KONSISTENSI NAWA CITA DALAM PRIORITAS NASIONAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2017 TERHADAP PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KONSISTENSI NAWA CITA DALAM PRIORITAS NASIONAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2017 TERHADAP PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN Sofyan A. Djalil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Disampaikan dalam Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2016 Jakarta, 11 Maret 2016

DAFTAR ISI PENDAHULUAN

• Musrenbang Penyusunan RKP 2017 • Penegasan Paradigma Perencanaan dan Penganggaran • Dasar Hukum Perencanaan • Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran

TEMA STRATEGIS & INDIKASI RENCANA PEMBANGUNAN KALIMANTAN

Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017 Slide 9 • Pendekatan Penyusunan RKP 2017 Slide 10 • Ilustrasi Rencana Terintegrasi Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi Slide 11 • PENDEKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2017 • Pendekatan Pembangunan: Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial • Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi: Pembangunan Kedaulatan Pangan

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK • Pembangunan Kawasan Industri dan KEK

Slide 13 Slide 15-20

Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25

Slide 27 Slide 28 Slide 30-39 Slide 41-55 Slide 57-71 Slide73-85

PARIWISATA • Pembangunan Pariwisata

RPJMN 2015-2019 SERTA PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 • Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 • Strategi Pembangunan Nasional • Sasaran Pembangunan RPJMN 2015-2019 • Prioritas Nasional RKP 2017

• Sasaran dan Tema Pembangunan Wilayah • Tujuan Penataan Ruang KEDAULATAN PANGAN • Pembangunan Kedaulatan Pangan KEDAULATAN ENERGI • Pembangunan Kedaulatan Energi KEMARITIMAN DAN KELAUTAN • Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan

Slide 87-93

KAWASAN PERBATASAN • Pembangunan Kawasan Perbatasan KONEKTIVITAS • Pembangunan Konektivitas PENUTUP • Penutup • Jadwal Penyusunan RKP 2017

Slide 95-108 Slide 110-124 Slide 126-128 Slide 129

LAMPIRAN Slide - 2

PENDAHULUAN

Slide - 3

MUSRENBANG PENYUSUNAN RKP 2017 SEBAGAI FORUM PENYELARASAN 





Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional yang ditujukan untuk mempertemukan bottom up planning dengan top down planning. Pelaksanaan Forum Musrenbangnas ditujukan untuk mensinkronisasikan rencana pembangunan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dengan usulan/kebutuhan pembangunan Pemerintah Daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Namun demikian, pelaksanaan Forum Musrenbangnas kadang dianggap sebagai forum yang bersifat “seremonial” dengan tidak banyak kesepakatan yang dihasilkan. Tidak banyaknya kesepakatan yang tercapai dalam pelaksanaan Musrenbangnas dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas, sementara usulan/kebutuhan sangat banyak. Selain itu, masih adanya proses politik dalam perencanaan yang harus dilalui. Untuk itu, Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyusun PRIORITAS PEMBANGUNAN. Hanya rencana pembangunan yang benar-benar prioritas saja yang diusulkan dan dibahas dalam forum Musrenbang sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. Slide - 4

PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Amanat konstitusi menegaskan bahwa ANGGARAN NEGARA adalah INSTRUMEN untuk mencapai tujuan nasional.



Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh TUJUAN yang akan dicapai (policy driven), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven).



Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan meningkatkan EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi pengeluaran atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.



Proses perencanaan dan penganggaran adalah OPTIMALISASI SUMBERDAYA (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki KUALITAS BELANJA.

Slide - 5

DASAR HUKUM PERENCANAAN UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Pasal 4 ayat 3  RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Pasal 263 ayat 4  RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

• Pasal 12 ayat 2  Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Slide - 6

PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN 









Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun, namun saluran irigasi belum dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai. Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L. Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai. Slide - 7

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN : Money Follow Program

Slide - 8

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) 

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.



Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

money follow function

http://setkab.go.id/bukan-dirjen-ke-bawah-presiden-jokowitegaskan-menteri-kendalikan-penggunaan-anggaran/

money follow program prioritas

Dirjen...

Sesdirjen...

Direktur...

Kepala Bagian ...

Direktur...

Direktur...

Kepala Bagian ...



Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.



Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. Slide - 9

PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017 : BAPPENAS SEBAGAI SYSTEM INTREGATOR • Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Untuk itu , usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah. • Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah. • Hanya Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas SKPD).  Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (Pemerintah Kab/Kota) agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program. • Bappenas sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. • Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas. Slide - 10

ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI KEDAULATAN PANGAN DAN KEDAULATAN ENERGI KEDAULATAN PANGAN KEDAULATAN ENERGI Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019 a.l : 1. 2.

Meningkatkan produksi dalam negeri: produksi padi 82 juta ton, jagung 24,1 juta ton, kedelai 2,6 juta ton, gula 3,8 juta ton di 2019; Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa 9,89 juta ha; rehabililtasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3,01 juta ha; pembangunan dan peningkatan irigasi tambak 304,75 ribu ha di tahun 2019; pembangunan 49 waduk (2014-2019)

SWASTA/PPP Food Estate di Luar Jawa (Merauke); bibit unggul berkualitas;

PUSAT

PUSAT

Belanja K/L, al. Peningkatan produksiberas, jagung, kedelai dll Belanja Non K/L, al. Subsidi Pupuk bagi Petani

Belanja K/L, al. Meningkatkan pengeloaan susidi energi; Pembangunan Kilang Baru Belanja Non K/L, al. Subsidi BBM, LPG 3 Kg dan LGV

BAPPENAS System Integrator

Food Cold Storage; dll

1. Produksi Energi Kelistrikan 35.000 MW pada tahun 2019 2. Meningkatkan Konsumsi Listrik Perkapita dari 843 Kwh (2014) menjadi 1200 Kwh (2019) 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi

DAERAH Rehabilitasi dan Pengembangan jaringan irigasi tersier; Pengembangan air tanah dangkal, air permukaan dll

BUMN Penyediaan dan penyaluran beras (Perum Bulog) Mendukung program kemitraan usaha nelayan individu (PT Perikanan Nusantara)

SWASTA /PPP Independent Power Producers LIstrik; Penyediaan gas untuk kelistrikan;

BAPPENAS System Integrator

Biodiesel;

KA Borneo

DAERAH Rehabilitasi instalasi Biogas; Dukungan Pembangunan PLTMH off grid; Dukungan instalasi biogas skala rumah tangga

BUMN Menunjang kebijakan dan program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah (PT Geo Dipa Energy) Meningkatkan kapasitas pelayanan penyediaan listrik (PT PLN)

Slide - 11

PENDEKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2017 : HOLISTIK-TEMATIK, TERINTEGRASI, dan SPASIAL

Slide - 12

PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL (1/2) 

Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.



Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).



Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Slide - 13

PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK , INTEGRATIF DAN SPASIAL (2/2) 

Contoh: Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan  Mempunyai multitarget (banyak sasaran) 



Sasaran Pokok, antara lain : o

Peningkatan produksi padi,

o

Peningkatan produksi jagung,

o

Peningkatan produksi ikan dll.

Program Prioritas antara lain : 1.

Reforma agraria

2.

Stop konversi lahan produktif

3.

Pemulihan kesuburan lahan

4.

Pembangunan desa mandiri benih

5.

Pengembangan pertanian organik

6.

Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

7.

Pengendalian harga dan impor pangan

8.

Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya (protein hewani)

Prioritas Nasional, Sasaran Pokok serta Program Prioritas telah tertuang dalam : • Nawacita Jokowi – Jusuf Kalla • Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019

Prioritas Nasional menjadi Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana UU 23/2014 Ayat 263 (4)

Slide - 14

ILUSTRASI PERENCANAAN TERINTEGRASI: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN LEVEL 1

Kementan, Kemen LHK, Kemen ATR

Kementan, Pemda

PROGRAM PRIORITAS

Kemen ATR, Pemda

Peningkatan produksi padi dan pangan lain

Kemendag, Kementan, Kemenkeu

Pengendalian harga dan impor pangan

Kemen KP Pemda

PRIORITAS NASIONAL

Reforma agraria

Stop konversi lahan produktif

Pembangunan Kedaulatan Pangan

Peningkatan produksi ikan, garam, rumput laut

Pemulihan kesuburan lahan

Pembangunan Desa Mandiri Benih

Kementan, Pemda

Kementan, Pemda

Pengembangan pertanian organik

Kementan

Slide - 15

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi Kementan, Kemen ATR, Kemen PUPR, Pemda

LEVEL 2 Pencetakan Sawah Baru

Kementan, Kemendag, Kemenkeu, BUMN

KEGIATAN PRIORITAS

Kemendag, Pemda

Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung

Pembelian beras/gabah petani

Pembangunan pasar tradisional

Peningkatan produksi padi dan pangan lain

Kemen PUPR, Kementan, Pemda

Penyaluran subsidi benih dan pupuk

Pengembangan budidaya padi; Pengembangan pertanian padi organik

Technopark dan Science park; Pengembangan Balai Penyuluhan

PROGRAM PRIORITAS

Kementan, Kemendag, BUMN, Kemenkeu

Kementan, Pemda

Kementan, Kemenristekdikti

Kementan, Kemen ATR, Pemda

Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)

Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian

Kementan, Kemendag, Pemda Slide - 16

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (1/2) PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Kementerian Peningkatan Pemanfaatan Pertanian Produksi Padi dan Lahan Tidur Pangan Lain (Optimasi Lahan)

Program Prioritas

Program

Kegiatan

Program Perluasan dan Penyediaan dan Perlindungan Pengembangan Lahan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan Prioritas

Sasaran Memanfaatkan 10.000 ha lahan tidur untuk pertanian. Untuk padi = …. Ha Untuk Jagung = …... Ha Lainnya = ……Ha

Indikator Termanfaatkan nya 10.000 ha bekas lahan tidur untuk pertanian.

Lokasi Kabupaten A, B, C, D Koordinat : ………

Target 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Ket

10.000 ha

Penyederhanaan Nomenklatur

Peningkatan Pencetakan Sawah Kementerian Produksi Padi dan Baru Pertanian Pangan Lain

Program Perluasan dan Tercetaknya 266.700 Ha Penyediaan dan Perlindungan Sawah Baru Pengembangan Lahan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian

“Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)

Tercetaknya Kabupaten A, 266,700 Ha B,C,D Sawah Baru, Koordinat : A yang ……… B………. dibuktikan C………. D………. dengan lokasi yang jelas, ada dukungan irigasi sehingga Sawah tersebut dapat dimanfaatkan.

266.700 Ha

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret Slide - 17

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (2/2) PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Peningkatan Pencetakan Sawah Kementerian Pertanian Produksi Padi dan Baru Pangan Lain

Program Prioritas

Program

Kegiatan

Program Perluasan dan Penyediaan dan Perlindungan Pengembangan Lahan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan Prioritas

Sasaran

Indikator

Lokasi

Terlindunginya x 000 Terlindunginya x 000 Kabupaten A, Ha Lahan Irigasi Ha Lahan Irigasi B, C, D Teknis dari Konversi Teknis dari Konversi Koordinat : untuk Penggunaan untuk Penggunaan ……… lain. lain. Terbitnya x buah Perda yang melindungi Lahan Irigasi Teknis

Target 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Ket

10.000 ha

Penyederhanaan Nomenklatur Peningkatan Penyaluran Produksi Padi dan bantuan alat dan Pangan Lain mesin pertanian

Kementerian Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

“Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)

Memberikan subsidi x % atas harga Alsintan, sehingga Petani/Kelompok Tani membeli Alsintan, menggunakan dan merawatnya.

Tersalurnya 7.300 Kab A …Unit; Unit Alsintan kepada Kab B…Unit ; Petani atau Kab. C….Unit Kelompok Tani dengan subsidi x % dari harga

7.300 unit

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret Slide - 18

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017 TA.2015

RENCANA 2016

RENCANA 2017

13 BENDUNGAN

8 BENDUNGAN

9 BENDUNGAN

•Krueng Kreuto (Aceh), •Logung (Jawa Tengah), •Raknamo (Nusa Tenggara Timur),

•Lolak (Sulawesi Utara), •Karian (Banten), •Bintang Bano (Nusa Tenggara Barat),

•Rukoh (Aceh),

•Bener (Jateng) ,

•Ciawi (Jawa Barat),

•Semantok (Jawa Timur),

•Sukamahi (Jawa Barat),

•Pamakkulu (Sulawesi Selatan),

•Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara), •Sukoharjo (Lampung), •Cipanas (Jawa Barat),

•Komering II (Sumatera Selatan), •Sadawarna (Jawa Barat),

•Tiro (Aceh),

•Tanju (Nusa Tenggara Barat),

•Leuwikeris (Jawa Barat),

•Lausimeme (Sumatera Utara),

•Mila (Nusa Tenggara Barat),

•Ladongi (Sulawesi Tenggara)

•Kolhua (Nusa Tenggara Timur),

•Passeloreng (Sulawesi Selatan), •Rotiklod (Nusa Tenggara Timur), •Tapin (Kalimantan Selatan), •Sei Gong (Kepulauan Riau), •Sindangheula (Banten)

•Sidan (Bali)

Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019

Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Groundbreaking

13

8

9

11

8

49

Penggenangan

5

3

6

7

8

29 Slide - 19

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh BPTP Aceh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh Waduk Rukoh (GB 2016) Waduk Tiro (GB 2017)

Produksi Padi Provinsi Aceh: ATAP 2014 : 1,82 juta ton ARAM 2015 : 2,33 juta ton Sasaran 2016 : 2,30 juta ton Sasaran 2017 : 2,37 juta ton Petani dan Lahan Provinsi Aceh (Sensus Pertanian 2013): Rumah Tangga Usaha Pertanian: 644,9 ribu RT Luas Sawah: 300,8 ribu ha Luas Lahan Pertanian Non sawah: 1,05 juta ha Penggilingan Padi: 3.233 unit

Pemanfaatan Waduk Keuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar DI Keuliling Hulu (578,2 ha); DI Keuliling Hilir (1.053 ha); DI Krueng Aceh (809,3 ha, extension); dan DI Krueng Jreue (2.350 ha).

Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara, Groundbreaking 2015 Waduk Krueng Keureuto (daya tampung 216 juta m3) akan mengairi DI Alue Ubay (4.144 ha) dan DI Krueng Pase (6.677 ha).

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) : Aceh Besar 6.000 ha Aceh Jaya 1.000 ha Aceh Timur 8.200 ha Aceh Utara 2.000 ha Pidie 5.500 ha Piddie Jaya 2.300 ha Cetak Sawah : 14.000 ha Desa Mandiri Benih : 40 Desa Agro Science Park (1 unit) di BPTP Aceh Agro Techno Park (1 unit) di Aceh Timur Slide - 20

RPJMN 2015-2019 SERTA PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

Slide - 21

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 9

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara

1 2 Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

8 Melakukan revolusi karakter bangsa

9 PROGRAM PRIORITAS

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

3

NAWACITA

7

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

4

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

5 Slide - 22

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

RKP 2015*)

RKP 2016

RKP 2017

RKP 2018

RKP 2019

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

Slide - 23

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019

INDIKATOR MAKRO Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)

Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

Gini ratio (indeks) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***

2014 (BASELINE)

2015

2016

2017

6,6 (5,3)** 14,2 (12,2)** 5,2-5,5 (5,6 – 5,9) 9,0-10,0 (10,0 – 10,8)

7,1 (5,5 – 5,9) 14,6 (12,6-12,8) 5,0-5,3

0,39

73,8

5,8 (4,8) 13,2 (10,6) 5,5-5,8 (6,18) 9,5-10,5 (11,13) 0,40 (0,41) 74,8

0,55

n.a

5,1 (5,0) 11,5 (10,9) 5,6-5,9 (5,94) 9,0-10,0 (10,96) n.a (0,41)

2018*

2019*

7,5

8,0

15,2

16,0

4,6-5,1

4,0-5,0

7,5-8,5

7,0-8,0

0,38

0,37

0,36

75,3

75,7

76,1

76,3

n.a

n.a

n.a

meningkat

(5,3 – 5,6)

8,5-9,5 (9,5-10,5)

Sumber: RPJMN 2015-2019 *) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015 **) Target APBN 2016 ***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif. Slide - 24

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• • • •

Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

• Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas didiskusikan dalam rangkaian pelaksanaan meeting di Bappenas (pelaksanaan multilateral meeting I, bilateral meeting dan multilateral meeting II) • Penjabaran Prioritas Nasional secara lengkap dapat dilihat di lampiran.

Slide - 25

TEMA STRATEGIS DAN INDIKATIF RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

Slide - 26

SASARAN & TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Wilayah Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

2015

Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2016 2017 2018 2019

5.9

6.0

6.2

7.2

7.9

6.1

7.0

7.5

8.2

8.7

Kalimantan Selatan

5.0

6.2

6.8

7.6

8.6

Kalimantan Timur Kalimantan Utara

4.5

5.6

5.6

6.4

7.0

5.0

5.0

6.0

6.4

6.9

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Wilayah

Kalimantan Barat

2015

Tingkat Pengangguran (Persen) 2016 2017 2018

2019

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

2.6 2.6 4.0

2.5 2.5 3.9

2.4 2.4 3.7

2.3 2.3 3.6

2.2 2.2 3.4

Kalimantan Timur

8.4

8.0

7.6

7.2

6.9

Kalimantan Utara

7.9

7.6

7.2

6.6

6.3

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH

• Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PULAU KALIMANTANsistem bencana alam banjir dan kebakaran hutan; • Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi PER PROVINSITAHUN 2015-2019 Tingkat Kemiskinan (Persen) komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru Wilayah 2015 2016 2017 2018 2019 terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai Kalimantan dengan kondisi SDA masing-masing provinsi; 8.7 8.0 7.4 6.8 6.1 Barat • Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit,karet, Kalimantan Tengah 6.0 5.8 5.3 4.8 4.3 bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; Kalimantan Selatan 4.5 4.2 3.8 3.5 3.2 Kalimantan Timur • Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan 5.1 4.7 4.3 3.9 3.5 Kalimantan nasional. Utara

6.7

6.2

5.7

5.1

4.6

Slide - 27

TUJUAN PENATAAN RUANG KALIMANTAN 1.

Kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia

2.

kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan

3.

pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan

4.

pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan

5.

kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup

6.

pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air

7.

kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya Kalimantan

8.

Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah

9.

swasembada pangan dan lumbung pangan nasional Slide - 28

KEDAULATAN PANGAN

Slide - 29

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Sasaran dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan: Sasaran

2014 (baseline)

2015

2016

2017

2019

70,6

75,0

76,2

77,0

82,0

19,1 0,92 2,6

19,8 0,98 2,6*

21,4 1,50 2,8

22,4 1,90 3,0

24,1 2,60 3,8

0,45 10,6

0,42* 13,6

0,59 14,8

0,64 16,0

0,76 18,8

8,90

9,08

9,17

9,52

9,89

2,71 (2010-2014)

0,48**

0,30**

0,64**

3,01 (2015-2019)

189,75

195,58

203,48

229,45

304,75

16 (on going)

13

8

9

49 (2015-2019)

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan Produksi Pangan Utama: - Padi (Juta Ton) Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan: - Jagung (Juta Ton)

- Kedelai (Juta Ton) - Produksi Gula (Juta Ton) Produksi Sumber Protein: - Daging Sapi (Juta Ton) - Ikan (Juta ton)

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif) - Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha) - Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif) - Pembangunan waduk (groundbreaking)

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian

Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste” di meja makan 2. Mendorong kreativitas dan inovasi 3. Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat 4. Penegakan hukum dan disiplin

* Angka Sementara; ** Angka Tahunan

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga

Slide - 30

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1

Kementan, Kemen LHK, Kemen ATR

Kementan, Pemda

Reforma agraria

Kemen ATR, Pemda

Peningkatan produksi padi dan pangan lain

Kemendag, Kementan, Kemenkeu

Pengendalian harga dan impor pangan

Kemen KP Pemda

Stop konversi lahan produktif

Pembangunan Kedaulatan Pangan

Peningkatan produksi ikan, garam, rumput laut

Pemulihan kesuburan lahan

Pembangunan Desa Mandiri Benih

Kementan, Pemda

Kementan, Pemda

Pengembangan pertanian organik

Kementan

Slide - 31

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi Kementan, Kemen ATR, Kemen PUPR, Pemda

LEVEL 2 Pencetakan Sawah Baru

Kementan, Kemendag, Kemenkeu, BUMN

Kemendag, Pemda

Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung

Pembelian beras/gabah petani

Pembangunan pasar tradisional

Peningkatan produksi padi dan pangan lain

Kemen PUPR, Kementan, Pemda

Penyaluran subsidi benih dan pupuk

Pengembangan budidaya padi; Pengembangan pertanian padi organik

Technopark dan Science park; Pengembangan Balai Penyuluhan

Kementan, Kemendag, BUMN, Kemenkeu

Kementan, Pemda

Kementan, Kemenristekdikti

Kementan, Kemen ATR, Pemda

Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)

Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian

Kementan, Kemendag, Pemda Slide - 32

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Sasaran Produksi Padi Per Provinsi No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Provinsi SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI - NUSA TENGGARA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Target Produksi Padi 2017 (ton)* 18.877.276 2.367.735 4.132.605 2.699.592 465.985 800.125 4.097.954 702.843 3.568.399 40.975 1.062 39.391.617 10.595 12.509.313 10.829.783 951.437 12.839.349 2.251.139 4.011.779 918.649 2.277.003 816.128

No.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara SULAWESI Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat MALUKU - PAPUA Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA

Keterangan: *: Perhitungan sasaran produksi padi dihitung berdasar baseline target RKP tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 3,03% per tahun (RPJMN)

Target Produksi Padi 2017 (ton)* 5.592.962 1.769.852 911.345 2.285.792 473.146 152.826 8.787.457 729.120 1.215.107 5.401.972 615.254 341.933 484.070 444.992 111.414 85.240 46.903 201.435 77.106.083

Slide - 33

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Sasaran Produksi Daging Sapi Per Provinsi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Provinsi SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI - NUSA TENGGARA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Target Produksi Daging Sapi 2017 (ton)* 129.671 9.355 32.993 27.313 13.932 8.802 17.086 4.861 11.377 3.292 660 349.344 13.796 86.184 69.886 10.033 125.000 44.446 41.059 9.889 14.732 16.438

No.

