RAKORNAS BIDANG KESBANGPOL DALAM RANGKA PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM “ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN FASILITASI KEWASPADAAN NASIONAL ” OLEH DIREKTUR KEWASPADAAN NASIONAL DIDI SUDIANA, SE
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TUGAS PEM TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN TIBUM DAN TRAMMAS PASAL 12 AYAT (1) MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR, YG MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH SBG BAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN. PASAL 65 AYAT (1) HURUF b, DAN PASAL 67 HURUF a MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS DAN KEWAJIBAN SALAH SATUNYA MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT ATAU MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. PSL DI ATAS SEJALAN DGN PASAL PASAL 13 AYAT 1 HURUF (C), PASAL 14 AYAT 1 HURUF (C), PASAL 22 HURUF (A) DAN PASAL 27 AYAT 1 HURUF (C) UU NO 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 225 AYAT (1) HURUF c, BAHWA CAMAT MEMPUNYAI TUGAS SALAH SATUNYA MENGOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
FORKOPIMDA PROVINSI UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (PASAL 26 AYAT (1))
FORKOPIMDA KAB/KOTA
FORKOPIM DI KECAMATAN
BERKAITAN DENGAN KELEMBAGAAN FORKOPIMDA DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN, BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (6) JUGA DIATUR LEBIH LANJUT DLM PERATURAN PEMERINTAH.
UU NO 23 THN 2014 TTG PEMDA PASAL 9 AYAT (1) UU NO 23 THN 2014 TTG PEMDA URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SALAH SATUNYA BERKAITAN DGN PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA (PSL 25 AYAT (1) HURUF B)
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
JAGA KEUTUHAN NKRI
MELINDUNGI MASYARAKAT
KEWAJIBAN DAERAH (UU 23/2014 PSL 65 - 67)
JAGA KERUKUNAN NASIONAL
MENJAGA PERSATUAN & KESATUAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 38 TAHUN 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan. (Pasal 6 ayat 1)
DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DI BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL TERDIRI ATAS 5 SUB DIREKTORAT :
Koordinasi Dan Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan (Bimbingan, Supervisi Dan Konsultasi, Perencanaan, Penelitian, Pemantauan, Pengembangan Dan Evaluasi) Skala Nasional.
1. Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam 2. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara 3. Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan 4. Penanganan Konflik 5. Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing
IMPLEMENTASI PROGRAM DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN POLITIK DAN PUM TAHUN 2016 SUBDIT KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELKAM
SUBDIT KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA
• FASILITASI PEMBERDAYAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN UNSUR INTELIJEN • PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT TERKAIT MEKANISME DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI DALAM MENANGKAL ANCAMAN DARI DALAM DAN LUAR • PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN DI DAERAH • PENGEMBANGAN KAPASITAS KEMAMPUAN INTELIJEN BAGI APARATUR PUSAT DAN DAERAH • PENANGANAN AKSI UNJUK RASA YANG BERKAITAN DENGAN TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL DAN VERTIKAL
•FASILITASI PENINGKATAN KOORD ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH WASNAS DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA •PENYUSUNAN PEMETAAN PERMASALAHAN WASNAS DAN MONEV DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA •PENGUATAN KAPASITAS PEMDA DAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS WASNAS DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA •SOSIALISASI PERATURAN/KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENGUATAN WASNAS DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA
IMPLEMENTASI PROGRAM DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN POLITIK DAN PUM TAHUN 2016
SUBDIT FASILITASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN
• RAKOR DAN SINERGISITAS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN WASNAS • PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN DI DAERAH • SOSIALISASI PERATURAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENGUATAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DI BIDANG WASNAS
IMPLEMENTASI PROGRAM DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN POLITIK DAN PUM TAHUN 2016 • IDENTIFIKASI MONEV POTENSI KONFLIK DI DAERAH •ANTISIPASI DAN CEGAH DINI TERHADAP PERKEMBANGAN KONFLIK DI DAERAH •SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK DAN ISU STRATEGIS LAINNYA •RAKORNAS FASILITASI TIM TERPADU DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
