ACARA SOSIALISASI PEMBANGUNAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI PROVINSI JAMBI PADA TANGGAL 26-27 AGUSTUS 2014 DI HOTEL GOLDEN HARVEST Dalam acara tersebut peserta yang hadir adalah : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi 3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi maupun Kabupaten Kota seProvinsi Jambi 6. Para Pejabat Eselon III UPT Kementerian di Provinsi Jambi dan 7. Para eselon III lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Sebagai penanggungjawab acara dimaksud adalah UPTD Balai Inventarisasi Pemetaan Hutan Jambi, yang dipimpin oleh Ir. ERIZAL Pada Acara tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan Ir. Wahyu Widodo, mewakili Kepala Dinas Provinsi Jambi karena Kepala Dinas Provinsi Jambi dengan waktu yang bersamaan bertugas ke luar Kota Jambi Nara Sumber dalam Sosialisasi Pembangunan KPH ini dari Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan dan Biro Organisasi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
TIDAK LANJUT ACARA DIATAS TELAH DIAJUKAN DRAF PERATURAN GUBERNUR JAMBI SEPERTI BERIKUT :
DRAF PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT XI PROVINSI JAMBI
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI 2014
GUBERNUR JAMBI DRAF PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT XI DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan untuk mendukung dan meningkatkan produksi hutan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI Provinsi Jambi;
b.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.
Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah=Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang=Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3
4.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5.. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tengtang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 11). 9. Naskah Akademik Raperda Kelembagaan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Provinsi Jambi Tahun 2013 Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2010 Tanggal 23 Desember 2010 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT XI PROVINSI JAMBI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
10.
Daerah adalah Provinsi Jambi; Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi; Gubernur adalah Gubernur Jambi; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi; Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; Kelompok Jabatan Fungsional Khusus adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggungjawab wewenang, pembinaan dan hak dalam suatu susunan organisasi pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat manditi; Kelompok Jabatan Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jambi yang diberi tugas tanggungjawab, wewenang, pembinaan dan hak dalam suatu susunan organisasi pemerintahan yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat managerial. BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT XI Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT XI Pasal 2 (1)
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas melaksanakan sebagaian urusan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di bidang Kehutanan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kehutanan lingkup UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan lingkup UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya lingkup UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
(3)
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI terdiri dari : a. b. c. d.
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Sub. Bagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan Pemanfaatan Dan Kerja Sama; Seksi Perlindungan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pemberdayaan Masyrakat; e. Jabatan Fungsional Khusus dan f. Jabatan Fungsional Umum.
(4)
Dan
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepa Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. Bagian Kedua Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Pasal 3
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas: a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi, dan Pejabat Fungsional Khusus Bidang Kehutanan yang berada di lingkup UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI
Bagian Ketiga Sub. Bagian Tata Usaha Pasal 4 (1) Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin, mengkordinasikan merumuskan, membina, mengendalikan dan mengarahkan tugas pejabat fungsional umum yang membidangi Rencana dan Evaluasi pelaksanaan anggaran rumag tangga Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang membidangi Umum Dan Kepegawaian, yang membidangi Administrasi Keuangan Dan Asset UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. melaksanakan Manajemen kepegawaian, dan pembinaan tenaga teknis fungsional Khusus dan Umum di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan protokoler, surat menyurat, dan pengelolaan sarana dan prasarana di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. melaksanakan koordinasi dan perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Perkantoran, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. melaksanakan urusan pengelolaan keuangan. (3) Sub. Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Urusan Perkantoran Dan Kepegawaian; b. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Keuangan dan Asset: c. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Rencana dan Evaluasi Anggaran dan Urusan Perkantoran. (4) Masing-masing Pejabat Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini melaksanakan tugas dan fungsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI.
