Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Ditjen Cipta Karya
M E N U J U
Disampaikan pada acara Pembekalan Pejabat Satker D i t j e n C i p t a K a r y a TA . 2 0 1 6
Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Jakarta, 13 Oktober 2016
www.ciptakarya.pu.go.id/absensi 1
Daftar Isi 1. Dasar Hukum 2. Pengembangan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai 3. Tugas dan Fungsi Admin Satker Randal Provinsi 4. Titik Penempatan Alat Finger Print 5. Prosentase Pengurangan Tukin Jam Kerja 6. Penjelasan Pengurangan Tukin Jam Kerja 7. Prosentase Pengurangan Tukin Izin dan Tanpa Keterangan 8. Penjelasan Pengurangan Tukin Izin dan Tanpa Keterangan 9. Prosentasi Pengurangan Tukin Karena Cuti 10.Penjelasan Pengurangan Tukin Karena Cuti Tahunan, Besar dan Bersalin 11.Penjelasan Pengurangan Tukin Karena Cuti Karena Alasan Penting & Cuti Sakit 12.Tunjangan Belajar dan Tabel Konversi Waktu 13. Username – Password di Tingkat Satker 2
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomer 41/KPTS/M/2016, tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomer 04/PRT/M/2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Rancangan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Direktorat Jenderal Cipta 3 Karya.
2 Pengembangan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai 1. Aplikasi dibangun berbasis menggunakan PostgreSQL.
Web
dengan
database
2. Untuk dapat mengakses aplikasi, dengan mengakses web ciptakarya.pu.go.id, di dalam menu SIM DJCK (menu SETDITJEN) 3. Untuk mengupload data dukung diberikan batas waktu mulai tanggal 11 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya, kemudian Aplikasi akan secara otomatis tertutup (Tidak bisa Upload).
4
2 (lanjutan) Data Pendukung Ketidakhadiran Pegawai terdiri dari:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Surat Tugas/Undangan (Dinas/Rapat); Surat Izin Keluar Kantor; Surat Izin Sakit (di Paraf oleh Atasan); Surat Keterangan Tugas Belajar; Surat Izin Cuti; Dll.
Contoh: Form Izin Keluar Kantor 5
2 (lanjutan) 4. Aplikasi dibagi 4 (Empat) Level Pengguna : a. Level Super Admin (Setditjen CK); Level Super Admin memiliki otoritas untuk keseluruhan aplikasi, semua menu didalam aplikasi dapat berfungsi pada level ini. b. Level Admin Direktorat (Subbag TU); Level Admin satu tingkat dibawah super admin, pada level ini pengguna dapat melakukan Upload Data Pendukung, dan verifikasi Data pendukung c. Level Admin Satker/PPK Struktural; Level Admin Satker/PPK Struktural merupakan level Satker/PPK Struktural di lingkungan Ditjen Cipta Karya, pada level ini pengguna melakukan Upload Log Absensi Satker, Upload Data Pendukung dan Verifikasi di tingkat Satker/PPK Struktural d. Level User; Level User merupakan level untuk seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Cipta Karya, pada level ini aplikasi hanya menyajikan overview 6
3 Tugas dan Fungsi Admin Satker Randal Provinsi
Admin Finger Print di Satker Randal Provinsi memiliki tugas: 1. Mengkoordinir pengelolaan dan pemeliharaan alat pencatat kehadiran elektronik (Mesin Finger Print) untuk digunakan seluruh Satuan Kerja Provinsi; dan 2. Untuk mesin Finger Print yang terpasang tidak dengan Internet Protokol (IP) VPN , jika ada terkendala dalam proses Upload Log, agar melakukan koordinasi dengan Satker Randal Provinsi.
7
4 Titik Penempatan Mesin Finger Print
Penempatan Mesin Finger Print mempertimbangkan dua hal: 1. Waktu Tempuh Antar Lokasi Kantor lebih dari 15 Menit. ATAU
2. Jarak Tempuh Antar Lokasi Kantor lebih dari 10 Km. Hal tersebut untuk meminimalisir banyaknya pemasangan mesin finger print di Provinsi dan menjaga efisiensi kinerja Server dalam pengolahan data.
