KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TIMUR DI BIDANG PERPUSTAKAAN
Kepala Badan Perpustakaan Dan Kearsipan
Ir. Gentur Prihantono SP, MT. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DASAR : Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 108 Tahun 2008.
TUGAS POKOK : membantu Gubernur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Perpustakaan, dokumentasi, informasi dan Kearsipan
FUNGSINYA : a. Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan semua jenis perpustakaan; b. Perumusan Kebijaksanaan teknis dalam bidang perpustakaan; c. Melaksanakan pelayanan perpustakaan; d. Pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka; e. Penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, indeks, abstrak dan literatur sekunder lainnya; f. Melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan SDM dan pemberdayaan perpustakaan dengan instansi terkait.
VISI DAN MISI VISI Jawa Timur membaca tahun 2013.
MISI ∙ Membangun sinergi dengan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kegiatan penguatan dan pembinaan seluruh jenis perpustakaan. ∙ Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan terkait fungsi perpustakaan. ∙ Menyelenggarakan pelayanan publik. ∙ Menghimpun informasi dalam rangka memecahkan persoalan kebutuhan membaca masyarakat.
Tujuan Badan Perpustakaan Dan Kearsipan (Bidang Perpustakaan). • Mendorong terwujudnya SDM yang profesional di bidang perpustakaan. • Menfasilitasi pengembangan serta pemenuhan sarana dan prasarana bagi seluruh jenis perpustakaan. • Mendorong terwujudnya perpsutakaan yang merata di Jawa Timur. • Pelestarian bahan pustaka. • Mengumpulkan seluruh bahan pustaka. • Memperluas kesempatan membaca dan belajar • Mendorong terwujudnya pusat jaringan pelayanan perpustakaan dan informasi. • Mendorong terwujudnya masyarakat Jawa Timur membaca.
Sasaran Badan Perpustakaan Dan Kearsipan (Bidang Perpustakaan). • Peningkatan jangkauan pelayanan perpustakaan kepada kelompok miskin. • Pemenuhan hak atas layanan pendidikan non formal untuk kelompok masyarakat. • Pemantapan, pembinaan dan peningkatan seluruh potensi dan sumberdaya perpustakaan di seluruh daerah. • Dukungan manajemen dan administrasi operasional.
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN. 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang kriteria Pendidikan Nasional Pasal 39, ayat (1) Tenaga Kependidikan termasuk Pustakawan Pasal 40, ayat (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak menggunakan sarana, Prasarana dan fasilitas pendidikan. Sarana yang dimaksud adalah Perpustakaan Sekolah. 2. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pasal 8 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota berkewajiban : huruf a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan Daerah. huruf b. Mengadakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.
PENGEMBANGAN MINAT BACA MASYARAKAT A. Masalah 1. Kurangnya koleksi dasar yang beredar dan tidak merata; 2. Promosi minat baca kurang berkembanga dan memerlukan anggaran yang tinggi; 3. Terbatasnya terbitan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan; 4. Terbatasnya tenaga teknis perpustakaan (pustakawan); 5. Tingkat pendidikan masyarakat masih mayoritas rendah. B. Tantangan 1. Pengembangan minat dan kebiasaan membaca belum menjadi prioritas di daerah; 2. Arus globalisasi; 3. Kondisi antara pemerintah pusat, provinsi di Kab/Kota belum optimal; 4. Apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan secara umum belum menggembirakan; 5. Jangkauan layanan perpustakaan ke pedesaan terbatas (mobil terbatas).
ARAH KORDINASI PENGEMBANGAN MINAT BACA Kordinasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menentukan Perencanaan, Pengembanan, Pemantauan dan Evaluasi terhadap minat baca meliputi : 1. Peningkatan status kelembagaan meliputi : organisasi, tenaga, koleksi, layanan, promosi, kerjasama, pengembangan minat baca, dll. 2. Pengembangan tenaga pengelola perpustakaan. 3. Pengembangan fasilitas perpustakaan. 4. Koordinasi dengan Diknas, Depag dan Instansi terkait. 5. Pembinaan mobil perpustakaan keliling, taman bacaan, sudut baca, komunitas baca. 6. Bimbingan membaca. 7. Pengembangan jangkauan layanan perpustakaan.
Kebijakan pembangunan bidang perpustakaan :
1.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintah Daerah Provinsi
1. Kebijakan kelembagaan
1.
Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi bebijakan provinsi berpedoman kebijakan nasional, meliputi : a.
Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan diskala provinsi berdasarkan kebijakan nasional.
b.
Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.
c.
Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.
Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten/kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kab./kota sesuai kebijakan nasional. c.
Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kab./kota sesuai kebijakan nasional.
2.
Pembinaan Teknis Perpustakaan
2.
d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.
d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kab./kota sesuai kebijakan nasional.
e. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.
e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kab./kota sesuai kebijakan nasional.
Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan provinsi : a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembanan minat baca.
Pembinaan teknis semua jenis Perpust. di wilayah kab./kota : a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembanan SDM. c. Pengembanan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembanan minat baca.
3.
4
Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional
Pengembangan jabatan fungsional Pustakawan
1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional. 2. Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait koleksi daerah provinsi dan kabupaten/kota. 3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi.
1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kab./kota berdasarkan kebijakan nasional. 2. –
1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsionalpustakawan di sekala provinsi sesuai kebijakan nasional. 2. –
1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kab./kota sesuai kebijakan nasional. 2. –
3, Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustskawan penyelia dan pustskawan pertama sampai dengan pustskawan muda..
3. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai pustakawan muda.
3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kab./kota.
5.
6.
