DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya di Provinsi Jawa Timur Oleh :
Hadi Sucahyono, Ph.D Kasubdit Kebijakan dan Strategi, Dit. Bina Program, CK
Disampaikan pada Acara Sosialisasi Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Malang, Jawa Timur, 4 Juli 2013
1
Kerangka Penyajian 1.
Kondisi Pelayanan Infrastruktur Bidang Cipta Karya a. b. c.
2.
Arahan Kebijakan Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 a. b. c.
3.
Arah Perencanaan dan Penganggaran Bidang Cipta Karya Status Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang CK Contoh Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 Status Penyusunan RTRW Propinsi Jawa Timur
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) a. b. c. d. e. f.
5,
Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya TA 2014 Prioritas Penanganan Bidang Cipta Karya 2014 Desain Program Bidang Cipta Karya 2014
Keterpaduan Penanganan Infrastruktur Bidang Cipta Karya a. b. c. d.
4.
Capaian dan Target MDGs Trend APBN dan DDUB Per Provinsi di Pulau Jawa Tugas Pusat-Provinsi-Kab/Kota sesuai UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Prinsip RPIJM Status Penyusunan Dokumen RPIJM Status Penilaian Dokumen RPIJM Provinsi Jawa Timur Pedoman Penyusunan RPIJM Kab/Kota Bidang Cipta Karya Muatan Dokumen SPPIP, RISPAM dan RTBL Pedoman Penilaian RPIJM Kab/Kota Bidang Cipta Karya
Penutup Lampiran
2
1.
Kondisi Pelayanan Infrastruktur Bidang Cipta Karya 3
a. Capaian dan Target MDGs Goal 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Target 7c : Menurunkan hingga separuhnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada tahun 2015
4
LANJUTAN Capaian dan Target MDGs
Goal 7: Target Penurunan Permukiman Kumuh 2009-2020
10.67
10.01
10
9.39
8.80
8.26
8
7.75
7.27
6.82
6.40
6.00
2020
11.37
2019
12.12
2018
Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020
12 % Keluarga Kumuh
Target 7d :
14
2017
Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
6 4 2
Berdasarkan arahan dalam RPJPN, Pemerintah berupaya mewujudkan kota bebas kumuh pada tahun 2020, dibandingkan dengan baseline 2009 dengan luas kumuh mencapai 57.800 Ha.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Target Pengurangan Kumuh
2009
0
70000 60000 50000 40000 30000 20000
5
10000 0 Luas Kawasan Kumuh (Ha)
2009
2014*
57800
52020
2020**
0
LANJUTAN Capaian dan Target MDGs
6
b. Trend APBN dan DDUB Per Provinsi di Pulau Jawa 2010-2012
7
c. Tugas Pusat-Provinsi-Kab/Kota sesuai UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pusat
Provinsi
Daerah
• Merumuskan dan menetapkan jakstra nasional perumahan dan kawasan permukiman, pemanfaatan rekayasa teknologi, serta penyediaan kasiba/lisiba • Mengawasi, operasionalisasi, dan fasilitasi pelaksanaan jakstra nasional perumahan dan kawasan permukiman • Mengalokasikan dana penyediaan perumahan bagi MBR • Melakukan dan mendorong litbang bidang perumahan dan kawasan permukiman • Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian, serta diklat bidang perkim
• • • •
Merumuskan dan menetapkan jakstra provinsi bidang perkim, rekayasa teknologi, dan penyediaan kasiba/lisiba Mengawasi, operasionalisasi, dan koordinasi, serta fasilitasi pelaksanaan jakstra nasional tingkat provinsi Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perkim di tingkat provinsi Mengalokasikan dana dan fasilitasi perkim bagi MBR
• Merumuskan dan menetapkan jakstra kab/kota bidang perkim, rekayasa teknologi, dan rencana pembangunan dan pengembangan perkim • Operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan jakstra nasional dan provinsi tingkat kabupaten • Pengawasan dan pengendalian terhadap regulasi • Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, pengelolaan prasarana , sarana, dan utilitas umum perkim, serta menetapkan lokasi kasiba/lisiba • Mengalokasikan dana dan fasilitasi perkim bagi MBR
8
Kewenangan Pusat-Provinsi-Kab/Kota Sesuai UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pusat
• • • • • •
• • • • Provinsi • • • •
Menyusun dan menetapkan NSPK bidang perkim, penyempurnaan regulasi, dan jakstra nasional bidang perkim Menyusun dan menyediakan basis data perkim Memberdayakan pemangku kepentingan perkim tingkat nasional, fasilitasi kerjasama tingkat nasional dan internasional Koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, dan evaluasi regulasi bidang perkim Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi bidang perkim Fasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh Menyusun dan menyediakan basis data perkim tingkat provinsi Menyusun, menyempurnakan, menetapkan, dan mengevaluasi regulasi tingkat provinsi Memberdayakan pemangku kepentingan tingkat provinsi Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi regulasi tingkat provinsi Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi bidang pekim, pengawasan dan pengendalian regulasi Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan kumuh tingkat provinsi Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah pembangunan perkim bagi MBR tingkat provinsi Fasilitasi kerjasama tingkat provinsi
Menyusun dan menyediakan basis data perkim tingkat kabupaten/kota Menyusun dan menyempurnakan regulasi tingkat kabupaten/kota Memberdayakan pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota Sinkronisasi dan sosialisasi regulasi tingkat kabupaten/kota Mencadangkan/menyediakan tanah, prasarana, dan sarana perkim untuk MBR Memfasilitasi kerjasama tingkat kabupaten/kota • Menetapkan lokasi perkim sebangai kawasan kumuh tingkat kabupaten/kota • Memfasilitasi peningkatan kualitas perkim kumuh tingkat kabupaten/kota
• • • • Daerah • •
9
2.
Arahan Kebijakan Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 10
a. Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya TA. 2014
11
b. Prioritas Penanganan Bidang Cipta Karya 2014 1. Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional
i.
Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di dalam KSN dan kabupaten/kota di dalam kawasan metropolitan, serta kawasan strategis lainnya (KEK, MP3EI);
ii. Telah memiliki Perda RTRW dan tergabung dalam Program Kota Hijau, Kota Pusaka, dan Perdesaan Lestari; iii. Telah memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas di Bidang Cipta Karya (RPIJM, SPPIP, RPKPP, RTBL, SSK, RISPAM). 12
1. Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional (lanjutan) Contoh Prioritas Kab/Kota Strategis Nasional (Provinsi Jawa Timur) KLASTER 2 (Kebijakan Daerah)
KLASTER 1 (Kebijakan Nasional) NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
KAB/KOTA
SAMPANG SUMENEP TUBAN BONDOWOSO SITUBONDO JEMBER PAMEKASAN KAB PASURUAN KOTA PASURUAN NGAWI BANGKALAN LAMONGAN PROBOLINGGO MOJOKERTO BOJONEGORO MOJOKERTO NGANJUK SURABAYA GRESIK BANYUWANGI PONOROGO KOTA PROBOLINGGO TRENGGALEK MADIUN TULUNGAGUNG JOMBANG KEDIRI KAB MALANG KOTA MALANG MADIUN MAGETAN PACITAN SIDOARJO LUMAJANG KOTA BLITAR BLITAR KEDIRI BATU
PKN (PP No.26 Th 2008)
PKSN (PP No.26 Th 2008)
KSN (PP No.26 Th 2008)
KEK (PP No.2 Th 2011)
KPI-MP3EI (Perpres No.32 Th 2011)
PERDA RTRW
KLASTER 3
PERDA BANGUNAN KOTA HIJAU GEDUNG
V
V
V V
V
KOTA PUSAKA
PERDESAAN LESTARI
V V V V V
V V
V V V
V V
V V V V V V V V V V V V V V V
V
V V
V V V
V
V V V V
V V V V V V V
V V V V V
V V V
V V
V V V V V V V V
V
V
V
V
V V
V V V V
V V V
V V V
V V
13
1. Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional (lanjutan) Contoh Peta Prioritas Kab/Kota Strategis Nasional ( Provinsi Jawa Timur)
14
1. Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional (lanjutan) Tabel Contoh Prioritas Kab/Kota Strategis Nasional (Provinsi Jawa Timur) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
KAB/KOTA
KAB MALANG KOTA MALANG KOTA PASURUAN BANGKALAN LAMONGAN GRESIK JOMBANG SIDOARJO KOTA BLITAR KEDIRI BATU SURABAYA KAB PASURUAN NGAWI MOJOKERTO MOJOKERTO PAMEKASAN TRENGGALEK PACITAN SAMPANG BONDOWOSO PROBOLINGGO NGANJUK PROBOLINGGO KEDIRI JEMBER TUBAN BOJONEGORO BANYUWANGI PONOROGO MADIUN TULUNGAGUNG MADIUN LUMAJANG BLITAR SUMENEP SITUBONDO MAGETAN
SCORE TOTAL 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
15
MP3EI (Koridor Ekonomi Pulau Jawa)
16
b. Prioritas Penanganan Bidang Cipta Karya 2014 (lanjutan) 2. Prioritas Kabupaten/Kota Pemenuhan SPM
i.
Telah memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya di Daerah;
ii.
Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi rendah, permukiman kumuh, daerah kritis (miskin);
iii.
Memiliki komitmen tinggi dan responsif program.
17
2. Prioritas Kabupaten/Kota Pemenuhan SPM (lanjutan)
Contoh Prioritas Kab/Kota Pemenuhan SPM (Provinsi Jawa Timur) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
KAB/KOTA SAMPANG BONDOWOSO KOTA PASURUAN SITUBONDO JEMBER PAMEKASAN SUMENEP LAMONGAN BANGKALAN TUBAN BOJONEGORO PASURUAN NGAWI PROBOLINGGO GRESIK KOTA SURABAYA BANYUWANGI TRENGGALEK KEDIRI PONOROGO KOTA PROBOLINGGO KOTA MADIUN TULUNGAGUNG KOTA MALANG JOMBANG PACITAN MALANG NGANJUK MADIUN MAGETAN MOJOKERTO LUMAJANG KOTA MOJOKERTO SIDOARJO KOTA KEDIRI BLITAR KOTA BLITAR KOTA BATU
INDEKS 5,831 5,423 5,389 5,296 5,192 5,149 5,055 4,839 4,811 4,682 4,462 4,429 4,343 4,285 4,231 4,214 4,208 4,078 4,047 4,005 3,968 3,884 3,827 3,790 3,738 3,680 3,664 3,575 3,558 3,481 3,453 3,451 3,407 3,299 3,044 3,022 2,924 2,209
PERINGKAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SEKTOR UTAMA YANG DIBUTUHKAN AM PLP AM PLP AM AM PLP, AM AM, KUMUH AM KUMUH, AM KUMUH, AM AM AM PLP AM KUMUH, AM AM KUMUH AM AM AM KUMUH, AM AM AM AM KUMUH PLP AM AM AM AM AM AM PLP AM AM AM PLP, KUMUH, AM
18
2. Prioritas Kabupaten/Kota Pemenuhan SPM (lanjutan) Contoh Peta Prioritas Kab/Kota Pemenuhan SPM (Provinsi Jawa Timur) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
KAB/KOTA BOJONEGORO PASURUAN NGAWI PROBOLINGGO GRESIK KOTA SURABAYA BANYUWANGI TRENGGALEK KEDIRI PONOROGO KOTA PROBOLINGGO KOTA MADIUN TULUNGAGUNG KOTA MALANG JOMBANG PACITAN MALANG NGANJUK MADIUN MAGETAN MOJOKERTO LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR
INDEKS PRIORITAS 4,46231 4,42863 4,34277 4,28532 4,23142 4,21423 4,20803 4,07816 4,04709 4,00531 3,96776 SEDANG 3,88365 3,82686 3,78960 3,73809 3,67989 3,66377 3,57455 3,55805 3,48097 3,45253 3,45129
NO 33 34 35 36 37 38
KAB/KOTA KOTA MOJOKERTO SIDOARJO KOTA KEDIRI BLITAR KOTA BLITAR KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR
INDEKS PRIORITAS 3,40749 3,29949 3,04366 RENDAH 3,02239 2,92423 2,20852
KAB/KOTA SAMPANG BONDOWOSO KOTA PASURUAN SITUBONDO JEMBER PAMEKASAN SUMENEP LAMONGAN BANGKALAN TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TIMUR
INDEKS PRIORITAS 5,83065 5,42276 5,38860 5,29592 5,19220 TINGGI 5,14876 5,05550 4,83852 4,81090 4,68211
19
b. Prioritas Penanganan Bidang Cipta Karya 2014 (lanjutan)
3. Inovasi Baru/Creative Program
i.
