Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya

KATA PENGANTAR

INFRASTRUKTUR BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pembangunan yang dilaksanakan oleh insan Ditjen Cipta Karya sedianya merupakan akumulasi dari proses teknokratik dan partisipatif tanpa melupakan aspek estetika dan kebermanfaatan, sehingga setiap infrastruktur yang dibangun oleh Ditjen Cipta Karya merupakan interpretasi lengkap dari kebutuhan masyarakat dan memenuhi prinsip dasar teknis yang dipersyaratkan. Pada tahun 2015-2019, Ditjen Cipta Karya menghadapi tantangan berat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan indikator kunci 100% akses aman air minum, 0 % kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Seluruh stakeholder Ditjen Cipta Karya perlu menyatukan langkah untuk dapat mewujudkan target tersebut dengan mengedepankan kualitas hasil pembangunan.

Buku “Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya” hadir untuk memberikan panduan pelaksanaan kegiatan pembangunan bagi seluruh insan Ditjen Cipta Karya. Kami harapkan buku ini menjadi referensi buat kita semua dalam menghadirkan karya-karya infrastruktur yang andal, produktif dan berkelanjutan di Indonesia. Buku ini membandingkan kualitas visual fisik yang baik dan kurang baik, meskipun secara fungsional telah dimanfaatkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan buku ini sehingga bisa dimanfaatkan bersama. Mudah-mudahan buku ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Selamat berkarya. Jakarta,

Maret 2015

Imam S. Ernawi Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 6

PENDAHULUAN 8 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 2015 - 2019 13 MANAJEMEN MUTU INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA 17 MENGAPA BUKU INI DIBUAT? 18 SIAPA YANG DAPAT MENGGUNAKAN BUKU INI? 18 RUANG LINGKUP 20 LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari segi kependudukan maupun pertumbuhan ekonomi. Trend pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir menunjukkan angka rata-rata di atas 5%. Sedangkan pertumbuhan penduduk, terutama di kawasan perkotaan, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Situasi ini memberikan potensi yang besar bagi pembangunan Indonesia di masa mendatang. Pertumbuhanyangsignifikantanpadiikutipengelolaanyangbaikdisisi lain melahirkan persoalan-persoalan yang menurunkan kualitas hidup di kawasan permukiman. Degradasi lingkungan, merebaknya luasan kawasan kumuh, dan kemiskinan adalah beberapa contoh persoalan yang timbul akibat tidak seimbangnya kecepatan pertumbuhan kawasan dengan daya dukung lingkungannya. Dalam rangka mempertahankan kualitas permukiman, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya meluncurkan berbagai program pembangunan sejak beberapa tahun ini. Bersama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat, telah dilaksanakan berbagai kegiatan bidang Cipta Karya oleh pemerintah dengan hasil yang beragam. Salah satu tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, terutama bidang Cipta Karya, adalah kualitas pembangunan yang tidak maksimal sehingga mempengaruhi aspek kebermanfaatan dan keberfungsian itu sendiri. Kita sering mendengar sarana prasarana yang dibangun mengalami penurunan kualitas sebelum umur konstruksinya, sehingga pada banyak tempat berimplikasi pada tidak termanfaatkannya prasarana dan sarana yang dibangun. Hal ini tentunya memberikan preseden buruk bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.


6

Tantangan

pembangunan

infrastruktur

yang

lain

adalah

transformasi

Pemenuhantargetlayanandasarjugadiikutiolehtuntutanuntukpemenuhanprinsip

pembangunan yang berubah dari berorientasi kepada Pemerintah Pusat menjadi bertumpu kepada Pemerintah Daerah dan inisiatif masyarakat. Perubahan paradigma ini menuntut Pemerintah Pusat untuk memperkuat aspek pembinaan dan pengaturan sehingga seluruh kegiatan pembangunan memiliki standar dan kualitas yang sama sesuai dengan peraturan perundangan yang telah diterbitkan. Sementara itu, tantangan global yang berkembang saat ini menuntut Indonesia untuk mampu meningkatkan kualitas layanan infrastruktur seperti pemenuhan layanan dasar air minum, pemenuhan layanan dasar sanitasi, dan mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Agenda lain yang menjadi perhatian adalah penanganan kawasan perbatasan, penataan kota hijau dan pusaka serta

pembangunan sesuai dengan komitmen internasional dan regional seperti Rio 20+, agenda habitat nasional, dan MDG’s. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi lingkungan, inovatif, dan kreatif harus dapat dicerminkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan infrastruktur. Mengamati seluruh tantangan tersebut, maka dirasakan perlu bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk menerbitkan buku “Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya”. Buku ini sebagai implementasi fungsi pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya, baik di pusat ataupun daerah.

