REFORMASI REGULASI RKP 2017

REFORMASI REGULASI RKP 2017 KEDEPUTIAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN DISAMPAIKAN PADA SERIAL MULTILATERAL MEETING II KAMIS, 14 APRIL 2016, RUANG SG 4-5 BAPPENAS

INPRES SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pemangkasan

42.000

regulasi

Arahan Presiden untuk 2016 akan mulai dilakukan upaya simplifikasi/pemangkasan dipusat dan daerah secara bertahap

STRATEGI

SIMPLIFIKASI REGULASI / PENYEDERHANAAN REGULASI UNTUK KONTROL KUANTITAS REGULASI YANG BERLAKU

IDENTIFIKASI DAN REVIEW / ANALISA KEBIJAKAN & REGULASI

INFRASTRUKTUR, INVESTASI, ENERGI, PAJAK, KEHUTANAN ...dst

MONITORING ONLINE

TUJUAN  Mendukung pelaksanaan program prioritas dan kegiatan yang menetapkan peran Bappenas sebagai system integrator;  Memastikan dan mempercepat pelaksanaan pencapaian sasaran RKP 2017 dan Nawa Cita;  Memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat (mengurangi beban masyarakat), sehingga potensi kreatif warga negara lebih mudah dijewantahkan.  Mendorong efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara & pembangunan;  Memiliki nilai tambah/insentif bagi pelaku usaha untuk mendukung sasaran RKP 2017  Bahan penyusunan Prolegnas Tahunan 2017 dan Program Penyusunan PP dan PERPRES Tahun 2017

TIGA FUNGSI POKOK REGULASI

Sebagai sarana ketertiban atau pedoman perilaku, i.e. regulasi menjadi pedoman untuk terselenggaranya dinamika sosial

Sebagai instrumen pembangunan, i.e. regulasi menggerakkan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan Sebagai faktor integrasi, i.e. regulasi mengintegrasikan wilayah maupun kebijakan-kebijakan dalam rangka penyelenggaraan negara

Prinsip  Regulasi harus mensejahterakan  Sebelum regulasi dikeluarkan, perlu analisis dampak dan biaya (inefisiensi) yang timbul (economic cost of regulation).  misal yang berdampak besar pada anggaran dan ekosospol  Regulasi adalah pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non-regulatory tidak ada lagi (prinsip “jika tidak gatal, jangan digaruk”)

Batu uji:  Apakah regulasi baru ini perlu?  Apakah regulasi ini perlu sekarang?  Apakah regulasi akan memberikan manfaat bagi masyarakat?  Apakah regulasi akan berdampak pada lebih efisiennya penyelenggaraan negara?

REFORMASI REGULASI 1) SIMPLIFIKASI REGULASI (short term)

•

Inventarisasi Regulasi (Stocktaking)

•

Identifikasi Masalah & Stake Holder

PEMBENTUKAN REGULASI (Revisi/Amandemen/Penggantian)

2) Rekonseptualisasi tata cara pembentukan regulasi (sudah dilakukan denagn UU No. 12 tahun 2011 & dalam tahap kajian penyempurnaan) 3) Restrukturisasi kelembagaan pembentuk Regulasi

•

Evaluasi Regulasi Bermasalah

•

Mencabut yang tidak diperlukan, Merevisi yang diperlukan tetapi Berkualitas buruk, dan Mempertahankan yang baik dan diperlukan

4) Penguatan / Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Bidang Perumusan Kebijakan dan Perancangan Regulasi

Existing Future

ALUR PIKIR INTEGRASI KEBIJAKAN DAN REGULASI

MEKANISME SINKRONISASI KEBIJAKAN & REGULASI DPR (BALEG)

Prolegnas Tahunan (Presiden + DPR)

