PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2011
(WILAYAH SULAWESI)
GORONTALO
SULUT
SULTENG SULBAR
JAKARTA, 28 APRIL 2010
SULTENGGARA SULSEL
KERANGKA PEMAPARAN 1. Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan 2. Visi-Misi dan Priorias Nasional 3. Memperkuat Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah 4. Arah Pengembangan Wilayah KALIMANTAN 2010-2014 5. Isu, Strategi dan Sasaran Pembangunan Kalimantan 2010-2014 6. Prioritas Pembangunan Infrastruktur 2011 7. Hal-Hal Yang Perlu Ditindaklanjuti Oleh Daerah
2
POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN •
Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan pembangunan nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat, diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah melalui koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang perlu dibangun secara efektif.
•
Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan (prosperity), demokrasi (democracy) dan keadilan (justice).
•
6 (enam) kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan untuk semua (development for all), yaitu : 1. Pembangunan harus bersifat inklusif. 2. Pembangunan harus berdimensi wilayah. 3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional. 4. Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal. 5. Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth, pro job, pro poor). 6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
3
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
RPJMN 2010-2014 VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN Sejahtera
Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan
Demokratis
Memantapkan konsolidasi demokrasi
Berkeadilan
Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan
4
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PRIORITAS NASIONAL
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 20092014
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya
13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
5
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (EKONOMI DAN ENERGI)
NO. PEMBANGUNAN Ekonomi a) Pertumbuhan Ekonomi b) c) d) NO. Energi a) b) c) d) e)
Inflasi Tingkat Pengangguran Tingkat Kemiskinan PEMBANGUNAN Peningkatan kapasitas pembangkit listrik Meningkatnya rasio elektrifikasi Meningkatnya rasio desa berlistrik Meningkatnya produksi minyak bumi Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi
SASARAN Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun Sebelum tahun 2014 tumbuh 7 persen Rata-rata 4 - 6 persen pertahun 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014 SASARAN 3.000 MW pertahun Pada tahun 2014 mencapai 80 persen Pada tahun 2014 mencapai 98 persen Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW 6
PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN : SINERGI PUSAT - DAERAH DAN ANTARDAERAH
7
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
SINERGI PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH
• Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak. • Meningkatkan keterkaitan pembangunan antarwilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik. • Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus. 8
KESENJANGAN WILAYAH 2008 Wilayah Sumatera Share PDRB thdp Nasional Pertumb. Ekonomi
21,55% 4,65%
Pendaptn perkapita 9,80 jt Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%)
Wilayah Kalimantan Share PDRB thdp Nasional Pertumb. Ekonomi
8,83%
Wilayah Sulawesi Share PDRB thdp Nasional Pertmbh Ekonomi
5.26%
Pendapt perkapita 4,98 jt Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
Pendaptn perkapita 13,99 jt Pendudk miskin 1,21 jt (9%)
4,60% 7.72%
Wilayah Papua Share PDRB thdp Nasional Pertmbuh Ekonomi
1,28% 0,60%
Pendaptn perkapita 8,96 jt Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%)
Wilayah Jawa Bali Share PDRB thdp Nasional Pertumbh Ekonomi
62,00%
Pendapt perkapita Pendudk miskin
11,27 jt 20,19 jt (12,5%)
5.89%
Sumber : diolah dari BPS, 2008 Ket : Harga Konstan
Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 1,42% Nasional Pertmbuh Ekonomi 3,50% Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 2,17 jt (24,8%)
Wilayah Maluku Share PDRB thdp Nasional Pertumbh Ekonomi
0,32% 4,94%
Pendaptn perkapita 2,81 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%) 9
KETERKAITAN ANTARWILAYAH
Catatan:
•
Perdagangan antardaerah terpusat di Jawa dan Sumatera Blok Ekonomi Utama.
•
Perdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif kecil dan belum berkembang Wilayah ini percepatan pembangunan.
Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.
