbangkan kelestarian alam dan konektivitas wilayah

pembangunan

daerah

dengan

Strategi : 1. Penataan monitoring dana perimbangan terutama untuk daerah DBH sumber daya alam melalui kerjasama antar tingkat pemerintahan untuk mendorong konektivitas wilayah. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pencapaian SPM di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. 3. Peningkatan kapasitas pemda terkait dengan sistem pengelolaan data dan administrasi pajak daerah berbasis sumberdaya alam, baik perkebunan maupun pertambangan. 4. Peningkatan kapasitas pengawasan internal pemerintah daerah dalam upaya pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka restrukturisasi organisasi perangkat daerah sesuai karakteristik wilayah Kalimantan. 6. Peningkatan proporsi belanja modal dalam percepatan pembangunan wilayah Kalimantan pada wilayah perbatasan, tertinggal dan terluar. 7. Peningkatan fasilitasi untuk pemerintah provinsi dalam rangka pembentukan kerjasama daerah-daerah perbatasan dan konektivitas wilayah. 8. Pengembangan inovasi pembiayaan lainnya baik dari BUMD maupun sumber lainnya (obligasi daerah) untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah. 9. Pengaturan pelaksanaan Pilkada serentak pada tingkat provinsi dan melakukan penyesuaian menjelang Pilkada serentak nasional 2020. Slide - 52

TERIMA KASIH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN

Recommend Documents