Provinsi

Target Produksi Daging Sapi 2017 (ton)*

KALIMANTAN

33.613

20

Kalimantan Barat

8.230

21

Kalimantan Tengah

4.705

22

Kalimantan Selatan

11.407

23

Kalimantan Timur

9.271

24

Kalimantan Utara

-

SULAWESI

38.407

25

Sulawesi Utara

5.076

26

Sulawesi Tengah

4.810

27

Sulawesi Selatan

16.305

28

Sulawesi Tenggara

3.761

29

Gorontalo

4.902

30

Sulawesi Barat

3.553

MALUKU - PAPUA

8.713

31

Maluku

1.873

32

Maluku Utara

33

Papua Barat

2.857

34

Papua

3.331

INDONESIA

652

600.806

Keterangan: *: Perhitungan sasaran produksi daging sapi dihitung berdasar baseline target RKP tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 10,8 % per tahun (RPJMN) Slide - 34

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Sasaran Cetak Sawah (Ha) NAD: 11.000 Sumut: 3.000

Sumbar: 3.000

Kepulauan Riau: 600

Riau: 4.000 Jambi: 15.000

Kaltara: 3.600

Kalbar: 25.000

Kaltim: 5.500

Bangka Belitung: 20.000 Kalteng: 25.000 Jabar: 1.000

DKI Jakarta: Jateng: -

Nasional: 266.700 ha

Maluku Utara: 3.000

DIY: -

Papua Barat: 2.600 Sulteng: 20.000

Kalsel: 10.000 Jatim: -

Lampung: 15.000 Banten: -

Sulut: 3.000

Sulbar: 6.000

Sumsel: 9.300

Bengkulu: 900

Gorontalo: 3.000

Sulsel: 20.000

Sultra: 18.000

Maluku: 3.000

Papua: 6.200

Bali: NTB: 20.000

NTT: 10.000

Slide - 35

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Desa Mandiri Benih (Desa) NAD: 40 Sumut: 46

Sumbar: 60

Kepulauan Riau: -

Riau: 25 Jambi: 25

Kaltara: 10

Kalbar: 45

Kaltim: 27

Bangka Belitung: 10 Kalteng: 30 Jabar: 55

DKI Jakarta: Jateng: 55

Nasional: 1.000 Desa

Maluku Utara: 15

DIY: 15

Papua Barat: 16 Sulteng: 30

Kalsel: 40 Jatim: 55

Lampung: 40 Banten: 17

Sulut: 28

Sulbar: 22

Sumsel: 50

Bengkulu: 25

Gorontalo: 20

Sulsel: 50

Sultra: 25

Maluku: 16

Papua: 18

Bali: 20 NTB: 35

NTT: 35

Slide - 36

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Desa Organik Tanaman Pangan (TP) dan Hortikultura (Horti) – (desa) NAD: TP: 50 Horti: 1

Sumbar: TP: 50 Horti: 3

Sumut: TP: 50 Horti: 1

Kepulauan Riau: TP: 10 Horti: 1

Riau: TP: 20 Horti: 1 Jambi: TP: 20 Horti: 1

Bangka Belitung: TP: 20 Horti: 1 Sumsel: TP: 50 Horti: 1

Bengkulu: TP: 20 Horti: 1 Lampung: TP: 50 Horti: 1 Banten: TP: 50 Horti: 1

Kaltara: TP: 20 Horti: 1

Kalbar: TP: 50 Horti: 1

Jabar: TP: 50 Horti: 4

DKI Jakarta: TP: Horti: Jateng: TP: 50 Horti: 4

Nasional: 1.160 Desa Organik Tanaman Pangan 55 Desa Organik Hortikultura

Kalteng: TP: 50 Horti: 1

DIY: TP: 50 Horti: 4

Kaltim: TP: 20 Horti: 1 Kalsel: TP: 50 Horti: 1 Jatim: TP: 50 Horti: 3

Gorontalo: TP: 20 Horti: 1

Sulut: TP: 20 Horti: 1

Maluku Utara: TP: 20 Horti: 1 Papua Barat: TP: 20 Horti: 1

Sulbar: TP: 20 Horti: 1

Sulsel: TP: 50 Horti: 4

Sulteng: TP: 50 Horti: 2 Sultra: TP: 20 Horti: 2

Maluku: TP: 20 Horti: 1 Papua: TP: 20 Horti: 1

Bali: TP: 50 Horti: 3 NTB: TP: 50 Horti: 3

NTT: TP: 20 Horti: 1

Slide - 37

2017 Lanjutan RPJM 2 (8 Bendungan)

2013 2013 2013 2013 2014 2014 2013 2013 2015 2015

Groundbreaking 2015 (13 Bendungan)

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Groundbreaking 2017 (9 Bendungan)

Groundbreaking 2016 (8 Bendungan)

2015

KUNINGAN, Jabar BENDO, Jatim GONGSENG, Jatim TUKUL, Jateng GONDANG, Jateng PIDEKSO, Jateng TUGU, Jatim KARALLOE, Sulsel KEUREUTO, Aceh KARIAN, Banten LOGUNG, Jateng SINDANGHEULA, Jabar SEI GONG, Kepri TAPIN, Kalsel RAKNAMO, NTB LOLAK, Sulut PASSELORENG, Sulsel BINTANG BANO, NTB TANJU, NTB MILA, NTB ROTIKLOD, NTT CIAWI, Jabar SUKAMAHI, Jabar RUKOH, Aceh KUWIL KAWANGKOAN, Sulut SUKOHARJO, Lampung CIPANAS, Jabar LEUWIKERIS, jabar LADONGI, Sultra KOMERING II, Sumsel SEMANTOK, Jatim PAMUKKULU, Sulsel BENER, Jateng SADAWARNA, Jabar TIRO, Aceh LAUSIMEME, Sumut KOLHUA, NTT SIDAN, Bali

Rencana Pembangunan Bendungan 2017 2018 2018

2019 2019 2018 2019 2019 2020 2018 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2020 2020 2021 2020 2020 2021 2020

Rencana Penyelesaian 16 Waduk dan Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019

2020 2021 2020 2021 2021 2021 2021

Kegiatan Groundbreaking Penggenangan

2014 16 0

2015 13 5

2016 8 3

2017 9 6

2018 11 7

2019 8 8

Total 65 29

2021 2021 2020

Slide - 38

Sebaran Potensi Pembangunan Irigasi 2017

Slide - 39

Longlist Rencana Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi 2017 No.

Provinsi

Irigasi Pembangunan Rehabilitasi (ha)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau

39,238.00 8,434.00 14,657.00 5,079.00 3,017 7,753 1,005 2,189 83 1,175.00

No.

Provinsi

(ha)

10,142.00 21,970.00 24,990.00 6,085.00 32,361 24,789 5,950 30,737 210 -

Irigasi Pembangunan Rehabilitasi (ha)

31 32 33 34 35 36 51 52 53

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa T engah DI Yogyakarta Jawa T imur Banten Bali Nusa T enggara Barat Nusa T enggara T imur

4,313 9,919.45 1,579.00 2,847.00 6,981.00 20,773.00 819.00

No.

Provinsi

(ha)

(ha)

44,082 84,637.71 1,708.01 153,222.00 2,737.00 221.00 1,410.00 7,100.00

Irigasi Pembangunan Rehabilitasi

61 62 63 64 65 71 72 73 74

Kalimantan Barat Kalimantan T engah Kalimantan Selatan Kalimantan T imur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi T engah Sulawesi Selatan Sulawesi T enggara

20,000.00 5,280.00 3,226.07 4,485.00 2,505.75 12,598.50 16,867.22 13,892.70 15,920.13

(ha)

57,543.00 8,755.98 6,667.00 18,330.00 808.00 4,460.00 8,701.55 57,431.10 7,710.00

No.

Provinsi

Irigasi Pembangunan Rehabilitasi (ha)

75 76 81 82 91 92

Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat TOTAL OUTCOME

8,257.42 9,498.00 20,082.00 11,221.00 74,160.00 5,132.00 352,986.35

(ha)

586.67 1,968.36 3,990.00 1,487.00 8,286.00 600.00 639,677.32

KEDAULATAN ENERGI

Slide - 40

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Sasaran dan Arah Kebijakan 2014 (baseline)

2015

2016

2017

2019

Arah Kebijakan:

84,1%

88,5%

90,2%

91,1%

96,6%

843

914

985

1.058

1.200

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM) 2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi

789

788

830

780

700

1.455

1.194

1.155

1.175

1.295

458

393

419

413

400

 Gas bumi Dalam Negeri

57%

59%

61%

62%

64%

 Batubara Dalam Negeri

16,6%

20,3%

26,5%

29,3%

60,0%

Pembangunan FSRU/ Regasifikasi (unit)

2

1

2

1

2

Jaringan pipa gas (kumulatif, km)

11.960

13.458

15.330

15.364

18.322

13

18

30

25

15

33/121.000

46/271.500

48/374.000

13

15

16

Sasaran Rasio Elektrifikasi Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh)

Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi:

 Minyak Bumi (ribu BM/hari)  Gas Bumi (ribu SBM/hari)

 Batubara (juta Ton) Penggunaan Dalam Negeri (DMO):

3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati 4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO) 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran 7. Pemanfaatan optimum Sumber Daya Energi Terbarukan Kebijakan terkait Revolusi Mental:

Pembangunan SPBG (unit) Jaringan gas kota (lokasi/SR)) * Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)

5/16.949** 2/8.000** 6

10

* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR. ** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.

1. 2. 3. 4. 5.

Penguatan tata kelola (good governance) sumberdaya energi Pemanfaatan energi secara efisien Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan Penambangan yang ramah lingkungan Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi Slide - 41

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Perencanaan Terintegrasi Kemen ESDM, Kemen BUMN

LEVEL 1 Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemendag, Pertamina

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemendag, Pertamina

Pembangunan kilang minyak Tata Kelola Industri Migas dan Energi

Pengendalian impor minyak

Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua

Kemen ESDM, Kemen BUMN, SKK Migas Pertamina, PLN, PGN, Pemda

Percepatan pembangunan pembangkit listrik

Kemen ESDM, Kemen BUMN, PLN, PGN

Pembangunan Kedaulatan Kemen ESDM, Kemenhub, Kemenperin

Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas

Kemen ESDM, SKK Migas, Kemenkeu, Pemda

Energi

Iklim investasi migas yang kondusif

Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemenristekdikti, Pemda

Peningkatan penggunaan batubara dan gas

Pengembangan biofuel, Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Kemen ESDM, Kemen BUMN, PLN, PGN

Kemen ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN, Kementan

Peningkatan kapasitas tangki

Kemen ESDM, Pertamina

Slide - 42

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Perencanaan Terintegrasi Pembangunan EBT dan Konservasi Energi Kemen ESDM, Kementan, Pemda, Swasta

LEVEL 2

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemenperin

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemen LHK

Pengembangan komoditas tanaman BBN dan penyediaan BBN

Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi

Pembangunan PLTP

Kemen ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN

Pembangunan Biomassa

Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi

PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin

Kemen ESDM, Kemen LHK, BPPT, Swasta

Pengembangan Biogas Skala Kecil

Kemen ESDM, Kementan, LIPI, KUKM

Kemen ESDM, Kemen PUPR, Kemen PDTT, Kemen KUKM

Slide - 43

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI

Rasio Elektrifikasi KATEGORI

Aceh

93,54%

> 70 %

Sumut Kaltara

92,42%

Kaltim

72,51% Riau

Gorontalo

81,32%

Kepri

< 50 % Sulut

Kalbar

87,35%

50 - 70 %

94,07%

88,23%

78,26%

72,98%

Malut

93,63%

Papua Barat

78,92% Sumbar

Sumsel

82,11%

79,04%

Kalteng Sulteng

68,91%

78,13% Jambi

83,45% Bengkulu

85,85%

Babel

Sulbar

96,66%

75,89%

Jakarta

Jateng

99,39%

90,64%

86,12%

Banten

92,48% RASIO ELEKTRIFIKASI (%) 100.000

90.000

70.000

67.15

72.95

76.56

80.51

84.35

87.35

90.15

DIY

2011

(*POSISI SEPTEMBER 2015)

2012

Bali

Sulsel

87,98%

87,10%

85,44% 92.75

2013

2014

2015

2016

2017

NASIONAL

Jatim

NTB

NTT

85,86%

71,15%

58,11%

87,14

95.15 97.35 REALISASI

60.000 2010

Maluku

83,81%

98,19% Jabar

80.000

44,81%

Sultra

67,34%

Kalsel

Lampung

83,49%

Papua

2018

2019

TARGET BERDASARKAN DRAFT RUKN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

67.15%

72.95%

76.56%

80.51%

84.35%

87.35%

90.15%

92.75%

95.15%

97.35%

Slide - 44

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Rencana Pengembangan Sumber Daya Air, Ketenagalistrikan, Transmisi & Gardu Induk di Kalimantan

No Kegiatan Energi dan Ketenagalistikan 1 2 3

PLTG/MG Kaltim Peaker 2 PLTGU Senipah PLTU Kaltim (MT)

No Kegiatan PENGAIRAN & IRIGASI 1.

2. 3. 4. 5.

Lanjutan Pembangunan Bendungan Teritip Kota Balikpapan Lanjutan Pembangunan Embung Wain 2 Dan 3 Kota Balikpapan Lanjutan Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan Kota Balikpapan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Beriwit Kabupaten Berau Lanjutan Pembangunan Bendung DI Tepian Buah Kabupaten Berau

Slide - 45

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Pembangunan Kilang Minyak Bontang Project Location

East Kalimantan

Investment Cost Contracting Agency

PT. Pertamina

Status

 

Pre-FS PT. Pertamina Ministry of Energy and Mineral Resources is preparing a draft Presidential Decree on the Guidelines for the construction of oil refineries and assignment PT. Pertamina (Persero) as PJPK Bontang Oil Refinery

Location Advantage

  

Land owned by the Government Low Social risk Low Potential Earthquake

Project Information: The project will develop a new oil refinery in Bontang East Kalimantan, by PT. Pertamina collaboration with private sector. The Refinery capacity is 300.000 bpsd (barrel crude oil per day), Crude composition: Basra Light 200.000 bpsd and Arabian Light 100.000 bpsd. General Work Plan: 2015 Activity

I

2016

II III IV I

2017

II III IV I

II III IV I

2018

2019

II III IV I

II III IV I

2020 II III IV I

2021 II III IV I

2022 II III IV I

2023 II III IV I

Critical

2024 II III IV

Responsible

Initiation Stage •

OBC Prep aratio n

•

Prio ritizatio n

•

Scheme Prep aratio n

•

Go vernment Ro ad sho w

•

G to G Ag reement

1 Mar 2015 - 31 Mar 2015

Line Ministry, KPPIP

1 Mar 2015 - 30 Ap r 2015

Lab el

1 Mar 2015 - 31 May 2015

KPPIP

1 Jun 2015 - 30 Jun 2015

KPPIP

1 Jul 2015 - 31 Jul 2015

KPPIP

Regulation Stage •

Actio n Plan

1 May 2015 - 30 Jun 2015

KPPIP, PJP

•

Pub lishing Assig nment D ecree

1 Mar 2015 - 30 Jun 2015

KPPIP, Line Ministry

•

Related Licensing

1 May 2015 - 30 Sep 2015

Line Ministry

•

Service Level Ag reement

1 Aug 2015 - 30 Sep 2015

KPPIP

Implementation Stage •

Kick Of f Pro ject

•

FS-BED -FEED

•

Land Prep aratio n

•

EPC

•

Op eratio n

1 Jul 2015 - 31 Jul 2015

KPPIP, PJP

1 Aug 2015 - 31 D ec 2016 1 Mar 2015 - 26 No v 2018

PJP PJP, BUMN Karya, KLH PJP

1 Jan 2016 - 30 Ap r 2020

PJP

Slide - 46

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Pengembangan Pembangkit 35,5 GW (2015-2019) Sumatera: PLN : 1.1 GW IPP : 7.6 GW Total : 8.7 GW

Sulawesi: PLN : 2,0 GW IPP : 0,7 GW Total : 2,7 GW

Kalimantan: PLN : 0,92 GW IPP : 0,95 GW Total : 1,87 GW

Papua: PLN : 0,22 GW IPP : 0,12 GW Total : 0,34 GW

Maluku

Kalimantan

Sumatera

Maluku: PLN : 0,26 GW IPP : 0,02 GW Total : 0,28 GW

Sulawesi Java-Bali * Independent Power Producer (IPP) Jawa-Bali: PLN : 5,0 GW IPP : 15,9 GW Total : 20,9 GW

Papua

Nusa Tenggara Nusa Tenggara: PLN : 0,67 GW IPP : 0,03 GW Total : 0,70 GW

Indonesia: PLN : 10,2 GW IPP : 25,3 GW Total : 35.5 GW

47

Slide - 47

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Pengembangan Pembangkit 35,5 GW + 7,4 GW (2015-2019) Sumatera: PLN : 2,3 GW IPP : 8,7 GW Total 11,1 GW

Kalimantan: PLN : 1,8 GW IPP : 1,0 GW Total : 2.8 GW

Sulawesi: PLN : 2.,4 GW IPP : 0,8 GW Total : 3.2 GW

Sulawesi Java-Bali

Jawa-Bali: PLN : 5,6 GW IPP : 18,3 GW Total : 23,9 GW

Papua: PLN : 0,29 MW IPP : 0,12 MW Total : 0,41 MW

Maluku

Kalimantan

Sumatera

Maluku: PLN : 0,31 GW IPP : 0,02 GW Total : 0,33 GW

Papua

Nusa Tenggara

Nusa Tenggara: PLN : 0,87 GW IPP : 0,11 GW Total : 0,98 GW

Indonesia: PLN : 13,5 GW IPP : 29,1 GW Total : 42.7 GW

Slide - 48

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI Daftar Pembangkit 35,5 GW + 7,4 GW (2017) Pemilik Pola

Lokasi

Subsistem

Kota/Kabupaten

Jenis

Nama Pembangkit

Total kap. (MW)

Rencana COD

Status Proyek

Status Proyek

PLN

PLN

Kalbar

Kalbar

Pontianak

PLTU

Parit Baru (FTP2)

50

2017

FTP2

Konstruksi

PLN

PLN

Kalteng

Kalselteng

Barito Utara

PLTMG

Bangkanai (FTP2)