Kesenjangan ekonomi wilayah menghambat perwujudan wawasan nusantara Sumber : BPS, 2005 10
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
KETERKAITAN PERDAGANGAN ANTARPULAU
6,58%
1,82% 83,10%
8,39% 81,54% 14,83%
54797.00 (minimum)
73,01%
4,32%
5,26% 7,85%
245594.00 398937.00 (median)
9,49%
19,51% 70,85%
639154.00 1339115.00 (maximum)
Sumber: IRIO 2005, Diolah
22,2%
84,32%
Pengganda Output Antarwilayah Perdagangan Intrawilayah
Wilayah
Sumatra
JawaBali
Kalimantan
Sulawesi
Indonesia Timur
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
Sumatra
1.559
0.088
0.081
0.015
0.011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Jawa-Bali
0.158
1.599
0.097
0.201
0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
Kalimantan
0.023
0.056
1.480
0.068
0.022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi
Sulawesi
0.002
0.008
0.005
1.460
0.028
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur
Kep. Timur
0.003
0.017
0.002
0.009
1.307
Transaksi ekonomi terbesar terjadi dalam wilayah sendiri, keterkaitan antarwilayah belum optimal. 11
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
•
•
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2010-2014
Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah : 1.
Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.
2.
Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik.
3.
Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.
4.
Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana; serta
5.
Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.
Kebijakan pengembangan wilayah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Arah Pengembangan Wilayah Laut 12
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
AGENDA UNTUK MEMPERKUAT SINERGI PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH
Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup : 1) 2) 3) 4) 5)
Sinergi dalam perencanaan kebijakan. Sinergi dalam kerangka regulasi. Sinergi dalam kerangka anggaran. Sinergi dalam kerangka kelembagaan Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah
13
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI 2010-2014
14
ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH SULAWESI ISU STRATEGIS
Interkonektivitas domestik intrawilayah.
Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan.
Optimalisasi pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi di wilayah Sulawesi.
Kapasitas energi listrik. Revitalisasi modal sosial.
GORONTALO
SULUT Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil.
SULTENG Reformasi birokrasi dan tata kelola.
SULBAR SULTENGGARA SULSEL
Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana.
ARAH KEBIJAKAN • Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan dan lumbung pangan nasional. • Pengembangan gugus industri unggulan wilayah. • Pengembangan jalur wisata alam dan budaya dengan strategi memperkuat jalur wisata Toraja-Tomohon-Bunaken dengan Bali. • Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai satu kesatuan ekonomi domestik. • Pengembangan Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia. • Peningkatan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik. • Penguatan ketahanan dan harmonisasi masyarakat. • Pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional. • Penguatan daerah otonom dan kualitas pelayanan publik. • Peningkatan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana. 15
PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2011 WILAYAH SULAWESI
16
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI UTARA
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Peningkatan jaringan irigasi Kab. Kep. Talaud (DI Bantane) 121 ha Kab. Bolmong Selatan (DI Nunuk) 129 ha Kab. Bolaang Mongondow (DI Lolak) 50 ha Kab.Bolmong Utara (DI Sangkub) 11 km Rehab jaringan irigasi Kab.Bolaang Mongondow (DI Toraut Primer & Sekunder) 27,575 km Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Minahasa & Tomohon 6 km Bolaang Mongondow 3 km Kotamobagu (Pengadaan pompa) 10 unit Rehab Jaringan Irigasi Air Tanah 67 sumur air Minahasa, Bolmong, Minsel, Kotamobagu tanah PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Peningkatan kapasitas air baku Minahasa (Makalonsow, Tounsukun, Baku Uluna, Tonsaru) Tomohon (Tomohon) Kota Bitung (Kota Bitung) Minut (Laikit, Matungkas) Rehabilitasi kapasitas air baku Minahasa (Kec. Tondano, Kab.Minahasa, Kec. Kawangkoan) Bolmong (Kab.Bolaang Mongondow)
0.58 ha 0.01 ha 0.1 ha 0.35 ha 0.08 ha 0.09 ha
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI Pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai Manado (Pantai Manado) Kab. Kep.Sangihe (Pantai Tahuna) Bolmong (Pantai Ayong)
0.5 km 0.125 km 0.25 km
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI UTARA [2] PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Penanganan lingkungan kumuh perkotaan Pembangunan kawasan perumahan bagi MBR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - KEMENPERA
Pembangunan rumah susun sederhana sewa
Pembangunan 1 TB rusunawa di Kota Manado
PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
Pembangunan baru rumah swadaya di Minahasa Tenggara dan Minahasa Utara, total 200 unit Penyediaan PSU Kawasan di Minahasa Selatan dan Kota Manado, total 2.500 unit Fasilitasi sertifikasi di Bolaang Mongondow, Minsel, Minut, Kota Bitung, Kota Manado, total 300 unit Pembangunan rumah khusus di Sangihe sebanyak 20 unit
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN Pembangunan drainase perkotaan Peningkatan/pembangunan TPA dan penyediaan prasarana pengumpulan
sampah dan persampahan terpadu 3R PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Peningkatan pelayanan air minum
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
NO. 1. 1.1.