8
5 Prosentase Pengurangan Tukin Jam Kerja Lampiran III Permen Nomor : 04/PRT/M/2016 Tabel A : Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja Lama Keterlambatan 1 – 60 Menit
Prosentasi Pengurangan 0,5 %
61 – 120 Menit
1%
121 – 180 Menit
1,5 %
181 – 240 Menit
2%
241 – 300 Menit
2,5 %
301 – 360 Menit
3%
361 – 420 Menit
3,5 %
421 – 480 Menit
4%
Selanjutnya setiap kelipatan 60 menit dikenakan tambahan pemotongan sebesar 0,5 % 9
6 Penjelasan Prosentase Pengurangan Tukin Jam Kerja Penjelasan dari Lampiran III Permen Nomer : 04/PRT/ M/2016 Waktu Keterlambatan Keterlambatan dibagi menjadi 2 jenis : 1. Keterlambatan dibawah atau sama dengan 1 Jam Keterlambatan dibawah atau sama dengan 1 jam dapat diganti 2 x waktu keterlambatannya, misal: Pegawai datang tepat jam 9 pagi (terlambat 1 jam), maka harus diganti 2 x 1 jam = 2 jam, dari jadwal pulang jam 16.30 + 02.00 menjadi jam 18.30 Jika Keterlambatan dibawah atau sama dengan 1 jam tidak diganti pada hari tersebut, maka kekurangan jam kerjanya akan dimasukan kedalam kekurangan jam kerja yang akan dihitung di akhir bulan. 2. Keterlambatan di atas 1 Jam Keterlambatan > 1 jam akan dihitung berbeda, misal : Seorang pegawai terlambat 1.5 jam maka : 1 jam keterlambatan harus diganti saat pegawai tersebut pulang dengan hitungan seperti pada butir 1. Setengah jam sisanya akan dimasukan sebagai kekurangan jam kerja di hari tersebut dan akan diakumulasikan diakhir bulan.
Hitungan Akumulasi Kekurangan jam kerja setiap pegawai sebagai berikut : Harga Jabatan x (kekurangan jam kerja dalam jam x 0.5%) x Akumulasi Kekurangan jam kerja dalam sebulan (dalam Jam). Contoh : Seorang Pegawai setelah diakumulasikan memiliki kekurangan 3 jam dalam sebulan jadi hitungan pengurangan Tukinnya yaitu : Harga Jabatan x (3 x 0.5%) x 3 Jam atau Harga Jabatan x 1.5% x 3 Jam 10
7 Prosentase Pengurangan Tukin Izin dan Tanpa Keterangan Lampiran III Permen Nomor : 04/PRT/M/2016 Tabel B : Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja pada akumulasi Ketidakhadiran per Bulan Hari (n)
Dengan Alasan Yang Sah
1–2
0%
3–5 6 – 10
(n – 2) x 1 %
Tanpa Alasan Yang Sah nx4% nx5%
11 – 15
(n – 2) x 3 %
nx6%
> 15
50 %
100 %
11
Prosentase Pengurangan Tukin Izin dan Tanpa 8 Penjelasan Keterangan Penjelasan dari Lampiran III Permen Nomer : 04/PRT/ M/2016 Izin Tidak Masuk Kerja 1. Izin kurang dari 3 hari (dengan keterangan) maka Tukin dibayar 100% atau tanpa pengurangan 2. Izin 3–10 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar : (Jumlah Izin – 2) x Harga Jabatan x 1 % 3. Izin 11–15 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar : (Jumlah Izin – 2) x Harga Jabatan x 3 % 4. Izin diatas 15 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar : Harga Jabatan x 50% Tanpa Keterangan (TK) 1. Tanpa Keterangan (TK) 1–5 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar : Jumlah TK x Harga Jabatan x 4% 2. Tanpa Keterangan (TK) 6–10 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar : Jumlah TK x Harga Jabatan x 5% 3. Tanpa Keterangan (TK) 11–15 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar : Jumlah TK x Harga Jabatan x 6% 4. Tanpa Keterangan (TK )diatas 15 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar : 100% 12
9 Prosentase Pengurangan Tukin Karena Cuti Lampiran IV Permen Nomor : 04/PRT/M/2016 Tabel Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Mengambil Cuti Jenis Cuti
Lama Cuti
Pembayaran Tunjangan Kinerja
Cuti Tahunan
Sesuai Peraturan
100 %
Bulan ke 1
50 %
Bulan ke 2
25 %
Bulan ke 3
10 %
Bulan ke 1 s/d ke 3
100 %
Bulan ke 1
50 %
Bulan ke 2
25 %
Bulan ke 3
10 %
Bulan ke 1
50 %
Bulan ke 2
25 %
Cuti Besar Cuti Bersalin Anak Ke 1 dan 2 Cuti Bersalin Anak ke 3
Cuti Karena Alasan Penting Cuti Sakit dengan Surat Dokter
100 %
13
