REFORMASI DAN REGULASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI

REFORMASI DAN REGULASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI

M. M. Azhar Lubis Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada Acara Seminar Nasional Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Reformasi Regulasi

Jakarta, 30 Juli 2009

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

1 www.djpp.depkumham.go.id

Outline Paparan 1. Reformasi & Regulasi Di Bidang Penanaman Modal Untuk Upaya Pemulihan Ekonomi 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

3. Daftar Negatif Investasi (DNI)

4. Beberapa Contoh Insentif Investasi

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL www.djpp.depkumham.go.id

1. Reformasi & Regulasi Di Bidang Penanaman Modal Untuk Upaya Pemulihan Ekonomi Ø

Ø Ø Ø

Reformasi atau perubahan dari suatu sistem harus didukung dengan ketersediaan perangkat regulasi (peraturan perundang-undangan) sehingga tercipta adanya “kepastian hukum” untuk upaya pemulihan ekonomi. Reformasi dan regulasi di tingkat Pusat maupun Daerah harus sejalan. Regulasi harus dibuat transparan, pro pemulihan ekonomi dan diimplementasikan secara konsisten oleh aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah. Reformasi dan regulasi di bidang investasi dibuat adalah agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, sederhana, tepat waktu dan “murah”, agar kegiatan usaha dapat berkembang dan meningkat sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan produksi barang dan jasa dan berdaya saing.


Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Reformasi & Regulasi: 1. Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan harus melibatkan para pemangku kepentingan 2. Ketentuan baru tidak bersifat retroaktif 3. Ketentuan/peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh sejalan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi 4. Persepsi yang sama antara aparatur pelaksana atas implementasi peraturan perundang-undangan 5. Aturan/ketentuan yang dibuat tidak bertentangan dengan perjanjian/kesepakatan yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan negara lainnya baik secara bilateral, regional, maupun multilateral 6. Penyediaan peralatan kerja yang mendukung 7. SDM yang harus berubah “mindset”, kemampuan, serta pengetahuan & kompeten 8. Komitmen penuh dan terus menerus dari Pimpinan.


2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Ø Untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia dan memberikan kepastian hukum penanaman modal, untuk pemulihan ekonomi. Ø Prinsip-prinsip yang diatur didalam UU No. 25/2007 antara lain: 1. Pemerintah memberikan jaminan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional 2. Pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan realisasi dan bahkan berakhirnya kegiatan penanam modal


3. Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi/pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang 4. Pemerintah menjamin hak penanam modal untuk transfer dan repatriasi dalam valas terhadap antara lain: modal, keuntungan, bunga bank, deviden, dana untuk pembayaran pinjaman, royalti, hasil penjualan/likuidasi penanaman modal, kompensasi atas kerugian, kompensasi atas pengambilalihan 5. Pemerintah memberikan jaminan fasilitas (fiskal & nonfiskal) penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan 6. Pemerintah menjamin penyelesaian sengketa apabila terjadi antara penanam modal asing dengan Pemerintah diselesaikan melalui arbitrase Internasional yang disepakati oleh penanam modal asing dan Pemerintah 7. Pemerintah menjamin perjanjian internasional (bilateral, regional & multilateral) di bidang penanaman modal yang disetujui Pemerintah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL www.djpp.depkumham.go.id

3. Daftar Negatif Investasi (DNI)

Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Pepres No. 77/2007 jo. No. 111/2007) a. Daftar bidang usaha tertutup: Jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal b. Daftar bidang usaha terbuka dengan syarat: Jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu


4. Beberapa Contoh Insentif Investasi 1. Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di BidangBidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu (PP No.1/2007 jo. jo. No. 62 Tahun 2008) § Jumlah bidang usaha dan daerah lokasi investasi yang dapat memperoleh fasilitas PPh bertambah dari semula 15 bidang usaha tertentu dan 9 bidang usaha di daerah tertentu pada PP 1/2007 menjadi 23 bidang usaha tertentu dan 15 bidang usaha di daerah tertentu; § Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah investasi, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun; § Penyusutan dan amortisasi dipercepat; § Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10%; § Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL www.djpp.depkumham.go.id

2. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka (PP No. 81 Tahun 2007)

Tarif PPh Perusahaan Diturunkan 5% bagi Perusahaan yang go public didalam negeri : - Minimal menjual saham 40% - Minimal 300 orang/pihak pemegang saham publik Tahun

Tarif PPh

Tarif Umum

2008

25%

30%

2009

23%

28%

2010

20%

25%


5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal baik di pusat & daerah PTSP bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal Melalui PTSP, pelayanan perizinan & nonperizinan penanaman modal diharapkan menjadi lebih cepat, prosedur & tata cara lebih sederhana, & biayanya menjadi lebih ringan/tidak ada biaya


Realisasi Investasi Tahun 2007, Tahun 2008, Semester II 2008 dan Semester I 2009 Uraian

2007

PMDN

Rp. 34,88 trilyun (US$. 3,88 billion)

PMA Total



2008

Semester II 2008

Semester I 2009


Rp. 11,86 trilIiun (US$.1,32 billion)

Rp. 17,78 trilliun (US$. 1,98 billion)


Rp. 40,23 trilIiun (US$.4,47 billion)




Rp. 66,29 triliun (US$. 7,37 billion)

Catatan : 1. Realisasi investasi adalah kegiatan investasi yang sudah direalisasikan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan nyata yang sudah menghasilkan produksi barang/jasa dan perusahaan sudah memperoleh Izin Usaha Tetap (IUT) dari Pemerintah (BKPM). Proyekproyek PMA/PMDN yang masih dalam tahap pembangunan belum tercatat realisasi investasinya. 2. Kurs US$. 1 = Rp. 11.000,-


Terima Kasih Badan Koordinasi Penanaman Modal Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Telp. (62 21) 5252008 Fax. (62 21) 5202050, 5254945 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL www.djpp.depkumham.go.id

REFORMASI DAN REGULASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI

Recommend Documents