Setuju Permohonan persetujuann

PRESIDEN

SETNEG

Konsep (draft awal) Prolegnas Tahunan Pemerinta h Dalam RKP

KEMEND AGRI KEMENK EU KEMENK UMHAM

KEMEN PPN/BAP PENAS

ANALISIS AWAL KEBUTUHAN REGULASI DALAM RKP

Kebutuh an Regulasi dalam RKP

Konsep (draft awal) Program Penyusuna n PP dan Perpres

Koordinasi

Permohonan persetujuann

Draft Prolegnas Tahunan Pemerintah dalam RKP

Rencana Program Penyusunan PP, Perpres

Rencana Prolegnas Tahunan RUU

Klarifikasi K/L

Setuju

Draft Program Penyusuna n PP dan Perpres

Prog Penyusun an PP dan Perpres

MEKANISME KERJA BAPPENAS

• Menyampaikan arahan Stranas RR (langkah SIMPLIFIKASI REGULASI) dari Presiden • Sosialisasi Stranas RR • Fasilitasi implementasi Stranas RR di pusat & daerah (dukungan tools & kriteria analisis serta debottlenecking terkait kebijakan)

• Melakukan monitoring pelaksanaan (sistem dan verifikasi) • Koordinasi persiapan dengan Kementerian Hukum dan HAM

K/L

KEMENTERIAN HUKUM & HAM

• Memberikan dukungan teknis terkait teknik dan prasyarat dalam penyusunan regulasi (formil)

Biro Perencanaan

Biro Hukum

Unit Substansi

• Koordinator & Konsolidasi • Menyiapkan rencana dan • Konsolidasi hasil kajian tentang dengan biro perencanaan internal dengan evaluasi revisi / dan unit substansi Biro Hukum dan pembentukan regulasi unit substansi dan • Pemetaan regulasi dan baru (untuk level dibawah identifikasi K/L yang dukungan UU dan PP, kajian yang terkait perencanaan dimaksud adalah kajian

• Pemetaan / identifikasi K/L yang terkait

• Klasifikasi regulasi

singkat

• Evaluasi dari pelaksanaan • Kajian evaluasi perlu memuat analisa beban Program Legislasi 2015 dan manfaat dari maupun perencanaan • Koordinasi berbagai aspek Program Legislasi 2016, dengan dit. sektor Program Penyusunan PP • Koordinasi dan Bappenas (mitra dan Perpres 2015, Renstra konsolidasi dengan Biro di Bappenas) K/L dan melihat Hukum, Biro Perencanaan kesesuaiannya dengan dan dit. Sektor Bappenas RPJMN & NAWA CITA maupun K/L yang terkait substansi • Melakukan FGD • Melakukan FGD • Penetapan langkah dan rencana tindak simplifikasi regulasi (berdasarkan rekomendasi)

BUSINESS PROCESS SIMPLIFIKASI REGULASI

PENASEHAT (EMINENT PERSON)

PRESIDEN MEMBERIKAN ARAHAN PRIORITAS KEBIJAKAN DAN LANGKAH- LANGKAH REFORMASI REGULASI

BAPPENAS (DEBOTTLENECKING KEBIJAKAN & REGULASI) Pemangku kepentingan: 1. Wakil pemerintah 2. Asosiasi pengusaha, 3. Perguruan tinggi 4. Lembaga riset, 5. Kamar dagang 6. Ahli & pakar 7. Investor

KL & PEMDA • Inventarisasi regulasi, • Identifikasi potensi masalah dan • Identifikasi stakeholder

FGD

Rencana tindak

Pelaksanaan tindakan: • Cabut • Revisi • Pertahankan

CONTOH

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Pengembangan Ekonomi Lokal

Kemen PDTT, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemenaker, Kemen KUKM, Kemenkominfo, Pemda

Peningkatan SDM dan Iptek

Kemen PDTT, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemendikbud,

Kemen PDTT, Kementan, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemen KP, Kemensos,

Pembangunan Daerah Tertinggal Alokasi diprioritaskan kepada programprogram yang sudah teruji manfaatnya.

Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemensos, Pemda

BKPM, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendag, Pemda

Peningkatan Aksesibilitas/ Konektivitas

Kemen PDTT, Kemen PUPR, Kemenhub, BNPB, Pemda

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

Slide - 14

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kemendes PDTT; BKPM; Kemendag; Kemen KuKM; Kemenperin; Kemenkes; BPOM Kemenaker PEMDA LSM Kemendag, BKPM Kementan, Kemendes PDTT KuKM, Kemendagri KemenPar PEMDA LSM

1.1.