Paragraf 1 Pejabat Fungsional Umum Yang Membidangi Umum dan Kepegawaian Pasal 5 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Umum dan Kepegawaian pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas mengurus Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Perkantoran, dan Melaksanakan Tugas Lain Yang diberikan oleh atasan; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. Merencanakan administrasi perkantoran/tata usaha di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Menghimpun dan mengelola surat-menyurat meliputi arsip ekspedisi, pengadaan pendistribusian di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Melaksanakan pengelolaan Rumah Tangga dan Aset di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Mempersiapkan perlengkapan pertemuan/rapat di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Melaksanakan urusan rumah tangga di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Membuat Analisa Beban Tugas di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; g. Membuat Analisa Kebutuhan Pegawai di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; h. Membuat Rencanana Pengadaan Pegawai di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; i. Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional, Administrasi, dan penjenjangan bagi PNS di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;. j. Menyusun dan pengelola bahan mutasi, Pegawai di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; k. Membuat rencana peningkatan kesejahteraan pegawai di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; l. Menyiapkan / Mengatur absensi pegawai baik pagi maupun siang, Pegawai di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; m. Membina, mengarahkan serta memberi teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada Pegawai di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI melalui atasan langsungnya bagi pegawai yang melanggar ketentuan disiplin PNS di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
n. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Fungsional Umum Lainnya dan Seksi lain yang terkait yang berhubungan dengan peningkatan kinerja Pegawai di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; o. Mengkoordinasikan sumber daya manusia baik teknis fungsional kehutanan maupun non kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; p. Melakukan penilaian kinerja PNS dalam rangka Penugasan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. q. Memberikan masukan kepada Kasubbag Tata Usaha UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Provinsi Jambi khususnya tentang kinerja pegawai. Paragraf 2 Pejabat Fungsional Umum Yang Membidangi Rencana dan Evaluasi Pasal 6 (1)
Pejabat Fungsional Umum Yang Membidangi Rencana dan Evaluasi di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas melaksanakan Manajemen Perencanaan Perkantoran, Sarana Dan Prasarana tugas-tugas pembangunan, serta Evaluasi Kinerja Unit – Unit Organisasi, Pelaporan, Pembuatan Prosedur Kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Provinsi Jambi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum Yang Membidangi Rencana dan Evaluasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Provinsi Jambi mempunyai fungsi; a.
b.
c. d. e. f.
Membuat rencana Kebutuhan administrasi perkantoran/tata usaha di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Membuat rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Membuat Prosedur Kerja dan Ketatalaksanaan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Membuat rencana belanja urusan rumah tangga di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Membuat bahan evaluasi kerja unit-unit organisasi di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Membuat laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Statistik di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
g.
h.
Mengkompilasi dan menyusun laporan kegiatan unit-unit organisasi di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Memberikan informasi kepada instansi terkait yang membutuhkan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Provinsi Jambi, baik berupa tulisan, gambar maupun rekaman. Paragraf 3
Pejabat Fungsional Umum Yang Membidangi Keuangan Dan Asset Pasal 7 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Keuangan dan Asset UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Provinsi Jambi, mempunyai tugas melaksanakan Manajemen Keuangan yang meliputi, Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Provinsi Jambi, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan dan Administrasi Asset, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Keuangan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Provinsi Jambi mempunyai fungsi; a. Menyusun rencana anggaran pembiayaan dan Asset di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Menyusun administrasi keuangan dan Asset di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Menyusun urusan kas dan gaji. di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Mengelola perbendaharaan keuangan Dan Asset di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Menyiapkan bahan pertanggung jawaban keuangan dan Asset daerah dan pusat;. g. Mengkoordinir tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa Keuangan Dan Asset di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
Bagian keempat Seksi Perencanaan Pemanfaatan Dan Kerja Sama Pasal 8 (1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Dan Kerja Sama mempunyai tugas, Menyusun Neraca Sumber Daya Hutan, Menyusun Tata Ruang Kehutanan, Menyusun Rencana Kerja Kehutanan Baik Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang, Memberi pertimbangan teknis penunjukan, alih fungsi dan pengelolaan, pemanfaatan kawasan hutan, menyelenggarakan tata usaha hasil hutan, pengawasan dan pengujian hasil hutan, pengendalian dokumen angkutan hasil hutan, tata usaha pungutan iuran kehutanan, rekonsiliasi penerimaan iuran kehutanan, membuat usulan pungutan tarif hasil hutan, pengawasan peredaran hasil hutan, pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan, pengendalian penggunaan peralatan pengusahaan hutan, dan mempasilitasi usaha kerja sama bidang kehutanan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Dan Kerja Sama UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Provinsi Jambi mempunyai fungsi: a. Menyiapkan pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Membuat usulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Provinsi di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Menyiapkan pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Membuat pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Membuat pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Melakukan penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
g. Melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; i. Membuat pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; j. Membuat pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; k. Menyusunan rencana-rencana kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; l. Melakukan pembinaan pengawasan pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; m. Melakukan pembinaan dan Pengawasan petugas fungsional pengukuran dan pengujian di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; n. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; o. Mengajukan usulan untuk penetapan pungutan tarif hasil hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; p. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan iuran kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; q. Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian penatausahaan iuran kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;. r. Melakukan monitoring dan evaluasi peredaran hasil hutan meliputi dalam dan luar negeri dari wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; s. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; t. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan izin usaha industri primer hasil hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; u. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan peralatan pengusahaan hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; v. Melakukan monitoring dan Evaluasi tenaga kerja sektor kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; w. Memimpin dan mengorganisasikan seluruh kegiatan pada unit kerja Seksi Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan unit kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
x.