meningkatkan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat. Buku ini menjadi salah satu persiapan Ditjen Cipta Karya dalam rangka memenuhi target pemerintah mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan dalam kerangka keluaran 100-0-100. Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya

7

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 2015-2019

Pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 memiliki visi besar “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“. Salah satu misi yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah meningkatkan kualitas hidup manusia yang kemudian diterjemahkan dalam salah satu program aksi yaitu “Membangun infrastruktur”. Dalam dokumen RPJMN 2015-2019, beberapa indikator pembangunan infrastruktur yang relevan dengan upaya meningkatkan kualitas layanan dasar di kawasan permukiman adalah mewujudkan universal access untuk 100% layanan air minum dan 100% layanan sanitasi layak. Selain itu program aksi lain adalah mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh di tahun 2019.


8


9

Penyediaanaksesamanairminummerupakansalahsatuindikatorkunciyangmenjadiacuandalammengukurkualitashidupmasyarakat.Dalam MillenniumDevelopment Goals (MDGs), Pemerintah Indonesia sendiri mentargetkan capaian akses aman air minum mencapai 68,87% di tahun 2015. Sementara itu, perkiraan capaian akses aman air minum telah mencapai 70,5% di tahun 2014. Pada tahun 2019, pemerintah memasang target 100% akses aman air minum melalui 60% akses perpipaan dan 40% akses Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Hal ini dapat dicapai dengan beberapa kondisi diantaranya tercukupinya kebutuhan air baku 128 m3/detik, kondisi 100% PDAM yang sehat, menurunnya tingkat kebocoran hingga 20% serta pemanfaatan idle capacity sebesar 75%. Strategi yang diterapkan untuk mewujudkan target 100% akses aman air minum diantaranya peningkatan akses aman air minum, peningkatan kemampuan pendanaan, peningkatan penyediaan air baku, pengembangan dan penerapan NSPK, peningkatan keterlibatan swasta dan masyarakat, serta inovasi teknologi.


10

Persoalan permukiman kumuh merupakan salah satu persoalan yang muncul akibat pertumbuhan kota yang tidak terkendali. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014 tercatat luasan kawasan kumuh mencapai 10% dari luasan kawasan perkotaan Indonesia atau sebesar 38.431 Ha yang tersebar di 4.108 titik kawasan permukiman kumuh perkotaan. Pada tahun 2019, pemerintah mentargetkan persentase kawasan kumuh perkotaan sebesar 0% yang berarti tiap tahun pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan kawasan kumuh sebesar 2%. Pada tahun 2015-2019, pola penanganan kawasan kumuh menerjemahkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana pola penanganan terbagi menjadi; (i) pengawasan dan pengendalian; (ii) pemberdayaan masyarakat; (iii) pemugaran; (iv) peremajaan; dan (v) permukiman kembali. Mengacu pada persoalan yang dihadapi di periode 2010-2014, maka beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 2015-2019 adalah; (i) belum tersedianya data dan informasi yang akurat untuk menginformasikan luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani; (ii) kemampuan pemerintah daerah yang terbatas sehingga belum dapat melaksanakan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; serta (iii) belum terintegrasinya penanganan kawasan kumuh yang selama ini dilaksanakan sehingga tidak memberikan hasil yang optimal.


11

Untuk sektor sanitasi, dua sub sektor yang menjadi perhatian adalah pengelolaan air limbah dan persampahan. Mengacu pada perkiraan capaian air limbah di tahun 2014 yang mencapai 60,61 %, maka terdapat gap sebesar 39,09 % atau kurang lebih 120 juta jiwa yang harus dipenuhi pada tahun 2019. Pada tahun 2019 diharapkan pelayanan air limbah mencapai 100%, dimana untuk kawasan perkotaan 95% ditangani melalui Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) setempat dan 5 % melalui SPAL terpusat kota. Sedangkan secara kelembagaan diharapkan seluruh Pemerintah Daerah memiliki lembaga pengelola air limbah. Untuk sub sektor persampahan, dari kondisi saat ini sebesar 79,8 % akses pengelolaan sampah diharapkan mencapai 100% di tahun 2019, dimana untuk kawasan perkotaan diharapkan 50% sudah diolah di pembuangan akhir dan 50% di kelola di sumber serta untuk kawasan perdesaan 100% terkelola di sumber. Pendekatan yang dilaksanakan di sektor sanitasi menggunakan pendekatan berbasis masyarakat untuk skala lingkungan atau kawasan, dan berbasis institusi untuk yang bersakala kota dan regional.

Untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, maka diperlukan kualitas fisik kota yang secara visual tertata, aman dan berperspektif lingkungan. Untuk itu aspek penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan menjadi salahsatukonsentrasiDitjenCiptaKaryaterutamadalammendukungperwujudanlingkungan yang layak huni dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan Gedung akan dilaksanakan melalui beberapa langkah yaitu; (i) tersedianya payung hukum sebagai acuan penyelenggaraan bangunan gedung; (ii) meningkatkan kompetensi aparat Pemerintah Daerah; (iii) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung; dan (iv) meningkatkan kualitas lingkungan. Seluruh target dan sasaran yang hendak dicapai oleh Ditjen Cipta Karya memerlukan kerja keras seluruh pihak baik di pusat atau daerah. Pendekatan pembangunan yang berbasis kolaborasi baik dari sisi program atau pendanaan diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman. Selain itu, kualitas infrastruktur permukiman yang andal akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi warga untuk menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek dan persyaratan teknis akan memaksimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana itu sendiri dalam memenuhi seluruh target yang ditetapkan pemerintah.


12

MANAJEMEN MUTU INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA Kondisi infrastruktur bidang Cipta Karya tidak terlepas dari berbagai permasalahan diantaranya kurang cermat dalam perencanaan, kurang memahami spesifikasi peralatan, kurang memahami tata cara kerja, kurang disiplin dalam waktu pelaksanaan, dan kurang memperhatikan estetika. Karena itu diperlukan manajemen mutu untuk mengukur kualitas dari hasil pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

DASAR HUKUM PP No. 29 Tahun 2000 Pasal 30 ayat 1 (a) : Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggara pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku. Permen PU No. 04/PRT/M/2009 Pasal 2 : Kebijakan Mutu Departemen merupakan suatu kebijakan/upaya guna menjamin ketersediaan infrastruktur yang andal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan efektif serta melakukan peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan. Permen PU No. 04/PRT/M/2009 Pasal 3 (1) : Maksud dari Peraturan Menteri ini untuk memberikan panduan melaksanakan manajemen organisasi yang mengarah pada perencanaan, penerapan, pengendalian, pemeliharaan, dan peningkatan bagi pencapaian kinerja berlandaskan SMM yang terdokumentasikan dan terintegrasi sesuai dengan Kebijakan Mutu yang ditetapkan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.


13

DIMENSI KUALITAS Memenuhi fungsi

Handal RELIABILITY

Dayatahan

Elemen tambahan

PERFORMANCE

DURABILITY

FEATURES

QUALITY

AESTHETICS

Citarasaseni

CONFORMANCE

Memenuhi spesifikasi

SERVICEABILITY PERCEIVED QUALITY

Layak (Sumber: David Garvin, 1984)


14

Kemudahan perbaikan

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TQM memiliki strategi antara lain focus on consumer, continuous improvement, quality improvement, accurate evaluation, dan involve all people and functions. Strategi pertama, Focus on Cunsomer (fokus pada kepuasan pengguna) mencakup tahap konstruksi (Pengguna Barang/Jasa) dan tahap operasional (masyarakat pengguna). Strategi kedua dalam mengelola kualitas untuk memuaskan pengguna melalui continuous improvement (perbaikan berkelanjutan). Strategi ini dapat digambarkan dalam siklus PDCA, yaitu Plan (merencanakan), Do ( melaksanakan), Check (evaluasi), dan Act (tindakan penyesuaian).

TQM DALAM MENJAMIN KUALITAS PRODUK INFRASTRUKTUR Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement) memiliki dua sasaran,yaitu : A. Produk a. Standar mutu: evaluasi dan update standar mutu secara periodik. b. Spesifikasi: meningkatkan kriteria produk untuk kualitas lebih baik (misalnya lebih andal, lebih tahan lama). B. Proses a. Perencanaan produk sesuai kebutuhan: bermanfaat, efisien, efektif b. Prosedur kerja: melengkapi SOP untuk setiap proses kerja c. Efisiensi pada pelaksanaan: implementasi SOP dan percepatan pada setiap proses d. Perbaikan proses: dapat dilakukan melalui Business Process Reengineering, diharapkan terjadi perubahan yang lebih cepat e. Supervisi: peningkatan kualitas kompetensi konsultan dan SDM tenaga pengawas yang terdiri dari: - Internal: Mendorong peran Lembaga/ Instansi pembina Penyedia Jasa meningkatkan kualitas konsultan dan SDM, seperti Puslatjakon. - Eksternal: Bekerjasama dengan asosiasi profesi untuk meningkatkan standar kompetensi SDM Jasa Konstruksi. f. SIM monitoring konstruksi (dari e-Procurement, SIM Monitoring Konstruksi, sampai e-Monitoring). Informasi dalam SIM mencakup; (i) Status pengadaan dan pengiriman barang; (ii) Proses administrasi kontrak (PCM, SCM, MC-0, Amandemen, Nilai Addendum, PHO); (iii) Informasi penyedia jasa (kontraktor, konsultan); (iv) Volume pekerjaan dan spesifikasi alat; dan (v) Foto dokumentasi. TQM memiliki fungsi antara lain; (i) Updating data menjadi teratur; (ii) Peringatan dini (early warning) potensi masalah pada paket pekerjaan; (iii) Alat bantu informasi setiap paket pekerjaan; (iv) Kepastian akses informasi pada level yang berwenang


