1
Kebijakan j Pembangunan dan g Rencana Investasi Infrastruktur Bidang Permukiman Bernadi Haryawan, ST, MT Di kt t Bina Direktorat Bi Program, P Ditj Cipta Ditjen Ci t Karya K Disampaikan pada acara Sosialisasi Kegiatan RP2KP/SPPIP TA 2014 Balikpapan, 19 Mei 2014
2
Kerangka Penyajian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 8. 9.
Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Arahan Kebijakan Bidang CK Evaluasi Pendanaan Bidang CK Proyeksi Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 Konsep Keterpaduan d Bidang d C Cipta Karya Kabupaten/Kota Strategis Nasional Contoh Kawasan Strategis Kabupaten/Kota RPI2 JM Bidang RPI2-JM Bid Ci t Karya Cipta K Penutup
3
Percen ntage (%)
1. Isu Strategis dan Tantangan 100 80 60 40 20 0
Perkotaan Perdesaan
1960
1980
2000
2010
2025
2050
14 86
22 78
42 58
54 46
68 32
85 15
Pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 140 juta jiwa, sehingga kawasan perkotaan di Jawa g memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi.
Populasi Indonesia berjumlah 247 juta jiwa, dimana lebih dari separuh penduduknya tinggal di kawasan perkota-an. Urbanisasi diperkirakan terus berlanjut hingga 85% pada tahun 2050.
4
1. Isu Strategis dan Tantangan Indonesia d terletak l k di d kawasan k “ring of fire” sehingga memilik banyak gunung api yang aktif hingga gg mencapai p 130 g gunung. g Indonesia juga terletak pada titik pertemuan empat lempeng tektonik dunia yang menyebabkan ti tingginya i ti k t kejadian tingkat k j di gempa bumi, pada tahun 2012 terjadi 363 gempa di atas 5 skala richter.
5
1. Isu Strategis dan Tantangan
"Dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi karena dinamika masyarakat harus dikelola dengan baik melalui upaya mitigasi dan adaptasi. “ -- Djoko Kirmanto, Air Untuk Rakyat: Orasi Ilmiah UGM (2014)
•
Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca telah mengubah laut b h pola l dan d intensitas i i hujan h j dan d menaikan ik permukaan k l sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir.
•
70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satunya berasal TPA Open Dumping yang menghasilkan gas metana (CH4). Bangunan gedung juga turut berkontribusi terhadap emisi GRK karena menggunakan 40% dari energi global, dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi.
6
1. Isu Strategis dan Tantangan 2011
Saat ini (2013)
Target MDGs 2015
53,26%
55,04%
61,83%
68,87%
55,53%
55,60%
58,60%
62,41%
Acuan Dasar (1993)
2009
2010
Proporsi penduduk terhadap air minum layak
37,73%
47,71 %
Proporsi penduduk terhadap sanitasi layak
24,81%
51,18 %
Indikator
Goal 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
KUMUH EKSISTING
Target 7c : Menurunkan hingga gg separuh p proporsi p p rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada tahun 2015 Target 7d: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020
Target RPJPN Kota Tanpa Kumuh 2014 DATA DASAR
MDGs (2009) = 12.57% Rumah Tangga Kumuh RPJMN 2009-2014 = 57.800 Ha
2019
7
1 Isu Strategis dan Tantangan 1. Isu Negara g ASEAN
Air Minum
Sanitasi
1990
2000
2011
1990
2000
2011
Singapura
100
100
100
99
100
100
Malaysia
88
96
100
84
92
96
Thailand
86
92
96
82
91
93
Myanmar
56
67
84
n/a
62
77
Vi t Vietnam
58
77
96
37
55
75
Filipina
85
89
92
57
65
74
Laos
n/a
45
70
n/a
28
69
I d Indonesia i
70
78
84
35
47
59
Timor Leste
n/a
54
69
n/a
37
39
Kamboja
31
44
67
9
18
33
S b WHO, Sumber: WHO World W ld H Health lth St Statistic ti ti 2013
Dibandingkan negara ASEAN lainnya, cakupan sanitasi di Indonesia berada di bawah negara yang lebih miskin seperti Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Laos
8
2 Arahan Kebijakan Bidang CK 2. Arahan
9
2 Arahan Kebijakan Bidang CK 2. Arahan Arahan RPJPN untuk RPJMN 3 bidang Cipta Karya Tema besar RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness), dengan demikian selayaknya ketersediaan layanan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik) sudah terpenuhi terlebih dahulu; Beberapa arahan dalam bidang Cipta Karya adalah: x Terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat → 100% akses air minum dan sanitasi Dengan Indikator Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100% dan sanitasi layak menjadi 100%
x Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, berkelanjutan efisien, efisien dan akuntabel → kota tanpa permukiman kumuh Dengan Indikator Berkurangnya Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0 %.
x Pengembangan infrastruktur perdesaan, perdesaan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.
10
3 Evaluasi Pendanaan Bidang CK 3. Evaluasi Realisasi Investasi Infrastruktur Sub Bidang Cipta Karya Tahun 2010 - 2014 Tahun 2010 No No.
A. I
SUMBER PENDANAAN
Satuan
INFRASTRUKTUR BID. CIPTA KARYA APBN Akses Air Minum
Realisasi Dana (Rp. x 1.000)
III
Akses Sanitasi
b. PISEW/RISE IV
V.