140

2017

FTP2

Committed

PLN

PLN

Kaltim

Kaltim

Balikpapan/Penajam PLTG/MG Paser Utara

Kaltim Peaker 2

100

2017

Reguler

Plan

PLN

PLN

Kalsel

Kalselteng

Barito Kuala

PLTGU/MGU Kalsel Peaker 1

200

2017

Reguler

Plan

PLN

PLN

Kaltara

Kaltara

Malinau

PLTMG

Malinau

6

2017

Reguler

Plan

IPP

IPP

Kalbar

Kalbar

Ketapang

PLTD

Ketapang CPO

10

2017

Reguler

Plan

Ekspansi Kaltim

Kaltim

Kutai Kartanegara

PLTGU

Senipah (ST)

35

2017

Reguler

Pengadaan

IPP IPP

IPP

Kalbar

Kalbar

Ketapang

PLT Biomass Ketapang

10

2017

Reguler

Pengadaan

IPP

IPP

Kaltim

Kaltim

Kutai Kartanegara

PLTU

55

2017

Reguler

Konstruksi

Jumlah

Kaltim (MT)

606

Slide - 49

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI PETA RENCANA KELISTRIKAN SISTEM KALIMANTAN BARAT

Slide - 50

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI PETA RENCANA KELISTRIKAN SISTEM KALIMANTAN SELATAN

Slide - 51

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI PETA RENCANA KELISTRIKAN SISTEM KALIMANTAN TENGAH

Slide - 52

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI PETA RENCANA KELISTRIKAN SISTEM KALIMANTAN TIMUR

Slide - 53

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI PETA RENCANA KELISTRIKAN SISTEM KALIMANTAN UTARA

Slide - 54

Program Water to Energy Tahun 2017 Rencana Pemanfaatan Waduk milik PUPR untuk PLTA 2017 (261 MW) N o 1

B a nguna n A ir Ut a m a

Lo k a s i

B endungan Jatigede

Jawa B arat

2

B endungan Jati B arang

Jawa Tengah

1.5

3

B endung Gerak Serayu

Jawa Tengah

5

4

B endung Karet Jatimelerek

Jawa Timur

2

5

B endung Gerak Lengko ng B aru

Jawa Timur

2

6

B endung M enturus

Jawa Timur

1.7

7

B endung M rican

Jawa Timur

3

8

B endung Turi

Jawa Timur

2.1

9

B endungan Wlingi

Jawa Timur

2

10

B endungan Karangkates

Jawa Timur

100

11

B endung Gerak Lo do yo

Jawa Timur

9

12

B endungan Tukad Unda 1

B ali

1.2

13

B endungan Tukad Unda 2

B ali

1.2

14

B endungan Titab

B ali

1.8

15

B endungan P andan Duri

Lo mbo k

2.84

16

B endungan B atutegi

Lampung

7.5

17

B endung Gerak P erjaya

Sumatera Selatan

5

18

B endung Gerak B atanghari

Sumatera B arat

4

T o tal

Kerjasama PUPR, ESDM, dan PLN MoU antara PUPR dan ESDM ditandatangani Desember 2015 (fasilitasi Bappenas)

P o t e ns i D a ya ( M W) 110

Peusangan 1 – 2, 88 Mw, Peusangan-4, 400 Mw (NAD) Bendungan Gerak Batanghari 4 MW (Sumsel)

Bendungan Gerak Perjaya 5 MW; (Sumbar) Kusan, 65 Mw (Kalsel)

Tukad Unda-1 1,2 MW; Tukad Unda-2 1,2 MW; (Bali)

Bendungan Batutegi, 7,5 MW (Lampung)

Jatigede 100Mw (Jabar) Serayu 5 MW (Jateng)

Karet Jatimlerek, 2 MW; Lengkong Baru 2 MW; Menturus 1,7 MW; Mrican 3 MW; Turi 2,1 MW; Wlingi 2 MW; Karangkates 100 MW(Jatim)

Slide - 55

2 6 1.8 4 POTENSI KAPASITAS (MW) NO

PROVINSI

KABUPATEN

BENDUNGAN / PLTA

STATUS Rencana PUPR Rencana PLN

Potensi Lanjutan Sinkronisasi Rencana Waduk dan PLTA 2017 (2 Gw)

1

Aceh

Aceh Tenggara

Law e Alas

Penyelesaian DED

141.2

151

2

Aceh

Aceh Utara dan Timur

Jambo Aye

Pembebasan Lahan

110

160

3

Aceh

Aceh Tenggara

Law e Mamas 1

PU : Pembebasan lahan, PLN: Studi oleh IPP

66.7

7

4

Jaw a Barat

Ciamis

Matenggeng

Sertifikasi Bendungan

27.2

900

5

Jaw a Barat

Majalengka

Cipasang

Tahap F/S

85.6

400

6

Jaw a Tengah

Banjarnegara

Maung

Tahap F/S

346

360

7

Sulaw esi Selatan

Luw u Timur

Karrebe

Pengisian Aw al by INCO

130

130

Kelara-Karraloe

Amdal 2013, FS,DD, sertifikasi, pembebasan lahan.

8.5

8.5

Pelosika

FS, DD 2013

8

Sulaw esi Selatan

Jeneponto

9

Sulaw esi Tenggara Konaw e Utara dan Kolaka

Total

59.2

10

974.4

2126.5

KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Slide - 56

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran

2014 (BASELINE)

2015

2016

2017

2019

Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim 13.466

750

500

target Deposit Pulau selesai

1 negara

1 negara

1 negara

1 negara

9 negara

• Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan Membangun Konektivitas Nasional:  Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut

52%

66%

73%

76%

87%

24

24

24

24

24

 Pengembangan pelabuhan penyeberangan

210

15*

23*

20*

50 unit

30

30*

0*

28,3 10,6 10,1 2,5

33,1 13,6 10,6 3,3

35,4 14,8 11,1 3,6

39,4 16,0 13,4 3,8

40-50 18,8 19,5 4,5

21 unit

22 unit

22 unit

22 unit

24 unit

15,7 juta ha

16,5 juta ha

17,1 juta ha

17,9 juta ha

20 juta ha

 Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB  Penyelesaian batas maritim antar negara

17.466 (Selesai th 2017)

Pemberantasan Tindakan Perikanan Ilegal

 Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan  Produksi hasil kelautan (juta ton )  Ikan (Tangkap & Budidaya)  Rumput Laut  Garam  Pengembangan pelabuhan perikanan  Peningkatan luas kawasan konservasi laut

270 (kumulatif)

104 (kumulatif)

ARAH KEBIJAKAN: 1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya 2. Pengaturan dan pengendalian ALKI 3. Penguatan lembaga pengawasan laut 4. Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda 6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan 7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan 8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan 10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim 2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis 3. Penegakan hukum dan disiplin

Keterangan: *) Mulai tahun 2016 pembangunan kapal perintis dialihkan menjadi penyelenggaraan layanan perintis, mengikuti model pelayanan udara perintis.

Slide - 57

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Perencanaan Terintegrasi Kemen KP

LEVEL 1 Kemen KP, Kemenristek, Kemendikbud

Peningkatan produk kelautan Peningkatan budaya bahari, penguatan SDM dan iptek kelautan

Pengembangan pelabuhan perikanan dan sentra perikanan terpadu

Kemen KP, Kemenhub Kemen BUMN, Pemda

Kemen KP, Kemen ATR, Pemda Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan

Kemen KP, Kemen KUKM, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenristekdikti, Kemendag, Perbankan, Pemda

Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan

Peningkatan taraf hidup nelayan : pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar

Kemen KP, Kemen LHK, Pemda

Konektivitas (tol) laut dan industri maritim

Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU) Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan, penambahan kawasan konservasi, dan Rehab pesisir dan kualitas lingkungan laut

Pengelolaan daerah perbatasan laut, pulau pulau kecil

Kemenhub, Pemda

Kemen KP, POLRI, Bakamla, TNI, Kemenkumham, Pemda

Kemenhan, Kemen KP, Bakamla, Kemendagri, Kemenlu.

Slide - 58

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Perencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim LEVEL 2

Kemenhub, BUMN

Pembangunan pelabuhan umum

Kemenhub, BAKAMLA, TNI/POLRI Keamanan dan keselamatan pelayaran

Kemenperin, BUMN,

Peningkatan Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

Kemenhub, Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi

Pembangunan Kapal Laut

Penguatan SDM Perkapalan

Insentif Usaha dan Iklim Investasi

BUMN (PT PAL), Swasta

Pengembangan Layanan Pelayaran Perintis

Kemenhub, BUMN

Kemenkeu, BKPM Slide - 59

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Masalah dan Tantangan : Perbatasan dan Pendataan Pulau-Pulau Kecil A. BELUM SELESAINYA PERBATASAN LAUT DENGAN 9 NEGARA TETANGGA Belum selesainya perbatasan laut dengan 9 negara tetangga  saat ini baru batas laut dengan PNG yang telah selesai

B. BELUM SELESAINYA PENDATAAN PULAU DAN BELUM MEMADAINYA PEMBANGUNAN PULAU PULAU KECIL TERLUAR: Terdapat 92 pulau kecil terluar, diantaranya 31 pulau berpenduduk. Infrastruktur dasar dan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk masih terbatas 1.763 pulau berpenduduk 11.703 pulau tidak berpenduduk

Dideposit ke PBB th 2012 = 13.466 Belum Dideposit ke PBB = 4.038

Jumlah pulau 17.504

Pulau besar >2.000 km2 =34 Pulau kecil ≤2.000 km2 =17.470

Berdasarkan survey tahun 2013-2015  sebanyak 1.399 pulau yang akan diverifikasi oleh tim nasional  selanjutnya akan didaftarkan ke PBB

Slide - 60

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Masalah dan Tantangan : Kerusakan Wilayah Pesisir LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 16,5 JUTA HA (2014)

Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)

18.0

LUAS MANGROVE INDONESIA: 3.3 JUTA HA (2015)

16.5

Peningkatan rehabilitasi kawasan pesisir, Pengelolaan kawasan konservasi laut  perlu peningkatan peran pemerintah provinsi, kab/kota dan masyarakat dalam pengawasan dan konservasi laut

16.0 14.0 12.0 10.0 8.0

6.0

5.4

4.0 2.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Slide - 61

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Masalah dan Tantangan : Illegal Fishing ASAL KAPAL PERIKANAN ILEGAL DI WPP-NRI

Modus Operandi: • Tanpa dokumen izin • Memiliki izin tapi melanggar ketentuan: alat tangkap, fishing ground, port of call • Pemalsuan dokumen • Manipulasi persyaratan (Deletion Certificate, Bill of sale) • Transhipment di laut, tidak pernah melaporkan pada pelabuhan perikanan • Double flagging

Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan belum memadainya sistem pemantauan kelautan dan perikanan yang terintegrasi Slide - 62

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Masalah dan Tantangan : Over Fishing Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penerapan prinsip perikanan berkelanjutan; beberapa WPP sudah mengalami yang sudah over fishing. Diperlukan update data stok ikan secara berkala dengan data yang kredibel.

Perairan Indonesia terbagi dalam 11 WPP, dengan total estimasi potensi sumber daya ikan sebesar 6,5 juta ton per tahun (Kepmen KP 45/MEN/2011) Slide - 63

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Masalah dan Tantangan : Industri Pengolahan Perikanan Unit Pengolahan Ikan (UPI) lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia (terutama di Jawa), sementara sebaran ikan banyak terdapat di wilayah timur Indonesia

Industri pengolahan perikanan  terkonsentrasi di wilayah Jawa, skala usaha mayoritas kecil/mikro/rumah tangga, utilitas belum optimal  daya saing rendah Slide - 64

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Masalah dan Tantangan : Kapasitas Industri Galangan Kapal Di Indonesia Jumlah galangan kapal di Indonesia masih belum mencukupi (250 unit) SEBARAN GALANGAN KAPAL (2012) Sumatera: 65 Galangan

Kalimantan: 62 Galangan

25%

26%

30 Galangan

Jawa: 92 Galangan

12%

37% Sumber: Kementerian Perindustrian (2012) Diperlukan pengembangan kapasitas industri galangan kapal nasional  industri komponen kapal, penguatan armada perintis, dan armada pelayaran rakyat Slide - 65

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Masalah dan Tantangan : Pelabuhan Strategis 24 PELABUHAN STRATEGIS PENDUKUNG TOL LAUT

Total pelabuhan berjumlah 1.241 unit yang terdiri dari 33 pelabuhan utama, 217 pelabuhan pengumpul, dan 991 pelabuhan pengumpan (Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.725 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor No. KP. 414 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional) Pengembangan pelabuhan masih terkendala pembebasan lahan dan koordinasi antar K/L terkait, serta perlu memperhatikan tata ruang Slide - 66

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Masalah dan Tantangan : Jaringan Pelayaran Pelayaran perintis masih sangat dibutuhkan (konektivitas), dimana saat ini terdapat 84 jaringan perintis dan 181 perintis penyeberangan.

Sumber: Kemenhub, 2013

Pelabuhan Komersial Trayek Pelayaran Komersil Trayek Pelayaran Perintis Slide - 67

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Kerangka Regulasi Tol Laut

Slide - 68

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Short Sea Shipping/Coastal Shipping SSS Sulawesi

SSS Kalimantan

SSS Papua -Papua Barat SSS Maluku -Malut

SSS Sumatera

SSS Jawa

WESTERN INDONESIA (BIGGER VESSEL)

Pelabuhan Hub Strategis Tol Laut

SSS Bali-NT

EASTERN INDONESIA (SMALLER VESSEL) Slide - 69

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Pelabuhan Palaran, Samarinda Total Indikasi Kebutuhan Pembiayaan 24 Pelabuhan Strategis (diluar kebutuhan lahan) adalah sebesar Rp. 6.805 Trilyun, untuk Pulau Kalimantan total indikasi kebutuhan pembiayaan 5 pelabuhan sekitar Rp 2.010 Triliun. • Terdapat di Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang pengiriman logistik dari Kota Samarinda dan Kawasan Hulu Mahakam ke Surabaya, Jakarta dan sebaliknya. • Fasilitas saat ini: • Dermaga sepanjang 270 m • Gudang cfs seluas 3.000 m² • Lapangan penumpukan seluas 7,7 HA • Lanjutan pengembangan : • Pembangunan terminal/dermaga pelabuhan • Pengadaan peralatan pelabuhan • Kebutuhan pendanaan Rp.497 trilyun (kerjasama PT Samudera Indonesia)

ANGGARAN (MILLIAR RUPIAH) NO.

PELABUHAN

PELINDO

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

1. Banjarmasin

III

76

108

139

198

104

624

2. Tenau Kupang

III

12

21

33

-

12

79

IV

-

99

149

249

92

138

230

64

31

82

Samarinda dan TPK 3. Palaran Balikpapan dan TP 4. Kariangau 5. Pantoloan

IV IV

-

-

-

82

90

497 461

349

Slide - 70

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Pengembangan Angkutan Sungai Kalimantan 27 sungai di Kalbar

16 sungai di Kaltim & Kaltara

14 sungai di Kalimantan Selatan 12 sungai Kalimantan Tengah

Peran Angkutan Sungai Danau • Membuka keterisoliran serta meningkatkan perekonomian suatu daerah; • Terbuka aksesibilitas suatu daerah akan memperlancar distribusi barang dan jasa; • Pembangunan yang menjangkau sampai ke daerah pedalaman (captive area)

Inland Waterway (Pilot Project Kapuas & Mahakam) •

Pengangkutan Sungai • Pengembangan pengangkutan sungai disepanjang koridor Sungai Kapuas & Mahakam

•

Pengembangan jalur air yang ada tidak melibatkan investasi skala besar dan saluran air yang sudah digunakan untuk memindahkan batubara dari tambang ke pelabuhan.

Komoditas Kunci Komoditas kunci yang ada di wilayah sekitar sungai dan berpotensi menggunakan transportasi sungai, antara lain: Batubara, CPO, Karet, Hasil Hutan, Perikanan Darat, Hasil Tanaman Pangan, dan BBM

Slide - 71

KAWASAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Slide - 72

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEK Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2019

1. Sasaran Pertumbuhan Industri  Industri (%) (Realisasi dan Proyeksi)

4,70 (4,63)

6,10 (4,25)

6,90 (5,40)

7,40 (6,50)

8,60 (8,00)

 Kontribusi dalam PDB (%) (Realisasi dan Proyeksi)

20,70 (21,01)

20,80 (20,84)

21,00 (20,95)

21,10 (21,35)

21,60 (21,76)

7

7 lama + 3 baru

10 lama + 2 baru

12 lama + 2 baru

2. Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa

b. Kawasan Industri

7

n.a

n.a

n.a

14

14

ARAH KEBIJAKAN: Pertumbuhan Industri: 1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa 2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 3. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa: 1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan IPTEK 4. Pengembangan regulasi dan kebijakan 5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal Kebijakan terkait Revolusi Mental:  Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri  Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi  Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 73

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEK Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1

Kemenperin

Kebijakan Industri Nasional

Kementan, Kemen KP, Kemen LHK, Kemen ESDM

KemenPUPR, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Kemen BUMN

Kemendag

Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur

Menciptakan iklim investasi

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

Pembiayaan dengan akses dan biaya yang Kompetitif

SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin

Peningkatan Akses ke Pasar Global (Ekspor)

Kemenkeu

Kemperin, BKPM, Pemda

Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis

Hubungan Industrial yang Bersahabat

Kemenaker, Polri, Pemda

BI, OJK

Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenperin, Kemenaker Pemda

Slide - 74

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEK Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2

Kemenperin, Kemen ATR, Pemda Penyediaan Lahan Kawasan Industri

Kemenristekdikti, Kementan, Kemen KP, Science dan BPPT, Techno Park Pemda

Kemendikbud, Kemenaker, Kemenristekdikti

Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, Politeknik) Mensosialisasika n Mental Kewirausahaan

Konektivitas/ Aksesibilitas

Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM

Kawasan Industri/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Insentif Fiskal dan Non Fiskal

Kemenkeu, Kemenperin

Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Perda bermasalah)

BKPM/BKPD, Pemda, Kemendagri

Slide - 75

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK

Sebaran Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

KEK & KI SEI MANGKEI KEK MOROTAI

Kab. Simalungun, Sumut KEK KALTARA KI KUALA TANJUNG

Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara

KEK & KI BITUNG

KEK KALBAR & KI LANDAK Kab. Landak, Kalbar

Kota Bitung, Sulawesi Utara

KEK MBTK

KEK & KI PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah

KEK SORONG KI BULI

Kabupaten Kutai Timur, Kaltim

KI MOROWALI

KEK TANJUNG API-API

KI KETAPANG

KI TELUK BINTUNI

Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KI JORONG KI TANGGAMUS KEK TANJUNG LESUNG

Maluku

KI BATULICIN

KI KONAWE

KEK MAKASSAR KI KENDAL

KI DEMAK

Kab. Pandeglang, Banten

KI BANTAENG

KI GRESIK KEK NTT

Keterangan: Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014

KEK MERAUKE

KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB

Lokasi KEK 2014-2019 Lokasi 14 Kawasan Industri Luar Jawa dan 3 Kawasan Industri Jawa

Slide - 76

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK

Peta Potensi Kawasan Industri KUALA TANJUNG

LANDAK

BATULICIN

PALU

MOROWALI

TELUK BITUNG

BULI

Alumina, Palm Oil

Natural Rubber Palm Oil

IRON/STEEL

Rattan Cacao

Ferro Nickel

Agro Industri Logistics

Ferro Nickel

SEI MANGKE

TANGGAMUS

KETAPANG

JORONG

BANTAENG

KONAWE

TELUK BINTUNI

Palm Oil

Marine Logistics

Alumina

Alumina, Palm Oil

Ferro - Nickel

Ferro-Nickel

Oil and Gas Petrochemical

Slide - 77

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK Peta Potensi Kawasan Industri No.