15

PENERAPAN TQM 1. Peningkatan kualitas - Tidak saja mutu Produk/Jasa, tetapi juga biaya, delivery, keselamatan kerja 2. Evaluasi: - Unit kerja - Bagian manajemen kualitas 3. Partisipasi: - Pimpinan hingga staf - Unit kerja terkait

TANTANGAN DAN KENDALA TQM Ada tiga tantangan TQM, yaitu komitmen, adaptasi, dan disiplin. Sedangkan kendalanya antara lain; (i) Menuntut alokasi waktu (Siklus P-D-C-A); (ii) Terjebak dalamrutinitasprosedur,melupakanimprovement-nya;(iii)Hanyaberdampakbilapeningkatanmutusudahpadaarahyangtepat;(iv) TQMadalahperbaikan bertahap yang saling berkaitan dan memerlukan waktu.

KUNCI KEBERHASILAN Ada tiga kunci keberhasilan TQM, yaitu: 1. Mengkondisikan pola pikir: Menempatkan mutu sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja 2. Manajemen kualitas secara total: Menerapkan secara kontinyu dan menyeluruh, tidak parsial 3. Dibentuknya Bagian Manajemen Kualitas: - Mengendalikan arah perbaikan kualitas - Menetapkan spesifikasi proses, alat, prosedur untuk meningkatkan mutu


16

MENGAPA BUKU INI DIBUAT? Buku ini disusun dengan tujuan memberikan panduan bagi pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang andal, produktif, dan berkelanjutan. Diharapkan para pelaksana kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat menjadikan buku ini sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman. Buku ini disusun berdasarkan hasil kajian teknis dan pengamatan lapangan terhadap pembangunan infrastruktur permukiman yang pernah dilaksanakan, baik dengan dana APBN, APBD, swasta dan masyarakat. Kualitas pekerjaan yang baik ataupun kurang baik dari berbagai kegiatan kemudian didokumentasikan dan dikaji untuk kemudian dimasukkan dalam buku panduan ini. Beberapa manfaat yang sekiranya dapat diambil dengan keberadaan buku ini adalah: - Menjadi panduan para pelaksana untuk memastikan hasil pembangunan berfungsi dan memenuhi kaidah teknis yang dipersyaratkan. - Memberikan inspirasi bagi para pelaksana kegiatan dalam meningkatkan kualitas kegiatan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan ataupun pengawasan. - Menjadi masukan bagi para pelaksana kegiatan dalam upaya meningkatkan kebermanfaatan prasarana dan sarana yang telah dibangun. Melalui buku ini, ada harapan besar bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh para pelaksana kegiatan tidak sebatas kepada upaya pemenuhan kewajiban dalam kontrak. Pembangunan infrastruktur yang diharapkan menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kehadiran infrastruktur yang andal, produktif, dan berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun oleh pelaksana kegiatan di Ditjen Cipta Karya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat ataupun stakeholder lainnya mengenai kehadiran prasarana dan sarana dengan kualitas yang baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.


17

SIAPA YANG DAPAT MENGGUNAKAN BUKU INI? Buku ini diperuntukkan buat para pelaksana kegiatan di Ditjen Cipta Karya untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kaidah dan tujuan pembangunan yang diinginkan. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi beberapa pihak, yaitu Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya, kontraktor, fasilitator, dan kelompok masyarakat, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman. Tidak tertutup kemungkinan buku ini diperuntukkan bagi stakeholder yang lebih luas sebagai referensi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana permukiman baik yang didanai oleh APBD, CSR ,atau sumber pendanaan lainnya.