10 Penjelasan Prosentase Pengurangan Tukin Cuti Cuti Tahunan Tukin dibayar 100 % atau tanpa pengurangan Cuti Besar 1. Bulan Pertama : Harga Jabatan x 50% x Jumlah Cuti/Jumlah Hari Kerja 2. Bulan Kedua Harga Jabatan x 75% x Jumlah Cuti/Jumlah Hari Kerja 3. Bulan Ketiga Harga Jabatan x 90% x Jumlah Cuti/Jumlah Hari Kerja Cuti Bersalin 1. Anak ke 1 - 2 , Bulan ke 1 – 3 : Tukin dibayar 100% atau tanpa potongan 2. Anak ke 3 : a) Bulan 1: Harga Jabatan x 50% b) Bulan 2: Harga Jabatan x 75% c) Bulan 3: Harga Jabatan x 90%
14
11 Penjelasan Prosentase Pengurangan Tukin Cuti…lanjutan Cuti Karena Alasan Penting 1. Bulan Pertama : Harga Jabatan x 50% x Jumlah Cuti/Jumlah Hari Kerja 2. Bulan Kedua Harga Jabatan x 75% x Jumlah Cuti/Jumlah Hari Kerja Cuti Karena Sakit (Izin Dokter) Tukin dibayar 100% atau tanpa pengurangan
15
12
Tunjangan Belajar dan Tabel Konversi Waktu Tunjangan Belajar : Tunjangan Kinerja untuk Tunjangan belajar =
70% dari Harga Jabatan Lampiran V : Permen Nomor : 04/PRT/M/2016 Tabel Konversi Waktu Jenis Konversi
Hasil Konversi
Tidak mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan
Setara dengan terlambat selama 240 menit (4 jam)
Tidak mengisi daftar hadir pada waktu kepulangan
Setara dengan terlambat selama 240 menit (4 jam)
Tidak mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan dan kepulangan
Setara dengan tidak masuk 1 hari kerja 16
13
Satker Randal PIP
NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAMA SATKER
USERNAME
PASSWORD
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NAD
505730
505730
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara
505749
505749
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Barat
505755
505755
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Riau
505096
505096
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
505097
505097
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jambi
505770
505770
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bengkulu
505099
505099
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
505786
505786
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bangka Belitung
505100
505100
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Lampung
505821
505821
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten
505840
505840
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat
505837
505837
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Tengah
505843
505843
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi DI Yogyakarta
505101
505101
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Timur
505868
505868
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
505874
505874
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
505880
505880
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
505899
505899
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
505900
505900
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
400740
400740
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Utara
505102
505102
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Gorontalo
505103
505103
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah
505931
505931
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
505940
505940
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
505104
505104
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
505105
505105
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bali
505106
505106
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NTB
505107
505107
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NTT
505993
505993
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Maluku
505108
505108
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Maluku Utara
505110
505110
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Papua
506022
506022
Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Papua Barat
506038
506038
17
Satker PKP
NO.
