2015, tanggal 30 April 2015

Lampiran Surat No : 253/EQ.S/IV/2015, tanggal 30 April 2015

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BUMI PRATAMA USAHA JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN – PROVINSI SUMATERA SELATAN Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.

Nama LVLK Nomor Akreditasi

: :

PT EQUALITY INDONESIA LV-LK-006-IDN

Alamat Telp. Fax. Email Website

: : : : :

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II. Nama IUPHHK-HA No. SK IUPHHK-HA Luas Lokasi

: PT BUMI PRATAMA USAHA JAYA : SK.604/Kpts-II/1997 Tanggal 18 September 1997 : ± 56.000 Hektar : Kabupaten Musi Banyuasin - Provinsi Sumatera Selatan : Wisma Barito Pacific Jl. Letjen S. Parman Kav 62-63 Alamat Kantor Pusat Jakarta Barat. Kantor Cabang : Jl. Residen Abdul Rozak No. 99 Palembang. III. Waktu Pelaksanaan : 8 s.d. 10 April 2015 IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA P T B U M I P R A T A M A USAHA JAYA PROVINSI SUMATERA SELATAN BERHAK MENDAPAT SERTIFIKAT LEG ALITAS KAYU (S-LK) NOMOR : 119/EQCVLK/IV/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 23 APRIL 2018. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 30 April 2015 PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon

: 0251-7550722; 0251-7157103

Nomor Fax

: 0251-7550724

E-mail

: [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit

: Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor) Ir. E. Gangga Permana S.Hut (Auditor) Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: IUPHHK-HA PT BUMI PRATAMA USAHA JAYA

b. Nomor & Tanggal SK

: 604/Kpts-II/1997, Tanggal 18 September 1997

c. Luas dan Lokasi

: ± 56.000 Hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

d. Alamat Kantor Kantor Pusat

Kantor Cabang

: Wisma Barito, Tower B, Jl. S. Parman Kav 6263, Slipi Jakarta Barat. Telp. 021- 5306711. : Jl. Residen Abdul Rozak No. 99, Palembang Telp. 0711- 718165.

e. Pengurus - Komisaris Utama

: Cornel Simbolon

- Komisaris

: Agusnang

- Direktur Utama

: Yazirwan Uyun

- Direktur

: Hardjono Arisman

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 1 dari 7

(3)Ringkasan Tahapan: Tahapan Konsultasi Publik

Waktu dan Tempat Tanggal 08 April 2015 Ruang Pertemuan Desa Mangangsang Kab Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Ringkasan Catatan  Konsultasi publik dihadiri oleh Kepala Desa Mangangsang, Kepala Dusun, BPD Desa Mangangsang dan Tokoh Masyarakat.  Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja PT Bumi Pratama Usaha Jaya

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 08 April 2015

 Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Bumi Pratama Usaha Jaya  Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT Bumi Pratama Usaha Jaya tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP

Tanggal 08 s/d 10 April 2015

 Verifikasi kegiatan untuk periode bulan April 2014 sampai dengan Maret 2015  Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Bumi Pratama Usaha Jaya dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2015.

Pertemuan Penutupan


 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Bumi Pratama Usaha Jaya atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.  Menyampaikan Daftar Periksa  Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi.  Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi  Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan


 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Bumi Pratama Usaha Jaya layak mendapatkan S-LK atau tidak.

Verifikasi dan Lapangan

Dokumen Observasi

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 2 dari 7

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan).

Memenuhi

Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya. Dalam penataan ruang pengelolaan hutannya, PT BPUJ juga telah mengakomodir setiap perubahan fungsi hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.

Memenuhi

Auditee dapat menunjukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Bukti Setor yang menunjukan pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam / IIUPHHK-HA,

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi

Terdapat izin diluar sektor kehutanan di dalam areal IUPHHK-HA PT BPUJ, namun hampir seluruhnya terletak pada kawasan dengan fungsi APL, dan pihak auditee telah memiliki data/informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK tersebut.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. b.

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan

EQI-F103.1.0/20120126

Memenuhi

Kelengkapan dan

Memenuhi

Terdapat Peta Rencana Penataan Areal yang Tidak Boleh Ditebang (Kawasan Lindung/Buffer Zone) dan Tanda-tanda

keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan RKT UPHHK-HA PT BPUJ beserta lampirannya sudah dipenuhi seluruhnya.

Halaman 3 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai Batasnya lapangan.

c.

Penandaan lokasi bloktebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi dapat dilihat cukup

jelas

di

Peta RKT telah disahkan dan ditandatangan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Blok RKT dilapangan ditandai dengan Plang Nama Blok RKT dan Patok Petak

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya

b.