Di luar dua kategori tersebut di atas, terdapat usulan daerah dan program bersifat inovasi baru untuk dijadikan creative program DJCK;
ii.
Diusulkan oleh daerah secara kompetitif dan selektif;
iii.
Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi.
20
c. Desain Program Bidang Cipta Karya 2014 i.
Desain program dilakukan berdasarkan entitas regional, kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan/komunitas. Setiap entitas terdiri dari kegiatan fisik maupun non fisik. ii. Diupayakan setiap entitas dapat terpadu untuk semua sektor. iii. Diutamakan daerah dapat mendahulukan penyiapan software perencanaan (SPPIP, RPKPP, RISPAM, SSK, dan RTBL) Tabel Desain Program Bidang Cipta Karya 2014
Entitas Regional
Kabupaten/Kota
Perkotaan
Perdesaan
Pembinaan dan Pengembangan Regional: – SPAM Regional – Infrastruktur Air Limbah Terpusat Regional – TPA Regional
Pembinaan dan Pengembangan Kota: – RISPAM Kota – Pembinaan PDAM – SPAM Kota – Air Limbah Terpusat – Drainase Perkotaan – TPA Sampah – SPPIP Kota – Perda Bangunan Gedung – RISPK – SSK Kota
Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten: – RISPAM Kabupaten – SPAM Kabupaten – SPPIP Kabupaten – SSK Kabupaten
21
Tabel Desain Program Bidang Cipta Karya 2014 (lanjutan)
Entitas Kawasan
Perkotaan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan: – SPAM di Rusuna – SPAM di Kawasan Kumuh – SPAM di Pelabuhan Perikanan Kawasan Perkotaan – Air Limbah Komunal – Rusunawa – RPKPP – Infrastruktur permukiman kumuh – Infrastruktur di Rusuna – PNPM Perkotaan Plus – Infrastruktur Rawan Bencana Kawasan Perkotaan – RTBL – RTH – PSD Permukiman tradisional/bersejarah – Bangunan dan Lingkungan Strategis
Perdesaan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan: – SPAM di Kawasan Nelayan – SPAM di Kawasan IKK – SPAM di Kawasan Pelabuhan Perikanan Kawasan Perdesaan – Infrastruktur Rawan Bencana Kawasan Perdesaan – Infrastruktur di Kawasan Perbatasan – RISE/PISEW – Agropolitan/Minapolitan
22
Tabel Desain Program Bidang Cipta Karya 2014 (lanjutan)
Entitas Lingkungan/ Komunitas
Pusat
Perkotaan
Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan/Komunitas Perkotaan: – PLP-BK/ND – PNPM-MP (P2KP) – SANIMAS – 3R
Perdesaan
Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan/Komunitas Perdesaan: – PLP-BK/ND – SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/Terpencil – PAMSIMAS – PPIP – RIS PNPM
Dukungan Manajemen
23
3.
Keterpaduan Penanganan Infrastruktur Bidang Cipta Karya 24
Provinsi
Nasional
a. Arahan Perencanaan dan Penganggaran Bidang Cipta Karya Amanat Penataan Ruang/Spasial: - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (memuat arahan KSN, PKSN, PKN) - RTR Pulau
Amanat Pembangunan Nasional: - RPJPN 2005-2025 - RPJMN 2010-2014 - UU/PP (UU 32/2004, PP 38/2007, dll.) - MP3EI (Perpres 32 tahun 2011)
Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: - UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun - UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung - UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Persampahan - UU No.7/2004 tetang SDA - PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM - PP 81/2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis - PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Bangunan Gedung
RTRW Provinsi
RPJMD Provinsi
RTRW Kab/Kota RPJMD Kab/Kota
Perda BG
Kabupaten/Kota
Arahan KSK
RPI2JM (city wide)
Integrasi Rencana Perkim RISPAM
SSK
RTBL
25
RPIJM
Sumber: Dit. Bina Program DJCK, 2013
Arahan Perencanaan dan Penganggaran Bidang Cipta Karya (lanjutan)
Non Fisik Lengkapi dokumen perencanaan (Perda BG, RTRW, RPIJM, RISPAM, SSK, SPPIP)
1. Strategis Nasional
Fisik - Keterpaduan sektor cipta karya berbasis entitas: regional, kab/kota, kawasan, lingkungan (semua sektor) - Entitas kawasan mengacu pada KSK RTRW Kab/Kota
Non Fisik 2. Pemenuhan SPM
Lengkapi dokumen perencanaan (Perda BG, RTRW, RPIJM, RISPAM, SSK, SPPIP)
Fisik Diutamakan untuk sektor kondisi kritis (AM/PLP/PBL/permukiman)
3. Program Kreatif/Stok Program
Sumber: Dit. Bina Program DJCK, 2013
26
b. Status Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang CK Contoh Provinsi Jawa Timur NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
KAB/KOTA SAMPANG SUMENEP TUBAN BONDOWOSO SITUBONDO JEMBER PAMEKASAN KAB PASURUAN KOTA PASURUAN NGAWI BANGKALAN LAMONGAN KAB. PROBOLINGGO MOJOKERTO BOJONEGORO MOJOKERTO NGANJUK SURABAYA GRESIK BANYUWANGI PONOROGO PROBOLINGGO TRENGGALEK MADIUN TULUNGAGUNG JOMBANG KEDIRI KAB MALANG KOTA MALANG KAB MADIUN MAGETAN PACITAN SIDOARJO LUMAJANG KOTA BLITAR BLITAR KOTA KEDIRI BATU
RPIJM RISPAM
PPSP
RTBL SPPIP RPKPP
27
c. Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 1. Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 (Kab. Malang) NO.
ENTITAS
1
Regional
2
Kabupaten/Kota
3
Kabupaten/Kota
4
Kawasan
5
Kawasan
6
Kawasan
7
Kawasan
USULAN KONREG Penyusunan RPKPP Kab. Malang Penyusunan Perencanaan Teknis Managemen Persampahan (PTMP) Kab.Malang Penyediaan PSD Pemukiman di Kawasan RSH Kab. Malang
RENJA K/L Penyusunan RPKPP Kab. Malang Penyusunan PTMP
Penyediaan PSD Pemukiman di Kawasan RSH Kab. Malang Penyediaan Infrastruktur Penyediaan Infrastruktur Permukiman Permukiman Kawasan Kawasan Minapolitan Wajak dan Minapolitan Wajak dan Agropolitan Poncokusumo Agropolitan Poncokusumo Dukungan PSD Penataan RTH Kws. Dukungan PSD Penataan RTH Kota Kepanjen (terpadu) Kws. Kota Kepanjen (terpadu) Pembangunan IPAL Skala Kawasan, Pembangunan IPAL Skala Perumahan PNS Singosari Kab. Malang Kawasan, Perumahan PNS (KSN) Singosari Kab. Malang (KSN)
8
Kawasan
SPAM di Kawasan MBR
SPAM di Kawasan MBR
9
Kawasan
SPAM IKK
SPAM IKK
SPAM Perdesaan
SPAM Perdesaan
10 Kawasan
11 Komunitas/Lingkungan -
Keswadayaan Masyarakat
LOKASI
SEKTOR
Kab. Malang
Bangkim
Kab. Malang
PPLP
Kec. Pakis Aji
Bangkim
Kec. Wajak dan
Poncokusumo
Bangkim
Kec. Kepanjen
PBL
Kec. Singosari
PPLP
Kec. Tajinan, Kec. Kepanje, Kec. Donomulyo Kec. Kasembon, Kec. Ngantang Kec. Tirtoyudho, Kec. Sumbermanjing
AM AM AM PBL
28
Lanjutan Kawasan Strategis Kab. Malang(Perda No. 3 / 2010) Kawasan strategis hankam, meliputi: a. Kawasan strategis Militer di Kecamatan Singosari dan Jabung; b. Kawasan strategis sekitar Bandara Abdulrahman Saleh di Kecamatan Pakis; c. Kawasan strategis gudang amunisi di Kecamatan Turen; d. Kawasan strategis latihan militer di Kecamatan Bantur, Pagak, Lawang dan pangkalan angkatan laut Sendangbiru; Kawasan strategis ekonomi, meliputi: a. Kawasan pengembangan Sendangbiru; b. Kawasan Agropolitan Poncokusumo dan Pujon; c. Kawasan Perkotaan Malang; dan d. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Wajak; Kawasan strategis sosio-kultural, meliputi: a. Kawasan Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal; b. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan strategis sosio-kultural, meliputi: c. Daerah Aliran Sungai Brantas. Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup, meliputi: a. Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru; b. Kawasan Tahura R. Soeryo; dan c. Daerah Aliran Sungai Brantas.
29
2. Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 (Kota Malang)
NO.
ENTITAS
USULAN KONREG
1 Regional 2 Kabupaten/Kota
Penyusunan PTMP
3 Kawasan
Pembangunan Jalan dan Saluran Permukiman Kumuh Kota Malang
4 Komunitas/Lingkunga
-
RENJA K/L Penyusunan PTMP Pembangunan Jalan dan Saluran Permukiman Kumuh Kota Malang Keswadayaan Masyarakat
LOKASI
SEKTOR
Kota Malang
PPLP
Lowokwaru
Bangkim PBL
30
Lanjutan Kawasan Strategis KotaMalang(Perda No. 4 / 2011) Lokasi kawasan strategis ekonomi ditetapkan pada kawasan perdagangan yang berpusat di sekitar Pasar Besar Kota Malang, dan kawasan sentra industri yang terdiri dari sentra industri keripik di Sanan, sentra mebel di Tunjungsekar, sentra saniter di Karangbesuki, sentra kerajinan rotan di Arjosari dan sentra industri kerajinan keramik di Dinoyo. Lokasi kawasan strategis sosial budaya, meliputi : a. Kawasan Kayutangan yang terdiri dari kompleks pertokoan di sepanjang koridor Kajoetangan straat, dan pertokoan di perempatan Kajoetanganstraat- Semeroestraat; b. Kawasan Bundaran Tugu yang terdiri dari Stasiun Kereta Api Malang, Gedung HBS/AMS di JP. COEN PLEIN (Alun-alun Bunder), dan Balai Kota Malang; c. Koridor Jalan Semeru – Jalan Besar Ijen yang terdiri dari Gedung Sekolah Menengah Kristen (Christ MULO School) dan Komplek Stadion Gajayana. Kawasan sosial budaya wajib dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dengan tidak mengubah bentuk bangunan serta mengalihfungsikannya.
31
3. Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 (Kota Pasuruan)
NO.
ENTITAS
USULAN KONREG
RENJA K/L
1 Regional 2 Kabupaten/Kota
Penyusunan PTMP
3 Kawasan
Pembangunan Jalan dan Saluran Permukiman Kumuh Kota Pasuruan
4 Kawasan
Penyusunan RTBL Kawasan Panggungrejo
Pembangunan Jalan dan Saluran Permukiman Kumuh Kota Pasuruan Penyusunan RTBL Kawasan Panggungrejo
Penyusunan RTBL Kawasan Sekargadung 6 Komunitas/Lingkungan -
Penyusunan RTBL Kawasan Sekargadung Keswadayaan Masyarakat
5 Kawasan
LOKASI
SEKTOR
Kota Pasuruan
PPLP
Panggungrejo
Bangkim
Bugulkidul
PBL
Bugulkidul
PBL PPLP
Berdasarkan Raperda RTRW Kota Pasuruan, Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi terdiri dari: Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Tambaan, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Trajeng;
32
4. Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 (Kab Jombang)
NO.