Realisasi Dana (Rp. x 1.000)
2012 RRealisasi li i Output/ Outcome
Realisasi Dana (Rp. x 1.000)
12,481,656,826.00 3,020,996,377.00 2,934 53.26% 53 26% 1,173,600 2,807
1,382,759,796.00
% cakupan a. Drainase + TPA Kabupaten b. Air Limbah + 3R+ SANIMAS (termasuk USRI) Kawasan Jiwa Penanganan Kumuh dan Pembedayaan Masyarakat Miskin Perdesaan a. Infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Kawasan Terbangunnya RUSUNAWA & infrastruktur b. Twin Block pendukungnya Infrastruktur kawasan permukiman c. perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan a. PPIP
RRealisasi li i Output/ Outcome
7,931,215,109.00 1,695,777,221.00 liter/detik % cakupan jiwa Desa
II
2011
2,304,882,791.00
1,290,617,443.00
RRealisasi li i Output/ Outcome
12,710,911,569.00 3,442,014,283.00 6,164 55.04% 55 04% 2,465,600 1,811
55.53% 87 93 2,069,450
2013 RRealisasi li i Output/ Outcome
20,890,695,803.00 6,846,719,939.00 6,898 58,05% 58 05% 3,170,000 2,312
2,043,588,855.00 55.60% 156 270 2,668,300
3,984,846,474.00
Realisasi Dana (Rp. x 1.000)
RRencana Output/ Outcome
16,983,284.00 5,790,900.00
2,998,044,685.00
3,917,164,039.00
Rencana Dana (Rp. x 1.000)
9,264 61.80% 61 80% 4,724,000 2,494
57.35% 138 818 3,451,750
Total
2014
Output/ Outcome
54,031,462,591.00 15,011,298,720.00 8,179 65.61% 65 61% 2,870,891 1,622
2,970,970.00 58.60% 129 1,299 5,231,500
7,604,877,238.00
Dana (Rp. x 1.000)
33,439 17.90% 17 90% 14,404,091 11,046 8,732,247,097.00
61.00% 148 1,599 3,901,650 4,308,367.00
9.10% 658 2,866 17,322,650 16,801,813,561.00
242
398
245
304
500
1,689
40
70
48
67
25
250
Kawasan
153
203
197
308
178
1,039
D Desa
3 900 3,900
5 862 5,862
5 592 5,592
16 503 16,503
4 650 4,650
36 507 36,507
Kecamatan
237
237
237
237
237
237
Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Tertib Bangunan Gedung Pembinaan Teknis Bangunan Gedung, NSPK Penataan Bangunan dan Lingkungan Penataan Lingkungan Sarana dan prasarana lingkungan Kawasan permukiman Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan P2KP Kelurahan Setditjen + Bina Program + BP2SPAM
2,081,622,103.00
2,786,670,374.00
3,165,229,184.00
3,313,037.00
10,743,961,894.00
44
134
44
130
40
392
137
322
411
437
55
1,362
10,948 1,480,438,546.00
2,707,127,196.00
10,930 384,260,810.00
10,925 601,017,196.00
11,066 247,347,660.00
11,041 600,010.00
11,066 2,713,664,222.00
11
3 Evaluasi Pendanaan Bidang CK 3. Evaluasi Sumber Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Tahun 2010-2014 SUMBER PEMBIAYAAN PHLN
DANA (Rp.)
Persentase
41,481,940,455,479
38.04%
608,614,843,488
0.56%
KPS
1,708,100,000,000 , , , ,
1.57%
CSR
106,729,000,000
0.10%
11,106,941,808,000
10.19%
GRANT/HIBAH
PEMDA
38% 49%
10% NON APBN
55,012,326,106,966.60
50.45%
APBN
54,031,462,591,000.00
49.55%
TOTAL SUMBER DANA
109,043,788,697,967.00
0%
1%
PHLN
GRANT/HIBAH
KPS
CSR
PEMDA
APBN
2%
•
Trend pembiayaan infrastruktur sub bidang Cipta Karya masih di dominasi oleh APBN (49,55%), sedangkan dari Pemda (DDUB) proporsinya mencapai 10,19% dan PHLN sebesar 38,04% dengan nilai total keseluruhan mencapai Rp 109,04 Triliun selama 2010-1014.
•
Pemenuhan target output Renstra 2010-2014 hampir semua telah memenuhi target bahkan beberapa sudah melebihi, meskipun demikian masih perlu upaya mendorong pencapaian pada target Bangunan Gedung dan Fasilitasnya serta Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kab/Kota.
