KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS DAN RKP 2017 Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Jakarta, 13 April 2016
PENDAHULUAN : KETENTUAN PERUNDANGAN UU 17/2003 tentang Keuangan Negara •
Pasal 12 ayat 2 : Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
UU 25 /2004 tentang SPPN •
Pasal 4 ayat 3 : RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
•
Pasal 6 ayat 1 : Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
•
Pasal 6 ayat 2 : Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta. memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
•
Pasal 20 ayat 1 : Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional
•
Pasal 25 ayat 1 : RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN
UU 17/2014 tentang MD3 •
Pasal 176 ayat 1 : Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
PP 90/2010 tentang Penyusunan RKA K/L •
Pasal 8 ayat 7 : Dalam proses penyusunan Renja K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuagan.
2
PRIORITAS DAN SUMBER PENDANAAN NYA
3
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. 4
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR DIMENSI PEMERATAAN DAN UNGGULAN KEWILAYAHAN Kedaulatan Pangan Antarkelompok Pendapatan Nawacita 8 & 9 Revolusi Mental Antarwilayah: (1) Desa; (2) Perbatasan; Kedaulatan Energi Kesehatan Nawacita 3 (3) Tertinggal (4) Perkotaan; (5) Nawacita 5 Kemaritiman dan Kelautan Pendidikan Reforma Agraria; (6) Konektivitas Perumahan dan Permukiman Industri dan KEK Nasional Nawacita 8 & 9 Pariwisata DIMENSI PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Nawacita 4
Demokrasi dan Diplomasi
Nawacita 1
Nawacita 9
Keamanan dan Ketertiban
Kepastian dan Penegakan Hukum
Nawacita 2
Reformasi Birokrasi
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA RKP 2015*)
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
5
PELAKSANAAN RPJMN 2015-2019 MELALUI RKP DAN APBN 1. Tahun 2015 dan 2016: Memperbaiki Komposisi dan Efisiensi Belanja • Pengalihan subsidi BBM untuk perkuatan pendanaan prioritas RPJMN, yaitu: pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, kedaulatan energi, promosi pariwisata, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan peningkatan cakupan Bantuan Tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan)
• Memenuhi anggaran kesehatan 5% APBN • Memperkuat desentralisasi fiskal dengan pengenalan DAK Infrastruktur Publik dan pengalokasian Dana Desa • Meningkatkan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas peruntukannya, menghindari duplikasi) 2.
Rencana Tahun 2017: Meningkatkan Efektivitas Belanja • Memperkuat landasan pembangunan berkesinambungan dan menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kawasan industri dan destinasi wisata, serta pembangunan infrastruktur • Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja 6
PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI DAN SPASIAL Contoh Pendanaan Terintegrasi Kedaulatan Pangan LEVEL 2 PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN PANGAN LAIN LEVEL 1 PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN • • •
1
2
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Belanja KL Pencetakan Sawah Baru Penyediaan data lahan bebas sengketa dan terlantar Penyediaan kanal drainase dan saluran primer
• •
•
• •
Prioritas Nasional
Belanja K/L Pembangunan jaringan Irigasi primer dan sekunder (Kem PUPR) Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi Tersier (Dana Tugas Pembantuan Kementan ?) Pemerintah Daerah: APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa Pembangunan/rehabilitasi jaringan Irigasi Tersier (DAK “Pola Inpres”) Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani/irigasi desa (Dana Desa) Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah provinsi dan kab/kota (APBD)
Pembangunan Kedaulatan Pangan
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
4
Penangangan Gangguan terhadap Produksi Pangan
3
Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
•
• •
Belanja KL Bantuan Alat dan Mesin
Belanja KL Pengembangan Desa Mandiri Benih Belanja Non K/L Susbidi Pupuk dan Benih
• •
Belanja KL Pemanfaatan lahan marjinal (lahan gambut) Penyediaan data lahan
• BUMN
7
ILUSTRASI INTEGRASI PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN PANGAN LAINNYA Provinsi Aceh
Kementerian PUPR: • Rehabilitasi Irigasi: 4.100 ha • Pembangunan Irigasi: 2.834 ha • Pembangunan Waduk: 1 baru (Tiro) dan 2 waduk unit lanjutan (Keureuto dan Rukoh). • Pembangunan sarpras banjir: 4,5 km.