1.6.

Penyediaan Bahan Baku & sarpras produksi

Perijinan Usaha dan Penguatan Kelembagaan Usaha PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

1.5.

Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran, dan Kerjasama antar Daerah

Kementan, Kemendes PDTT , Kemensos Kemen LHK PEMDA LSM

1.2. Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani /Pelaku Usaha Mikro & Ekonomi Kreatif

1.3. Pengolahan pasca panen & home industry 1.4. Bantuan Permodalan & Pemberian Fasiltas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM

Kemensos Kemen KuKM Kemendes PDTT PEMDA LSM

Kemendes PDTT; Kementan; KKP; KUKM PEMDA LSM

KUKM; Kemendes PDTT; Kemenperin; Kemenaker; Kemendag; Kemensos PEMDA LSM

Slide - 15

PENINGKATAN AKSESIBILITAS 2.1. Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan

Kemen Kominfo, Kemendes PDTT BNPB Pemda

Kemen PU-Pera Kemendes PDTT , Pemda

2.7.

2.2. Pembangunan dermaga

Penyediaan Akses Telekomunikasi

Kemenhub, Kemendes PDTT, Pemda

Kemenhub Pemda PENINGKATAN AKSESIBILITAS

2.6. Pembangunan perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua

2.5.

Pelayanan angkutan keperintisan Kemenhub Pemda

2.3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bandara

2.4. Pengadaan moda transportasi darat, udara, Laut dan ASDP

Kemenhub Pemda

Kemenhub, Kemen PDTT Pemda

Slide - 16

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK DAERAH TERTINGGAL

3.1. Pembangunan Ketenagalistrikan

 Kemendagri;  BNPB;  Pemda.

 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemen ESDM;  KemenBUMN  PLN  Pemda.

3.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

3.6 Penguatan Kelembagaan Pemda

 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemedikbud;  Kementerian Agama;  Pemda.

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK

 Kemen Desa, PDTT;  Kemen PU & Pera;  Pemda.

3.3. Pembangunan Sarana dan Prasrana Kesehatan

3.5 Penyediaan Air Bersih dan sanitasi

 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemenkes;  Pemda

3.4.

Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Layak Huni

 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemen PU & Pera;  Kemensos  Pemda

Slide - 17

PENINGKATAN SDM DAN IPTEK DAERAH TERTINGGAL

4,1. Penyediaan dan Tunjangan Tenaga Pendidikan & Kesehatan

 Kemenperin  Kemenristek & Dikti  Kementan  Kemenperin  KKP  Kemenko Maritim  Kemenpar  Kemendes PDTT  Kemendagri;  Pemda

4.4 Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator bisnis & Technopark berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

PENINGKATAN SDM DAN IPTEK

   

Kemedikbud; Kemenkes; Kementerian Agama; Pemda.

4.2. Pembangunan SMK & Politeknik

 Kemenristek & Dikti;  Kemendikbud;  Pemda

4.3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja

 Kemen Desa, PDTT;  Kemenaker;  Pemda. Slide - 18

MATRIKS KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASI (FORM D) PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REGULASI BERMASALAH Program Prioritas : ...? Kegiatan Prioritas : ...? Regulasi : Peraturan Menteri terkait "Proposal Based" K/L Penanggungjawab: Pimpinan K/L dan BPK Kriteria A. Aspek Legalitas Menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat. Multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda) Tidak Dapat dilaksanakan B. Berdasarkan kebutuhan Tidak Memenuhi hak-hak dasar masyarakat Menghambat pemberantasan korupsi Tidak Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum Tidak Mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional C. Beban yang ditimbulkan Membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu Sulit diawasi pelaksanaannya

Nilai Kriteria YA TIDAK YA YA TIDAK TIDAK YA

TIDAK TIDAK TIDAK

REKOMENDASI : Pencabutan Analisa : Kebutuhan pembangunan daerah tertinggal tercantum dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT). Akan tetapi, terbatasnya kapasitas SDM dan aparatur pemerintah daerah, serta terbatasnya infrastruktur mengakibatkan beberapa daerah tertinggal tidak mampu menyusun proposal (baik secara manual maupun e-proposal), sehingga menghambat pembangunan di daerah tertinggal yang telah direncanakan berdasarkan data kebutuhan