Nama KI

Luas (Ha)

Investasi (Rp. Triliun)

Tenaga Kerja (Jiwa)

Anchor Industry

Fokus Industri

1

Morowali, Sulawesi Tengah

1,200

49.7

80,000

PT. Sulawesi Mining Investment

Ferronikel

2

Sei Mangkei, Simalungun, Sumut

2,002

9.5

83,300

PT.Unilever Oleochemical Indonesia

Pengolahan CPO

3

Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumut

1,000

4.5

113,200

PT. Inalum

Alumina

4

Teluk Bintuni, Papua Barat

2,112

31.4

51,500

PT. Pupuk Indonesia

Pupuk dan Petrokimia

5

Bitung, Sulawesi Utara

534

2.5

90,000

PT. Pelindo

6

Palu, Sulawesi Tengah

1,500

12.5

165,000

PT. Bangun Palu Sulteng

7

Mandor, Landak, Kalimantan Barat

306

1.22

33,600

--

Agro dan Logistik Rotan, Agro, dan Industri Lainnya Pengolahan Karet

8

Batulicin, Kalimantan Selatan

530

2.12

10,000

PT. Meratus Jaya Iron and Steel

Besi Baja

9

Jorong, Tanah Laut, KalSel

6,370

22.3

30,000

PT. Semeru Surya, PT. Delta Prima

Besi Baja dan Industri Agro

10

Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara

300

4.4

10,000

PT. Feni Haltim

Ferronikel

11

Konawe, Sulawesi Tenggara

5,500

28.7

18,200

Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd

Ferronikel

12

Bantaeng, Sulawesi Selatan

3,000

24.4

163,200

PT. Hwadi dan Bantaeng Sigma Energi

Ferronikel

13

Ketapang, Kalimantan Barat

1,000

4

10,000

PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery

Alumina

14

Tanggamus, Lampung

3,500

17.5

104,800

PT. Repindo Jagat Raya

Maritim

15

Kendal Industrial Park - Jateng

2,700

n.a

n.a

PT. Jababeka

Home Appliances

15

Demak, Jawa Tengah

300

10,0

24,750

PT. Jateng Land

Tekstil

16

Gresik JIIPE, Jawa Timur

1,500

10,5

123,750

Pelindo II dan AKR

CPO, Alat Berat, Otomotif Slide - 78

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY PEMBANGUNAN JALAN URAIAN

Pemeliharaan jalan akses menuju kawasan

TARGET

TAHUN PENGERJAAN Setiap tahun

SUMBER PENDANAAN -

PROGRESS

Kementerian PU&PR Pemprov Kaltim

Setiap tahun dilaksanakan pemeliharaan oleh Kementerian PU&PR dan Pemprov Kaltim sesuai kewenangannya

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI URAIAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

SUMBER PENDANAAN

PROGRESS

Pembangunan PLTU

20 MVA

2016 – 2018

Pemprov Kaltim

Menunggu sertifikasi HPL

Pembangunan Gardu Induk dan jaringan transmisi

30 MVA dan 150 kv

2018

PT PLN

Tercantum dalam RUPTL

PEMBANGUNAN PELABUHAN URAIAN

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

SUMBER PENDANAAN

PROGRESS

Pembangunan pelabuhan curah cair

2014-2017

Kemen Perhubungan

Dalam proses pembangunan. Sampai 2015, telah dibangun trestle dan causeway

Pembangunan pelabuhan petikemas

na

Pelindo IV

Dalam proses

PENYEDIAAN AIR URAIAN Pembangunan jaringan pipa distribusi air dan instalasi pengolahan air bersih

TARGET 20 km (pipa) 200 l/d (instalasi)

TAHUN PENGERJAAN 2013 – 2017

SUMBER PENDANAAN

PROGRESS

Pemprov Kaltim

Telah disetujui menggunakan kontrak multi years

REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA URAIAN Pembangunan/ Pengembangan BLK Kutai Timur dan Kalimantan Timur

TAHUN 2019

Slide - 79

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MBTK (1/2)

Kebutuhan Pembangunan 2017 Penyediaan lahan dan penataan ruang • RDTR di sekitar kawasan KEK Konektivitas/ Aksesibilitas

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

• Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda • Peningkatan jalan nasional Simpang Perdau – Maloy • Peningkatan jalan nasional Sangatta – Simpang Perdau • Peningkatan Jalan nasional Simpang Perdau – Batu Ampar • Pembangunan Pelabuhan Curah • Pembangunan pelabuhan Kontainer (Petikemas) Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Jaringan Transmisi • Pembangunan rumah susun untuk karyawan • Pengembangan energi listrik berbahan baku limbah sawit (biomassa) dan batubara Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

• • • •

Satuan / Unit 1 regulasi 99 km 83,17 km 32,2 km 94,4 km 70.000 DWT

20 km

Pembangunan BLK Pembangunan/Peningkatan SMK bidang Pertanian Peningkatan kelembagaan koperasi dan UKM Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

Slide - 80

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MBTK (2/2)

No

1

Level l

Percepatan pertumbuhan Industri & KEK

Level II

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur

Delivery System

Konektivitas/ Aksesibilitas KEK Maloy Batuta

Program dan Kegiatan Kementerian Kemenhub

KemenPUPR

 Pembangunan faspel Maloy/Sangkulirang (CPO)

 Peningkatan Jalan Nasional Simpang Perdau – Maloy

 Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy/Sangkulirang* (Cargo & Batubara)

 Peningkatan Jalan Sangatta - Simpang Perdau  Peningkatan Jalan Simpang Perdau - Batu Ampar  Peningkatan Jalan Talisayan - Batu Lepok – Sangkulirang  Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Maloy 29,2 km (Quickwins)  Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy (11,44 km)

Konektivitas/ Aksesibilitas KEK Kaltara

Pengembangan Bandara Nunukan

Pembangunan Jalan Lingkar Tanjung Selor

Pengembangan Bandara Binuang Pengembangan Bandara Juwata Pengembangan Bandara Long Layu Pengembangan Bandara Kol. R.A Bessing

Data ini di ambilkan dari dokumen RPI2JM yang telah di sinergikan antar sektor, antar wilayah dan antar pusat dengan daerah

Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur Sepeda, Pedestrian) Fasilitas Integrasi Moda

Pembangunan Jalan Tg Selor - Sajau - Binai - Tanah Kuning (KIPI Tanah Kuning)

Slide - 81

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK KAWASAN INDUSTRI KETAPANG - KALBAR LUAS (Ha)

PENGGUNAAN LAHAN

Ke Pelabuhan

INDUSTRI

13 12

04

n la Ja

g an ap et (K

01 02 03 04

UMKM ANEKA INDUSTRI INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR

) an ng wa da en -K

INDUSTRI

LUAS (Ha) 04

25,41 61,44 06 101,63 25 270,58 03

INFRASTRUKTUR KAWASAN 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PEMADAM KEBAKARAN POWER STATION FUEL STATION Selat Karimata PERGUDANGAN LIQUID STORAGE CENTER PUSAT PENGEPAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH PENGELOLAAN LIMBAH KERING IPAL

5,93 10,70 12,45 42,24 10,12 7,11 11,27 15,86 17,23

PERUMAHAN SARANA OLAH RAGA PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN SARANA PERIBADATAN AREA KOMERSIAL KANTOR MANAJEMEN MEDIA CENTER PERKANTORAN TRADE CENTER CONVENTION CENTER MEDICAL CENTER

PEMADAM KEBAKARAN POWER STATION FUEL STATION PERGUDANGAN LIQUID STORAGE CENTER PUSAT PENGEPAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH PENGELOLAAN LIMBAH KERING IPAL

5,93 10,70 12,45 42,24 10,12 7,11 11,27 15,86 17,23

FASILITAS PENUNJANG

22,92 2,94 1,19 3,83 21,69 2,52 2,16 13,68 2,68 6,04 3,70

14 PERUMAHAN 15 SARANA OLAH RAGA 25 16 PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN 01 17 SARANA PERIBADATAN 25 05 18 AREA KOMERSIAL 07 01 KANTOR MANAJEMEN 25 19 23 22 MEDIA CENTER 20 21 20 21 19 24PERKANTORAN 18 22 17 TRADE CENTER 25 15 16 23 CONVENTION CENTER 25 14 14 24 MEDICAL CENTER 02

22,92 2,94 1,19 3,83 21,69 2,52 2,16 13,68 2,68 6,04 3,70

18

25

217,40

TAMAN, MEDIAN, JALUR 10 09 HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM 01

Program dan Kegiatan Kementerian Kemenhub KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KemenPUPR

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI KEINDUSTRIAN WILAYAH I

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Pembangunan Jalan Nangatayap - Sei Kelik - Siduk KORIDOR KALIMANTAN Pelabuhan Laut Teluk Batang Ketapang (NUNUKAN, PANGKALANBUN DAN KETAPANG)

GAMBAR

MASTER PLAN Terlaksananya Peningkatan kapasitas KAWASAN INDUSTRI PAGAR MENTIMUN KABUPATEN KETAPANG pelabuhan penyeberangan Teluk Pemeliharaan Jembatan Siduk - Ketapang Batang KETERANGAN

BATAS WILAYAH PERENCANAAN JALAN PROPINSI GARIS PANTAI

Terlaksananya Pengembangan kapasitas Peningkatan Jalan Siduk - Sukadana Bandara Rahadi Oesman LUAS (Ha)

PENGGUNAAN LAHAN

INDUSTRI

RUANG TERBUKA HIJAU 25 08

FASILITAS PENUNJANG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

08

25,41 61,44 101,63 270,58

UMKM ANEKA INDUSTRI INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR

INFRASTRUKTUR KAWASAN 05 06 07 08 09 10 11 12 13

si in op Pr

PENGGUNAAN LAHAN

01 02 03 04

07

117,12 1.009,90

JALAN DAN SALURAN LUAS KAWASAN INDUSTRI 03

01 02 03 04

25,41 61,44 101,63 270,58

UMKM ANEKA INDUSTRI INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR

Peningkatan akses jalan dari kawasan industri ke pelabuhan

INFRASTRUKTUR KAWASAN 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PEMADAM KEBAKARAN POWER STATION FUEL STATION PERGUDANGAN LIQUID STORAGE CENTER PUSAT PENGEPAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH PENGELOLAAN LIMBAH KERING IPAL

5,93 10,70 12,45 42,24 10,12 7,11 11,27 15,86 17,23

FASILITAS PENUNJANG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PERUMAHAN SARANA OLAH RAGA PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN SARANA PERIBADATAN AREA KOMERSIAL KANTOR MANAJEMEN MEDIA CENTER PERKANTORAN TRADE CENTER CONVENTION CENTER MEDICAL CENTER

22,92 2,94 1,19 3,83 21,69 2,52 2,16 13,68 2,68 6,04 3,70

Data ini di ambilkan dari dokumen RPI2JM yang telah di sinergikan antar sektor, antar wilayah dan antar pusat dengan daerah

RUANG TERBUKA HIJAU

02

11

25

TAMAN, MEDIAN, JALUR HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

JALAN DAN SALURAN

04

LUAS KAWASAN INDUSTRI

217,40 117,12 1.009,90

LUAS KAWASAN INDUSTRI = 1.000 Ha (IZIN LOKASI PT. KETAPANG BANGUN SARANA)

12 13

SKALA 1 : 30.000

0

1.000

2.000

3.000 m

SUMBER PETA

RUANG TERBUKA HIJAU 25

TAMAN, MEDIAN, JALUR HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

JALAN DAN SALURAN LUAS KAWASAN INDUSTRI

1. Keputusan Bupati Ketapang No: 248/PEM/2013

217,40 117,12 1.009,90

2. Keputusan Bupati Ketapang No: 249/PEM/2013

Slide - 82

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK KAWASAN INDUSTRI LANDAK - KALBAR

POWER STATION

KIM II

PENGELOLAAN AIR BERSIH MEDIA CENTER

INOVATION CENTER

KANTOR MANAJEMEN

KIM I

Program dan Kegiatan Kementerian

PERKANTORAN

EXHIBITION CENTER

PERKANTORAN

FUEL STATION AREA KOMERSIAL

CONVENTION CENTER PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN

MEDICAL CENTER

PERDAGANGAN

Kemenhub

KemenPUPR

SARANA PERIBADATAN

PERUMAHAN COMMUNITY CENTER

PUSAT PENGEPAKAN

Pengembangan Bandara Paloh

Pelebaran Jalan Seipinyu-Sebadu-Sidas

Pembangunan FASPEL Laut Pontianak/Kijing

Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri

07 PEMAKAMAN

INDUSTRI KECIL MENENGAH INDUSTRI KECIL MENENGAH

Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur Sepeda, Pedestrian) INDUSTRI KARET

Fasilitas Integrasi Moda

INDUSTRI KARET

INDUSTRI KARET

Penyediaan Bus Pemadu Moda ANEKA INDUSTRI

ANEKA INDUSTRI

ANEKA INDUSTRI

Data ini di ambilkan dari dokumen RPI2JM yang telah di sinergikan antar sektor, antar wilayah dan antar pusat dengan daerah

ANEKA INDUSTRI

PEMADAM KEBAKARAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

IPAL

INDUSTRI BESAR

PENGELOLAAN LIMBAH KERING

INDUSTRI KARET INDUSTRI KECIL MENENGAH ANEKA INDUSTRI INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR PERUMAHAN PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN SARANA OLAH RAGA SARANA PERIBADATAN COMMUNITY CENTER KANTOR MANAJEMEN PERKANTORAN PUSAT INOVASI MEDIA CENTER CONVENTION CENTER EXHIBITION CENTER AREA KOMERSIAL PERDAGANGAN MEDICAL CENTER PEMADAM KEBAKARAN POWER STATION FUEL STATION PENGELOLAAN AIR BERSIH IPAL

Slide - 83

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK KAWASAN INDUSTRI BATULICIN- KALSEL

Program dan Kegiatan Kementerian Kemenhub

KemenPUPR

Pengembangan Bandara Bersujud

Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin

Pengembangan FASPEL Laut Banjarmasin

Pelebaran Jalan Pagatan-Batulicin

Pengembangan FASPEL Laut Batulicin

Pelebaran Jalan Serongga - Batulicin

Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur Sepeda, Pedestrian)

Pembangunan Mentewe-Batulicin

Fasilitas Integrasi Moda

Data ini di ambilkan dari dokumen RPI2JM yang telah di sinergikan antar sektor, antar wilayah dan antar pusat dengan daerah

Slide - 84

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK KAWASAN INDUSTRI JORONG, TANAH LAUT - KALSEL

Program dan Kegiatan Kementerian Kemenhub

KemenPUPR

Pembangunan FASPEL Laut Pelaihari/Swarangan

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Suarangan

Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur Sepeda, Pedestrian)

Pembangunan Jalan Ambungan - Tajau Pecah

Fasilitas Integrasi Moda Penyediaan Bus Pemadu Moda

Data ini di ambilkan dari dokumen RPI2JM yang telah di sinergikan antar sektor, antar wilayah dan antar pusat dengan daerah

Slide - 85

PARIWISATA

Slide - 86

PEMBANGUNAN PARIWISATA Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

 Wisatawan Mancanegara (Orang)

2014 (Baseline)

9,4 juta

ARAH KEBIJAKAN: 2015

9,7 juta

2016

12,0 juta

2017

13,0 juta

2019

20,0 juta

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjaDi fokus pemasaran  Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

 Devisa (triliun rupiah) (kurs Rp12.000)

250 juta

133,9

259 juta

150

260 juta

172,8

263 juta

185,9

275 juta

260

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional Kebijakan terkait Revolusi Mental:  Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong  Petugas yang ramah dan melayani  Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 87

PEMBANGUNAN PARIWISATA Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1

Kemenpar, Badan Promosi Indonesia Promosi Wisata

POLRI, Pemda

Jaminan keamanan dan ketertiban

Pengembangan Destinasi Wisata

Kemenpar, Pemda

WONDERFUL INDONESIA “Pembangunan Pariwisata Indonesia”

Kemenkumham

Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa On Arrival

SDM Pariwisata

Sikap masyarakat yang bersahabat

Kemenpar, Kemendikbud, Pemda

Kemenpar, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenaker

Slide - 88

PEMBANGUNAN PARIWISATA Perencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi LEVEL 2 Penyiapan Objek Wisata

Kemenko Maritim, Kemenko Ekon

Koordinasi Pembangunan Destinasi

Kemenpar, Kemen ESDM, Kemen KP, Kemen LHK, Pemda

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda

Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan

Kemen PUPR, Kemenkominfo, Kemen BUMN, Pemda

Pengembangan 10 Destinasi

Kemenpar, Kemen BUMN, Kemenkeu, Pemda

Kelembagaan Pengembangan Destinasi

Penyediaan BBM dan Listrik

Kemen ESDM, Kemen BUMN Slide - 89

PEMBANGUNAN PARIWISATA POTENSI WISATA ALAM

Slide - 90

PEMBANGUNAN PARIWISATA POTENSI WISATA BAHARI

Slide - 91

PEMBANGUNAN PARIWISATA POTENSI WISATA MICE (Meeting, Incentives, Conference, Exhibition)

Hasil Pemetaan 16 Destinasi MICE - Ditjen PDP, Kemenparekraf, 2013

Slide - 92

PEMBANGUNAN PARIWISATA Kawasan Destinasi Pariwisata Unggulan

Bandara Juwata

Bandara Supadio

Bandara Cilik Riwut

Bandara Sepinggan

Bandara Syamsuddin Noor

Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pariwisata Kawasan Periwisata Unggulan (Daya Tarik Wisata Unggulan) di Pulau Kalimantan: 1. Taman Nasional Kayan Mentarang 2. Kepulauan Derawan-Sangalaki 3. Long Bagun-Melak dskt 4. Kota Bangun-Tanjung Isuy dskt 5. Sangkulirang 6. Taman Nasional Kutai 7. Loksado 8. Taman Nasional Sebangau 9. Taman Nasional Tanjung Putting 10. Taman Nasional Danau Sentarum 11. Taman Nasional Betung Kerihun 12. Sambas dan sekitarnya

PKN sebagai pusat pengembangan pariwisata dan gerbang utama wisatawan Keterkaitan antar kawasan pariwisata dan pusat pertumbuhan Pintu utama wisatawan

Slide - 93

KAWASAN PERBATASAN

Slide - 94

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran

2014 (Baseline)

Arah Kebijakan: 2015

2016

2017

2019

100 lokpri 7 PLBN

10 PKSN 150 lokpri 7 PLBN

10 PKSN (187 lokasi prioritas)

1. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA a. Pengembangan Pusat

Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

3 (111 lokasi prioritas)

12 pulaupulau kecil terluar berpenduduk

50 lokpri 3 PLBN

10

30

50

92 pulau kecil terluar/ terdepan

*) Capaian sasaran tidak diukur setiap tahun. Sesuai PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui Peraturan Presiden. Jumlah 42 daerah tertinggal tahun 2019 merupakan hasil dari 80 kabupaten terentaskan

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara 1. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan 2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi Pembangunan Daerah Tertinggal 1. Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas 2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik 4. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas Kebijakan terkait Revolusi Mental: Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara 1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan imigrasi, kepabeanan, karantina dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 2. Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasan perbatasan bukan halaman belakang namun menjadi beranda negara Pembangunan Daerah Tertinggal: 1. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat 2. Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan. 3. Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 95

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Pengembangan 10 PKSN dan Perdagangan Lintas Batas Negara Kemenlu, Kemenhan, TNI, Kemendagri, BIG

Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara

Kemenhan, TNI, POLRI, Bakamla, Kemen KP

Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, dan Udara

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

Kementan, BNPP, Kemendag, Kemen KP, Kemenperin, Kemen PDTT,

Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan

Pembangunan 7 PLBN Terpadu

Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PDTT, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes

Kemen PUPR, Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan, Kemenkes, Kemenhan/TNI/POLRI, Kemendagri

Slide - 96

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA PERMASALAHAN

Kondisi ekonomi yang sangat timpang antara wilayah Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik. Kerap terjadi pemindahan dan pengrusakan patok batas secara sengaja. Tumpang tindih/ketidaksepemahaman batas wilayah laut antara Indonesia dengan Malaysia. Hal tersebut bisa mengancam keutuhan wilayah dan sumberdaya alam yang ada di dalam wilayah tersebut. Kondisi jalan ke desa – desa masih sangat terbatas dengan perkerasan tanah hingga aspal. Beberapa bagian jalan masih berupa lahan yang telah dibuka untuk badan jalan. Fasilitas PLBN belum terlalu lengkap dan bangunan yang ada kurang terpadu (kecuali Entikong yang sudah relatif lengkap).