ENTITAS
USULAN KONREG
RENJA K/L
1 2
Regional Kabupaten/Kota
-
3
Kawasan
Pembangunan Jalan dan Saluran Permukiman Kumuh Kab. Jombang
4
Kawasan
Penyediaan PSD Pemukiman di Kawasan RSH Kab. Jombang
5
Kawasan
Penyediaan Infrastruktur Permukiman Kawasan Agropolitan Kab. Jombang
6
Kawasan
Dukungan PSD Penataan RTH Kws. Keplaksari
Pembangunan Jalan dan Saluran Permukiman Kumuh Kab. Jombang Penyediaan PSD Pemukiman di Kawasan RSH Kab. Jombang Penyediaan Infrastruktur Permukiman Kawasan Agropolitan Kab. Jombang Dukungan PSD Penataan RTH Kws. Keplaksari
7
Kawasan
SPAM di Kawasan MBR
SPAM di Kawasan MBR
8 Kawasan SPAM di Kawasan IKK 9 Kawasan SPAM Perdesaan 10 Komunitas/Lingkungan -
SPAM di Kawasan IKK SPAM Perdesaan Keswadayaan Masyarakat
LOKASI
SEKTOR
Kec.Jombang dan Kec.Ploso
Bangkim
Kec.Den Anyar
Bangkim
Kec. Wonosalam
Bangkim
Kec. Peterongan
PBL
Kec. Ngusikan, Kec. Kudu Kec. Wonosalam Kec. Bareng
AM AM AM PBL
33
Lanjutan Kawasan Strategis Kab. Jombang (Perda No. 21 / 2010) Penetapan Kawasan Strategis Wilayah dari sudut kepentingan ekonomi: a. Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno dikelola dengan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno meliputi SKPP I terdiri dari Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Mojowarno; b. Kawasan Strategis Ekonomi Mojoagung dikelola dengan sebagai pusat kegiatan perdagangan umum dan transportasi skala kab c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Bandar Kedungmulyo dan Perak dikelola dengan sebagai pusat pengembangan industri manufaktur yang non-polutif d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tembelang dikelola dengan sebagai pintu masuk Perkotaan Jombang merupakan pusat koleksi dan distribusi barang dagangan Penetapan Kawasan Strategis Wilayah dari sudut kepentingan Sosial Budaya: a. Kawasan tertinggal meliputi wilayah perdesaan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Plandaan. b. Kawasan cagar budaya Mojopahit Park meliputi Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Mojowarno. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan: a. DAS Sungai Brantas b. Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo adalah bagian dari kawasan strategis nasional seluas 2.864,7 (dua ribu delapan ratus enam puluh empat koma tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Wonosalam.
34
5. Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 (Kota Surabaya) NO.
ENTITAS
1 Regional 2 Kabupaten/Kota 3 Kabupaten/Kota
USULAN KONREG Bantek Penguatan Kelembagaan IPLT Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM
RENJA K/L
LOKASI
SEKTOR
-
Kota Surabaya
PLP
-
Kota Surabaya
AM
4 Kabupaten/Kota
Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM
-
Kota Surabaya
AM
3 Kawasan
Penyediaan PSD Permukiman di Kws RSH Kota Surabaya
-
Desa Bendo Tretek, Prambon
Bangkim
4 Kawasan
Pembangunan IPAL Rusun Rungkut
Kec. Rungkut
PLP
5 Kawasan
Pembangunan IPAL Kws Boezem Morokrembangan
Kec. Krembangan
PLP
6 Kawasan 7 Kawasan 8
Komunitas/ Lingkungan
Pembangunan IPAL Rusun Rungkut Pembangunan IPAL Kws Boezem Morokrembangan
Penyusunan DED IPAL Komplek AB-PLP Kec. Wiyung Wiyung Pembangunan Box Culvert Pembangunan Box Culvert Saluran Saluran Balongsari (Drainase Kec. Benowo Balongsari (Drainase Perkotaan) Perkotaan) -
Keswadayaan Masyarakat
160 lokasi
PLP PLP PBL
35
6. Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 (Kab Sampang)
NO.
ENTITAS
USULAN KONREG
1 Regional
-
2 Kabupaten/Kota
Penyelenggara SPAM terfasilitasi
3 Kawasan 4
Komunitas/ Lingkungan
RENJA K/L
LOKASI
SEKTOR
Penyelenggara SPAM terfasilitasi (Pengad. Inverter Kab. Sampang & Pompa Intake Q= 40 L/dt, H= 120 m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AM
36
Kawasan Strategis Kab. Sampang (Perda No. 7 Tahun 2012) Arahan RTRW Kab. Sampang 2012-2032: 1. Kawasan strategis kepentingan ekonomi terdiri atas: a. Kawasan agropolitan berupa Kawasan Agropolitan Banyuates-Tambelangan-Ketapang dengan struktur agropolitan terdiri atas: i. kota tani utama berada di Kecamatan Banyuates; ii. pusat distrik agropolitan meliputi: a) Kecamatan Ketapang; dan b) Kecamatan Tambelangan. iii. c. kawasan sentra produksi berupa desa-desa penghasil komoditi meliputi: a) Kecamatan Ketapang; b) Kecamatan Banyuates; dan c) Kecamatan Tambelangan. b. Kawasan perbatasan meliputi: i. Kecamatan Banyuates dengan Kabupaten Bangkalan; ii. Kecamatan Sreseh dengan Kabupaten Bangkalan; iii. Kecamatan Camplong dengan Kabupaten Pamekasan; iv. Kecamatan Omben dengan Kabupaten Pamekasan. 2. Kawasan strategis kepentingan sosial budaya meliputi: a. Situs Pababaran Trunojoyo berada di Kecamatan Sampang b. Situs Makam Aji Gunung di Kecamatan Sampang c. Situs Makam Ratu Ebu (Madegan) berada di Kecamatan Sampang d. Sumur Daksan berada di Kecamatan Sampang e. Situs Makam Pangeran Santo Merto berada di Kelurahan Karangdalam Kecamatan Sampang f. Situs Makam Bangsacara dan Ragapadmi berada di Pulau Mandangin Kecamatan Sampang g. Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdullah Al-Habsyi berada di Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah 3. Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: a. sempadan pantai b. Sungai Kemuning c. Waduk Nipah d. Waduk Klampis e. kawasan rawan banjir
37
7. Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 (Kab Sumenep) NO.
ENTITAS
USULAN KONREG
RENJA K/L
LOKASI
SEKTOR
1 Regional 2 Kabupaten/Kota
Pembangunan Peningkatan IPLT
Pembangunan Peningkatan IPLT
Kab. Sumenep
PLP
3 Kabupaten/Kota
Normalisasi Drainase Perkotaan
-
Kab. Sumenep
PLP
4 Kabupaten/Kota
Peningkatan TPA Sampah
Peningkatan TPA Sampah
Kab. Sumenep
PLP
5 Kawasan
Penyediaan Infrastruktur Permukiman Minapolitan dan Agropolitan
-
Kab. Sumenep
Bangkim
6 Kawasan
Pembangunan IPAL Kawasan
Pembangunan IPAL Kawasan
Kec. Kota Sumenep
PLP
SPAM Kawasan Khusus
SPAM Kawasan Khusus (Pemb. S.bor Q = 15l/det, Pengad. & Pemas. Pipa & Accessories, Kec. Ambunten Pompa Sub. Q = 15 l/dt H= 80 m, Perlintasan Jalan & Sungai)
-
-
Keswadayaan Masyarakat
PBL
7 Kawasan
8
Komunitas/ Lingkungan
23 lokasi
38
Kawasan Strategis Kab. Sumenep (Raperda RTRW) Arahan Raperda tentang RTRW Kab. Pamekasan tahun 2011-2031: 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: i. kawasan minapolitan terletak di Kecamatan Arjasa; ii. kawasan pelabuhan terletak di: a) Kecamatan Kalianget; b) Kecamatan Arjasa; dan c) Kecamatan Sapeken. iii. kawasan bandar udara terletak di Kota Sumenep; dan iv. kawasan perdagangan skala PKL terletak di Perkotaan Sumenep dan kawasan perdagangan skala PKLp terletak di Perkotaan Arjasa.
2. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi: a. Keraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep; b. Museum Kraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep; c. Masjid Agung terletak di Kecamatan Kota Sumenep; d. Makam raja-raja Asta Tinggi dan Pemakaman Asta Katandur terletak di Kecamatan Kota Sumenep; e. Gunung Leket terletak di Kecamatan Ganding; f. Asta Belingi, Asta Nyamplong, Asta Adipoday, dan Asta Simo Wonokromo terletak di Kecamatan Gayam; g. Asta K. Abdullah terletak di Kecamatan Guluk-guluk; h. Asta Gumuk terletak di Kecamatan Kalianget; i. Asta K. Faqih/Nyi Sitir dan Pemakaman Pekke terletak di Kecamatan Lenteng; j. Asta Jokotole terletak di Kecamatan Manding; k. Bujuk/Asta Ponjuk terletak di Kecamatan Nonggunong; l. Pemakaman Anggo Suto terletak di Kecamatan Saronggi; m. Asta Agung Ali Akbar dan Asta/Bujuk Panaongan terletak di Kecamatan Pasongsongan; n. Asta Sayid Yusuf terletak di Kecamatan Talango; o. Upacara Adat Nyaddar dan Petik Laut terletak di Kec. Saronggi; p. Upacara Petik Laut, Upacara Labuh Laut terletak di Kecamatan Bluto q. Upacara Rokatan Laut terletak di Kecamatan Masalembu; dan r. Benteng VOC terletak di di Kecamatan Kalianget.
39
Lanjutan Kawasan Strategis Kab. Sumenep (Raperda RTRW) 3. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: a. kawasan DAS Sukrah; b. kawasan pantai, taman laut, cagar alam, dan hutan : i. Kawasan Pantai Lombang terletak di Kec. Batang-batang; ii. Kawasan Pantai Slopeng terletak di Kecamatan Dasuk; iii. Kawasan Taman Laut Mamburit terletak di Kec. Arjasa; iv. Kawasan Taman Laut Gili Labak terletak di Pulau Gili Labak; v. Kawasan Taman Laut Pulau Kemudi terletak di Kecamatan Ra’as; vi. Kawasan Taman Laut Saor terletak di Pulau Saor; vii. Kawasan Cagar Alam terletak di Pulau Saobi; dan viii.Kawasan Hutan terletak di Pulau Gili Labak. c. kawasan rawan bencana longsor terletak di Desa Guopong dan Desa Padike Kecamatan Talango, Kepulauan Kangean; d. kawasan rawan bencana banjir terletak di Kecamatan Kalianget; e. kawasan rawan bencana angin puyuh terletak di Kecamatan Kalianget; dan f. kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami terletak di: i. Kecamatan Kalianget; dan ii. Kecamatan Gapura. 40
8. Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 (Kab Bangkalan) NO.
ENTITAS
1 Regional 2 Kabupaten/Kota 3 Kabupaten/Kota
USULAN KONREG Penyusunan SPPIP Kab. Bangkalan Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung
RENJA K/L
LOKASI
SEKTOR
Penyusunan SPPIP Kab. Bangkalan
-
-
Kab. Bangkalan
Bangkim
-
Kab. Bangkalan
PBL
Kab. Bangkalan
PLP
4 Kabupaten/Kota
Penyusunan DED TPA Sanitary Landfill
-
5 Kawasan
Penyediaan PSD di Kawasan RSH
Penyediaan PSD di Kawasan RSH
6 Kawasan
SPAM di Kws. MBR
7 Kawasan
SPAM IKK
8 Kawasan
SPAM Perdesaan
Kec. Bangkalan Bangkim dan Burneh Kec. Tanah Merah, SPAM di Kws. MBR (Pengad & Kec. Blega, dan AM Pemas Jaringan Perpipaan) Kec. Konang SPAM IKK (Pemb. Intake lengkap, Pemb. IPA Paket lengkap dengan instalasinya, Kec. Klampis AM jaringan perpipaan lengkap dengang aksesoris) SPAM Perdesaan (Pemb. Sumur Uji, Reservoir, Jaringan Kec. Galis AM Perpipaan)
41
Kawasan Strategis Kab. Bangkalan (No. 10 Tahun 2009 ) Arahan Perda RTRW Kab. Bangkalan 2009-2029: 1. kawasan untuk kepentingan hankam adalah Gudang amunisi di Kecamatan Kamal, Laboratorium Angkatan Laut di Kecamatan Labang 2. kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan kawasan strategis ekonomi meliputi: a. b. c. d. e.
Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Kawasan pelabuhan peti kemas Tanjung Bulupandan Koridor Akses Suramadu Kawasan jalan sirip akses Suramadu Kawasan Andalan; KAPUK & KAPEKSI
3. kawasan untuk kepentingan sosial budaya adalah kawasan sekitar: a. Benteng Kolonial berada di Kecamatan Bangkalan b. Pesarean Aer Mata di Kecamatan Arosbaya c. Pesarean Syaichona Kholil di Kecamatan Bangkalan
4. Kawasan Pengendalian Ketat (HCZ) adalah kawasan meliputi: a. b. c. d. e. f.
Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) Koridor akses Suramadu Labang – Burneh Wilayah aliran sungai Transportasi terkait area/lingkup kepentingan pelabuhan & kawasan disekitar jalan arteri/tol Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Kawasan pertanian Irigasi Teknis
42
9. Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk Tahun 2014 (Kab Pamekasan)
NO.
ENTITAS
1 Regional 2 Kabupaten/Kota 3 Kawasan 4 Kawasan 5
Komunitas/ Lingkungan
USULAN KONREG
RENJA K/L
LOKASI
SEKTOR
Penyusunan DED TPA Sanitary Landfill Penyediaan Infrastruktur Kws. Agropolitan SPAM Perdesaan (Pemb. Sumur Uji, Reservoir, Jaringan Perpipaan)
-
-
-
-
Kab. Pamekasan
PLP
-
Kec. Waru, Pakong, Bangkim dan Kadur
SPAM Perdesaan (Pemb. Sumur Uji, Reservoir, Jaringan Perpipaan)
Kec. Pamekasan
-
Keswadayaan Masyarakat 18 lokasi
AM PBL
43
Kawasan Strategis Kab. Pamekasan (Perda No. 16 Tahun 2012 ) Arahan Perda RTRW Kab. Pamekasan 2012-2032: 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: a. kawasan agropolitan Rupanandur, meliputi : i. Kecamatan Waru, yang meliputi Desa Tampojung Pregih, Desa Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan Desa Ragang ii. Kecamatan Pakong, yang meliputi Desa Bandungan, Desa Seddur, Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicorong, Desa Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa Banban, dan Desa Bajang iii. Kecamatan Pegantenan, yang meliputi Desa Tebul Timur, Desa Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Hají, dan Desa Plakpak iv. Kecamatan Kadur, yang meliputi Desa Pamoroh, Desa Bangkes, Desa Kadur, dan Desa Pamaroh b. kawasan budidaya perikanan, meliputi : i. Desa Branta Tinggi, dan Desa Branta Pesisir di Kecamatan Tlanakan; Desa Baddurih, Desa Pagagan, Desa Majungan, Desa Padelegan, Desa Pademawu Timur, dan Desa Bunder di Kecamatan Pademawu; dan Desa Pandan, Desa Lembung, Desa Polagan, dan Desa Artodung di Kecamatan Galis. ii. Kecamatan Pademawu, KecamatanPasean, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar. c. Kecamatan Batumaramar, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Tlanakan. 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi: a. Kawasan cagar budaya berupa Makam Syeikh Abdul Mannan di Kecamatan Proppo. b. Kawasan makam meliputi: i. makam Ronggosukowati (Raja Islam I), yang berlokasi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan; ii. makam Syeikh Gozali, yang berlokasi di Desa Sotabar Kecamatan Pasean; iii. makam Gung Seppoh-Gatot Kaca, yang berlokasi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan; dan iv. makam Joko Tarup, yang berlokasi di Desa Montok Kecamatan Larangan. c. Kawasan peninggalan sejarah yaitu berupa kawasan sisa bangunan candi di Desa Candi Burung Kecamatan Proppo. 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademawu
44
Keterpaduan Berdasarkan Entitas untuk tahun 2014 (Kab. Bandung*)
Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Bandung Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang RTRW Kab. Bandung 2007 – 2027: • Kawasan Kota Baru Tegalluar • Kawasan Industri Margaasih • Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat di Kecamatan Kutawaringin
*) berdasarkan Konreg Region 1 di Batam, 4-5 Maret 2013
**) Kutawaringin merupakan salah satu KSK Kabupaten Bandung
45
d. Status Penyusunan RTRW Provinsi Jawa Timur NO
KAB/KOTA
1 SAMPANG 2 SUMENEP 3 TUBAN 4 BONDOWOSO 5 SITUBONDO 6 JEMBER 7 PAMEKASAN 8 KAB PASURUAN 9 KOTA PASURUAN 10 NGAWI 11 BANGKALAN 12 LAMONGAN 13 KAB. PROBOLINGGO 14 MOJOKERTO 15 BOJONEGORO 16 MOJOKERTO 17 NGANJUK 18 SURABAYA 19 GRESIK 20 BANYUWANGI 21 PONOROGO 22 KOTA PROBOLINGGO 23 TRENGGALEK 24 MADIUN 25 TULUNGAGUNG 26 JOMBANG 27 KEDIRI 28 KAB MALANG 29 KOTA MALANG 30 KAB MADIUN 31 MAGETAN 32 PACITAN 33 SIDOARJO 34 LUMAJANG 35 KOTA BLITAR 36 BLITAR 37 KOTA KEDIRI 38 BATU
PERDA RTRW
Nomor/Tgl Perda
V
Perda No. 7 Tahun 2012
V V
Perda No. 9 Tahun 2012 Perda No. 26 Tahun 2011
V V V V V V V V V V V
Perda No. 16 Tahun 2012 Perda No. 12 / 2010, tanggal 12 Juli 2010 * Perda No. 1/2012 Perda No. 10 / 2011 Perda No. 10 / 2009 Perda No. 15 Tahun 2011 Perda No. 3 / 2011 Perda No. 9 Tahun 2012 Perda No. 26/2011 Perda No. 1/2012 Perda No. 2 / 2011
V V V V
Perda No. 8 / 2011 Perda No. 8 Tahun 2012 Perda No. 1 Tahun 2012 Perda No. 2 / 2010, tanggal 22 Maret 2010 *
V V V V V V V
Perda No. 6 / 2011 Perda No. 11 Tahun 2012 Perda No. 21 / 2010 Perda No. 14 / 2011 Perda No. 3 / 2010 Perda No. 4 / 2011 Perda No. 9 / 2011
V V V V V V V
Perda No. 3 / 2010 Perda No. 6 / 2009, tanggal 28 Juli 2009 * Perda No. 6 Tahun 2009 Perda No. 9 Tahun 2011 Perda No. 9 / 2011 Perda No. 1/2012 Perda No. 7 / 2011
Raperda RTRW
46
4.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 47
a. Prinsip RPIJM • Multi Sektor Pengembangan Permukiman Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Penyediaan dan pengelolaan Air Minum Penataan Bangunan dan Lingkungan
• Multi Tahun (3-5 tahun) • Multi Pendanaan • Multi Stakeholder
48
b. Status Penyusunan RPIJM 1. 2.
Terdapat 464 Dokumen RPIJM yang lengkap. Terdapat 3 Kab/Kota yang belum menyusun dokumen RPIJM, yaitu: Kab. Simalungun, Kab. Nias Barat, dan Kab. Sabu Raijua.
REKAPITULASI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROPINSI
JUMLAH KAB/KOTA
LENGKAP
23 33 19 12 7 15 11 7 10 14 8 26 5 35 38 9 10 21 14
20
NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU SUMATERA SELATAN JAMBI BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN
13
10 14 7 26 5 35 38 9 10 20 14 13
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR GORONTALO SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
14 14 6 15 24 11 12 5 11 9 29 11
14 14 6 15 24 11 12 5 11 8 24 11
491
464
TOTAL
23 21 19 12 7 15 11
HANYA MATRIK
TIDAK ADA DOKUMEN
10
2
7
1
1
49 1 5 24
3
Kab. Sampang
Kab. Situbondo
Kab. Sumenep
Kab. Trenggalek Kab. Tuban
Kab. Tulungagung Kota Batu
Kota Blitar
9
9
9
9
9
6
2
8
8
3
2 4,5 3
3
3
3
2
5
0
5 2,5 2,5
Kota Probolinggo Kota Surabaya Kab. Sidoarjo
Kab. Propolinggo
8
Kota Pasuruan
Kab. Ponorogo
10 8,5 9,5 5,2 7,9 9,7 9,7 5,6 4,6 8,7
8
Kota Malang Kota Mojokerto
Kab. Lamongan 3
7
Kota Kediri Kota Madiun
Kab. Kediri
9
Kab. Jombang
9
Kab. Gresik Kab. Jember
8
Kab. Bondowoso
8
Kab. Bojonegoro
9
Kab. Blitar
9
Kab. Bangkalan
8
Kab. Pemekasan Kab. Pasuruan
9
Kab. Ngawi Kab. Pacitan
9
Kab Nganjuk
8
Kab. Mojokerto
Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang
KRITERIA
Nilai Max
c. Status Penilaian Dokumen RPIJM Provinsi Jawa Timur
8
8
7
7
7
4 1,5 6
6
6
6 3,5 3,5
KELENGKAPAN DOKUMEN A LEGALISASI B OUTLINE DOKUMEN KELAYAKAN RENCANA KETERPADUAN STRATEGI C PENGEMBANGAN KOTA DAN KAWASAN
13 12 12 12 8
KELAYAKAN PROGRAM
42 20 30 24 22 29 22 29 27 24,5 29 21,5 23,5 22 24,5 9 19 29 23 22,5 23 23,5 15,9 23,6 22,5 21 5 26,5 5 27 32 5 30 24 30 30 30
14
2
6
2
2 5,5
8
9
25,
RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR D PENGEMBANGAN PERMUKIMAN RENCANA PROGRAM E INVESTASI SEKTOR PBL RENCANA PROGRAM F INVESTASI SEKTOR PLP RENCANA PROGRAM G INVESTASI SEKTOR SPAM KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN 6 SOSIAL PERLINDUNGAN H LINGKUNGAN DAN SOSIAL KELAYAKAN PENDANAAN 10
3 2,5 3 2,5 1
3,5
2
1
0
1
1
1
1
6
6 6,5 6,5 6,5 2
4
2
2
0
2
2
2
1
2,1 3,2 6,2
7
8
8
7
8
6 2,5
1
2
1
0 1,5 1,5
2
1
4,5 5,3 4,6 2,9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4
3
4
1 2,5 2,5 2,5
6
7 6,5 5
6
9
7
9
9
8
6
6
6
6
6
3
0,6 2,5 3,5
3
2
8
8
7 7
16,
2,5 2,5 2,5 0
2
2
2
2
2
2
2
3 2
2,2 1,2 1,7 1,7 1,2 4
4
4
8
8
5
5
7 4
I ASPEK PEMBIAYAAN
KELAYAKAN KELEMBAGAAN
4
5 4,5 3
4
6
4 7,5 3
3
3
6 7,5 6
5
5
5
5
5
5 5,5 5
J ASPEK KELEMBAGAAN
MATRIKS PROGRAM MATRIKS RENCANA L PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR TOTAL
6
4,5 4,5 6
4
5
5
50
100 56 74 61 54 63 56 62 62 60 62 45 50 45 46 16 41 50 45 44 56 54 52 51 51 51 57 52 39 62 59 33 62 55 58 61 64 28
d. Pedoman Penyusunan RPIJM Kab/Kota Bidang Cipta Karya DAFTAR ISI PEDOMAN PENYUSUNAN RPIJM
BAB III
BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
PENDAHULUAN Latar Belakang Pengertian dan Kedudukan RPIJM Keterkaitan RPIJM dengan RPI2JM Bidang PU Maksud dan Tujuan Prinsip Penyusunan RPIJM Muatan Dokumen RPIJM Mekanisme Penyusunan dan Penilaian RPIJM 1.7.1 Hubungan Kerja Penyusunan RPIJM 1.7.2 Langkah Penyusunan RPIJM 1.7.3 Penilaian Kelayakan RPIJM
BAB II KONSEP PERENCANAAN BIDANG CIPTA KARYA 2.1 Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Program Ditjen Cipta Karya 2.2 Amanat Pembangunan Nasional 2.2.1 RPJP Nasional 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007) 2.2.2 RPJM Nasional 2010-2014 (Perpres No. 05 Th 2010) 2.2.3 MP3EI (Perpres No. 32 Tahun 2011) 2.2.4 MP3KI 2.2.5 KEK (UU No. 39 Tahun 2009) 2.2.6 Direktif Presiden (Inpres No. 3 Tahun 2010) 2.3 Peraturan Perundangan Pembangunan Bidang PU/CK 2.3.1 UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Permukiman 2.3.2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2.3.3 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2.3.4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan 2.4 Amanat Internasional 2.4.1 Agenda Habitat 2.4.2 Rio+20 2.4.3 Millenium Development Goals 2.4.4 Sustainable Development Goals 2.5 Prioritas Program Bidang Cipta Karya 2.5.1 Strategis Nasional 2.5.2 Pemenuhan SPM 2.5.3 Inovasi/Kreatifitas Program
RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI ARAHAN SPASIAL RPIJM RTRW Nasional RTRW Kawasan Strategis Nasional RTRW Pulau RTRW Provinsi RTRW Kabupaten/Kota