REGULASI BARU Program Prioritas : Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Kegiatan Prioritas : ...? Regulasi : Standar Biaya Khusus K/L Penanggungjawab: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Kriteria A. Aspek Legalitas Tidak Menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat. Tidak Multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda) Dapat dilaksanakan B. Berdasarkan kebutuhan Memenuhi hak-hak dasar masyarakat Mempercepat pemberantasan korupsi Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum Mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional C. Beban yang ditimbulkan Tidak Menimbulkan Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tidak Membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu Mudah diawasi pelaksanaannya

Nilai Kriteria YA YA YA YA YA YA YA

YA YA YA

Urgensi Pengusulan IKK yang tinggi di daerah tertinggal menyebabkan biaya operasional tinggi, sehingga menyebabkan inefisiensi dalam pembangunan. Dengan adanya SBK ini diharapkan mekanisme penganggaran yang dilakukan di daerah tertinggal menjadi lebih efektif dan efisien

MATRIKS KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASI (FORM D) PRIORITAS NASIONAL PERKOTAAN Program Prioritas : Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota Kegiatan Prioritas : Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan Regulasi : Permen Pedoman Penyusunan RDTR Kota K/L Penanggungjawab: K/L Terkait: Kriteria

A. Aspek Legalitas Tidak Menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat. Tidak Multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda) Dapat dilaksanakan B. Berdasarkan kebutuhan Memenuhi hak-hak dasar masyarakat Mempercepat pemberantasan korupsi Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum Mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional C. Beban yang ditimbulkan Tidak Menimbulkan Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tidak Membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu Mudah diawasi pelaksanaannya Urgensi Pengusulan

Nilai Kriteria YA YA YA YA YA YA YA

YA YA YA

Belum ada analisa dari Dit. Sektor terkait dan akan dibahas pada Trilateral Meeting Kerangka Regulasi antara Bappenas (Dit. APP dan Sektor), Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN & Ditjen PP, dan K/L (Biro Perencanaan, Biro Hukum, dan Unit Teknis

Catatan & Tindak lanjut Perlu diidentifikasi mendalam dan evaluasi kebijakan dan regulasi terkait program  yang menghambat dan/atau dibutuhkan  Dit. Sektor Bappenas dan K/L

Perlu adanya koordinasi antara K/L dengan Pemda sesuai locus/lokasi program prioritas apakah ada potensi hambatan terkait PERDA di daerah?

Perlu dilakukan penajaman terkait KR dan aksi yang akan dilakukan dalam hal simplifikasi regulasi sebagai bagian dari RR

Pertemuan intens antara Bappenas, K/L penanggung jawab dan K/L terkait dan menyelesaikan hambatan (debottlenecking)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310 TELP/FAX: 021-392 4446 EMAIL: [email protected] WEBSITE: dapp.bappenas.go.id

LAMPIRAN

Cost And Benefit Analysis (CBA) Dalam Rangka Sinergitas Kerangka Kebijakan Dengan Kerangka Regulasi

Cost Benefit Analysis

CBA merupakan metode untuk menganalisis manfaat yang akan didapat setelah dikeluarkannya sebuah kebijakan Manfaat CBA National Institute of Justice, Washington:

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

Comparability atau membandingkan beberapa usulan kebijakan yang akan dibentuk dengan melihat pada besarnya manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat.

• Mengapa Pemerintah mengusulkan suatu intervensi;



Transparency yaitu proses CBA dan CEA dapat dilihat oleh stakeholder terkait termasuk oleh masyarakat yang nantinya akan melaksanakan amanat dari kebijakan atau regulasi tersebut.

• Dampak dan pengaruh dari kebijakan baru atau regulasi baru yang akan dibentuk;



Ignorance Revelation yaitu untuk meminimalisir dampak yang akan dihasilkan dari ketidaktahuan para pembuat kebijakan dan regulasi akibat minimnya informasi yang ada



• Sebagai opsi-opsi yang dipertimbangkan dan dipilih oleh pemerintah;

• Perkiraan pembiayaan dan manfaat yang konkret.