12
4. Proyeksi 4. Proyeksi Kebutuhan Pendanaan 2015‐2019
Konsep RPJMN 2015 – 2019 Bidang Cipta Karya Indikator Outcome 2015 - 2019
Output Prioritas Nasional
Perkiraan Capaian 2014
Target 2019
Kebutuhan Pendanaan
12% (7,2 juta KK)
0%
Rp. 22,2 Triliun
Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Perbaikan Kampung/KIP) - Pembangunan Rusunawa (Urban Renewal)
Capaian pelayanan akses air minum
-
SPAM Regional Penyehatan PDAM SPAM Kab/Kota SPAM MBR (di Rusunawa, Kws Kumuh &Nelayan) SPAM di Kws KAPET/MP3EI/KEK SPAM IKK SPAM di Pel. Perikanan SPAM di Kws Perbatasan / / Terpencil p SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/ PAMSIMAS
65%
100%
Rp. 90,7 Triliun *)
Capaian p pelayanan p y akses sanitasi
-
TPA Regional Infrastruktur Air Limbah terpusat Infrastruktur Drainase Perkotaan I f t kt TPA SSampahh Sk Infrastruktur Skala l Kab/Kota K b/K t Infrastruktur Air Limbah Komunal Infrastruktur TPST/3R Sanimas
60%
100%
R 94 Triliun Rp. T ili
* Termasuk untuk kebutuhan Air Baku Rp. 11,4 Triliun
13
5. Konsep 5. Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya Kluster A (139 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yyang g memiliki Perda RTRW W dan Perda BG, Ibukota Propinsi yang telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/kota Prioritas Pusat Kluster B (114 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW
Prioritas Kab./Kota Strategis Nasional
Prioritas K b /K Kab./Kota Responsif Pemenuhan SPM Pemberdayaan Masyarakat Program Kreatif
Kluster E : Program inovasi baru di bidang Cipta Karya; Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif; Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi;
Kluster C (Kab/Kota Lainnya): Memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya di Daerah; Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi rendah, permukiman k kumuh, h daerah d h kritis k (miskin); ( k ) Memiliki komitmen tinggi dan program yang responsif Kluster D : Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta Karya; Bertujuan j untuk p penangg gulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.
14
5. Konsep 5. Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya ENTITAS
SOFTWARE
Regional
Masterplan Feasibility Study
Kab/ Kota
Sektor AM RISPAM Sektor PPLP SSK
Kawasan
RTBL Desain Kawasan
Lingkungan
Rencana Kerja Masyarakat/ Community Action Plan
Sektor Bangkim RPPKP/SPPIP Sektor PBL Perda BG
BENTUK DUKUNGAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK Sektor AM Sektor PPLP SPAM Regional TPA Regional IPAL Regional Sektor AM Sektor PPLP Penyehatan P h t PDAM Infrastruktur I f t kt Air Ai Li Limbah b h terpusat t t SPAM Kab/Kota Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur TPA Sampah Sektor AM Sektor Bangkim SPAM MBR (di Rusunawa, Kws Kumuh dan Rusunawa Kws Nelayan) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh SPAM di Kws KAPET/MP3EI/KEK PSD Kws Rawan Bencana, Kws Perbatasan, SPAM IKK Pulau Kecil Terluar, & Kws Perdesaan Potensial (agro/minapolitan & KTM) SPAM di Pel. Perikanan SPAM di Kws Perbatasan Sektor PPLP Infrastruktur Air Limbah Komunal Infrastruktur TPST/3R Sektor AM Sektor Bangkim SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/ Terpencil PPIP PAMSIMAS Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Perbaikan Kampung/KIP) Sektor PPLP Sektor PBL Sanimas PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Revitalisasi Kawasan, Penataan permukiman tradisional/ bersejarah
15
5. Konsep 5. Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya
RISPAM
RP2KP RTBL
SSK
RTBL KSK
RPI2-JM MP & CK Penganggaran Tahunan
16
6. Kabupaten/Kota Strategis Nasional 6. Kabupaten/Kota Strategis Untuk TA 2014, terdapat 176 Kabupaten/Kota prioritas keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya, yang dasar pemilihannya adalah amanat kebijakan strategis nasional, yaitu: • Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Daftar PKN tercantum dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. • Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. negara Daftar PKSN tercantum dalam PP No. No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. • Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritas-kan karena mempunyai pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Daftar KSN tercantum dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik p Indonesia yyang g ditetapkan p untuk menyelenggarakan y gg fungsi g p perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Dasarnya adalah UU 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. • Kawasan Perhatian Investasi (KPI) MP3EI diidentifikasikan sebagai satu atau lebih kegiatan ekonomi atau sentra produksi yang terikat atau terhubung dengan satu atau lebih faktor konektivitas dan SDM IPTEK. KPI ini merupakan bagian implementasi dari Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Kabupaten/kota dengan fungsi strategis nasional yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG dikelompokan dalam Klaster A, sedangkan yang hanya memiliki Perda RTRW masuk dalam Klaster B.