NAMA SATKER
USERNAME
PASSWORD
1
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh
486479
486479
2
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
486485
486485
3
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
486491
486491
4
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
486505
486505
5
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
493336
493336
6
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
486511
486511
7
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu
486686
486686
8
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
486520
486520
9
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
487723
487723
10
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung
486536
486536
11
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
487732
487732
12
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat
486432
486432
13
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
486448
486448
14
Pengembangan Kawasan Permukiman DI Yogyakarta
486454
486454
15
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur
486460
486460
16
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
486542
486542
17
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
486551
486551
18
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
486567
486567
19
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
486573
486573
20
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
400739
400739
21
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara
486582
486582
22
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo
487748
487748
23
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah
486598
486598
24
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
486602
486602
25
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
452796
452796
26
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
486618
486618
27
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
486649
486649
28
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTB
486655
486655
29
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT
486661
486661
30
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
486624
486624
31
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara
486630
486630
32
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Papua
486670
486670
33
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat
493769
493769
18
Satker PBL
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAMA SATKER
USERNAME
PASSWORD
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh
493342
493342
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara
493351
493351
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
493367
493367
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Riau
493373
493373
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau
493382
493382
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jambi
493398
493398
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bengkulu
493424
493424
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan
493482
493482
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
493418
493418
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung
493430
493430
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Banten
493552
493552
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Barat
493568
493568
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
493574
493574
Penataan Bangunan dan Lingkungan DI Yogyakarta
493580
493580
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur
493599
493599
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat
493600
493600
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah
493625
493625
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
493619
493619
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur
493631
493631
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara
418996
418996
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara
493775
493775
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Gorontalo
493781
493781
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah
493790
493790
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan
493801
493801
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Barat
452800
452800
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara
493810
493810
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali
493826
493826
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi NTB
493832
493832
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi NTT
493841
493841
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Maluku
493857
493857
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Maluku Utara
493863
493863
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Papua
493872
493872
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Papua Barat
493888
493888
19
Satker PSPAM
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAMA SATKER
USERNAME
PASSWORD
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Aceh
501380
501380
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Utara
494931
494931
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Barat
494993
494993
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Riau
495044
495044
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau
495364
495364
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jambi
495081
495081
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu
495260
495260
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Selatan
495163
495163
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
495302
495302
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Lampung
495220
495220
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Banten
496055
496055
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Barat
495596
495596
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah
495684
495684
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DI Yogyakarta
495741
495741
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Timur
495817
495817
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Barat
495879
495879
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Tengah
495920
495920
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Selatan
495967
495967
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur
496002
496002
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Utara
400738
400738
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Utara
496112
496112
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Gorontalo
496752
496752
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Tengah
496174
496174
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan
496240
496240
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Barat
466235
466235
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Tenggara
496313
496313
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bali
496441
496441
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTB
496539
496539
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTT
496582
496582
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Maluku
496369
496369
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Maluku Utara
496709
496709
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Papua
496642
496642
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Papua Barat
496828
496828
20
Satker PLP
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAMA SATKER
USERNAME
PASSWORD
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Aceh
494880
494880
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
494956
494956
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
495007
495007
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau
495050
495050
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
495370
495370
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jambi
495090
495090
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Bengkulu
495276
495276
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
495188
495188
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
495311
495311
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Lampung
495239
495239
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten
496061
496061
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat
495616
495616
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
495704
495704
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman DI Yogyakarta
495750
495750
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Timur
495832
495832
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
495885
495885
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
495936
495936
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
495973
495973
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
496018
496018
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
418997
418997
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara
496137
496137
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Gorontalo
496761
496761
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah
496180
496180
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
496262
496262
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
466229
466229
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
496322
496322
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Bali
496472
496472
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi NTB
496545
496545
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi NTT
496591
496591
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Maluku
496375
496375
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Maluku Utara
496715
496715
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Papua
496658
496658
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Papua Barat
496834
496834
21
Terima Kasih Atas Perhatiannya
[email protected] www.ciptakarya.pu.go.id/absensi 22