32

Prinsip CBA (analisis biaya dan manfaat):

• Perlu mendasarkan pada analisis keadaan untuk memenuhi tujuan pembangunan Nasional.

• Dalam melakukan analisis perlu mempertimbangkan semua aspek terkait (antar bidang, lintas bidang, dan kewilayahan). • Analisis dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah kebijakan dan/atau regulasi dibentuk.

• Dilakukan oleh pihak yang memahami bidang terkait sehingga dapat menemukenali dan mempertimbangkan dampak finansial maupun dampak non finansial. • Analisis dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang akan terkena dampak baik resiko dan manfaat.

• Analisis Biaya dan Manfaat harus diumumkan kepada masyarakat. Sumber: Bappenas, 2014 33

Manfaat pelaksanaan CBA bagi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia No 1.

Penerima Manfaat CBA dan CEA Pemerintah

Manfaat Jangka Pendek 1.

2. 3.

2.

Masyarakat

1. 2.

Manfaat Jangka Panjang

Memudahkan dalam mengambil keputusan pembentukan kebijakan dan regulasi Meningkatkan akuntabilitas kinerja Efisiensi anggaran

1. 2.

Mendapatkan kepastian hukum Memperoleh manfaat dari kebijakan dan regulasi yang dibentuk

1.

3. 4. 5.

2. 3. 4.

3.

Swasta

1. 2. 3.

Mendapatkan kepastian hukum Memperoleh kemudahan dalam berinvestasi Efisiensi pengeluaran

1. 2. 3.

Meningkatkan stabilitas politik Meningkatkan stabilitas sosial masyarakat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan peluang investasi Membuka lapangan pekerjaan Mendapatkan ketenangan dalam menjalani kehidupan Meningkatkan kualitas kehidupan Menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktifitas Meningkatknya kesejahteraan Mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi Mendapatkan profit investasi Membantu program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat 34

TAHAPAN DAN LANGKAH COST AND BENEFIT ANALYSIS (CBA) DALAM RANGKA SINERGITAS KERANGKA KEBIJAKAN DENGAN KERANGKA REGULASI

No.

TAHAP

I.

Identifikasi siapa saja yang terkena dampak dan pengaruh dari isu strategis

II.

Identifikasi biaya dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak terkait

LANGKAH Pihak yang terkena dampak dapat terdiri dari: 1. Pemerintah, 2. Sektor privat/swasta/bisnis 3. Organisasi-organisasi masyarakat sipil 4. Kelompok-kelompok dan golongan-golongan di dalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak, orang tua, suku, dan lain sebagainya) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Berapa? Apakah ada kesempatan mendapatkan keuntungan yang hilang? Apakah ada dampak menurutnya kesehatan? Apakah ada dampak kehilangan mata pencaharian Apakah ada dampak terhadap keselamatan jiwa? Apakah ada dampak terhadap kehilangan lingkungan tempat tinggal yang baik? Apakah ada dampak terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik? Apakah ada dampak terhadap kebebasan berkumpul? Apakah ada dampak terhadap kebebasan beragama? Apakah ada dampak terhadap diskiriminasi? Apakah ada dampak terhadap persaingan usaha dan kemudahan perijinan? Apakah ada potensi korupsi?

KETERANGAN Semakin banyak pihak yang bisa teridentifikasi maka analisis akan semakin kaya.

Urut-urutan ini berlaku sebagai daftar periksa (scorecard) sebagai alat bantu identifikasi awal mengenai biaya dan manfaat suatu kebijakan.

35

Lanjutan….. No.

TAHAP

LANGKAH

KETERANGAN

III.