Pembangunan infrastruktur yang terhalang oleh adanya hutan lindung. Garis batas yang belum diakui antara ke dua pihak. Terdapat beberapa outstanding border problems. Slide - 97

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DASAR HUKUM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

• “KPN adalah bagian wilayah negara yang terletak sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.” (Pasal 1) • “Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah” (Pasal 14) • UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Pasal 361 ayat 2 : Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. • Pasal 361 ayat 3 :Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: (a) penetapan RDTR; (b) pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan (c) pembangunan sarana dan prasarana kawasan. • Pasal 361 ayat 7 : “Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.” Slide - 98

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DALAM RPJP 2005-2025 Dengan melihat perspektif lebih luas terhadap negara tetangga dan tetap memberdayakan potensi dalam negeri

OUTWARD LOOKING

INWARD LOOKING

HALAMAN BELAKANG

HALAMAN DEPAN

LINGKUNGAN

KEAMANAN

KESEJAHTERAAN

Menjadikan masyarakat mampu berdiri sama tinggi atau lebih maju dalam beraktivitas dengan masyarakat negara tetangga

Menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan negara, perlindungan bangsa; sekaligus Memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat; dan Menjaga kelestarian 99 lingkungan

Slide - 99

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DALAM RPJMN 2015-2019

Tujuan Pembangunan : Menjadikan Kawasan Perbatasan Negara halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman ISU STRATEGIS • Keterisolasian kawasan perbatasan negara merupakan isu utama perbatasan. • Terhambatnya pelayanan sosial dasar • Ketergantungan terhadap negara tetangga. • Belum efektifnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. • Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum

Arah Kebijakan : “Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan” Strategi : • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi • Membangun konektivitas • Membangun sumber daya manusia (SDM) • Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara • Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan • Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan • Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata ruang • Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris • Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan DOB • Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan

Slide - 100

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017 (1/2)

SASARAN Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

STRATEGI 2015 Pengembangan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan perdagangan lintas batas negara.

10 PKSN

2016

2017

2018

2019

10 PKSN

10 PKSN

10 PKSN

10 PKSN

100 Lokpri

150 Lokpri

187 Lokpri

187 LokprI

Membuka isolasi Lokasi Prioritas (Lokpri), peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi perbatasan.

0 Lokpri

ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. (akumulatif)

3 PLBN

7 PLBN

7 PLBN

-

-

Mempercepat pembangunan Kawasan Perbatasan Negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Peningkatan pengamanan di 3 wilayah batas darat, 5 batas wilayah laut dan perbatasan wilayah udara.

3 Darat, 5 Laut, 1 Udara

3 Darat, 5 Laut, 1 Udara

3 Darat, 5 Laut, 1 Udara

3 Darat, 5 Laut, 1 Udara

3 Darat, 5 Laut, 1 Udara

Peningkatan kualitas diplomasi di 2 kawasan batas wilayah negara darat, di 3 kawasan batas wilayah laut, dan 1 batas wilayah udara

2 Darat, 3 Laut, 1 Udara

2 Darat, 3 Laut, 1 Udara

2 Darat, 3 Laut, 1 Udara

2 Darat, 3 Laut, 1 Udara

2 Darat, 3 Laut, 1 Udara

Koordinasi pengelola perbatasan negara

2 Regulasi

3 Regulasi

3 Regulasi

2 Regulasi

1 Regulasi

Slide - 101

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017 (2/2)

Peningkatan Konektivitas dan Sarana Pelayanan Dasar di 4 PKSN dan Lokpri

Koodrinasi Antar K/L dan Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dengan Pemda Kalimantan

Pengembangan PKSN Paloh-Aruk, Entikong, Nanga Badau, dan Nunukan serta Pembangunan Kecamatan Lokasi Prioritas

Perundingan dan Penegasan Batas Wilayah Negara RI – Malaysia dalam Penyelesaian 9 (Sembilan) Outstanding Boundary Problem

Pengembangan Pusat Pelayanan CIQS Terpadu di 4 PKSN

Mengembangkan Pusat Kegiatan Hankam Negara di Beberapa Wilayah yang Memiliki Outstanding Border Problem dan PKSN

Slide - 102

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA Progres Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu

Fokus Kemen. PUPERA (Cipta Karya)

3. Zona Pendukung PLBN

2. Zona Sub Inti PLBN • •

• •

Perumahan Pegawai Sarpras Linkungan

•

Rest Area Pasar

Public Area

1. Zona Inti PLBN Bangunan Pos Lintas Batas

2015

2016

Ground Breaking

Perlu kontribusi K/L lain utamanya dalam penyediaan fasilitas CIQS Berfungsi Terpadu

Pembangunan Zona Inti PLBN

PLBN Aruk Kab. Sambas

2017

Pembangunan Zona Sub Inti dan Zona Pendukung PLBN

2018

2019

PLBN Nanga Badau

Kab. Kapuas Hulu

PLBN Skouw

PLBN Entikong

Kota. Jayapura

Kab. Sanggau

PLBN Motaain Kab. Belu

PLBN Wini Kab. TTU

PLBN Motamasin Kab. Malaka

Slide - 103

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN (1/2)

Upaya Penyelesaian 9 Outstanding Border Problems

Pemenuhan Kebutuhan Listrik Patroli batas darat.

Pembangunan Jalan Poros Desa Fokus Pembangunan Jalan ke Perbatasan Akses ke Aruk (Kab. Sambas) dari Pontianak (312,66 Km) Akses ke Entikong (Kab.Sanggau) dari Pontianak (261,58 Km) Akses ke Nanga Badau (Kab.Kapuas Hulu) dari Pontianak (782,53 Km)

Pembangunan Jalan Pararel Perbatasan

Pembangunan PLBN Terpadu

77

Slide - 104

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN (2/2)

Pembangunan Titik Referensi Upaya penyelesaian over claiming batas dan batas ZEE.

Fokus Pembangunan Jalan ke Perbatasan Malinau – Long Bawan – Long Midang Mensalong – Tau Lumbis Lingkar Pulau Sebatik Pembangunan Jalan Lingkungan dan Jalan Desa

Pembangunan Jalan Pararel Perbatasan

Pembangunan PLBN Terpadu Pembangunan PLTS/PLTA

79

Slide - 105

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA PEMBANGUNAN JALAN PERBATASAN KALIMANTAN

Kalimantan Barat Temanjuk-Aruk-SeluasBalai KaranganSepulau-Nanga BadauPutusibau-Batas Kaltim Sp.Tanjung-Aruk-Batas Sarawak Balai KaranganEntikong-Batas Sarawak Nanga Badau-Batas Sarawak

•

KALIMANTAN

Akses Air Minum Layak

• • •

Jalan Perbatasan

NUSA TENGGARA TIMUR

•

•

• PAPUA

•

• •

•

Motaain-SilawanSalore-Haliwen Haliwen-SadiAsumau-HaekesakTuriskain Jayapura-ArsoWaris-Yeti

Kalimantan Utara Bts.Kaltim/KaltaraLong NawangBulungan-MalinauSimanggaris-Sei Ular Malinau – Long Bawan – Long Midang Mensalong – Tau Lumbis

•

•

•

• •

Haekesak-FulurNualain-Henes Nualain-Dafala

Yeti-Uorun-Oksibil

•

Kalimantan Timur Bts.Kalbar/KaltimLong PahagaiBts.Kaltara

Dafala-Laktutus Laktutus-Motamasin (Mot Amauk)

Oksibil-Tn.MerahMuting-Merauke Slide - 106

PERBATASAN TEMAJUK - SEBATIK Spam Di Kawasan MBR

Pembangunan rumah khusus daerah perbatasan 230 KK di Kec Krayan Selatan dan 845 KK di Kec Lumbis Ogong

Pembangunan Jalan Akses Jembatan Tayan (3,5 km)

Pembangunan Jalan Baru Rasau - Sepalau 1 (RasauBadau) "A1“ (4,4 km)

Pembangunan Jalan Baru Teberau - Bts. Kec. Siding/ Seluas 1 (Batas Kab. Sanggau - Batas Kab. Sambas) "A1“ (3,5 km)

Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau - Sekadau (Relokasi) (2 km)

Pembangunan Bendungan Kapuas Hulu

Infrastruktur Air Limbah

Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Putussibau Nanga Era - Bts Kaltim

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan

Pembangunan Jalan Tebas Sentebang Tn.Hitam – Jeruju - Liku Merbau Temajok

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan

Lanjutan Pembangunan Fasilitas dan Penggenangan Embung Sebatik ( M3/Det) Kabupaten Nunukan

Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Galing - Aruk

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Temajuk Gunung Kukud Simpang Tanjung DD Bendungan Segedong Kab. Pontianak Pembangunan Jalan Baru Teberau - Bts. Kec. Siding/ Seluas 1 (Batas Kab. Sanggau Batas Kab. Sambas) "A1“ (3,5 km)

Pembangunan Jalan Baru Bts. Kec. Sekayan - Entikong/ Bts. Kab.Sintang Sanggau "O2“ (4,4 km)

Pembangunan Embung di Kabupaten Melawi (Tahap II)

Pembangunan Embung di Kabupaten Sintang (Tahap I)

Slide - 107

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA LOKASI PRIORITAS

Batas No. 1 1

Provinsi 2 Kalimantan Barat

Kabupaten/ Kota 3

3

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Lokpri

Lokpri Penanganan Tahun 2015

Lokpri Penanganan Tahun 2016

Lokpri Penanganan Tahun 2017

Lokpri Penanganan Tahun 2018

Lokpri Penanganan Tahun 2019

Sambas

4 D

5 Sajingan Besar

6 Sajingan Besar

7 Sajingan Besar

8 Sajingan Besar

9 Sajingan Besar

10 Sajingan Besar

Bengkayang

D

Jagoi Babang

Sanggau Sintang

D D D D D D D D

Jagoi Babang Siding Sekayam Ketungau Tengah Ketungau Hulu Puring Kencana Batang Lupar Embaloh Hulu Puttussibau Utara Puttussibau Selatan

Ketungau Hulu Puring Kencana

Jagoi Babang Siding Sekayam Ketungau Tengah Ketungau Hulu Puring Kencana Batang Lupar

Jagoi Babang Siding Sekayam Ketungau Tengah Ketungau Hulu Puring Kencana Batang Lupar Embaloh Hulu Puttussibau Utara

Jagoi Babang Siding Sekayam Ketungau Tengah Ketungau Hulu Puring Kencana Batang Lupar Embaloh Hulu Puttussibau Utara Puttussibau Selatan

Jagoi Babang Siding Sekayam Ketungau Tengah Ketungau Hulu Puring Kencana Batang Lupar Embaloh Hulu Puttussibau Utara Puttussibau Selatan

Mahakam Ulu

D

Long Apari

Long Apari

Long Apari

Long Apari

Long Apari

Long Apari

D D

Long Pahangai Maratua

Long Pahangai

Berau

Long Pahangai Maratua

Long Pahangai Maratua

Long Pahangai Maratua

Long Pahangai Maratua

D D D D D D D D D/L L D/L D D/L D/L D/L

Pujungan Kayan Hilir Bahau Hulu Kayan Selatan Kayan Hulu Lumbis Ogong Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Timur Sebatik Sebatik Utara Krayan Selatan Krayan Simanggaris Tulin Onsoi

Pujungan

Pujungan

Kayan Hulu Lumbis Ogong Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Timur Sebatik Sebatik Utara

Kayan Hulu Lumbis Ogong Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Timur Sebatik Sebatik Utara

Simanggaris

Krayan Simanggaris

Pujungan Kayan Hilir Bahau Hulu Kayan Selatan Kayan Hulu Lumbis Ogong Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Timur Sebatik Sebatik Utara Krayan Selatan Krayan Simanggaris Tulin Onsoi

Pujungan Kayan Hilir Bahau Hulu Kayan Selatan Kayan Hulu Lumbis Ogong Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Timur Sebatik Sebatik Utara Krayan Selatan Krayan Simanggaris Tulin Onsoi

Pujungan Kayan Hilir Bahau Hulu Kayan Selatan Kayan Hulu Lumbis Ogong Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Timur Sebatik Sebatik Utara Krayan Selatan Krayan Simanggaris Tulin Onsoi

Kapuas Hulu

2

D/L

Malinau

Nunukan

Sekayam

Slide - 108

KONEKTIVITAS

Slide - 109

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran 1. LAUT • Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi) • Rata-rata dwelling time (hari) 2. KERETA API • Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda(Km) 3. JALAN • Terbangunnya jalan baru (Km) • Pengembangan jalan tol (Km) 4. UDARA • Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara yang ada 5. KEPERINTISAN • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Darat (trayek) • Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas) 6. PERKOTAAN • Pangsa pasar angkutan umum (%) • Pengembangan kereta perkotaan (kota) • Pengembangan BRT (kota besar) 7. KESELAMATAN • Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api) • Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi baseline) 8. TELEKOMUNIKASI • Jaringan tulang punggung serat optik nasional di ibukota kabupaten/kota

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2019 Arah Kebijakan:

163 7–8

40 5–6

45 4–5

40 4–5

163 (kumulatif) 3–4

954,43

186,99

619,49

902,3

3.258 (kumulatif)

1.268 820

512 135

490 104

502,5 253

2.650 (kumulatif) 1.000 (kumulatif)

1

15

15 (lanjutan)

12 (lanjutan)

15 (kumulatif)

76

86

93

140

193

181

210

229

237

261

115

216

228

240

265

208

217

298

364

470

3

4

4

4

5

23 2 17

24 3 (kumulatif) 17 (kumulatif)

26 5 (kumulatif) 20 (kumulatif)

28 7 (kumulatif) 23 (kumulatif)

32 10 (kumulatif) 34 (kumulatif)

0,042

0,039

0,035

0,032

< 0,025

16

20

26

32

50

372

422 (kumulatif)

446 (kumulatif)

478 (kumulatif)

514 (kumulatif)

1. Mempercepat pembangunan transportasi yang memperkuat konektivitas nasional (laut, darat dan udara) 2. Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis 3. Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik nasional 4. Pembangunan transportasi multimoda untuk mendorong penurunan biaya logistik nasional 5. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan 6. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan 7. Mempercepat pembangunan infrastruktur broadband dan menjangkau seluruh wilayah R.I

8. Mengembangkan transportasi massal perkotaan Kebijakan terkait Revolusi Mental:  Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris  Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan pembangunan yang merata dan pembangunan maritim  Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 110

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG • • -

• -

KSPN Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan PKN/PKW Pengembangan Bandara Kab. Nunukan Pengembangan Bandara Yuvai Semaring Long Bawan Kab. Nunukan Pengembangan Pelabuhan Tarakan ( Tengkayu) Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat di Pesawan Tg.Selor Pengembangan Pelabuhan Tanun Taka Pembangunan Pelabuhan Bebatu (Kabupaten Tanah Tidung) Pembangunan Jalan Mesalong-Sasipu--Tou Lumbis Pembangunan Jalan Long Nawang – Metulang – Long boh – Bts Kaltim Pengembangan Trayek AKDP (Antar Kota antar Provinsi) dan Lintas Batas Negara; Tanjung Selor - Tanjung Redep (KALTIM); Malinau Kota- pakingsemamu-binuang-long bawan-long midang-batas negara malaysia; Mensalong - tau lumbis -batas negara malaysia; Mensalong-seimenggarisbatas negara malaysia Pengembangan layanan angkutan pemadu moda Kota Tarakan, Tanjung Selor, Nunukan, Malinau dan KTT Pembangunan Bandar Udara Sebatik Pengembangan Pelabuhan Nunukan Pengembangan Pelabuhan Sebatik Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebatik Peningkatan Bandara Perintis Binuang Kec. Krayan Selatan Pembangunan Jalan Perbatasan Long Bawan - Long Midang - Batas Negara Pembangunan Jalan Perbatasan Long Bawan - Long Layu Pembangunan Jalan 2 Jalur 4 Lajur Lingkar Pulau Sebatik Pengembangan Bandara Long Apung KEK/Kawasan Industri Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan Pembangunan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning Pembangunan Jalan Penghubung Kab. Bulungan – Tarakan Pembangunan Jembatan Pendukung Pengembangan Kota Baru Tarakan PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Tanjung Selor/Tarakan

Slide - 111

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Slide - 112

• • -

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

KSPN/ PKSN Pembangunan Bandara Maratua Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot Pembangunan jalur KA antara Muara Wahau - Lubuk Tutung Pembangunan jalur KA antara Murung Raya – Kutai Barat – Paser – PPU– Balikpapan Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan Pembangunan Bandara Tana Paser Pembangunan Bandara Samarinda Baru Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Pasir Pembangunan Faspel Laut Kuala Semboja Pembangunan jalur KA antara Balikpapan – Samarinda Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang Pembangunan Bandara Maratua Pembangunan Jembatan Pulau Balang Pembangunan Jalan Tol Samarinda – Balikpapan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Dinding Kab. Kutai Barat Pembangunan Jalan Lingkar Samarinda Pembangunan Jembatan Tol Balikpapan – PPU PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Samarinda* Pengembangan Bandara Data Dawai PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Balikpapan* Pembangunan Bandara Perintis Long Apari Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Dinding Kab.Kutai Barat Pembangunan Jalan Long bagun - Long Pahangai Pembangunan Jalan Long Pahangai - Tiong Ohang Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiong Ohang - Long Pahangai Pengembangan Bandara Long Bawan KEK/Kawasan Industri Pembangunan Jalan Akses Maloy Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy Pengembangan Bandara Bontang Pengembangan TPK Kariangau Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran Pembangunan Faspel Laut Palaran Pembangunan faspel Maloy/Sangkulirang (CPO) Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy/Sangkulirang Pembangunan Jalan Sangkulirang-Taliyasan-Guntur-Tanjung Redep Pembangunan Jembatan Kelay Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Integrated Mining Development MEC Coal Project*

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL BALIKPAPAN – SAMARINDA - MALOY Pembangunan Jalan Akses Maloy

Pembangunan Jalan Sangkulirang-TaliyasanGuntur-Tanjung Redep

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaandi Kab Kutai Kartanegara

Pembangunan Bendung Sidomukti Kab. Kukar

a.

b.

c.

d.

Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan Kota Balikpapan Lanjutan Pembangunan Bendungan Teritip Kota Balikpapan Pembangunan Embung Wain 2 dan 3 kota Balikpapan (2 Bh/30.000 m3) Pembangunan Check Dam DTA Bendali II Kota Balikpapan

Pembangunan Jalan Lingkar Samarinda

SPAM MBR dan SPAM IKK di Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Kutai Timur

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang Infrastruktur Air Limbah di Kota Balikpapan dan Samarinda Pembangunan Jembatan Pulau Balang II (MYC) di Kota Balikpapan

Pembangunan Jalan Tol BalikpapanSamarinda

Slide - 113

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT (1/2)

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG • • -

• -

KSPN/ PKSN Pembangunan Jembatan Kapuas II Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Putussibau - Nanga Era - Bts Kaltim PKN/PKW Pengembangan Bandara Supadio Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang) Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Padang Tikar Pembangunan Jembatan Tayan Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sekadau Pengembangan Pelabuhan Pontianak,Pantai Kijing* PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Pontianak Pembangunan Jalan Tebas-Sentebang-Tn.Hitam-Jeruju-Liku - Merbau – Temajok Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Galing – Aruk Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberau Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau - Bts Kec Sekayam - Bts. Kab. Sintang Pembangunan Bandara Perintis di Provinsi Kalbar (Sintang) Tebelian Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike KEK/Kawasan Industri Pembangunan faspel laut Sintete Peningkatan Jalan Siduk - Sei Keli – Nangatayap Peningkatan Jalan Ketapang - Siduk - Sukadana - Teluk Batang Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sintete* Pembangunan Bandara Singkawang

Slide - 114

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT (2/2)

Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Galing - Aruk Pembangunan Jalan Tebas Sentebang - Tn.Hitam – Jeruju - Liku - Merbau - Temajok

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan

Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pembangunan Jalan Baru Rasau - Sepalau 2 (Rasau-Badau) "O2"

Pembangunan Jalan Baru Rasau - Sepalau 1 (Rasau-Badau) "A1"

Pembangunan Bendungan Segedong a.Pembangunan Jalan Akses Jembatan Tayan b.Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau - Sekadau (Relokasi) c.Pembangunan Jembatan Tayan

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak Pembangunan Jembatan Kapuas II Pembangunan Outer Ring Canal Kota Metropolitan Pontianak Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan

Infrastruktur Drainase Perkotaan

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberau - Bts. Kec. Siding - Bts. Kab. Sanggau – Bts. Kec. Sekayam - Bts. Kab. Sintang

Pembangunan Jalan Siduk - Sei Keli Nangatayap

Pembangunan Jalan Ketapang - Siduk Sukadana - Teluk Batang

Infrastruktur Air Limbah

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Kota Ketapang

Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas Slide - 115

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG • • -

-

PKN/PKW Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau- MartapuraBandara Syamsoedin Noor – Banjarmasin Pembangunan jalur kereta api : Banjarmasin Pelaihari Batu Licin Sengayam Tanah Grogot Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya Pembangunan Faspel Laut Pelaihari/Swarangan Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito) Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari Peningkatan Jalan Ambungan - Tajau Pecah Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Banjarmasin KEK/Kawasan Industri Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku) Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam Pembangunan Faspel Laut Marabatuan Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang- Batu Licin Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas Batulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin-Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe Pembangunan Jalan Lingkar (Sei Ulin dan Batu Licin) Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku*

Slide - 116

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH (1/2)

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG • • -

KSPN/ PKSN Pengembangan Pelabuhan Laut Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai PKN/PKW Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rambambang – palangkaraya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas) Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya Pengembangan Bandara Tjilik Riwut Pembangunan Bandara Muara Teweh Baru Pengembangan Pelabuhan Laut Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang Pengembangan Pelabuhan Bagendang* Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat Peningkatan Jalan Palangka Raya-Bukit Liti-Bukit Batu-Buntok-Ampah Pembangunan Jalan Sampit - Samuda -Ujung Pandaran Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senamang - Bts Kalbar Pembangunan Jembatan Tumbang Samba Pengadaan Bus Air PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Palangkaraya Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru

Slide - 117

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH (2/2)

Banjarmasin-Batulicin-Palangkaraya a. Infrastruktur Kawasan Perkotaan Kota Palangkaraya b.Infrastruktur Air Limbah Kota Palangkaraya c. Infrastruktur Drainase Perkotaan kota Palangakaraya d.SPAM di Kawasan MBR Kota Palangkaraya

a. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kab. Kotabaru b.Infrastruktur Air Limbah Kab Kota Baru c. Pembangunan SPAM di Kabupaten Kotabaru d.Pembangunan SPAM IKK di Kabupaten Kotabaru e.Pembangunan SPAM di Kab. Kotabaru f. Spam Perdesaan Kab. Kotabaru

Pembangunan Jembatann Maluenn Kab. Kapuas a. Infrastruktur Air Limbah diKabupaten Kapuas b. SPAM Perdesaan Kab. Kapuas

Pembangunan Jalan Palangkaraya-BukittlitiBkt.Batu-Buntok-Ampah

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kab. Kota Baru

a.Pembangunan Embung Tala b.Pembangunan Air Baku Banjar Bakula

Pembangunan SPAM Banjar Bakula a. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti ( Pelabuhan Trisakti - Liang Anggang ) b. Pembangunan Jembatan Sei Basirih c. Pembangunan Fly Over Gatot Subroto

a.Infrastruktur Air Limbah Kab Tanah Bumbu b.Infrastruktur Drainase Perkotaan Kab. Tanah Bumbu c. Pembangunan SPAM Kawasan MBR Kab. Tanah Bumbu d.Pembangunan SPAM IKK di Kabupaten Tanah Bumbu

Pembangunan Jalan Lingkar dalam Batulicin

Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut

Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin Pembangunan Pengaman Pantai Rindu Alam

Slide - 118

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL SEBARAN KOTA-KOTA TEPI SUNGAI

Nunukan

Tarakan Tanjung Selor

Tanjung Redeb Singkawang Mempawah

Putussibau Sanggau

Sangata

Sintang

Pontianak

Sistem perkotaan nasional berbasis sungai (waterfront city) yaitu kotakota yang berkembang di tepi tubuh air (sungai besar atau laut) : PKN Banjarmasin-Banjarbaru, PKN Palangkaraya, PKN Pontianak, PKN Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Bontang, PKN Tarakan, PKW Sampit, PKW Pangkalan Bun, PKW Singkawang, PKW Mempawah, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Putussibau, PKW Ketapang, PKW Kuala Kapuas, PKW Buntok, PKW Muarateweh, PKW Martapura, PKW Marabahan, PKW Sangata, PKW Nunukan, PKW Tanjung Selor, PKW Tanjung Redeb, dan PKW Tanah Grogot

Muara Teweh

Balikpapan Ketapang

Palangkaraya

Pangkalan Bun

Buntok Tanah Grogot

 Dikembangkan dengan pola pikir bahwa tubuh air sebagai halaman depan

Kuala Kapuas Sampit

Banjarmasin

Slide - 119

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL PEMBANGUNAN KA TRANS KALIMANTAN

BALIKPAPAN - SAMARINDA: • Review Basic Desain/Trase & Detail Desain (2015) • AMDAL dan Larap (2016) • Pengadaan lahan (2016-2017) • Konstruksi (2018-2019)

SAMARINDA

89 km BALIKPAPAN

234 km TANJUNG

196 km

PALANGKARAYA

194 km

BANJARMASIN

TANJUNG – BALIKPAPAN : • Kajian Kelayakan & Trase (2015) • Detail Desain (2016) • AMDAL dan Larap (2016) • Pengadaan lahan (2017-2019) • Konstruksi segmen Tanjung – Tanah Grogot & Tanah Grogot – Balikpapan (2018-2019) BANJARMASIN – TANJUNG : • Kajian Tras e & Desain (2015) • AMDAL dan Larap (2016) • Pengadaan lahan (2017-2018) • Konstruksi segmen Tanjung – Rantau & Rantau – Banjarmasin (2018-2019)

BANJARMASIN – PALANGKARAYA : • Kajian Kelayakan & Trase (2015) • Detail Desain (2016) • AMDAL dan Larap (2016) • Pengadaan lahan (2017-2018) • Konstruksi segmen Banjarmasin – Pulang Pisau & Pulang Pisau – Palangkaraya (2018-2019)

Slide - 120

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL PT. KERETA API BORNEO

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN OLEH SWASTA DI KALIMANTAN TIMUR

INISIATOR PROYEK

:

PT. Kereta Api Borneo

RENCANA

:

JALUR KERETA API

:

Produksi Batubara jangka waktu 20 thn sebesar 45 juta ton (estimasi). Perkeretaapian Khusus PT. Kereta Api Borneo akan digunakan untuk mendukung kegiatan utamanya sendiri. Murung Raya – Kalipapak – Kota Bangun – Samarinda – Balikpapan, melintasi 4 Kabupaten: Penajam Paser Utara – Paser – Kutai Kartanegara dan Kutai Barat (± 285 Km)

SPESIFIKASI

:

1) 2) 3) 4)

Jalur KA tunggal sepanjang 285 km lebar sepur 1435 mm & menggunakan traksi diesel; pelabuhan khusus Dengan mengapalkan s/d berat mati 100.000 ton dan 15 m draft; dan Sarana type diesel, axle load 25 ton, dan kecepatan 80 km/jam. Investasi : US$ 2.423,11 Juta

PERKERETAAPIAN BATU BARA PT. TRANS KUTAI KENCANA

Inisiator proyek: PT. Trans Kutai Kencana Tujuan: Mengembangkan perkeretaapian khusus di Provinsi Kalimantan Timur berupa pengangkutan batubara dan pembangunan pelabuhan di Muara Bengalon – Lubuk Tutung. Jalur Kereta Api: Jalur kereta api di Kabupaten Kutai Timur dari Muara Wahau menuju Muara Bengalon sepanjang 130 Km. Spesifikasi: •Lebar Spur 1435 mm. •Kapasitas 34 Mtpa. Perkiraan Investasi : Rp. 11 triliun

Perlu Tindak Lanjut: 1. Usulan revisi pp 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian 2. Pembentukan Konsorsium untuk KA Khusus

Slide - 121

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA Nama Proyek dan Lokasi

Persiapan

Sedang Berjalan

APBN/D (termasuk Loan)

✓

✓

BUMN

Swasta

Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99km) (Perpres No.3 Tahun 2016)

Proyek

Balikpapan Samarinda Toll Road, East Kalimantan

Perkiraan Nilai Investasi (USD juta) 1,200.00

Status

• Dukungan Pemprov Kaltim berupa pembukaan lahan dan pekerjaan tanah serta pembebasan lahan; • Sudah ada Surat Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan untuk trase jalan yang melintasi Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM); • Progres pengadaan lahan 85 % • Tahun 2015 Pemprov Kaltim mengalokasikan pekerjaan konstruksi sebesar 1,5 T Seksi 1 APBD : sudah terkontrak 20,3 km, APBN Jembatan Manggar 603 M (MYC 2015-2017) sudah disetujui oleh Menkeu • Dalam proses lelang untuk ruas yang menggunanakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) : Prakualifikasi telah selesai dengan 4 konsorsium yang lolos prakualifikasi

✓

Tindak Lanjut • Percepatan penyelesaian proses lelang Badan Usaha oleh BPJT untuk ruas yang akan menggunakan skema KPBU. • Percepatan proses pengadaan untuk lahan yang tersisa.

• Dalam proses persiapan penerbitan Request for Proposal (RFP)

Slide - 122

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL PEMBANGUNAN BANDARA

Pembangunan Bandara Samarinda Baru Termasuk Kegiatan Strategis RPJMN 2015-2019 di Provinsi Kalimantan Timur.

Percepatan Pelaksanaan Pembangunan: 1. Pemerintah Pusat Berkomitmen Membantu Penyelesaian Pembangunan Sisi Udara. 2. Pada Tahun 2016 Rencana Pembangunan Sisi Udara Sudah Dianggarkan di Kementerian Perhubungan. 3. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Sisi Udara Tahun 2016, Terkendala Penyerahan Aset Dari Pemerintah Provinsi Kepada Kementerian Perhubungan. 4. Diharapkan Pemerintah Provinsi Dapat Mengkoordinasikan Permasalahan Aset Sisi Udara dengan Kementerian Perhubungan. Slide - 123

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KALIMANTAN

Slide - 124

PENUTUP

Slide - 125

PENUTUP (1/3) 

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.



Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD) dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas (Bappeda) bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.



Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan dengan SKPD dilakukan pendekatan:  Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya  Pengujian pada setiap program/kegiatan:  Apakah proyek ini perlu?  Apakah proyek ini perlu sekarang?  Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini?  Apakah proyek akan dapat lebih efisien? Slide - 126

PENUTUP (2/3) 

Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota dan antarwilayah di Kalimantan perlu diperhatikan:  Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)  Perkuatan DAK yang proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional 



Pengenalan perencanaan berbasis sistem integrasi untuk Kabupaten/Kota

Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.

Slide - 127

PENUTUP (3/3) 

Pengembangan wilayah Kalimantan dalam Rencana Kerja Pemerintah ke depan diarahkan pada : • Percepatan pusat-pusat pertumbuhan dengan komoditas prospektif (nilai tambah dan kesempatan kerja tinggi) • Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim • Keterkaitan antara pusat pertumbuhan tersebut dengan daerah sekitar melalui konektivitas dan energi • Peningkatan kemampuan SDM terampil • Deregulasi terhadap aturan yang menghambat pelaksanaan investasi • Pembangunan daerah tertinggal dengan: • Pemberdayaan ekonomi lokal • Akses transportasi lokal • Pemenuhan infrastruktur dasar • Pembangunan kawasan perkotaan • Kota layak huni, hijau, cerdas • Pembangunan kawasan perdesaan • Mewujudkan kemandirian masyarakat  desa mandiri dan berkelanjutan • Pembangunan kawasan perbatasan melalui security approach dan prosperity approach)

Slide - 128

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

• Ratas Kerangka Ekonomi Makro dan Resource Envelope

Jan • Sinkronisasi Data Dokumen Perencanaan dan Penganggaran • Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Feb

• Musrenbangprov • Rangkaian Musrenbangnas

Mar

Apr

• Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif • SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif • Rakorbangpus  Multi – Pihak  Tiga Pihak • Penyusunan Rencana Kerja K/L

• Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak

• Penyampaian dan Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentang Pagu Anggaran K/L

Mei

Jun

• Rancangan RKP • Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ke DPR • Pembicaraan Pendahuluan

Jul

Agust

• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP • Perpres RKP • Penelaahan RKA-KL • Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN

• Penetapan UU APBN • Surat Menkeu tentang Kesepakatan Pemerintah - DPR • Penelaahan RKA K/L

Sep

• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

Okt

• Finalisasi DIPA • Kepres APBN • Kepres RKP

Nov

Des

• Kepres Alokasi Anggaran

Slide - 129

Slide - 130

LAMPIRAN

Slide - 131

PRIORITAS NASIONAL LAINNYA DALAM RKP 2017

Slide - 132

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• • • •

Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Slide - 133

REVOLUSI MENTAL Sasaran dan Arah Kebijakan 2014 (Baselin e)

2015

2016

2017

2019

3,61 *)

3,59 *)

3,63 *)

3,70 *)

3,75 *)

*)

*)

*)

*)

*)

 Persentase kepuasan publik atas penanganan perkara

*)

*)

*)

*)

*)

 Efektivitas pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

 Peningkatan semangat persaingan yang sehat (cooperate and compete)

*)

*)

*)

*)

*)

 Perilaku hidup bersahaja, hemat, bersih dan sehat

*)

*)

*)

*)

*)

 Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)

*)

*)

*)

*)

*)

 Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Sasaran 1. Meningkatnya Integritas  Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5)  Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1)  Persentase aparatur Pemerintah/ Penegak Hukum yang mendapat sanksi

karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum

 Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundang-

undangan  Efektivitas belanja pemerintah (manfaat, biaya dan kualitas)

2. Meningkatnya Etos Kerja  Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L, Legislatif, dan Pemerintah Daerah  Peningkatan produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlah wiraswasta, hasil riset, publikasi ilmiah)  Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja  Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

3. Meningkatnya Gotong Royong

 Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikalisme dan

terorisme  Indeks Ketahanan Keluarga (angka perceraian, anak terlantar)

*) Kunci Revolusi *) *) *) *) K/L *) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Mental masing-masing

Arah Kebijakan Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik 1. Penegakan hukum dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat 2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat 3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan 4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik Reformasi Birokrasi Pemerintahan 1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan Birokrasi yang responsif) 2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif 3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam birokrasi Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif , dan professional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan 2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri 3. Internalisasi nilai-nilai persaingan yang sehat (cooperate and compete, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa 1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras) 2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (bullying free school environment) 3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi) 4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik 1. Ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian 2. Pembangunan karakter melalui media publik

Slide - 134

REVOLUSI MENTAL Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

LEVEL 1

Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenpar, Kemendikbud KPPU, Kemenpora, Kemristekdikti, Kemen PDTT, Kementan, Kemen KP

Kemandirian Ekonomi

Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemen PPPA, BKKBN,

Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik

PERUBAHAN CARA PANDANG, SIKAP, PERILAKU YANG BERORIENTASI KEMODERENAN

-

-

Kepribadian dalam Kebudayaan

Kemendikbud, Kemenag, Kemristekdikti Kemendagri, Kemensos, Kemenhan

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

-

Meningkatnya INTEGRITAS: jujur, disiplin, tanggung jawab, sportif, adil dan taat hukum Meningkatnya ETOS KERJA: optimis, kerja keras, berprestasi, pantang menyerah, mandiri, produktif, hemat, kreatif, inovatif, berprestasi, dan pelayanan publik yang prima Menguatnya GOTONG ROYONG: kerja sama, toleran, saling menghargai, kemaslahatan umum

Penegakan Hukum dan Kelembagaa n Politik

Kemenkumham, POLRI, MA, Kejagung, MK, KY, KPK, Kemendagri, KPU

Kedaulatan Politik

Reformasi Birokrasi Pemerintaha n

Kemen PANRB, Kemendagri, Bappenas, LAN, BPKP, BKPM Slide - 135

REVOLUSI MENTAL Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik LEVEL 2

Kemendagri, KPU

Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik

POLRI, Kejagung, MA, Kemenkumham, KPK, semua K/L/Pemda

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

Kemenkumham, Bappenas, semua K/L/Pemda

Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan

Penegakan Hukum yang Berkualitas

Kemenkumham, Polri, Kejagung, MA, KPK, K/L terkait

Slide - 136

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Sasaran dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan: Sasaran

 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun  Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B  Persentase SD/MI berakreditasi minimal B  Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

2014 (Baseline) 8,2 tahun 94,1% (2013) 50,4% (2013) 68,7% 62,5%

2015

2016

2017

2019

8,3 tahun 94,8%

8,5 tahun 95,1%

8,6 tahun 95,4%

8,8 tahun 96,1 %

55,9%

58,8%

61,8%

68,4 %

73,9% 68,7%

76,5% 71,8%

79,0% 74,8%

84,2% 81,0%

 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B  Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B

73,5% 48,2%

77,2% 53,8%

79,1% 56,6%

80,9% 59,4%

84,6% 65,0%

 Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20%

0,85 (2012) 0,53 (2012)

0,86

0,87

0,88

0,90

0,58

0,58

0,59

0,60

(2012) 375 382 396

n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a.

(2018) 427; 50 438; 50 446; 45

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

n.a.*

penduduk terkaya  Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya  Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) **

- Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara) - Sains (Ranking 64 dari 65 Negara) - Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)  Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak

menyontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme).  Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment).

n.a.* Revolusi Mental n.a.*  Kurikulum dan pembelajaran yang progresif sesuai Keterangan: *) Proses Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci

kebutuhan zaman. **) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel 3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru 4. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan 5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini 6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja 7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Kebijakan Terkait Revolusi Mental 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa 2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan 3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos) Slide - 137

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemen PUPR, Kemenkominfo, Kemen PDTT, Pemda, PLN

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Kemendikbud, Kemenag Kemenristekdikti, Kemen PANRB, Kemen PDTT, Kemenkeu, Pemda

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Pemda

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Pemda

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Pemda

Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas

Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti

Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan

Slide - 138

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Merata Kemenristekdikti, Kemenag:

LEVEL 2 Kemendikbud, Kemenag: • Pemetaan dan Audit guru yang berhak mendapat tunjangan profesi • Penyediaan tunjangan profesi guru berdasarkan kinerja guru • Penyediaan tunjangan khusus bagi guru di daerah 3T/perbatasan

Revitalisasi LPTK

• Sistem penerimaan calon mahasiswa LPTK yang selektif • Reformasi pendidikan keguruan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama

Kemendikbud, Kemenag: •

Pemetaan kebutuhan guru baru per bidang studi per daerah

Pemda: • Penyediaan asrama/rumah dinas guru di daerah 3T • Penyediaan tunjangan daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

Peningkatan Kesejahteraan Guru

Kemendikbud, Kemenag:

Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Peningkatan Profesionalisme Guru

• Sertifikasi guru • Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan • Penilaian Kinerja Guru

Kemenristekdikti: • Penguatan LPTK

Pemda: • Revitalisasi KKG/MGMP/KKKS/MKKS

Kemendikbud, Kemenag: • Pemetaan kebutuhan guru berdasarkan rasio guru:murid per sekolah • Penempatan Guru Garis Depan (GGD)

Kemen PDTT: • Pemetaan kebutuhan guru di daerah 3T

Kemen PANRB: • Penetapan kuota formasi guru sesuai dengan peta kebutuhan

Distribusi dan Pemerataan Guru

Kemenristekdikti: •

Pengiriman guru dari program SM-3T sesuai kebutuhan daerah

Pemda: • • •

Pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah sesuai kewenangan Pengangkatan guru baru yang terkendali sesuai formasi Pengendalian pengangkatan guru honor oleh sekolah Slide - 139

PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran dan Arah Kebijakan No 1

Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan proksi: • Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) • Kunjungan Antenatal (K4) (persen) b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi: • Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)

2

Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi HIV (persen) b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

3

Meningkatnya Perlindungan Finansial a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)

Baseline (2014)

2015

2016

2017

2019

346 (SP, 2010)

n.a

n.a

n.a

306

70,4 (2013)

75,0

77,0

79,0

85,0

70,4 (2013)

72,0

74,0

76,0

80,0

32 (2012)

n.a

n.a

n.a

24

71,3 (2013)

75,0

78,0

81,0

90,0

32,9 (2013)

31,3

30,5

29,6

28,0

2,60 (2012)

2,37

2,36

2,33

2,28

0,46 (2014)

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat

297 (2013)

280

271

262

245

7,2 (2013)

6,9

6,4

5,9

5,4

4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

25,8 (2013)

25,0

24,6

24,2

23,4

15,4 (2013)

15,4

15,4

15,4

15,4

51,8 (Okt, 2014)

Arah Kebijakan 1. Memperkuat upaya promotif dan preventif 2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Pembiayaan kesehatan. • Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan • Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan • Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan

Kebijakan terkait Revolusi Mental:  Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)  Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)

60,0

4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Keterangan: Data Kab/Kota AKI dan AKB diperoleh survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun a. Jumlah yang memilikimelalui minimal 1 RSUD yang 10 (2014) 94

68,0

77,0

Min. 95

190

287

481

 Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll) Slide - 140

PEMBANGUNAN KESEHATAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1

Kemenkes, Kemenpora, Kemendikbud, BPOM, BPJS, Kementan, Kemen KP, Kemensos, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemenkeu, Kemen PDTT, Kemen PANRB, Kemenkominfo, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, BPOM, Kemen LHK, Kemenaker, Kemen PUPR, Kemendagri, Pemda

BKKBN, Kemenkes, BPS, Kemensos, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda

Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat

Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kemenkes, BPJS, Kemensos, BPS Kemen PANRB, Kemenristekdikti, BPOM, Pemda

Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kementan, Kemendag, BKKBN, BPOM, Kemenag, Kemensos Kemen PPPA, Kemenkominfo Kemen PUPR, Kemen KP, Kemen PDTT, Kemendagri

Slide - 141

PEMBANGUNAN KESEHATAN Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat” Komenkominfo, Kemenkes, BPJS

LEVEL 2

Kemen PANRB, Kemenaker Olahraga dan deteksi dini penyakit di kantor

Kementan, Kemenkes

BPOM

Kemenag

Kampanye, Deteksi dini dan pencegahan penyakit

Kantin sekolah sehat, UKS, kampus bebas Narkoba

Karang Kitri, Konsumsi buah dan sayur lokal

Keamanan jajanan sekolah , pengawasan label dan iklan

Senam, Poco-Poco, Olahraga rekreasi, Lomba Olahraga, Sentra Olahraga

Kemen PANRB, Kemenpora, Pemda

Lapangan desa, car free day, Jalur sepeda dan pejalan kaki, Kawasan tanpa rokok,

Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat”

Ceramah agama, penyuluhan kesehatan calon pengantin, Pesantren sehat

Kemenkeu

Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag

Pengelolaan Sampah, pencegahan kebakaran hutan

Peningkatan cukai rokok

Kemenhub POLRI

Keselamatan Berkendara, Konektivitas moda transportasi

Gemar makan ikan, Perbaikan gizi balita dan ibu hamil

Air bersih, sanitasi, ruang terbuka di perumahan, Posyandu

Kemen KP, Kemenkes

Pemda

Kemen LHK

Kemen PUPR, Kemendes PDTT, Kemensos

Slide - 142

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Sasaran dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan:

Sasaran

2014 (BASELINE)

2015

2016

2017

2019

Akses Air Minum Layak

70%

70,25%

77%

84%

100%

1.