Tiro Rukoh
Penajaman dan Sinergi a. Sinergi Antar Kegiatan: WadukPencetakan SawahPembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi sinergi tahapan dan lokasi serta keberadaan petani. b. Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: KementanKemen PU-Pera; (ii) APBD; (iii) DAK; (iv) Dana Desa. c. Penajaman pemanfaatan Alsintan di masyarakat efektivitas terhadap peningkatan kualitas dan penurunan susut.
Kuerueto
Kementerian Pertanian: • Cetak sawah: 5.500 ha • Irigasi Tersier: 5.500 ha • Desa Mandiri Benih: 20 Desa • Budidaya jajar legowo: 156 ribu ha Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) : • Aceh Besar 1.000 ha • Aceh Jaya 500 ha • Aceh Timur 2.000 ha KLHK: • Aceh Utara 500 ha • Pencadangan hutan untuk pangan: 15.309 ha • Pidie 1.000 ha • Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 • Piddie Jaya 500 ha ha BMKG: • Informasi Iklim
Kementerian Perdagangan: • Pembangunan pasar: 12 unit
Kementerian Kelautan dan Perikanan: • Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 320 kapal dan 13.510 alat penangkap ikan • Benih ikan bersertifikat: 2 juta ekor • Minapolitan: 5 lokasi 8
SUMBER PENDANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Contoh APBN 2016 x
Pos Belanja Negara
BELANJA NEGARA Rp 2.095,72 T TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA Rp 770,17 T
TRANSFER DAERAH Rp 723,19 T
DANA OTSUS DAN KEISTIMEWAAN DIY Rp. 17,8 T
DANA DESA Rp 46,98 T
DANA INSENTIF DAERAH Rp. 5,0 T
LAINNYA Rp 457,0 T (termasuk subsidi energi)
DANA PERIMBANGAN Rp. 700,4 T
DANA TRANSFER UMUM Rp 491,5
DAU Rp 385,4 T
BELANJA PEMERINTAH PUSAT Rp 1.325,55 T
BELANJA NON K/L Rp 541,43 T
SUBSIDI NON ENERGI Rp 72,3 T (diluar Subsidi Pajak DTP Rp. 8,2 T)
BELANJA K/L Rp 784,13 T
HIBAH NEGARA Rp 4,0 T
DANA TRANSFER KHUSUS Rp 209,0 T
DAK NON FISIK Rp 123,5 T
DAK FISIK Rp 85,5 T
NON OPS Rp 544,96 T
POS PEMBIAYAAN: Rp 273,2 T a.l. : 1. PMN BUMN: Rp 40,4 T 2. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)*): Rp 9,2 T
Legenda : DBH Rp 106,1 T
OPERASIONAL (Belanja 001 & 002) Rp 239,16 T
Sumber Pendanaan Prioritas
* ) Untuk dukungan infrastruktur, terdapat pula dukungan KPS (Viability Gap Fund-VGF) pada belanja Non K/L sebesar Rp. 1,1 T
9
KETERSEDIAAN ANGGARAN (RESOURCE ENVELOPE) (Rp. Triliun)
POS BELANJA DAN PEMBIAYAAN
849,1
773,5 – 790,2
2. Belanja Non K/L
555,7
539,8 – 573,7
80,2
84,6 – 84,6
851,2
750,3 – 780,9
770,0
682,1 – 704,9
212,5
208 – 217,7
81,2
68,2 – 75,9
303,3
320,2 – 361,9
3. Transfer Ke Daerah & Dana Desa
a. Transfer Ke Daerah - DAK b. Dana Desa 4. Pembiayaan
2.