Kuantifikasi atas dampak kebijakan

Pada langkah ketiga ini pembuat kebijakan diminta untuk melakukan kuantifikasi atas tiap dampak dari kebijakan. Tidak seluruh dampak mudah dikuantifikasi, namun dianjurkan untuk memonetasinya seoptimal mungkin

Setiap pengeluaran yang mampu dinilai secara ekonomis oleh masing-masing aktor harus bisa diidentifikasi secara riil, dengan menggunakan asumsi dasar yang paling umum. Sementara untuk aktivitas yang belum bisa diidentifikasi nilai ekonomisnya maka alternatif yang diusulkan adalah dengan menghitung potensi manfaat yang hilang apabila kebijakan tersebut tidak diambil.

IV.

Valuasi terbatas

Pada langkah ini pembuat kebijakan bisa menggunakan teknik tersendiri yang diperkenalkan untuk melakukan kuantifikasi dan valuasi. Pada tahapan awal, biasanya ditentukan impact yang akan diperoleh dari sebuah aturan dapat diukur dan dikuantifikasi atau tidak. Apabila bisa, biasanya digunakan “market price” untuk menilainya. Apabila tidak bisa, salah satu tekniknya adalah menentukan “willingness to pay” dalam konteks keuntungan atau “willingness to accept” dalam konteks biaya.

Tahapan valuasi ini kemungkinan besar membutuhkan supply data lebih jauh karena untuk membuktikan market price dan willingnes to pay bisa jadi K/L belum memiliki sumberdaya-nya. Selain verifikasi soal market price/willingnes to pay, studi perilaku (behavioural studies) patut dipertimbangkan sebagai salah satu alat bantu untuk menentukan valuasi.

V.

Kuantifikasi Sepenuhnya

Pada langkah kelima semua manfaat dan biaya sudah terhitung sepenuhnya dalam satuan mata uang. Jadi, pada tahapan itu, pembuat kebijakan telah dapat menentukan pilihan yang paling baik dari kebijakan yang akan diambil.

Cukup jelas

36

EXERCISE TAHAPAN DAN LANGKAH COST AND BENEFIT ANALYSIS (CBA) PILIHAN I KEBIJAKAN REGULASI TUJUAN

: PEMBATASAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN SELEKSI NOMOR GANJIL DAN GENAP UNTUK WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA : PERATURAN DAERAH : MENGURANGI TINGKAT KEMACETAN LALU LINTAS DI PROVINSI DKI JAKARTA

No.

TAHAP

KETERANGAN

I.

Identifikasi siapa saja yang terkena dampak dan pengaruh dari isu strategis

• Pemerintah • Masyarakat • Swasta/Dunia usaha

II.

Identifikasi biaya dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh masingmasing pihak terkait

Pemerintah: Cost • Pemerintah Daerah membiayai Pembentukan Peraturan Daerah • Pemerintah Daerah membiayai Pelaksanaan Sosialisasi • Pemerintah Daerah membiayai Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah membiayai Infra-struktur Transportasi Publik Pengganti (Busway, KRL, dsb) Benefit: • Dinamika sosial ekonomi terselenggara secara lebih lancar dan cepat. • Biaya penerapan/penegakan hukum turun. • Biaya operasional pemerintah turun. • Tingkat polusi turun • Tingkat kesehatan masyarakat meningkat • Angka kriminalitas jalan raya turun.

37

Lanjutan…. No. II.

TAHAP

KETERANGAN

Identifikasi biaya dan manfaat apa yang Masyarakat: akan diperoleh oleh masing-masing pihak Cost terkait • Masyarakat membeli Nopol tambahan • Masyarakat melakukan perubahan pola mobiltitas Benefit: • Mobilitas masyarakat meningkat. • Produktifitas masyarakat meningkat. • Pengeluaran masyarakat turun. • Kesejahteraan meningkat. • Kemampuan meningkatkan pendidikan naik • Tingkat kesehatan naik Dunia Usaha: Cost • Pengusaha membeli kendaraan atau nomor polisi tambahan. • Pengusaha membangun tempat parkir/garasi tambahan Benefit • Waktu produksi/jam kerja lebih efisien • Dinamika dan putaran roda ekonomi meningkat • Produktifitas meningkat, profit meningkat • Terbuka kesempatan untuk meningkatkan remunerasi karyawan, mengurangi turnover staff • Terbuka kesempatan untuk re-investasi

38

Lanjutan… No. III.