4. -
4. -
Akreditasi Perpustakaan dan sertifikasi pustskawan
1. Pemberian akreditasi perpusakaan di wilayah Provinsi. 2. Pemberian sertifikasi pustskawan di wilayah provinsi.
1. -
Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Tiknis dan Fungsional Pustskawan
1.Pnyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan 2. – 3. -
1.Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan 2. – 3. -
2. -
Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2009 No.
Kebijakan
1.
Membantu menyelenggarakan tugastugas rutin dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. (tugas Pengaturan)
Program dukungan manajemen dan pengendalian internal.
- Penyediaan sarana dan
Optimalisasi pelayanan publik dan pembentukan posko pelayanan maupun informasi serta melakukan debirokratisasi dan derefulasi untuk peningkatan pelayanan publik.
Program peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.
- Perluasan dan
2.
Program
Kegiatan prasarana perpustakaan, - Penyediaan biaya operasional, - Penerbitan dan penyebarluasan informasi layanan perpustakaan, - Fasilitas publik.
peningkatan layanan perpustakaan, - Pembentukan posko layanan/Pengembangan komunitas baca, - Dialog terbuka dengan komunitas baca. - Menjaring suara warga dlm rangka kinerja layan
3.
4.
Membantu penyelenggaraan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakberdayaan dengan terlibat dalam upaya mendukung kegiatan Gerdu Taskin.
Penyelenggaraan tugastugas pengaturan dengan memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat.
Program dukungan penyelenggaraan pendidikan formal.
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan di daerah.
- Pemberdayaan
masyarakat pedesaan - Penyediaan sarana dan prasarana. - Dukungan penyelenggaraan modelmodel pembelajaran non formal. - Pemantapan dan
sosialisasi peraturan perundang-undangan perpustakaan, - Pemantapan sinergi dengan seluruh jenis perpustakaan, - Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan,
- Peningkatan fasilitasi,
penulisan, penerbitan dan penyebarluasan informasi, - Peningkatan intensitas kampanye dan promosi budaya baca, - lomba-lomba minat baca, - Pelaksanaan hal kajian karya cetak dan karya rekam, - Koodinasi pelestarian koleksi tingkat daerah. Kebijakan pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan dan tunjangan teknis perpustakaan
- DIKLAT - BINTEK
PERUMUSAN KEBIJAKAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (Bidang Perpustakaan) KE DEPAN • Lembaga demokratis • Pusat pembelajaran masyarakat secara independen. • Mengakomadasi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat iptek • Mampu bekerja sama dengan - Pemerintah, - Masyarakat - Swasta • Berperan nyata dalam pemberdayaan daerah.
PROGRAM PENGUNGKIT 1. Pengembangan layanan extansi melalui mobil perpustakaan keliling; 2. Pengembangan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 3. Pembentukan komunitas baca masyarakat; 4. Pengembangan tempat baca / taman bacaan atau sudut baca.
Faktor Kunci Keberhasilan Pembangunan Bidang Perpustakaan
• Fasilitasi; • Keterpaduan; • Peningkatan Kapasitas.
PROGRAM KERJA. • Program Terminal (2006 – 2008). - Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. - Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. - Program dukungan manajemen dan pengendalian internal. • Program Jangka Menengah (2006 – 2010). - Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin. - Dukungan pendidikan non formal. - Pengembangan budaya baca dan pembinaanperpustakaan. - Program dukungan manajemen dan pengendalian internal.
RENCANA KEGIATAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (Bidang Perpustakaan). a) Sekretariat, dengan rencana kerja dan kegiatan umumnya meliputi : ¾ Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk komunitas membaca masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal. ¾ Dukungan penyediaan biaya operasional pembelajaran dan subsidi (dalam bentuk block grant atau imbal swadaya) untuk satuan pendidikan non-formal dan bagi peserta didik tidak mampu. ¾ Penerbitan dan penyebarluasan informasi perpsutakaan serta fasilitasi publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
b) Bidang Pembinaan Perpustakaan, dengan rencana kerja dan kegiatannya, meliputi : –
Pemantapan peraturan dan perundangan tentang Sistem Perpustakaan Nasional.
–
Pemantapan sinergi dengan seluruh jenis perpustakaan lainnya, termasuk di lingkungan satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat.
–
Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mendukung perkembangan budaya ilmiah, kreasi sastra dan seni.
–
Peningkatan fasilitasi penulisan, penerbitan dan penyebarluasan buku bacaan.
–
Peningkatan intensitas pelaksanaan kapanye dan promosi budaya baca melalui media massa dan cara lainnya.
–
Pembentukan dan pengembangan komunitas membaca di tingkat masyarakat.
c) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan, dengan rencana kerja dan kegiatannya meliputi :
Dukungan penguatan dan perluasan jangkauan satuan pendidikan non-formal, melalui kelompok membaca dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
Dukungan pengembangan model-model pembelajaran non-formal.
Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran.
Dukungan bahan bacaan pada semua jenis perpustakaan.
d)
Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi dengan rencana kerja umum dan kegiatannya meliputi :
•
Dukungan partisipasi masyarakat melalui dialog terbuka dengan komunitas di daerah dalam layanan perpustakaan; Penyelenggaraan penjaringan suara warga untuk mengukur kinerja pelayanan; Perluasan dan peningkatan layanan perpustakaan (Ltps/Ltpd dab Komunitas baca); Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
• • •
e) Bidang Publikasi, Promosi dan Jasa Kearsipan, dengan rencana kerja umum dan kegiatannya meliputi :
1. Memperluas informasi tentang perpustakaan melalui media cetak dan elektronik; 2. Pameran perpustakaan; 3. Mengelola informasi untuk promosi perpustakaan; 4. Melakukan promosi minat baca masyarakat.