BAB IV PROFIL KABUPATEN/KOTA 4.1 Geografi dan Administratif Wilayah 4.2 Demografi 4.3 Topografi 4.4 Geohidrologi 4.5 Geologi 4.6 Klimatologi 4.7 Sosial dan Ekonomi BAB V KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA 5.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5.2 Arahan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah (KSPD) 5.3 Arahan Rencana Induk Sistem PAM Kabupaten/Kota (RISPAM) 5.4 Arahan Strategi Sanitasi Kota (SSK) 5.5 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 5.6 Arahan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota 5.7 Arahan Pengembangan Kawasan (RPKPP) 5.8 Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan Sektor 5.8.1 Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota 5.8.2 Strategi Pembangunan Kawasan 5.8.2.1 Strategi Pembangunan Kawasan Berdasarkan RTRW 5.8.2.2 Strategi Pembangunan Kawasan Berdasarkan RPKPP
51
KeterpaduanRencanaPembangunan Nasionaldan Daerah dengan Strategi Pembangunan Infrastruktur Sektoral (SPPIP, SSK, RISPAM, RTBL) di dalamDokumenRPIJM
KSPN/ KSPD
RISPAM
SPPIP RTBL
SSK
RPKPP
RPIJM 52
MP & Penganggaran Tahunan
Sumber: Dit. Bina Program DJCK, 2013
Lanjutan d. Pedoman Penyusunan RPIJM Kab/Kota Bidang Cipta Karya BAB VIASPEK TEKNIS PER SEKTOR 6.1 Pengembangan Permukiman 6.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 6.1.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan 6.1.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman 6.1.4 Program-ProgramSektor Pengembangan Permukiman 6.1.5 Usulan Program dan Kegiatan
BAB VII KETERPADUAN PROGRAM BERDASARKAN ENTITAS 7.1 Entitas Regional 7.2 Entitas Kabupaten/Kota 7.3 Entitas Kawasan 7.4 Entitas Lingkungan/Komunitas
6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5
BAB VIII ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL 8.1 Aspek Lingkungan 8.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 8.1.2 AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH 8.2 Aspek Sosial 8.2.1 Aspek Sosial pada Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 8.2.2 Aspek Sosial pada Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 8.2.3 Aspek Sosial pada Pasca Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya
Penataan Bangunan dan Lingkungan Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan Program dan Kriteria KesiapanPengembangan PBL Usulan Program dan Kegiatan
6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4
Sistem Penyediaan Air Minum Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan,dan Tantangan Analisis Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum Program dan Kriteria Kesiapan, serta Skema Kebijakan Pendanaan Pengembangan SPAM Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM 6,4 Penyehatan Lingkungan Permukiman 6.4.1 Air Limbah 6.4.1.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 6.4.1.2 Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan 6.4.1.3 Analisis Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah 6.4.1.4 Programdan Kriteria Kesiapan Pengembangan Air Limbah 6.4.2 Persampahan 6.4.2.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 6.4.2.2Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan 6.4.2.3Analisis Kebutuhan Persampahan 6.4.2.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengelolaan Persampahan 6.4.3 Drainase 6.4.3.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 6.4.3.2Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan 6.4.3.3Analisis Kebutuhan Drainase 6.4.3.4Program dan Kriteria Kesiapan PengembanganDrainase 6.4.4 Usulan Program dan Kegiatan serta Pembiayaan Proyek 6.4.4.1Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi 6.4.4.2Usulan Pembiayaan Pengembangan Sanitasi
BAB IXASPEK PEMBIAYAAN 9.1 Arahan Kebijakan Pembiayaan Bidang Cipta Karya 9.2 Profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 9.3 Profil Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 9.3.1 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari APBN dalam 5 Tahun 9.3.2 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari APBD dalam 5 Tahun 9.3.3 Perkembangan Investasi Perusahaan Daerah Bidang Cipta Karya dalam 5 tahun 9.3.4 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari Swasta 9.4 Proyeksi dan Rencana Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 9.4.1 Proyeksi APBD 5 tahun ke depan 9.4.2 Rencana Pembiayaan Perusahaan Daerah 5 tahun ke depan 9.4.3 Rencana Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Cipta Karya 5 Tahun ke Depan 9.5 Analisis Keterpaduan Strategi Peningkatan Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 9.5.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 9.5.2 Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya
53
Lanjutan d. Pedoman Penyusunan RPIJM Kab/Kota Bidang Cipta Karya BAB X ASPEK KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA 10.1 Arahan Kebijakan Kelembagaan Bidang Cipta Karya 10.2 Kondisi Kelembagaan Saat Ini 10.2.1Kondisi Keorganisasian Bidang Cipta Karya 10.2.2Kondisi Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya 10.2.3Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya 10.3 Analisis Kelembagaan 10.3.1Analisis Keorganisasian Bidang Cipta Karya 10.3.2Analisis Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya 10.3.3Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya 10.3.4 Analisis SWOT Kelembagaan 10.4 Rencana Pengembangan Kelembagaan 10.4.1Rencana Pengembangan Keorganisasian 10.4.2Rencana Pengembangan Ketatalaksanaan 10.4.3Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BAB XI MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA 11.1 Matriks Program Investasi RPIJM Kabupaten/Kota 11.2 Matriks Keterpaduan Program Investasi RPIJM Kabupaten/Kota Daftar Peristilahan Dan Singkatan
54 Sumber: Dit. Bina Program DJCK, 2013
e. Muatan Dokumen SPPIP Contoh Muatan Dokumen SPPIP Kota Cilegon BAB I 1.1 1.2
PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.2.1 Maksud 1.2.2 Tujuan 1.2.3 Sasaran 1.3 Ruang Lingkup 1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan 1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah 1.4 Keluaran Yang Dihasilkan 1.5 Metodologi Pendekatan 1.5.1 Metode Pendekatan 1.5.2 Metode pendampingan 1.5.3 Perumusan Urgensi Kebutuhan penyusunan Strategi Pembangunan 1.6 Sistematika Pembahasan
BAB II 2.1 2.2
2.3
2.4 2.5
2.6 2.7 2.8
PROFIL KOTA CILEGON Sejarah Terbentuknya Kota Cilegon Letak dan Posisi Geografis Kota Cilegon 2.2.1 Letak Geografis 2.2.2 Wilayah Administrasi Kondisi Fisik lingkungan Kota Cilegon 2.3.1 Topografi 2.3.2 Geologi dan Jenis Tanah 2.3.3 Iklim dan Curah Hujan 2.3.4 Hidrogeologi Pola penggunaan Lahan Kota Cilegon Sosial kependudukan Kota Cilegon 2.5.1 Kondisi sosial Budaya 2.5.2 Kondisi kependudukan Kondisi Perekonomian Kota Cilegon Kondisi Permukiman Kota Cilegon Kondisi Infrastruktur Kota Cilegon
BAB III TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN – KOTA CILEGON 3.1 Kajian Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Daerah 3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon 3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 3.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon 3.1.4 Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kota Cilegon 3.1.5 Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Cilegon 3.2 Tinjauan Perkembangan Pembangunan dan Penataan Ruang Kota Cilegon 3.2.1 Perkembangan Pembangunan Kota Cilegon 3.2.2 Perkembangan Penataan dan Pemanfaatan Ruang 3.2.3 Perkembangan Pembangunan Permukiman 3.2.4 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur
BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KOTA CILEGON 4.1 Identifikasi Permasalahan dan Kajian Keselarasan Terhadap Kebijakan, Strategi, dan Program Pengembangan permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Cilegon 4.2 Pemetaan dan Identifikasi Sebaran Permukiman dan Analisa Permasalahan PengembanganPermukiman dan Infrastruktur Perkotaan 4.2.1 Pemetaan dan Identifikasi Sebaran Permukiman 4.2.2 Analisis Permasalahan Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan 4.3 Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan 4.3.1 Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Permukiman 4.3.2 Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur
55
Lanjutan Contoh Muatan Dokumen SPPIP Kota Cilegon 4.4 Analisis Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan 4.4.1 Analisis Perkembangan Ekonomi daerah 4.4.2 Analisis Pendapatan hasil daerah dan anggaran Pendapatan Belanja Daerah 4.4.3 Analisis Pembiayaan Sektor Permukiman Kota Cilegon 4.4.4 Analisis Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 4.5 Analisis Kelembagaan Pengelolaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur 4.5.1 Analisis Kelembagaan 4.5.2 Kelembagaan Pemerintahan 4.5.3 Lembaga Non – Government 4.5.4 Kelembagaan Dari kalangan Dunia Usaha (Industri) 4.5.5 Kelembagaan dari dunia akademis 4.6 Perumusan Kriteria Dan Indikator kawasan Prioritas Pengembangan Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan 4.6.1 Kriteria Dan Indikator Penetapan Kawasan Prioritas 4.7 Penentuan Kawasan Prioritas Pengembangan Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan
4.7.1
Pertimbangan Pemilihan Kawasan Prioritas Kota
Cilegon 4.7.2 Penetapan Kawasan Prioritas Kota Cilegon Analisis SWOT 4.8.1 Identifikasi Dan Pemetaan faktor Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) 4.8.2 Identifikasi Dan Pemetaan faktor Lingkungan Internal (Kekuatan Dan Kelemahan) 4.8.3 Matriks Analisis SWOT 4.8
BAB V PERUMUSAN VISI DAN MISI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KOTA CILEGON 5.1 Visi dan Misi 5.2 Tujuan 5.3 Sasaran 5.4 Indikator Kinerja Utama BAB VI PERUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 6.1 Permusan Strategi Pengembangan Kota (SPK) 6.2 Perumusan Strategi Pengembangan Permukiman 6.3 Perumusan Strategi Pengembangan Infrastruktur 6.3.1 Penyediaan Air bersih 6.3.2 Air Limbah 6.3.3 Persampahan 6.3.4 Drainase BAB VII SKEMA PENTAHAPAN PROGRAM STRATEGIS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR PEKOTAAN KOTA CILEGON
56
e. Muatan Dokumen RISPAM Contoh Muatan Dokumen RISPAM PDAM Kota Malang I. II. A. B. C. D. E.