TAHAP Kuantifikasi atas dampak kebijakan

KETERANGAN 

Pemerintah Daerah membiayai Pembentukan Peraturan Daerah Proses Pembentukan Perda  Indikator Keberhasilan: Terselesaikannya Perda tentang penerapan no kendaraan ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta Langkah Kegiatan: Penyusunan Naskah Akademis:  Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda terkait, UU Pemda, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Jalan, etc)  Volume pertemuan dengan pakar lalu lintas, etc  Volume pertemuan dengan stakeholder terkait  Jaring pendapat dengan publik  Tersusunnya naskah Akademis tentang penerapan no kendaraan ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta  Tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah  Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah  Volume Pertemuan dengan Pakar Lalu lintas, etc  Volume Pertemuan dengan stakeholder terkait  Jaring Pendapat dengan publik  Uji publik Draft Perda tentang Penerapan Nomor Ganjil Genap di Prov. DKI Jakarta  Volume Proses Penyempurnaan Draft Perda pasca Uji Publik  Jumlah pelaksanaan Uji Coba di beberapa tempat di Prov DKI Jakarta  Jumlah pertemuan penyempurnaan draft perda pasca uji coba  Ditetapkannya perda

39

Lanjutan… No.

TAHAP

III. Kuantifikasi atas dampak kebijakan

KETERANGAN

 Pemerintah Daerah membiayai Pelaksanaan Sosialisasi Jumlah sosialisasi publik (kendaraan pribadi atau angkutan umum)  Pemerintah Daerah membiayai Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah.  Proses koordinasi  Jumlah pertemuan dengan pemda prov DKI dengan Kepolisian dan Kemenhub  Pemerintah Daerah membiayai Infra-struktur Transportasi Publik Pengganti (Busway, KRL, dsb)  Kegiatan Pemetaan infrastruktur transportasi publik di Prov. DKI Panjang jalan protokol di Prov. DKI Jumlah busway diseluruh koridor Jumlah jalur KRL diseluruh Prov. DKI Jumlah bus kota reguler (kopaja, metromini) Jumlah armada taksi Jumlah jalur sepeda yang tersedia Kapasitas parkir Jumlah jalur Pedestrian Jumlah Jalur difabel

40

Lanjutan… No.

IV.

TAHAP

Valuasi terbatas

KETERANGAN

 Dinamika sosial ekonomi terselenggara secara lebih lancar dan cepat. (data kegiatan perekonomian, tingkat stress)  Biaya penerapan/penegakan hukum turun.

 50% penghematan BBM dan BBG untuk kendaraan yang berjalan di lokasi diterapkannya kebijakan

 ………Milyar Rupiah (data taksiran kecelakaan yang terjadi di lokasi diterapkannya kebijakan, kasus tilang)

 Biaya operasional pemerintah turun. (subsidi BBM dan BBG, biaya pemeliharaan jalan, subsidi kesehatan turun)

 ………Milyar Rupiah

 Tingkat polusi turun

 ……% ambang batas baku mutu

 Tingkat kesehatan masyarakat meningkat

 ……%

*) Proyeksi benefit atau impact dalam 3 tahun 41

Lanjutan… No. V.

TAHAP Kuantifikasi Sepenuhnya (Pada langkah kelima semua manfaat dan biaya sudah terhitung sepenuhnya dalam satuan mata uang. Jadi, pada tahapan itu, pembuat kebijakan telah dapat menentukan pilihan yang paling baik dari kebijakan yang akan diambil)

KETERANGAN Pilihan kebijakan: I. Tetap pada kebijakan lama; II. opsi ke-2 PEMBATASAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN SELEKSI NOMOR GANJIL DAN GENAP UNTUK WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA; III. opsi ke-3 (alternatif kebijakan lain misalnya ROAD PRICING POLICY);

CATATAN: • Pada setiap pilihan kebijakan (pilihan 2 dan 3 khususnya) perlu dilakukan tahapan CBA mulai dari tahap I s/d tahap ke V sehingga bisa dibandingkan data dan proyeksinya dan menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan yang paling baik atau tepat • Model CBA ini merupakan living document dan pada tahapan yang sederhana

42