17
6. Kabupaten/Kota Strategis Nasional 6. Kabupaten/Kota Strategis Daftar 139 Kabupaten/Kota Klaster A (Prioritas Nasional) Koridor Sumatera 1.Provinsi Nanggroe Aceh D Darussalam l Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Barat Aceh Besar ** 2. Provinsi Sumatera Utara Kota Medan 3. Provinsi Sumatera Barat Kota Padang Kabupaten Agam 4. Provinsi Riau Kota Pekanbaru 5. Provinsi Jambi Kabupaten Batang Hari 6. Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembangg Kabupaten Ogan Komering Ilir 7. Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong g Kota Bengkulu 8. Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung
Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Timur K t Metro Kota M t ** Kabupaten Piringsewu ** Kabupaten Lampung Tengah ** 9. Provinsi Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang 10. Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Bintan Koridor Jawa 11. Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Kepulauan Seribu Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Pusat 12. Provinsi Jawa Barat Kabupaten p Bogor g Kabupaten Bandung Kota Bandung
Keterangan : * : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada 2014 menjadi Klaster A pada 2015 ** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada 2015
Kota Bogor Kabupaten Banyumas ** Kota Cirebon 14. Provinsi DI Yogyakarta K t Sukabumi Kota S k b i Kota K t Yogyakarta Y k t Kota Tasikmalaya Kabupaten Sleman Kabupaten Cianjur * Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Purwakarta ** 15. Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Gresik ** Kota Malang Kabupaten Sumedang ** Kabupaten Lamongan Kabupaten Indramayu ** Kabupaten Bangkalan 13. Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Jombang Kabupaten Cilacap Kota Blitar Kabupaten Pacitan Kota Semarang Kabupaten Kendal Kabupaten Sumenep Kabupaten Bondowoso Kota Surakarta Kabupaten Purworejo Kota Pasuruan y Kabupaten Sidoarjo j * Kabupaten Boyolali Kabupaten Magelang 16. Provinsi Banten Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pati Kota Serang Kabupaten Klaten Kota Cilegon * p Karanganyar g y g g* Kabupaten Kota Tangerang Kota Salatiga * Kota Tanggerang Selatan * Kabupaten Grobongan * Kabupaten Serang *
18
6. Kabupaten/Kota Strategis Nasional 6. Kabupaten/Kota Strategis Daftar 139 Kabupaten/Kota Klaster A (Prioritas Nasional) Koridor Bali Nusa Tenggara Kota Pontianak Kota Palu Kabupaten Kolaka Utara ** 17. Provinsi Bali Kota Singkawang g g ** Kabupaten p Parigi g Moutong g Kabupaten p Wakatobi ** Kota Denpasar 21. Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Toli-Toli Koridor Maluku Papua Kabupaten Gianyar * 22. Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Sigi * 31. Provinsi Maluku Kabupaten Tabanan * Kota Banjarmasin 28. Provinsi Sulawesi Barat Kota Ambon Kabupaten Jembrana ** Kabupaten Kotabaru Kabupaten Mamuju Kabupaten Maluku Tengah 18. Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Barito Kuala 29. Provinsi Sulawesi Selatan 32. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Banjar Kabupaten Wajo Kota Ternate Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Hulu Sungai Kabupaten Barru Kabupaten Halmahera Kota Mataram Utara Kabupaten Maros Tengah * Kabupaten Sumbawa Barat 23. Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Tana Toraja 33. Provinsi Papua Barat Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Sumbawa ** Kota Bontang ** Kabupaten Sorong Kabupaten Takalar 19. Provinsi Nusa Tenggara Timur 24. Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Manokwari ** Kota Kupang Kota Tarakan Kabupaten Luwu Timur ** Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Bulungan Kabupaten Enrekang ** ** Kabupaten Alor Kabupaten Pinrang ** Koridor Sulawesi 34. Provinsi Papua Kabupaten Belu Kota Palopo ** 25. Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Mimika Kabupaten Sumba Timur 26. Provinsi Gorontalo 30. Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Nabire Kabupaten Ngada * Kota Kendari Kota Gorontalo p Kepulauan p Kabupaten Kabupaten Ende ** Kabupaten Kolaka 27 Provinsi Sulawesi Tengah 27. Yapen ** Koridor Kalimantan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Poso Kabupaten Jayawijaya ** ** 20. Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Supiori ** Keterangan : * : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada 2014 menjadi Klaster A pada 2015 ** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada 2015
19
6. Kabupaten/Kota Strategis Nasional 6. Kabupaten/Kota Strategis Daftar 114 Kabupaten/Kota Klaster B (Prioritas Provinsi) Koridor Sumatera Barat ** Kabupaten Bekasi 11. Provinsi Nanggroe Aceh Kabupaten Sarolangun ** Kota Bekasi Darussalam Kabupaten Tebo ** Kabupaten Sukabumi Kabupaten Aceh Tenggara 6. Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Cirebon Kabupaten Aceh Timur ** Kota Lubuk Linggau Kabupaten Majalengka Kabupaten Aceh Tamiang ** Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Karawang Kabupaten Bener Meriah ** Kabupaten Muara Enim Kota Cimahi Kabupaten Biruen ** Kabupaten Banyu Asin ** Kabupaten Ciamis ** Kota Langsa ** 7. Provinsi Bengkulu 13. Provinsi Jawa Tengah 2. Provinsi Sumatera Utara 8. Provinsi Lampung Kabupaten Semarang Kabupaten Simalungun Kabupaten Lampung Kabupaten Demak Kota Binjai Selatan ** Kabupaten Brebes Kabupaten K b t Langkat L k t ** Kabupaten K b t Pesawaran P ** Kabupaten K b t Wonogiri W i i ** Kabupaten Serdang Bedagai 9. Provinsi Bangka Belitung 14. Provinsi DI Yogyakarta ** Kabupaten Bangka Barat ** 15. Provinsi Jawa Timur Kabupaten Batu Bara ** 10. Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Pasuruan Kota Tanjung Balai ** Kabupaten Natuna Kota Mojokerto 3. Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Karimun Kabupaten Malang Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Lingga ** Kota Kediri Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Kepulauan Kota Batu 4. Provinsi Riau Anambas ** Kabupaten Mojokerto 5. Provinsi Jambi Koridor Jawa Kabupaten Tuban ** Kota Jambi ** 11. Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Bojonegoro ** Kabupaten Tanjung Jabung 12. Provinsi Jawa Barat Kabupaten Probolinggo **