SIDANG KABINET 7 APRIL
1. Belanja K/L - Subsidi Non Energi
1.
PERKIRAAN AWAL
Belanja K/L (Sidkab 7 April) Rp.774,0 T turun Rp. 10 T dari APBN 2016 (atau lebih rendah Rp.75T dari perkiraan awal), untuk itu akan dilakukan penyesuaian Rancangan Pagu Indikatif RKP 2017 sesuai ketersediaan anggaran yang disepakati Pos pendanaan prioritas lainnya akan di pertajam : Subsidi non energi dan hibah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Pembiayaan (termasuk dukungan BUMN dan infrastruktur) 10
BELANJA K/L Uraian I. Belanja Wajib 1. Belanja Operasional - 001 (belanja operasional belanja pegawai) - 002 (belanja barang satker) 2. Belanja non operasional berkarakteristik operasional - 003 (dukungan operasional Hankam) - 004 (dukungan penyelenggaraan pendidikan)
- 005 (dukungan penyelenggaraan Tusi unit) 3. Rupiah Murni Pendamping (RMP) 4. Non RM II. Belanja Non Operasional
Sumber pendanaan di belanja K/L untuk prioritas dan program/kegiatan pembangunan RKP TA 2017
1. Kegiatan berlanjut kegiatan pokok K/L, dan kegiatan prioritas K/L
2. Multiyears Contract (MYC)
11
KERANGKA PENDANAAN
Perkuatan Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional (UU 33/2004)
“Diprioritaskan untuk Membantu Daerah dalam Pemenuhan Pelayanan Publik”
DAK REGULER
“Diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional”
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK*) (Pola “Inpres”) *) Termasuk DAK Afirmasi
INDIKATOR
DAK REGULER
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK (Pola “Inpres”)
Menu Kegiatan
• Menggunakan menu eksisting atau sesuai pemenuhan pelayanan publik • Daerah memiliki diskresi untuk menentukan menu serta lokus dari pembangunan setiap Bidang DAK
• Menu terbatas dan fokus pada pencapaian target prioritas nasional • Bersifat closed menu dan top-down
Prioritas Daerah Penerima
• Penerima DAK adalah daerah yang mengusulkan DAK
• Daerah yang berkesesuaian dengan prioritas
Mekanisme Pengusulan
• Proposal Based disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang • Bottom-Up
• Proposal Based disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang • Bottom-Up
Ketersediaan Data Teknis
• Mekanisme verifikasi data teknis yang dimiliki K/L dan daerah
• Dukungan data teknis pada level Pemerintah Pusat sebagai acuan untuk menentukan menu prioritas dan lokasi prioritas
Penentuan Alokasi
• Pengalokasian dibahas bersama Bappenas, K/L Teknis dan Kemenkeu dengan mempertimbangkan usulan alokasi yang disampaikan oleh daerah (Proposal Based)
• Pengalokasian per bidang/daerah dikoordinasikan Bappenas dengan melibatkan K/L teknis dan Kementerian Keuangan (top down) • Ditetapkan melalui pasal khusus dalam UU APBN
Kriteria
• Kriteria Umum, Khusus dan Teknis
• Kriteria Teknis (di-earmarked untuk mendukung program tertentu) 12
AGENDA PEMBAHASAN : TRILATERAL MEETING
13
KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP DAN PAGU INDIKATIF 2017 LANGKAH I Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Jan-Apr) Prinsip Money Follow Program • •
Mengamankan alokasi pada prioritas Memanfaatkan efisiensi dan tambahan belanja untuk Belanja Prioritas: konkrit dan sesuai dengan Tema RKP 2017
Hal yang perlu diperkuat • •
•
Program/kegiatan prioritas yang masih terlalu banyak (usulan pendanaan prioritas Rp 941,0 T) Belum dilakukan pengintegrasian mendalam berbagai sumber pendanaan (K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa dan Pembiayaan BUMN) Belum dilakukan pembahasan mendetail untuk kesiapan proyek
LANGKAH II Penajaman Rancangan RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Apr-Jun) Penajaman dan Pengintegrasian •
• • •
Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk Penyederhanaan nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada : - Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan - Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa dan Pembiayaan BUMN) Mempersiapkan aspek regulasi dan kelembagaan Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek. Fisik : Lahan, Detail Engineering Design (DED). Non fisik : data sasaran dan lain sebagainya
Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: • • • •
Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)
LANGKAH III PERPRES RKP dan Penyiapan Nota Keuangan/RAPBN 2017 (Juli – Agustus) 14
FOKUS PEMBAHASAN TRILATERAL MEETING 1. Program dan Kegiatan Prioritas (dikoordinasikan oleh Bappenas) Pembahasan program dan kegiatan prioritas dengan menajamkan sasaran, target, lokasi dan rencana pendanaannya termasuk pengakomodasian hasil pembahasan Musrenbangnas (jika diperlukan) Memastikan kesiapan pelaksanaan Program dan Kegiatan (lahan, DED dsb) Membahas dukungan kerangka regulasi dan kelembagaan Kementerian Keuangan dapat memberikan masukan untuk mempertajam program dan kegiatan prioritas 2. Program dan Kegiatan operasional dan kebijakan pengelolaan belanja negara (dikoordinasikan oleh Kemenkeu) Menyampaikan dan membahas rencana dan pendanaan belanja operasional Kebijakan untuk meningkatkan efisiensi anggaran Bappenas dapat memberikan masukan untuk mempertajam program dan kegiatan operasional dan efisiensi anggaran 3. Program dan kegiatan non prioritas Bappenas menilai dari sisi kesesuaian dengan norma pembangunan Kemenkeu menilai dari sisi efisiensi yang dapat diarahkan untuk memperkuat prioritas pembangunan Lainnya : 1. Melanjutkan penyederhanaan nomenklatur sasaran dan target (sekaligus mendorong sinergi Renja K/L – RKAKL) 2. Melakukan pembahasan kebutuhan tambahan jika terdapat tambahan resource envelope 3. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan (misal KSST, reformasi birokrasi, Papua dan lainnya) 15
PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI DAN SPASIAL Contoh Pendanaan Terintegrasi Kedaulatan Pangan PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN Program Prioritas Kegiatan Prioritas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Program Prioritas
Kementerian / Lembaga
Pencetakan Sawah Kementerian Baru dan Perluasan Pertanian Areal Pangan Lain
Kegiatan Prioritas
Program Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
Sasaran Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain.
(Yang muncul di dokumen penganggaran/RKA-KL)
Indikator
Lokasi
Terlindunginya x 000 Kabupaten A, B, Ha Lahan Irigasi Teknis C, D dari Konversi untuk Koordinat : Penggunaan lain. ……… Terbitnya x buah Perda yang melindungi Lahan Irigasi Teknis
Target 2017
Alokasi (Juta Rp.)
10.000 ha
Penyederhanaan Nomenklatur Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Bantuan Alat dan Mesin PertanianPerikanan
Kementerian Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengelolaan Memberikan subsidi x Sistem Penyediaan % atas harga Alsintan, dan Pengawasan sehingga Alat Mesin Petani/Kelompok Tani Pertanian membeli Alsintan, menggunakan dan merawatnya.
Tersalurnya 7.300 Kab A …Unit; Unit Alsintan kepada Kab B…Unit ; Petani atau Kelompok Kab. C….Unit Tani dengan subsidi x % dari harga
7.300 unit
Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret 16
Ket
KELUARAN PERTEMUAN TIGA PIHAK Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak mencakup antara lain: 1. Catatan Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak
2. Rancangan Pagu Indikatif antara lain : Pagu Kementerian/Lembaga Per Program (per sumber belanja) Matrik Rencana Tindak Pembangunan K/L (hanya memuat prioritas)
3. Kebutuhan mendesak lainnya
17
TERIMA KASIH
18