PENDAHULUAN GAMBARAN KONDISI SAAT INI SUMBER AIR BAKU DAN KAPASITAS REALISASI DISTRIBUSI DAN AIR TERJUAL PELANGGAN PDAM KOTA MALANG OPERASI POKOK PERUSAHAAN SISTEM PENGALIRAN DAN DISTRIBUSI AIR
III. UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI A. UPAYA PEROLEHAN SUMBER AIR BAKU BARU B. ALTERNATIF PEMBANGUNAN DANAU KOTA CADANGAN SUMBER AIR BAKU IV. ANALISIS POTENSI PELANGGAN A. ANALISIS POTENSI PELANGGAN PDAM KOTA MALANG B. USULAN SURVEI POTENSI PELANGGAN PDAM KOTA MALANG V. UPAYA MENEKAN TINGKAT KEHILANGAN AIR (NRW) A. SISTEM ZONASI DAN DMA PDAM KOTA MALANG B. UPAYA IMPROVISASI ZONASI DAN DMA PDAM KOTA MALANG C. PEMODELAN HIDROLIKA ZONASI PDAM KOTA MALANG VI. A. B. C.
PEMETAAN KAWASAN IMBUHAN PETA KAWASAN IMBUHAN SUMBER AIR BAKU SEBARAN SUMUR DI KOTA MALANG REKOMENDASI KEGIATAN LANJUTAN
VII. REVIEW RISDAM 2006 – 2015 A. ZONA BANGKON B. ZONA BETEK C. ZONA BURING D. ZONA MOJOLANGU E. ZONA TLOGOMAS F. ZONA WENDIT VIII. KOMPILASI USULAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2012 - 2025 A. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SUMBERSUMBER AIR BAKU BARU B. PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU C. USULAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN ABT KOTA MALANG D. STERILISASI JARINGAN PIPA TRANSMISI E. IMPROVISASI JARINGAN F. RISDAM 2006 - 2015 G. BEBAN TANDON (RESERVOIR LOADING) H. PENGEMBANGAN ZONA DAN DMA I. SURVEI POTENSI PELANGGAN J. PROGRAM CAPACITY BUILDING: APLIKASI GIS DAN HIDROLIKA TERINGTEGRASI K. MONITORING DAN EVALUASI IX. X. A. B.
REFERENSI LAMPIRAN DVD PENYIMPANAN DATA DAN DOKUMENTASI PETUNJUK PENGGUNAAN DVD
57
e. Muatan Dokumen RTBL Contoh Muatan Dokumen RTBL Kota Pekanbaru BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3 GAMBARAN UMUM KAWASAN 1.4 RUANG LINGKUP RENCANA 1.5 METODOLOGI PENDEKATAN BAB II PEMAHAMAN RTBL 2.1 PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN RTBL 2.2 PENDEKATAN RENCANA RTBL 2.3 DASAR HUKUM 2.4 RUANG LINGKUP RTBL BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN 3.1 ALUR PIKIR 3.1.1 Alur Pelaksanaan 3.1.2 Kerangka Pemikiran 3.2 TAHAPAN METODOLOGI 3.2.1 Tahap Persiapan 3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 3.2.3 Tahap Analisis 3.2.4 Tahap Penyusunan RTBL BAB IV IDENTIFIKASI WILAYAH 4.1 KOTA PEKANBARU 4.1.1Geografis 4.1.2Penduduk 4.1.3Pertanian 4.1.4Perdagangan 4.1.5Perhubungan 4.1.6Isu-Isu Permasalahan 4.2 KONSEP-KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PASAR BAWAH 4.2.1Kondisi Sungai dan Ekologi Lingkungan 4.2.2Skenario Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota 4.3 GAMBARAN KAWASAN PASAR BAWAH 4.3.1 Tinjauan Kawasan Pasar Bawah Terhadap Kota Pekanbaru 4.3.2 Gambaran Eksisting Kawasan Perencanaan
BAB V ANALISIS PENGEMBANGAN 5.1 ANALISIS DELINIASI KAWASAN PERENCANAAN 5.1.1 Rencana Tata Ruang Kawasan Pasar Bawah 5.1.2 Deliniasi Kawasan Perencanaan 5.2 ANALISIS TINGKAT KOTA PEKANBARU 5.2.1 Fungsi-Fungsi Utama Kota 5.2.2 Jaringan Pergerakan 5.2.3 Rencana-Rencana Terkait 5.3 ANALISIS TINGKAT KAWASAN SEKITAR PASAR BAWAH 5.3.1 Rencana-rencana Terkait 5.3.2 Kehidupan Sosial Budaya 5.3.3 Pertumbuhan Ekonomi 5.3.4 Perubahan Penggunaan Lahan 5.3.5 Jaringan Pergerakan dan Akses ke Kawasan 5.3.6 Intensitas Penggunaan Lahan 5.3.7 Jaringan Ruang Terbuka dan RTH 5.3.8 Jaringan Utilitas 5.3.9 Situs dan Bnagunan Bersejarah 5.4 ANALISIS TINGKAT KAWASAN PASAR BAWAH 5.4.1 Distribusi Kepadatan Penduduk 5.4.2 Daya Dukung Fisik dan Lingkungan 5.4.3 Daya Dukung Prasarana dan Fasilitas 5.4.4 Preservasi dan Konservasi Situs dan Bangunan Bersejarah 5.4.5 Legalisasi Tanah dan Konsolidasi Lahan 5.4.6 Potensi Pengembangan Kawasan 5.5 ANALISIS SWOT 5.5.1 Strenght 5.5.2 Weakness 5.5.3 Opportunity 5.5.4 Threat
58
Lanjutan Contoh Muatan Dokumen RTBL Kota Pekanbaru BAB VI KONSEP PENGEMBANGAN 6.1 VISI DAN MISI PERENCANAAN 6.2 KONSEP UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN 6.3 KONSEP AWAL PENGEMBANGAN KAWASAN BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PASAR BAWAH 7.1 PERENCANAAN KAWASAN 7.1.1 Rencana Peruntukan Lahan 7.1.2 Detil SPOT Kawasan 7.2 INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN 7.3 TATA BANGUNAN 7.3.1 Pengaturan Blok Lingkungan 7.3.2 Pengaturan Bangunan 7.4 SISTEM SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG 7.4.1 Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan 7.4.2 Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum 7.4.3 Sistem Sirkulasi Kendaraan 7.4.4 Sistem Pergerakan Pedestrian dan Sepeda 7.4.5 Sistem Parkir 7.4.6 Sistem Jalur Pejalan Kaki dan Sepeda 7.4.7 Sistem Jaringan Jalur Penghubung Terpadu (Pedestrian ke Seberang) 7.5 SISTEM RUANG TERBUKA HIJAU 7.5.1 Sistem Ruang Terbuka Umum 7.5.2 Sistem Ruang Terbuka Pribadi 7.5.3 Sistem Ruang Terbuka Privat (yang dapat diakses oleh umum) 7.5.4 Sistem Pepohonan dan Tata Hijau 7.5.5 Sistem RTH Jalur 7.6 TATA KUALITAS LINGKUNGAN 7.6.1 Konsep Identitas Lingkungan 7.6.2 Konsep Orientasi Lingkungan 7.6.3 Wajah Jalan (Tepian Sungai) 7.7 SISTEM PRASARANA DAN UTILITAS LINGKUNGAN 7.7.1 Sistem Drainase Kawasan 7.7.2 Sistem Jaringan Air Limbah dan Air Kotor 7.7.3 Sistem Jaringan Persampahan 7.7.4 Sistem Hidran Kawasan
BAB VIII RENCANA INVESTASI 8.1 RENCANA INVESTASI PRASARANA – INFRASTRUKTUR KAWASAN PERENCANAAN 8.1.1 Perbaikan dan Pengembangan Jalan Pesisir 8.1.2 Perbaikan dan Pengembangan Jalan Pasar Bawah – Koridor Pecinaan 8.1.3 Perbaikan dan Pengembangan Jalan Kotabaru 8.1.4 Perbaikan dan Pengembangan Jalan Perdagangan 8.1.5 Perbaikan dan Pengembangan Jalan Lingkungan Kampung Bandar 8.1.6 Perbaikan dan Pengembangan Jalan M. Yatim 8.1.7 Perbaikan dan Pengembangan Jalan Kampung Dalam 8.1.8 Perbaikan dan Pengembangan Jalan Senapelan 8.1.9 Akses Penyeberangan Pedestrian 8.2 RENCANA INVESTASI TIAP BLOK - AREA KAWASAN PERENCANAAN 8.2.1 Pengembangan dan Pembangunan Area Tepian Sungai Bagian Utara 8.2.2 Pengembangan Area Tepian Pujasera (Jembatan Siak 1) 8.2.3 Pengembangan dan Pembangunan Area Tepian Kampung Bandar 8.2.4 Pengembangan dan Pembangunan Area Rekreasi Pelabuhan Pelindo 8.2.5 Pengembangan dan Pembangunan Area Tepian Kampung Dalam dan Area TNI 8.2.6 Pengembangan dan Pembangunan Area Parkir Kendaraan 8.2.7 Pengembangan dan Pembangunan Area Tepian Sungai Sago 8.2.8 Pengembangan Area Pasar Jalan Sulaiman 8.2.9 Pembuatan Halte Bus Trans Pekanbaru di Sekitar Kawasan 8.3 POLA KERJASAMA OPERASIONAL INVESTASI BAB IX KETENTUAN PENGENDALIAN 9.1 KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA 9.2 KETENTUAN PENGENDALIAN PELAKSANANAAN 9.2.1 Kegiatan Pengawasan atau Monitoring 9.2.2 Kegiatan Intervensi 9.2.3 Kegiatan Evaluasi
59
f. Pedoman Penilaian RPIJM Kab/Kota Bidang Cipta Karya KRITERIA
No
INDIKATOR PENILAIAN
KRITERIA
Nilai Max
No
INDIKATOR PENILAIAN
Nilai Max
1
Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan (Air Limbah, Persampahan, Drainase)
3,0
KELENGKAPAN DOKUMEN (9) A LEGALISASI
B OUTLINE DOKUMEN
1 Persetujuan Bupati/Walikota
2,0
2 Persetujuan dari Kadis PU Provinsi
2,0
1 Pendahuluan
0,5
2 RTRW sebagai Arahan Spasial RPIJM
0,5
3 Profil Kabupaten/Kota
0,5
4 Keterpaduan Strategi Pengembangan Kab./Kota
0,5
5 Aspek Teknis Per Sektor (AM, PLP, Bangkim, PBL)
0,5
6 Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas
0,5
7 Perlindungan Lingkungan dan Sosial
0,5
8 Aspek Pembiayaan
0,5
9 Aspek Kelembagaan
0,5
Matriks Rencana Program dan Investasi Jangka 10 Menengah Bidang Cipta Karya ARAHAN SPASIAL (6)
D
RTRW SEBAGAI ARAHAN SPASIAL
0,5
1 Arahan RTRW Nasional
1,0
2 Arahan RTR Kawasan Strategis Nasional
1,0
3 Arahan RTRW Pulau
1,0
4 Arahan RTRW Provinsi
1,0
5 Arahan RTRW Kabupaten/Kota
2,0
RENCANA PROGRAM H INVESTASI SEKTOR PLP
RENCANA PROGRAM I INVESTASI SEKTOR AIR MINUM
J
KETERPADUAN PROGRAM
KELAYAKAN RENCANA (14) 1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 4 Strategi Sanitasi Kota (SSK) 3 E
KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERKOTAAN
Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman 6 Prioritas (RPKPP) 7 Strategi Pembangunan Entitas Kabupaten/Kota 5
8
1 RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR F PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
G
RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR PBL
Strategi Pembangunan Entitas Kawasan Berdasarkan RTRW/RPKPP KELAYAKAN PROGRAM (46) Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan
2,0 1,0
Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan 3 (Readiness Criteria) Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Sektor 4 Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan 1 Tantangan 2
PERLINDUNGAN K LINGKUNGAN DAN SOSIAL
2 Analisis Kebutuhan Sektor Air Minum Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Sektor Air Minum 4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 3
Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas 1 Regional, Kab/Kota, Kawasan, dan Lingkungan/Komunitas KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (6) 1
Analisis Perlindungan Lingkungan (KLHS, Amdal, UKL-UPL dan SPPLH)
2 Analisis Perlindungan Sosial
1,0
6,0
6,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0
3,0 3,0
KELAYAKAN PEMBIAYAAN (6)
1,0
1 Profil Perkembangan APBD Kabupaten/Kota
2,0
Profil Perkembangan Investasi Bidang Cipta Karya 2 (APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota, Swasta, Masyarakat) Proyeksi Investasi Pembangunan Bidang Cipta 3 Karya
1,0
6,0
L ASPEK PEMBIAYAAN
3,0 3,0
4 Strategi peningkatan Investasi bidang Cipta Karya
1,0 1,0 2,0 2,0
KELAYAKAN KELEMBAGAAN (6) 1,0
2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan 3 (Readiness Criteria) Sektor Pengembangan Permukiman
2,0
4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan 1 Tantangan 2 Analisis Kebutuhan Sektor PBL
2,0
M ASPEK KELEMBAGAAN 2,0
Kondisi Eksisting (organisasi, tata-laksana, dan SDM) Analisis Permasalahan (organisasi, tata-laksana, 2 dan SDM) 1
3 Rencana Pengembangan Kelembagaan 1,0 2,0
Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan 3 (Readiness Criteria) Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan
2,0
4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan
2,0
2,0 2,0 2,0
MATRIKS PROGRAM (7) Telah memuat Rencana Program dan Investasi MATRIKS RENCANA 1 Infrastruktur bidang Cipta Karya untuk Jangka PROGRAM INVESTASI Menengah (lima tahun) N INFRASTRUKTUR BIDANG Telah memuat informasi pembiayaan terpadu dari CIPTA KARYA 2 berbagai sumber (APBN, APBD provinsi, APBD BERDASARKAN ENTITAS kab/kota, Masyarakat dan Swasta, dll)
3,0
4,0
60
f. Contoh SK Satgas (Provinsi) Penyusunan RPIJM Bidang PU Cipta Karya
61
Lanjutan Contoh SK Satgas (Provinsi) Penyusunan RPIJM Bidang PU Cipta Karya
62
f. SK Satgas (Kab/Kota) Penyusunan RPIJM Bidang PU Cipta Karya
63
Lanjutan SK Satgas (Kab/Kota) Penyusunan RPIJM Bidang PU Cipta Karya
64
5.