Keterangan : * : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada 2014 menjadi Klaster A pada 2015 ** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada 2015
Kabupaten Lumajang ** 16 Provinsi Banten 16. Kabupaten Tangerang Kabupaten Lebak Koridor Bali Nusa Tenggara 17. Provinsi Bali Kabupaten Badung ** Kabupaten Bangli ** Kabupaten Buleleng ** Kabupaten Klungkung ** 18. Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten K b t L Lombok b k Utara Ut Kabupaten Bima Kabupaten Dompu 19. Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Sikka ** Kabupaten Flores Timur ** Kabupaten Lembata ** Kabupaten Timor Tengah Selatan **
20
6. Kabupaten/Kota Strategis Nasional 6. Kabupaten/Kota Strategis Daftar 114 Kabupaten/Kota Klaster B (Prioritas Provinsi) Koridor Kalimantan Kabupaten Minahasa ** 30. Provinsi Sulawesi Tenggara Timur 20. Provinsi Kalimantan Barat 20 Kabupaten Buton ** Kabupaten Halmahera 21. Provinsi Kalimantan Tengah 26. Provinsi Gorontalo Koridor Maluku Papua Barat Kabupaten Pohuwato 33. Provinsi Papua Barat Kabupaten Sukamara 31. Provinsi Maluku Kabupaten Boalemo Kabupaten Teluk Bintuni 22. Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Maluku Kabupaten Balangan ** Kabupaten Gorontalo Utara Tenggara Kabupaten Raja Ampat 23. Provinsi Kalimantan Timur ** Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Tambrauw ** Kota Balikpapan Kabupaten Gorontalo ** Kabupaten Maluku 34. Provinsi Papua Kabupaten Kutai 27. Provinsi Sulawesi Tengah Tenggara Barat Kabupaten Merauke Kertanegara ** Kabupaten Banggai Kabupaten Maluku Barat Kabupaten Biak Numfor 23. Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Donggala Daya Kabupaten Yakuhimo Kabupaten Malinau Kabupaten Buol Kota Tual Kabupaten Pegunungan Kabupaten K b t N Nunukan k ** Kabupaten K b t Morowali M li Kabupaten K b t Seram S B Bagian i Bi t Bintang Timur ** Kabupaten Boven Digoel 28. Provinsi Sulawesi Barat Koridor Sulawesi Kabupaten Majene ** 32. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Lanny Jaya 25. Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Jayapura 29. Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Halmahera Kabupaten Asmat ** Kabupaten Bolaang Kota Pare-Pare Mongondow Utara Selatan Kabupaten Keerom ** Kabupaten Luwu Kabupaten Waropen ** Kota Tomohon ** Kabupaten Gowa Kabupaten Halmahera Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Sidenreng Utara Kabupaten Mappi ** ** Rappang ** Kabupaten Halmahera
Keterangan : * : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada 2014 menjadi Klaster A pada 2015 ** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada 2015
21
7. Contoh 7. Contoh Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Arahan Perda No. 12 No. 12 Tahun 2012 tentang 2012 tentang RTRW Kota RTRW Kota Balikpapan : (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari: a. Kawasan KotaBaru Karangjoang; a. Kawasan Karangjoang; b. Kawasan Industri Kariangau; c. Kawasan Minapolitan; d. Kawasan Zona I / Kawasan Coastal Road; dan e. Kawasan Kota Baru Teritip. (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri dari kawasan permukiman nelayan Margasari di kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat (3) Kawasan strategis dari sudut daya dukung lingkungan terdiri atas: a. kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara;dan b. kawasan hutan lindung Sungai Manggar di kelurahan Karangjoang, Kecamatan gj g, Balikpapan Utara dan p p Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.
22
7. Contoh 7. Contoh Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Arahan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tarakan 2012‐2032 : 1. Kawasan strategis kota dari aspek pertahanan dan keamanan terdiri atas: atas a. kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategis nasional; b. kawasan yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah ujicoba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; c. kawasan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di Kelurahan Mamburungan dan Kel. Mamburungan Timur Kec. Tarakan Timur; d. kawasan Satuan Radar (Satradar) Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur. e. kawasan pengembangan Polisi Air (POLAIR) di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara; f. kawasan Batalion Infanteri (Yonif) 613 di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara; g. kawasan pengembangan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kelurahan Kampung Satu / Skip g ; Kecamatan Tarakan Tengah; h. kawasan pangkalan Angkatan Udara di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat; dan i. Kawasan Mako Lanal di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah.