1.2.
2. 2.1.
PROVINSI SULAWESI UTARA [3]
WILAYAH/PROVINSI/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah Lokasi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu Terminal Transportasi Jalan Lintas Angkutan Jalan Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Pembangunan Sarana dan Jumlah Prasarana Dermaga Prasarana Transportasi Sdp dan Penyeberangan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Jumlah Unit (Menara Suar; Penyelenggaraan Kegiatan Di Rambu Suar; Pelampung Suar) Bidang Kenavigasian Jumlah Unit (Menara Suar; Lampu Suar; Bouy) Jumlah Unit Perangkat Radio Jumlah Dermaga
3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 3.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Bandar Udara yang Pemeliharaan Prasarana Bandar Dikembangkan, Direhabilitasi Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi
TARGET 2 paket 2 paket 6 paket 1 paket 7 paket 7 paket 1 paket 21 Buah
3 paket 3 paket
LOKASI
ALOKASI (Rp. Juta)
Kota Manado; Bolaang Mongondow Selatan; Minahasa Selatan; Bolaang Mongondow;
20.000,00
Kepulauan Talaud; Kepulauan Sangihe; Siau Tagulandang Biaro; Minahasa Selatan; Minahasa;
52.902,00
Kepulauan Talaud; Kepulauan Sangihe; Siau Tagulandang Biaro; Kota Manado; Kota Bitung; Kepulauan Talaud; Kepulauan Sangihe; Siau Tagulandang Biaro; Kota Manado; Kota Bitung; Kota Manado; Kepulauan Talaud; Kepulauan Sangihe; Siau Tagulandang Biaro; Kota Manado; Minahasa Utara; Kota Bitung; Minahasa Selatan; Bolaang Mongondow; Bolaang Mongondow Utara;
9.132,00
Kepulauan Talaud; Kepulauan Sangihe; Kota Manado; Kepulauan Talaud; Kepulauan Sangihe; Kota Manado;
4.550,00
30.000,00
9.132,00 1.538,00 261.376,00
384.118,00 92.059,00
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI UTARA [4]
• Peningkatan Kapasitas jalan Lintas Barat Sulawesi Prov. Sulut (Bitung – Manado – Worotican – Atinggola); • Peningkatan jalan Lintas Tengah Sulawesi Prov. Sulut (Bitung – Kema – Mulibagu); • Penyelesaian pembangunan jembatan Soekarno; • Penyelesaian pembangunan Manado Bypass II; • Penanganan jalan Pulau Terluar Talaud (Esang – Beo – Melong Guane) dan Pulau Terluar Sangihe (Tomako – Tahuma – Naha). PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering USO) 474 desa Penyediaan layanan internet kecamatan (PLIK) Pembangunan jaringan broadband yang melalui ibukota kab/kota Pembangunan regional internet exchange
128 kecamatan Manado
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI GORONTALO
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Peningkatan jaringan irigasi Gorontalo (Paguyaman Kiri) Boalemo (Paguyaman Kanan) Rehab jaringan irigasi
264 km, 500 ha 525 ha
Gorontalo (DI Bongo) 192.00 ha Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Gorontalo 10 unit Rehab Jaringan Irigasi Air Tanah Gorontalo 45 unit Pembangunan/peningkatan jaringan tata air tambak Pohuwato 500 ha
Pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai Gorontalo Utara
0.95 km
Rehab sarana/prasarana pengamanan pantai
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU
Gorontalo Utara
Peningkatan kapasitas air baku Limboto-Bolango-Bone Rehabilitasi kapasitas air baku Pohuwato
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI
0.15 m3/dt 0.29 m3/dt
0.361 km
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI GORONTALO [2] PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Penanganan lingkungan kumuh perkotaan Pembangunan rumah susun sederhana sewa
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - KEMENPERA
Pembangunan kawasan perumahan bagi MBR
Pembangunan baru rumah swadaya di seluruh kabupaten (kecuali Kota Gorontalo), total 700 unit
PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP
Penyediaan PSU Kawasan di Bone Bolango dan Kota Gorontalo, total 2.500 unit Fasilitasi sertifikasi di Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo, total 250 unit Penanganan lingkungan kumuh seluas 4 hektar di Kota Gorontalo
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN Pembangunan drainase perkotaan Peningkatan/pembangunan TPA dan penyediaan prasarana pengumpulan
sampah dan persampahan terpadu 3R PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Peningkatan pelayanan air minum
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI GORONTALO [3]
WILAYAH/PROVINSI/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
NO.