2.

Akses Sanitasi Layak

69,42% Akses Layak: 61,08% Akses Dasar: 8,34%

72,2% Akses Layak: 62,4% Akses Dasar: 9,8%

77,4% Akses Layak: 66,3% Akses Dasar: 11,1%

83,2% Akses Layak: 70,7% Akses Dasar: 12,4%

100% Akses Layak: 85% Akses Dasar: 15%

3.

4. Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

38.431 Ha (Kondisi kumuh 100%)

38.431 Ha (Kondisi kumuh 85%)

38.431 Ha (Kondisi kumuh 70%)

38.431 Ha (Kondisi kumuh 45%)

38.431 Ha (Kondisi kumuh 0%)

5.

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi Kebijakan terkait Revolusi Mental:

Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni *

7,6 Juta

7 Juta

6,5 Juta

*) Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”.

6 Juta

1.

Masyarakat peduli lingkungan (Reduce, Reuse, Recycle;hemat air, penangan sampah, lingkungan sanitasi bersih dan sehat)

2.

Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang, membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)

5 Juta

Slide - 143

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh

Kemen PUPR, Kemenkeu, Pengembang, Perumnas, Pemda, SMF (Sarana Multigriya Finansial)

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung

Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemda, Perhutani

Peningkatan Ketersediaan Air Baku

Penyediaan Hunian Layak beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Kemen PUPR, Kemensos, Kemen ATR, Pemda

Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi

Kemen PUPR, Kemenkes, Kemen PDTT, Pemda

Kemen PUPR, Kemenkes, Kemenkeu, PDAM, Pemda

Slide - 144

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pendukung Kemen PUPR, Pemda

LEVEL 2 Kemen PUPR, Pemda

Kemen PUPR, Kemenkeu, Perbankan, Pengembang, Pemda, SMF (Sarana Multigriya Finansial)

Kemen PUPR Kemendagri, Kemenkeu, OJK & BI, Pemda

Penyediaan PSU

Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya

KPR FLPP

KPR Swadaya

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung

Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)

Kemen PUPR, Kemen BUMN, Perumnas

Kemen PUPR, Kemenkeu, Perbankan, Pemda

Pembangunan Rusunawa

Fasilitasi Pembangunan Rusunami

Optimalisasi Peran Perumnas

Pembangunan Rumah Khusus

Kemen PUPR, Perumnas, Pemda

Kemen PUPR, Pengembang, Pemda

Kemen PUPR Pemda

Slide - 145

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• • • •

Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Slide - 146

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran 1.

Penciptaan lapangan kerja

a.

Penyediaan lapangan kerja

b.

Tenaga kerja formal (%)

2014

2015

2016

2017

2019

1,73 juta

191,2 ribu

+ 2 juta

+ 2 juta

+ 2 juta

40,5

42,1

43,6

46,0

51,0

2. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja a.

Pelatihan Kerja Orang)

523.870

815.705

810.000

1.000.000

1.200.000

b.

Sertifikasi (orang)

151.250

93.813

123.000

150.000

200.000

3. Meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil a.

Diklat dan pendampingan usaha (orang/unit usaha)

22.790 / 52.720

31.540/ 58.186

31.067/ 84.016

42.000/ 89.000

43.000/ 97.000

b.

Kewirausahaan (Orang)

91.000

70.400

112.600

138.000

150.000

3,409

3,04

10,5

10,5

64,6%

72,3%

74,0%

75,0%

77,4%

n.a

n.a

n.a

Ditentukan kemudian

100%

c. Subsidi KUR (Rp triliun) 4. Akses terhadap Pelayanan Dasar a.

Kepemilikan akte lahir

b.

Akses perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan

5. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan

Arah Kebijakan: 1. Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas: • Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas • Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya • Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi • Hubungan industrial yang harmonis 2. Pengembangan ekonomi produktif: • Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro • Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha • Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha 3. Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui: • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana • Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar 4. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif: • Efektivitas program Bidik Misi • Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS • Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH Kebijakan terkait Revolusi Mental:

a.

Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (individu)

86,4 juta

88,2 juta

92,4 juta

94,4 juta

107,2 juta

1. Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat

b.

Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga)

2,8 juta

3,5 juta

6 juta

7 juta

8 juta

2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan , pendidikan dan Keluarga Berencana

c.

Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah)

11,9 juta

20,3 juta

21,6 juta

21,6 juta

21,6 juta

d.

Subsidi pangan (rumah tangga sasaran)

15,5 juta

15,5 juta

15,5 juta

15,5 juta

15,5 juta

3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat 4. Penegakan aturan dan disiplin Slide - 147

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1

Kemen KUKM, Pemda, Bank Penyalur KUR, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Kemen KP, Perhatian Barekraf, khusus kepada Kemenaker, usaha mikro Kemen PDTT, dan kecil Kemenpar, Dunia Usaha

Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, Kemen ESDM, Kemen PUPR, BULOG, Kementan, Kemendagri

Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial)

Kemen PUPR, Kemen PDTT, Pemda, Kemendagri Kemenaker,

Kemdagri, Dunia Usaha Kemendag, Kemenperin, Pemda,

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah

Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya

Peningkatan Taraf Hidup Penduduk 40% Ekonomi Terbawah

Perluasan pelayanan dasar

Pengembangan kewirausahaan

Kemenaker, Kemenperin, BKPM, Kemenhub, Kementan, Kemendag, Kemen KUKM, Kemenpora, Kemen PDTT

Perkuatan basis perekonomian perdesaan

Kemen KUKM, Kemenaker, Barekraf, Kemendag, Kemenperin, Kementan,

Kemenkes, Kemendikbud, Kemen KP, Kemen PUPR, Kemenpar, Barekraf, Kemenkominfo Dunia Usaha

Kemen PDTT, Kemen dagri, Pemda, Kemen PUPR, Kemen KUKM, Kemenaker, Kemensos Kemen KP Kementan

Alokasi diprioritaskan kepada programprogram yang sudah teruji manfaatnya.

Kemend PDTT, Kemenpar, Kemen KP, Pemda, Dunia usaha

Slide - 148

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Perencanaan Terintegrasi Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan LEVEL 2

Kemen PDTT, Kemensos, Kemenaker, Kemen KP, Kemen KUKM

Ketepatan dalam penentuan target Kemen PDTT, Pemda

Kemen KUKM, Kemen PDTT

Pendampingan Masyarakat Desa

Kemendagri, Pemda

Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan

Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Ekonomi

Kemenaker, Kementan, Kemen PDTT, Kemensos, Kemen KP

Pendampingan Aparatur Desa

-----------------------Peningkatan Ekonomi Produktif

Kewirausahaan

Keterampilan teknis untuk dapat bekerja

Lembaga Keuangan berbasis komunitas

Lembaga Keuangan Mikro (Non-Bank), Kemen KUKM

Kemenaker, Kemendikbud, Kemen KP, Kementan Slide - 149

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DAN DAERAH TERTINGGAL Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran

2014 (Baseline)

Arah Kebijakan: 2015

2016

2017

2019

100 lokpri 7 PLBN

10 PKSN 150 lokpri 7 PLBN

10 PKSN (187 lokasi prioritas)

1. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA a. Pengembangan Pusat

Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

3 (111 lokasi prioritas)

12 pulaupulau kecil terluar berpenduduk

2. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL a. Jumlah Daerah Tertinggal 122 (termasuk 9 DOB)

50 lokpri 3 PLBN

10

30

50

92 pulau kecil terluar/ terdepan

n.a *

n.a *

n.a *

42

b. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

7,10%

6,96%

7,02%

7,17%

7,24%

c. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

16,6%

16,0%

15,4%

14,9%

14,0%

d. Indeks Pembangunan 68,5 68,1 68,5 68,8 69,6 Manusia (IPM) di daerah *) Capaian sasaran tidak diukur setiap tahun. Sesuai PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal Tertinggal, penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui Peraturan Presiden. Jumlah 42 daerah tertinggal tahun 2019 merupakan hasil dari 80 kabupaten terentaskan

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara 1. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan 2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi Pembangunan Daerah Tertinggal 1. Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas 2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik 4. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas Kebijakan terkait Revolusi Mental: Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara 1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan imigrasi, kepabeanan, karantina dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 2. Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasan perbatasan bukan halaman belakang namun menjadi beranda negara Pembangunan Daerah Tertinggal: 1. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat 2. Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan. 3. Penegakan hukum dan disiplin Slide - 150

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Pengembangan Ekonomi Lokal

Kemen PDTT, Kemendag, Kementan, Kemen KUKM, Kemen KP, Kemenperin,

Kemensos, BKPM, Kemenkeu, Kemendagri, Pemda

Kemen PDTT, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemenaker, Kemen KUKM, Kemenkominfo, Pemda

Peningkatan SDM dan Iptek

Kemen PDTT, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemendikbud,

Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemensos, Pemda

Pembangunan Daerah Tertinggal

Peningkatan Aksesibilitas/ Konektivitas

Kemen PDTT, Kemen PUPR, Kemenhub, BNPP, Pemda

Alokasi diprioritaskan kepada programprogram yang sudah teruji manfaatnya.

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Slide - 151

PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran

2014 (Baseline)

Arah Kebijakan:

2015

2016

2017

2019

3. PEMBANGUNAN PERDESAAN

a. Penurunan desa tertinggal

n.a

Sampai 500 desa

1.000 desa

1.500 desa

s.d. 5.000 desa tertinggal

b. Peningkatan desa mandiri

n.a

Sedikitnya 200 desa

400 desa

600 desa

paling sedikit 2.000 desa

1

4

7

2+5 (usulan baru)

10

20 dioptimalkan perannya

4. PEMBANGUNAN PERKOTAAN a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi

2

b. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

43 kota belum optimal perannya

c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan

4

5

39 pusat

Pembangunan Perdesaan: 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi 3. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan 4. Sinergi program pembangunan desa terpadu yang dikoordinir oleh pemerintah daerah 5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan 6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan/trasmigrasi yang menuju klasterisasi permukiman 7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan /transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota Pembangunan Perkotaan: 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional 2. Penerapn Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) : tertata baik, aman, nyaman, dan layak huni (memiliki taman, fasilitas olahraga, dan sarana rekreasi) 3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana 4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal

Kebijakan terkait Revolusi Mental: Pembangunan Perdesaan:  Pemilihan program yang sudah teruji dan membawa manfaat kepada rakyat dan dilaksanakan secara terpadu  Peningkatan produktivitas sumber daya manusia, dan mempertahankan modal sosial masyarakat desa/ transmigrasi Pembangunan Perkotaan:  Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan  Penegakan hukum dan disiplin Slide - 152

PEMBANGUNAN PERDESAAN Perencanaan Terintegrasi Kemenkes, Kemen PUPR, Kemen PDTT, Kemensos, Kemendikbud, Kemen ESDM, Pemda, dan Pemdes

LEVEL 1

Kemen PDTT, Kemendagri, Kemendikbud, Kemenpar, Kemensos, Pemda, dan Pemdes

Kemen PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, dan Pemdes

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Kemendagri, Kemenkumham, POLRI, Pemda, dan Pemdes

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Pembangunan Perdesaan

Penguatan Pemerintahan Desa

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kemendagri, Kemen PDTT, Pemda, Kementan, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemenaker, Kemendag, Kemenpar, Kemen KP, Pemdes

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa-kota

Kemen LHK, Kemen PUPR, BIG, Kemen PDTT, Pemda, dan Pemdes

Kementan, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemenaker, Kemendag, Kemenpar, Kemen PDTT, Kemen KP, Kemen PUPR, Pemda, dan Pemdes

Integrasi Program RKP 2017 : Pemda dan Pemdes diperkuat

1. Tahun 2017 tidak ada lagi dana pembangunan desa yang dikelola oleh K/L, semua dibiayai melalui Dana Desa (kecuali dana perkuatan kelembagaan desa oleh Kemdagri dan Kemendes PDTT) 2. Kegiatan di kawasan perdesaan akan didanai melalui DAK dan kegiatan terpadu yang dikoordinasi oleh Pemda.

Slide - 153

PEMBANGUNAN PERKOTAAN Perencanaan Terintegrasi Kemen PUPR, Kemen ATR, Kemenhub

LEVEL 1 Mewujudkan Sistem Perkotaan

Kemendagri, Kemen PUPR

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota

Pembangunan Perkotaan

 Kemenkominfo,  Kemen PUPR,  Kemenperin

Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendikbud, Kemensos, Kemen PPA

Kemen LHK, Kemen PUPR

Slide - 154

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• • • •

Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Slide - 155

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM Sasaran dan Arah Kebijakan Indikator

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2019 Arah Kebijakan: 1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 

Penyelesaian Perkara  Persentase kepuasan publik atas layanan penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, dan Hakim).  Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (P21)  cepatan pemberian bantuan kepada masyarakat (menit)  Pemenuhan MEF TNI (%)  Potensi kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%)  Persentase institusi yang melaksanakan pengamanan informasi   

Jumlah operasi terpadu Keamanan Laut Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba (%) Jumlah kejadian terorisme (kali)

n.a 21’10” 176.710

n.a 21’00” 178.495

n.a 20’30” 180.279

n.a 20’10” 182.081

n.a 19’45” 185.740

28,1 21,0 15

36,0 35,0 20

44,5 41,6 25

53,1 45,5 30

71,2 53,8 40

11 0,08 9

12 0,05 10

12 0,03 1

12 0,03 0

12 0,03 0

a. b. c. d.

Peningkatan pelayanan prima kepolisian Keamanan laut yang terkendali Membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba Peningkatan upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan deteksi dini atas ancaman terorisme

2. Kepastian dan Penegakan Hukum a.Penghormatan, perlindungan atas hak azasi manusia b.Penegakan hukum dan penanganan perkara transparan dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat c.Pencegahan & pemberantasan korupsi yang efektif 3. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

Penegakan dan Kepastian Hukum   

Indeks Pembangunan Hukum (Skala 0-1) Indeks Persepsi Korupsi Indeks Perilaku Anti Korupsi

0,68 34 3,61

0,68 – 0,69 36 3,59

0,69 – 0,71 38 3,63

0,71 – 0,73 42 3,70

0,75 50 3,75

63,72 32% -

73,04 60% Menjadi <5

n.a 60% Menjadi <5

74,3 70% Menjadi <5

75 90% Menjadi <5

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi   

Indeks Demokrasi Indonesia Penyelesaian sengketa informasi publik Berkurangnya jumlah konflik kekerasan komunal

Reformasi Birokrasi 



Opini WTP atas Laporan Keuangan  K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota

74 %

Skor B LAKIP  K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota

60,24 %

78 % 57 % 36 % 46 % 65 % 39 %

82 % 64 % 42 % 51 % 70 % 48 %

87% 73% 48% 56% 75% 57%

95 % 85 % 60 % 65 % 85 % 75 %

a.Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil b.Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik dan kekerasan dalam masyarakat c.Peningkatan akses dan kualitas informasi publik d.Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan e.Pemantapan peran di ASEAN dan efektitas politik luar negeri yang bebas aktif 4. Reformasi Birokrasi a. b. c.

Mewujudkan birokrasi yang bersih , transparan, dan akuntabel Mewujudkan birokrasi yang kreatif, efektif dan efisien Mewujudkan birokrasi yang berorientasi melayani

Kebijakan terkait Revolusi Mental:  Peningkatan disiplin masyarakat  Peningkatan disiplin aparatur negara dan penegak hukum.  Birokrat yang professional, melayani dan berorientasi hasil.  Penegakan Hukum dan Disiplin.