Penutup 65
Keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya dilakukan sejak tahap perencanaan. Peran keterpaduan SPPIP, RPKPP, RISPAM, SSK, RTBL, dan RPIJM sangat penting sebagai dasar pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur bidang CK; Penyusunan SPPIP dan RPKPP untuk suatu kabupaten/kota perlu mengintegrasikan software perencanaan bidang Cipta Karya (RISPAM, SSK, RTBL); Penyusunan software perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya perlu melibatkan Satker Randal provinsi dalam rangka keterpaduan seluruh sektor bidang CK. 66
“A city is not an accident but the result of coherent visions and aims.” Leon Krier, The Architecture of Community
Terima Kasih 67
Lampiran Kawasan Strategis Kab. Ngawi (Perda No. 10 / 2011) • Kawasan Perikanan di Kabupaten Ngawi akan terkonsentrasi di wilayah Waduk Pondok yaitu di Kecamatan Bringin dengan rencana penyediaan infrastruktur yang memadai baik lembaga penyuluhan, lembaga pengkajian, seperti LIPPI, infrastruktur yang mendukung seperti jalan dan kelembagaan kelompok pembudidaya perikanan, lembaga perbankan dan koperasi perikanan serta pasar ikan. • Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Sine dan desa-desa disekitar Kecamatan Ngrambe dan Paron berfungsi sebagai Kota Tani dan Kawasan Sentra. • Kecamatan Ngrambe sebagai kawasan agropolitan dengan fungsi Kota Tani Utama dimana sector holtikulturan dan perkebunan sebagai komoditas unggulan.
68
Kawasan Strategis Kab. Tuban (Perda No. 9 Tahun 2012) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai KSP meliputi : a. Kawasan andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor andalan meliputi : sektor pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan; b. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota berupa segitiga emas Tuban – Lamongan – Bojonegoro; dan c. Kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur – Jawa Tengah melalui kerjasama regional Ratubangnegoro. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai KSK meliputi : a. Kawasan andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor andalan meliputi sektor pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan; b. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota berupa segitiga emas Tuban – Lamongan – Bojonegoro; c. kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur – Jawa Tengah meliputi Kabupaten Blora – Tuban – Rembang - Bojonegoro (Ratubangnegoro) di Kecamatan Jatirogo; d. kawasan pelabuhan meliputi : 1. Kecamatan Bancar; 2. Kecamatan Jenu; dan 3. Kecamatan Palang. e. kawasan industri meliputi : 1. Kecamatan Kerek, 2. Kecamatan Tambakboyo; 3. Kecamatan Jenu; dan 4. Kecamatan Merakurak. f. kawasan perdagangan di Kecamatan Tuban; g. kawasan minapolitan meliputi : 1. Kecamatan Bancar, 2. Kecamatan Tambakboyo; dan 3. Kecamatan Palang. h. kawasan agropolitan meliputi : 1. Kecamatan Semanding; 2. Kecamatan Palang; 3. Kecamatan Plumpang; 4. Kecamatan Widang; dan 5. Kecamatan Jatirogo.
69
Lanjutan Kawasan Strategis Kab. Tuban (Perda No. 9 Tahun 2012) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya a. Makam Sunan Bonang; dan b. Makam Ibrahim Asmorokondi. Kawasan strategis dari sudut kepentingan penggunaan teknologi tinggi sebagai KSP meliputi : a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Tuban dan sekitarnya; dan b. kawasan Pembangkit PLTU Tanjung Awar-awar di Kecamatan Jenu. Kawasan strategis dari sudut kepentingan penggunaan teknologi tinggi sebagai KSK meliputi : a. pengeboran minyak bumi meliputi di Kecamatan Soko , Rengel, dan Senori; dan b. pembangkit PLTU Tanjung Awar-awar di Kecamatan Jenu. Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai KSP berupa Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai KSK terdiri atas : a. kawasan pertambangan meliputi : 1. Kecamatan Bancar; 2. Kecamatan Jatirogo; 3. Kecamatan Tambakboyo; 4. Kecamatan Kerek; 5. Kecamatan Jenu; 6. Kecamatan Palang; dan 7. Kecamatan Merakurak. b. wilayah sungai Bengawan Solo meliputi : 1. Kecamatan Widang; 2. Kecamatan Plumpang; 3. Kecamatan Rengel; dan 4. Kecamatan Soko. c. kawasan kars meliputi : 1. Kecamatan Montong; 2. Kecamatan Singgahan; 3. Kecamatan Rengel; 4. Kecamatan Merakurak; 5. Kecamatan Semanding; dan 6. Kecamatan Palang.
70
Kawasan Strategis Kab. Pasuruan(Perda No. 12 / 2010) Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan Keamanan di Kabupaten Pasuruan didasarkan kepada penetapan KSN yang meliputi: a. Kawasan YONKAV VIII di Kecamatan Beji; b. Kawasan penunjang fasilitas TNI-AL STASCAR di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton; c. Kawasan TNI AU Raci di Kecamatan Rembang dan Kraton; d. Kawasan BRIMOB Watukosek di Desa Watukosek, Kecamatan Gempol; e. Kawasan Latihan Tembak di Kecamatan Gempol; f. Kawasan PUSLATPUR TNI-AL di Kecamatan Lekok. Penetapan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi: a. Pengembangan kawasan dengan peruntukan industri, baik kawasan industri seperti PIER, maupun kawasan peruntukan industri yang tersebar proporsional di seluruh Wilayah Kabupaten Pasuruan termasuk Kawasan Industri UMKM Meubel di Kecamatan RejosoWinongan; b. Pengembangan kawasan di sekitar interchange yaitu Kawasan sekitar interchange Gempol, Bangil, Pandaan, Rembang-Kraton, Purwodadi dan Grati; c. Penetapan kawasan agropolitan di beberapa kecamatan diantaranya, kecamatan Tutur, Pasrepan, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo, Purwodadi, serta terdapatnya keterdekatan/keterkaitan lokasi dengan interchange Grati dan interchange Purwodadi sebagai penghubung kawasan agropolitan; d. Pengembangan kawasan minapolitan di beberapa kecamatan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya di Wilayah Kabupaten Pasuruan; e. Pengembangan kawasan airlangga city sebagai kawasan berbasis pendidikan dan konservasi alam, sebagai salah satu pemicu kawasan dan juga berfungsi pengendalian; f. Pengembangan kawasan pesisir sebagai salah satu kawasan strategis yang dikembangkan dengan upaya untuk memaksimalkan potensi perikanan lokal yang ada, dan mengurangi kemiskinan serta konflik sosial.
71
Lanjutan Kawasan Strategis Kab. Pasuruan(Perda No. 12 / 2010) Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi kawasan pengembangan Stasiun Pengamat Dirgantara di Desa Watukosek Kecamatan Gempol, yang dimilik oleh LAPAN Indonesia, serta Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Grati di Kecamatan Lekok. Penetapan strategis kabupaten untuk kepentingan sosio-budaya, meliputi : a. Kawasan Candi Jawi di Kecamatan Prigen; b. Kawasan Candi Makutoromo di Kecamatan Purwosari; c. Kawasan Candi Sepilar di Kecamatan Purwodadi; d. Kawasan Candi Watu Tetek Belahan di Kecamatan Gempol; e. Kawasan Candi Gunung Gangsir di Kecamatan Beji; f. Kawasan Pertapaan Indrakila di Kecamatan Prigen; g. Kawasan Pertapaan Abiyoso di Kecamatan Purwosari; h. Kawasan Makam Segoropuro di Kecamatan Rejoso; i. Kawasan Vulcano Park Gunung Bromo di Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo dan Lumbang; j. Kawasan Budaya Suku Tengger di Desa Wonokitri Kecamatan Tosari; serta k. Kawasan Makam Mbah Semedi di Kecamatan Winongan. Penetapan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup meliputi Kawasan Pengendalian Air Bawah Tanah di Kecamatan Gempol, dan Pandaan, serta Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gempol, Prigen, Purwosari, Tutur, Tosari, Puspo, Pasrepan, dan Kecamatan Lumbang.
72
Kawasan Strategis Kab. Bojonegoro (Perda No. 26/2011) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi rencana kawasan strategis yang berada didalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat, berupa Gerbangkertosusilo Plus (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lamongan , Bojonegoro, dan Tuban) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN); Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi rencana kawasan strategis yang berada didalam lingkup pengelolaan pemerintah provinsi, meliputi: a. dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Jatim- Jateng-DIY dilakukan kerjasama regional dan antar kabupaten/kota meliputi Ratubangnegoro, segitiga emas pertumbuhan Tuban-Lamongan- Bojonegoro; b. kawasan tertinggal meliputi Kabupaten Bojonegoro Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi : a. kawasan PKLp; b. kawasan pertanian; c. kawasan industri; d. kawasan agroindustri; e. kawasan pariwisata; f. kawasann perdagangan dan jasa; dan g. kawasan pertambangan bahan galian strategis dan migas. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya, berupa kawasan penduduk samin di desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi a. kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; b. kawasan batuan; dan c. kawasan waduk Pacal.