TARGET
1.1. Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
Jumlah Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat (Sosialisasi; Penyusunan Pedoman Teknis Keselamatan Transportasi Darat; Monitoring & Evaluasi Keselamatan Transportasi Darat)
2 Paket
1.2. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj
21 Paket
Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Paket
Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas
2 Paket
Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang
45 Unit 2 Paket
Jumlah Paket Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan 1.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp 1.4. Dukungan Manjemen dan Dukungan Jumlah Paket Kegiatan Rutin/Tugas Pokok dan Fungsi Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 2.1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 2.2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
Jumlah Unit
1 Unit
LOKASI
ALOKASI (Rp. Juta) 129,00
Boalemo; Gorontalo; Pohuwato; Bone Bolango; Gorontalo Utara; Kota Gorontalo;
41.629,00 875,00 542,00
Kota Gorontalo; Gorontalo;
4.275,00 3.500,00 535,00
3 Paket
3.689,00
1 Paket
17.284,00
1 Paket
310,00
3 Unit
Jumlah Pelabuhan Ynag Direhabilitasi/Ditingkatkan/Dibangun
4 Paket
Jumlah Pelabuhan Ynag Direhabilitasi/Ditingkatkan/Dibangun
3 Paket
Pohuwato; Kota Gorontalo; Gorontalo Utara; Boalemo; Pohuwato;
800,00 80.765,00 17.284.137,00
3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 3.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 3.2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Jumlah Peraturan, Rapat dan Sosialisasi, Evaluasi dan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara Pelaporan, Studi, Pengawasan, Sispro Teknis, Sertifikasi, Diklat, Prasarana dan Sarana Penunjang Teknis dan Kegiatan Penunjang Lainnya
1 Unit
151.885,00
1 Unit
10.176,00
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI GORONTALO [4]
• Peningkatan kapasitas jalan Lintas Barat Sulawesi Prov. Gorontalo (Atinggola – Mulingkaputo – Tolinggula); • Penyelesaian jalan Lintas Tengah Sulawesi Prov. Gorontalo (Taludaa – Gorontalo – Malasipat); • Aksesibilitas menuju kawasan Bandara Djalaluddin.
PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering USO) 184 desa Penyediaan layanan internet kecamatan (PLIK)
72 kecamatan
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Peningkatan jaringan irigasi Morowali (DI. Karaopa) Parimo (DI. Lambunu) Rehab jaringan irigasi Parimo (DI. Lambunu) Sigi (DI. Gumbasa) Rehab jaringan rawa Poso Toli Toli Pembangunan/peningkatan jaringan tata air tambak Banggai Rehabilitasi jaringan tata air tambak Buol, Banggai, Parimo
100ha 100 ha 557.82 ha 608.26 ha 1.00 ha 1.00 ha 100 ha 250 ha, 250 ha, 300 ha
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI Pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai Banggai Tojo Una-Una Parimo
0.1 km 0.3 km 0.22 km
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI WADUK, EMBUNG, SITU SERTA BANGUAN PENAMPUNG AIR LAINNYA Pembangunan bak penampung
6 unit
Parimo, Donggala Rehabilitasi Bendung Sausu (Kab. Parimo)
1 unit
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Peningkatan kapasitas air baku Sigi Rehabilitasi kapasitas air baku Donggala Parimo
0.3 m3/dt 0.045 m3/dt 0.045 m3/dt
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI TENGAH [2] PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Penanganan lingkungan kumuh perkotaan Pembangunan rumah susun sederhana sewa
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEMENPERA Pembangunan rusunawa di Parigi Moutong dan Kota Palu Pembangunan baru rumah swadaya, total 650 unit Penyediaan PSU Kawasan di Banggai, Parigi Moutong, dan Kota Palu, total 4.200 unit Fasilitasi sertifikasi di Donggala dan ToliToli, total 100 unit Penanganan lingkungan kumuh seluas 16 hektar di Kota Palu dan Donggala
Pembangunan kawasan perumahan bagi MBR PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN Pembangunan drainase perkotaan Peningkatan/pembangunan TPA dan penyediaan prasarana pengumpulan
sampah dan persampahan terpadu 3R PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Peningkatan pelayanan air minum
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI TENGAH [3]
WILAYAH/PROVINSI/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
NO.
1.1. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
ALOKASI (Rp. Juta)
202800 Meter
Banggai; Tojo Una-una; Donggala; Poso;
85.320,00
Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj
1381 Buah
Banggai; Morowali; Poso; Donggala; Tolitoli; Parigi Moutong; Tojo Una-una; Kota Palu; Kota Palu;
6.448,00
1 PAKET
Parigi Moutong;
3.000,00
1 Tahun
2.624,00
1 Unit
Parigi Moutong; Tojo Una-una; Poso; Buol; Morowali; Sigi; Banggai Kepulauan; Tojo Una-una; Morowali; Poso; Poso;
1 Unit
Banggai;
4 Unit
Toli-toli;
1 Unit
Morowali;
15.000,00
1 Trayek
Morowali;
5.000,00
1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP Jumlah Unit Pembangunan Bus Air
Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan yang Mengalami Peningkatan Jumlah Lokasi Rambu Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan Jumlah Trayek Jumlah Pelabuhan Ynag Direhabilitasi/Ditingkatkan/Dibangun
1 Unit
6 PAKET
Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun
618,00
47.407,00 1.500,00 743,00 1.400,00
12 Unit
Toli-toli; Buol; Poso; Donggala; Tojo Unauna; Banggai Kepulauan; Kota Palu; Banggai; Morowali; Parigi Moutong;
327.190,00
0 Unit
Poso; Buol; Toli-toli; Banggai; Kota Palu;
436.137,00
2 Unit
Morowali; Tojo Una-una;
3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 3.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
LOKASI
Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ
Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang Terlayani Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 2.1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 2.2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
TARGET
29.310,00
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI TENGAH [4]
• Peningkatan kapasitas jalan Lintas Barat Sulawesi Prov. Sulteng (Surumanna – Palu – Toli toli – Buol - Ummu); • Peningkatan struktur jalan Lintas Tengah Sulawesi Prov. Sulteng (Palu – Taweli – Toboli – Molosipat dan Toboli – Poso - Tidantana; • Penyelesaian Lintas Timur Sulawesi Prov. Sulteng (Tompira Wosu – Bungku – Bts. Sultra). PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering USO) 744 desa Penyediaan layanan internet kecamatan (PLIK)
135 kecamatan
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI BARAT
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Peningkatan jaringan irigasi DI Tommo Rehab jaringan irigasi DI Maloso
5,000 ha 1,400 ha
Pembangunan JIAT Tersebar Pembangunan/peningkatan jaringan tata air tambak Tambak Pedongga Kab. Polman Kab. Mamuju Rehab jaringan tata air tambak Tambak Rakyat Buol Tambak Rakyat Banggai Tambak Rakyat Parigi
30 lokasi 1,000 ha 500 ha 500 ha 350.00 ha 350.00 ha 400.00 ha
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI Rehab sarana/prasarana pengamanan pantai Kab Majene Kab. Mamuju Kab Mamuju Utara Kab. Polman Pantai Binuang/Toyaman Pantai Buku
1.9 km 3.05 km 1.2 km 1.7 km 0.25 km 0.15 km
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Peningkatan kapasitas air baku Kab. Polman
0.01 m3/dt
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI BARAT [2] PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Penanganan lingkungan kumuh perkotaan Pembangunan kawasan perumahan bagi MBR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEMENPERA Pembangunan 1 TB rusunawa di Polman Pembangunan baru rumah swadaya di seluruh kabupaten, total 500 unit Penyediaan PSU Kawasan di Polman, total 600 unit Fasilitasi sertifikasi di Donggala dan Polman, Majene, dan Mamuju, total 150 unit
PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN Pembangunan drainase perkotaan Peningkatan/pembangunan TPA dan penyediaan prasarana pengumpulan
sampah dan persampahan terpadu 3R PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Peningkatan pelayanan air minum
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
NO. 1. 1.1.