y.
z.
Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan yang bersifat teknis Seksi Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Menyelenggarakan dan menyusun program kerja kegiatan Seksi Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. Menyelenggarakan dan menyusun pola kerja sama bidang kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
(3) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Dan Kerja Sama terdiri dari : a. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Data Dan Neraca Sumber Daya Hutan; b. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Penataan Kawasan Hutan; c. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengelolaan Hutan Dan Perngusahaan Hutan; d. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengukuran Dan Pemetaan Hutan; e. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengembangan Produksi Hasil Hutan; f. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pungutan Dan Iuran Hasil Hutan; g. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengujian Hasil Hutan. h. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Kerja Sama Kehutanan (4) Masing-masing Pejabat Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan Dan Kerja Sama UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. Paragraf 1 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Data Dan Neraca Sumber Daya Hutan Pasal 9 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Data Dan Neraca Sumber Daya Hutan mempunyai tugas, Pengelolaan Data dan Neraca Sumber Daya Hutan, serta menyusun petunjuk pelaksanaan pengumpulan Data Sumber Daya Hutan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Data Dan Neraca Sumber Daya Hutan mempunyai fungsi: a. Melakukan pendataan teristis di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Melakukan pengelolaan dan penyiapan database / informasi kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Melakukan analisa data dan pelaporan hasil inventarisasi hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Melakukan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Melaksanakan koordinasi pembuatan peta tematik kehutanan manual, digital dan penafsiran citra landsat. di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Melaksanakan koordinasi penanganan penataan batas penggunaan kawasan hutan untuk kawasan hutan dan non kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; g. Melaksanakan koordinasi penanganan batas pinjam pakai lahan kawasan hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; h. Melaksanakan pembuatan konsep rekomendasi pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan dan atau kegiatan pembangunan non kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; i. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Seksi Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
Paragraf 2 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Penataan Kawasan Hutan Pasal 10 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Penataan Kawasan Hutan mempunyai tugas, membuat program kerja dibidang kehutanan dan membuat pertimbangan teknis rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Rencana Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai fungsi; a. Melakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan di Wilayah UPTD kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Membuat konsep rekomendasi permohonan pengelolaan dan pengusahaan hutan di Wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Melakukan penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan dan pengusahaan hutan di Wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengusahaan hutan di Wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan tugas umum pemerintahan di bidang kehutanan di Wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Menyusunan rencana umum kehutanan di Wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. Paragraf 3 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengelolaan Dan Pengusahaan Hutan Pasal 11 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengelolaan Dan Pengusahaan Hutan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas, membuat program kerja dibidang kehutanan dan membuat pertimbangan teknis rencana pengelolaan pemanfaatan hutan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengelolaan Dan Pengusahaan Hutan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai fungsi; a. Melakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Membuat konsep rekomendasi permohonan pengelolaan dan pengusahaan hutan; c. Melakukan penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan dan pengusahaan hutan;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengusahaan hutan; e. Melaksanakan penyusunan laporan tugas umum pemerintahan bidang kehutanan; f. Menyusun rencana umum kehutanan. Paragraf 4 Pejabat Fungsional Umum Yang Membidangi Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan Pasal 12 (1) Pejabat Fungsional Umum Yang Membidangi Pengukuran, Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha hasil hutan, melakukan pengawasan, pengukuran, pengujian dan peredaran hasil hutan, melakukan pengendalian dokumen angkutan hasil hutan dan legalitasnya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum Yang Membidangi Pengukuran Pengujian Dan Peredaran Hasil Hutan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai fungsi: a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengukuran, pengujian hasil hutan serta penatauannnya di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Melakukan pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian petugas teknis fungsional yang berkaitan dengan pengukuran, pengujian dan peredaran hasil hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Melakukan pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian, penggunaan dokumen angkutan hasil hutan dan legalitas hasil hutan serta penatausahaannya di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Mengawasi dan mengendalikan peredaran hasil hutan dalam dan luar negeri; e. Merencanakan dan menyusun program kerja/kegiatan dalam lingkup tugas dan fungsi pejabat fungsional umum yang membidangi Pengukuran Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan yang bersifat teknis dibidang pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