SUBDIT PENANGANAN KONFLIK
•RAKOR INTER KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL •RAPAT EVALUASI REGIONAL TIM TERPADU DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL •PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PERINGATAN DINI DALAM PENANGANAN KONFLIK •PENGEMBANGAN KERANGKA KEBIJAKAN SISTEM PERINGATAN DINI/EARLY WARNING •FASILITASI KINERJA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL •PENYELENGGARAAN PUSKOMIN BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN
IMPLEMENTASI PROGRAM DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN POLITIK DAN PUM TAHUN 2016 • DUKUNGAN DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BAGI PEMUDA DALAM RANGKA WASNAS TERHADAP PENGARUH ASING
SUBDIT PENGAWASAN ORG ASING DAN LEMBAGA ASING
• DIALOG KEBANGSAAN DALAM RANGKA WASNAS TERKAIT MASUKNYA ORANG ASING/SINDIKAT INTERNASIONAL DI WILAYAH INDONESIA • PELAYANAN ADMINISTRASI BAGI ORANG ASING YANG AKAN MELAKUKAN KEGIATAN DI DAERAH • RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEG ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING • PEMANTAUAN AKTIVITAS LEMBAGA ASING DAN ORANG ASING • RAPAT FASILITASI CALON PENERIMA HIBAH DARI LUAR NEGERI • RAPAT KOORDINASI CLEARING HOUSE INTERKEM • FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN JURNALIS/SYUTING FILM ASING DI DAERAH
AGENDA POLITIK TAHUN 2015
PILKADA SERENTAK (9 DESEMBER) AMAN, DAMAI DAN LANCAR
FAKTOR GANGGUAN ALAM CUACA BURUK, GUNUNG MELETUS, GEMPA BUMI, BANJIR, DLL FAKTOR KEAMANAN
TERORISME SEPARATISME RADIKALISME UNJUK RASA KONFLIK KOMUNAL PENYALAHGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK
FAKTOR POLITIK DAN HUKUM PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP YANG BELUM SELESAI PUTUSAN MK TERKAIT PEMILU SERENTAK YANG MASIH KONTROVERSI PRO DAN KONTRA TERKAIT DANA SAKSI YANG BERSUMBER DARI APBN FAKTOR LAINNYA
DISTRIBUSI LOGISTIK TERHAMBAT RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2014 NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU KEMUNGKINAN ADANYA INTERVENSI ASING YG MERUGIKAN KEPENTINGAN INDONESIA SCR POLITIK DAN KEAMANAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
SEBAGAI UPAYA PENCIPTAAN SUASANA YANG AMAN, TENTERAM, TERTIB, DAMAI, DAN SEJAHTERA, SEKALIGUS MENJADI JAWABAN KOMPREHENSIF ATAS KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM HAL PENANGANAN KONFLIK, KHUSUSNYA KONFLIK SOSIAL (HORIZONTAL)
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN GANGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI
INSTRUMEN OPERASIONAL DALAM UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS KETERPADUAN PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI, KHUSUSNYA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME
RENCANA AKSI PROV/KAB/KOTA DLM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN KAMDAGRI (UU NO.17 TH 2012 DAN INPRES NO.2 TH 2013) 1) Pemeliharaan Kondisi damai di masyarakat
Pencegahan Konflik Sosial
2) Pengembangan sistem Pengendalian secara damai 3) Meredam Potensi Konflik 4) Membangun Sistem Peringatan Dini 1) Penghentian Konflik Sosial
Penyelesaian/ Penghentian Konflik Sosial
Pemulihan Pasca Konflik Sosial
2) Penyelesaian konflik sosial sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun 2013 3) Percepatan penegakan dan penyelesaian masalah hukum, sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun 2013
1) Rekonsiliasi 2) Rehabilitasi
3) Rekonstruksi
LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH 1. MENDORONG APARAT TERKAIT UNTUK SENANTIASA MELAKSANAKAN AMANAT UU NO. 7/2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. 2. MENINGKATKAN KINERJA, KETERPADUAN DAN SINERGITAS ANTAR APARATUR PEMDA MELALUI TIM TERPADU TINGKAT DAERAH DALAM PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI.
3. BAGI KAB/KOTA YG BELUM MEMBENTUK TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI UTK SEGERA MEMBENTUK TIM TERPADU TINGKAT KAB/KOTA DAN DILENGKAPI SOP/PROTAP YG OPERASIONAL.
LANJUTAN….. 5. MENGOPTIMALKAN SERTA MENINGKATKAN KEWASPADAAN DINI, DETEKSI DINI, CEGAH DINI TERKAIT HAL-HAL YANG BERPOTENSI THDP TIMBULNYA KONFLIK SOSIAL/GANGGUAN KAMTRAMTIBMAS DI DAERAH MELALUI FORUM-FORUM KEMITRAAN MASYARAKAT (FKDM, FKUB, FPK). 6. MENDORONG APARAT KEAMANAN UNTUK MELAKUKAN ANTISIPASI KEMUNGKINAN KONTIJENSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU (BENCANA ALAM, KONFLIK SOSIAL, DLL) DENGAN MENYIAPKAN RENCANA KONTIJENSI.
7. MENDORONG PENYELENGGARA PEMILU AGAR BERSIKAP NETRAL, INDEPENDEN DAN PROFESIONAL. 8. MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASY GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU 2014.