23
7. Contoh 7. Contoh Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi a. kawasan pemerintahan dan permukiman di Kelurahan Juata Permai dan Juata Laut;; b. kawasan pelabuhan di Kel. Lingkas Ujung, Kel. Sebengkok, Kel. Karang Rejo dan Kel. Juata Laut; c. kawasan industri dan pergudangan di Kel. Juata Laut, Kel. Juata Permai, Kel. Karang Harapan, Kel. Mamburungan, Gunung Lingkas dan Lingkas Ujung; d kawasan d. k pariwisata i i pantaii di Kel. Pantai di l i amal;l e. Kawasan minapolitan di Kelurahan Karang Harapan dan Kelurahan Karang rejo, Kec. Tarakan Barat. f. kawasan permukiman berkepadatan tinggi meliputi Kel. Krg Anyar Pantai, Kel. Krg Rejo, Kel. Selumit Pantai Kel Sebengkok dan Kel. Lingkas Pantai, Kel. Sebengkok, dan Kel Lingkas Ujung. Ujung 3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan meliputi kawasan yang memiliki fungsi lindung : a. hutan lindung di Kec. Tarakan Barat, Kec. Tarakan Tengah, Kec. Tarakan Timur, dan Kec. Tarakan Utara b. hutan mangrove yang terletak di : 1) Kel. Karang Rejo, Kel. Karang Anyar Pantai, Kel. Karang Harapan di Kecamatan Tarakan Barat, 2) Kelurahan Pamusian dan Kelurahan Kampung Satu/Skip di Kecamatan Tarakan Tengah, 3) Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan 3) K l h Li k Uj K l h M b dan Kelurahan Pantai Amal di Kec. Tarakan Timur, 4) Kelurahan Juata Laut dan Kelurahan Juata Permai di Kecamatan Tarakan Utara.
24
7. Contoh 7. Contoh Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Arahan Perda No. 4 Tahun 4 Tahun 2013 tentang 2013 tentang RTRW RTRW Kab. Bulungan 2013‐2033 : (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan food estate, meliputi : a. Kecamatan Tanjung Palas Utara; j g ; b. Kecamatan Tanjung Palas Tengah; c. Kecamatan Tanjung Selor; dan d. Kecamatan Tanjung Palas (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial Budaya meliputi: a. Desa Teras Baru di Kecamatan Tanjung Palas di j l b. Desa Jelarai di Kecamatan Tanjung Selor. (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi : a Kecamatan Bunyu; a. Kecamatan Bunyu; b. Kecamatan Tanjung Palas tengah; dan c. Kecamatan Tanjung Palas Timur (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas : a. Kecamatan Peso b. Kecamatan Peso Hilir
25
8 RPI2 JM Bidang Cipta Karya 8. RPI2‐JM Bidang Dokumen D k perencanaan dan d pemrograman jangka menengah (5 tahun)
Rencana Terpadu p dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya Ditetapkan melalui Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No 6/SE/DC/2014
Disusun Pemerintah Kabupaten// Kota, dan difasilitasi Pemerintah Provinsi, dengan pembinaan oleh Pemerintah Pusat Multi-Stakeholder, multisumber pendanaan, multisektor
Berbasis tata ruang dan kebijakan pembangunan
Bertujuan mewujudkan keterpaduan pembangunan layak huni dan berkelanjutan
26
8 RPI2 JM Bidang Cipta Karya 8. RPI2‐JM Bidang
RPI2-JM sebagai Sistem Delivery Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Bidang Cipta Karya
27
8. Pedoman RPI2 8. Pedoman RPI2‐JM JM Bidang Bidang Cipta Karya Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya Kata Pengantar Direktur Bina Program Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Pengertian dan Kedudukan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1 3 Keterkaitan RPI2 1.3 RPI2-JM JM Bidang Cipta Karya dengan RPI2JM Bidang PU 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Prinsip Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.6 Muatan Dokumen RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7 Mekanisme Penyusunan dan Penilaian RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7.1 Hubungan Kerja Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7.2 Langkah Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7.3 Penilaian Kelayakan RPI2-JM Bidang Cipta Karya BAB II KONSEP PERENCANAAN BIDANG CIPTA KARYA 2.1Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Program Ditjen CK 2.2 Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang Cipta Karya 2.2.1 RPJP Nasional 2005-2025 2.2.2 RPJM Nasional 2010-2014 2.2.3 MP3EI 2.2.4 MP3KI 2.2.5 KEK 2.2.6 Direktif Presiden Program Pembangunan Berkeadilan 2.3 Peraturan Perundangan Terkait Bidang PU/CK 2.3.1 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
2.3.2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2.3.3 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2.3.4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan 2.3.5 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 2.4 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya 2.4.1 Agenda Habitat 2.4.2 Konferensi Rio+20 2.4.3 Millenium Development Goals 2 4 4 Agenda Pembangunan Pasca 2015 2.4.4 BAB III RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI ARAHAN SPASIAL RPI2- JM 3.1 RTRW Nasional 3.2 RTRW Kawasan Strategis Nasional 3.3 RTRW Pulau 3 4 RTRW P 3.4 Provinsi i i 3.5 RTRW Kab/Kota BAB IV ARAHAN STRATEGIS NASIONAL 4.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN) 4.2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 4.3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 4.4 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 4.5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) BAB V PRIORITAS KABUPATEN/KOTA BIDANG CIPTA KARYA 5.1 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster A 5.2 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster B 5.2 Kab/Kota Klaster C dalam rangka Pemenuhan SPM 5.3 Pemberdayaan Masyarakat (Klaster D) 5.3 Kab/Kota Klaster E bagi daerah dengan Program dan Inovasi yang Kreatif