73
Kawasan Strategis Kab. Nganjuk (Perda No. 2 / 2011) Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, meliputi : a. Kawasan strategis agropolitan lingkar wilis ditetapkan di kawasan Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos dan kawasan Loceret; b. kawasan strategis perbatasan Jombang-Nganjuk-Kediri; c. kawasan agropolitan Sukomoro dan sekitarnya;dan d. kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri. Kawasan strategis dari sudut sosial budaya, meliputi : a. Candi Lor di Desa Candirejo Kecamatan Loceret; b. Candi Ngetos di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos; c. Masjid Al Mubarok dan Makam Kanjeng Jimat berada di Desa Kacangan Kecamatan Berbek; d. Makam Syekh Suluki berada di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan; e. Monumen Jenderal Sudirman berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret; f. Monumen dan Museum Dr. Sutomo berada di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret; g. Museum Anjuk Ladang berada di Kota Nganjuk; h. Makam Ki Ageng Ngaliman berada di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan; i. Makam Menteri Supeno berada di. Desa Ngliman Kecamatan Sawahan; j. Pertapaan Sadepok berada di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan; k. Pura Kerta Bhuwana Giri Wilis berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret; l. Petilasan Kadipaten Posono berada di Desa Ngrombot Kecamatan Patianrowo; m. makam dan masjid desa wisata religi di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo; n. Makam Nyi Ageng Sepet berada di Desa Joho Kecamatan Pace; o. Makam Sentono Kocek berada di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace; p. Makam Kyai Poleng di Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos; q. Makam Keniten berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom; r. Klenteng Sukomoro berada di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro; s. Makam Sono Gedong t. Makam Rajegwesi berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu; dan u. Pertapaan Argojali berada di Desa Blongko Kecamatan Ngetos. berada di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu;
74
Lanjutan Kawasan Strategis Kab. Nganjuk (Perda No. 2 / 2011)
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan sub DAS Widas, kawasan rawan bencana alam dan bencana gunung berapi berada di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan sebagian di Kecamatan Rejoso. Kawasan strategis dari sudut-sudut kepentingan pertahanan dan keamanan penetapan lokasi di wilayah kabupaten meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang berupa spot-spot.
75
Kawasan Strategis Kota Probolinggo (Perda No. 2 / 2010) Rencana Pengembangan Kawasan strategis hankam meliputi : pengembangan kawasan Yon Zipur dan Kawasan Kodim, dimana pengembangan kawasan sekitar kawasan strategis hankam perlu pembatasan, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun harus dikendalikan dan dibatasi secara ketat, yang meliputi ruang utama (kawasan militer), ruang bebas hambatan dan ruang radius pengamanan (ruang transisi) ; Rencana Pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi : a. pengembangan Kawasan Pusat Kota yang meliputi : Jalan Dr. Sutomo, Jalan Panglima Sudirman serta revitalisasi Pasar Gotong Royong dan Pasar Baru, dimana pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota juga harus dikendalikan agar tidak menimbulkan permasalahan perkotaan ; b. pengembangan kawasan pelabuhan dengan penyediaan fasilitas guna mendukung pengembangan potensi perikanan, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan serta pariwisata di kawasan strategis pelabuhan ; c. pengembangan kawasan strategis Mastrip dengan mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan Jalan Mastrip yang tetap bersinergi dengan perumahan ; d. pengembangan kawasan strategis Bromo dengan memantapkan pengelolaan perdagangan formal dan non formal serta peningkatan kualitas sector jasa ; e. kawasan strategis Brantas dengan mengembangkan industri dan pergudangan serta pembatasan peruntukan perumahan ; dan f. kawasan strategis Anggrek dengan mengembangkan sektor industri dan pergudangan. Rencana Pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi : a. pengembangan Kawasan Pusat Kota yang meliputi : Jalan Dr. Sutomo, Jalan Panglima Sudirman serta revitalisasi Pasar Gotong Royong dan Pasar Baru, dimana pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota juga harus dikendalikan agar tidak menimbulkan permasalahan perkotaan ; b. pengembangan kawasan pelabuhan dengan penyediaan fasilitas guna mendukung pengembangan potensi perikanan, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan serta pariwisata di kawasan strategis pelabuhan; c. pengembangan kawasan strategis Mastrip dengan mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan Jalan Mastrip yang tetap bersinergi dengan perumahan ; d. pengembangan kawasan strategis Bromo dengan memantapkan pengelolaan perdagangan formal dan non formal serta peningkatan kualitas sector jasa ; e. kawasan strategis Brantas dengan mengembangkan industri dan pergudangan serta pembatasan peruntukan perumahan ; dan f. kawasan strategis Anggrek dengan mengembangkan sektor industri dan pergudangan.
76
Lanjutan Kawasan Strategis Kota Probolinggo (Perda No. 2 / 2010) Rencana Pengembangan Kawasan strategis sosial dan budaya meliputi: a. pengembangan Desa Wisata Kelurahan Sumber Wetan ; b. pengembangan Ekowisata dan Taman hiburan rakyat berbasis pantai yang berlokasi di Tambak milik Dinas Kelautan dan Perikanan ; c. pengembangan Pusat seni dan budaya lokasi Taman Ria Anak Jalan Hayam Wuruk; d. pengelolaan Museum dan taman budaya daerah lokasi Jalan Soeroyo Nomor 17; dan e. pelestarian gedung dan bangunan bernilai sejarah dan budaya antara lain ; Monumen kemerdekaan di alon-alon, Gereja Merah di Jalan Soeroyo; Rumah Tinggal Dr. Saleh di Jalan Dr. Saleh, Tugu di Alun-Alun. Rencana Pengembangan Kawasan strategis peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi : upaya revitalisasi kawasan dan pengembangan kawasan yang ada di Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan, dimana kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki fungsi peruntukan lahan sebagai kawasan perlindungan setempat khususnya hutan bakau, selain itu kawasan tersebut berkembang pesat sehingga fungsi penyelamatan lingkungan hidup harus dilakukan; Rencana Pengembangan Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi meliputi : upaya pengembangan biogas dengan menggunakan teknologi di Kelurahan Sumbertaman, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Wonoasih, Ponpes Riyadlus Sholihin (Ketapang), Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Jrebeng Lor serta Kelurahan Kanigaran.
77
Kawasan Strategis Kota Madiun (Perda No. 6 / 2011) Kawasan strategis ekonomi meliputi: a. kawasan industri besar terdiri dari: 1. PT. Industri Kereta Api, Tbk di Jalan Yos Sudarso; dan 2. PG. Redjo Agung di Jalan Yos Sudarso;
b. kawasan industri kecil terdiri dari: 1. industri meubel atau kayu olahan di sekitar Jalan Imam Bonjol; dan 2. industri pengolahan makanan di sekitar Jalan Delima, Jalan Gajahmada, Jalan Serayu, Jalan Jenggolo;
c. kawasan perdagangan dan jasa di Jalan Panglima Sudirman, Jalan H. Agus Salim, Jalan Pahlawan, Jalan Cokroaminoto, Jalan Kolonel Marhadi, Jalan Trunojoyo, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Mayjen Sungkono, dan Jalan Letjen S. Parman; dan d. kawasan pengembangan atraksi berupa pameran budaya dan produk daerah sebagai Pusat Budaya Jawa Timur di kawasan Stadion Wilis dan Aloon-aloon Madiun. Kawasan strategis sosial budaya meliputi: a. makam Sogaten yang berada di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo merupakan makam Rekso Gati; b. makam Kuncen yang berada di Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman merupakan makam Ki Ronggo Djoemena; c. makam Taman yang berada di Kelurahan Taman Kecamatan Taman merupakan makam para penguasa terdahulu Kadipaten Madiun; d. masjid kuno Donodipuro yang berada di Kelurahan Taman Kecamatan Taman dan masjid kuno di Kelurahan Kuncen; e. monumen Kolonel Marhadi yang berada di Jalan Aloon-aloon Selatan, monumen Mastrip di Jalan Mastrip, monumen TGP di Jalan Yos Sudarso, dan monumen perjuangan di Kelurahan Oro-oro Ombo; f. mata air Panguripan yang berada di Kelurahan Kuncen untuk jamas pusaka; g. benteng Pendem yang berada di Jalan Diponegoro; h. bangunan peninggalan kolonial Belanda di Jalan Diponegoro; i. bangunan pabrik gula di Jalan Yos Sudarso; dan j. gereja di Jalan Pahlawan. Kawasan strategis berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi sempadan Sungai Madiun yang memanjang dari selatan-utara sebagai bagian Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo
78
Kawasan Strategis Kab. Kediri (Perda No. 14 / 2011) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas a. Kawasan pengembangan agropolitan meliputi: 1. kawasan agropolitan Ngawasondat, meliputi Kecamatan Ngancar, Wates, Plosoklaten, Kandat, dan Ringinrejo sebagai pusat pengembangan kawasan di Kecamatan Wates, dengan komoditas unggulan berupa nanas, pepaya, dan sapi perah; 2. kawasan agropolitan Pakancupung, meliputi Kecamatan Pare, Kandangan, Puncu, dan Kepung, berpusat di perkotaan Pare, dengan komoditas unggulan berupa cabe, bawang merah dan sayuran; 3. kawasan agropolitan Segobatam, berada di Kecamatan Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Mojo, berpusat di perkotaan Banyakan, dengan komoditas unggulan berupa mangga podang dan ubi kayu; 4. kawasan agropolitan Papar, Plemahan, Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Kunjang, Gampngrejo dengan komoditas unggulan berupa padi dan palawija.
b. Kawasan perdagangan, jasa, rekreasi berupa pengembangan CBD Simpang Lima Gumul. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi penanganan peninggalan sejarah Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerok, Pesanggrahan Jendral Sudirman, dan Situs Tondowongso. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa : a. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, berada di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis. b. Kawasan rawan banjir, berada di Kecamatan Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri, yang rawan tergenang luapan Sungai Brantas dan Sungai Konto.
79
Kawasan Strategis Kab. Sidoarjo(Perda No. 6 / 2009) Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan a. Kawasan strategis Bandara Juanda terdapat di Kecamatan Sedati b. Kawasan militer berada pada sebagian Kecamatan Waru, Gedangan, Buduran dan Sedati kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi a. Kawasan Industri Kecil dan Menengah dikembangkan dengan memperhatikan potensi ekonomi yang ada di sebagian Kecamatan Tulangan, Candi, Jabon, Sidoarjo, Krembung, Krian, Waru dan Tanggulangin b. kawasan strategis Gemopolis direncanakan terletak di sebagian Kecamatan Waru dan di sebagian Kecamatan Sedati c. Kawasan Water Front City merupakan kawasan yang semua aktivitasnya berorientasi sungai dan di rencanakan dikembangkan di Mlirip Kecamatan Tarik d. Kawasan Siborian (Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Jabon, dan By Pass Krian) dikembangkan untuk kawasan industri dan perdagangan. Pengembangan kawasan Sidoarjo yaitu berada di sepanjang Jalan Lingkar Timur, untuk pengembangan industri dan perdagangan. Pengembangan kawasan Jabon yaitu kawasan mix use untuk kegiatan industri, dan Pengembangan By Pass Krian untuk kawasan industri dan perdagangan e. Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi beberapa desa di Kecamatan Balongbendo (Desa Jeruk Legi dan Desa Penambangan), Kecamatan Prambon (Desa Kedungsugo), Kecamatan Krian (Desa Tropodo), Kecamatan Tarik (Desa Kalimati dan Desa Kemuning), dan Kecamatan Wonoayu (Desa Mulyodadi) f. Kawasan Agropolitan Perikanan meliputi beberapa desa di Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon, serta Pasar Induk Jemundo.
80
Lanjutan Kawasan Strategis Kab. Sidoarjo(Perda No. 6 / 2009) kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya: a. kawasan konservasi warisan budaya, seperti Kompleks Candi, Pabrik Gula yang notabene adalah peninggalan Belanda b. Kawasan Kota Baru diarahkan pada Kecamatan Sukodono. Pembangunan kota baru ditujukan untuk mengembangkan wilayah Barat Kabupaten Sidoarjo. c. Kawasan terdampak lumpur di sebagian Kecamatan Porong, sebagian Kecamatan Jabon dan Kecamatan Tanggulangin pengembangan dan pemanfaatannya didasarkan pada kondisi geologi lingkungan setempat dan dilakukan secara hati-hati kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; Kawasan Strategis Pesisir direncanakan dikembangkan di Kecamatan Sedati dan Waru; Kawasan Wisata pesisir Pulau Dem dikembangkan untuk daerah wisata dan penelitian yang berbasis ekologi. Pengembangan Kawasan Wisata pesisir Pulau Dem harus memperhatikan arahan penggunaan ruang sebagai kawasan konservasi.
81