Slide - 156

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban

Kemen PANRB, BKN

Reformasi Birokrasi

Situasi Kondusif

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

Kemenhan/TNI POLRI, BIN, BNN

Kepastian dan Penegakan Hukum

Kemenkumham, Kejagung, POLRI, MA, MK, KPK

Kemendagri, Kemenlu Slide - 157

PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM Perencanaan Terintegrasi Reformasi Birokrasi LEVEL 2 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan

KASN, BPK, BPKP, Kemen PANRB, Kemendagri, K/L/D

Reformasi Birokrasi Kemen PANRB, Kemendagri, Ombudsman RI, K/L/D, Pemda

Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Kemen PANRB, Kemendagri, K/L/D

Slide - 158

KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2016 (ON GOING)

Slide - 159

Peta Infrastruktur Prioritas Pulau Kalimantan KA TRANS KALIMANTAN

KALBAR

Palangkaraya – Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda; Pontianak – Batas Negara; Pontianak – Palangkaraya; Samarinda – Tanjung Redep

Bandara Nangapinoh

LAUT :

Pelabuhan Laut Padang

KALTARA Bandara Juwata – Tarakan

Pelebaran Jalan TJ. SELOR - SP. 3 TJ. PALAS

Bandara Susilo Sintang

KALBAR

Tikar

Pembangunan Jalan Mensalong - Tau Lumbis

Rekonstruksi Jalan SP. TIGA APAS – SIMANGGARIS

KALTARA

KALBAR

KALBAR

KALTARA

KALTARA

KALTARA

Rekonstruksi Jalan TANJUNG BTS. KOTA SANGGAU

Bandara Long Ampung

KALTIM

KALTARA

Bandara Kalimaru

PLTS Terpusat Malinau 150 kW (3 unit)

KALBAR

KALTIM

LLASDP: Pemb. Derm. Penyeb. Jangkang II; Pemb. Der. Penyeb. Sintete Lts (Sintete - Natuna)

Pelebaran Jalan BATUAJI – KUARO

KALTIM LLASDP: Pemb. Derm. Sungai Batu Dinding

KALBAR PLTMG Mobile PP Kalbar 100 MW

KALBAR

KALTIM

KALTIM

LAUT : Pelabuhan Seibuku

LAUT : Pelabuhan Samarinda 7

PLTG/MG Mobile PP Kaltim 30 MW

KALTIM KALTENG Bandar Udara palangkaraya

Tjilik

Riwut-

Bandara Samarinda Baru

KALTENG Pelabuhan Pulang Pisau LAUT

KALTIM

KALTIM (SDA) Selesai 2016 : Bendungan Teritip

:

KALTENG PLTS Terpusat Kapuas 2 Unit 60 Kw

Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, Pembangunan Jemb P. Balang

KALSEL

KALSEL

KALSEL (SDA) On going : Bendungan Tapin

LLASDP: Pembangunan kapal penyeberangan penumpang Ro-Ro 300 GT lintas P.Laut Timur Sebuku; Pembangunan kapal Penyeberangan Tanjung Serdang - P. Sebuku 300 GT

KALSEL

BANDARA GUSTI SJAMSIR ALAMKOTABARUN

PLTG/MG Mobile PP Kalselteng 200 MW

• Kereta Api TRANS Kalimantan: Muara Wahau - Muara Bengalon; Murung Raya – Kutai Barat – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan; Puruk Cahu - Mangkatib/Batanjung; Jalur KA Baru Tanjung-Paringin-Barabai-Rantau-Martapura-Banjarmasin; Balikpapan-Samarinda; Tanjung-Balikpapan; Banjarmasin-Palangkaraya; Pontianak – Batas Negara; PalangkarayaSangau-Pontianak; Samarinda-Sangata-Tanjung Redep-Batas Negara; KA Bandara:

KALSEL

PEMBANGUNAN JALAN AKSES

PELABUHAN TRISAKTI ( Pelabuhan Trisakti Liang Anggang )

Pembangunan Rumah Khusus 77 Unit, Rp 15,12 Milyar Pembangunan Rumah Swadaya Rp 22,95 Milyar Pembangunan Rusunawa

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan Rp 137 Milyar Infrastruktur TPA (1 TPA) Rp 38,7 Milyar SPAM IKK (4 IKK) dan Pengembangan jaringan SPAM MBR (9 kab/kota Rp 72,5 Milyar Pembangunan Rumah Khusus 629 Unit, Rp 123,2 Milyar

• Pembangunan Rumah Khusus • Pembangunan Rumah Swadaya

• Pengembangan Jaringan SPAM MBR • SPAM di Ibukota Kecamatan (IKK) • SPAM Ibukota Pemekaran/Perluasan Infr. Permukiman Kws Perkotaan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan Rp 76 Milyar Pembangunan Rusunawa 768 Unit, Rp 161,6 Milyar Infrastruktur TPA (1 TPA) Rp 45 Milyar Peningkatan kualitas rumah swadaya Rp 45,2 Milyar

Peningkatan kualitas rumah swadaya Rp 37,68 Milyar Pembangunan Rusunawa 1152 Unit, Rp 242,4 Milyar SPAM MBR (10 kab) dan SPAM Ibu Kota Kecamatan (2 kab) Rp 84,2 Milyar Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan Rp 81 Milyar

SPAM Ibukota Pemekaran/Perluasan (4 kab) dan pengembangan jaringan SPAM MBR (6 kab) Rp 154,7 Milyar Infrastruktur TPA (2 TPA) Rp 61 Milyar Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan Rp 237 Milyar Pembangunan Rumah Khusus 116 Unit, Rp 22,68 Milyar

Kegiatan Strategis KA Trans Kalimantan 1

Persiapan pembangunan jalur KA antara Palangkaraya – Banjarmasin (desain): Rp. 5,5 M

Persiapan pembangunan jalur KA antara Tanjung – Balikpapan (desain): Rp. 5,6 M

3

4 2

5 1

Persiapan pembangunan jalur KA antara Pontianak – Batas Negara (desain): Rp. 2,8 M

2 3

4

Persiapan pembangunan jalur KA antara Samarinda – Sangata(FS dan trase): Rp. 1,8 M

5

Persiapan pembangunan jalur KA antara Pontianak – Sangau(FS dan trase): Rp. 2,2 M

6

AMDAL dan Larap lintas Banjarmasin-Tanjung, Banjarmasin-Palangkaraya, Tanjung- Balikpapan, Balikpapan-Samarinda: Rp. 9,9 M 162

Kegiatan Strategis Provinsi Kalimantan Timur (1) No

Kegiatan

Indikatif 2016 (Rp. Milyar)

No

Kegiatan

1

Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Beriwit Kabupaten Berau

2

Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Labanan Berau Kab. Berau

3

Penanganan Banjir Sungai Mahakam di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda

4

Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan Kota Balikpapan

Indikatif 2016 (Rp. Milyar)

SDA

Jalan 1

Pelebaran Jalan BATUAJI - KUARO

2

Pembangunan Jembatan P. Balang

520,00

3

Pembangunan Jembatan S. Manggar

159,7 0

4

5

6

Peningkatan jalan Gunung Tabur - Tanjung Batu (Menuju Akses Kawasan Pariwisata Pulau Derawan)

20,00

180,00

30,00

35,00

25,00

Pembangunan Jalan Perbatasan Long Pahangai - Tiong Ohang Batas Kalbar

50,00

Pembangunan Jalan Perbatasan Tiong Ohang - Long Apari

35,00

25,00

Energi dan Ketenagalistrikan 1

Transportasi Udara

PLTG/MG Mobile PP Kaltim 30 MW

262,00

1

Bandar Udara Temindung-samarinda

45,00

2

Bandar Udara Kalimarau

106,00

3

Bandara Maratua

25,0

4

Bandar Udara Melak

87,00

1

Pelabuhan Samarinda

71,22

5

Bandar Udara Data Dawai

21,00

2

Pelabuhan Tanah Grogot

5,60

6

Bandar Udara Samarinda Baru

50,00

3

Pelabuhan Tanjung Laut

2,92

Transportasi (ASDP) 1

Pemb. Derm. Sungai Batu Dinding

15,00

Transportasi Laut

Provinsi Kalimantan Timur (2) No.

Kegiatan

Pengembangan Air Minum

Indikatif 2016 (Rp Milyar) 208,08

1.

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum

5,97

2.

Fasilitasi PDAM (Kab. Kutai Barat)

2,50

3.

Pengembangan Jaringan SPAM MBR (Kab. Bulungan, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Malinau, Kab. Paser)

73,85

4.

SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Mahakam Hulu)

5. 6.

Kegiatan

Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.

Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung (Kab. Kutai, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kurtanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Paser, Kab. PPU, Kab. Tenggarong)

Penyediaan Perumahan

Indikatif 2016 (Rp Milyar) 12,45 12,45

112,22

1.

Pembangunan Rusunawa (Kab. Kutai Barat)

20,20

35,00

2.

PSU Perumahan (Kab. Penajam Paser Utara)

3,62

SPAM di Kawasan Kumuh (Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kota Tarakan)

9,80

3.

Pembangunan Rumah Khusus

22,68

4.

Pemeliharaan Rumah Khusus

842,50

SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan (Kab. Berau, Kab. Bulungan, Kab. Bontang, Kota Samarinda)

80,95

5.

Pembangunan Baru Rumah Swadaya

19,65

6.

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

44,22

Penyehatan Lingkungan Permukiman 1.

No.

112,20

Infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal (Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Tarakan)

29,10

2.

Infrastruktur TPA (Kab. Bulungan, Kab. Mahakam Ulu)

61,00

3.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (Kab. Paser)

5,00

4.

Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah (Kota Balikpapan)

12,50

5.

TPST/3R skala komunal (Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kota Balikpapan, Kota Samarinda)

4,60

Pembangunan Permukiman

313,90

1.

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman (Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Tarakan)

6,40

2.

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kab. Bulungan, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kurtanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kab. PPU)

30,50

3.

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan (Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Tarakan)

237,00

4.

Infrastruktur Permukiman Kawasan Khusus (Kab. Mahakam Ulu, Kab. Nunukan)

40,00

Kegiatan Strategis Provinsi Kalimantan Barat (1) No

Kegiatan

Indikatif 2016 (Rp Milyar)

Jalan 1 2 3

4

Kegiatan

Indikatif 2016 (Rp Milyar)

SDA Rekonstruksi Jalan TANJUNG - BTS. KOTA SANGGAU Pelebaran Jalan GALING - TANAH HITAM/TANJUNG HARAPAN Pembangunan Jalan Entikong - Bts. Kabupaten Bengkayang Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar Panjang 800 M Ruas Jalan Tebas - Sei. Sambas Besar Kec. Tebas

50,00 50,00 40,00

40,00

Transportasi Udara Bandar Udara Rahadi Oesman-ketapang

40,30

2

Bandara Singkawang

25,0

3

Bandar Udara Susilo Sintang

93,30

4

Bandara Tebelian - Sintang

25,0

5

Bandar Udara Pangsuma-putussibau

32,60

6

Bandar Udara Nangapinoh

25,60

1

No

Transportasi (ASDP) 1

Pemb. Derm. Penyeb. Jangkang II

2

Pemb. Der. Penyeb. Sintete Lts (Sintete - Natuna)

3

Pengadaan Kapal Ferry Kab Sekadau

1 2 3 4

35,00 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sanggau Ledo 25,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang

50,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Sambas 68,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sebangkau

Pembangunan Sarana/ Prasana Pengendalian Banjir Kota 5 Pontianak Energi dan Ketenagalistrikan

100,00

1.

PLTG/MG Mobile PP Kalbar 100 MW

1.250,00

2.

PLTS Terpusat Sintang 2 Unit 35 kW

4,900

3.

PLTMH Kapuas Hulu 30 kW

2,400

Transportasi Laut 6,70

1

Pelabuhan Laut Padang Tikar

4,10

2

Pelabuhan Kendawangan

1,76

14,40 10,0

Provinsi Kalimantan Barat (2) No.

Kegiatan

Pengembangan Air Minum

Indikatif 2016 (Rp Milyar) 84,75

1.

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum

7,25

2.

Fasilitasi PDAM (Kab. Kapuas Hulu)

4,00

3.

Pengembangan Jaringan SPAM MBR (Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang, Kab. Kubu Raya, Kab. Landak, Kab. Melawi, Kab. Sambas, Kab. Sintang, Kota Singkawang)

28,00

4.

SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Ketapang, Kab. Kubu Raya, Kab. Landak, Kab. Sanggau)

44,50

5.

SPAM Regional (Kota Pontianak)

1,00

Penyehatan Lingkungan Permukiman

43,00

1.

Infrastruktur TPA (Kab. Sanggau)

38,70

2.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (Kota Singkawang)

4,30

Pembangunan Permukiman 1.

206,20

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman (Kota Pontianak, Kota Singkawang)

3,20

2.

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya)

6,00

3.

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan (Kab. Sambas, Kota Pontianak, Kota Singkawang)

137,00

4.

Infrastruktur Permukiman Kawasan Khusus (Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kab. Sanggau)

60,00

No.

Kegiatan

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Indikatif 2016 (Rp Milyar) 12,30

1.

Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung (Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kayong Utara, Kab. Ketapang, Kab. Kubu Raya, Kab. Melawi, Kab. Sekadau)

6,95

2.

Penataan bangunan

0,35

3.

Percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental (Kab. Melawi)

5,00

Penyediaan Perumahan

243,90

1.

Pembangunan Rusunawa (Kab. Mempawah)

20,20

2.

PSU Perumahan (Kecuali Kab. Ketapang, Kab. Pontianak, Kota Singkawang)

13,14

3.

Pembangunan Rumah Khusus

123,21

4.

Pemeliharaan Rumah Khusus

0,84

5.

Pembangunan Baru Rumah Swadaya

26,22

6.

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

60,28

Kegiatan Strategis Provinsi Kalimantan Selatan (1) No

Kegiatan

Indikatif 2016 (Rp Milyar)

Kegiatan

Indikatif 2016 (Rp Milyar)

ETI

Jalan 1

PEMBANGUNAN JALAN AKSES PELABUHAN TRISAKTI ( Pelabuhan Trisakti - Liang Anggang )

135,00

2

Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut

30,00

3

Pembangunan jalan Banjarmasin - Pelaihari - Jorong

35,00

Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam-kotabaru

21,00

SDA

1

Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Pitap

187,00

2

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Tabalong

15,00

3

Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Martapura, Kota Banjarmasin (lanjutan)

20,00

4

Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Tabalong Tanjung (lanjutan)

30,00

PLTS Terpusat Hulu Sungai Selatan 15 kW

2,2

PLTG/MG Mobile PP Kalselteng 200 MW

1.750

1.

2. Transportasi Laut 1

Transportasi Udara 1

No

Pelabuhan Sebuku

1,06

Transportasi (ASDP) 1

Pembangunan kapal penyeberangan penumpang Ro-Ro 300 GT lintas P.Laut Timur - Sebuku ;

15,00

2

Pembangunan kapal Penyeberangan Tanjung Serdang - P. Sebuku 300 GT

7,00

3

Pembangungan Der. Penyeb P. Sebuku Kab. Kota Baru

56,30

4

Provinsi Kalimantan Selatan (2) No.

Kegiatan

Pengembangan Air Minum

Indikatif 2016 (Rp Milyar) 102,98

1.

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum

7,78

2.

Pengembangan Jaringan SPAM MBR (Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Kotabaru, Kab. Tabalong, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut, Kab. Tapin)

66,20

3.

SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut)

4.

SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar (Kab. Banjar, Kab. Tabalong)

Penyehatan Lingkungan Permukiman

Kegiatan

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Indikatif 2016 (Rp Milyar) 16,90

1.

Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung (Kab. Balangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Mempawah)

5,90

18,00

2.

Penataan Bangunan (Kab. Balangan)

6,00

11,00

3.

Percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental (Kab. Hulu Sungai Tengah)

5,00

55,10

1.

Infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal (Kab. Hulu Sungai Tengah, Kota Banjarmasin)

23,00

2.

Infrastruktur TPA (Kab. Hulu Sungai Tengah)

25,50

3.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (Kab. Tabalong)

5,00

4.

TPST/3R skala komunal (Kab. Balangan, Kota Banjarmasin)

1,60

Pembangunan Permukiman

No.

Penyediaan Perumahan 1.

Pembangunan Rusunawa (Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut, Kab. Tapin)

242,40

2.

PSU Perumahan (Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Tabalong, Kab. Tanah Laut, Kab. Tapin)

11,25

3.

Pembangunan Rumah Khusus

7,56

4.

Pemeliharaan Rumah Khusus

5.

Pembangunan Baru Rumah Swadaya

16,38

6.

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

37,68

116,20

1.

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman (Kab. Kotabaru, Kota Banjarmasin)

3,20

2.

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala)

14,00

3.

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan (Kab. Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Kotabaru, Kota Banjarbaru)

81,00

4.

Perintisan Inkubasi Kota Baru (Kota Banjarmasin)

18,00

315,27

Kegiatan Strategis Provinsi Kalimantan Utara No

Kegiatan

Indikatif 2016 (Rp Milyar)

Jalan

No

Kegiatan

Indikatif 2016 (Rp Milyar)

Energi dan Ketenagalistrikan 1

Rekonstruksi Jalan SP. TIGA APAS - SIMANGGARIS

147,00

2

Rekonstruksi Jalan SIMANGGARIS - BTS. NEGARA (SERUDONG)

129,00

3

Pelebaran Jalan TJ. SELOR - SP. 3 TJ. PALAS

89,00

4

Pelebaran Jalan SP. 3 TJ. PALAS - SEKATAK BUJI

76,00

5

Pembangunan Jalan Long Kemuat - Langap

51,00

6

Pembangunan Jalan Mensalong - Tau Lumbis

65,00

7

Pembangunan Jembatan Sungai Belalau Ruas Jalan Malinau- PakingSemamu- Binuang- Long Bawan

40,00

8

Pembangunan Jembatan Sei Metun Pada Ruas Jalan Long NawangData Dian

40,00

9

Pembangunan Jalan Mahak Baru - Sungai Barang (Lanjutan)

35,00

10

Pembangunan Jalan Malinau - Paking -Semamu - Binuang -Long Bawan (Lanjutan)

1

PLTMG Tanjung Selor

206,20

2

PLTS Nunukan 50 kW

6,94

3

PLTS Terpusat Malinau 150 kW (3 unit)

35,89

4

PLTMH Malinau 400 kW

57,00

5

PLTMH Malinau 20 kW

3,93

Transportasi Udara

Penyediaan Perumahan

40,00

472,00

1

Bandar Udara Juwata-tarakan

2

Bandar Udara Malinau

10,00

3

Bandar Udara Tanjung Harapan

26,00

4

Bandar Udara Yuvai Semaring-long Bawan

74,00

91,66

1.

Pembangunan Rumah Khusus

15,12

5

Bandar Udara Nunukan

36,00

2.

Pemeliharaan Rumah Khusus

0,84

6

Bandar Udara Long Ampung

49,00

3.

Pembangunan Baru Rumah Swadaya

22,95

4.

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

52,75

Pengembangan Air Minum 1

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum

9,30 9,30

Kegiatan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah (1) No

Kegiatan

Indikatif 2016 (Rp Milyar)

Jalan 1 2

3

Kegiatan

Indikatif 2016 (Rp Milyar)

SDA Rekonstruksi Jalan Tanjung - Bts. Kota Sanggau Pelebaran Jalan Galing - Tanah Hitam/Tanjung Harapan

Peningkatan jalan Simpang Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang - Teluk Segintung (akses Pelabuhan Segintung)

50,00 50,00

Bandar Udara Tjilik Riwut-palangkaraya

1 2

Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Jamut

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Pulang Pisau

19,00 50,00

3

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Sampit Kab. Kotawaringin Timur

40,00

4

Pembangunan Sarana/Prasararana pengendalian banjir kota Sampit (Multi Years)

182,00

35,00

Transportasi Udara 1

No

681,00

Energi dan Ketenagalistrikan 2

Bandar Udara Iskandar-pangkalan Bun

172,00

3

Bandar Udara H. Asan - Sampit

60,00

4

Bandar Udara Beringin-muara Teweh

12,00

1

PLTS Terpusat 2 Unit 60 kW

10,80

2

PLTS Terpusat Pulang Pisau 15 kW

2,10

Transportasi Laut 5

Bandar Udara Tumbang Samba

14,00

6

Bandar Udara Sanggu-buntok

51,00

7

Bandar Udara Kuala Kurun

32,00

1

Pelabuhan Sukamara

1,36

2

Pelabuhan Pulang Pisau

1,70

Provinsi Kalimantan Tengah (2) No.

Kegiatan

Pengembangan Air Minum

Indikatif 2016 (Rp Milyar) 84,85

1.

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum

13,18

2.

Fasilitasi PDAM (Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Katingan)

6,50

3.

Pengembangan Jaringan SPAM MBR (Kab. Barito Timur, Kab. Gunung Mas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Pulang Pisau)

25,60

SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau)

19,15

No.

Kegiatan

Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.

Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung (Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Kapuas, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara)

Penyediaan Perumahan

4.

5.

SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan (Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Seruyan)

Pembangunan Permukiman 1.

2.

3.

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman (Kab. Kapuas, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kota Palangkaraya)

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kab. Barito Selatan, Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Lumandau, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan)

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan (Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara)

8,00

7,15 7,15

246,79

1.

Pembangunan Rusunawa (Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur)

2.

PSU Perumahan (Kab. Barito Utara, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Kotawaringin Barat)

4,35

3.

Pembangunan Rumah Khusus

15,12

4.

Pemeliharaan Rumah Khusus

0,84

5.

Pembangunan Baru Rumah Swadaya

19,65

6.

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

45,22

20,00

100,00

Indikatif 2016 (Rp Milyar)

Penyehatan Lingkungan Permukiman

161,60

64,80

1.

Infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal (Kab. Pulang Pisau, Kota Palangkaraya)

14,00

2.

Infrastruktur TPA (Kab. Gunung Mas)

45,00

3.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (Kab. Pulang Pisau)

5,00

4.

TPST/3R skala komunal (Kab. Kapuas)

0,80

16,00

76,00