28
BAB VI PROFIL KABUPATEN/KOTA 6.1 Geografi dan Administratif Wilayah 6.2 Demografi 6 3 Topografi 6.3 6.4 Geohidrologi 6.5 Geologi 6.6 Klimatologi 6.7 Sosial dan Ekonomi
8.1.4 Program-Program Sektor Pengembangan Permukiman 8.1.5 Usulan Program dan Kegiatan 8.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan 821A 8.2.1 Arahan h K Kebijakan bij k ddan Li Lingkup k K Kegiatan i t 8.2.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan 8.2.3 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan 8.2.4 Program dan Kriteria KesiapanPengembangan PBL 8.2.5 Usulan Program dan Kegiatan
BAB VII KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA 7.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 7.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 7 3 Arahan Perda Bangunan Gedung 7.3 7.4Arahan Rencana Induk Sistem PAM Kabupaten/Kota (RISPAM) 7.5Arahan Strategi Sanitasi Kota (SSK) 7.6Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 7.7Arahan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman ((RP2KP)) Kabupaten/Kota p 7.8 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTBL KSK) 7.9Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan Sektor
8.3 Sistem Penyediaan Air Minum 8.3.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.3.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan,dan Tantangan 8.3.3 Analisis Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum 8.3.4 Program dan Kriteria Kesiapan, serta Skema Kebijakan Pendanaan Pengembangan SPAM 8.3.5 Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM
BAB VIII ASPEK TEKNIS PER SEKTOR 8.1 Pengembangan Permukiman 8.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.1.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan 8.1.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman
8.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman 8.4.1 Air Limbah 8.4.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8 4 1 2 IIsu strategis, 8.4.1.2 t t i K Kondisi di i Ek Eksisting, i ti P Permasalahan l h ddan TTantangan t 8.4.1.3 Analisis Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah 8.4.1.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengembangan Air Limbah 8.4.2Persampahan 8.4.2.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8 4 2 2Isu strategis, 8.4.2.2Isu strategis Kondisi Eksisting, Eksisting Permasalahan dan Tantangan 8.4.2.3Analisis Kebutuhan Persampahan 8.4.2.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengelolaan Persampahan
29
8 RPI2 JM Bidang Cipta Karya 8. RPI2‐JM Bidang
8.4.3 Drainase 8.4.3.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.4.3.2Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan 8.4.3.3Analisis Kebutuhan Drainase 8 4 3 4P 8.4.3.4Program ddan Kriteria K it i Kesiapan K i P PengembanganDrainase b D i 8.4.4Usulan Program dan Kegiatan serta Pembiayaan Proyek 8.4.4.1Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi 8.4.4.2Usulan Pembiayaan Pengembangan Sanitasi BAB IX KETERPADUAN PROGRAM BERDASARKAN ENTITAS 9 1 Usulan Program di Entitas Regional 9.1 9.2 Usulan Program di Entitas Kabupaten/Kota 9.3 Usulan Program di Entitas Kawasan 9.4 Usulan Program di Entitas Lingkungan/Komunitas
11.4 Proyeksi dan Rencana Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 11.4.1 Proyeksi APBD 5 tahun ke depan 11.4.2 Rencana Pembiayaan Perusahaan Daerah 11.4.3 Rencana Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Cipta Karya 5 Tahun ke Depan 11.5 Analisis Keterpaduan Strategi Peningkatan Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 11.5.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 11.5.2 Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya
BAB XII ASPEK KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA 12.1 Arahan Kebijakan Kelembagaan Bidang Cipta Karya 12.2 Kondisi Kelembagaan Saat Ini 12.2.1 Kondisi Keorganisasian Bidang Cipta Karya 12.2.2 Kondisi Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya BAB X ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN 12.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya BIDANG CIPTA KARYA DI KABUPATEN/KOTA 10.1 Aspek Lingkungan 12.3 Analisis Kelembagaan 10.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 12.3.1 Analisis Keorganisasian Bidang Cipta Karya 10.1.2 AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH 12.3.2 Analisis Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya 10.2 Aspek Sosial 12.3.3 Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya 10.2.1 Aspek Sosial pada Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 12.3.4 Analisis SWOT Kelembagaan 10.2.2 Aspek Sosial pada Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 12.4 Rencana Pengembangan Kelembagaan 10.2.3 Aspek Sosial pada Pasca Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 12.4.1 Rencana Pengembangan Keorganisasian 12.4.2 Rencana Pengembangan Ketatalaksanaan BAB XI ASPEK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA DI 12.4.3 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) KABUPATEN/KOTA 11.1 Arahan Kebijakan Pembiayaan Bidang Cipta Karya BAB XIII MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI 11.2 Profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA 11 3 Profil Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 11.3 (RPI2-JM BIDANG CK) 11.3.1 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari APBN 13.1 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka 11.3.2 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari APBD Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota 11.3.3 Perkembangan Investasi Perusahaan Daerah Bidang Cipta Karya 13.2 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka 11.3.4 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota di setiap Entitas Swasta