2. 2.1.
3. 6.3.1 .
PROVINSI SULAWESI BARAT [3]
WILAYAH/PROVINSI/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah Paket Peningkatan Fasilitas Pendukung Llaj Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Jumlah Lokasi yang Dibangun dan Di Rehab Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Pemeliharaan Prasarana Bandar Direhabilitasi Udara
TARGET
ALOKASI (Rp. Juta)
LOKASI
5 Unit 1 Unit
Mamuju; Mamuju;
58.000,00 51.000,00
1 Unit
Mamuju;
2.500,00
9 Unit
Majene; Polewali Mandar; Mamuju; Mamuju Utara;
2 Unit
Mamuju;
134.000,00
90.000,00
PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
• Peningkatan kapasitas jalan Lintas Barat Sulawesi Prov. Sulbar (Polewali – Majene – Mamuju); • Peningkatan jalan Kaluku – Mambi – Makale secara bertahap.
Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Penyediaan jasa akses telekomunikasi 236 desa (Desa Berdering USO) Penyediaan layanan internet kecamatan (PLIK)
88 kecamatan
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Peningkatan jaringan irigasi Kab. Konsel (Embung Jati Bali, 120 ha Benua Aporo) Kab. Kolaka 150 ha Rehab jaringan irigasi Kab. Konawe (D.I. Wawotobi) 3,643 ha, 9 km Pembangunan jaringan rawa Kab. Kolaka (Tinondo) 16.00 km Kab. Konawe Utara (Lasolo I) 19.00 km Kab. Konawe (Paku Jaya) 19.00 km Kab. Konsel (Wuura) 16.00 km Pembangunan JIAT Konawe 4 lokasi Tersebar 30 lokasi Rehab JIAT Kab. Konawe 14.29 ha, 6 lokasi Kab. Komsel 8 lokasi Kab. Bombana 4 lokasi Pembangunan/peningkatan jaringan tata air tambak Kab. Konawe Utara 16 km Kab. Konsel 16 km Rehab jaringan tata air tambak Tambak Rakyat Buol 350.00 ha Tambak Rakyat Banggai 350.00 ha Tambak Rakyat Parigi 400.00 ha
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI Pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai Kab. Kolaka Kab. Wakatobi Kab. Konawe Rehab sarana/prasarana pengendali banjir Kab. Bombana (S. Poleang) Kota Kendari (S. Nanga-Nanga)
0.125 km 0.5 km 0.3 km 4 buah 2 buah
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA [2] PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Penanganan lingkungan kumuh perkotaan Pembangunan kawasan perumahan bagi MBR Pembangunan rumah susun sederhana sewa
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEMENPERA Pembangunan 1 TB rusunawa di Kota Kendari Pembangunan baru rumah swadaya di seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Kendari, total 950 unit Penanganan kumuh seluas 4 hektar di Kota Kendari Penyediaan PSU Kawasan di Kota Kendari, total 3.150 unit Fasilitasi sertifikasi di Kolaka, Wakatobi, Kota Bau-Bau, Kota Kendari, total 250 unit
PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN Pembangunan drainase perkotaan Peningkatan/pembangunan TPA dan penyediaan prasarana pengumpulan
sampah dan persampahan terpadu 3R PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Peningkatan pelayanan air minum
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA [3]
WILAYAH/PROVINSI/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 4.1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1.1. Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
NO.
Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang 1.2. Pembangunan Sarana dan Jumlah Prasarana Dermaga Prasarana Transportasi Sdp dan Penyeberangan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan Sdp yang Mengalami Peningkatan Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan Jumlah Paket Kegiatan Rutin/Tugas Pokok dan Fungsi
1.3. Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 2.1. Pengelolaan dan Jumlah Trayek Penyelenggaraan Kegiatan Di Jumlah Lokasi Pelabuhan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 3.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Bandar Udara yang Pemeliharaan Prasarana Bandar Dikembangkan, Direhabilitasi Udara
TARGET
LOKASI
37 fasilitas keselamatan
Kolaka (6 Fasilitas Keselamatan/Rp. 4.463,00); Konawe (3 Fasilitas Keselamatan/Rp. 3.900,00); Kota Bau-bau (8 Fasilitas Keselamatan/Rp. 7.313,00); Kolaka Utara (3 Fasilitas Keselamatan/Rp. 2.675,00); Konawe Selatan (1 Fasilitas Keselamatan/Rp. 1.050,00); Kota Kendari (1 Terminal/Rp. 7.000,00);
1 terminal
1 jembatan timbang Kolaka (1 Jembatan Timbang/Rp. 3.000,00); 2 dermaga 3 dermaga 1 unit
Konawe Selatan (1 Dermaga/Rp. 26.012,00); Buton Utara (1 Dermaga/Rp. 23.046,00); Kota Kendari (1 Dermaga/Rp. 5.017,00); Konawe Selatan (1 Dermaga/Rp. 4.956,00); Buton (1 Dermaga/Rp. 4.132,00); Konawe Selatan (1 Unit/Rp. 12.989,00); Kota Kendari
3 trayek 23 pelabuhan
5 bandara
ALOKASI (Rp. Juta) 36.887,00
7.000,00 3.000,00 49.058,00 14.105,00 12.989,00 3.000,00
Kota Kendari (3 Trayek/Rp. 11.269,00); Kota Kendari (2 Pelabuhan/Rp. 70.000,00); Kota Baubau (1 Pelabuhan/Rp. 53.855,00); Kolaka (1 Pelabuhan/Rp. 40.000,00); Konawe (1 Pelabuhan/Rp. 21.500,00); Konawe Selatan (1 Pelabuhan/Rp. 20.000,00); Konawe Utara (1 Pelabuhan/Rp. 30.000,00); Bombana (1 Pe
11.269,00 518.355,00
Kota Bau-bau (1 Bandara/Rp. 104.688,00); Konawe Selatan (1 Bandara/Rp. 117.266,00); Muna (1 Bandara/Rp. 22.255,00); Wakatobi (1 Bandara/Rp. 11.348,00); Kolaka (1 Bandara/Rp. 25.552,00);
281.109,00
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA [4]
• Peningkatan kapasitas jalan Lintas Timur (Bts. Prov. Sulteng - Pohara – Kendari – Ambesia – Tinanggea – Kasipute – Kolaka); • Aksesibilitas menuju kawasan Bandara Wolter Mongonsidi menjadi 4 lajur (Kendari – Mandonga – Lepo lepo - Kendari II); • Peningkatan jalan Penghubung Lintas Kendari - Kolaka; • Peningkatan kapasitas jalan Pulau Buton (Bau bau – Labuan); • Penanganan jalan strategis Pulau Muna (Tampo – Raha); • Pembangunan jembatan Teluk Kendari. PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering USO) 929 desa Penyediaan layanan internet kecamatan (PLIK) Pembangunan jaringan serat optik melalui ibukota provinsi
152 kecamatan Kendari
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Peningkatan jaringan irigasi Saddang 42,644.00 ha Lamasi 3,332.00 ha Bajo 6,388.00 ha D.I. Matajang 100.00 ha Pembangunan JIAT Luwu 5.50 ha Sidrap 3.67 ha Wajo 9.17 ha Bone 3.67 ha Rehab JIAT Gowa 22.75 ha Takalar 18.20 ha Sinjai 9.10 ha Soppeng 9.10 ha Sidrap 13.65 ha Luwu 18.20 ha Pembangunan/peningkatan jaringan tata air tambak Kota Palopo 500.00 ha Kab. Pinrang 3,652.00 ha Kab. Bone 2,000.00 ha Kab. Wajo 1,000.00 ha Kab. Barru 500.00 ha Rehabilitasi jaringan tata air tambak Kota Palopo 500.00 ha Kab. Pinrang 3,152.00 ha Kab. Bone 500.00 ha Kab. Wajo 500.00 ha Kab. Barru 1,000.00 ha