Paragraf 5
Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengembangan Produksi Hasil Hutan
Pasal 13
(1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengembangan Produksi Hasil Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas penyelenggaraan produksi hasil hutan, menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan bahan baku dalam pengolahan bahan baku, pengendalian dan pengawasan penggunaan peralatan pengusahaan hutan serta tenaga kerja sektor kehutanan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengembangan Produksi Hasil Hutan mempunyai fungsi: a. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi, hasil produksi, pengolahan hasil hutan, serta penatausahaannya di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Melakukan pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian penggunaan bahan baku industri primer pengolahan hasil hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengembangan izin usaha industri primer hasil hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Melakukan pembinaan, Pengawasan, dan penggunaan peralatan pengusahaan hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Melakukan monitoring dan evaluasi tenaga kerja di sektor kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Merencanakan dan menyusun program kerja/kegiatan dalam Pengembangan Usaha dan Produksi di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI
Paragraf 6 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pungutan dan Iuran Hasil Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Pasal 14 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pungutan dan Iuran Hasil Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha pungutan iuran hasil hutan, membuat usulan tarif hasil hutan, melakukan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil dan rekonsiliasi penerimaan iuran kehutanan, serta pengawasan peredaran hasil hutan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI yang membidangi Pungutan dan Iuran Hasil Hutan mempunyai fungsi: a. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan tata usaha pungutan dan iuran kehutanan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Melakukan rekonsiliasi penerimaan iuran kehutanan dari wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Mengkordinir dana bagi hasil dengan dari daerah penghasil, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan;. d. Membuat usulan pungutan tarif dari hasil monitoring dan evaluasi harga pasaran hasil hutan dari wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan realisasi pungutan dan iuran hasil hutan dalam dan luar negeri dari wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Merencanakan dan menyusun program kerja/kegiatan dalam lingkup Pejabat Fungsinal Umum yang membidangi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dii wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; g. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan yang bersifat teknis dibidang iuran dan peredaran hasil hutan di wilayah Kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. Paragraf 7 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Kerja Sama Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Pasal 15 (1)
Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Kerja Sama Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas menyelenggarakan Kerja Sama Multi Staekholder bidang kehutanan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI yang membidangi Kerja Sama Kehutanan mempunyai fungsi: a. Menyusun strategi pengembangan ekowisata; b. Melaksanakan kerja sama strategi promosi kawasan KPHP; c. Melaksanakan promosi dan pemasaran kawasan KPHP; d. Melaksanakan strategi pola pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ; e. Melaksanakan kerja sama peningkatan kapsitas kelembagaan kelompok tani
Paragraf 8 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengukuran dan Perpetaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Pasal 16 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengukuran Dan Pemetaan Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas menyelenggarakan Pengukuran Pemetaan Hutan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI yang membidangi Kerja Sama Kehutanan mempunyai fungsi: a. Melakukan pengukuran tata batas wilayah hutan pada UNIT KPHP Unit XI b. Melakukan Pemetaan Hasil Pengukuran pada UNIT KPHP Unit XI Bagian Kelima Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Pasal 17 (1) Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan bidang pembinaan hutan yang meliputi Rehabilitasi, Tebang Pilih Tanam Indonesia, Aneka Guna Hutan, Perhutanan Sosial, Tugas-tugas kepolisian kehutanan dan PPNS dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan hutan, hasil hutan, pengendalian hama dan penyakit, ancaman bahaya kebakaran hutan, dan melaksanakan penyuluhan kehutanan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai fungsi : a. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan system silvikultur TPTI dan system silvikultur lainnya di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat Seksi Rehabilitasi Dan Perlindungan Hutan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan yang bersifat teknis bidang TPTI/ HTI, Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Memberi masukan teknis hasil penilaian TPTI/HTI sebagai bahan pengesahan RKT di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan rencana karya HTI di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; g. Melakukan verifikasi terhadap usulan pembangunan kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; h. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan hutan secara serba guna di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; i. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perhutanan social di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; j. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; k. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kelola social yang dilaksanakan oleh perusahaan kehutanan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; l. Merencanakan dan melakukan kegiatan operasional Polisi Kehutanan, PPNS dan Instansi terkait baik teknis maupun administratif didalam kegiatan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; m. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penyidikan dan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan baik teknis maupun administrasif di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; n. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penyidikan dan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan baik yang
dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten maupun satuansatuan khusus di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; o. Menindak lanjuti setiap pelaku pelanggaran di bidang kehutanan dan peredaran hasil hutan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; p. Membuat acuan/masukan penanganan hama penyakit dan kebakaran hutan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; q. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap bencana alam akibat rusaknya hutan yang disebabkan oleh hama penyakit dan kebakaran hutan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; (3) Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI dalam melaksanakan tugas membawai: a. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, Hutan Tanaman Industri, Sistem Tebang Pilih Taman Indonesia Hutan Tanaman Rakyat di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Aneka Guna Hutan dan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Konservasi Alam di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Penyidikan Dan Pengamanan Hutan di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Pengendalian Hama Penyakit Dan Kebakaran Hutan di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Pejabat Fungsional Umum yang membidangi PeraturanPerundangan bidang Kehutanan Dan Penyuluh Kehutanan. (4) Masing –masing pejabat fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Perlindungan, Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI.
Paragraf 1 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pasal 18 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, Hutan Tanaman Industri, Sistem Tebang Pilih Taman Indonesia Hutan Tanaman Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pelaksanaan TPTI/ HTI, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, Hutan Tanaman Industri, Sistem Tebang Pilih Taman Indonesia Hutan Tanaman Rakyat mempunyai fungsi : a. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan system silvikultur TPTI dan system silvikultur lainnya di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan yang bersifat teknis bidang TPTI/ HTI, Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;. e. Memberi masukan teknis hasil penilaian TPTI/HTI sebagai bahan pengesahan RKT di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan rencana karya HTI di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; g. Melakukan verifikasi terhadap usulan pembangunan kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. Paragraf 2 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Aneka Guna Hutan dan Perhutanan Sosial Pasal 19 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Aneka Guna Hutan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melakukan pemantauan pemanfaatan hutan secara serba guna, pembangunan dan pengembangan perhutanan social, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI serta sertifikasi benih dan bibit tanaman kehutanan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan: (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Aneka Guna Hutan dan Perhutanan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan hutan secara serba guna di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perhutanan social di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kelola social yang dilaksanakan oleh perusahaan kehutanan; e. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan perbenihan dan sertifikasi tanaman hutan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (Appendix) CITES di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; g. Membuat dan melaporkan kegiatan teknis yang berkaitan dengan keanekagunaan hutan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Paragraf 3 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Konservasi Alam Pasal 20 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Konservasi Alam mempunyai tugas memantau pelaksanaan SEL AMDAL, Kelola Lingkungan kehutanan serta pelaksanaan konservasi lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Konservasi Alam mempunyai fungsi : a. Mengelola kawasan konservasi alam b. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan kelola lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak ke tiga dalam usaha kehutana di dalam kawasan hutan produksi; c. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi SEL AMDAL, yang dilakukan oleh perusahaan kehutanan;