30
8 RPI2 JM Bidang Cipta Karya 8. RPI2‐JM Bidang KRITERIA
No
INDIKATOR PENILAIAN
Nilai Max
KRITERIA
No
KELENGKAPAN DOKUMEN (9,5) A LEGALISASI
B OUTLINE DOKUMEN
ARAHAN STRATEGIS NASIONAL BIDANG D CIPTA KARYA UNTUK KABUPATEN/KOTA
Nilai Max
PROFIL KABUPATEN/KOTA (2)
1 Persetujuan P t j Bupati/Walikota B ti/W lik t
20 2.0
G Geografi fi dan d Administratif Ad i i t tif Wil Wilayahh
03 0.3
2 Persetujuan dari Kadis PU Provinsi
2.0
Demografi
0.2
1 Pendahuluan
0.5
Topografi
0.3
Geohidrologi
0.3
Geologi
0.3
Klimatologi
03 0.3
Sosial dan Ekonomi
0.3
Arahan Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta 2 Karya
0.5
3 Arahan Strategis Nasional Bidang Cipta Karya
0.5
4 Profil Kabupaten/Kota
0.5
5 Keterpaduan Strategi Pengembangan Kab./Kota
0.5
6 Aspek Teknis Per Sektor (AM, PLP, Bangkim, PBL)
0.5
7 Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas
0.5
8 Aspek Perlindungan Lingkungan dan Sosial
PROFIL E KABUPATEN/KOTA
KELAYAKAN RENCANA (14,5) 1 Arahan RTRW Kabupaten/Kota
3.0
0.5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2 ((RPJMD))
2.0
9 Aspek Pembiayaan
0.5
3 Perda Bangunan Gedung (BG)
2.0
10 Aspek Kelembagaan
0.5
5 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
1.0
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
1.0
11
ARAHAN PERENCANAAN C PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA
INDIKATOR PENILAIAN
Matriks Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya ARAHAN KEBIJAKAN (4)
0.5
1
Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang Cipta Karya
0.5
2
Amanat Peraturan Perundangan Pembangunan Terkait Bidang Cipta Karya
0.5
3 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya
0.5
a a RTRW Nasional as o a 1 Arahan
00.55
2 Arahan RTRW Pulau
0.5
3 Arahan RTRW Provinsi
0.5
4 Arahan RTR Kawasan Strategis Nasional
0.5
5 Arahan MP3EI/KEK
0.5
KETERPADUAN STRATEGI F PENGEMBANGAN PERKOTAAN
6
7 Strategi Sanitasi Kota (SSK) Strategi Pengembangan Permukiman dan 8 Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman 9 Prioritas (RPKPP) Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan 10 Sektor
1.0 1.0 1.0 2.5
31
8 RPI2 JM Bidang Cipta Karya 8. RPI2‐JM Bidang KRITERIA
No
INDIKATOR PENILAIAN
Nilai Max
KRITERIA
KELAYAKAN PROGRAM (46) 1 RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR G PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
2.0
Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan 3 (Readiness Criteria) Sektor Pengembangan Permukiman
2.0
4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan
2.0
2.0
Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan 3 (Readiness Criteria) Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan
2.0
4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan
2.0
RENCANA PROGRAM J INVESTASI SEKTOR AIR MINUM
K
KETERPADUAN PROGRAM
Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan (Air Limbah, Persampahan, Drainase)
Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan 3 (Readiness Criteria) Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah Persampahan Limbah, Persampahan, Drainase) Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Sektor 4 Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan 1 Tantangan 2
2 Analisis Kebutuhan Sektor Air Minum 3
Kesiapan K i D Daerah h tterhadap h d K Kriteria it i K Kesiapan i (Readiness Criteria) Sektor Air Minum
PERLINDUNGAN L LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Nilai Max
3.0 6.0
1
Analisis Perlindungan Lingkungan (KLHS (KLHS, Amdal Amdal, UKL-UPL dan SPPLH)
2 Analisis Perlindungan Sosial
M ASPEK PEMBIAYAAN
1 Profil Perkembangan APBD Kabupaten/Kota Profil Perkembangan Investasi Bidang Cipta Karya 2 (APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota, Swasta, Masyarakat) Proyeksi Investasi Pembangunan Bidang Cipta 3 Karya
1.0
4 Strategi peningkatan Investasi bidang Cipta Karya
2.0
Kondisi Eksisting (organisasi, tata-laksana, dan SDM) Analisis Permasalahan (organisasi, tata-laksana, N ASPEK KELEMBAGAAN 2 dan SDM) 1
3 Rencana Pengembangan Kelembagaan
1.0 2.0 2.0
4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan
2.0
Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas 1 Regional, Kab/Kota, Kawasan, dan Lingkungan/Komunitas
4.0
3.0
1.0 2.0
KELAYAKAN KELEMBAGAAN (6)
6.0
6.0
3.0
KELAYAKAN PEMBIAYAAN (6)
1.0
2 Analisis Kebutuhan Sektor PBL
1
RENCANA PROGRAM I INVESTASI SEKTOR PPLP
Isu Strategis, Strategis Kondisi Eksisting Eksisting, Permasalahan Permasalahan, dan Tantangan
INDIKATOR PENILAIAN
KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (6) 10 1.0
2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman
1 RENCANA PROGRAM H INVESTASI SEKTOR PBL
Isu Strategis, g , Kondisi Eksisting, g, Permasalahan,, dan Tantangan
No
2.0 2.0 2.0
MATRIKS PROGRAM (6) MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR O BIDANG CIPTA KARYA BERDASARKAN ENTITAS
Telah memuat Rencana Program dan Investasi 1 Infrastruktur bidang Cipta Karya untuk Jangka Menengah (lima tahun) Telah memuat informasi keterpaduan 2 pembangunan berdasarkan entitas wilayah dan sumber pembiayaannya
3.0
3.0
32
Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. (021) 72796158 Fax. (021) 72796155 http://pu.go.id/