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Peningkatan kapasitas air baku Kab. Toraja Utara
0.09 m3/dt
Bulukumba
0.46 m3/dt
Rehab prasarana air baku Kab. Maros
0.15 m3/dt
Kab. Palopo
0.01 m3/dt
Kab. Enrekang
0.01 m3/dt
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI Pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai Kab Selayar 0.30 km Kab. Pinrang 0.25 km Kab. Bantaeng 0.30 km Kab. Barru 0.25 km Pembangunan sarana/prasarana pengendali sedimen Bili-bili 8 buah* * (sabo dam, telemetri, improvement sand pocket, dll) PENGELOLAAN DAN KONSERVASI WADUK, EMBUNG, SITU SERTA BANGUAN PENAMPUNG AIR LAINNYA Pembangunan Bendung Gerak Tempe
5,000,000 ha
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PROVINSI SULAWESI SELATAN [2] PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pembangunan kawasan perumahan bagi MBR Pembangunan rumah susun sederhana sewa
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - KEMENPERA Pembangunan 6 TB rusunawa di Luwu Timur, Maros, Kota Pare-Pare, Kota Makassar Pembangunan baru rumah swadaya di Bantaeng, Barru, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Luwu Timur, Maros, Selayar, Sidrap, Takalar, Tator, dan Kota Makassar, total 1.150 unit Penanganan kumuh seluas 8 hektar di Kota Makassar Penyediaan PSU Kawasan di Bantaeng, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Kota Makassar, Kota Pare-Pare, total 7.800 unit
PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Pemeliharaan gedung negara yang bersejarah Pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN Pembangunan prasarana dan sarana air limbah Pembangunan drainase perkotaan Peningkatan/pembangunan TPA dan penyediaan prasarana pengumpulan
sampah dan persampahan terpadu 3R PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Peningkatan pelayanan air minum
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
NO. 1. 1.1. 2. 2.1. 2.2.
PROVINSI SULAWESI SELATAN [3]
WILAYAH/PROVINSI/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Jumlah Unit (Menara Suar; Rambu Suar; Penyelenggaraan Kegiatan Di Pelampung Suar) Bidang Kenavigasian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pelayanan Angkutan Udara Jumlah Rute Perintis yang Terlayani Perintis Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Pemeliharaan Prasarana Bandar Direhabilitasi Udara Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun
• Penyelesaian Lintas Barat menjadi 4 lajur (Makassar – Maros – Parepare); • Peningkatan kapasitas jalan Takalar – Jeneponto – Bantaeng – Bulukumba – Sinjai – Sengkang; • Penanganan jalan rawan longsor (Makale – Palopo); • Peningkatan kapasitas jalan Middle Ring Road (Trans Maminasata); • Peningkatan kapasitas jalan Lintas Tengah (Sengkang – Palopo – Bts. Sulteng).
TARGET
LOKASI
ALOKASI (Rp. Juta)
13 Unit
5.685,00
3 Rute
35.000,00
6 Unit
175.238,00
2 Unit
122.945,00
PRIORITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Penyediaan jasa akses telekomunikasi 905 desa (Desa Berdering USO) Penyediaan layanan internet kecamatan 224 kecamatan (PLIK) Pembangunan jaringan broadband yang melalui ibukota kab/kota Pembangunan regional internet exchange Makassar Perencanaan dan Rekayasa Alokasi Spektrum Frekuensi Penyediaan spektrum frekuensi radio untuk Makassar mendukung siaran TV digital
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
Sekian dan terimakasih.
39