d. Melakukan pemantauan penelitian yang dilakukan di dalam kawasan hutan produksi Paragraf 4 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Penyidikan Dan Pengamanan Hutan Pasal 21 (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Penyidikan Dan Pengamanan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas, melakukan penyidikan dan pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan atas pelanggaran di bidang kehutanan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Penyidikan Dan Pengamanan Hutan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Merencanakan dan melakukan kegiatan operasional Polisi Kehutanan, PPNS dan Instansi terkait baik teknis maupun administratif didalam kegiatan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penyidikan dan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan baik teknis maupun administrasif di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;. c. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penyidikan dan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan baik yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten maupun satuansatuan khusus di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Menindak lanjuti setiap pelaku pelanggaran di bidang kehutanan dan peredaran hasil hutan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Melaporkan secara periodik segala kegiatan kepada Kepala Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Pengamanan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. Paragraf 5 Pejabat Pungsional Umum Yang Membidangi Pengendalian Hama Penyakit Dan Kebakaran Hutan Pasal 22 (1) Pejabat Pungsional Umum Yang Membidangi Pengendalian Hama Penyakit Dan Kebakaran Hutan mempunyai tugas, memantau dan
mengendalikan potensi gangguan hama penyakit dan kebakaran hutan baik yang disebabkan oleh alam ataupun manusia, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pungsional Umum Yang Membidangi Pengendalian Hama Penyakit Dan Kebakaran Hutan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: a. Membuat acuan/masukan penanganan hama penyakit dan kebakaran hutan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap bencana alam akibat rusaknya hutan yang disebabkan oleh hama penyakit dan kebakaran hutan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; c. Melakukan evaluasi pengendalian hama penyakit dan kebakaran hutan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh badan usaha / kelompok masyarakat / perorangan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d. Mengkoordinasikan rusaknya hutan oleh hama penyakit dan kebakaran hutan, untuk ditindak lanjuti secara terpadu di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; e. Melakukan deteksi dini terhadap kebakaran hutan dan hama penyakit di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan hama penyakit di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. Paragraf 6 Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Peraturan-Perundangan Bidang Kehutanan Dan Penyuluh Kehutanan Pasal 23 (1)
(2)
Pejabat Fungsional Umum yang membidangi PeraturanPerundangan Bidang Kehutanan Dan Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas, menghimpun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehutanan memberi bimbingan teknis penyuluhan kehutanan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi PeraturanPerundangan Bidang Kehutanan Dan Penyuluh Kehutanan mempunyai fungsi: a. Mendampingi Pejabat Fungsional Khusus Penyuluh Kehutanan membuat rencana penyuluhan kehutanan kepada Instansi Terkait, Lembaga Masyarakat, Pengelolaan hutan dan masyarakat di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b. Membuat acuan/masukan serta konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan kehutanan di wilayah Kerja Kesatuan
c.
d.
e.
f.
Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penyuluhan hutan baik yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Khusus Penyuluh Kehutanan maupun satuan-satuan khusus di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Melaporkan secara periodik segala kegiatan kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Pengamanan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan kehutanan dan peraturan perudang-undangan di bidang kehutanan. di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; Membuat rencana kebutuhan tenaga penyuluh kehutanan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 24
Dilingkungan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 25 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipinpin oleh seorang tenaga fungsional senior; BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 26 Kepala, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 27 (1)
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
(2)
Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin. BAB VII KETENTUAN LAIN Pasal 28 (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI, keberadaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI terus menerus dilakukan evaluasi, minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diterbitkan; (2) Apabila Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Pemerintah Provinsi Jambi, maka terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI yang bersangkutan oleh Gubernur Jambi dilakukan perampingan; (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut: a. Penghapusan; b. Perubahan status atau c. Penggabungan dengan KPHP lain BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal Oktober 2014 GUBERNUR JAMBI
H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Jambi pada tanggal Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
H. KHAILANI, S.H, M.HUM BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT XI PROVINSI JAMBI I.
PENJELASAN UMUM Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI pada Pemerintah Provinsi Jambi, dilakukan dalam rangka upaya pemulihan, pengelolaan hutan produksi secara efektif dan efisien sehingga hutan menjadi lestari, yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI wilayah kerjanya berada di lintas kabupaten antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi seluas 107.671 Ha sehingga pengurusannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. Tujuan dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI adalah Peningkatan Tata Kelola Hutan Produksi Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Kehutanan.
II.
PENJELASAN PERUBAHAN Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR
LAMPIRAN
: PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : Oktober 2014
STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT XI YANG BERTIPE A
KEPALA KPHP Esl. III/a KEL. JABFUNG
KSBTU Esl IV/a
Kepala Seksi Perencanaan
Kepala Seksi Perlindungan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemanfaatan Dan Kerja Sama Esl. IV/a
KEPALA RESORT
GUBERNUR JAMBI
H. HASAN BASRI AGUS