RUANG LINGKUP Buku “Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya” terdiri atas beberapa bagian buku diantaranya: • Buku Umum • Buku 1 Prasarana dan Sarana Air Minum • Buku 2 Prasarana dan Sarana Sanitasi • Buku 3 Pengembangan Kawasan Permukiman • Buku 4 Bina Penataan Bangunan • Buku 5 Pemberdayaan Masyarakat Tiap-tiap buku berisikan informasi dan deskripsi terkait kualitas pekerjaan yang secara visual terlihat baik dan kurang baik pada masing-masing tahapan pekerjaan di tiap sektor terkait sarana prasarana permukiman. Pembagian buku ini ke dalam beberapa bagian diharapkan dapat mempermudah bagi para pelaksana kegiatan dalam mencari referensi untuk tiap-tiap tahapan pekerjaan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Satker.


18


19

TIM PENYUSUN

Pembina

Penyunting

Penulis

Tim Kreatif dan Desain

Imam S. Ernawi Antonius Budiono

Sri Murni Edi K Dian Irawati Nieke Nindyaputri Hendarko Rudi Susanto Prasetyo Dodi Krispratmadi Emah Sudjimah Rudy A. Arifin Oloan Simatupang Agus Achyar Somba Tambing

Bhima Dhananjaya Elkana Catur H Zikra Meliva Rizki Aulia Rady Febrian Indrastuti Dika Dwi Angga Dyah Lalita Widyanari Pierre Natigor Pohan Defri Kus Triyanto Buchori

Gilang Ramadhan Rinandita Anggareni Alexandra Elma Djati Waluyo Widodo Ibnu Ari Jatmiko Kemal Rendy Purwoko

Pengarah

Dadan Krisnandar Adjar Prajudi Hadi Sucahyono M Maliki Moersid Mochammad Natsir

Hilwan


20

Data dan Dokumentasi

Muljihad Nur Muharom Bramanti Nawang Sari

TATA KELOLA ORGANISASI DITJEN CIPTA KARYA

1

3

5

TujuanTata Kelola Organisasi Ditjen Cipta Karya

Internalisasi Nilai Cipta Karya

Aktualisasi Nilai Cipta Karya

Mewujudkan Permukiman Layak Huni & Berkelanjutan

1.

1.

Kreatifitas dalam bekerja (creative)

2.

Menciptakan / melakukan kegiatan yang dapat menginspirasi pihak lain untuk sinergi pelaksanaan kegiatan Cipta Karya (inspiring)

3.

Pantang menyerah dalam upaya menanamkan nilai-nilai untuk tmelembagakan pencapaian tujuan perwujudan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan (perseverance)

4.

Carabepikiryangoutofthebox(thinkingoutofthe box)

5.

Seluruh kegiatan dapat diakui dan diterima oleh masyarakat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (acknowledged)

Semua Kebijakan, Program, dan kegiatan organisasi di pusat dan dasar memiliki, satu tujuan yang sama

Pemahaman terhadap posisi dan penugasan sebagai pejabat/staf di lingkungan Ditjen Cipta Karya Effective Positioning)

• Value Transformer, Penata Program, Pelaksana Kegiatan 2.

Pelembagaan di Pemda dan masyarakat mengenai tujuan Cipta Karya (Institutionalization)

• Turbinlakwas secara efektif proporsional 3.

Penguasaan model pembangunan dan lingkungan internal bidang Cipta Karya pada setiap tingkatan/aras spasial pelaksanaan program/kegiatan (Cascading)

• Regional, kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan


21

TATA KELOLA ORGANISASI DITJEN CIPTA KARYA

7 Pilar Cipta Karya 1.

Transformasi Nilai ke-Cipta Karyaan yang baik

3.

Setiap kebijakan, program dan kegiatan di raktikkan dengan berbasis nilai 2.

Program yang Berkualitas Melalui Planning, Programming, dan Budgeting yang Terpadu dan Tidak Sektoral

Kegiatan yang dilaksanakan memiliki indikator kinerja utama yang terukur untuk pencapaian program secara efektif

Organisasi Pembelajaran yang senantiasa Lebih Baik dan Efektif

5.

Organisasi pada setiap tingkatan bersifat dinamis melakukan pembaruan dengan tata laksana yang responsif 4.

Sumber Daya Manusia yang Berperilaku Efektif dan Responsif Menjawab Tantangan Masa Kini dan ke Depan

Produk Kegiatan yang Baik, Efisien, Tepat Waktu dan Berkualitas, serta Bermanfaat

Keunggulan produk sebagai benchmarking kegiatan di daerah dan masyarakat 6.

Pengelolaan Informasi untuk Pemberian Pelayanan yang Efektif dan Membangun Image

Organisasi yang Baik Melayani secara proaktif, responsif, just in time

Pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan terukur untuk efektifitaspencapaian tujuan organisasi


22

7.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, termasuk program reward & punishment

Panduan Kualitas Visual Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Recommend Documents