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatankayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Memenuhi

Not Applicable (NA)

Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA beserta Revisi RKUPHHK-HA PT BPUJ untuk selama jangka 10 tahun (Periode Tahun 2014 s/d 2023) telah dipenuhi Sejak tahun 1997 sampai dengan saat penilaian (2015), PT BPUJ melakukan operasional di lapangan efektif hanya + 3 tahun (2009 – 2011). Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan penyiapan lahan dan penanaman pada areal dengan sistem silvikultur THPB, yang kondisi lahannya sudah berupa areal tidak berhutan (alangalang). Sejak tahun 2011, PT BPUJ tidak melakukan kegiatan operasional di lapangan kecualai pemeliharaan tanaman realisasi tanaman 2010 dan 2011. Tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam pembangunan hutan tanaman yang dikelola dengan sistem THPB. Dengan demikian verifier ini terkategori “tidak dapat diterapkan (Not Applicable/NA).

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Not applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum melakukan kegiatan operasioanal lapangan atau kegiatan produksi pada periode RKT tahun 2014 dan tahun 2015. Dengan demikian Verifier 3.1.1.1 Tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Not applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum melakukan kegiatan operasioanal lapangan (kegiatan produksi dan pengangkutan) pada periode RKT tahun 2014 dan tahun 2015. Dengan demikian Verifier 3.1.2 Tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 4 dari 7


Nilai


3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HA a. PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Not applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum melakukan kegiatan operasioanal lapangan atau kegiatan produksi pada periode RKT tahun 2014 dan tahun 2015. Dengan demikian Verifier 3.1.3.a Tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Not applicable

Sesuai dengan penjelasan di verifier 3.1.3 a verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA)

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Not applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum melakukan kegiatan operasioanal lapangan atau kegiatan produksi dan pemasaran hasil hutan pada periode RKT tahun 2014 dan tahun 2015. Dengan demikian Verifier 3.1.4 Tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Not applicable


b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Not applicable


c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

EQI-F103.1.0/20120126

Not applicable


Halaman 5 dari 7


Nilai


K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Not applicable

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Not applicable

Verifier 3.4.1:

Not applicable

Implementasi Tanda V-Legal

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau Dengan demikian Verifier 3.3.1. Tidak dapat diterapkan (Not Applicable) Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu. Dengan demikian Verifier 3.3.2. Tidak dapat diterapkan (Not Applicable) Hasil verifikasi di lapangan auditee belum menggunakan tanda V-Legal pada bontos kayu bulat yang dikirim atau di jual ke Industri dikarenakan auditee belum melakukan penebangan atau produksi. Dengan demikian Verifier 3.4.1. Tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Memenuhi

Tersedia dokumen AMDAL untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HA PT BPUJ yaitu : - Laporan Utama AMDAL - Ringkasan Eksekutif AMDAL - Lampiran AMDAL HPH PT BPUJ - Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) telah disahkan atau disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor 155/DJ-VI/ AMDAL/1996 tanggal 5 Agustus 1996. Dokumen AMDAL disusun oleh PT BPUJ bekerjasama dengan PT Selaras Rona Consultant, proses penyusunan dokumen telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan merujuk pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 219/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HPH. 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

EQI-F103.1.0/20120126

Tersedia dokumen RKL dan RPL HPH PT BPUJ di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan atau disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor 155/DJ-VI/ AMDAL/1996 tanggal 5 Halaman 6 dari 7


Nilai

Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi Agustus 1996. Tersedia dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari - Juni 2014) dan Semester II (Juli - Desember 2014) sesuai dengan RKL dan RPL.

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan surat keputusan Direksi PT BPUJ No. 043/BPUJDIR/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang penunjukan penanggungjawab implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Tersedia peralatan K3 di IUPHHK-HA PT BPUJ

b. Ketersediaan Peralatan K3

Memenuhi

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Tersedia Laporan Triwulan dan Semester P2K3L Penerapan Sistem Manajemen K3, tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).

Memenuhi

Tersedia pernyataan Direksi IUPHHK-HA PT BPUJ tentang Kebijakan Ketenaga- kerjaan, yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

Tersedia PP PT Barito Pasific Tbk periode 2012 - 2014 yang mengatur hak-hak pekerja, PP tersebut telah didaftarkan ke Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 2040/2012 tentang Pengesahan PP. Tersedia PP PT Barito Pasific Tbk, periode 2014 - 2016 telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1523/2014. 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

EQI-F103.1.0/20120126

Berdasarkan dokumen daftar Karyawan IUPHHK-HA PT BPUJ, tanggal 23 Desember 2014, dan hasil wawancara (uji petik) dengan karyawan yaitu Staf SDM, Security dan Juru Masak tanggal 09 April 2015 bahwa tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

Halaman 7 dari 7

2015, tanggal 30 April 2015

Recommend Documents